DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Penganggaran; Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar biaya penunjang operasional dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kemanfaatan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati telah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
2.Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
6.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
9.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan BPO untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati
(2)BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipergunakan untuk:
1. a.koordinasi;
2. b.penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. c.pengamanan; dan/atau
4. d.kegiatan khusus lainnya.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai kegiatan:
1. a.koordinasi dalam rangka membangun keharmonisan dan kerjasama dengan:
  1. 1.pemerintah pusat;
  2. 2.Pemerintah Daerah lain;
  3. 3.pemerintah kalurahan;
  4. 4.masyarakat;
  5. 5.swasta;
  6. 6.organisasi; dan/atau
  7. 7.lembaga lainnya;
2. b.kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati, yang tidak dibiayai oleh perangkat daerah lainnya.
(4)Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan/kedukaan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati.
(6)Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk membiayai:
1. a.kegiatan kenegaraan;
2. b.promosi;
3. c.protokoler;
4. d.pemberian apresiasi kepada warga/masyarakat yang berprestasi;
5. e.sumbangan kegiatan keagamaan;
6. f.sosial kemasyarakatan;
7. g.keolahragaan;
8. h.seni;
9. i.budaya;
10. j.penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan; dan/atau
11. k.pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Sekretaris Daerah sebagai Kepala SKPD Sekretariat Daerah menyusun anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati.
(2)BPO Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah.
(3)Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
(4)BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
2. b.di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. c.di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
4. d.di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
5. e.di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
6. f.di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
(2)Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sedangkan BPO Bupati dan Wakil Bupati belum terserap dan/atau belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan BPO Bupati dan Wakil Bupati dapat diserap dan/atau dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(2)BPO diberikan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Mekanisme pemberian BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan kelengkapan berupa bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

(1)Pembagian alokasi BPO antara Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan proporsi 60% (enam puluh persen) untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan 40% (empat puluh persen) untuk mendukung pelaksanaan tugas Wakil Bupati.
(2)Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, diberikan BPO sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) bulan berkenaan.
(3)Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) bulan berkenaan.
(4)Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara, Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Wakil Bupati, diberikan BPO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) bulan berkenaan.
(5)Dalam hal Wakil Bupati berhalangan tetap, Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Wakil Bupati, diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) bulan berkenaan.
(6)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen) dari total anggaran BPO dalam 1 (satu) bulan berkenaan.
(7)Bupati dan/atau Wakil Bupati yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara tidak diberikan BPO.

Pasal 8

Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban BPO Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme melalui uang persediaan/ganti uang persediaan.
(2)Mekanisme melalui uang persediaan/ganti uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan penatausahaan pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan rekapitulasi penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati, setiap bulan disertai dengan bukti pendukung.
(5)Rekapitulasi penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
(6)Sisa BPO bulan berjalan dapat digunakan pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 33); dan
b.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…