DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketertiban Umum; Standar Pelayanan Publik; Evaluasi Kinerja Pelayanan; Komponen Pendukung Pelayanan Publik; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan reformasi kalurahan di daerah, perlu dilaksanakan pelayanan publik prima dengan penyusunan pedoman standar pelayanan publik pemerintah kalurahan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, pemerintah daerah yang memiliki target pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman standar pelayanan pemerintah kalurahan diatur dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan.
2.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3.Penyelenggara Pelayanan Kalurahan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.
4.Pelaksana Pelayanan Kalurahan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Lurah, Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
5.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan.
6.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 3
7.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
9.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
10.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Kalurahan.
11.Panewu adalah sebutan camat di Kabupaten Kulon Progo.
12.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan serta pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan;
2. b.meningkatkan kualitas Pelayanan; dan
3. c.meningkat kinerja Penyelenggara kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.sederhana, yaitu mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara;
b.konsistensi, yaitu dalam penyusunan dan penerapannya memerhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya Pelayanan yang terjangkau;
c.partisipatif, yaitu penyusunannya melibatkan masyarakat dan Pihak Terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan; 4
d.akuntabel, yaitu hal yang diatur harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan;
e.berkesinambungan, yaitu berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas Pelayanan;
f.transparansi, yaitu mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;
g.berkeadilan, yaitu menjamin bahwa Pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental; dan
h.aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam menggunakan atau memperoleh suatu layanan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

(1)Penyelenggara menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan.
(2)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Kalurahan, dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi Kalurahan.

Pasal 5

(1)Penyelenggara menyusun rancangan Standar Pelayanan dengan berkonsultasi kepada Panewu.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi antar komponen penyelenggaraan Pelayanan dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Pasal 6

(1)Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (service delivery); dan
2. b.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan di internal organisasi (manufacturing). 5

Pasal 7

(1)Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.persyaratan;
2. b.sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. c.jangka waktu penyelesaian;
4. d.biaya/tarif;
5. e.produk Pelayanan; dan
6. f.penanganan pengaduan, saran dan masukan.
(2)Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti penyelenggaraan Pelayanan pada pengguna layanan.

Pasal 8

(1)Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan di internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. c.kompetensi Pelaksana;
4. d.pengawasan internal;
5. e.jumlah Pelaksana;
6. f.jaminan Pelayanan;
7. g.jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan; dan
8. h.evaluasi kinerja Pelaksana.
(2)Proses pengembangan dan penyusunan komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada Penyelenggara.

Pasal 9

(1)Rancangan Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Penyelenggara dan telah dikonsultasikan kepada Panewu dibahas bersama masyarakat dan/atau Pihak Terkait.
(2)Partisipasi masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
1. a.tidak diskriminatif;
2. b.diutamakan terkait langsung dengan jenis Pelayanan;
3. c.memiliki kompetensi;
4. d.mengutamakan musyawarah; dan
5. e.memperhatikan keberagaman.

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
1. a.pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
2. b.masyarakat pengguna layanan, ahli/praktisi, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi profesi, media massa, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. 6
(2)Penentuan wakil masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta jumlahnya dilakukan oleh Penyelenggara.
(3)Penentuan wakil masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan integritas, kompetensi dan kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…