DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Mengatur Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan ASN pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme serta kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan evaluasi jabatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan dengan

Menetapkan

menetapkan peraturan tentang kelas jabatan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi negara.
2.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
3.Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
6.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyusun Evaluasi Jabatan bagi setiap Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk setiap jabatan. 3
(3)Nilai Jabatan dan/atau Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
1. a.penyusunan dan/atau penyempurnaan peta Jabatan;
2. b.analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
3. c.pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN;
4. d.pembinaan Pegawai ASN; dan
5. e.kebijakan di bidang kepegawaian.
(4)Tabel Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan bagi jabatan stuktural, jabatan fungsional, Jabatan Pelaksana, dan jabatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1520/M.SM.02.00/2024 hal: Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atau Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya.
(2)Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal jabatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah paling lama 31 Oktober 2029.
(3)Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pelaksana diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

Pasal 4

Ketentuan Nilai Jabatan dan/atau Kelas Jabatan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. 4

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Juli 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 28 1 2 3 4 12 I SEKRETARIAT DAERAH 4 Sekretaris Daerah 15 3.555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1.225 5 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 6 Kepala Bagian Pemerintahan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 7 Kepala Bagian Hukum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 8 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 9 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 10 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 11 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 12 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 13 Asisten Administrasi Umum 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 14 Kepala Bagian Umum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 15 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 16 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 17 Kepala Bagian Organisasi 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 18 Kepala Subbagian Kelembagaan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 19 Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 20 Kepala Subbagian Protokol 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 21 Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 II SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 22 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 23 Kepala Bagian Umum dan Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 24 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 25 Kepala Subbagian Program dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 26 Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 27 Kepala Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 28 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 III INSPEKTORAT DAERAH 29 Inspektur Daerah 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 30 Sekretaris Inspektorat Daerah 12 2.140 1 175 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) TABEL NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) 5 6 7 8 9 10 11 FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 31 Kepala Subbagian Administrasi Umum Analisis dan Evaluasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 32 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 33 Inspektur Pembantu I 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 34 Inspektur Pembantu II 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 35 Inspektur Pembantu III 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 36 Inspektur Pembantu Khusus 12 2.165 2 350 1 100 2 775 2 50 2 75 4 505 1 310 IV DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 37 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 38 Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 39 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 40 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 41 Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 42 Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 43 Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 44 Kepala Bidang Kelembagaan, Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 45 Kepala Seksi Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 46 Kepala Seksi Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 47 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 48 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 49 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 50 Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 51 Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 V DINAS KESEHATAN 52 Kepala Dinas Kesehatan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 53 Sekretaris Dinas Kesehatan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 54 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 55 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 56 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 57 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Jiwa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 58 Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 59 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 60 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 61 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 62 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 63 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 64 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Sistem Informasi Kesehatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 65 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 66 Kepala Seksi Sarana Prasarana Kesehatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 67 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 68 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Wates 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 69 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kokap I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 70 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kokap II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 71 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Samigaluh I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 72 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Samigaluh II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 73 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Galur I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 74 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Galur II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 75 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kalibawang 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 76 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Pengasih I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 77 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Pengasih II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 78 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Nanggulan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 79 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Sentolo I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 80 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Sentolo II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 81 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Girimulyo I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 82 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Girimulyo II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 83 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Temon I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 84 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Temon II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 85 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Panjatan I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 86 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Panjatan II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 87 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Lendah I 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 88 Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Lendah II 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 89 Kepala UPT Laboratorium Kesehatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 90 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 VI DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 91 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 92 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 93 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 94 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 95 Kepala Bidang Bina Marga 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 96 Kepala Bidang Cipta Karya 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 97 Kepala Bidang Sumber Daya Air 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 98 Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 99 Kepala UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 100 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 101 Kepala UPTD Rumah Susun Sewa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 102 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 VII DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 103 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 104 Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 105 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 106 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 107 Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 108 Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 109 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 110 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 111 Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 112 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 113 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 114 Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 VIII DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 115 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 116 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 117 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 118 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 119 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 120 Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 121 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 122 Kepala Bidang Keluarga Berencana 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 IX DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 123 Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 124 Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 125 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 126 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 127 Kepala Bidang Ketahanan Pangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 128 Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 129 Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 130 Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 131 Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 132 Kepala Bidang Kesehatan Hewan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 133 Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Utara 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 134 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 135 Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Selatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 136 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 137 Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 138 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 139 Kepala UPT Penyuluhan Pertanian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 140 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 X DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 141 Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 142 Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 143 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 144 Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 145 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 146 Kepala Bidang Pertanahan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 147 Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 148 Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 149 Kepala Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 150 Kepala Bidang Tata Ruang 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 151 Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 152 Kepala Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 153 Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 154 Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 155 Kepala Seksi Data dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XI DINAS TENAGA KERJA 156 Kepala Dinas Tenaga Kerja 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 157 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 158 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 159 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 160 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 161 Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 162 Kepala UPT Balai Latihan Kerja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 163 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 XII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 164 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 165 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 166 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 167 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 168 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 169 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 170 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XIII DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 171 Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 172 Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 173 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 174 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 175 Kepala Bidang Perindustrian 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 176 Kepala Bidang Koperasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 177 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XIV DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN ) 178 Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 179 Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 180 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 181 Kepala Subbagian Perencanaan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 182 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 183 Kepala Bidang Warisan Budaya 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 184 Kepala Seksi Warisan Budaya Benda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 185 Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 186 Kepala Bidang Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 187 Kepala Seksi Bahasa dan Sastra 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 188 Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 189 Kepala Bidang Adat Tradisi, Seni dan Lembaga Budaya 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 190 Kepala Seksi Adat Tradisi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 191 Kepala Seksi Lembaga Budaya 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 192 Kepala Seksi Seni 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 193 Kepala UPT Taman Budaya 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 194 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 195 Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XV DINAS PARIWISATA 196 Kepala Dinas Pariwisata 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 197 Sekretaris Dinas Pariwisata 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 198 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 199 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 200 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 201 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 202 Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XVI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 203 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 204 Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 205 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 206 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 207 Kepala Bidang Perikanan Tangkap 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 208 Kepala Bidang Perikanan Budidaya 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 209 Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 210 Kepala UPT Perbenihan Perikanan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 211 Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 212 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 XVII DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 213 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 214 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 215 Kepala Subbagian Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XVIII DINAS PERDAGANGAN 216 Kepala Dinas Perdagangan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 217 Sekretaris Dinas Perdagangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 218 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 219 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 220 Kepala Bidang Usaha Perdagangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 221 Kepala Bidang Sarana Perdagangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 222 Kepala UPT Metrologi Legal 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 223 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 224 Kepala UPT Pasar Wilayah I 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 225 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 226 Kepala UPT Pasar Wilayah II 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 227 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 XIX DINAS LINGKUNGAN HIDUP 228 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 229 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 230 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 231 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 232 Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 233 Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 234 Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 235 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 236 Kepala UPTD Persampahan dan Pertamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 237 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 XX DINAS PERHUBUNGAN 238 Kepala Dinas Perhubungan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 239 Sekretaris Dinas Perhubungan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 240 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 241 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 242 Kepala Bidang Lalu Lintas 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 243 Kepala Seksi Perlengkapan Jalan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 244 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 245 Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 246 Kepala Seksi Angkutan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 247 Kepala Seksi Perparkiran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 248 Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 249 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 250 Kepala UPT Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 251 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 252 Kepala UPT Terminal Tipe C 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 253 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 XXI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 254 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 255 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 256 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 257 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 258 Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 259 Kepala Bidang Aplikasi Informatika 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 260 Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XXII DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 261 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 262 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 263 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 264 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 265 Kepala Bidang Perpustakaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 266 Kepala Bidang Kearsipan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XXIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 267 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 268 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 269 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 270 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 271 Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 272 Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 273 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 274 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 275 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 276 Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXIV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 277 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 278 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 279 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 280 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 281 Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 282 Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 283 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 284 Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 285 Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XXV BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 286 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 287 Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 288 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 289 Kepala Subbagian Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 290 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 291 Kepala Subbidang Pelayanan Pajak Daerah 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 292 Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 293 Kepala Bidang Penagihan Pajak, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 294 Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 295 Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 296 Kepala Bidang Anggaran 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 297 Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 298 Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 299 Kepala Bidang Perbendaharaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 300 Kepala Subbidang Belanja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 301 Kepala Subbidang Pengelolaan Kas 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 302 Kepala Bidang Aset 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 303 Kepala Subbidang Penatausahaan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 304 Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 305 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 306 Kepala Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 307 Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXVI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 308 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 309 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 310 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 311 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 312 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 313 Kepala Bidang Mutasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 314 Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja, Kesejahteraan dan Sistem Informasi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XXVII BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 315 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 316 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 317 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 318 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 319 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 320 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XXVIII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 321 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 322 Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 323 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 324 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 325 Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 326 Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 327 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 328 Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 329 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 330 Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXIX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 331 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates 13 2.715 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 332 Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 333 Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 334 Kepala Subbagian Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 335 Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 336 Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 337 Kepala Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 338 Kepala Subbagian Pendapatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 339 Wakil Direktur Pelayanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 340 Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penjaminan Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 341 Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Sistem Informasi Kesehatan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 342 Kepala Bidang Keperawatan Kebidanan dan Pengembangan Mutu 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 XXX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG 343 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 344 Kepala Bagian Tata Usaha 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 345 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 346 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 347 Kepala Bidang Pelayanan Medis Keperawatan dan Kebidanan 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 348 Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 349 Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 350 Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 351 Kepala Seksi Pelayanan Penunjang 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 352 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXI KAPANEWON TEMON 353 Panewu Temon 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 354 Panewu Anom Temon 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 355 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 356 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 357 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 358 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 359 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 360 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 361 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXII KAPANEWON WATES 362 Panewu Wates 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 363 Panewu Anom Wates 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 364 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 365 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 366 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 367 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 368 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 369 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 370 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 371 Lurah Wates Kapanewon Wates 9 1.540 2 350 1 100 1 450 2 50 2 75 2 205 1 310 372 Sekretaris Kelurahan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 373 Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 374 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 375 Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXXIII KAPANEWON PANJATAN 376 Panewu Panjatan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 377 Panewu Anom Panjatan 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 378 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 379 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 380 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 381 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 382 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 383 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 384 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXIV KAPANEWON GALUR 385 Panewu Galur 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 386 Panewu Anom Galur 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 387 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 388 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 389 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 390 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 391 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 392 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 393 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXV KAPANEWON LENDAH 394 Panewu Lendah 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 395 Panewu Anom Lendah 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 396 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 397 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 398 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 399 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 400 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 401 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 402 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXVI KAPANEWON SENTOLO 403 Panewu Sentolo 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 404 Panewu Anom Sentolo 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 405 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 406 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 407 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 408 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 409 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 410 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 411 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXVII KAPANEWON PENGASIH 412 Panewu Pengasih 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 413 Panewu Anom Pengasih 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 414 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 415 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 416 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 417 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 418 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 419 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 420 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXVIII KAPANEWON KOKAP 421 Panewu Kokap 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 422 Panewu Anom Kokap 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 423 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 424 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 425 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 426 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 427 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 428 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 429 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXXIX KAPANEWON GIRIMULYO 430 Panewu Girimulyo 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 431 Panewu Anom Girimulyo 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 432 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 433 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 434 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 435 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 436 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 SITUASI KHUSUS No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan Nilai Jabatan FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5) 4B Tujuan Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3) 4A Sifat Hubungan (Level 1~4) FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3) FAKTOR 4 Hubungan Personal FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8) FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6) 437 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 438 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XL KAPANEWON NANGGULAN 439 Panewu Nanggulan 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 440 Panewu Anom Nanggulan 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 441 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 442 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 443 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 444 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 445 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 446 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 447 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XLI KAPANEWON SAMIGALUH 448 Panewu Samigaluh 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 449 Panewu Anom Samigaluh 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 450 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 451 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 452 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 453 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 454 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 455 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 456 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XLII KAPANEWON KALIBAWANG 457 Panewu Kalibawang 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 458 Panewu Anom Kalibawang 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 459 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 460 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2 205 1 310 461 Kepala Jawatan Praja 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 462 Kepala Jawatan Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 463 Kepala Jawatan Kemakmuran 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 464 Kepala Jawatan Sosial 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 465 Kepala Jawatan Pelayanan Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…