DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kalurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Administrasi Kalurahan;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa telah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Administrasi Pemerintahan Kalurahan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Kalurahan pada buku register Kalurahan.
2.Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Kalurahan pada buku administrasi umum.
3.Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi penduduk.
4.Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan pada buku administrasi keuangan.
5.Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku administrasi pembangunan.
6.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
7.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
10.Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo yaitu unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang tersiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kulon Progo.
12.Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
13.Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
14.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Lurah berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan.
(2)Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. b.pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat.
(3)Dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah didukung oleh Pamong Kalurahan dan Staf Pelaksana.

BAB III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Aministrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
1. a.tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register Kalurahan; dan
2. b.pengembangan buku register Kalurahan yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Kalurahan melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Kalurahan, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi.
(3)Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
1. a.Administrasi Umum;
2. b.Administrasi Penduduk;
3. c.Administrasi Keuangan;
4. d.Administrasi Pembangunan; dan
5. e.Administrasi lainnya.
(4)Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 4

(1)Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kalurahan dimuat dalam Administrasi Umum.
(2)Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.buku peraturan di Kalurahan;
2. b.buku keputusan Lurah;
3. c.buku inventaris dan kekayaan Kalurahan;
4. d.buku aparat pemerintah Kalurahan;
5. e.buku tanah kas Kalurahan;
6. f.buku tanah di Kalurahan;
7. g.buku agenda;
8. h.buku ekspedisi; dan
9. i.buku lembaran kalurahan dan buku berita Kalurahan.
(3)Bentuk dan tata cara pengisian buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Kalurahan baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam Administrasi Penduduk.
(2)Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.buku induk penduduk;
2. b.buku mutasi penduduk kalurahan;
3. c.buku rekapitulasi jumlah penduduk;
4. d.buku penduduk sementara; dan
5. e.buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga
(3)Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bentuk dan tata cara pengisian buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dimuat dalam Administrasi Keuangan.
(2)Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.buku anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
2. b.buku rencana anggaran biaya;
3. c.buku kas pembantu kegiatan;
4. d.buku kas umum;
5. e.buku kas pembantu; dan
6. f.buku bank Kalurahan.
(3)Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bentuk dan tata cara pengisian buku Administrasi Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
(2)Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.buku rencana kerja pembangunan Kalurahan;
2. b.buku kegiatan pembangunan;
3. c.buku inventarisasi hasil pembangunan; dan
4. d.buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Bentuk dan tata cara pengisian buku Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dimuat dalam buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan Bamuskal dalam buku administrasi Bamuskal;
2. b.kegiatan musyawarah Kalurahan dalam buku musyawarah Kalurahan;
3. c.kegiatan Padukuhan dimuat dalam Buku Administrasi Padukuhan; dan
4. d.kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
(3)Pencatatan kegiatan dalam buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, tingkat perkembangan dan kompleksitas kegiatan.

Pasal 9

Administrasi kegiatan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :

a.buku agenda surat masuk;
b.buku agenda surat keluar;
c.buku ekspedisi;
d.buku inventaris barang Bamuskal;
e.buku laporan keuangan Bamuskal;
f.buku tamu Bamuskal;
g.buku data anggota Bamuskal;
h.buku kegiatan Bamuskal;
i.buku data aspirasi Bamuskal;
j.buku daftar hadir Bamuskal;
k.buku notulen rapat Bamuskal; dan
l.buku data peraturan/keputusan Bamuskal;

Pasal 10

Administrasi kegiatan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

a.buku notulen musyawarah Kalurahan;
b.buku berita acara hasil musyawarah; dan
c.daftar hadir peserta musyawarah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008