DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan; BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; BAB V Penutup;

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur rencana kerja perangkat daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
(2)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
(2)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.program;
2. b.kegiatan;
3. c.sub kegiatan;
4. d.lokasi;
5. e.kelompok sasaran;
6. f.indikator kinerja; dan
7. g.pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Umum , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi urusan pemerintahan umum dengan tugas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 Juli 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 29 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, sCap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 31 RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO 2026 2026 RENJA-2026 2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i KATA PENGANTAR ........................................................................................... 1 DAFTAR ISI ........................................................................................................ 2 DAFTAR TABEL ................................................................................................. 3 BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... 5 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................... 8 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024................................ 10 2.1 Hasil Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Renja Tahun 2024...................... 10 2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………. 25 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...... 30 2.4 Riviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………………. 33 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 50 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................ 52 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................... 52 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ............................... 53 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................... 54 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........... 58 4.1 Rencana Kerja ............................................................................................... 58 4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan ............................................................... 59 BAB V PENUTUP................................................................................................. 113 RENJA-2026 3 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Capaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2024 .................. 11 Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja................................. 17 Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................... 26 Tabel 2.4. Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga.......... 28 Tabel 2.5. Jumlah Cabang Olah Raga ................................................................ 28 Tabel 2.6. Perolehan Medali …………………………………………………………. 29 Tabel 2.7. Prestasi Pemuda Kulon Progo ............................................................ 29 Tabel 2.8. Penyandingan Permasalahan/Isu Strategis dan Intervensi Program.. 30 Tabel 2.9. Hasil Riviu RancanganAwal RKPD Tahun 2026 ............................... 34 Tabel 2.10 Daftar Usulan Program dan Kegiatan masyarakat ............................ 50 Tabel 3.11 Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas (Mutu SPM)......... Tahun 2023-2026 .............................................................................. 53 55 Tabel 3.12 Indikator Kinerja Program Tahun 2024-2026 ......................... 56 Tabel 3.13 Program, Jumlah Kegiatan Subkegiatan, Sumber Dana dan Lokasi Kegiatan ............................................................................................ 57 RENJA-2026 4 Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berada pada tahapan transisi yaitu akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen RENJA-2026 5 Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.2. Landasan Hukum

1.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
7.Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata RENJA-2026 6 Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
21.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032.
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045. RENJA-2026 7
26.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
27.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
28.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
29.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah supaya pelaksanaan pembangunan daerah konsisten. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, adalah untuk:
1.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
3.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
4.Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo kepada Kepala Daerah.
5.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. RENJA-2026 8 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, yakni:

a.Latar Belakang Menguraikan tentang pengertian ringkas Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.
b.Landasan Hukum Menjelaskan tentang landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah.
c.Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
d.Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dan penulisan dari penyusuna Renja Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan perhitungan capaian kinerja indikator sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 terlihat pada realisasi indikator sasaran kinerja: Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, Angka Melek Huruf, Nilai rata-rata RENJA-2026 11 kemampuan literasi dan numerasi siswa SD hasil Asesmen Nasional, Nilai rata- rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP hasil Asesmen Nasional, Persentase SMP terakreditasi A, Indeks peningkatan kapasitas ketenagaan, Persentase pemuda yang aktif dan pemuda yang berprestasi, Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet yang berprestasi dan rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah. Tabel 2.1. Capaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2024 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Satuan Kinerja Target Perubahan Realisasi % Keteran gan I Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Rata-rata lama sekolah Tahun 9.25 9,20 99.46 Sangat baik 1 Harapan lama sekolah Tahun 14.30 14.49 101,33 Sangat baik Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi % 87.18 81.87 93.91 Sangat baik Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A A 100 Sangat baik Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK) Opini BPK WTP WTP 100 Sangat baik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 84.50 79.71 94.33 Sangat baik Meningkatn ya derajat Indeks Partisipasi Nilai 17.47 14.27 81.68 tinggi RENJA-2026 12 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Satuan Kinerja Target Perubahan Realisasi % Keteran gan pendidikan masyarakat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar % 93.88 98.54 104.96 Sangat baik Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama % 95.57 86.28 90.28 tinggi Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs % 48.62 56.66 116.54 Sangat baik Angka Melek Huruf % 95,52 95.66 100.15 Sangat baik Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Nilai 2,04 60,3 - RENJA-2026 13 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Satuan Kinerja Target Perubahan Realisasi % Keteran gan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional Nilai 2,09 72.43 - 2 Meningkatkan prestasi generasi muda Meningkatn ya pembinaan pemuda dan olahraga Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi % 87.18 81.87 93.91 Sangat baik 3 Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayaan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatn ya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata persentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah % 100 100 100 Sangat baik Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024) Realisasi Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tahun 2024 sebesar 14.27%, target kinerja tahun 2024 sebesar 17,46%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 81.68%. Salah satu faktor pendorong partisipasi Pendidikan anak usia dini adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di usia 0 – 6 tahun. Untuk meningkatkan ketercapaian kinerja, maka perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi pentingnya pendidikan di usia 0 – 6 tahun, RENJA-2026 14 pemenuhan sarana prasarana sekolah, penyediaan guru serta fasilitasi pembiayaan bagi peserta didik. Faktor pendukung partisipasi Pendidikan nonformal adalah ketertarikan sebagian masyarakat kepada keberadaan lembaga-lembaga non formal yang semakin mudah untuk diakses. Oleh karenanya, dilakukan sosialisasi pendidikan nonformal, pemberian bantuan kepada peserta didik, serta pendataan potensi calon peserta didik nonformal. Harapannya, aktivitas-aktivitas tersebut mampu meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar tahun 2024 adalah 98.54% dari target 93.88%. Artinya, kinerja Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD mencapai target yang ditetapkan. Kinerja Angka Partisipasi Murni SD sebesar 104.96%. Sebaliknya, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 86.28% dari target 95.57%. Faktor penyebab kinerja tidak tercapai adalah masih ditemukan peserta didik di bawah usia yang ditentukan, artinya antusiasme orang tua menyekolahkan anak tinggi, dan tidak memperhatikan batasan usia yang ditentukan. Kinerja indikator Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs mencapai 116.54%. Dari target 47,84% terealisasi 56,66%. Faktor pendorong kenaikan persentase ini menunjukkan bahwa peserta didik yang telah khatam/tuntas di jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs sangat tinggi. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan melalui subkegiatan Penyediaan Biaya Personel bagi siswa SD, SMP dan TK dan subkegiatan Minat dan Bakat untuk SD dan SMP. Selain itu, Gerakan Kulon Progo Mengaji (GKM) yang diluncurkan pada akhir tahun 2023 turut memberikan kontribusi bagi ketuntasan siswa SMP yang beragama islam. Cakupan Prestasi Generasi Muda tahun 2024 masih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 87.18% baru tercapai 81.87% atau kinerja sebesar 93.91%. Belum optimalnya capaian kinerja indikator tersebut karena kemampuan para atlet masih perlu RENJA-2026 15 ditingkatkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian target adalah dengan mengirimkan partisipasi atlet ke pertandingan- pertandingan yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan demikian, atlet akan memiliki pengalaman bertanding, dan berkesempatan untuk meraih prestasi yang besar. Selain itu, melalui KONI Kulon Progo, dilaksanakan pemusatan latihan untuk atlet-atlet dan pelatih sejumlah 600 orang yang tersebar di 37 cabang olahraga (Cabor). Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah 100%. Realisasi 100% merupakan upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka mendukung operasional kinerja dinas dan penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional jenjang SD capaian sebesar 60.3, dan untuk jenjang SMP sebesar 72.43. Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan target karena adanya formulasi perhitungan dari basis 1-3 menjadi basis 100. Namun demikian, dalam rangka akuntabilitas kinerja, maka dilakukan konversi atas target basis 1-3 menjadi basis 100, untuk SD hasil konversi targetnya menjadi 55,58 sehingga capaian kinerjanya menjadi: 108.49%, sedangkan indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional jika target dikonversikan ke basis 100, maka targetnya 80,69, sehingga capaian kinerjanya menjadi: 89.76. Capaian Kinerja Renja tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. Jumlah/ besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024. Jumlah program, kegiatan, subkegiatan tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo: Jumlah Program : 5 Jumlah Kegiatan : 16 Jumlah Sub Kegiatan : 84 RENJA-2026 16 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 tersaji pada tabel berikut. RENJA-2026 17 Tabel 2.2 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2025. Target Renja tahun 2024 Realisasi Renja Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat capaian realisasi target renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 300 300 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 94 23 23 23 100 23 69 73.40 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 10 2 2 2 100 4 8 80 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 84 21 21 21 100 21 63 75 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu laporan 56 14 14 14 100 14 42 75 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bul an) 3414 3414 3414 3414 100 3414 10242 100 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 4 1 1 1 100 1 3 75 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Subkegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan tahun 2025 RENJA-2026 18 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan) 56 14 14 14 100 14 42 75 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian dokumen 8 2 2 2 100 2 6 75 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 4 1 1 1 100 1 3 75 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 28 7 7 7 100 7 21 75 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi umum dokumen 8 2 2 2 100 2 6 75 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 16 4 4 4 100 4 12 75 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 48 12 12 12 100 12 36 75 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah penambahan aset 40 10 10 10 100 10 30 75 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) 40 10 10 10 100 10 30 75 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah laporan 96 24 24 24 100 24 72 75 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 48 12 12 12 100 12 36 75 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 48 12 12 12 100 12 36 75 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah laporan 12 3 3 3 100 3 9 75 RENJA-2026 19 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 41 39 39 39 100 39 117 285.37 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 3 3 3 3 100 3 9 300 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 237 240 240 240 100 240 720 303.80 Persentase SD/ MI Terakreditasi A % 66.03 60.76 65.22 60.76 93.1616 65.49 187.01 283.22 Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A % 73.75 67.47 70 67.47 96.3857 71.25 206.19 279.58 Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi % 35.63 55.84 34.56 55.84 161.574 65.49 177.17 497.25 Indeks Kapasitas Ketenagaan poin 87.31 87.71 86.8 87.72 101.06 86.98 262.41 300.55 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah SD/MI Terakreditasi A SP 243 223 240 223 92.9167 241 687 282.72 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 1 1 1 1 100 1 3 300.00 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 140250 35250 35250 35250 100 35200 105700 75.37 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 12000 3000 3000 3000 100 3000 9000 75.00 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 1485 3076 3076 3076 100 3076 9228 621.41 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 796 907 1199 1199 100 1199 3305 415.20 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN RENJA-2026 20 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Satuan Pendidikan 337 337 335 335 100 335 1007 298.81 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang 350 350 2449 2449 100 2449 5248 1499.43 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Orang 200 50 50 50 100 50 150 75.00 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 4 1 1 1 100 1 3 75.00 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Satuan Pendidikan 3 0 1 1 100 1 2 66.67 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat unit 48 12 13 13 100 7 32 66.67 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 450 450 450 450 100 450 1350 300.00 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Satuan Pendidikan 337 337 335 335 100 335 1007 298.81 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama jumlah SMP/MTs terakreditasi A 59 56 57 56 98.2456 57 169 286.44 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 7 1 2 2 100 2 5 71.43 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 4 2 2 2 100 2 6 150.00 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 72992 18248 18248 18248 100 18248 54744 75.00 RENJA-2026 21 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 16000 4000 4000 4000 100 3700 11700 73.13 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Orang 96 96 18248 18248 100 780 19124 19920.83 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 872 872 872 872 100 872 2616 300.00 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Satuan Pendidikan 65 65 65 65 100 67 197 303.08 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang 520 130 130 130 100 160 420 80.77 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 8 2 2 2 100 2 6 75.00 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendidikan 81 81 81 81 100 81 243 300.00 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 240 60 60 60 100 60 180 75.00 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Orang 320 80 80 80 100 80 240 75.00 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 4 1 1 1 100 1 3 75.00 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah PAUD terakreditasi 303 540 299 540 180.602 301 1381 151.93 RENJA-2026 22 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 6 3 1 1 100 1 5 83.33 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik peserta didik 1458 390 390 390 100 376 1156 79.29 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Peserta Didik 68427 16056 16056 16056 100 17457 49569 72.44 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Orang 2750 2750 2750 2750 100 1609 7109 258.51 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 3319 814 330 330 100 330 1474 44.41 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 830 830 830 830 100 830 2490 300.00 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 3305 829 829 829 100 829 2487 75.25 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 4 1 1 1 100 1 3 75.00 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dokumen 4 1 1 1 100 1 3 75.00 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 3256 814 814 814 100 814 2442 75.00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah PNF terakreditasi lembaga 26 22 23 7 30.4348 24 53 203.85 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 920 230 230 230 100 230 690 75.00 RENJA-2026 23 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Orang 353 353 353 353 100 23 729 206.52 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 20 20 20 20 100 10 50 250.00 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 35 35 12 12 100 12 59 168.57 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Orang 120 30 13 13 100 10 53 44.17 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Peserta Didik 240 90 90 90 100 50 230 95.83 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi % 80.21 100 68.75 100 145.455 100 300 374.02 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional % 92 100 75 100 133.333 83.33 283.33 309.08 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 20 5 5 5 100 5 15 75.00 RENJA-2026 24 Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2024 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 320 80 80 80 100 80 240 75.00 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 20 5 5 5 100 35 45 225.00 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Pemuda yang aktif % 68.75 100 62.5 100 160 62.5 262.5 381.82 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Dokumen 28 7 7 7 100 7 21 75.00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif dan atlet berprestasi % 88.16 81.28 87.18 77.21 88.56 86.84 245.33 278.28 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olah raga unit 3 3 3 3 100 3 9 300.00 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Unit 3 3 3 3 100 3 9 300.00 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan orang 76.32 62.56 74.37 54.41 73.16 75.95 192.92 252.78 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Orang 744 744 744 744 100 744 2232 300.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter % 100 0 100 100 100 100 200 200.00 2.22.08.5.08 Pendidikan Berbasis Budaya Pendidikan Berbasis budaya yang berkualitas % 100 0 100 100 100 100 200 200.00 2.22.08.5.08.0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan) laporan 3 0 1 1 100 1 2 66.67 RENJA-2026 25 2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan. Standar pelayanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan, serta Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, berikut capaian kinerja tahun 2024 dan Proyeksi kinerja tahun 2025-2026 untuk masing-masing indikator. RENJA-2026 26 Tabel 2.3 T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Sumber Data: BA Rakortek Daerah Provinsi DIY 2.2.1. Urusan Pendidikan Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kondisi layanan pendidikan di sebuah daerah. Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS jenjang pendidikan dasar pada Tahun 2024 sebesar 98.41 %. APS pendidikan dasar di bawah 100% artinya

(1)belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 (tujuh) Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih No Indikator SPM/stand ar nasional IKK Realisasi Catatan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Skor kemampuan literasi jenjang SD 100 - - 71.69 74.19 - 69.19 71.69 74.19 76.69 2 Skor kemampuan literasi jenjang SMP 100 - - 84.01 85.11 - 82.91 84.01 85.11 86.21 3 Skor kemampuan numerasi jenjang SD 100 - - 61.71 64.61 - 58.81 61.71 64.61 67.51 4 Skor kemampuan numerasi jenjang SMP 100 - - 72.2 73.7 - 70.7 72.2 73.7 75.2 5 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) 100 - - 97.78 98.03 - 97.52 97.78 98.03 98.28 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 100 - - 98.72 98.82 - 98.61 98.72 98.82 98.92 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan 100 - - 14.85 15.62 - 14.09 14.85 15.62 16.38 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B 100 - - 77.09 77.5 - 76.68 77.09 77.5 77.91 9 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 100 - - 76.83 77.58 - 81.08 76.83 77.58 78.33 10 Iklim Inklusivitas jenjang SD 100 - - 62.44 65.32 - 60.32 62.44 65.32 67.82 11 Iklim Inklusivitas jenjang SMP 100 - - 62.44 64.84 - 60.04 62.44 64.84 67.24 12 Iklim Keamanan jenjang SD 100 - - 80.23 81.13 - 79.33 80.23 81.13 82.03 13 Iklim Keamanan jenjang SMP 100 - - 74.32 75.82 - 72.82 74.32 75.82 77.32 14 Iklim Kebinekaan jenjang SD 100 - - 77.59 78.59 - 76.59 77.59 78.59 79.59 15 Iklim Kebinekaan jenjang SMP 100 - - 73.7 74.7 - 72.7 73.7 74.7 75.7 16 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - - - - - 1.56 1.75 1.76* 1.76* 17 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan - - - - - 35.3 75.79 75.8* 75.8* 18 Peningkatan prestasi olah raga - - - - - 1 1 1 1 Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi RENJA-2026 27 terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya. Kemampuan literasi numerasi merupakan ukuran atau indikator yang mencerminkan kualitas hasil belajar. Capaian kemampuan literasi numerasi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2024, capaian kinerja mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di tahun 2024 sebesar 88,82%. Selain ukuran kuantitas dan kualitas hasil belajar, iklim lingkungan belajar menjadi ukuran penting berikutnya. Iklim lingkungan belajar yang saat ini menjadi ukuran adalah iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebinekaan. Capaian kinerja iklim lingkungan belajar diukur melalui assesmen nasional. Pada tahun 2024, capaian kinerja iklim lingkungan belajar jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami perbaikan. 2.2.2 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan pemuda ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda organisasi kepemudaan, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi mandiri. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional. Adanya kegiatan keolahragaan tersebut diharapkan mampu RENJA-2026 28 meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kulon Progo. Untuk mendukung kinerja olahraga, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga. Tabel 2.4. Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Organisasi pemuda 16 16 19 19 19 2 Organisasi Olahraga 42 45 45 46 46 3 Klub Olahraga 280 280 148 173 173 4 Kegiatan Pemuda 4 4 4 2 8 5 Kegiatan Olahraga 5 6 8 10 10 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024 Tabel 2.5. Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 No. Uraian Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah cabang olahraga yang dibina Cabor 28 45 45 46 46 2 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Cabor 21 21 32 28 28 3 Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten Cabor 28 28 32 22 22 4 Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi Cabor 1 1 1 1 1 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024 Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2019 cukup baik. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah sebagaimana tabel berikut. RENJA-2026 29 Tabel 2.6 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi No. PORDA/PORPROV Perolehan Medali Emas Perak Perunggu

1.PORDA 2005 45 39 63
2.PORDA 2007 18 42 84
3.PORPROV 2009 26 37 61
4.PORPROV 2011 22 25 62
5.PORDA DIY 2013 20 27 66
6.PORDA DIY 2015 23 39 74
7.PORDA DIY 2017 32 28 74
8.PORDA DIY 2019 40 28 65
9.PORDA DIY 2022 31 46 91 Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024 Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.7. Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional No. Uraian Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional Orang 16 16 17 9 14 2 Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional Orang 8 8 15 9 14 Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024 Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Di tahun 2024 prestasi pemuda mengalami peningkatan dalam pengiriman pemuda yaitu 14 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi. Selain pengiriman, pembinaan terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan melakukan seleksi pemuda berprestasi, melalui Karang Taruna, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan. RENJA-2026 30 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kulon Progo antara lain sebagai berikut:
1.Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua-pendidikan tanpa diskriminasi,
2.Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.
3.Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, SDM yang sehat, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Kulon Progo.
4.Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih efektif dan efisien.
5.Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga. Berdasarkan isu strategis tersebut, maka intervensi yang direncanakan adalah sebagai berikut. Tabel 2.8 Penyandingan Permasalahan/ Isu Strategis dengan Intervensi Program No Permasalahan Isu Strategis Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas 1 Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
1.Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
2.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik.
3.Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan.
4.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. RENJA-2026 31 No Permasalahan Isu Strategis Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
5.Pengadaan Mebel.
6.Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik.
7.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
8.Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
9.Perhitungan, pemetaan, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. 2 Peningkatan kualitas hasil belajar.
1.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan.
2.Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
3.Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4.Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
5.Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
6.Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
7.Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik.
8.Pengembangan Minat dan Bakat Siswa.
9.Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan RENJA-2026 32 No Permasalahan Isu Strategis Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas perundungan, kekerasan, dan intoleransi 3 Pengembangan pendidikan karakter
1.Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jenjang SD dan SMP.
2.Pembinaan Muatan Lokal.
3.Pengembangan kurikulum muatan lokal. 4 Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan yang lebih efektif dan efisien.
1.Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
2.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
3.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP.
4.Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5 Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga
1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota.
2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.
3.Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota.
4.Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota. RENJA-2026 33 No Permasalahan Isu Strategis Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
5.Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota.
6.Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.
7.Seleksi Atlet Daerah. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil riviu terhadap RKPD dan analisis kebutuhan menunjukkan adanya perubahan jumlah kegiatan dalam beberapa program yang tidak terdapat pada rancangan awal. Pengurangan dan penambahan sub kegiatan baru tersebut didasarkan pada: pertama Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; kedua, penetapan target kinerja indikator prioritas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rakortek Daerah Provinsi DIY tanggal 29 April 2025; ketiga hasil kajian terhadap tingkat kepentingan setiap sub kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala prioritas sub kegiatan yang dapat menghasilkan kontribusi langsung terhadap capaian sasaran program di tahun 2026; keempat adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Kulon Progo. Berikut hasil riviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026. RENJA-2026 34 Tabel 2.9 Hasil Riviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (tc 31) No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN kab. Kulon Progo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kab. Kulon Progo Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kab. Kulon Progo Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 100% Penyesuaian Indikator kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 laporan Penyesuaian Indikator kinerja 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25,887,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10,000,000 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 308,905,083 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 151,000,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyesuaian Indikator kinerja 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3414 Orang/bulan 268,169,235,000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3170 Orang/bulan 242,629,302,061 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 35 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1,500,000,000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1,452,049,800 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 100,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 61,049,900 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 98,000,000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 7,099,700 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kab. Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 75,400,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kab. Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah kab. Kulon Progo jumlah dokumen administrasi umum Administrasi Umum Perangkat Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kab. Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 120,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kab. Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40,950,000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 150,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 58,096,000 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 36 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab. Kulon Progo jumlah penambahan aset Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor 1 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 120,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 195,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab. Kulon Progo jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyesuaian Indikator kinerja 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 370,070,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 315,788,439 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1,828,454,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,283,115,300 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab. Kulon Progo jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kab. Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 375,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kab. Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 217,499,000 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 275,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 29,997,000 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 37 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 240 unit 132,202,600 penggantian subkegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 240 Unit 500,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 kab. Kulon Progo Persentase SD/ MI Terakreditasi A 65,76% kab. Kulon Progo Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan 100 Persen Penyesuaian Indikator kinerja kab. Kulon Progo Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A 72,50% kab. Kulon Progo Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik 57.25 persen Penyesuaian Indikator kinerja kab. Kulon Progo Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi 35,27% kab. Kulon Progo Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak 73.56 persen Penyesuaian Indikator kinerja kab. Kulon Progo Indeks Kapasitas Ketenagaan 87,15 kab. Kulon Progo Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) 84.43 Persen Penyesuaian Indikator kinerja Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah SD/MI Terakreditasi A 242 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD 4 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD 5 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru 4 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD 7 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN RENJA-2026 38 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 17 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 18,167,250,000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 266,500,000 mendukung program prioritas daerah 18 Pengadaan Mebel Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 paket 1,035,000,000 Pengadaan Mebel Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 paket 356,000,000 mendukung program prioritas daerah 19 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 35200 Peserta Didik 5,240,500,000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 34367 Peserta Didik 3,146,500,000 subkegiatan prioritas SPM 20 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kab. Kulon Progo Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 3000 Peserta Didik 880,300,000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kab. Kulon Progo Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2000 Peserta Didik 264,000,000 subkegiatan prioritas SPM 21 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 526 Orang 6,607,762,100 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 450 Orang 6,045,000,000 subkegiatan prioritas SPM 22 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1199 Orang 550,230,000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1090 Orang 120,600,000 subkegiatan prioritas SPM 23 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 335 Satuan Pendidikan 508,820,000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 335 Satuan Pendidikan 75,699,900 subkegiatan prioritas SPM 24 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2449 Orang 430,200,000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1314 Orang 111,300,000 mendukung subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 39 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 25 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 125,240,000 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 14,500,000 subkegiatan prioritas SPM 26 Pengembangan konten digital untuk pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 15,000,000 subkegiatan prioritas SPM 27 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 15,000,000 subkegiatan prioritas SPM 28 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 326,575,000 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 35,000,000 subkegiatan prioritas SPM 29 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 31,450,000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 11,000,000 subkegiatan prioritas SPM 30 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi 4 komunitas 250,000,000 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi 2 komunitas 49,150,000 subkegiatan prioritas SPM 31 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi 1 kegiatan 100,000,000 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi 1 kegiatan 35,000,000 subkegiatan prioritas SPM 32 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 unit 10,420,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 unit 3,423,238,600 subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 40 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 33 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 450 Orang 550,000,000 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 390 Orang 295,000,000 subkegiatan prioritas SPM 34 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 335 Satuan Pendidikan 1,053,390,000 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 335 Satuan Pendidikan 588,300,200 subkegiatan prioritas SPM 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 6 Paket 2,400,000,000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0 sub kegiatan bersumber dana dari DAK Fisik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo jumlah SMP/MTs terakreditasi A Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP 4 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP 5 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru 4 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP 7 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 36 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 23,768,000,000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 5,479,173,000 mendukung program prioritas daerah Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 41 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 37 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 8,280,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 2,925,551,400 subkegiatan prioritas SPM 38 Pengadaan Mebel Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 210,801,200 mendukung program prioritas daerah 39 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 18248 Peserta Didik 4,059,553,200 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 18248 Peserta Didik 2,566,014,800 subkegiatan prioritas SPM 40 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kab. Kulon Progo Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 3700 Peserta Didik 534,746,300 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kab. Kulon Progo Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1660 Peserta Didik 287,366,800 subkegiatan prioritas SPM 41 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 780 Orang 1,100,050,800 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 72 Orang 960,375,000 subkegiatan prioritas SPM 42 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 872 Orang 250,000,000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 319 Orang 98,600,000 subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 42 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 43 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 67 Satuan Pendidikan 150,000,000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah kab. Kulon Progo Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 67 Satuan Pendidikan 22,031,900 subkegiatan prioritas SPM 44 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 160 Orang 273,660,000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 26,000,000 mendukung subkegiatan prioritas SPM 45 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 85 Orang 20,000,000 subkegiatan prioritas SPM 46 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 konten digital 50,000,000 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 konten digital 23,050,000 subkegiatan prioritas SPM 47 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 80 orang 30,000,000 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 85 orang 20,000,000 subkegiatan prioritas SPM 48 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 dokumen 50,000,000 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 dokumen 20,000,000 subkegiatan prioritas SPM 49 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 20,430,000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 12,500,000 subkegiatan prioritas SPM 50 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi 2 komunitas 100,000,000 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi 2 komunitas 32,650,000 subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 43 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 51 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi kab. Kulon Progo jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi 1 kegiatan 60,000,000 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi kab. Kulon Progo jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi 1 kegiatan 25,000,000 subkegiatan prioritas SPM 52 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 81 Satuan Pendidikan 737,460,000 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 67 Satuan Pendidikan 613,585,000 subkegiatan prioritas SPM 53 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 60 Orang 293,485,200 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 490 Orang 197,000,000 subkegiatan prioritas SPM 54 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 sub kegiatan bersumber dana dari DAK Fisik Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kab. Kulon Progo Jumlah PAUD terakreditasi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD 2 laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD 8 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru 4 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 55 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 8,861,950,617 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 200,000,000 subkegiatan prioritas SPM 56 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 376 peserta didik 101,350,000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 387 Peserta Didik 50,754,300 subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 44 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 57 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 17457 Peserta Didik 464,255,600 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 825 Satuan Pendidikan 308,154,800 subkegiatan prioritas SPM 58 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 182 Orang 3,235,409,300 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1470 Orang 2,982,870,000 subkegiatan prioritas SPM 59 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 330 Orang 351,020,000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 330 Orang 60,000,000 subkegiatan prioritas SPM 60 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD kab. Kulon Progo Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 830 Satuan Pendidikan 240,000,000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD kab. Kulon Progo Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 825 Satuan Pendidikan 90,294,100 subkegiatan prioritas SPM 61 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 829 Orang 182,885,000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 825 Orang 164,478,200 Mendukung subkegiatan prioritas SPM 62 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 55,000,000 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 33,840,800 subkegiatan prioritas SPM 63 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 21,844,800 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 7,315,000 subkegiatan prioritas SPM 64 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi 2 komunitas 100,000,000 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi 2 komunitas 25,000,000 subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 45 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 65 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 kegiatan 50,000,000 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 kegiatan 8,412,600 subkegiatan prioritas SPM 66 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 814 Orang 360,000,000 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 814 Orang 215,000,000 subkegiatan prioritas SPM 67 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 10 paket 470,000,000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD kab. Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 0 sub kegiatan bersumber dana dari DAK Fisik Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah PNF terakreditasi Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan 7 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 68 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 230 Peserta Didik 232,000,000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 230 Peserta Didik 266,000,000 subkegiatan prioritas SPM 69 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 23 Orang 103,400,000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 23 Orang 75,175,000 subkegiatan prioritas SPM 70 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50,160,000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 10 orang 9,250,000 subkegiatan prioritas SPM Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 46 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 71 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Satuan Pendidikan 152,000,000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Satuan Pendidikan 63,150,000 subkegiatan prioritas SPM 72 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 10 Orang 53,850,000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 10 Orang 12,500,000 Mendukung subkegiatan prioritas SPM 73 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 dokumen 50,000,000 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 dokumen 12,000,000 subkegiatan prioritas SPM 74 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen 25,000,000 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen 5,000,000 subkegiatan prioritas SPM 75 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 komunitas 100,000,000 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan kab. Kulon Progo Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 komunitas 5,000,000 subkegiatan prioritas SPM 76 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 kegiatan 40,000,000 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kab. Kulon Progo Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 kegiatan 5,000,000 subkegiatan prioritas SPM 77 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 50 Peserta Didik 202,120,000 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik kab. Kulon Progo Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 50 Peserta Didik 32,000,000 subkegiatan prioritas SPM PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM kab. Kulon Progo Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan 1 Kurikulum Renstra 2025- 2029 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi 1 Laporan Renstra 2025- 2029 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 47 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) 78 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar kab. Kulon Progo Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 dokumen 65,000,000 Renstra 2025- 2029 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN kab. Kulon Progo Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik 41.88 persen Renstra 2025- 2029 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan 2 Laporan subkegiatan prioritas SPM 79 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 55,000,000 subkegiatan prioritas SPM 80 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 24,000,000 subkegiatan prioritas SPM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA kab. Kulon Progo Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 48 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN kab. Kulon Progo Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN kab. Kulon Progo Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha 36.33 persen Penyesuaian Indikator kinerja Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 3 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 81 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 80 Orang 77,300,000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 80 Orang 50,244,400 Mendukung Prioritas nasional 82 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 kegiatan 40,000,000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 37,162,700 Mendukung Prioritas nasional 83 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 5 orang 118,300,000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 5 Orang 12,028,000 Mendukung Prioritas nasional Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 1 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 84 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1,130,200,000 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 895,000,000 Mendukung Prioritas nasional Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 49 No Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN kab. Kulon Progo Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif dan atlet berprestasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN kab. Kulon Progo Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif. 55.78 persen Penyesuaian Indikator kinerja Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olah raga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 85 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit 5,872,581,000 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota kab. Kulon Progo Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit 10,281,544,412 Mendukung Prioritas nasional Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi kab. Kulon Progo Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Penyesuaian Indikator kinerja 86 Seleksi Atlet Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 744 Orang 6,000,000,000 Seleksi Atlet Daerah kab. Kulon Progo Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 744 Orang 4,267,000,000 Mendukung Prioritas nasional URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN kab. Kulon Progo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN kab. Kulon Progo PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN kab. Kulon Progo Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN kab. Kulon Progo Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya 26.87 persen Penyesuaian Indikator kinerja Pendidikan Berbasis Budaya kab. Kulon Progo Pendidikan Berbasis budaya yang berkualitas Pendidikan Berbasis Budaya kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya 1 Laporan Penyesuaian Indikator kinerja 87 Pembinaan Muatan Lokal kab. Kulon Progo Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan) 1 laporan 200,000,000 Pembinaan Muatan Lokal kab. Kulon Progo Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan) 1 Laporan 386,619,000 Mendukung Prioritas nasional Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan RENJA-2026 50 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil musyawarah pembangunan di Tingkat kapanewon dan pokok-pokok pikiran DPRD, dihasilkan beberapa usulan. Dari hasil kajian terhadap data usulan kegiatan terdapat dua kategori kelompok kegiatan sebagai usulan program dan kegiatan masyarakat, yaitu kelompok kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kelompok kegiatan fisik terdiri dari kegiatan rehabilitasi prasarana, sedangkan kegiatan non fisik berupa bantuan operasional lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Dari sisi jenis kegiatan terdapat relevansi antara kegiatan yang diusulkan masyarakat dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu tuntutan pemenuhan layanan yang baik. Oleh karena itu, sebagian besar usulan masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam rumusan kebutuhan program kegiatan. Namun demikian, untuk lokus kegiatan tahun 2025 disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Berdasarkan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD pada penyusunan rencana kerja tahun 2026, usulan masuk sejumlah 39 usulan. Dari 39 usulan tersebut, 4 usulan tidak sesuai dengan kewenangan dinas, sehingga hanya 35 usulan yang sesuai dan diverifikasi oleh dinas. Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat pada aplikasi SIPD beserta catatan hasil penelaahan adalah sebagai berikut. Tabel 2.10 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat No Program/Kegi atan/ Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume Catatan 1 Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo Tersalurkannya Bantuan Sosial siswa miskin tingkat SD 4 orang Dapat diakomodir sepanjang diusulkan oleh sekolah 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupaten Kulon Progo Jumlah Rehabilitasi Gedung SD (rehab sedang) 9 unit Usulan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal oleh sekolah, penilaian ke lapangan dan pengusulan anggaran oleh Dinas 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Kabupaten Kulon Progo Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia 3 paket Usulan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal oleh sekolah, penilaian ke lapangan dan RENJA-2026 51 pengusulan anggaran oleh Dinas 4 Bantuan Peralatan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tersedianya Bantuan Peralatan Olahraga 7 paket Kebijakan pemda untuk penyediaan sarana prasarana olahraga di tingkat kalurahan/kapanewon diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Seleksi Atlet Kabupaten Kulon Progo Terlaksananya Pengembangan kelas khusus olahraga SMP 1 paket Pendanaan Kelas Khusus Olahraga pada tahun 2026 diarahkan untuk operasional siswa untuk mendukung latihan. 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Kabupaten Kulon Progo jumlah Rehabilitasi gedung PAUD 5 unit Usulan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal oleh sekolah, penilaian ke lapangan, dan pengusulan anggaran 7 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Kabupaten Kulon Progo Jumlah Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemuda Olahraga 6 paket Tahun 2026 diarahkan untuk persiapan tuan rumah PORDA PERPARDA DIY tahun 2027. RENJA-2026 52 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan, diantaranya:
1.Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
2.Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
3.Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
4.Digitalisasi Sekolah.
5.Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).
6.Sekolah Model Transformatif.
7.Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah.
8.Wajib Belajar 13 Tahun.
9.Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun sasaran pembangunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY. Selaras dengan sasaran tersebut, tema Pembangunan Pemerintah RENJA-2026 53 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan Peningkatan Daya Saing Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yaitu Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Ekslusif Menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan dan visi bupati terpilih yaitu “terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan“, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendukung misi 1 yaitu Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius. Serta mendukung misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis. Untuk memastikan strategi dan arah kebijakan dinas selaras dengan tema pembangunan daerah, maka diperlukan tolok ukur/ indikator kinerja perangkat daerah. Selain indikator kinerja daerah, ditetapkan pula indikator prioritas utama (Indikator mutu SPM) urusan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025. Secara rinci indikator utama daerah dan Indikator prioritas utama urusan pendidikan adalah sebagai berikut. Tabel 3.11 Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas (Mutu SPM) Tahun 2026 No Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2026 A Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Harapan Lama Sekolah tahun 14,7 - 15,79 2 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) nilai A (85,3) 5 Indeks Maturitas SPIP Nilai 3.231 B Sasaran
1.Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan di semua Jenjang Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun % 98,03 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun % 98,82 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun % 15,62
2.Meningkatnya mutu pendidikan Kemampuan literasi numerasi SD (skor) nilai 69,4 RENJA-2026 54 No Tujuan/Sasaran Indikator Satuan Target 2026 Kemampuan literasi numerasi SMP (skor) nilai 79,4 Persentase Penguatan Pendidikan Karakter % 59,12
3.Meningkatnya Daya Saing Pemuda Persentase Pemuda berprestasi % 76,47
4.Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum % 50,78
5.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai A (>80- 90)
6.Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah nilai 2,0 - 3,0 C Indikator Prioritas Pendidikan (Indikator Mutu SPM) 1 Skor Kemampuan Literasi SD nilai 74,19 2 Skor Kemampuan Literasi SMP nilai 85,11 3 Skor Kemampuan Numerasi SD nilai 64,61 4 Skor Kemampuan Numerasi SMP nilai 73,70 5 Angka Partisipasi Sekolah (5- 6) tahun % 98,03 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 % 98,82 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan % 15,62 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B % 77,50 9 Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4 % 77,58 10 Iklim Inklusivitas jenjang SD nilai 65,32 11 Iklim Inklusivitas jenjang SMP nilai 64,84 12 Iklim Keamanan jenjang SD nilai 81,13 13 Iklim Keamanan jenjang SMP nilai 75,82 14 Iklim Kebinekaan jenjang SD nilai 78,59 15 Iklim Kebinekaan jenjang SMP nilai 74,70 Sumber: RKPD Kulon Progo Tahun 2026, Berita Acara Rakortekbang DIY tahun 2025 3.3. Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada tahapan transisi yaitu akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Agar tujuan dan sasaran dinas dapat tercapai, maka RENJA-2026 55 dilaksanakan beberapa program, dengan sasaran kinerja program sebagai berikut. Tabel 3.12 Indikator Kinerja Utama Program Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan 2026 1 Program pengelolaan pendidikan Persentase Sarana Prasarana Sekolah dalam Kondisi Layak % 73,56 Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan % 100 Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) % 84,43 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik % 57,25 2 Program Pendidik dan tenaga Kependidikan Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik % 41,88 3 Program Pengembangan Kurikulum Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan kurikulum 2 4 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha. % 36,33 5 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif. % 55,78 4 Program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya % 32,84 5 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kot Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 Sumber: RKPD Kulon Progo Tahun 2026 Pada setiap tahapan penyusunan rencana kerja dilakukan beberapa penyesuaian untuk mengakomodir program, kegiatan, subkegiatan, yang terdiri dari 7 program dengan total anggaran sebesar Rp. 295.794.430.912 (Dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Ketujuh program tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan. Jumlah kegiatan, subkegiatan tersebut terinci pada Tabel 3.13, sedangkan rincian pagu indikatif per RENJA-2026 56 program, kegiatan, subkegiatan disajikan secara lengkap pada bab IV dokumen ini. Tabel 3.13 Program, Jumlah Kegiatan Subkegiatan, Sumber Dana dan Lokasi Kegiatan No Program Kegiatan Sub kegiatan Sumber Dana Lokasi 1 Program Pengelolaan Pendidikan 4 58 DAU Bidang Pendidikan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Insentif Fiskal, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tersebar Kabupaten Kulon Progo 2 Program Pengembang an Kurikulum 1 1 DAU Bidang Pendidikan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo 3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 2 DAU Bidang Pendidikan Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo 4 Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2 4 DAU Bidang Pendidikan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tersebar Kabupaten Kulon Progo 5 Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 2 2 DAU Bidang Pendidikan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
1.Pembangunan dan pemeliharaan: GOR Cangkring, GOR Wates, Stadion Cangkring,
2.Pembinaan atlet tersebar di Kabupaten Kulon Progo 6 Program Penyelenggar aan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1 1 Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi Tersebar Kabupaten Kulon Progo 7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 7 14 Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga RENJA-2026 57 No Program Kegiatan Sub kegiatan Sumber Dana Lokasi Daerah Kabupaten/Ko ta Rokok, Dana Alokasi Umum, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 18 82 RENJA-2026 58 Pembangunan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya pembinaan generasi muda dan meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia, khususnya bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga. Pada tahun 2026, kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pekayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, pencapaian sasaran kinerja dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, mendukung pelayanan publik, mengurangi masalah dan isu strategis yang berkembang, serta mengakomodasi usulan masyarakat. Rencana kerja yang disusun tersebut tetap mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Isi dan substansi dari Rencana kerja ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas, target kinerja, sumber dana, Lokasi dan prakiraan maju secara terperinci menurut fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan rencana kerja dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. RENJA-2026 59 4.2. Pendanaan Program dan Kegiatan Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Sumber pendanaan pada rencana kerja tahun 2026 bersumber dari DAU Bidang Pendidikan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Insentif Fiskal, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi. Penetapan rincian program, kegiatan, subkegiatan pada rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagai berikut. RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 295.794.430.912,00 306.986.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 279.864.832.400,00 290.701.000.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 279.864.832.400,00 290.701.000.000,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 100 persen 246.583.149.800,00 - 249.258.000.000,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Laporan 161.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 167.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 151.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3 Laporan 244.142.401.761,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 246.505.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3170 Orang/bulan 242.629.302.061,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 245.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1.452.049.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 1.450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 61.049.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Laporan 7.099.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 20.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 7.099.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 15.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Laporan 99.046.000,00 Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 130.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.950.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 45.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 58.096.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor - 1 Laporan 195.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 195.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Laporan 1.598.903.739,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 1.680.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 315.788.439,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.283.115.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 1.350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Laporan 379.698.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo - 555.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 217.499.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 29.997.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 240 Unit 132.202.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 135.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP) - 100 persen 57.25 persen 73.56 persen 84.43 persen 33.137.682.600,00 - 41.238.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD - 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 7 Laporan 14.966.788.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - 20.735.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 366.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1 Paket 356.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2000 Peserta Didik 264.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 450 Orang 6.045.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.130.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1090 Orang 120.600.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 335 Satuan Pendidikan 75.699.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1314 Orang 111.300.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 14.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 15.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 15.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas 49.150.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 35.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 3.423.238.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 390 Orang 295.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 335 Satuan Pendidikan 588.300.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 34367 Peserta Didik 3.146.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP - 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 7 Laporan 13.539.699.100,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 15.545.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 5.479.173.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 2.925.551.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 210.801.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 18598 Peserta Didik 2.566.014.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1660 Peserta Didik 287.366.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 72 Orang 960.375.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 319 Orang 98.600.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 67 Satuan Pendidikan 22.031.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 26.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 85 Orang 20.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 23.050.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 85 Orang 20.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Pengemba ngan kawasan aerotropolis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas 32.650.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 25.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 67 Satuan Pendidikan 613.585.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 490 Orang 197.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru - 1 Laporan 7 Laporan 4 Laporan 4.146.119.800,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD - 4.380.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 387 Peserta Didik 50.754.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 1470 Orang 2.982.870.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 3.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 330 Orang 60.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 825 Satuan Pendidikan 90.294.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 825 Orang 164.478.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 33.840.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 7.315.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0 2 0 25.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 8.412.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 814 Orang 215.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 825 Satuan Pendidikan 308.154.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan PAUD 330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan - 6 Laporan 485.075.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan - 578.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 230 Peserta Didik 266.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 23 Orang 75.175.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 10 Orang 9.250.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Satuan Pendidikan 63.150.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 10 Orang 12.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 5.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 5.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 50 Peserta Didik 32.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan Kesetaraan 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan - 1 Kurikulum 65.000.000,00 - 100.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi - 1 Laporan 65.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 65.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik - 41.88 persen 79.000.000,00 - 105.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan - 2 Laporan 79.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan - 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 24.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.929.598.512,00 16.285.000.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.542.979.512,00 15.885.000.000,00
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha - 36.33 persen 994.435.100,00 - 885.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan - 3 Laporan 99.435.100,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo - 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 80 Orang 50.244.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 37.162.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 5 Orang 12.028.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan - 1 Laporan 895.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo - 765.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 895.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo 765.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif. - 55.78 persen 14.548.544.412,00 - 15.000.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga - 1 Laporan 10.281.544.412,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo - 10.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit 10.281.544.412,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo 10.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah - 1 Laporan 4.267.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo - 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 744 Orang 4.267.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 386.619.000,00 400.000.000,00
1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya - 26.87 persen 386.619.000,00 - 400.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.08 Pendidikan Berbasis Budaya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya - 1 Laporan 386.619.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan - 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.22.08.5.08.0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 1 Laporan 386.619.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Satuan Pendidikan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA J U M L A H 295.794.430.912,00 306.986.000.000,00 2026 RENCANA KERJARENCANA KERJA DINAS KESEHATAN RENJA TAHUN Email : dinkes@kulonprogokab.go.id Website : http//www.dinkes.kulonprogokab.go.id KABUPATEN KULON PROGO i KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan sejahtera. Aamiin. Wates, 29 Juli 2025 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ...................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 6 1.4 Sistimatika Penulisan .................................................................. 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………………………….......... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................. 16 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ……………………………………………………………… 18 2.4 Review Terhadap RKPD................................................................. 19 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............... 22 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1 3.2 3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional........................................ Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan …………………….. Program dan Kegiatan ………………………………………………. 23 23 25 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan ..…………………… 27 4.2 Pendanaan .…………………………………………………………… 30 BAB V PENUTUP 102 Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Kesehatan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Kesehatan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan DIY. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Kulon Progo akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati 1 dan Wakil Bupati Kulon Progo berakhir pada tahun 2022. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/ penjabat bupati/ penjabat walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Dalam tataran perangkat daerah, masing-masing OPD membuat rencana strategis di masa transisi juga Proses penyusunan Rankir Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 didasarkan pada perubahan Renstra Dinas Kesehatan 2023 – 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun keempat perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023 – 2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta sejalan dengan sasaran daerah nomer tiga yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya Renja perangkat daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 2 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :
1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) .
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) 3
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);.
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 4 2026;
16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomer 26);
18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah kalurahan.
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045
23.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
24.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026
25.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 12 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Nyi Ageng Serang;
27.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
28.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang 5 Rencana Strategis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
29.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
30.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 1.3 Maksud dan tujuan
1.Maksud Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan kesehatan daerah.
2.Tujuan Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah untuk:

a.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
b.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
c.Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan perangkat daerah melalui pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
d.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4 Sistimatika penulisan Sistimatika penulisan rencana kerja adalah sebagai berikut : Dinas Kesehatan membantu bupati dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah nomer tiga yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 4 kegiatan :
a.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota;
b.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
c.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
d.Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota;
1. 2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dengan 2 kegiatan :
a.Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota; dengan
b.Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota;
1. 3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman; dengan 2 kegiatan :
a.Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; 8
b.Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
1. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dengan 2 kegiatan :
a.Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
b.Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
1. 5.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dengan 5 kegiatan :
a.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c.Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : 9 Target renja PD tahun 2024 Realisasi renja PD 2024 Tingkatrealisasi (%) Realisasicapaian program &kegiatan s.d tahun berjalan 2025 Tingkat capaianrealisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =7/6 9 10 = 5+7+9 11=(10/4) 01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikantepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepatwaktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3020 orang/bulan 12 orang/bulan 12 orang/bulan 13 orang/bulan 108% 755 orang/bulan 755 orang/bulan 100% 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 4 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD 4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan 4 laporan 0 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 79 unit 9 unit 37 unit 37 unit 100% 33 unit 33 unit 100% 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT Persentase pemenuhan UKP dan UKM 88,46% 82,09% 83,83% 79,04% 94,29% 83,09% 77,13% 92,83% 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota Persentase fasyankes pemerintah yg memiliki saranaprasarana kesehatan yang memenuhi standar 100% 100 % 73,91% 100% 135,30% 82,61% 100% 121,05% Target kinerja capaianprogram (renstra PDtahun terakhir 2026) Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d 2023 Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024 Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025) TABEL 2.1.1 (T-C 29) REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome )/ Kegiatan ( output ) Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan 10 Target renja PD tahun 2024 Realisasi renja PD 2024 Tingkatrealisasi (%) Realisasicapaian program &kegiatan s.d tahun berjalan 2025 Tingkat capaianrealisasi target Renstra (%) Target kinerja capaianprogram (renstra PDtahun terakhir 2026) Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d 2023 Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024 Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025) No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome )/ Kegiatan ( output ) Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang DitingkatkanSarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SesuaiStandar 10 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100% 8 unit 8 unit 100% 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang TelahDilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 4 unit 4 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas KesehatanLainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang TelahDilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh FasilitasKesehatan Lainnya 8 unit 1 unit 3 unit 3 unit 100% 4 unit 4 unit 100% 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan 9 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 5 unit 5 unit 100% 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik FasilitasLayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 3 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yangdisediakan 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan danMinuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke FasilitasKesehatan 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian pelayanan kesehatan yangmemenuhi standar 81,22% 84,78% 81,22% 94,04% 115,78% 82,10% 74,66% 90,94% 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 21540 orang 3984 orang 5360 orang 3413 orang 63,68% 5410 orang 755 orang 13,96% 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 20750 orang 3956 orang 5150 orang 3413 orang 66% 5200 orang 780 orang 15% 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 20750 orang 3952 orang 5150 orang 5150 orang 100% 5200 orang 754 orang 15% 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar 84864 orang 19974 orang 21216 orang 19354 orang 91% 21216 orang 4022 orang 19% 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135148 orang 32976 orang 33517 orang 51459 orang 154% 47643 orang 33517 orang 70% 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaProduktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 253867 orang 59725 orang 61218 orang 61218 orang 100% 66964 orang 61218 orang 91% 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 200805 orang 51932 orang 47950 orang 60828 orang 127% 50049 orang 47950 orang 96% 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaHipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 20012 orang 4883 orang 4963 orang 4963 orang 100% 10447 orang 4963 orang 48% 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaDiabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10500 orang 2562 orang 2604 orang 2604 orang 100% 3934 orang 2604 orang 66% 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5853 orang 1410 orang 1455 orang 1455 orang 100% 1410 orang 1455 orang 103% 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang TerdugaTuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yangMendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4 orang 3350 orang 3350 orang 3350 orang 100% 4078 orang 3188 orang 78% 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar 4 orang 4113 orang 4181 orang 4181 orang 100% 4877 orang 4181 orang 86% 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi PendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 11 Target renja PD tahun 2024 Realisasi renja PD 2024 Tingkatrealisasi (%) Realisasicapaian program &kegiatan s.d tahun berjalan 2025 Tingkat capaianrealisasi target Renstra (%) Target kinerja capaianprogram (renstra PDtahun terakhir 2026) Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d 2023 Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024 Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025) No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome )/ Kegiatan ( output ) Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan KesehatanGizi Masyarakat 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan KesehatanKerja dan Olahraga 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan KesehatanLingkungan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan PelayananKesehatan 0 orang 1 orang 1 orang 100% 1 orang 1 orang 100% 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TidakMenular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen PenyakitPotensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 4 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/KotaSehat 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas PelayananKesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yangMelayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes MelaluiPelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan AksesPelayanan Kesehatan yang Berkualitas 4 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas KesehatanLainnya 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota 4 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan PemberianObat Massal) 4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem PenangananGawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan,Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit DalamSatu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 1 unit 100,00% 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang denganTuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 336 orang 336 orang 100,00% 336 orang 336 orang 100,00% 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar 4 orang 0 orang 141 orang 141 orang 100% 141 orang 141 orang 100% 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatanmalaria 4624 orang 4564 orang 20 orang 20 orang 100,00% 20 orang 20 orang 100,00% 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dananak 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan SecaraTerintegrasi Persentase fasyankes pemerintah yang menyelenggarakanSIK Terintegrasi 61,76% 64,71% 70,00% 108% 67,65% 61,76% 91% 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem InformasiKesehatan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 12 Target renja PD tahun 2024 Realisasi renja PD 2024 Tingkatrealisasi (%) Realisasicapaian program &kegiatan s.d tahun berjalan 2025 Tingkat capaianrealisasi target Renstra (%) Target kinerja capaianprogram (renstra PDtahun terakhir 2026) Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d 2023 Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024 Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025) No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome )/ Kegiatan ( output ) Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D danFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Persentase fasyankes yang melakukan pengukuranindikator nasional mutu (INM) 100 % 81,82 % 81,82% 84,78% 104% 100% 88,64% 88,64% 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan PengukuranIndikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 4 unit 1 unit 30 unit 30 unit 100,00% 23 unit 23 unit 100,00% 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan PelayananKesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan danPelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 69,96 % 9032 % 90,32% 97,88% 108,37% 59,22% 59,22% 100% 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di WilayahKabupaten/Kota Persentase nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP 100% 97,81% 97,81% 96,68% 98,84% 88,04% 88,04% 100% 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan TenagaKesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik TenagaKesehatan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase nakes di fasyankes pemerintah yangmengajukan DUPAK tepat waktu 81,82% 100 % 63,64% 100% 157% 72,73% 100,00% 137% 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya ManusiaKesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang MemenuhiStandar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 4 orang 2100 orang 21 orang 21 orang 100,00% 21 orang 21 orang 100,00% 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya ManusiaKesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan SumberDaya Manusia Kesehatan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) difasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing 28,05% 73,16% 73,16% 96,96% 133% 26,00% 26,00% 100% 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan KompetensiTeknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 21 orang 21 orang 21 orang 21 orang 100% 21 orang 21 orang 100% 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN % Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan danMakanan Minuman 91,72 % 75 % 88,33 % 72,22 % 81,76% 89,38% 65,65% 73,45% 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkanrekomendasi 100,00% 100,00% 100,00% 88,89% 88,89% 100,00% 75,00% 75% 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IndustriRumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan MinumanTertentu yang Dapat Diproduksi oleh IndustriRumah Tangga % PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Sertifikat Produksi Pangan IndustriRumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentuyang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yangDapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 13 Target renja PD tahun 2024 Realisasi renja PD 2024 Tingkatrealisasi (%) Realisasicapaian program &kegiatan s.d tahun berjalan 2025 Tingkat capaianrealisasi target Renstra (%) Target kinerja capaianprogram (renstra PDtahun terakhir 2026) Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d 2023 Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024 Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025) No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome )/ Kegiatan ( output ) Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri RumahTangga Persentase produk makanan minuman IRT yangdilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat 96,88% 85,71% 83,33% 85,67% 103% 87,50% 82,35% 94% 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-MinumanIndustri Rumah Tangga Beredar yang DilakukanPemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak LanjutPengawasan 4 unit 1 unit 24 unit 24 unit 100% 24 unit 24 unit 100% 01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBIDANG KESEHATAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakatbidang kesehatan 50,41 % 6765 % 67,65 % 67,65 % 1 48,22% 48,22% 100% 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota Persentase Desa Siaga kategori mandiri 46,59% 75% 48,22% 67,03% 139% 49,31% 70,14% 142% 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraandan Pemberdayaan Masyarakat 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase posyandu strata purnama mandiri 81,65% 100% 100% 100% 100% 81,13% 99,79% 123% 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan danPelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan SupervisiUpaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 14 Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja di atas dapat terlihat bahwa mayoritas indikator kinerja tahun 2024 telah memenuhi target, namun terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target 100% yaitu sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pengelolaan pelayanan kesehatan bersalin. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain : pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WAG Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sektor terkait penanganan ibu hamil KTD. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : persalinan di rumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes. Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain melakukan KIE tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing. 15 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Analisis ini menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, indikator SPM Kesehatan tertuang dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tabel 2.2.1 ( T.C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo no Indikator SPM IKK Target renstra 2023-2026 realisasi proyeksi 2024 2025 2026 2027 2024 2025 tw 1 2026 2027 Catatan analisis I Indikator Tujuan Umur Harapan Hidup 75,36 75,50 - 79,75 75,58 - 79,83 75,49 75,49 II Indikator Sasaran Indeks Keluarga Sehat 0,31 0,33 0,36 0,31 0,34 III Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu 68,69 61,12 62,56 58,53 123,15 Angka Kematian Bayi 7,3 10,39 10,32 10,24 14,78 IV Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk V 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi V 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapai 3 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil V V 100% 100% 100% 91,29% 22,23% 100% Belum tercapai 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan V V 100% 100% 100% 99,85% 23,3% 100% Belum tercapai 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir V V 100% 100% 100% 98,71% 23,47% 100% Belum tercapai 16 6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar V V 100% 100% 100% 94,96% 21,28% 100% Belum tercapai 7 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar V V 100% 100% 100% 96,42% 96,42% 100% Belum tercapai 8 Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar V V 100% 100% 100% 98,00% 23,87% 100% Belum tercapai 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar V V 100% 100% 100% 90,60% 29,54% 100% Belum tercapai 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar V V 100% 100% 100% 94,73% 47,5% 100% Belum tercapai 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar V V 100% 100% 100% 98,07% 63,38% 100% Belum tercapai 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar V V 100% 100% 100% 93,54% 68,18% 100% Belum tercapai 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar V V 100% 100% 100% 93,30% 63,97% 100% Belum tercapai 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar V V 100% 100% 100% 94,39% 23,76% 100% Belum tercapai Pada tabel 2.2.1 diatas adalah data pencapaian kinerja sampai dengan triwulan IV, terlihat bahwa indikator penerapan SPM Bidang Kesehatan semua belum mencapai target (masih di bawah 100%). Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya :
1. 1.Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar antara data target dengan data riil jumlah sasaran yang ada.
2. 2.Masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM.
3. 3.Pemenuhan kebutuhan logistik untuk pelayanan SPM belum bisa opimal meliputi alat kesehatan yang sesuai standar dan Bahan Medis Habis Pakai.
4. 4.Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta. 17 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :
a.Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
b.Masih kurangnya sarana prasarana Kesehatan yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan
c.Belum optimalnya peran aktif stakeholder dalam penggerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
d.Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Permasalahan kesehatan yang masih dihadapi hingga tahun 2024 dapat diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni:
a.angka kematian ibu,
b.angka kematian bayi, dan
c.angka harapan hidup. Dari tiga indikator tersebut, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan angka tertinggi ke dua di DIY di bawah Kota Yogyakarta, akan tetapi masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kendala yang dihadapi adalah: - Masih adanya keterlambatan pihak keluarga dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan - Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di rumah sakit - Masih kurangnya kepedulian ibu dan pihak keluarga tentang bahaya ibu hamil risiko tinggi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi. Di samping hal di atas ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor kesehatan yakni: - Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang melakuka pelayanan kesehatan baik di sektor primer, sekunder maupun tersier sehingga pelayanan kesehatan tidak optimal - Masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan dalam menangani berbagai 18 penyakit baik menular maupun tidak menular - Perlunya peningkatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal, lintas sektor maupun lintas wilayah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi:
a.Meningkatkan edukasi pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi.
b.Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam upaya meningkatan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
c.Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “BumilKu” dan “Matahatiku” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
d.Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
e.Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas
f.Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
g.Mengoptimalkan pemanfaatan dana Jampersal meliputi pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.
h.Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.
i.Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam mendukung penanganan ibu hamil terutama bumil yang berisiko tinggi. 2.4 Review terhadap RKPD Renja Perangkat Daerah tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kesehatan. 19 tabel T.C-31 PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (ribuan) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (ribuan) CATATAN PENTING DINAS KESEHATAN 125.864.800 DINAS KESEHATAN 125.864.800 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGAN 125.864.800 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 125.864.800 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKESEHATAN 125.864.800 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 125.864.800 1 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH Persentase Peningkatan PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 100 persen 98.777.590 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Peningkatan PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 100 persen 98.777.590 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 dokumen 63.781 Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 dokumen 63.781 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 1 Dokumen 39.742 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 1 Dokumen 39.742 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 1 Laporan 24.038 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 1 Laporan 24.038 Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Laporan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 dokumen 96.923.576 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 dokumen 96.923.576 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN 755 Orang/bulan 96.660.170 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 755 Orang/bulan 96.660.170 Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 238.300 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 238.300 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 1 Laporan 25.106 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 1 Laporan 25.106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Administrasi Umum PerangkatDaerah 2 dokumen 127.978 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Administrasi UmumPerangkat Daerah 2 dokumen 127.978 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 63.950 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 63.950 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 64.028 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 64.028 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah 1 dokumen 61.363 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Laporan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan 1 dokumen 61.363 Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36 Unit 61.363 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan 36 Unit 61.363 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Laporan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 2 dokumen 833.899 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Laporan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 2 dokumen 833.899 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 382.067 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Laporan 382.067 Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 451.831 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang 1 Laporan 451.831 Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Laporan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan 3 dokumen 766.989 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Laporan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan 3 dokumen 766.989 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan 33 Unit 437.173 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan 33 Unit 437.173 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 181.963 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 181.963 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 147.852 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 147.852 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN % Pemenuhan UKP UKM 88,46persen 26.917.845 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN % Pemenuhan UKP UKM 88,46persen 26.917.845 Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Laporan Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP 4 dokumen 3.038.479 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Laporan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan 4 dokumen 3.038.479 Rehabilitasi dan PemeliharaanPuskesmas Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan yang Telah Dilakukan 1 Unit 524.266 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan yang Telah Dilakukan 1 Unit 524.266 Pengadaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 Unit 72.913 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan 0 Unit 72.913 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, BahanMedis Habis Pakai, Vaksin, Makanan 1 Paket 2.353.096 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, 1 Paket 2.353.096 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis 1 Paket 88.203 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah distribusi Alat Kesehatan,Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan 1 Paket 88.203 Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatanuntuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 32 dokumen 23.775.925 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Laporan Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM dan UKP 32 dokumen 23.775.925 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuHamil Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3391 Orang 106.976 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3391 Orang 106.976 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuBersalin Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3349 Orang 19.635 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 3349 Orang 19.635 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan BayiBaru Lahir Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Bayi Baru Lahir yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 3329 Orang 34.364 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Bayi Baru Lahir yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 3329 Orang 34.364 Pengelolaan Pelayanan KesehatanBalita Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Balita yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 19210 Orang 18.820 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Balita yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar 19210 Orang 18.820 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Pendidikan Dasar Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan Pelayanan 53063 Orang 116.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasaryang Mendapatkan Pelayanan 53063 Orang 116.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Produktif Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 81400 Orang 48.448 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 81400 Orang 48.448 Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Lanjut Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 61406 Orang 129.110 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 61406 Orang 129.110 Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Hipertensi Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Penderita Hipertensi yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 13,000Orang 22.700 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Penderita Hipertensi yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 13,000Orang 22.700 Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Penderita Diabetes Melitus yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan 5,000 Orang 75.828 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Penderita Diabetes Melitusyang Mendapatkan Pelayanan 5,000 Orang 75.828 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang dengan 1450 Orang 8.640 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Orang yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Orang dengan 1450 Orang 8.640 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang Mendapatkan 4318 Orang 76.435 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Orang Terduga MenderitaTuberkulosis yang Mendapatkan 4318 Orang 76.435 Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Orang Terduga Menderita HIVyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 5710 Orang 153.540 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Orang Terduga Menderita HIVyang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 5710 Orang 153.540 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagiPenduduk Terdampak Krisis Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan bagi Penduduk 1 Dokumen 30.200 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan bagi Penduduk 1 Dokumen 30.200 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 141.310 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 141.310 Pengelolaan Pelayanan KesehatanKerja dan Olahraga Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Dokumen 27.300 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Dokumen 27.300 Review terhadap Rancangan Akhir perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 20 PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (ribuan) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (ribuan) CATATAN PENTING NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Pengelolaan Pelayanan KesehatanLingkungan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 162.253 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 162.253 Pengelolaan Pelayanan PromosiKesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 94.176 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 94.176 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSurveilans Kesehatan 1 Dokumen 47.449 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSurveilans Kesehatan 1 Dokumen 47.449 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menulardan Tidak Menular Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PelayananKesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen 146.662 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PelayananKesehatan Penyakit Menular dan 1 Dokumen 146.662 Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanJaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 20.873.016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanJaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 20.873.016 Penyelenggaraan Kabupaten/KotaSehat Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 18.550 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 18.550 Penyediaan Telemedicine di FasilitasPelayanan Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi 10 Unit 12.010 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi 10 Unit 12.010 Operasional Pelayanan Puskesmas Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 1 Dokumen 136.515 Operasional Pelayanan Puskesmas Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Puskesmas 1 Dokumen 136.515 Operasional Pelayanan FasilitasKesehatan Lainnya Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 376.754 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen OperasionalPelayanan Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 376.754 Pelaksanaan Akreditasi FasilitasKesehatan di Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Fasilitas Kesehatan yangTerakreditasi di Kabupaten/Kota 44 Unit 39.319 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Fasilitas Kesehatan yangTerakreditasi di Kabupaten/Kota 44 Unit 39.319 Investigasi Awal Kejadian TidakDiharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Hasil Investigasi AwalKejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 1 Laporan 23.135 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Laporan Hasil Investigasi AwalKejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 1 Laporan 23.135 Penyediaan dan Pengelolaan SistemPenanganan Gawat Darurat Terpadu Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Public Safety Center (PSC 119)Tersediaan, Terkelolaan dan 1 Unit 429.333 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Public Safety Center (PSC 119)Tersediaan, Terkelolaan dan 1 Unit 429.333 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan Tuberkulosis Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah orang dengan Tuberkulosis yangmendapatkan pelayanan kesehatan 741 Orang 62.020 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah orang dengan Tuberkulosisyang mendapatkan pelayanan 741 Orang 62.020 Pengelolaan pelayanan kesehatanorang dengan HIV (ODHIV) Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yangmendapatkan pelayanan kesehatan 197 Orang 11.020 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanan 197 Orang 11.020 Pengelolaan pelayanan kesehatanMalaria Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria 11068 Orang 283.350 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria 11068 Orang 283.350 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah tatanan kawasan tanpa rokokyang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 43.800 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah tatanan kawasan tanpa rokokyang tidak ditemukan aktifitas 1 Tatanan 43.800 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu danAnak Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6.800 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah dokumen hasil pengelolaanupaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6.800 Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi Laporan Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1 dokumen 3.000 Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan Laporan Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan Secara 1 dokumen 3.000 Pengelolaan Sistem InformasiKesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 3.000 Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanSistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 3.000 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, Ddan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Laporan Penerbitan Izin Rumah SakitKelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 2 dokumen 100.440 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Laporan Penerbitan Izin Rumah SakitKelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 2 dokumen 100.440 Peningkatan Mutu Pelayanan FasilitasKesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Fasilitas Kesehatan yangDilakukan Pengukuran Indikator 92 Unit 18.020 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Fasilitas Kesehatan yangDilakukan Pengukuran Indikator 92 Unit 18.020 Penyiapan Perumusan danPelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil PenyiapanPerumusan dan Pelaksanaan Pelayanan 1 Dokumen 82.420 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil PenyiapanPerumusan dan Pelaksanaan 1 Dokumen 82.420 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % Peningkatan kapasitas SDMK 69,96persen 86.609 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER % Peningkatan kapasitas SDMK 69,96persen 86.609 Pemberian Izin Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Laporan Pemberian Izin Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1 dokumen 5.300 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Laporan Pemberian Izin PraktikTenaga Kesehatan di Wilayah 1 dokumen 5.300 Pembinaan dan Pengawasan TenagaKesehatan serta Tindak Lanjut Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Tenaga Kesehatan serta 1 Dokumen 5.300 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pengawasan Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 5.300 Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber Daya Manusia Laporan Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber Daya Manusia 2 dokumen 76.929 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Laporan Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber Daya 2 dokumen 76.929 Pemenuhan Kebutuhan Sumber DayaManusia Kesehatan Sesuai Standar Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Sumber Daya ManusiaKesehatan yang Memenuhi Standar di 1248 Orang 25.212 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Sumber Daya ManusiaKesehatan yang Memenuhi Standar di 1248 Orang 25.212 Pembinaan dan Pengawasan SumberDaya Manusia Kesehatan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan danPengawasan Sumber Daya Manusia 1 Dokumen 51.716 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pengawasan Sumber Daya 1 Dokumen 51.716 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya Laporan Pengembangan Mutu danPeningkatan Kompetensi Teknis Sumber 1 dokumen 4.380 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Laporan Pengembangan Mutu danPeningkatan Kompetensi Teknis 1 dokumen 4.380 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah 43 Orang 4.380 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah 43 Orang 4.380 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN DAN MAKANAN % Sediaan farmasi, alkes, makminsesuai standar 91,72persen 25.912 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT % Sediaan farmasi, alkes, makminsesuai standar 91,72persen 25.912 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Laporan Pemberian Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 1 dokumen 14.766 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Laporan Pemberian Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan dan 1 dokumen 14.766 Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Perizinan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta Tindak Lanjut 1 Dokumen 14.766 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta Tindak Lanjut 1 Dokumen 14.766 Penerbitan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor P- Laporan Penerbitan Sertifikat ProduksiPangan Industri Rumah Tangga dan 1 dokumen 4.656 Penerbitan SertifikatProduksi Pangan Industri Laporan Penerbitan Sertifikat ProduksiPangan Industri Rumah Tangga dan 1 dokumen 4.656 Pengendalian dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta Tindak Lanjut 1 Dokumen 4.656 Pengendalian danPengawasan serta Tindak Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliandan Pengawasan serta Tindak Lanjut 1 Dokumen 4.656 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Post Market pada Laporan Pemeriksaan dan Tindak LanjutHasil Pemeriksaan Post Market pada 1 dokumen 6.490 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Post Market 1 dokumen 6.490 Pemeriksaan Post Market pada ProdukMakanan-Minuman Industri Rumah Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Produk dan Sarana ProduksiMakanan-Minuman Industri Rumah 24 Unit 6.490 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Produk dan Sarana ProduksiMakanan-Minuman Industri Rumah 24 Unit 6.490 5 PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase PeningkatanPemberdayaan Masyarakat bidang 50,41persen 56.842 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase PeningkatanPemberdayaan Masyarakat bidang 50,41persen 56.842 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat Laporan Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta 1 dokumen 38.955 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Laporan Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta 1 dokumen 38.955 Peningkatan Upaya PromosiKesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 1 Dokumen 38.955 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan dan 1 Dokumen 38.955 Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan Bersumber Daya Laporan Pengembangan danPelaksanaan Upaya Kesehatan 1 dokumen 17.887 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Laporan Pengembangan danPelaksanaan Upaya Kesehatan 1 dokumen 17.887 Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan Pelaksanaan Kab. Kulon Progo,Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 17.887 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Kab. Kulon Progo,Semua Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi Upaya Kesehatan 1 Dokumen 17.887 125.864.800 125.864.800 21 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Kesehatan didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan perangkat daerah di kabupaten diakomodir yang sesuai dengan bidang ketugasan Dinas Kesehatan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Aspirasi masyarakat terkait masalah kesehatan dapat juga disalurkan melalui Pokok Pikiran Dewan, kemudian usulan akan diteruskan pada Dinas Kesehatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan direncanakan. Terhadap beberapa masukan tersebut Dinas Kesehatan berusaha untuk menindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Tabel 2.5.1 (T-C 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Beberapa desa di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Kulon Progo Pemberian PMT Balita KEK Sejumlah balita KEK yang ada di beberapa desa Sudah terakomodir, dengan mempertimbangkan prioritas warga kurang mampu 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan Beberapa desa di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Kulon Progo Pemberian Bantuan Jamban Sehat Sejumlah KK kurang mampu di tiap desa Sudah terakomodir, melalui verifikasi data warga miskin dari Dinas sosial. Usulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita KEK ini juga sesuai dengan pemenuhan kebutuhan untuk penanganan stunting yang merupakan salah upaya pencapaian target prioritas nasional. Usulan pemberian bantuan jamban sehat ini juga selaras dengan upaya mendukung kebijakan pusat dalam mewujudkan pencapaian Kabupaten Sehat, pada tahun 2026 pembangunan jamban diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum. 22 5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025- 2045 dengan tema pembangunan “Indonesia Emas 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” adalah meliputi:
a.Mewujudkan transformasi sosial
b.Mewujudkan transformasi ekonomi
c.Mewujudkan transformasi tata kelola
d.Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
e.Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f.Pembangunan kewilayahan
g.Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h.Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD 2025-2029 maka fungsi dan tugas Dinas Kesehatan terkait erat dengan 23 pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 1 : “Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas” serta sasaran nomer 1 : “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”. Adapun Tujuan dan Sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2.1 (T.C 25) Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Dalam rencana jangka menengah No Kinerja Perangkat Daerah IKU OPD satuan Kondisi awal Target Kinerja OPD Kondisi kinerja pada akhir periode renstra 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Tujuan Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup tahun 75,49 75,50 – 79,75 75,58 – 79.83 75,65 – 79,90 75,73 – 79,98 75,80 – 80,05 75,88 – 80,13 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP Nilai 3,231 2 Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 58,53 61,12 62,56 64,14 65,66 67,14 68,87 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 10,24 10,39 10,32 10,26 10,18 10,07 9,99 Prevalensi Stunting % 20,10 18,80 16,20 16,30 15,20 14,20 13,20 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah A (>80- 90) SPIP perangkat daerah 2,0-3,0 Dari Tabel 3.2.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan/bersalin” yang 24 diukur dengan indikator AKI dan “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi yang dilahirkan” yang diukur dengan indikator AKB dan prevalensi stunting. 3.3. Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah :
a.Masih adanya kejadian kematian ibu melahirkan dan kematian bayi baru lahir, karena masih kurang kesadaran masyarakat untuk kontrol kehamilan secara teratur.
b.Belum optimalnya pelayanan skrining kesehatan di puskesmas oleh karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan secara teratur.
c.Belum optimalnya pelayanan skrining kesehatan di puskesmas oleh karena masih kurangnya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan, banyak nakes yang yang sudah purna belum ada penggantinya. Tabel 3.3 Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan no Program Indikator Kinerja Program target
1. 1.Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat Persentase FANYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar 91,84 Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 Pelayanan Kesehatan Balita 100 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis 100 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodefeciency Virus) 100 25 no Program Indikator Kinerja Program target Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate) 91,29 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) 100 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 99,18 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Wates 86 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS 85,75 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilakukan kredensial 97,64 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan 25,56 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yg mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 9,52 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS 47,73 6 Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi 47,83 7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik 28,57 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100 26 Dalam memenuhi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomer dua : “Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya” serta terkait dengan pencapaian sasaran pembanugnan daerah nomer empat : “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, maka Dinas Kesehatan melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut: 4.1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Total rencana usulan anggaran Rp 26.917.845.399,- dengan 4 kegiatan :
a.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
1. 1.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
2. 2.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. 3.Pengadaan Obat, Vaksin
4. 4.Pengadaan Bahan Habis Pakai
5. 5.Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
b.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
1. 1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. 2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. 3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. 4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. 5.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. 6.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. 7.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. 8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. 9.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. 10.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 27
11. 11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. 12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
13. 13.Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana
14. 14.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15. 15.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. 16.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. 17.Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. 18.Pengelolaan Surveilans Kesehatan
19. 19.Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
20. 20.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
21. 21.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
22. 22.Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
23. 23.Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
24. 24.Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25. 25.Operasional Pelayanan Rumah Sakit
26. 26.Operasional Pelayanan Puskesmas
27. 27.Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
28. 28.Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
29. 29.Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
30. 30.Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
31. 31.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
32. 32.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis
33. 33.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
34. 34.Pengelolaan Penyakit Malaria
35. 35.Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
36. 36.Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
c.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; sub kegiatan :
1. 1.Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
d.Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
1. 1.Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 28
2. 2.Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Total rencana usulan anggaran Rp 86.609.600,- dengan 2 kegiatan :
a.Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota; sub kegiatan :
1. 1.Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
b.Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
1. 1.Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
2. 2.Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 4.1.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman; Total rencana usulan anggaran Rp 25.912.800,- dengan 2 kegiatan :
a.Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; sub kegiatan :
1. 1.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
b.Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga; sub kegiatan :
1. 1.Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 4.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Total rencana usulan anggaran Rp 56.842.500,- dengan 2 kegiatan :
a.Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; sub kegiatan :
1. 1.Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
b.Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan : 29
1. 1.Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Program kegiatan tersebut di atas didukung sekretariat, yang mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut: 4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Total rencana usulan anggaran Rp 98.777.590.008,- dengan 6 kegiatan :
a.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat; sub kegiatan :
1. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; sub kegiatan :
1. 1.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. 2.Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3. 3.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c.Administrasi Umum Perangkat Daerah; sub kegiatan :
1. 1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
d.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; sub kegiatan
1. 1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; sub kegiatan :
1. 1.Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. 2.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
f.Peningkatan Pelayanan BLUD; sub kegiatan :
1. 1.Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD Wates
2. 2.Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD NAS
3. 3.Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas 4.2. Pendanaan Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2. 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS KESEHATAN 125.864.800.307,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 125.864.800.307,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 125.864.800.307,00 0,00
4. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 persen 98.777.590.008,00 - 0,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 dokumen 63.781.300,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
5. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KESEHATAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 39.742.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
6. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 24.038.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
7. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 2 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3 dokumen 96.923.576.960,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
8. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 755 Orang/bulan 96.660.170.060,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
9. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 3 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 238.300.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
10. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 25.106.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
11. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 4 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 dokumen 127.978.800,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
12. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 63.950.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
13. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 5 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 64.028.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
14. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 dokumen 61.363.640,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
15. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 6 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 36 Unit 61.363.640,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
16. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 dokumen 833.899.370,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
17. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 7 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 382.067.482,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
18. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 451.831.888,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
19. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 8 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 dokumen 766.989.938,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
20. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 437.173.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
21. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 9 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 181.963.638,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
22. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 147.852.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
23. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
24. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT % Pemenuhan UKP UKM - 88,46 persen 26.917.845.399,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 10 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 4 dokumen 3.038.479.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
25. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 524.266.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
26. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 11 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 72.913.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
27. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 2.353.096.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
28. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 12 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 88.203.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
29. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 32 dokumen 23.775.925.699,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
30. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 13 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3391 Orang 106.976.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
31. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3349 Orang 19.635.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
32. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 14 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3329 Orang 34.364.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
33. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 19210 Orang 18.820.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
34. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 15 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 53063 Orang 116.450.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
35. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 81400 Orang 48.448.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
36. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 16 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61406 Orang 129.110.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
37. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13,000 Orang 22.700.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
38. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 17 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5,000 Orang 75.828.360,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
39. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1450 Orang 8.640.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
40. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 18 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4318 Orang 76.435.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
41. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5710 Orang 153.540.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
42. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 19 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 30.200.383,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
43. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 141.310.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
44. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 20 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 27.300.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
45. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 162.253.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
46. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 21 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 94.176.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
47. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 47.449.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
48. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 22 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 146.662.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
49. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 20.873.016.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
50. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 23 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 18.550.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
51. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 10 Unit 12.010.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
52. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 24 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 136.515.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
53. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 376.754.756,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
54. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 25 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 44 Unit 39.319.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
55. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 23.135.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
56. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 26 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 429.333.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
57. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 741 Orang 62.020.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
58. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 27 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 197 Orang 11.020.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
59. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 11068 Orang 283.350.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
60. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 28 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 43.800.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
61. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6.800.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
62. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 29 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - 1 dokumen 3.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
63. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
64. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 30 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2 dokumen 100.440.200,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
65. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 92 Unit 18.020.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
66. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 31 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 82.420.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
67. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
68. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % Peningkatan kapasitas SDMK - 69,96 persen 86.609.600,00 - 0,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Laporan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 5.300.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
69. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 32 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 5.300.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
70. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - 2 dokumen 76.929.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
71. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 33 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1248 Orang 25.212.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
72. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 51.716.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
73. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 34 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 4.380.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
74. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 43 Orang 4.380.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
75. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
76. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN % Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar - 91,72 persen 25.912.800,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 35 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 1 dokumen 14.766.100,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
77. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 14.766.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
78. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 36 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 1 dokumen 4.656.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
79. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 4.656.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
80. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 37 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Laporan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - 1 dokumen 6.490.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
81. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 24 Unit 6.490.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
82. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
83. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan - 50,41 persen 56.842.500,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 38 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 38.955.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
84. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 38.955.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
85. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 39 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 dokumen 17.887.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
86. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 17.887.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
87. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN J U M L A H 125.864.800.307,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 12:57:47 Halaman 40 70 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 181.250.000.000,00 185.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 181.250.000.000,00 185.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 181.250.000.000,00 185.000.000.000,00
88. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Wates - 86 % 181.250.000.000,00 - 185.000.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 181.250.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
89. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates - 185.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:23 Halaman 1 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 181.250.000.000,00 - PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
90. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates 185.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES J U M L A H 181.250.000.000,00 185.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:23 Halaman 2 72 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) RSUD NYI AGENG SERANG KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 RSUD NYI AGENG SERANG 41.665.983.000,00 45.006.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.665.983.000,00 45.006.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 41.665.983.000,00 45.006.000.000,00
91. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS - 85,75 . 41.665.983.000,00 - 45.006.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Laporan Pelaksanaan Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 1 dokumen 41.665.983.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
92. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo - 45.006.000.000,00 RSUD NYI AGENG SERANG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:28 Halaman 1 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 41.665.983.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
93. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo 45.006.000.000,00 RSUD NYI AGENG SERANG J U M L A H 41.665.983.000,00 45.006.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:28 Halaman 2 74 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS GALUR I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS GALUR I 1.286.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.286.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.286.000.000,00 0,00
94. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.286.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.286.000.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS GALUR I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.286.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS GALUR I J U M L A H 1.286.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:34 Halaman 1 75 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS GALUR II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS GALUR II 1.010.836.400,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.010.836.400,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.010.836.400,00 0,00
95. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.010.836.400,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.010.836.400,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS GALUR II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.010.836.400,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS GALUR II J U M L A H 1.010.836.400,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:39 Halaman 1 76 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS GIRIMULYO I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS GIRIMULYO I 1.132.197.375,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 995.197.375,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 995.197.375,00 0,00
96. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 995.197.375,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 995.197.375,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS GIRIMULYO I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 995.197.375,00 Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS GIRIMULYO I 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 137.000.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 137.000.000,00 0,00
97. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 137.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:52 Halaman 1 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 137.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
98. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Penyandang Disabilitas - 0,00 PUSKESMAS GIRIMULYO I 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 137.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
99. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Penyandang Disabilitas 0,00 PUSKESMAS GIRIMULYO I J U M L A H 1.132.197.375,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:52 Halaman 2 78 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS GIRIMULYO II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS GIRIMULYO II 1.436.183.599,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.436.183.599,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.436.183.599,00 0,00
100. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.436.183.599,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.436.183.599,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS GIRIMULYO II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.436.183.599,00 Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS GIRIMULYO II J U M L A H 1.436.183.599,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:01:58 Halaman 1 79 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS KALIBAWANG KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS KALIBAWANG 2.482.672.800,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.385.432.800,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.385.432.800,00 0,00
101. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.385.432.800,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.385.432.800,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS KALIBAWANG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.385.432.800,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS KALIBAWANG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 97.240.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 97.240.000,00 0,00
102. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 97.240.000,00 - 0,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 97.240.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS KALIBAWANG 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:04 Halaman 1 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 97.240.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS KALIBAWANG J U M L A H 2.482.672.800,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:04 Halaman 2 81 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS KOKAP I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS KOKAP I 1.546.921.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.546.921.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.546.921.000,00 0,00
103. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.546.921.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.546.921.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS KOKAP I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.546.921.000,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS KOKAP I J U M L A H 1.546.921.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:09 Halaman 1 82 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS KOKAP II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS KOKAP II 973.166.740,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 973.166.740,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 973.166.740,00 0,00
104. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 973.166.740,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 973.166.740,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS KOKAP II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 973.166.740,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS KOKAP II J U M L A H 973.166.740,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:14 Halaman 1 83 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS LENDAH I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS LENDAH I 1.586.953.645,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.586.953.645,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.586.953.645,00 0,00
105. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.586.953.645,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.586.953.645,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS LENDAH I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.586.953.645,00 Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS LENDAH I J U M L A H 1.586.953.645,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:19 Halaman 1 84 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS LENDAH II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS LENDAH II 1.452.642.500,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.452.642.500,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.452.642.500,00 0,00
106. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.452.642.500,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.452.642.500,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS LENDAH II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.452.642.500,00 Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS LENDAH II J U M L A H 1.452.642.500,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:24 Halaman 1 85 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS NANGGULAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS NANGGULAN 2.407.130.397,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.407.130.397,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.407.130.397,00 0,00
107. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.407.130.397,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.407.130.397,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS NANGGULAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.407.130.397,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS NANGGULAN J U M L A H 2.407.130.397,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:30 Halaman 1 86 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS PANJATAN I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS PANJATAN I 1.592.512.800,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.592.512.800,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.592.512.800,00 0,00
108. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.592.512.800,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.592.512.800,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS PANJATAN I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.592.512.800,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS PANJATAN I J U M L A H 1.592.512.800,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:35 Halaman 1 87 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS PANJATAN II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS PANJATAN II 1.646.029.883,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.646.029.883,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.646.029.883,00 0,00
109. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.646.029.883,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.646.029.883,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS PANJATAN II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.646.029.883,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS PANJATAN II J U M L A H 1.646.029.883,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:41 Halaman 1 88 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS PENGASIH I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS PENGASIH I 1.693.014.573,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.693.014.573,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.693.014.573,00 0,00
110. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.693.014.573,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.693.014.573,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS PENGASIH I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.693.014.573,00 Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS PENGASIH I J U M L A H 1.693.014.573,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:47 Halaman 1 89 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS PENGASIH II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS PENGASIH II 1.743.910.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.743.910.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.743.910.000,00 0,00
111. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.743.910.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.743.910.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS PENGASIH II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.743.910.000,00 Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS PENGASIH II J U M L A H 1.743.910.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:52 Halaman 1 90 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS SAMIGALUH I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS SAMIGALUH I 1.657.070.699,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.657.070.699,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.657.070.699,00 0,00
112. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.657.070.699,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.657.070.699,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS SAMIGALUH I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.657.070.699,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS SAMIGALUH I J U M L A H 1.657.070.699,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:02:57 Halaman 1 91 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS SAMIGALUH II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS SAMIGALUH II 1.096.087.913,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.096.087.913,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.096.087.913,00 0,00
113. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.096.087.913,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.096.087.913,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS SAMIGALUH II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.096.087.913,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Pagerharjo PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS SAMIGALUH II J U M L A H 1.096.087.913,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:02 Halaman 1 92 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS SENTOLO I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS SENTOLO I 3.056.733.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.490.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.490.000.000,00 0,00
114. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.490.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.490.000.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.490.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO I 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 566.733.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 566.733.000,00 0,00
115. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 566.733.000,00 - 0,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 566.733.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO I 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:07 Halaman 1 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 566.733.000,00 Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sukoreno Kab. Kulon Progo, Sentolo, Kaliagung Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sentolo Kab. Kulon Progo, Sentolo, Banguncipto BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO I J U M L A H 3.056.733.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:07 Halaman 2 94 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS SENTOLO II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS SENTOLO II 1.881.568.339,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.579.498.339,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.579.498.339,00 0,00
116. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.579.498.339,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.579.498.339,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 0 0 1.579.498.339,00 - PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO II 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 302.070.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 302.070.000,00 0,00
117. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 302.070.000,00 - 0,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 302.070.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO II 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:12 Halaman 1 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 302.070.000,00 Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS SENTOLO II J U M L A H 1.881.568.339,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:12 Halaman 2 96 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS TEMON I KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS TEMON I 2.351.640.572,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.223.500.572,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.223.500.572,00 0,00
118. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.223.500.572,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.223.500.572,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS TEMON I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.223.500.572,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS TEMON I 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 128.140.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 128.140.000,00 0,00
119. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 128.140.000,00 - 0,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 128.140.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS TEMON I 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:16 Halaman 1 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 128.140.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS TEMON I J U M L A H 2.351.640.572,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:16 Halaman 2 98 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS TEMON II KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS TEMON II 1.066.520.088,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 975.035.088,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 975.035.088,00 0,00
120. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 975.035.088,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 975.035.088,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS TEMON II 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 975.035.088,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS TEMON II 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 91.485.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 91.485.000,00 0,00
121. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 91.485.000,00 - 0,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan - - - 91.485.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS TEMON II 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:21 Halaman 1 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 91.485.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS TEMON II J U M L A H 1.066.520.088,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:21 Halaman 2 100 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS WATES KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUSKESMAS WATES 2.881.600.513,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.881.600.513,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.881.600.513,00 0,00
122. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.881.600.513,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.881.600.513,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 PUSKESMAS WATES 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.881.600.513,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 PUSKESMAS WATES J U M L A H 2.881.600.513,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-15 13:03:26 Halaman 1 101 Kami menyadari bahwa belum semua sasaran target indikator dapat dicapai di tahun 2024, tetapi beberapa kegiatan telah kami upayakan untuk mencapainya di tahun 2025, untuk itu bantuan dari beberapa pihak terkait sangat kami harapkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksana program pada khususnya dalam pelaksanaan kegiatan maupun pihak-pihak lain yang terkait pada umumnya. Wates, 29 Juli 2025 102 1 | Renja RSUD Wates 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES RENCANA KERJA TAHUN 2026 Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092 Website : https://rsud.kulonprogokab.go.id, Email : rsud@kulonprogokab.go.id TAHUN 2025 2 | Renja RSUD Wates 2026 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dokumen Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun berdasarkan pada Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD Wates Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan sejahtera. Aamiin. Wates, 29 Juli 2025 3 | Renja RSUD Wates 2026 D A F T A R I S I BAB I PENDAHULUAN 5 1.1 Latar Belakang 5 1.2 Landasan Hukum 6 1.3 Maksud dan Tujuan 8 1.4 Sistematika Penulisan 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES TAHUN 2024 10 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 10 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates 15 2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates 16 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 14 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 19 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates 19 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1 Program dan Kegiatan 21 BAB V PENUTUP 26 4 | Renja RSUD Wates 2026 D A F T A R T A B E L Tabel 2.1 Capaian Kinerja AnggaranTahun Anggaran 2024 10 Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Wates Tahun 2024 11 Tabel 2.3 Indikator Cakupan Kinerja BLUD 11 Tabel 2.4 Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 13 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo 15 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Wates 19 Tabel 4.1 Rencana Pendapatan dan Belanja Rsud Wates Tahun 2026 22 Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Wates Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027 24 5 | Renja RSUD Wates 2026 B A B I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,mengamanatkan perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026, RSUD Wates menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023- 2026. Dalam dokumen Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 ini memuat evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026 , Rancangan RKPD 2026, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang selanjutnya digunakan untuk proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya yaitu RAPBD. RSUD Wates merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tahun 2009, sehingga dokumen perencanaannya telah menyesuaikan dengan peraturan perundangan sebagai BLUD. 6 | Renja RSUD Wates 2026 1.2 Landasan Hukum. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah:
123. 1.Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
124. 2.Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
125. 3.Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
126. 4.Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
127. 5.Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
128. 6.Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
129. 7.Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
130. 8.Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
131. 9.Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perumah Sakitan;
132. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
133. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
134. 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit; 7 | Renja RSUD Wates 2026
135. 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Standar KegiatanUsaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis ResikoSektor Kesehatan;
136. 14.Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
137. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
138. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2026;
139. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
140. 18.Peraturan Bupati Nomor: 65 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan LayananUmum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
141. 19.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
142. 20.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
143. 21.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
144. 22.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 546 tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Wates. 8 | Renja RSUD Wates 2026 1.3 Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya di RSUD Wates. Sedangkan tujuan ditetapkannya Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah:
145. 1.Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tahunan;
146. 2.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
147. 3.Menjadi acuan pengukuran capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD Wates; 9 | Renja RSUD Wates 2026 1.4 Sistematika Penulisan. Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang; 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan Tujuan; 1.4 Sistematika Penulisan. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates; 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates; 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates. 4.1. Rencana Kerja; 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah. 10 | Renja RSUD Wates 2026 B A B I I EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menerangkan bahwa RSUD dengan BLUD menggunakan satu program dengan satu kegiatan, sejak tahun 2014 RSUD Wates sudah menerapkan satu program dan satu kegiatan. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan di RSUD Wates mengalami perubahan dan dilakukan penyesuaian. Pada tahun 2024 RSUD Wates melaksanakan 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan, adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1. Capaian Kinerja AnggaranTahun Anggaran 2024 No Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 1 2 3 4 5 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 174.415.015.705 167.453.351.631 96,01% 1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.(DAK 2024) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 9.523.930.000 8.576.341.342 90,05% 2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. 164.891.085.705 158.877.010.289 96,35% Dari tabel di atas capaian kinerja keuangan RSUD Wates tahun 2024 untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 96,01%, capaian kinerja keuangan ini sangat melebihi target yang ditetapkan. 11 | Renja RSUD Wates 2026 Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan rangkaian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 Capaian indikator kinerja RSUD Wates tahun 2024: Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Wates Tahun 2024 No Indikator Satuan Target 2024 Realisasi 2024 Target 2025 1 Nilai Kinerja BLUD % 80 81,28 81,50 Pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yaitu Indikator Capaian Kinerja Program RSUD Wates yang semula adalah Capaian Kinerja Mutu dan Manfaat, berubah menjadi Cakupan Kinerja BLUD, perubahan indikator ini mengacu pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023- 2026 dan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah. Pada tahun 2024 capaian Indikator Cakupan Kinerja BLUD teralisasi sebesar 81,28% dari target sebesar 80%, sehingga pencapaian target pada beberapa komponen indikator yang telah ditetapkan telah mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut Tabel 2.3 Indikator Cakupan Kinerja BLUD N0 INDIKATOR Target (%) 2024 Capaian (%) 2024 A Indikator Kinerja Keuangan 1 Rentabilitas/Return on asset 4% 2,6 2 Likuiditas/Current Ratio 160% 195,39 3 Solvabilitas/Debt to asset ratio 35% 7,62 4 Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran 104% 96,68 12 | Renja RSUD Wates 2026 N0 INDIKATOR Target (%) 2024 Capaian (%) 2024 B Indikator Kinerja Pelayanan 5 Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (>=80%) 84% 100 6 Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 100% 93,12 7 Kepatuhan Kebersihan Tangan (>=85%) 87% 92,5 8 Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (100%) 100% 99,3 9 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS (>= 80%) 82% 85,91 10 Kepatuhan terhadap clinical pathway (>=80%) 82% 99,7 11 Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 100% 97,43 12 Kepatuhan waktu visite dokter (>=80%) 84% 86,57 13 Kepuasan pasien(>76.61%) 80% 85,78 14 Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 100% 100 15 Penundaan operasi elektif (<5%) 4% 1,65 16 Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (>80%) 80% 54,57 17 Waktu tunggu rawat jalan (>=80%) 82% 82,91 Jumlah A+B 1349 1381,73 Rata-Rata 80% 81,28% 13 | Renja RSUD Wates 2026 Tabel 2.4. Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2024)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat 83% 85% 83% 85 % 100% 84% 100% 100% Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota. Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD Wates 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 14 | Renja RSUD Wates 2026 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(2024)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 15 | Renja RSUD Wates 2026 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Tahun 2024 s/d 2026. Capaian kinerja pelayanan RSUD Wates terdiri dari capaian kinerja berdasar pada indikator kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Selanjutnya tabel 2.5. menunjukkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Wates tahun 2024 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo NO Indikator SPM/ Standar Nasionall IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 83 % 84 % 85 % 86 % 85% 85 % 84 % 85 % . 16 | Renja RSUD Wates 2026 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates. A. Tingkat Kinerja RSUD Wates. Kinerja RSUD Wates Tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 85% dari target sebesar 83%, sudah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra 2023-2026. B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi RSUD Wates. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Wates terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelayanan, diantaranya: 1) Sarana prasarana alat kesehatan kurang lengkap untuk memenuhi layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat; 2) Akses jalan di sekitar RSUD Wates belum dapat dilalui oleh transportasi umum dari berbagai arah; 3) Keterbatasan kemampuan keuangan untuk pengembangan layanan; 4) Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar; 5) Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan; 6) Kebijakan rujukan berjenjang; 7) Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat; 8) Sebagian penduduk Kulon Progo yang belum berpenjaminan; 9) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal; 10) Belum optimalnya Kerjasama yang dibangun antara RSUD Wates dengan institusi Pendidikan; 11) Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates; 12) Belum efektifnya kegiatan/program sosialisasi/promosi layanan RSUD Wates kepada masyarakat luas. Visi RSUD Wates adalah “Rumah Sakit Rujukan Berbasis Kearifan Lokal Menuju Pelayanan Berstandar Internasional”. Sedangkan Misi RSUD Wates sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah “Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pendidikan yang Profesional berbasis Kearifan Lokal untuk Kepuasan Pelanggan”. 17 | Renja RSUD Wates 2026 Dalam melaksanakan visi, misi, tugas dan fungsi RSUD menetapkan motto dan slogan untuk menjadi motivator kerja. Adapun motto di RSUD Wates adalah “Mengutamakan Mutu dan Kepuasan Pelanggan” , sedangkan slogannya adalah “Ikhlas Sepenuh Hati” . Iklas sepenuh hati dapat dijabarkan sebagai berikut: • I = Iman, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu menjadikan Iman sebagai landasan utama dalam bekerja. • K = Konsisten, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu Konsisten dalam memberikan kinerja terbaik sesuai dengan kompetensi masing – masing. • H = Handal, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib menguasai bidang kerja masing – masing dan senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dirinya untuk selalu dapat Diandalkan. • L = Loyal, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates, memiliki janjidan komitmen terhadap kesetiaan, kejujuran, serta loyal dan menjunjung tinggi institusi. • A = Akurat bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu mengikuti prosedur dalam bekerja, menghindari kesalahan baik data maupuntindakan serta selalu menyajikan data dengan lengkap dan tepat. • S = Sigap bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan baik internal maupun eksternal dengan sigap, cepat dan disiplin serta menyenangkan bagi pelanggan. • IKHLAS sebagaiman telah dijabarkan di atas dilaksanakan dengan sepenuh hati. C. Formulasi Isu-isu Penting. Beberapa isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 antara lain: 1) Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai ilmu pengetahuan teknologikedokteran dan kesehatan; 2) Rumah Sakit Unggulan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional; 3) Pengembangan layanan unggulan diantaranya: KJSU-KIA; Tuberkolosis. 18 | Renja RSUD Wates 2026 4) Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan; 5) Sebagai RSUD dengan 8 layanan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. RSUD Wates sampai saat ini belum menerima usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, pergururuan tinggi yang disampaikan secara tertulis. Adapun beberapa usulan berdasarkan hasil konsultasi publik/gathering forum OPD bidang kesehatan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan untuk perkembangan pelayanan di RSUD Wates yang kemudian ditindaklanjuti melalui program/kegiatan yang sudah direncanakan 19 | Renja RSUD Wates 2026 B A B I I I PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan tujuan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur, selain itu dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kecamatan Temon secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan lalulintas, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun internasional sehingga diperlukan sarana prasarana kesehatan unggulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Rujukan Tipe B Pendidikan, pada saat ini terus melakukan pengembangan pelayanan Kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat khususnya Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada umumnya. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, RSUD Wates berkomitmen untuk memenuhi standar pemerintah dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Bahwa RSUD Wates ditetapkan menjadi salah satu rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1339/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Dan Kesehatan Ibu Dan Anak. Dalam rangka pengembangan RSUD Wates selama kurun waktu 3 tahun kedepan Tahun 2023-2026, selain dana APBD ditingkat Kabupaten sangat diperlukan dukungan pendanaan baik dari APBD Provinsi maupun APBN, oleh karena itu dalam proses perencanaannya RSUD Wates selalu mengacu pada kebijakan-kebijakan serta prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. 20 | Renja RSUD Wates 2026 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates. Tujuan dan Sasaran RencanaKerja RSUD Wates tahun 2026 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wates yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD disesuaikan dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Wates, kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program dan penyusunan target tahun 2026 harus realistis sehingga capaian kinerja dapat optimal. Berikut tabel tujuan dan sasaran RSUD Wates Tahun 2026. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Wates Tahun 2026 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Nilai Kinerja BLUD 82% 21 | Renja RSUD Wates 2026 B A B I V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1 Program dan Kegiatan.
1. a.Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan. 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah; Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mendukung pencapai visi dan misi kepala daerah khususnya misi kesatu yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya, dan Religius”. 2) Pencapaian Standar Nasional terkait dengan Indikator Nasional Mutu (INM); Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mencapai standar nasional terkait Indikator Nasional Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan Bidang Kesehatan Pasal 32.
2. b.Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. 1) Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Tahun 2026 RSUD Wates menerapkan 1 program dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. 2) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di RSUD Wates untuk pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya; 3) Total Kebutuhan Dana. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates pada tahun 2026 dipenuhi dengan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD. Total anggaran RSUD Wates yang dananya bersumber non BLUD adalah dana untuk membayarkan gaji dan tunjangan bagi PNS, dan diharapkan adanya dana dari APBD DIY, dan Dana APBD Kabupaten Kulon Progo, serta Dana Alokasi Khusus dari 22 | Renja RSUD Wates 2026 Pemerintah Pusat, sedangkan lainnya bersumber dari dana BLUD RSUD Wates. Target pendapatan BLUD pada Tahun 2024 pada RENSTRA RSUD Wates Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 80.000.000.000. Pada Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2024 pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 119.000.000.000,-, kemudian dirubah pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 132.000.000.000,-. Pada Tahun anggaran 2025 untuk belanja pada rekening belanja tidak langsung dengan rincian Belanja Gaji PNS dan Tunjangan sudah tidak tercantum dalam struktur pendapatan dan belanja RSUD Wates, hal ini dikarenakan menjadi satu pada rekening belanja tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Pada Tahun berjalan Tahun 2025, target pendapatan BLUD ditetapkan sebesar Rp. 132.500.000.000,- dan pada perubahan Tahun 2025 diasumsikan mengalami peningkatan menjadi Rp. 180.930.000.000,- Pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 asumsi pendapatan BLUD RSUD Wates pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 91.000.000.000,- namun demikian berdasarkan realisasi pada tahun 2024 serta Asumsi peningkatan pendapatan Tahun 2025 maka asumsi pendapatan BLUD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 181.250.000.000,- sehingga rencana belanja seharusnya juga sebesar dana pendapatan yaitu Rp. 181.250.000.000,- rencana anggaran RSUD Wates secara lebih terperinci dapat dilahat pada tabel 4.1. 23 | Renja RSUD Wates 2026 Tabel 4.1 RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA RSUD WATES TAHUN 2026 No Uraian Asumsi Pendapatan Tahun 2026 1 Asumsi Pendapatan A Pendapatan dari BLUD * 181.250.000.000.00 1.Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD 177.300.000.000,00 2.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2.100.000.000,00
  1. 3.Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 43.021.000,00
  2. 4.Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga 735.000.000,00
  3. 5.Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha 1.071.979.000,00 B Hibah 0 C Pendapatan APBD 0
  4. 1.Gaji PNS dan Tunjangannya 0
  5. 2.Pendampingan DAK 0
  6. 3.Pelayanan Covid-19 0 D Pendapatan APBD DIY 0 1.Dana BKK 0 E Pendapatan APBN 0 1.DAK 0 Jumlah Pendapatan (1) 181.250.000.000.00 2 Belanja Belanja Tidak Langsung 0 1 Belanja Gaji PNS dan Tunjangan 0 2 Pembayaran Angsuran dan Bunga Bank 0 Belanja Langsung 181.250.000.000.00 1 Belanja Pegawai BLUD 15.500.000.000,00 2 Belanja Barang dan Jasa BLUD 153.350.000.000,00 3 Belanja Modal 12.400.000.000,00 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10.500.000.000,00 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.900.000.000,00 Jumlah Belanja (2) 181.250.000.000.00 Defisit (3) = (1-2) 0 3 Pembiayaan
  7. 1.Penerimaan Pinjaman 0
  8. 2.Pembayaran Pokok Pinjaman 0
  9. 3.Pembayaran Bunga Pinjaman 0
  10. 4.Proyeksi Silpa 0 Jumlah Pembiayaan (3) 0 Surplus/Defisit = (1-(2+3)) 0 24 | Renja RSUD Wates 2026
3. a.Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Rancangan RKPD/Renstra OPD tahun (2023-2026), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan RSUD Wates tahun 2026 disesuaikan dengan Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. b.Tabel Rumusan Rencana Program, dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tabel 4.2. 25 | Renja RSUD Wates 2026 Tabel 4.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD WATES Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kulon Progo NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 181.250.000.000,00 185.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 181.250.000.000,00 Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia - 185.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 181.250.000.000,00 185.000.000.000,00
  1. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 181.250.000.000,00 - 185.000.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 440 orang/bulan 0,00 - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 181.250.000.000,00 Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates - 185.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 26 | Renja RSUD Wates 2026 B A B V P E N U T U P Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2026 yang dibiayai dengan BLUD RSUD Wates. Beberapa hal perlu yang menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah :
  2. 1.Catatan Penting. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran adalah bahwa RSUD Wates merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pelaksanaan dan ketersediaan dananya tidak seperti OPD pada umumnya di lingkungan pemerintah kabupaten. RSUD Wates sebagai PPK BLUD melaksanakan kegiatan dan anggarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penyusunan Program/Kegitan/Subkegiatan mengacu pada Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tahun 2026 RSUD Wates menggunakan satu program, satu kegiatan, dan satu sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
  3. 2.Kaidah-kaidah Pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan anggaran RSUD Wates akan menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai sumber pendanaannya.
  4. 3.Rencana Tindak Lanjut. Rencana tindak lanjut terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates adalah dengan mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk kepuasan pelanggan RSUD Wates. 27 | Renja RSUD Wates 2026 Demikian Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 yang telah disusun sebagai pedoman untuk mencapai dan melaksanakan visi, misi, serta tujuan dari RSUD Wates yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bekerja sama, baik masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta dukungan dari seluruh civitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo. Wates, 29 Juli 2025 28 | Renja RSUD Wates 2026 RENCANA KERJA RSUD WATES DINAS KESEHATAN 2026 Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp.
(0274)773169 Fax.(0274)773092 Website : https://rsud.kulonprogokab.go.id, Email : rsud@kulonprogokab.go.id RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja Perangkat Daerah ) Tahun 2026 ini dapat tersusun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini sebagai implementasi Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Pengasih, 29 Juli 2025 Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1.Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2.Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan ; dan
f.penetapan. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RPD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Keja Anggaran (RKA) SKPD untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD). Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :
a.Undang-undang ( UU ) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta
b.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
c.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
d.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705;
g.Permendagri No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 550;
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 1419;
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
m.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Tahun 2022;
o.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1
q.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.
r.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 – 2026, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 20.
s.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 – 2026, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 20;
t.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SatPolPP Kabupaten Kulon Progo Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah :
1. 1.Merupakan penjabaran dari rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
2. 2.Sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. 3.Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
4. 4.Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan
5. 5.Sebagai alat kontrol dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a.Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b.Tujuan yang dikehendaki;
c.Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d.Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
b.Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c.Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut: EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 NO. SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) TARGET RPD PADA TAHUN 2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA S.D TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%) I II III IV
1. 1.Meningkat nya kedisiplina n, ketertiban, dan kehidupan bermasyar akat yang kondusif Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta 100 16.207,48 100 314.356,77 100 3.899,12 34,65 1.125,91 61,56 977,56 91,67 858,98 100 829,18 100 3.791 ,63 100 318.148,40 100,00 1.962,97 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 24,80 2 679,00 2 7,00 0 1,36 0 2,07 2 0,88 0 1,50 2 5,81 4 684,81 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 14,70 21 391,00 21 4,00 9 0,98 4 0,24 4 0,53 4 1,61 21 3,36 42 394,36 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan 0 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN 192 13.041,75 12 287.552,00 13 3.060,92 3 961,16 3 763,77 3 635,12 4 636,10 13 2.996 ,14 25 290.548,14 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 193,49 12 5.576,00 12 55,89 3 10,24 3 18,10 3 13,69 3 13,50 12 55,53 24 5.631,53 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD 56 10,65 14 3,93 14 4,00 4 0,64 3 1,54 4 - 3 1,42 14 3,60 28 7,53 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai 0 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 24,57 2 717,00 2 3,76 1 1,85 1 0,49 0 - 0 1,33 2 3,67 4 720,67 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 30,17 25 867,00 20 9,02 0 1,25 0 3,77 0 2,00 20 0,68 20 7,69 45 874,69 Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksanany a pengadaan pakaian 96 57,60 0 0,00 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksanany a Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 240 269,12 0 0,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyelenggar aan rapat, koordinasi dan konsultasi 0 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 58,00 5 1.379,00 5 15,50 1 3,53 1 5,58 1 3,27 2 2,47 5 14,85 10 1.393,85 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 55,24 3 1.993,00 4 26,61 1 0,73 1 4,15 1 6,22 1 1,47 4 12,57 7 2.005,57 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah _ 0 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 58,00 0 0,00 18 22,73 0 3,53 0 5,58 0 3,27 18 8,93 18 21,31 18 21,31 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD, Satpam, Pramu kantor, Pengemudi) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 16,00 1.636,75 0 0,00 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 136,00 12 49,40 12 68,20 3 15,40 3 10,73 3 16,93 3 13,78 12 56,83 24 106,23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 626,00 12 388,90 12 419,08 3 94,14 3 99,40 3 127,71 3 97,06 12 418,3 0 24 807,20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 0 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 64 525,00 16 14.745,00 16 178,92 6 31,10 2 54,94 4 43,18 4 42,27 16 171,4 9 32 14.916,49 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 128 703,63 41 15,54 79 23,50 6 - 36 7,20 33 6,18 4 7,07 79 20,46 120 36,00 Program Peningkatan Ketenterama n Dan Ketertiban Umum Presentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum 100 6.293,67 95,01 1.949,87 97,87 2.527,65 95,01 358,43 95,01 661,07 94,95 528,54 94,95 866,51 95,01 2.414 ,55 95,01 4.364,42 95,01 69,35 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaa n linmas - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 52 785,96 13 186,52 13 197,97 4 15,31 3 63, 09 3 62,92 3 29,13 13 170,4 5 26 356,97 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikot a - 9,30 120 8,75 8,75 Program Penyelengga raan Keistimewaa n Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase pembentukan kelompok jaga warga 100 1.551,72 26,77 651,71 75,05 0,00 0 0,00 0,0 0 0,00 26,77 0,00 26,77 0,00 26,77 651,71 26,77 42,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah pembentukan jaga warga - Pembinaan Jagawarga Pembentukan jaga warga 630 1.551,72 6250 651,71 - 0 - - 0 - 6250 651,71 Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sesuai rencana. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang begitu luas dimana terdapat 12 Kecamatan terdiri atas 87 Kalurahan dan 1 Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Kulon Progo relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha. Di samping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Pol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena hingga saat ini baru ada 6 PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2017 harus mencapai persentase 70%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :
a.Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
b.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
c.Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
d.Diklat Dasar SatPol PP juga Diklat PPNS bagi aparat Satpol PP;
e.Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
f.Monitoring dan evaluasi. Analisis pencapaian kinerja pelayanan dapat kita lihat pada tabel 2.2 : Sumber : SatPolPP Tahun 2025 Pelayanan minimal saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 9 mengatur antara lain: Terkait dengan Standar
1. 1.SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi capaian Tahun ke- Proyeksi Cata tan Anali sis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 5 5 5 5 0 0 5 5 B. INDIKATOR KINERJA KUNCI 1 Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas 25 25 25 25 25 0 25 25 2 Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP 25 25 25 25 25 0 25 25 C. INDIKATOR KINERJA OPD 1 Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 100 100 100 100 100 0 100 100 SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
2. 2.Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. 3.Penerima layanan dasar untuk jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota. Ketentuan teknis standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri yang sampai saat ini belum diterbitkan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:
a.penyusunan perencanaan dan program kerja Satpol PP;
b.penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
c.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d.pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah;
e.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP;
f.pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g.pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya. Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah, Renstra K/L, dan Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang, yaitu :
1. 1.Personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih terbatas;
2. 2.Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
3. 3.Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. 4.Satgas Linmas yang ada di kapanewon belum terbentuk. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo : Faktor Internal :
a.Kualitas dan kuantitas personil yang belum memenuhi persyaratan;
b.Anggaran operasional, sarana dan prasarana yang terbatas; Faktor Eksternal :
a.Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
b.Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Sering terjadinya persengketaan dan ekses politik;
d.Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan
e.Regulasi lambat mengikuti perubahan
f.Masih banyaknya pelanggaran dikarenakan kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup
g.Masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar hukum Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tantangan:
1. 1.Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan ketentuan dalam regulasi peraturan yang ada;
2. 2.Lemahnya sosialisasi, pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah sektoral/teknis terhadap pelaksanaan peraturan;
3. 3.Tuntutan masyarakat terhadap kenyamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang semakin tinggi. Peluang:
4. 1.Adanya Keterlibatan partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan, tindakan, program dan kegiatan dalam penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya serta upaya-upaya dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Tibum Tranmas.
5. 2.Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini
6. 3.Dukungan Legislatif dan eksekutif bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Trantibum serta penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Kulon Progo. 2.4. Review Terhadap RKPD Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No. Program /kegiatan/Sub Kegiatan Loka si RANCANGAN AWAL RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Ket. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program /kegiatan/Sub Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) JUMLAH SEMUA 7.129.408.889 JUMLAH SEMUA 7.129.408.889 Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar 6.942.506.889 Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar 6.942.506.889 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.129.408.889 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.129.408.889

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KP Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100% 5.016.640.922 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KP Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100% 5.016.640.922 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KP Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 25 dokumen 11.993.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KP Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 25 dokumen 11.993.000 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KP Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 8.500.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KP Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 8.500.000 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KP Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 laporan 3.493.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KP Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 laporan 3.493.000 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KP Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan Laporan 3.136.555.280 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KP Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan laporan 3.136.555.280 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 orang/bul an 3.081.455.280 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 orang/bulan 3.081.455.280 1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KP Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 51.900.000 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KP Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 51.900.000 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan KP Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 14 laporan 3.200.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan KP Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 14 laporan 3.200.000 Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1.3. Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah KP Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat - 15.000.000 Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah KP Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat - 15.000.000 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas KP Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 60 Paket 0 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas KP Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 60 Paket 0 Paket pengadaan pakaian dinas lapangan 1.3.2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - 1.3.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi KP Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 orang 15.000.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi KP Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 orang 15.000.000 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah KP Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi - 17.840.000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah KP Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi - 17.840.000 1.4.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KP Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan 17.840.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KP Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan 17.840.000 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KP Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1.042.943.800 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KP Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1.042.943.800 1.5.1 Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan KP Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 unit 0 Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan KP Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 unit 0 Kebutuhan kendaraan roda 6 (Truk) 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KP Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (laptop 2, ac 1) 1 unit 196.139.800 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KP Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 196.139.800 Kebutuhan 1 unit gudang 1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KP Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan 1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KP Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 1 Unit 846.804.000 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KP Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 1 Unit 846.804.000 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KP Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 604.979.842 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KP Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 604.979.842 1.6.1 Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 68.196.050 Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 68.196.050 Tambah pemakaian AC 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor KP Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 laporan 15.890.600 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor KP Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 laporan 15.890.600 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 520.893.192 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 520.893.192 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitas i sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya - 187.329.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitas i sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya - 187.329.000 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KP Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 unit 166.831.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KP Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 unit 166.831.000 1.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KP Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 79 unit 20.498.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KP Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 79 unit 20.498.000
2.Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum : KP Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum 100% 1.880.479.000 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum : KP Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum 100% 1.880.479.000 2.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas 25 laporan 1.518.985.000 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas 25 laporan 1.518.985.000 2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KP Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga 1 Laporan 0 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KP Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga 1 Laporan 0 layanan yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani layanan yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani 2.1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 dokumen 1.270.948.000 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 dokumen 1.270.948.000 2.1.3 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 laporan 248.037.000 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 laporan 248.037.000 2.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP 25 laporan 361.494.000 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP 25 laporan 361.494.000 2.2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 1 Laporan 0 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 1 Laporan 0 2.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 laporan 179.747.000 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 laporan 179.747.000 2.2.3 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 laporan 181.747.000 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 laporan 181.747.000 2.2.4 Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - 0 Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - 0 3. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 100% 186.902.000 Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 100% 186.902.000 3.1 Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 100% 186.902.000 Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 100% 186.902.000 3.1.1 Sub kegiatan pembinaan jaga warga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 180 orang 186.902.000 Sub kegiatan pembinaan jaga warga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 180 orang 186.902.000 Sumber : SatPolPP Tahun 2026 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kalurahan sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan. Tahun ini belum ada usulan yang terkait dengan program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026 di Kabupaten Kulon Progo Nama PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 Tidak ada - - - - Sumber : SatPolPP Tahun 2025 Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Untuk prioritas nasional yang ada di SIPD yang mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 3.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun 3.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan adalah terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan. 3.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode jangka menengah adalah meningkatnya penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum. Memperhatikan evaluasi kinerja, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2026 Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Indeks maturitas SPIP % Nilai Nilai 100 A (84,2) 3,23 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah % Nilai Nilai 100 A (>80- 90) 2,0 - 3,0 Sumber : SatPolPP Tahun 2025 Tujuan Renja Daerah pada tahun 2026 yakni Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan sasaran daerah adalah Persentase Penanganan gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda dengan target 100%. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator rata-rata Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat direncanakan sebesar 100%. Untuk sasaran yang kedua Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah direncanakan mencapai nilai A (>80 – 90). Dan yang ketiga Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SPIP Perangkat Daerah direncanakan mencapai nilai 2,0 – 3,0 3.3 Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
a.Meningkatnya pembinaan kualitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
b.Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan atau badan hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
c.Memaksimalkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dinas/instansi dan aparat keamanan dalam menyelenggarakan penegakan perda dan perkada Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Sebanyak 3 Program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan untuk perencanaan kegiatan. Salah satu tugas utama pamong praja adalah menjaga ketertiban umum. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh pemerintah setempat. Ketertiban umum meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti penertiban pedagang kaki lima yang beroperasi di tempat yang tidak sesuai, pengawasan terhadap bangunan ilegal, hingga penegakan aturan terkait lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Tidak hanya menjaga ketertiban, pamong praja juga bertugas untuk melindungi hak dan keamanan masyarakat. Dalam beberapa situasi, mereka harus berperan aktif dalam melindungi warga dari tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pamong praja memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung pembangunan wilayah. Tanpa penegakan perda yang konsisten, pembangunan kota atau kabupaten bisa terganggu oleh pelanggaran, seperti bangunan liar atau pelanggaran tata ruang. Tabel 3.2. Indikator Kinerja Program No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026
1. 1.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda % 100
2. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Omah Jaga Warga yang aktif 22,33
3. 3.Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100 Sumber ; SatPolPP Tahun 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Rencana tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100% 6.942.506.889,00 100% 6.985.818.610,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 100% 6.942.506.889,00 100% 6.785.818.610,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100% 6.942.506.889,00 PAD 100% 6.785.818.610,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah 16 dokumen 4.983.702.089,00 PAD 16 dokumen 4.540.334.130,00 1.05.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 14 dokumen 4.960.800,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 14 dokumen 11.993.000,00 1.05.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 3.374.000,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 2 Dokumen 8.500.000,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan laporan keuangan 55 dokumen 1.586.800,00 55 dokumen 3.493.000,00 1.05.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40 orang/bulan 3.123.420.280,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40 orang/bulan 3.136.555.280,00 1.05.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 dokumen 3.081.455.280,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 dokumen 3.081.455.280,00 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 1.05.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 14 laporan 40.765.000,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 14 laporan 51.900.000,00 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 25 orang 1.200.000,00 25 orang 3.200.000,00 1.05.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25 orang 7.900.000,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 25 orang 15.000.000,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 dokumen 7.900.000,00 2 dokumen 15.000.000,00 1.05.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 paket 19.649.700,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 paket 33.730.600,00 1.05.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 laporan 9.163.700,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 laporan 15.890.600,00 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan kendaraan operasional/lapangan dan sarpras gedung kantor/gudang 2 unit 10.486.000,00 2 unit 17.840.000,00 1.05.01.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 unit 1.042.943.800,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 unit 520.000.000,00 - 1.05.01.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Unit 846.804.000,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 Unit 500.000.000,00 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Jumlah laporan/dokumen penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Jasa Pelayanan Umum 2 laporan 196.139.800,00 2 laporan 20.000.000,00 1.05.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Kulon Progo, Semua 1 laporan 635.725.009,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 laporan 635.726.250,00 Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.05.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 68.194.809,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 Laporan 68.196.050,00 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 80 unit 567.530.200,00 80 unit 567.530.200,00 1.05.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17 unit 149.102.500,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 17 unit 187.329.000,00 1.05.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63 Unit 133.234.400,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 63 Unit 166.831.000,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100% 15.868.100,00 100% 20.498.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan perda/perkada dan pemberdayaan linmas 25 dokumen 1.958.804.800,00 25 dokumen 2.245.484.480,00 1.05.02.2.01. 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 dokumen 1.454.264.700,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 12 dokumen 1.524.935.000,00 1.05.02.2.01. 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 1.258.217.600,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 12 Dokumen 1.270.948.000,00 1.05.02.2.01. 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 laporan 190.097.100,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 1 laporan 248.037.000,00 ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan/dokumen penyelidikan, sosialisasi, penanganan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada 26 Laporan 5.950.000,00 26 Laporan 5.950.000,00 1.05.02.2.02. 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 laporan 504.540.100,00 DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) 1 laporan 720.549.480,00 1.05.02.2.02. 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 179.527.740,00 DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) 1 Laporan 179.527.740,00 1.05.02.2.02. 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 119.672.460,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 12 Laporan 179.527.740,00 1.05.02.2.02. 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 102.819.900,00 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK 12 Laporan 181.747.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 200.000.000,00 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Peningkatan penyelenggaran keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan 100% 100% 200.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 180 orang 180 orang 200.000.000,00 2.22.08.5.07. 0012 Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 180 orang 186.902.000,00 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINS 180 orang 200.000.000,00 Jumlah 7.129.408.889,00 6.985.818.610,00 6.942.506.889,00 dan dari dana kesitimewaan sebesar Rp. 186.902.000,00. Untuk Program kegiatan dan sub kegiatan sama dengan RKPD sedangkan pagunya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan standar harga serta menyesuaikan dengan usulan pagu anggaran tahun 2026. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 - 2029 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 - 2029 serta mengacu pada kegiatan tahun- tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sehingga SatPolPP mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketentraman ke masyarakat dan ketetiban umum. Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pengasih, 29 Juli 2025 ii BPBD Kabupaten Kulon Progo PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 5 Rencana kerja ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, kebutuhan pendanaan, serta lokasi pelaksanaan yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran mendatang. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang bencana dan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis disub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusanbidang kebakaran;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
d.pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan maksud meningkatkan kinerja guna 2 mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap OPD menyusun Rencana Kerja OPD. Yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah Rancangan Rencana Srategis BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Kerja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Rencana Kerja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo. 3 Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, Renja BPBD disusun dengan mengacu secara langsung pada tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2026. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara program dan kegiatan BPBD dengan sasaran pembangunan daerah yang lebih luas, sehingga peran BPBD dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan masyarakat dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh. 1.2 LANDASAN HUKUM
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. 5.Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 10.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4 11.Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 13.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20025 – 2045;
12. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
13. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
14. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 t e n t a n g Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. 21.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tatacara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga; 22.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana; 23.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan; dan 5
16. 24.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan tidak hanya untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026, tetapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah tahunan. Dokumen Renja menjadi instrumen penting dalam menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam langkah-langkah operasional tahunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, penyusunan Renja berkontribusi langsung terhadap keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahwa program Penanggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Tujuan Internal:
17. 1.Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
18. 2.Menyediakan dokumen acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain yang sah.
19. 3.Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
20. 4.Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
21. 5.Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program dan kegiatan. Tujuan Eksternal:
22. 1.Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana. 6
23. 2.Memberikan arah kebijakan terhadap upaya Penanggulangan Bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
24. 3.Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki concern yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
25. 4.Mensinergikan program-program dan kegiatan Penanggulangan Bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman risiko bencana, baik di OPD lain, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
26. 5.Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program Penanggulangan Bencana yang berkelanjutan 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :
27. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
28. 2.Program Penanggulangan Bencana
29. 3.Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dari ke 3 program ini terdapat kegiatan yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut :
a.Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada Sampai TW IV Tahun 2024 BPBD tidak ada beberapa sub kegiatan, kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan.
b.Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran Sampai TW IV Tahun 2024, semua sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil. Kinerja hasil/keluaran BPBD dapat mencapai 100 % sesuai dengan yang direncanakan dengan realisasi anggaran sebesar 98,12%. Kegiatan tersebut adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c) Administrasi Umum Perangkat Daerah d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2) Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan : a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana c) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana d) Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana 8 3) Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan : a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran c) Penilaian Proteksi Kebakaran
c.Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Pada tahun 2024 tidak ada sub kegiatan yang melebihi target keluaran Sebagai informasi ada 2 kegiatan yang outputnya melebihi target tetapi tidak dituangkan dalam dokumen capaian laporan yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. Hal ini karena banyak permintaan sosialisasi kebencanaan dan sosialisasi damkar dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh BPBD, tetapi karena tidak ada dalam agenda keuangan maupun target output, maka kegiatan ini tidak dicatat sebagai output capaian BPBD
d.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan. Tidak ada target kinerja kegiatan/program yang tidak tercapai
e.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain: Tidak ada target kinerja kegiatan/program yang tidak tercapai Evaluasi hasil kinerja BPBD dapat dilihat dalam tabel berikut : 10 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkitan dengan pelayanan dasar 1 05 Bidang Urusan Pmerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1 05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 05.01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 05.01 2.01 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2023 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2022 9 2 2 2 100 3 7 77,78 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 05.01 2.01 07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja bulanan, triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP 84 21 21 21 100 21 63 75 1 05.01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 05.01 2.02 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 48 12 12 12 100 12 36 75 1 05.01 2.02 02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya honorarium petugas Pengelola BMD, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 48 12 12 12 100 12 36 75 1 05.01 2.02 07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera Tersusunnya Laporan capaian Kinerja Keuangan 56 14 14 14 100 14 42 75 1 05.01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 05.01 2.06 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan biaya koordinasi dan konsultasi 4 1 1 1 100 1 3 75 12 1 05.01 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 05.01 2.07 10 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya sarana dan prasarana penunjang 100 24 2 2 100 1 25 25 1 05.01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 05.01 2.08 03 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan Pustaka) 4 1 1 1 100 3 3 75 1 05.01 2.08 04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 1 1 1 100 3 3 75 1 05.01 2.09 04 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 05.01 2.09 10 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya 9 unit mobil roda empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda dua, 21 21 21 21 100 21 21 100 14 Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya 3 unit komputer, 4 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 2 unit EWS, 2 unit AC, 1 genset, listrik, air, telpon, 1 unit septic tank dan gedung kantor 20 20 20 20 100 20 20 100 1 05.03 Program Penanggulangan Bencana 05.03 2.01 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 05.03 2.01 02 Sub. Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 1200 300 300 300 100 200 800 66,67 1 05.03 2.02 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 05.03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 470 110 110 110 100 50 270 57,45 1 05.03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Jumlah Dokumen Hasil pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.03 2.02 04 P1enyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 56 14 14 14 100 14 42 75 15 1 05.03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 10 3 2 2 100 1 6 60 1 05.03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 800 200 200 200 100 200 600 75 1 05.03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 1 1 1 1 100 1 1 100 1 05.03 2.03 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 05.03 2.03 02 Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.03 2.03 04 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 80 20 20 20 100 20 60 75 1 05.03 2.04 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1 05.03 2.04 01 Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 4 1 1 1 100 1 3 75 16 1 05.03 2.04 04 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.03 2.04 06 Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1 05.04 2.01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 05.04 2.01 02 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaku asi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 4 1 1 1 100 1 3 75 17 1 05.04 2.01 06 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 20 1 5 5 100 4 10 50 1 05.04 2.02 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1 05.04 2.02 01 Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.04 2.02 02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 4 1 1 1 100 1 3 75 1 05.04 2.04 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1 05.04 2.04 01 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 800 200 200 200 100 100 500 62,5 18 1 05.04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 20 5 5 5 100 5 15 75 Capaian seluruh kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal, dengan seluruh kegiatan mencapai target kinerja output sebagaimana direncanakan dan tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD. Capaian tersebut secara langsung memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dalam Renstra, baik dari sisi kuantitas pelayanan, kualitas respon penanggulangan bencana, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat. Dengan kata lain, ketepatan pelaksanaan kegiatan secara substansi dan waktu menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPBD mendukung sepenuhnya target-target jangka menengah sebagaimana dirumuskan dalam Renstra 2025–2030. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan konsistensi terhadap perencanaan, capaian target output, serta efektivitas penggunaan anggaran. Tidak terdapat kegiatan yang gagal mencapai target, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki capaian di luar target meskipun tidak tercatat dalam indikator resmi. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD memiliki kapasitas organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang solid. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Kulon Progo dinilai telah berada pada jalur yang tepat dan siap dalam mencapai target kinerja tahun 2026 sesuai dengan arah pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. 18 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Review Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, Kulon Progo memiliki 12 ancaman bencana berupa : longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tsunami, kebakaran, abrasi, wabah penyakit, dampak letusan gunung berapi, dan kegagalan teknologi. Secara umum, pelayanan yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari semua ancaman bencana. Pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui tiga tahapan yaitu: 1) Tahap pra bencana 2) Tahap saat bencana 3) Tahap pasca bencana Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya tahap pra bencana adalah: a) Peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi penerbitan kebijakan pengurangan resiko bencana (perda; perbup; SK bupati; rencana kontigensi; rencana operasi; SOP; dll) serta pemenuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana b) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat (sosialisasi, simulasi/gladi, FGD), Kalurahan tangguh bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dll. Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan saat bencana adalah penanganan darurat bencana meliputi evakuasi dan pencarian korban, penanganan pengungsi (logistik; kesehatan; fasum; fasos; dll) serta penanganan tanggap darurat bencana. Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan Pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang fisik dan non fisik Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa BPBD diamanatkan untuk melaksanakan SPM bidang Trantibunlinmas. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan BPBD terdiri atas:
a.pelayanan informasi rawan bencana;
b.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c.c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
d.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 19 Pada pelaksanaan SPM ini, BPBD mengacu pada turunan PP No. 2 Tahun 2018 yaitu Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Pelaksanaan SPM telah dilaksanakan BPBD mulai Tahun 2019. Laporan dilaksanakan secara berjenjang dari OPD sampai ke Kementrian Dalam Negeri. Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertuang dalam tabel berikut : Tabel II.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo NO Indikator SPM /standa r Nasion al IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Indikator Kinerja Kunci 1 Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana V Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana 300 300 300 300 200 200 Adanya efisiensi anggar an 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana V Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 110 110 140 110 50 50 Adanya efisiensi anggar an 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana V Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Prosentase) 100 100 100 100 100 100 4 Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana V ((Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah)/Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten )X100% 100 100 100 100 100 100 Respon time pemada man kebakar an oleh BPBD dan Relawa n kebakar an 20 6 Persentase penanggulangan bencana - (Persentase desa tangguh bencana + Persentase Warga terdampak bencana yang terlayani + Persentase kejadian bencana yang direkomendasikan rehabilitasi dan Rekonstruksi + Persentase Kasus Kebakaran yang Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit)/4 98,01 98,86 100 98,01 9830 98,58 IKU OPD- proyeks i 2025 dan 2026 tidak tercapai karena adanya efisiensi anggar an 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sesuai kedudukan dan fungsinya, BPBD memiliki lingkup pelayanan yang luas. Kabupaten Kulon Progo adalah daerah yang rawan bencana, namun sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakterstik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya juga berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Salah satu kinerja yang dapat diukur adalah jumlah Kalurahan Tangguh Bencana yang telah diinisiasi dan dibentuk oleh BPBD maupun Pihak lain sesuai unsur penthahelix yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa maupun akademisi dalam program penanggulangan bencana. Dari 88 Kalurahan/Kelurahan rawan bencana, sampai tahun 2024, sudah ada 81 Kalurahan tangguh bencana yang terbentuk. Dengan berbagai strategi yang ada pada tahun 2 0 2 9 semua Kalurahan/Kelurahan telah terbentuk menjadi Kalurahan/Kelurahan tangguh bencana. Sehingga Kalurahan-kalurahan tersebut diharapkan mempunyai kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana yang lebih baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Bencana berimplikasi terhadap semua sektor, oleh sebab itu upaya pengurangan resiko bencana; penanganan tanggap darurat, penanganan pasca bencana harus dilakukan di semua sektor dan melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta/dunia usaha, media massa, akademisi dan masyarakat. Penanggulangan bencana tidak hanya beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah semata. Penanggulangan bencana harus dibebankan kepada segenap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kalangan swasta/korporasi dan masyarakat itu sendiri, terlebih lagi saat ini telah terbit PP nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengatur Pelayanan Minimal bagi masyarakat salah satunya urusan trantibunlinmas dan kebencanaan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang diikuti Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No 101 Tahun 2018 21 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota membuat BPBD Kabupaten Kulon Progo harus bekerja keras dalam melaksanakan pelayanan standar minimal kepada masyarakat. Di satu sisi timbulnya peraturan tersebut mendorong pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pencapaian SPM, di sisi lain keterbatasan kewenangan dan personil BPBD mengharuskan adanya kerja keras semua pihak untuk melaksanakan amanat dari peraturan yang ada. Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi BPBD BPBD Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain:
1. 1.Kapasitas SDM yang terbatas, berdampak pada rendahnya daya jangkau dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Fungsi BPBD dalam hal urusan kebencanaan dan kebakaran untuk seluruh kabupaten, dengan dukungan jumlah ASN yang terbatas serta kapasitas yang dimiliki dalam hal penanggulangan bencana yang terbatas sedikit banyak mempengaruhi kinerja BPBD.
2. 2.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks kesiapsiagaan masyarakat. Pada Penilaian Indeks Ketahanan Daerah, indeks kesiapsiagaan masyarakat masih pada angka 0,11–0,32. nilai ini tergolong rendah artinya ada sedikit pemahaman atau upaya terhadap upaya kesiapsiagaa, namun belum sistematis atau menyeluruh.Hal ini memerlukan yang intervensi serius dari pemerintah daerah, BPBD, maupun mitra terkait dengan disertai program edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan. Diperlukan pendekatan partisipatif berbasis komunitas agar kesiapsiagaan masyarakat dapatbmeningkat.
3. 3.Ketergantungan tinggi terhadap intervensi BPBD dalam setiap fase penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca).
4. 4.Belum optimalnya sistem peringatan dini (EWS), baik dari aspek teknis (infrastruktur) maupun aspek sosial (kesadaran masyarakat).
5. 5.Minimnya pengawasan internal dan tata kelola kinerja, mencakup kelemahan SPIP, dokumentasi kegiatan, hingga pelaporan berbasis hasil.
6. 6.Tidak tersedianya rencana kontingensi dan jalur/tempat evakuasi yang memadai, sehingga penanganan kedaruratan menjadi tidak terstruktur. 22 Dampak terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah serta Program Nasional
a.Dampak terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah Rencana Kinerja BPBD mendukung tujuan daerah yaitu Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Hambatan dalam kesiapsiagaan bencana langsung berimplikasi pada rasa aman masyarakat dan stabilitas sosial, yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya ketangguhan, kesejahteraan dan kemandirian.
b.Dampak terhadap Capaian NSPK dan SPM SPM Sub-Urusan Bencana dan Kebakaran belum tercapai optimal, misalnya; SPM bencana mensyaratkan tersedianya rencana kontingensi, jalur evakuasi, edukasi PRB, dan pelatihan relawan serta semua kalurahan memiliki sistem peringatan dini dan kapasitas tanggap darurat. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam sub-urusan kebencanaan dan kebakaran belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan hambatan yang ada dapat berakibat capaian NSPK dan SPM juga kurang optimal.
c.Dampak terhadap SDGs SDGs (Suistanable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah seperangkat 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan tujuanuntuk menghapus kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kesejahteraan semua orang. Hambatan tersebut dapat berakibat pada capaian SDGs terutama
1. 1.SDGs 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) terganggu oleh pertumbuhan kawasan strategis di zona rawan bencana tanpa mitigasi memadai.
2. 2.SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) belum tercapai karena belum meratanya edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko iklim ekstrem. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BPBD Tantangan:
a.Keterbatasan SDM dan anggaran, termasuk belum adanya tenaga ahli teknis sistem peringatan dini, kebencanaan berbasis digital, serta perencanaan kontinjensi. 23
b.Beban kerja lintas sektor tidak sebanding dengan kapasitas BPBD saat ini.
c.Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kebencanaan, tanpa diimbangi peningkatan kapasitas institusi.
d.Perubahan iklim dan intensitas bencana yang meningkat menambah kompleksitas tugas. Peluang:
a.Dukungan regulatif dari pusat melalui PP 2/2018 dan Permendagri terkait SPM serta peluang pembiayaan dari dana dekonsentrasi, Danais, atau Dana Siap Pakai BNPB.
b.Pendekatan kolaboratif penthahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat) dapat diperkuat melalui forum PRB, forum KALTANA, dan mitra perguruan tinggi.
c.Digitalisasi sistem peringatan dini dan pelaporan memungkinkan efisiensi pelayanan darurat.
d.Tersedianya instrumen kajian risiko bencana dan tools perencanaan kontinjensi yang bisa diadopsi lebih luas di level kalurahan.
e.Momentum YIA dan sektor pariwisata sebagai pengungkit mitigasi berbasis kawasan strategis rawan bencana. Formulasi Isu-Isu Penting: Rekomendasi Strategis untuk Program Prioritas 2026 Berikut rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan perumusan program dan kegiatan BPBD tahun 2026: No Isu Strategis Program 1 Rendahnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana Pembentukan dan pengembangan program Kaltana dan pemberdayaan Forum PRB Kalurahan Pelatihan dan simulasi kebencanaan berbasis sekolah, kelompok rentan, dan destinasi wisata. 2 Sistem pengendalian internal yang belum optimal Penguatan SPIP, pelatihan dokumentasi kegiatan, dan integrasi pelaporan kinerja berbasis hasil 3 Kurangnya EWS yang fungsional Kolaborasi dengan BMKG, UGM, dan komunitas lokal untuk sistem EWS terintegrasi dan berbasis masyarakat. 4 Minimnya rencana kontinjensi dan infrastruktur tanggap darurat Penyusunan rencana kontinjensi baik skala kabupaten/ Kalurahan 24 Perencanaan jalur evakuasi dan titik evakuasi. 5 Belum maksimalnya pencapaian SPM Penyesuaian anggaran untuk pemenuhan indikator SPM dan pengawasan capaian standar layanan dasar secara bertahap. 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026 Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 telah memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang secara substansial mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Salah satu prioritas pembangunan daerah adalah peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan hidup, yang di dalamnya mencakup upaya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Program Penanggulangan Bencana yang tercantum dalam RKPD telah memuat kegiatan strategis seperti kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan darurat, pemulihan pascabencana, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana. Kegiatan BPBD yang direncanakan dalam Renja 2026 pada umumnya telah sesuai dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam RKPD. Indikator kinerja yang tercantum, seperti peningkatan jumlah Kalurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan cakupan wilayah rawan bencana yang memiliki sistem peringatan dini, menunjukkan konsistensi antara dokumen RKPD dan rencana kerja BPBD. Namun demikian, aspek penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pengendalian internal seperti akuntabilitas kinerja, pengelolaan data kebencanaan, serta pelibatan masyarakat secara lebih sistematis belum sepenuhnya tergambar dalam indikator RKPD. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan lebih lanjut pada tahap penyusunan RKA agar kegiatan BPBD benar-benar mendukung pemenuhan prioritas daerah sekaligus sasaran Renstra BPBD. Disarankan agar indikator kinerja yang mencerminkan aspek tata kelola dan akuntabilitas pelayanan publik turut diusulkan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Selain itu, penguatan peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor (pendekatan penthahelix) perlu terus diupayakan agar pelayanan kebencanaan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuian terhadap kebutuhan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut : 25 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah N o Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kabutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Kulon Progo Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.211.316,7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Kulon Progo Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.305.758,9 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo 13.209,6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo 8.938,0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.571,4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.299,8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 2.638,2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.638,2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo 1.787.971,6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo 1.894.346,6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 1.753.178,2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 orang/bulan 1.859.853,2 penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen 32.396,8 penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen 32.096,8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 12 Laporan 2.396,6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 14 laporan 2.396,6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo 19.356,8 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo 19.356,8 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 19.356,8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 19.356,8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo 7.661,2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 7.661,2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo 187.210,1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo 187.210,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.727,4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 56.727,4 Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.340,0 Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 5.340,0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.142,7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.142,7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo 195.907,4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo 195.907,4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 176.045,6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 unit 176.045,6 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 19.861,8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 unit 19.861,8 2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kab. Kulon Progo Prosentase Penanggulangan Bencana - 945.817,5 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kab. Kulon Progo Prosentase Penanggulangan Bencana 892.346,7 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo 36.936,4 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo 36.936,4 27 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 300 Orang 36.936,4 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 300 Orang 36.936,4 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab. Kulon Progo 322.725,3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab. Kulon Progo 251.557,3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 20 Unit 14.068,0 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 10 unit 23.500,0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 49.614,9 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 49.614,9 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 17 orang 30.000,0 28 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 203.991,8 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 93.391,8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 110 Kawasan 55.050,6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 110 kawasan 55.050,6 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab. Kulon Progo 521.487,7 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab. Kulon Progo 515.187,7 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 485.132,3 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 478.832,3 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 36.355,4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 36.355,4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kab. KP 64.668,1 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kab. KP 88.665,3 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 8.654,5 29 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 36.259,2 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) 1 Kegiatan 19.754,4 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) 1 Dokumen 19.754,4 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 dokumen 68.910,9 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 dokumen 68.910,9 3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kab. Kulon Progo - 688.789,1 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kab. Kulon Progo 750.792,4 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo 623.025,2 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo 709.025,7 30 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 591.352,0 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 laporan 582.952,0 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 6.720,0 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 dokumen 4.620,0 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 10 laporan 100.000,0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 1 Unit 24.953,2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 10 Unit 21.453,7 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Kab. Kulon Progo 23.997,2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk un yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 dokumen 23.997,2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku n yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - dokumen - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Kab. Kulon Progo 41.766,7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Kab. Kulon Progo 41.766,7 31 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 28.134,4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 28.134,4 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 Desa/Kelur ahan 13.632,3 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 desa 13.632,3 JUMLAH 3.845.923,3 JUMLAH 3.948.898,0 32 Dalam proses penyusunan Renja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, telah dilakukan tahapan review dan penyandingan antara hasil analisis kebutuhan program/kegiatan dengan dokumen Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan, sasaran pembangunan daerah, serta keterkaitan antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan makro daerah. Hasil penyandingan menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja telah mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD, baik dari sisi jenis program, indikator, target kinerja, maupun alokasi anggaran yang direncanakan. Ada beberap perbedaan pada analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD karena penyesuaian kebutuhan di lapangan tahun 2026 yang perlu disesuaikan harganya, disamping itu ada beberapa subkegiatan yang dialihkan ke sub kegiatan lain karena mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan ini diharapkan kinerja BPBD dalam pelayanan masyarakat akan semakin baik. Secara makro sudah tedapat kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD dan Renja. Kesesuaian ini mencerminkan bahwa tahapan sinkronisasi perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan, forum perangkat daerah, hingga penajaman prioritas melalui fasilitasi Bapperida. Tidak ditemukan adanya kegiatan baru di luar RKPD maupun perbedaan signifikan dalam besarannya. Bahkan, beberapa program strategis BPBD seperti peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan sarana tanggap darurat, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan kebencanaan dan kebakaran telah diperkuat secara proporsional dalam dokumen RKPD. Hal ini memperkuat optimisme bahwa program prioritas BPBD akan mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) dengan OPD untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2026. 33 Dalam proses ini sebagai jembatan mediasi antara seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik Rancangan Awal Renstra 2025-2029 yang akan segera disusun, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2026 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah. Dari rangkaian proses perencanaan 2026 akan disaring beberapa usulan baik dari Masyarakat dengan format sebagai berikut : Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 Pendataan Relawan Seluruh Kabupaten Kulon Progo Data relawan BNBA 1 Kegiatan Akan dipertimbangkan mekanismenya. Adapun usulan dari pokok pikiran dewan seperti tertuang dalam format tabel berikut : No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 Pengadaan peralatan evakuasi kebencanaan Banjarasri, Kalibawang, Kab. Kulon Progo, , Pengadaan Peralatan Evakuasi Bencana (Gergaji mesin, Ganset 3000Watt, Lampu, Kabel,dll) Perkumpulan RKPM Banjarasri 1 kegiatan Belum bisa diakomodir karena saat ini masih berfokus pada pembentukan Kaltana, sebagai bahan masukkan dan akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 2 Sosialisasi kebencanaan Pengasih, Kab. Kulon Progo, , Sosialisasi tentang kebencanaan 7 kalurahan se kap pengasih 7 kegiatan Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perencanaan BPBD Dan apabila masyarakat melaksanakan mandiri atau difasilitasi Pemerintah Kalurahan, BPBD bersedia hadir menjadi narasumber. 34 3 Sosialisasi kebencanaan Kokap, Kab. Kulon Progo, , Sosialisasi tentang kebencanaan 5 kalurahan se kap kokap 5 kegiatan Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perencanaan BPBD Dan apabila masyarakat melaksanakan mandiri atau difasilitasi Pemerintah Kalurahan, BPBD bersedia hadir menjadi narasumber. 4 Penyebarluasan informasi kebencanaan Pengasih, Kokap, Kab. Kulon Progo, , Permohonan papan informasi reklame kebencanaan (PRIORITAS 2) 1 kegiatan Diakomodir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 35 RPJMN 2025–2029 secara eksplisit menetapkan prioritas nasional dalam arus utama pengurangan risiko bencana (PRB), adaptasi perubahan iklim, dan penguatan sistem peringatan dini. Salah satu kebijakan prioritas adalah penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang inklusif dan kolaboratif, melalui peningkatan kapasitas BPBD di daerah dalam hal manajemen risiko, pemulihan pascabencana, dan sistem logistik kebencanaan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen data dan informasi bencana serta memperkuat skema pembiayaan kebencanaan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan sosial adaptif dan asuransi risiko bencana. Bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo, arah kebijakan nasional ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan tahunan yang tidak hanya bersifat responsif terhadap kejadian bencana, tetapi juga berorientasi pada penguatan sistem pengurangan risiko secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan regulasi lokal tentang penanggulangan bencana, penyusunan dokumen perencanaan kontinjensi dan RPKB, serta pengembangan sistem informasi kebencanaan daerah. Dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029, BPBD diarahkan untuk semakin adaptif dalam menghadapi ancaman bencana yang kompleks, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menyelaraskan seluruh upaya penanggulangan bencana dengan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ada 2 substansi utama yang ada pada RPJMN 2025-2029 yaitu : Pertama adalah bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025- 2045 atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai di dalam fondasi lima tahun pertama dari 36 pembangunan RPJMN 2025-2029, Substansi kedua ialah adanya penuangan visi-misi dan program Presiden terpilih pada tahun 2024 ke dalam RPJMN 2025-2029. Salah satu arah / tujuan Indonesia emas 2045 adalah misi ketahanan sosial budaya dan ekologi yang didalamnya terdapat tujuan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim. Diamanatkan bahwa bencana merupakan salah satu dari agenda pembangunan dalam kerangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana pada saat ini telah menjadi isu nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena bencana dapat menghambat bahkan memundurkan program pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana akan menjadikan sia-sia saat bencana terjadi. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud. Infrastruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Ketersediaan infrastruktur kebencanaan merupakan upaya pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 mencapai 1,26 miliar USD per tahun (EM-DAT database, 2018). Upaya pengurangan kerugian melalui pengembangan infrastruktur yang berketahanan bencana masih mendapat tantangan sejalan dengan tren pembangunan perkotaan dan kawasan strategis ekonomi yang masih dilakukan di zona rawan bencana. Di samping itu, upaya pengurangan resiko bencana masih belum didukung oleh ketersediaan masterplan peningkatan ketangguhan infrastruktur terhadap bencana. Untuk mendukung RPJMN tersebut, sudah selayaknya Pemerintah Daerah selalu memperhatikan aspek kebencanaan dalam pembangunan serta memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana, mengajak dan menggali potensi serta peran serta masyarakat / dunia usaha dalam penanganan bencana serta mendukung infrastruktur tangguh bencana dalam program pasca bencana. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 didasarkan pada rumusan isu-isu strategis yang telah dianalisis dalam Bab II. Tujuan dan sasaran ini dirancang untuk menjawab tantangan 37 penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, mendukung pencapaian target Renstra 2025–2030, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Tujuan dan Sasaran BPBD sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih. Visi Bupati Terpilih adalah: "terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan". Dan BPBD mendukung visi tersebut melalui dukungan terhadap misi yang ke-4 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana. Tujuan Rencana Kerja BPBD adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana melalui penguatan sistem pengurangan risiko bencana yang menyeluruh.
2. 2.Meningkatkan efektivitas manajemen kebencanaan pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
3. 3.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
4. 4.Mewujudkan pelayanan kebencanaan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara merata dan berkelanjutan.
5. 5.Menguatkan tata kelola data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan dapat diakses lintas sektor. Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut: No Sasaran Strategis Keterkaitan dengan Isu Strategis Bab II 1 Terwujudnya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam pembangunan daerah Belum optimalnya pengarusutamaan PRB dan minimnya kebijakan PRB dalam tata ruang dan lingkungan 2 Terwujudnya sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan adaptif Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dan keterbatasan sistem peringatan dini 3 Meningkatnya pelayanan dasar kebencanaan sesuai SPM Amanat PP No. 2 Tahun 2018 dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan SPM 4 Meningkatnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara kolektif lintas sektor (penthahelix) 5 Terselenggaranya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, dan inklusif Masih terbatasnya perencanaan kedaruratan dan kapasitas pemulihan pasca bencana Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. 38 Sasaran kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 sesuai dengan Rancangan Renstra BPBD Kulon Progo 2025-2029 yaitu Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Kulon Progo. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Dari sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja BPBD yang dapat digunakan untuk menilai capaian sasaran dimaksud. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah capaian penanggulangan bencana yang mengemas beberapa komponen penanggulangan bencana didalamnya yang dapat diukur maupun dinilai guna mengetahui tingkat ketercapaian sasaran dalam periode bersangkutan. Tahun 2026 ini ditetapkan c apaian ketangguhan masyarakat menghadapi bencana dengan perhitungan sebagai berikut : Tabel 3.1 Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan dan Target BPBD pada Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan Target Kinerja Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana. Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0,66 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran Persentase penanggulangan bencana % 94,32 Persentase penanggulangan kebakaran % 100 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah nilai 2,0 - 3,0 39 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus menyusun Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan harus mendukung Rancangan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan sebagai berikut : Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target Kinerja 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 orang/bulan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 14 laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 40 Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 unit PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 200 Orang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 10 unit Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana 200 Orang 41 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 17 orang Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan 1 Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 42 3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 dokumen Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 10 Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 10 Unit Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 Desa/ Kelurahan 43 Guna memastikan pelaksanaan Program dan kegiatan, diperlukan adanya indikator kinerja program. Indikator kinerja program merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, indikator kinerja disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART), sehingga memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang obyektif terhadap capaian hasil. Penyusunan indikator kinerja ini didasarkan pada kerangka logis pembangunan yang mengaitkan input, output, outcome, hingga dampak (impact) dari setiap program. Indikator kinerja mencerminkan target-target konkret yang ingin dicapai, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, jumlah wilayah yang memiliki sistem peringatan dini, kecepatan respon darurat, maupun ketersediaan logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Selain itu, indikator juga diarahkan untuk memastikan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana sesuai regulasi nasional. Dengan indikator yang jelas dan terukur, BPBD dapat lebih mudah dalam mengendalikan pelaksanaan program, melakukan pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini juga menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan dalam menyusun laporan kinerja tahunan perangkat daerah. Indikator Kinerja Program BPBD Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3.4. Indikator kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program vSatuan Target 2026 1 Program Penanggulangan Bencana Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana % 100 Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana % 100 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran Persentase pembinaan relawan kebakaran % 100 Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran % 100 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase layanan dasar penanggulangan bencana dan kebakaran yang terfasilitasi Dana Keistimewaan % 33,33 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 44 Selain itu, program BPBD turut disusun untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Aman dan Berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi kerangka utama dalam penyusunan kegiatan, baik melalui mitigasi struktural maupun non-struktural, peningkatan kapasitas masyarakat, dan edukasi kebencanaan. Faktor pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan kegiatan. Mengingat bencana memiliki dampak paling besar terhadap kelompok rentan, maka program diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, evakuasi aman, fasilitasi logistik darurat, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan kontinjensi berbasis komunitas. Seluruh program tersebut juga bertujuan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana dan kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 101 Tahun 2018, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penanggulangan bencana. Pertimbangan lain yang digunakan adalah hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya, isu strategis daerah, serta arahan kebijakan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMN, RPJMD, dan RKPD Tahun 2026. Selain itu, penetapan program juga memperhatikan pendayagunaan potensi ekonomi wilayah, terutama dalam mengantisipasi risiko pada kawasan strategis seperti bandara YIA, kawasan pariwisata, dan kawasan pertumbuhan ekonomi lain yang berisiko terhadap bencana. Secara garis besar, BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 menetapkan 2 program utama dengan total 8 kegiatan, yang seluruhnya mendukung capaian indikator 45 kinerja perangkat daerah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Kegiatan- kegiatan tersebut mencakup aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penyediaan layanan dasar kebencanaan dan kebakaran. Sebaran lokasi program dan kegiatan sebagian besar memiliki karakteristik lintas wilayah, karena menyangkut sistem kewaspadaan bencana yang bersifat kabupaten. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang bersifat spesifik lokasi atau kelompok sasaran, seperti sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Adapun total kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.948.898.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan sumber pendanaan APBD Murni Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Setelah dilakukan penyandingan antara Renja BPBD dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa rumusan program dan kegiatan telah sepenuhnya sesuai baik dari sisi jenis program/kegiatan, target, maupun besaran pagu indikatifnya. Tidak ditemukan adanya kegiatan baru yang tidak tercantum dalam RKPD, begitu pula tidak terdapat perbedaan substansial terkait indikator, lokasi, dan sasaran kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan secara sinergis dan sinkron antara BPBD dengan perencanaan makro daerah.Dalam merumuskan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, terdapat sejumlah faktor strategis yang menjadi dasar pertimbangan. Pertama, program disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat terhadap risiko bencana. Seluruh program dirancang untuk memperkuat pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai pendekatan proaktif dalam meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini mencakup kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural, edukasi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, program BPBD juga mempertimbangkan aspek pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif, mengingat bencana berdampak signifikan terhadap kelompok rentan dan berisiko memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang disusun tidak hanya bertujuan menangani kejadian bencana secara reaktif, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kelompok rentan melalui pembangunan sistem peringatan dini, fasilitasi logistik darurat, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan kontinjensi berbasis komunitas. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah perintah regulatif dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, arahan kebijakan nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD, RKPD), serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. 46 Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan berdasar Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 sebagai berikut : 47 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 No Program Indikator Kinerja Kegiat an Sub Kegiatan Keluaran Target Anggaran Prakiraan Maju 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100 % 2.305.758.929,00 2.421.046.875 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 2 dokumen 8.938.000,00 9.384.900 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.299.800,00 6.614.790 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 2.638.200,00 2.770.110 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 3 dokumen 1.894.346.553,00 1.989.063.881 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 orang/ bulan 1.859.853.153,00 1.952.845.811 penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen 32.096.800,00 33.701.640 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.396.600,00 2.516.430 Administrasi Umum Perangkat Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 1 dokumen 19.356.800,00 20.324.640 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 19.356.800,00 20.324.640 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 3 dokumen 187.210.148,00 196.570.655 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 56.727.412,00 59.563.783 Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 5.340.000,00 5.607.000 48 No Program Indikator Kinerja Kegiat an Sub Kegiatan Keluaran Target Anggaran Prakiraan Maju 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.142.736,00 131.399.873 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan pelaksanaan subkegiatan 2 dokumen 195.907.428,00 205.702.799 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 unit 176.045.628,00 184.847.909 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 unit 19.861.800,00 20.854.890 2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana 100 % 892.346.700,00 889.714.035 Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana 100 % Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan subkegiatan 1 dokumen 36.936.400,00 38.783.220 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 300 Orang 36.936.400,00 38.783.220 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana laporan pelaksanaan subkegiatan 5 dokumen 251.557.300,00 216.885.165 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 10 unit 23.500.000,00 98.061.390 49 No Program Indikator Kinerja Kegiat an Sub Kegiatan Keluaran Target Anggaran Prakiraan Maju 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 49.614.900,00 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 17 orang 30.000.000,00 52.095.645 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 93.391.800,00 8.925.000 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 110 kawasan 55.050.600,00 57.803.130 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana laporan pelaksanaan subkegiatan 2 dokumen 515.187.700,00 540.947.085 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 478.832.300,00 502.773.915 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 36.355.400,00 38.173.170 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana laporan pelaksanaan subkegiatan 2 dokumen 88.665.300,00 93.098.565 50 No Program Indikator Kinerja Kegiat an Sub Kegiatan Keluaran Target Anggaran Prakiraan Maju 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan 1 Kegiatan 19.754.400,00 20.742.120 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 68.910.900,00 72.356.445 3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pembinaan relawan kebakaran 100 % 750.792.371,00 683.331.990 Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran 100 % Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota laporan pelaksanaan subkegiatan 4 dokumen 709.025.671,00 639.476.955 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 laporan 582.952.000,00 612.099.600 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 dokumen 4.620.000,00 4.851.000 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 10 laporan 100.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk 10 Unit 21.453.671,00 22.526.355 51 No Program Indikator Kinerja Kegiat an Sub Kegiatan Keluaran Target Anggaran Prakiraan Maju 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan pelaksanaan subkegiatan 2 dokumen 41.766.700,00 43.855.035 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 28.134.400,00 29.541.120 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 desa 13.632.300,00 14.313.915 JUMLAH 3.948.898.000 3.994.092.900 52 Proses penyusunan Renja dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi internal yang melibatkan seluruh seksi teknis di lingkungan BPBD, serta konsultasi dan sinkronisasi dengan Bapperida Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, materi perencanaan telah terkoordinasi secara menyeluruh dan menggambarkan kebutuhan riil organisasi berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Renja ini selanjutnya menjadi dokumen utama perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dasar penyusunan anggaran, pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Akuntabilitas pelaksanaan tugas diwujudkan melalui perencanaan yang berorientasi hasil (result-oriented planning) yang mengutamakan keterukuran pada seluruh tahapan, mulai dari input, output, outcome, benefit, hingga impact dari program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan perhatian serius terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Program dan kegiatan yang telah dirancang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. Koordinasi lintas sektor, kejelasan peran pelaksana, serta kelengkapan perangkat kebijakan operasional harus diperkuat agar target kinerja dapat dicapai secara maksimal. Sebagai langkah tindak lanjut dari dokumen ini, BPBD akan segera menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang lebih rinci serta mendorong peningkatan kapasitas pelaksana program di lapangan. Penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi teknis, kalurahan, masyarakat, serta dunia usaha, menjadi bagian penting untuk memperluas cakupan layanan kebencanaan dan membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. 54 LAMPIRAN BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN : PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2024 disusun berdasarkan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Sosial PPPA 2023-2026 serta Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2026. Penyusunan Renja OPD ini dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, kecamatan dan pemangku pembangunan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran merupakan acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum OPD yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2024 . Agar realisasi Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Wates, Januari 2023 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Drs. YOHANES IRIANTA,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19630527 198903 1 005 RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROGO Alamat : Jalan Sugiman No. 03 Wates Kulon Progo Telp./Fax.

(0274)773026 Email : dinsos@kulonprogokab.go.id Website : dinsos.kulonprogokab.go.id i Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat- Nya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat kami susun. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2022-2026 ,Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat daerah tahun 2023-2026, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dan karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO Pembina Utama Muda, IV/c KATA PENGANTAR HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………………….…….. KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………...…………….. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………… ii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………............. iii DAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………………………………………. v BAB. I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………….……….. 1.2. Landasan Hukum………………………………………………………………….. 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………..………. 1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………….. 1 2 4 5 BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)…. 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah………………………………… 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah………. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Perangkat Daerah......................................... 2.4. Review Terhadap RKPD............................................................. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat......... 6 12 26 37 56 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH…………………………………. 60 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.................................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos PPPA................................... 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ................................ 60 61 62 BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……………….. 64 BAB. V PENUTUP …………………………………………………………………………………………. 71 DAFTAR ISI DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ……………………………………………………………………………………………….. 7 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 8 Tabel 2.3 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024…………………….. 9 Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Provinsi/Kabupaten/Kota Kulon Progo……………………………………………………………………………………… 10 Tabel 2.2/ T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo……………………………………………………………………………………………….. 13 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.......................................................................... 23 Tabel 2.4 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 2024.......................... 24 Tabel 2.5 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024............. 25 Tabel 2.6 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024............. 27 Tabel 2.7 Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2024... 28 Tabel 2.8 Persentase Perlindungan Sosial 2024.................................................. 28 Tabel 2.9 Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender Tahun 2024................................................. 28 Tabel 2.10 OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2024.................... 31 Tabel 2.11 Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024............... 32 Tabel 2.12 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2024........... 33 Tabel 2.13 Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024............... 34 Tabel 2.4/T- C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo................................................... 37 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........................................... 56 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 .......................................................... 61 Tabel 3.3 Indikator Kinerja Progam Dinas Sosial PPPA Tahun 2026..................... 62 Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ................... 65 Renja Dissos PPPA | 2026 1 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, , Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. oleh karena itu dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaa perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan kebijakan, program, kegiatan Perangkat Daerah bangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 disusun berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2026, yang mengacu pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 serta Rancangan Renstra Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial PPPA yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 disusun dengan proses sebagai berikut :

1.Pengolahan data dan informasi
2.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3.Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
4.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5.Telaah terhadap rancangan awal Perangkat Daerah
6.Perumusan tujuan dan sasaran
7.Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8.Perumusan kegiatan prioritas
9.Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
10.Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
11.Pembahasan forum Perangkat Daerah
12.Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
1.Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ‘
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapakali diuabh terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggangganti Undang=Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta karya menjadi Undang- Undang
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atass Keputusan Menteri dalam Negeri negeri Nomor 050-5889 Tahun Renja Dissos PPPA | 2026 3 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7.Peratrran Gubernur DIY nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11.Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 tahun 2024 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas;
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon progo Tahun 2026;
14.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; Renja Dissos PPPA | 2026 4 1.3. Maksud dan Tujuan
1.Maksud : Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 di susun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
2.Tujuan : a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah; b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2026 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)) Tahun Anggaran 2026, c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan. d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. Renja Dissos PPPA | 2026 5 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 memuat program dan kegiatan Dinas sosial PPPA Tahun 2026. Sistematikan penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 sebagai berikut : Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo mendukung pencapaian sasaran Daerah “Meningkatnya Pendapatan masyarakat” dan sasaran “Meningkatnya kualitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.” Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, dinas melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2026 melaksanakan 10 program dan 13 kegiatan Hasil pengukuran dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. Selengkapnya hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024 sebagai berikut :
1.Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Meningkatnya pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat 73,61 75,94 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 85,12 85,12 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata rata prosentase pencapaian program pada masing masing perangkat daerah 100 100 Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja : Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target 73.01 tercapai 75.94; Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan target 85.12 tercapai 85.12; Presentase Pencapaian Program pada masing masing perangkat Daerah dengan target 100 tercapai 100. Faktor Pendorong terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah antara lain : Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala, Verifikasi dan validasi data dalam penyaluran bantuan sosial, memperkuat jejaring dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Masyarakat sudah berani untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan Tindakan yang tepat terhadap kasus yang terjadi Renja Dissos PPPA | 2026 8 Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Program Indikator Kinerja Target Realisasi
1.Progam Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 57.78 61,40
2.Program Rehabilitasi sosial Presentase Pelayanan Dasar Urusan wajib Bidang Sosial 100 100
3.Program Penanganan Bencana Presentase Pelayanan Dasar Urusan wajib Bidang Sosial 100 100
4.Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Persentase Pemeliharaan TMP 100 100
5.Program Perlindungan sosial Persentase Perlindungan sosial 31.20 32.52
6.Program Pemberdayaan Peempuan dan Pengarusutamaan Gender Persentase Pemberdayaan Perempuan dan PUG 63,90 73,98
7.Program Perlindungan Perempuan Persentase Perlindungan Perempuan 99,99 99,99
8.Program Pemenuhan Hak anak Persentase Pemenuhan Hak anak 31,03 31,03 Sumber : Dinas Sosial PPPA Tahun 2025. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 8 Program yang dilaksanakan pada Tahun 2024, semua Program tercapai dan ada yang melebihi target. Faktor Pendorong dari ketercapaian Program adalah memperbanyak jejaring dengan Perangkat Daerah terkait maupun stockholder dan pilar pilar sosial yang banyak membantu dalam pelaksanaan Program di Dinas Sosial PPPA. Renja Dissos PPPA | 2026 9 Dampak terhadap ketercapaian Program dan Kegiatan adalah masyarakat dan Penerima Manfaat dari Bantuan Sosial maupun pemberdayaan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Tabel 2.3. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 No Uraian 2024 Alokasi Realisasi % 1. Belanja Operasi 19.071.727.678 18.598.253.538 97.52 2. Belanja Modal 40.861.264 39.020.017 95.49 Jumlah 19.112.588.942 18.637.273.555 97.51 Sumber : Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran pada Tahun 2024 sangat tinggi yaitu sebesar 97.51. adapun sisa dari yang tidak tercapai karena selisih antara SHBJ dengan harga pasar. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum tabel 2.4 / Tabel T-C.29. Renja Dissos PPPA | 2026 1 Tabel 2.4/ Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13.472,04 3.542,60 3.396,26 0,96 3.748,06 1 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaiakan tepat waktu 1 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60,38 9,2 11,20 10,31 0,92 18,68 38.19 9.55 1 01 01 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74,19 7,8 8,77 7,96 0,91 8,52 24.28 6.07 1 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN Renja Dissos PPPA | 2026 2 1 01 01 03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9.877,17 2.381,56 2.788,96 2.677,06 0,96 2.828,51 7.887,13 1.971,78 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 209,62 4.89 49,23 46,05 0,94 49,23 100.17 25.04 1 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 49,67 9,38 10,80 10,54 0,98 10,50 30.42 7.60 1 01 02 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 1 01 02 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 288,90 24,56 52,80 37,09 0,70 44,78 106.43 26.60 1 01 02 03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 670,80 0 35,58 33,74 0,95 - 33.74 8.43 1 01 03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan - Renja Dissos PPPA | 2026 3 Daerah Kabupaten/Kota 1 01 03 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1.473,28 357,17 386,81 384,33 0,99 386,38 1.127,88 281.97 1 01 03 02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah - 1 01 03 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang diperlihara/direhabi litasi 768,03 173,69 198,45 189,18 0,95 401,45 764.32 191.08 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 340,36 83,76 75,78 0,90 91,62 167.4 41.85 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 35,80 6,61 13,92 13,64 0,98 6,64 26.89 6.7 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat 43,00 12,74 8,04 7,98 0,99 12,10 32.82 8.20 Renja Dissos PPPA | 2026 4 Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 57,86 77,44 12,40 12,34 0,99 9,70 99.48 24.87 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 203,69 12,36 49,40 41,82 0,85 63,17 117.35 29.33 Program Rehabilitasi Sosial Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial 58.366,50 653,68 574,19 0,88 611,08 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 2.109,82 333,80 429,14 352,08 0,82 429,14 .1.115.02 278.75 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga 200,53 23,81 25,70 25,20 0,98 29,63 78.64 19.66 Renja Dissos PPPA | 2026 5 Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 311,66 867,49 79,76 79,08 0,99 51,33 .997.9 249.47 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 212,17 26,30 26,60 26,55 1,00 26,10 78.95 19.73 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 112,21 11,27 12,34 12,33 1,00 12,00 35.6 8.9 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 98,72 15,75 15,86 15,31 0,97 15,86 46.92 11.73 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 438,30 87,08 58,30 57,76 0,99 36,80 181.64 45.41 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Renja Dissos PPPA | 2026 6 (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Bidang Sosial Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 93,01 16,31 6,00 5,88 0,98 10,24 32.43 8.10 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Perlindungan Sosial 5.103,83 13.526,56 13.395,08 0,99 13.688,25 27.083,33 6.770.83 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perlindungan Sosial Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata 2.842,00 199,38 169,63 135,99 0,80 103,18 438.55 109.63 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 2.261,83 155,21 159,81 126,12 0,79 121,58 402.91 100.72 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota ( 5.104 Keluarga,) Bansos BPNT APBD 4.400 KPM + Bansos Cukai - 13.031,42 13.197,12 13.132,97 1,00 13.463,49 39.627.88 9.906,97 Renja Dissos PPPA | 2026 7 Rokok 704 orang Program Penanganan Bencana Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial 184,93 170,54 168,71 0,99 153,15 321.86 80.46 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial Penyediaan Makanan Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian kewenangan Kab/Kota) 127,45 30,04 30,04 29,58 0,98 32,12 91.74 22.93 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 57,48 13,21 13,74 13,69 1,00 3,49 30.39 7.597 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 296,39 91,69 126,76 125,45 0,99 117,54 334.68 83.67 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Cakupan Pemeliharaan 85,26 41,34 36,64 0,89 43,91 80.55 20.13 Renja Dissos PPPA | 2026 8 Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 85,27 40,65 41,34 36,64 0,89 43,91 121.2 30.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutama an gender 167,37 112,81 108,65 0,96 108.65 27.16 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 50,66 49,49 0,98 50,25 99.74 24.93 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan 51,58 21,58 21,25 19,68 0,93 21,36 62.62 15.65 Renja Dissos PPPA | 2026 9 Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia 115,78 138,60 40,90 39,48 0,97 40,34 218.42 54.60 Program Perlindungan Perempuan Presentase perlindungan perempuan 551,44 629,82 565,19 0,90 565.19 141.29 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perlindungan Perempuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 551,45 37,78 227,35 224,24 0,99 217,87 479.89 119.97 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Renja Dissos PPPA | 2026 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 367,61 249,11 332,70 271,64 0,82 360,07 880.82 220.20 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas 0,00 69,77 69,32 0,99 72,38 141.7 35.42 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA) 830,07 176,48 169,47 0,96 169.47 42.36 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 830,07 172,72 176,48 169,47 0,96 146,84 489.03 122.25 Renja Dissos PPPA | 2026 11 Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 49,74 0,00 0,00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 5,27 5,18 5.18 1.29 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 44,47 43,97 43.97 10.99 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 17.213,46 175,00 172,29 0,98 172.29 43.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Ekonomi Perempuan 0 175,00 172,29 0,98 172.29 43.07 Renja Dissos PPPA | 2026 1 Renja Dissos PPPA | 2026 12 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Anak dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. berdasarkan atas hasil capaian indikator standar kebutuhan pelayanan. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 2.2 atau Tabel T-C.30. Renja Dissos PPPA | 2026 13 Tabel 2.2 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo V Indikator SPM /sta n dar nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1 Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Jumlah Yang Harus Dilayani 1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial V 519 50 50 519 SPM 2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar V 2 2 2 2 SPM 3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan V 5063 350 370 5063 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 14 difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) 4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) V 225 300 300 225 SPM 5 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) V 30 30 30 30 SPM 6 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) V 371 0 0 371 SPM 7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial V 463 320 300 463 SPM 8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) V 463 320 300 463 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 15 9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK V 1 0 0 1 SPM 10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) V 24 25 24 24 SPM 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) V 1 1 1 1 SPM 12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) V 1 1 1 1 SPM 13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) V 279 315 300 279 SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Jumlah Yang Harus Dilayani 1202 1202 SPM 1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial V 604 300 300 604 SPM 2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar V 1 0 0 1 SPM 3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan V 979 440 430 979 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 16 disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) 4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) V 604 200 200 604 SPM 5 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) V 1 0 0 1 SPM 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial V 979 400 400 979 SPM 7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) V 93 440 430 93 SPM 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK V 1 0 0 1 SPM 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) V 1 0 0 1 SPM 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan V 1 0 0 1 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 17 reunifikasi) 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) V 1 0 0 1 SPM 12 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) V 1 200 200 1 SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Jumlah Yang Harus Dilayani 3233 3233 1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial V 1154 120 125 1154 SPM 2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar V 1 2 1 1 SPM 3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) V 2679 1000 952 2679 SPM 4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya) V 345 200 200 345 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 18 5 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas) V 25 20 15 25 SPM 6 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) V 345 0 0 345 SPM 7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial V 1154 900 900 1154 SPM 8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) V 681 900 900 681 SPM 9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK V 1 0 0 1 SPM 10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) V 2304 0 0 2304 SPM 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi) V 1 0 0 1 SPM 12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia V 1 1 0 1 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 19 terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) V 417 200 200 417 SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Jumlah Yang Harus Dilayani 44 44 SPM 1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial V 44 40 36 44 SPM 2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis V 15 2 2 15 SPM 3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari) V 12 14 23 12 SPM 4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan V 1 2 4 1 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 20 kebutuhan lainnya) 5 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) V 4 0 0 4 SPM 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial V 9 9 9 9 SPM 7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) V 6 7 7 6 SPM 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan V 1 0 0 1 SPM 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) V 5 2 2 5 SPM 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi) V 21 30 30 21 SPM 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat V 21 28 30 21 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 21 memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) 12 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) V 27 20 20 27 SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Yang Harus Dilayani 1 Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan) V 267 160 200 267 SPM 2 Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki- laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan) V 7 0 0 7 SPM 3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan) V 22 0 0 22 SPM 4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.) V 25 0 0 25 SPM 5 Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi V 164 100 150 164 SPM Renja Dissos PPPA | 2026 22 kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) V 100 100 100 100 100 100 IKK Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota V 100 100 100 100 100 100 IKK Persentase ARG pada belanja langsung APBD V 6,44 - - 6,44 - - IKK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota V 100 - - 100 100 100 IKK Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) V 36,10 - - 36,10 - - IKK Renja Dissos PPPA | 2026 23 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program 2024 No Program Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 51.95 61,40 118.1% 2 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial 100 100 100% 3 Program Penanganan Bencana Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial 100 100 100% 4 Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100 100 100% 5 Program Perlindungan Sosial Persentase Perlindungan Sosial 31.20 32.52 104.23% 6 Program Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaa n gender Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender 63,90 73,98 115.77% 7 Program Perlindungan Perempuan Persentase perlindungan perempuan 99,99 99,99 100% 8 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak 31,03 31,03 100% Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025 Renja Dissos PPPA | 2026 24 Dijelaskan persentasenya tarcapai tidak tercapainnya, kalua tidak tercapai langkah apa yang dilakukan , 1) Program Pemberdayaan Sosial Indikator KinerjaPermberdayaan sosial adalah Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial dengan perhitungan Sebagai berikut (((Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan / Jumnlah PSKS Individu) x 100) x 40) + (((Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Kelembagaan) x 100) x 60) Tabel 2.4 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan 170 142 2 Jumnlah PSKS Individu 316 316 3 Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan 110 132 4 Jumlah PSKS Kelembagaan 182 182 Capaian 51.95 61.40 Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025 Dari tabel diatas ddari target 22.090 tercapai sebesar 22.090.

2.Program Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut : Renja Dissos PPPA | 2026 25 ((Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) x 25%) + (Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar x 25%) + (Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 25%) + ((Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak ) x 25%) Tabel 2.5 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 (Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) 100,00 100 2 Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar 2716 1202 3 Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak 2716 1202 4 (Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) 100,00 100 5 Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar 5451 5347 6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak 5451 5347 Renja Dissos PPPA | 2026 26 7 (Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) 100,00 100 8 Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar 4203 3233 9 Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak 4203 3233 10 (Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) 100,00 100 11 Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar 30 40 12 Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak 30 40 Capaian 100 100 Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 capaian indek
3.Program Penanganan Bencana Indikator Kinerja Penanganan Bencana adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut : (((jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten) x 50%) + (jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk x 50%) Renja Dissos PPPA | 2026 27 Tabel 2.6 Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 (jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ Jumlah Tanggap Darurat bencana ) 100,00 100 2 Jenis kejadian tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar 2 2 3 Jenis kejadian bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten 2 2 4 jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk 100,00 100 5 jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani 2 397 6 jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk 2 397 Capaian 100 100 Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
4.Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Indikator Kinerja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan / jumlah taman makam pahlawan) x 100. Renja Dissos PPPA | 2026 28 Tabel 2.7 Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dilakukan Pemeliharaan 1 1 2 Jumlah Taman Pahlawan terpenuhi kebutuhan dasar 1 1 Capaian 100 100 Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
5.Program Perlindungan Sosial Indikator Kinerja Perlindungan Sosial adalah Persentase Perlindungan Sosial dengan perhitungan sebagai berikut : ((Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk ) x 100 ) + ((Jumlah KK Yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk ) x 100) Tabel 2.8 Persentase Perlindungan Sosial 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial 43.320 47.106 2 Jumlah KK Kabupaten Kulon Progo 154.383 156.824 3 Jumlah KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.000 4.365 4 Jumlah KK 154.383 156.824 Capaian 31.30 32.52 Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Renja Dissos PPPA | 2026 29
6.Program Pemberdayaan Perempunan dan Pengarustamaan Gender Indikator kinerja Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender adalah Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dengan perhitungan sebagai berikut : (((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 50%) + ((Jumlah desa yang melaksanakan PUG / Jumlah desa) x 30%) + ((jumlah desa prima kondisi baik / Jumlah desa prima) x 20%)) x 100. Tabel 2.9 Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender Tahun 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG 40 41 2 Jumlah OPD 42 42 3 Jumlah Kalurahan yang melaksanakan PUG 15 15 4 Jumlah Kalurahan 87 87 5 Jumlah desa prima kondisi baik 12 31 6 Jumlah desa prima 27 31 Capaian 63.90 73.98 Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025 Dari tabel tersebut di atas, da yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2022 adalah 38, tDalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan manajemen organisasi Pendidikan Politik Perempuan. Data Organisasi Perempuan yang aktif adalah :
1.Gabungan Organisasi Wanita;
2.PD Aisyah;
3.Muslimat NU; Renja Dissos PPPA | 2026 30
4.Ikatan Bidan Indonesia;
5.persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia;
6.wanita Islam;
7.persatuan Wanita Olahraga Indonesia;
8.wanota Katholik Indonesia;
9.Persatuan Istri Tentara (PERSIT)
10.Kerukunan Wanita Werdatama Republik Indonesia (Kerta Werdhatama PWRI)
11.Dharma Wanita Persatuan Kemenag
12.dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan;
13.Puspita Nada;
14.Perempuan wira Usaha;
15.persatuan Istri Purnawirawan;
16.persatuan Wanita Kristen Indonesia;
17.dian Kemala;
18.PC Salimah;
19.bhayangkari;
20.ikatan Adhyaksa Darma Kartini;
21.perempuan Berkebaya Kulon Progo
22.Komunitas Kain Kebaya Indonesia (KKI)
23.Persatuan Srikandi kreatif Indonesia
24.FPKK Kapanewon Temon
25.Forum Perlindungan korban kekerasan FPKK Kab Kulon Progo
26.FPKK Kapanewon Wates
27.FPKK Kapanewon Galur
28.FPKK Kapanewon Sentolo
29.FPKK Kapanewon Pengasih
30.FPKK Kapanewon Lendah
31.FPKK Kapanewon Girimulyo
32.FPKK Kapanewon Nanggulan
33.FPKK Kapanewon Kalibawanng
34.FPKK Kapanewon Samigaluh
35.FPKK Kapanewon Kokap
36.Forum Anak Kulon Progo Renja Dissos PPPA | 2026 31 Peran serta perempuan dalam pembangunan didukung dengan kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dan kewenangan kabupaten atau kota, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Resonsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten atau kota. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.10 OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2024 NO OPD NO. OPD
1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
19.Bappeda
2.Dinas Kesehatan 20. BKAD
3.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
21.BKPP
4.Satuan Polisi Pamong Praja 22. Inspektorat Daerah
5.Dinas Sosial PP dan PA 23. Kapanewon Girimulyo
6.Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
24.Kapanewon Temon
7.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
25.Kapanewon Sentolo
8.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 26. Kapanewon Lendah
9.Dinas Lingkungan Hidup 27. Kapanewon Wates 10 RSUD Wates 28. Kapanewon Panjatan
11.RSUD Nyi Ageng Serang 29. Kapanewon Galur
12.Dinas Kesbangpol 30. Kapanewon Pengasih
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
31.Kapanewon Kokap
14.Dinas Kebudayaan 33. Kapanewon Samigaluh
15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 33. Kapanewon Nanggulan
16.Dinas Pariwisata 34. Kapanewon Kalibawang
17.Dinas Kelautan dan Perikanan 35. Bappeda Kulon Progo
18.Dinas Perhubungan 36 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
37.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025 Renja Dissos PPPA | 2026 32
7.Program Perlindungan perempuan dan Anak Indikator kinerja dari Program Perlindungan Permpuan dan anak adalah Persentase Perlindungan Perempuan dan anak , dengan perhitungan sebagai berikut : ((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + ((Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak / Jumlah seluruh kecamatan) x 30) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 30) + ((1 - (Jumlah kasus KDRT / jumlah keluarga))x15) Persentase Perlindungan Perempuan dan anak , target dan realisasinya sebagai berikut : TabeL. 2.11 Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif 46 88 2 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 46 88 3 Jumlah kasus KDRT 22 32 4 Jumlah Keluarga 154.383 155.824 Capaian 99.99 99.99 Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025 Dari tabel tersebut diatas bahwa capaian cakupan Perlindungan Perempuan telah mencapai target yang telah ditentukan, ya itu targeta penanganan terpadu antara P2T Renja Dissos PPPA | 2026 33 Tabel 2.12 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2024 No Jejaring FPKK Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Perempua n Anak Jumlah Korban 1 UPPA POLRES 4 13 17 2 RSUD Wates 9 5 14 3 Dinas Kesehatan 3 2 5 4 UPTD PPA 25 21 46 5 Dinsospppa (Peksos) 0 0 0 6 RSUD Nyi Ageng Serang 2 4 6 7 RS PKU Muhammadiyah Nanggulan 0 0 0 8 RS Kharisma Paramadika Wates 0 0 0 9 RS Rizki Amalia Medika Lendah 0 0 0 Jumlah Kasus Baru 43 45 88 Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2025
8.Program Perlindungan perempuan dan Anak Indikator kinerja dari Program Pemenuhan anak adalah Persentase Pemenuhan Hak anak , dengan perhitungan sebagai berikut : ((Jumlah Peraturan Desa/Kalurahan Layak Anak / Jumlah Desa / Kalurahan) x 50)+((Jumlah Desa dan Kalurahan yang Telah Menyususn Gugus Tugas Layak Anak/Jumlah Gugus Tugas Desa dan Kalurahan)x50) Renja Dissos PPPA | 2026 34 TabeL. 2.13 Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024 No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2024 Target Realisasi 1 Jumlah Peraturan Kalurahan Layak Anak 6 6 2 Jumlah Desa atau Kalurahan 87 87 3 Jumlah Desa atau Kalurahan yang Telah Menyusun Gugus Tugas Layak Anak 48 48 4 Jumlah Gugus Tugas Desa dan Kalurahan 87 87 Capaian 31.03 31.03 Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025 Dari tabel tersebut diatas bahwa capaian cakupan Perlindungan Perempuan Dalam rangka peningkatan Pemenuhan hak anak, telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan :
1.Evaluasi dan Monitoring PMTAS;
2.Pembinaan Desa Layak Anak sejumlah 6 Desa
3.Pembinaan Kecamatan Layak Anak ;
4.Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah di Keluarga Miskin 370 anak
5.Memverifikasi Kabupaten Layak Anak
6.Memfasilitasi Forum Anak Kabupaten;
7.Memfasilitasi Forum Anak Kecamatan
8.Memfasilitasi Peringatan Hari Anak
9.Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak
10.Melaksanakan Pembinaan Kabupaten Layak Anak
11.menyun kebijakan tentang pengembangan Kabupaten Layak. Kebijakan tentang Kabupaten Layak anak telah diproses penyusunan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo. Selain kegiatan tersebut, Dinas Sosial juga dilaksanakan peenyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan yaitu dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Renja Dissos PPPA | 2026 35 yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Serta melakukan pendampingan anak yang memerlukan pendampingan khusus. Sebagai langkah Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan menyosialisasikan pencegahan terhadap anak dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang . 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Perangkat Daerah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di masa datang. Isu-isu strategis serta permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah yang menjadi tantangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
1.Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 masih tergolong tinggi dengan capaian 15,62%, turun sedikit dari tahun 2023 yakni 15,64%.
2.Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemeringkatan warga miskin yang menjadi sasaran bantuan sosial. Perbaikan yang mungkindilakukan adalah dengan meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinantingkat kapanewon dan tingkat kalurahan/ kelurahan. Peran TKPK Kapanewon dan Kalurahandalam pendataan adalah dengan mengoptimalkan musyawarah kalurahan dan kelurahandalam pembahasan data penerima bantuan sosial.
3.Pembiayaan urusan sosial baik logistik kebencanaan, konsumsi piket tagana, dan saranaprasarana pendukung layanan
4.Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara komprehensif tahun2024 terdapat sebanyak 88 korban kekerasan. Telah dilakukan penanganan.pendampingandan penjangkauan dan juga pencegahan perkawinan anak. Renja Dissos PPPA | 2026 36
5.Sulitnya mendeteksi kasus KDRT dan penelantaran anak kecuali yang terlaporkan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak,dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
6.Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual,dan penipuan. Ditambah dengan masih adanya kejahatan jalanan yang dilakukan anak, damunculnya kerentanan TPPO baik sebagai lokasi asal, transit, maupun tujuan. Isu strategis serta permasalahan tersebut akan dikelola sebagai bahan Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :
e.penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PPKS;
f.pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial;
g.penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial; Dalam upaya penanganan permasalahhan sosial Dinas Sosial PPPa mengoptimalkan kerja sama dengan jejaring maupun stokcholder lainnya seperti :
a.Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
b.kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PPKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
c.Tagana, TKSK maupun PSM yang memiliki Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial. Renja Dissos PPPA | 2026 37
d.Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan sudah ada , namun sarana prasarana pendukung belum ada. 2.4 Review terhadap RKPD Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas sosial PPPA tahun 2026 disusun mulai dari Rancangan Awal Rencana Kerja dengan pagu yang mengacu dari Renstra Tahun 2023-2026. Setelah melalui proses forum Perangkat Daerah kemudian ditetapkan Pagu OPD kemudian, proses selanjutnya adalah menganalisa dan melakukan kajian terhadap prioritas anggaran untuk masing masing program dan kegiatan dengan memperhatikan usulan serta pokok pikiran dari DPRD, usulan dari kelompok masyarakat maupun lembaga. Selain itu juga memperhatikan ketentuamenjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal renja tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Secara rinci reviu terhadap Rancangan Awal Dinas sosial PPPA. Dapat dilihat pada table 2.4. atau Tabel T-C.31 Renja Dissos PPPA | 2026 38 Tabel 2.4 Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.019.724.000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.154.994.553,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.211.768.400 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.494.533.253,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.211.768.400 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.494.533.253,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 % 3.770.090.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 % 3.574.382.553,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 32.407.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 24.065.600,00 Renja Dissos PPPA | 2026 39 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 20.682.300 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.754.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Laporan 11.724.700 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 7.311.600,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 2.922.024.962 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 2.908.138.462,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 2.856.796.562 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 2.856.796.562,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen 49.225.000 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 41.405.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Renja Dissos PPPA | 2026 40 Semesteran SKPD Semua Kel/Desa Semesteran SKPD Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 14 Laporan 16.003.400 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 14 Laporan 9.936.900,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 52.802.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 33.223.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.075.400,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 52.802.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 27.148.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 125.482.454 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 13.647.400,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Renja Dissos PPPA | 2026 41 Kel/Desa Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 125.482.454 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 13.647.400,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 418.006.884 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 462.871.811,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 63.260.627,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia 12 Laporan 418.006.884 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 399.611.184,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 219.366.700 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 132.435.880,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Renja Dissos PPPA | 2026 42 Operasional atau Lapangan Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 115.352.980,00 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 29 Unit 219.366.700 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 17 Unit 17.082.900,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 59.02 % 101.592.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 59.02 % 70.792.900,00 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 13.916.400 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 4.321.300,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 13.916.400 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 4.321.300,00 Renja Dissos PPPA | 2026 43 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 87.675.600 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 66.471.600,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Lembaga 63.170.800 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 49.359.600,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 66 Orang 24.504.800 Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 66 Orang 17.112.000,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 100 % 654.610.700 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 100 % 555.625.400,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Laporan Pelaksanaan Sub 7 Dokumen 644.374.000 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Laporan Pelaksanaan Sub 7 Dokumen 550.669.100,00 Renja Dissos PPPA | 2026 44 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kegiatan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kegiatan Penyediaan Permakanan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Permakanan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 462 Orang 429.135.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 462 Orang 425.160.000,00 Penyediaan Alat Bantu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Alat Bantu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 44.226.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 21.876.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 250 Orang 79.758.000 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 240 Orang 38.626.300,00 Renja Dissos PPPA | 2026 45 Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 250Orang 26.603.000 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 11.000.600,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 12.000.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 12.000.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemberian Layanan Kedaruratan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Renja Dissos PPPA | 2026 46 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 15.855.700 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 14.175.700,00 Pemberian Layanan Rujukan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemberian Layanan Rujukan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 36.796.300 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 27.830.500,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 10.236.700 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 4.956.300,00 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 Dokumen 10.236.700 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 Dokumen 4.956.300,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial 29.13 % 7.355.668.600 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial 29.13 % 8.007.159.200,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Laporan Pelaksanaan Sub 3 Dokumen 7.355.668.600 Pengelolaan Data Fakir Miskin Laporan Pelaksanaan Sub 3 Dokumen 8.007.159.200,00 Renja Dissos PPPA | 2026 47 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 18.400 Orang 103.177.400 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 71000 Orang 67.796.300,00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.083 Orang 7.130.910.900 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3271 Orang 7.869.339.400,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 40000 Usulan 121.580.300 Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 40000 Usulan 70.023.500,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Korban Bencana 100 % 233.889.100 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Korban Bencana 100 % 210.408.600,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 46.057.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 32.119.900,00 Renja Dissos PPPA | 2026 48 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penyediaan Makanan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 46.057.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 160 Orang 32.119.900,00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 177.832.100 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 178.288.700,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Kampung 14.739.000 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Kampung 13.396.400,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Renja Dissos PPPA | 2026 49 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 163.093.100 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 164.892.300,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN persentase taman makam pahlawan yang dipelihara 100 % 105.918.000 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN persentase taman makam pahlawan yang dipelihara 100 % 76.164.600,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 105.918.000 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 76.164.600,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 105.918.000 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 76.164.600,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 807.955.600 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 660.461.300,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 605.881.600 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 458.387.300,00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indeks Pemberdayaan Gender 71.7 nilai 73.518.800 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN Indeks Pemberdayaan Gender 71.7 nilai 99.921.300,00 Renja Dissos PPPA | 2026 50 PEREMPUAN Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 73.518.800 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 45.320.500,00 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia 5 Laporan 73.518.800 Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 6 Laporan 45.320.500,00 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 68.755.600 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 54.600.800,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 68.755.600 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 54.600.800,00 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan 31 Lembaga 68.755.600 jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan 31 Lembaga 54.600.800,00 Renja Dissos PPPA | 2026 51 perempuan yang mendapatkan pendampingan perempuan yang mendapatkan pendampingan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) 10.24 per 100.000 prmpuan 213.184.200 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) 10.24 per 100.000 prmpuan 237.324.500,00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 48.454.800,00 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP DAN TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kab /kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta kab kota 70 lembaga 92.499.300 jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 3 laporan 48.454.800,00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 120.684.900 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 120.034.400,00 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, 120.684.900 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Renja Dissos PPPA | 2026 52 Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 70 orang 120.684.900 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 80 orang 120.034.400,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 68.835.300,00 pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan 180 Orang 68.835.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 61.586.200 Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota 61.586.200 Renja Dissos PPPA | 2026 53 Layanan rujukan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup kab/kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan lingkup kab/kota 50 orang 61.586.200 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kalurahan Layak Anak 11,49 % 162.940.900 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kalurahan Layak Anak 11,49 % 106.476.300,00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 162.940.900 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 106.476.300,00 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 50 Lembaga 162.940.900 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 52 Lembaga 106.476.300,00 Renja Dissos PPPA | 2026 54 Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani 0.02 % 25.895.900 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani 0.02 % 14.665.200,00 Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 25.895.900 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 14.665.200,00 Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota 5 dokumen 25.895.900 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 28 Orang 14.665.200,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 202.074.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 202.074.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan 0.040 % 202.074.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan 0.040 % 202.074.000,00 Renja Dissos PPPA | 2026 55 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 202.074.000,00 Pengembangan Ekonomi Perempuan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya 70 Orang 202.074.000 Pengembangan Ekonomi Perempuan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya 70 Orang Renja Dissos PPPA | 2026 56 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon. Pada forum Perangkat daerah terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Perangkat Daerah. usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat maupun dari individu, LSM, Perguruan Tinggi, dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Usulan – usulan tersebut kami sajikan pada Tabel 2.5: Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat USULAN MASALAH USULAN KE OPD TUJUAN AWAL REKOMENDASI SKPD Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Pelatihan Batik untuk kelompok Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya bagi Kader Posyandu sekelurahan Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Renja Dissos PPPA | 2026 57 (PRIORITAS 19) Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Nagi Kader Posyandu se Kelurahan Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Nagi Kader Posyandu se Kelurahan Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Bantuan bagi Binaan Luar Panti LKS Pembinaan anak- anak Disabilitas Zafa Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Bantuan pangan non tunai PKH Lansia a.n Tukidi NIK. 301071008540005 Kedungsogo Rt 33 Rw 16 Kedungsari, Pengasih Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Renja Dissos PPPA | 2026 58 (PRIORITAS 7) Bantuan pangan non tunai Bantuan PKH a.n Rukinem 3401104104500001 Jambon, Donomulyo, Nanggulan Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Bantuan bagi Binaan Luar Panti LKS Masalah kesehatan dan PMT lansia Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Bantuan bagi Binaan Luar Panti LKS Kesejahteraan kader posyandu, lansia Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Pelatihan wirausaha peternakan Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Renja Dissos PPPA | 2026 59 Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Pelatihan Kewirausahaan Karang Taruna Jatirejo Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Pelatihan dalam mengolah hasil pertanian yang bernilai lebih (pembuatan frozen food) dan pengadaan frezer dan food prosesor Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Pelatihan Budidaya Jamur Merang Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima Pembinaan kelompok pengrajin khususnya pemasaran eksport Kabupaten / Kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran Renja Dissos PPPA | 2026 60 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejateraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Daeri kompleknya peermasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, dapat diidentifikasikan dalam isu strategis yaitu Kemiskinan, Ketimpangan gender dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial maupun pemberdayaan perempaun melalui kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial antara lain, Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak terlantar, Anak jalanan, Anak berkebutuhan khusus, Gelandangan, Pengemis dan Tunawisma. Pembangunan Urusan kesejahteraan sosial adalah : 1) Melindungi PPKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial; 2) Mewujudkan aksesbilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar; 3) Menjamin PPKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk medapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah; 4) Menjamin penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia potensial; 5) Menjamin Eks penderita /penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak; 6) Tmewujudkan masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; 7) Memberikan penjangkauan dan jaminan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PPKS di semua propinsi dan Kabupaten /Kota. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Ribu Rupiah 11.487,60 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP nilai 3,23 Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) nilai 0,6 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indeks Ketimpangan Gender nilai 0,126 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah nilai A (>80-90) Renja Dissos PPPA | 2026 62 3.3. Program dan Kegiatan Bahwa berdasarkan analisa dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinsos PPPA 2026 dari Tahapan mulai dari pengumpulan data, menampung usulan dari masyarakat serta forum Perangkat Daerah, dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun 2026 Dinas Sosial PPPA mengusulkan 9 Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Secara rinci program dan kegiatan dimaksud tercantum dalam Tabel 3.3 Tabel 3.3 Indikator Kinerja Progam Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah nilai 2,0-3,0 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 1 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) % 59,02 2 Program Rehabilitasi Sosial prsentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi Sosial di luar panti % 100 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100 Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100 Persentase gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Presentase Perlindungan dan Jaminan Sosial % 29,13 Renja Dissos PPPA | 2026 63 4 Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Bencana % 100 5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan prsentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara % 100 6 Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pemberdayaan Gender nilai 71,7 7 Program Perlindungan Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) Per 100.000 penduduk perempua n 10,24 8 Program Pemenuhan Hak Anak Persentase Kalurahan Layak Anak % 11,49 9 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang dilindungi % 0,02 10 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan % 0,04 11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota Persentase Subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sngat tinggi % 100 Renja Dissos PPPA | 2026 64 Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah ”Penguatan fondasi pembangunan dengan peningkatan pembangunan ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal Menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”, dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2.Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
4.Pengembangan Kawasan Aerotropolis
5.Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD tetap dikendalikan sesui dengan tujuan dan manfaat yang dicapai dan beriringan dengan ketersediaan anggaran. Adapun Secara rinci usulan Program dan kegiatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 (terlampir). Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan usulan dari masyarakat, usulan Musrenbang Tingkat Kapanewon, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran yang menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. hasil pembahasan dari Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2026 . Agar realisasi Program dan Kegiatan tepat sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen serta kedisiplinan yang tinggi dari pelaksana kegiatan dan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTOi Pembina Utama Muda, IV/c Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13.154.994.553,00 248.000.000,00 1 12.494.533.253,00 0,00 1 06 12.494.533.253,00 0,00 1 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - 100 % 3.574.382.553,00 - 0,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 24.065.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA - 0,00 1 06 01 2.01 000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.754.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 000 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 7.311.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 2.908.138.462,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA - 0,00 1 06 01 2.02 000 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 2.856.796.562,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 000 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 41.405.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 000 7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 9.936.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 33.223.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA - 0,00 1 06 01 2.06 000 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.075.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 000 9 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju RencanaN o Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Prakiraan Capaian Target RENJA Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TABEL 4.1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 27.148.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 13.647.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA - 0,00 1 06 01 2.07 001 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 13.647.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 462.871.811,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN dan Non Dinas Sosial PPPA - 0,00 1 06 01 2.08 000 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 63.260.627,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN dan Non Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 000 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 399.611.184,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN dan Non Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 132.435.880,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA - 0,00 1 06 01 2.09 000 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 115.352.980,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 001 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17.082.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan ASN Dinas Sosial PPPA 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - 59.02 % 70.792.900,00 - 0,00 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 4.321.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Organisasi Kemasyar akatan - 0,00 1 06 02 2.02 000 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 4.321.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Organisasi Kemasyar akatan 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 66.471.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan psks kelembaga an dan psks perseoran gan - 0,00 1 06 02 2.03 000 4 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 49.359.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan psks kelembaga an dan psks perseoran gan 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 001 4 Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 66 Orang 17.112.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan psks kelembaga an dan psks perseoran gan 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti - 100 % 555.625.400,00 - 0,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 7 Dokumen 550.669.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS - 0,00 1 06 04 2.01 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 462 Orang 425.160.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 000 3 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 21.876.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 000 5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 38.626.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 000 6 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 11.000.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 000 8 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 12.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 001 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 14.175.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Kedaruratan 1 06 04 2.01 001 2 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 27.830.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t, LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 4.956.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan LKS - 0,00 1 06 04 2.02 001 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 Dokumen 4.956.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan LKS 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial - 29.13 % 8.007.159.200,00 - 0,00 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 8.007.159.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Penerima Manfaat, - 0,00 1 06 05 2.02 000 1 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 71000 Orang 67.796.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Penerima Manfaat, 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 000 6 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3271 Orang 7.869.339.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Penerima Manfaat, 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 000 8 Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 40000 Usulan 70.023.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Penerima Manfaat, 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Korban Bencana - 100 % 210.408.600,00 - 0,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 32.119.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Korban Bencana Alam dan Non Alam - 0,00 1 06 06 2.01 000 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 160 Orang 32.119.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Korban Bencana Alam dan Non Alam 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 178.288.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan tagana, KSB - 0,00 1 06 06 2.02 000 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Pemberian Layanan Rujukan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Kampung 13.396.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan tagana, KSB 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 000 2 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 164.892.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan tagana, KSB 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN persentase taman makam pahlawan yang dipelihara - 100 % 76.164.600,00 - 0,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 76.164.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t - 0,00 1 06 07 2.01 000 2 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 76.164.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Masyaraka t 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 660.461.300,00 248.000.000,00 2 08 458.387.300,00 248.000.000,00 7 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pemberdayaan Gender - 71.7 nilai 99.921.300,00 - 28.000.000,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 45.320.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan OPD, Kalurahan, GOW,Masy arakat - 0,00 2 08 02 2.01 000 7 Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 6 Laporan 45.320.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan OPD, Kalurahan, GOW,Masy arakat 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 54.600.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah Desa Prima, P2WKSS, Industri Rumahan, Masyaraka t,GOW - 28.000.000,00 2 08 02 2.03 000 7 jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 31 Lembaga 54.600.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah Desa Prima, P2WKSS, Industri Rumahan, Masyaraka t,GOW 28.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) - 10.24 per 100.000 prmpuan 237.324.500,00 - 0,00 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 48.454.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan perempua n dan anak - 0,00 2 08 03 2.01 000 3 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 3 laporan 48.454.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan perempua n dan anak 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 120.034.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Perempua n Korban Kekerasan - 0,00 2 08 03 2.02 000 9 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 80 orang 120.034.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Perempua n Korban Kekerasan 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 68.835.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Perempua n - 0,00 2 08 03 2.03 000 7 jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan 180 Orang 68.835.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan Perempua n 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kalurahan Layak Anak - 11,49 % 106.476.300,00 - 220.000.000,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 106.476.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah OPD, LSM, Stakehold er,Forum Anak, Kalurahan - 220.000.000,00 2 08 06 2.01 000 3 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Lembaga 106.476.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah OPD, LSM, Stakehold er,Forum Anak, Kalurahan 220.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ## 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani - 0.02 % 14.665.200,00 - 0,00 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 14.665.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan anak - 0,00 2 08 07 2.02 001 3 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 28 Orang 14.665.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan anak 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 22 202.074.000,00 0,00 ## 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan - 0.040 % 202.074.000,00 - 0,00 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 202.074.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan desa prima - 0,00 2 22 08 5.07 001 5 Pengembangan Ekonomi Perempuan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya 70 Orang 202.074.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1.Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan desa prima 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.154.994.553,00 248.000.000,00J U M L A H RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DINAS TENAGA KERJA 2025 iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 4 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................. 4 BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ........... 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ................................................................. 19 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .......................... 26 2.4. Review terhadap RKPD............................................................................ 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........................
2029.Keterkaitan dokumen – dokumen tersebut sebagaimana gambar dibawah. Rencana Kerja 2 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :
1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguann Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;
8.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 124 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
9.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; Rencana Kerja 3
11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah :

a.Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas PD tahun anggaran 2026 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2026.
b.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
c.Menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan, LKjIP, serta informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi lainnya. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut : Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 2 urusan, terdiri atas 6 program, 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu : I. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar A. Bidang Tenaga Kerja
1. 1.Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota : 7 kegiatan 10 sub kegiatan
2. 2.Program Hubungan Industrial : 2 kegiatan 2 sub kegiatan
3. 3.Program Perencanaan Tenaga Kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
4. 4.Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
5. 5.Program Penempatan Tenaga Kerja 1 kegiatan 2 sub kegiatan II. Urusan Pilihan B. Bidang Transmigrasi
6. 1.Program Pembangunan kawasan transmigrasi 1 kegiatan 1 sub kegiatan Rencana Kerja 6 Perjanjian Kinerja Utama tahun 2024, target dan realisasi sebagai berikut : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja PD Tahun 2024 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALI SASI 1 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 100 100 2 Pengurangan pengangguran Penempatan tenaga kerja 3.464 orang 3.464 orang Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator utama penempatan tenaga kerja sesuai target, salah satu penyebabnya adalah tercapainya penempatan tenaga kerja dan pencari kerja terdaftar, kenaikan prosentase kepesertaan BPJS pekerja. Tabel 2.2 Target dan realisasi Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Pengurangan pengangguran Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen Persentase peserta pelatihan bersertifikasi 95,00 % 92,86 % Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 81,02 % 82,40 % Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak 48,25 % 35,12 % Persentase transmigran yang ditempatkan 100 % 100 % Pada tabel diatas, dari lima indikator kinerja ada dua indikator yang belum sesuai target. Indikator kinerja yang memenuhi target adalah Dokumen rencana Rencana Kerja 7 tenaga kerja yang tersusun, Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan Persentase transmigran yang ditempatkan. Sedang yang belum memenuhi target adalah indikator Persentase peserta pelatihan bersertifikasi dan Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak. Indikator Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun merupakan indikator kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program ini menyusun dokumen data pilah yang merupakan data lulusan siswa SMA/K dan data Ketenagakerjaan, yang berisikan data – data yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan merupakan indikator Program Penempatan Tenaga Kerja, memenuhi target karena tercapainya target pencari kerja yang ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan. Persentase transmigran yang ditempatkan, terpenuhinya target jumlah transmigran (2 KK) sesuai kuota yang didapat dan semuanya mendapatkan bantuan sosial masing – masing sebesar Rp. 14.000.000 per Kepala Keluarga Persentase peserta pelatihan bersertifikasi belum memenuhi target karena ada peserta ujian kompetensi yang tidak mengikuti ujian karena pada waktu pelaksanaan ujian sudah mendapatkan pekerjaan. Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan indikator kinerja Program Hubungan Industrial, belum memenuhi target karena perusahaan yang memenuhi imnimal tiga sarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaa (PP) atau Perjanjian Kerjasama (PKB), kepesertaan BPJS, struktur dan skala upah, LKS Bipartit) beum memenuhi target. Hal ini disebabkan kesadaran perusahaan terhadap kepatuhan terhadap aturan perundangan tentang ketenagakerjaan belum tinggi. Untuk itu dilakukan upaya pendampingan intensif oleh Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Dari sisi pendanaan realisasinya adalah sebagai berkut : Rencana Kerja 8 Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2024 No Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4.509.321.154,00 4.358.893.493 93,50 2 Program Perencanaan Tenaga Kerja 109.941.400,00 109.789.400 96,03 3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.070.757.300,00 1.061.432.300 94,18 4 Program Penempatan Tenaga Kerja 14.188.339.400,00 14.178.720.100 97,05 5 Program Hubungan Industrial 108.089.100,00 105.314.100 96,93 6 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 151.961.100,00 142.235.100 93,04 Jumlah 20.850.383.954 19.956.384.493 96,10 Sisa anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berasal dari kegiatan Administrasi Keuangan sub kegiatan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Realisasi keuangan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja berasal dari perbedaan harga realisasi dengan dokumen anggaran, pembayaran premi asuransi karena peserta pelatihan sudah ditanggung oleh pemerintah. Sisa anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berasal dari rekening perjalanan dinas. Perjalanan dinas untuk cek lokasi semula 2 lokasi direalisasikan 1 lokasi karena penempatan transmigrans 2 KK sama Adapun hasil capaian pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut. Rencana Kerja 9 Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 URUSAN KETENAGAKERJAAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota 100 100 100 100 100 100 100 100 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja 92 47 23 23 100 23 70 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 5 2 2 100 2 7 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 42 21 21 100 21 63 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian administrasi keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 90 45 45 100 45 135 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 24 12 12 100 12 36 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 14 14 14 100 14 42 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 4 2 1 1 100 1 3 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 1 1 1 100 1 3 Rencana Kerja 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 7 14 200 - 14 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 18 12 6 6 100 6 18 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 6 6 6 100 6 6 100 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 12 100 12 12 100 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 3 3 100 1 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 3 3 100 1 1 Rencana Kerja 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 72 24 12 12 100 18 42 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 24 12 12 100 12 36 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 12 6 6 100 6 18 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 185 46 46 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 20 20 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 1 1 1 100 1 - 2 100 Rencana Kerja 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 104 26 26 2 Program Perencanaan Tenaga Kerja Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 1 1 1 1 100 1 1 100 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 1 1 1 1 100 1 1 100 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 1 1 1 100 1 1 100 2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro 18 5 3 3 100 3 8 3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peserta pelatihan bersertifikasi 83,59 81,25 82,81 81,25 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi prosentase peserta pelatihan yang kompeten 6,60 5,89 5,89 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis 192 128 128 128 100 96 96 Rencana Kerja 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Kompetensi pada Tahun n (orang) 2 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja(unit) 12 3 3 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 8 2 2 100 2 2 1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 8 2 2 100 2 2 3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 4 1 1 100 1 1 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 4 1 1 100 1 1 4 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 64,86 62,86 62,86 1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 7.200 1.680 1.680 Rencana Kerja 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 7.200 1.680 1.680 2 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 2.520 600 600 2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 14.880 - 3.600 3.600 1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 14.880 3.600 3.600 5 Program Hubungan Industrial Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak 50,79 47,3 47,3 Rencana Kerja 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 6 6 6 6 100 6 6 1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 6 6 6 6 100 6 6 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Perselisihan yang dicegah 20 2 2 2 100 5 5 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Jumlah Perselisihan yang dicegah 20 2 2 2 100 5 5 Rencana Kerja 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 19 18 18 18 100 18 18 18 3 03 URUSAN TRANSMIGRASI 3 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang ditempatkan 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota prosentase transmigran yang ditempatkan 100 100 100 100 100 100 100 100 1 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 15 4 2 2 100 2 6 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Asal Penyuluhan Rencana Kerja 19 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Pulihnya perekonomian yang ditandai dengan menggeliatnya dunia usaha dan salah satu dampak bandara adalah banyak investor masuk dan beroperasinya perusahaan baru terutama hotel - hotel, menambah potensi penempatan tenaga kerja. Selain itu, mulai dibukanya pengiriman pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja meningkat. Untuk membantu tercapainya target, sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu mengurangi pengangguran melalui penempatan teanaga kerja dengan mangadakan pelatihan dan bekerja sama dengan perusahaan – perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dilakukan melalui website Disnaker serta media sosial yang ada. Dengan demikian diharapkan masyarakat mengetahui informasi apabila menginginkan informasi pelatihan, lowongan kerja maupun transmigrasi. Hal tersebut berdampak pada capaian indikator kinerja, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana Kerja 20 Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SPM IKK Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 100 100 100 25 100 2 jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja 23 23 24 23 23 3 Jumlah Dokumen Perencanaan PDaerah 2 2 3 2 4 4 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 21 21 21 21 5 capaian administrasi keuangan 100 100 100 100 25 100 6 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 44 43 45 42 42 7 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 3 12 8 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14 14 14 14 3 14 9 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 1 1 1 1 1 10 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1 1 1 1 - Rencana Kerja 21 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SPM IKK Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 15 14 - 12 jumlah laporan administrasi umum PD 18 18 18 18 4 18 13 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 6 6 6 6 6 14 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 12 3 12 15 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 3 3 1 16 jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 18 18 18 18 9 18 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 3 12 18 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 6 6 6 6 6 19 jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 47 46 46 46 20 46 20 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 20 20 20 5 20 21 Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 - 1 22 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 26 26 26 26 5 26 Rencana Kerja 22 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SPM IKK Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 23 Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun V 1 1 1 1 100 24 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 1 1 1 1 25 Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro V 5 5 3 3 26 Persentase peserta pelatihan bersertifikasi V 82,03 82,81 83,59 92,86 93,75 27 prosentase peserta pelatihan yang kompeten 6,14 6,43 28 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n V 128 160 128 29 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 3 3 30 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 2 2 2 2 31 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 1 1 1 32 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan V 63,98 64,27 64,86 79,83 76,25 79,92 33 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1.680 1.920 34 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 620 640 45 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) V 3.600 3.840 3.464 46 Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak V 48,25 49,21 50,79 35,12 35,71 38,69 Rencana Kerja 23 No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SPM IKK Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 37 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 6 6 6 6 6 38 Jumlah Perselisihan yang dicegah 5 5 1 2 5 39 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi - 19 18 40 prosentase transmigran yang ditempatkan 100 100 100 100 100 41 Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 4 3 2 2 2 42 Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 100 100 100 - 100 Rencana Kerja 24 Dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Tenga Kerja didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut : Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja No Unit Kerja L P Jumlah Total PNS THL PNS THL PNS THL
7. 1.Kepala Dinas 1 - 1 1
8. 2.Sekretariat 4 4 6 10 4 14
9. 4.Bidang HIT 3 3 1 6 1 7
10. 5.Bidang PPTK 1 1 4 4 5 5 10
11. 7.UPTD BLK 8 1 6 3 14 4 18 JUMLAH 17 6 19 8 36 14 50 Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Disnaker KP Sarana dan Prasarana yang dimiliki pada tabel berikut : Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Nomor Nama Bidang Barang Jumlah
12. 1.Alat Besar 13
13. 2.Alat Angkutan 24
14. 3.Alat Bengkel Dan Alat Ukur 142
15. 4.Alat Pertanian 7
16. 5.Alat Kantor Dan Rumah Tangga 873
17. 6.Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 58
18. 7.Alat Kedokteran Dan Kesehatan 4
19. 8.Alat Laboratorium 89
20. 9.Komputer 124
21. 10.Alat Keselamatan Kerja 20
22. 11.Alat Peraga 7
23. 12.Peralatan Proses/produksi 7 Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnaker KP Rencana Kerja 25 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Sehingga perlu merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas, kondusif serta mendukung penyiapan tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing serta sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan. Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja diupayakan melalui peningkatan perlindungan tenaga kerja. Melalui berbagai program dan kebijakan tersebut diharapkan tenaga kerja yang terserap makin meningkat, sehingga tingkat pengangguran makin berkurang. Tabel 2.9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2024 No. Tahun Besaran (%) DIY Kulon Progo 1 2017 3.02 1,99 2 2018 3,35 1,49 3 2019 3,14 1,80 4 2020 4,57 3,71 5 2021 4,56 3,69 6 2022 4,06 2,80 7 2023 3,69 2,40 8 2024 3,48 2,01 Sumber : Data Sakernas 2017-2024 BPS DIY Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil Rencana Kerja 26 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS DIY menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon dalam kurun waktu 2017 hingga 2024 fluktuatif. Setelah tahun 2020 naik siginifikans karena adanya pandemi, mulai tahun 2021 sampai 2024 turun menjadi 2,01 persen. Salah satu cara menangani pengangguran adalah bekerja sama dengan pihak – pihak lain untuk pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu juga dengan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dengan anggaran dari APBD, APBN maupun sumber lain. Dalam mendukung ketercapaian SDG’s, harus meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan semangat / motivasi agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah. Dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja dilakukan jejaring dengan dunia industri – pasar kerja agar terdapat kesesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan pencari kerja. Untuk mendukung hal tersebut telah dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) dan TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta sudah menyusun rencana aksi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 2) Kurangnya perlindungan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal. 2.4. Review Terhadap RKPD Dari RKPD Tahun 2024, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tidak dilaksanakan karena tidak disetujui oleh Paniradya. Adapun hasil evaluasi selengkapnya disajikan dalam tabel berikut : Rencana Kerja 27 Tabel 2.10 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Dinas Tenaga Kerja 9.609.799.751,00 13.028.623.971,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.533.878.051,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.954.716.271,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.474.119.051,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 11.894.957.371,00 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3.615.827.851,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3.613.607.671,00 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja 23 Dokumen 11.999.900,00 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja 23 Dokumen 12.009.800,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Lporan 5.999.900,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Lporan 6.009.800,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian administrasi keuangan 100% 2.998.447.267,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian administrasi keuangan 100% 2.998.447.067,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang 2.950.034.367,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang 2.950.034.367,00 Rencana Kerja 28 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 42.412.900,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 42.412.900,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 19 Laporan 5.999.800,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 19 Laporan 5.999.800,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 18 dokumen 70.785.600,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 18 dokumen 70.785.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 25.850.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 25.850.600,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 44.935.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 44.935.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.277.900,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.277.900,00 Rencana Kerja 29 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.277.900,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.277.900,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 18 laporan 362.046.204,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 18 laporan 362.046.204,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 189.246.720,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 189.246.720,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 172.799.484,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 172.799.484,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 20 Unit 165.041.100,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 20 Unit 165.041.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 135.006.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 135.006.800,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 unit 30.034.300,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 unit 30.034.300,00 Rencana Kerja 30 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) II PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1 Dokumen 116.811.500,00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1 Dokumen 116.811.500,00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 1 Dokumen 116.811.500,00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 1 Dokumen 116.811.500,00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 106.198.800,00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 106.198.800,00 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 5 Orang 10.612.700,00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 5 Orang 10.612.700,00 III PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.225.922.000,00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.225.922.000,00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi prosentase peserta pelatihan yang kompeten 1.101.106.100,00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi prosentase peserta pelatihan yang kompeten 1.101.106.100,00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Keja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 48 Orang 1.060.006.300,00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Keja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 48 Orang 1.060.006.300,00 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n 2 Lembaga 10.000.000,00 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n 2 Lembaga 10.000.000,00 Rencana Kerja 31 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 5 Unit 31.099.800,00 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 5 Unit 31.099.800,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 115.703.200,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 115.703.200,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 115.703.200,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 115.703.200,00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 9.112.700,00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 9.112.700,00 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 9.112.700,00 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 9.112.700,00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 6.302.943.600,00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 6.302.943.600,00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 6.161.776.600,00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 6.161.776.600,00 Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1920 Orang 106.325.100,00 Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1920 Orang 106.325.100,00 Rencana Kerja 32 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 640 Orang 6.055.451.500,00 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 640 Orang 6.055.451.500,00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 141.167.000,00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 141.167.000,00 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 2510 Orang 141.167.000,00 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 2510 Orang 141.167.000,00 IV PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 635.672.600,00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 635.672.600,00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 59.139.300,00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 59.139.300,00 Rencana Kerja 33 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 6 Laporan 59.139.300,00 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 6 Laporan 59.139.300,00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang dicegah 576.533.300,00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang dicegah 576.533.300,00 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 2 Perkara 34.406.500,00 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 2 Perkara 34.406.500,00 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2641 Orang 542.126.800,00 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2641 Orang 542.126.800,00 V URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.059.758.900,00 1.059.758.900,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.059.758.900,00 1.059.758.900,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 1.059.758.900,00 1.059.758.900,00 Rencana Kerja 34 NO Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATF (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUAHN DANA (Rp.) Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 112 unit 1.059.758.900,00 112 unit 1.059.758.900,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 73.907.700,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 73.907.700,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 73.907.700,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 73.907.700,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 73.907.700,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 73.907.700,00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota prosentase transmigran yang ditempatkan 73.907.700,00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota prosentase transmigran yang ditempatkan 73.907.700,00 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 2 Kepala Keluarga 73.907.700,00 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 2 Kepala Keluarga 73.907.700,00 Rencana Kerja 35 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan dari pemangku kepentingan dan musrenbang Kapanewon lebih banyak berupa padat karya infrastruktur. Usulan dari pokok pikiran DPRD sebanyak 25 lokasi dengan lokasi tersebar di : - Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh, - Kalurahan Banjarharjo, Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang, - Kalurahan Donomulyo, Kalurahan Tanjungharjo, Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan - Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates - Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sidomulyo Kalurahan Karangsari, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih - Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan - Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah - Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo - Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap - Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Tabel 2.13 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Program/Kegiatan/ Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Kesempatan Kerja Kulon Progo Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 936 orang Rencana Kerja 36
24. 1.mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif;
25. 2.meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
26. 3.meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
27. 4.mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan Sasarannya adalah Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dilakukan melalui:
28. 1.Mmeningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga erja
29. 2.Meningkatkan tenaga kerja yang ditempatkan, melalui perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja
30. 3.Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
31. 4.Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja Sasaran Renstra DIY adalah :
32. 1.Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
33. 2.Terwujudnya kesempatan kerja
34. 3.Meningkatnya layanan ketransmigrasian Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , rencana kerja Disnaker Kab. Kulon Progo sudah sesuai sebagaimana terdapat pada indicator program – program yang dilakukan. Rencana Kerja 37 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas fungsinya mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan dan bekerja sama dengan investor agar keterampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar industri yang pada akhirnya dapat menangkap peluang yang ada. Sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan harmonisasi hubungan kerja dan pemenuhan syarat – syarat hubungan industrial. Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi; dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 1 Meningkatkannya Pemerataan Ekonomi Daerah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 1,00 – 2,50 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP nilai 3,231 2 Menurunya Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 76,44 – 78,94 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah nilai A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah nilai 2,0-3,0 Rencana Kerja 38 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026 mengusulkan program dengan anggaran Dana Keistimewaan dan ada satu sub kegiatan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yaitu sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 3 urusan, 7 program, 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
35. 1.Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota : 6 kegiatan 10 sub kegiatan
36. 2.Program Perencanaan Tenaga Kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
37. 3.Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja : 3 kegiatan 5 sub kegiatan
38. 4.Program Penempatan Tenaga Kerja 2 kegiatan 3 sub kegiatan
39. 5.Program Hubungan Industrial : 2 kegiatan 3 sub kegiatan B. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
40. 1.Program Pembangunan kawasan transmigrasi 1 kegiatan 1 sub kegiatan C. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
41. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Kebudayaan 1 kegiatan 1 sub kegiatan Rencana Kerja 39 Program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 3 urusan, 7 program, 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.028.623.971,00. Adapun rincian program kegiatan sebagaimana tabel dibawah. - Rencana Kerja 40 Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah Dinas Tenaga Kerja 13.028.623. 971,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.954.716. 271,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 11.894.957. 371,00 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 3.613.607.6 71,00 2.07.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.009.800, 00
42. 2.Pengem bangan kehi dupan ekono mi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehi dupan ekono mi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening - 0,00 DINAS TENAGA KERJA Rencana Kerja 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah katan daya saing daerah 2.07.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 6.009.800,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.998.447.0 67,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bul an 2.950.034.3 67,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah Rencana Kerja 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah 2.07.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokume n 42.412.900, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 5.999.800,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.785.600, 00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi Rencana Kerja 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.850.600, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 44.935.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.277.900,0 0 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya Rencana Kerja 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah saing daerah 2.07.01.2. 07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.277.900,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 362.046.20 4,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 189.246.72 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto Rencana Kerja 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah 08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 172.799.48 4,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.041.10 0,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 2.07.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kenda raan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 135.006.80 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Kerja 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 26 Unit 30.034.300, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA
43. 2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun 100 % 116.811.50 0,00 - 0,00 2.07.02.2. 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) jumlah laporan perencanaan tenaga kerja - 1 dokumen 116.811.50 0,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.02.2. 01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 3 Dokumen 106.198.80 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya - 0,00 DINAS TENAGA KERJA Rencana Kerja 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah saing daerah 2.07.02.2. 01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 5 Orang 10.612.70 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA
44. 3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi - 93,75% 1.225.922.0 00,00 - 0,00 2.07.03.2. 01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan Kualifikasi Klaster - 100 % 1.101.106.1 00,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 2.07.03.2. 01.0001 Proses Pelaksa naan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasar kan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 192 Orang 1.060.006.3 00,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua DANA BAGI HASIL (DBH), DBH - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak - 0,00 DINAS TENAGA KERJA Rencana Kerja 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah Berbasis Kompetensi pada Tahun n Kel/Desa CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT) Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah .07.03.2.0 1.0002 Koordinasi Lin tas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Ins truktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 Lembaga 10.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2. 01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 2 Unit 31.099.800, 00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2. 02 Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga - 10 lembaga 115.703.20 0,00 - 2. Pengem bangan - - 0,00 DINAS TENAGA Rencana Kerja 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KERJA 2.07.03.2. 02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 115.703.20 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2. 05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah - 1 Dokumen 9.112.700,0 0 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2. 05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran 1 Dokumen 9.112.700,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang - 0,00 DINAS TENAGA KERJA Rencana Kerja 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Semua Kel/Desa layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah
45. 4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan - 80,02% 6.302.943.6 00,00 - 0,00 2.07.04.2. 01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan pelayanan antar Kerja - 2.183 orang 6.161.776.6 00,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2. 01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1920 Orang 106.325.10 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2. 01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja 640 Orang 6.055.451.5 00,00 Kab. Kulon Progo, DANA BAGI - 2. Pengem bangan - 0,00 DINAS TENAGA Rencana Kerja 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa HASIL (DBH), INSENTI F FISKAL UNTUK PENGHA RGAA N KINERJA TAHUN BERJALA N kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KERJA 2.07.04.2. 03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja - 4.415 orang 141.167.00 0,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2. 03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 2510 Orang 141.167.00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA
46. 5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan - 44,12% 635.672.60 0,00 - 0,00 Rencana Kerja 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah tata kelola kerja layak 2.07.05.2. 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PP yang disahkan, PKB yang didaftarkan, LKS Bipartit, SP/SB yang dicatatkan - 63 PP 59.139.300, 00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2. 01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data & Informasi Sara na HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, & LKS Bi partit) & Peker ja yg Terdaftar sebagaiPeserta Jamsostek serta Pengupahan 6 Laporan 59.139.300, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2. 02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan/la poran yang masuk - 10 aduan 576.533.30 0,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA Rencana Kerja 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah 2.07.05.2. 02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 2 Perkara 34.406.500, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2. 02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2641 Orang 542.126.80 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.059.758.9 00,00 0,00
47. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten - 93,75% 1.059.758.9 00,00 - 0,00 Rencana Kerja 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah 2.22.08.5. 06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - 1.059.758.9 00,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.22.08.5. 06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 112 Unit 1.059.758.9 00,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BKK DARI PEM DA PROVIN SI - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 73.907.700, 00 0,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 73.907.700, 00 0,00
48. 1.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi - 100 % 73.907.700, 00 - 0,00 3.32.03.2. 01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari -Prosentase transmigran yang ditempatkan - 100 % 73.907.700, 00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA Rencana Kerja 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Penanggung Jawab Nasional Daerah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah 3.32.03.2. 01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 2 Kepala Keluarga 73.907.700, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA J U M L A H 13.028.623. 971,00 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 1 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................... 1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1.2. Landasan Hukum .................................................................................. 1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …………………………………….. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………. 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ………………………………………………………………………. 2.4. Review terhadap RKPD …………………………………………………… 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………… BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……………….. 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..……………………………….. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .………………………… 3.3. Program dan Kegiatan ….…………………………………………………. 2 3 4 4 5 7 8 9 9 15 40 43 62 69 69 70 71 74 103 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 3 DAFTAR TABEL Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………………………... 9 Tabel II.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 …………………………… 15 Tabel II.3 Capaian Kinerja dari Masing – masing Program yang DIlaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ……………………………………….. 17 Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024..………………………….. 20 Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 .. 37 Tabel II.6 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 42 Tabel II.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ………………………………………… 62 Tabel III.1 Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 .. 70 Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 ………………………………………. 75 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 4 Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kinerja SKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaranprogram dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daeraha adalah sebagai berikut :
a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 5
b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d.Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
e.Penetapan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Kerja 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 – 2026, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Berjalan. Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan serta mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renja Dinas Pertanian dan Pangan disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yang pada tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam implementasinya. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan adalah :
1. 1.Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 6
2. 2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. 8.Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. 9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
13. 13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 7 14 15 16 17 18 Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Pangan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026; Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 adalah:
14. 1.Memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi dinas dalam menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kabupaten dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya dan keuangan kabupaten.
15. 2.Mengintegrasikan program-program pembangunan pertanian dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 adalah:
16. 1.Optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya pada urusan pertanian. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 8
17. 2.Sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan menentukan strategi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas di tahun 2026.
18. 3.Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Daftar Isi Daftar Tabel BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 9 Tabel II.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Realisasi Anggaran Tahun 2024 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 1 Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh****) 3.206.992.200 2.702.607.311 2 Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 148.261.600 139.713.940 3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 287.500.000 282.403.085 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 10 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota 30.500.000 20.256.050 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota 39.750.000 31.520.852 6 Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****) 1.658.020.300 1.167.067.602 7 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya****) Pengembangan Lumbung Mataraman****) 635.345.500 607.654.808 8 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya****) 1.458.000 1.372.828.025 9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.430.000 11.863.554 10 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.829.100 50.957.847 11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.857.407.710 11.619.710.673 12 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 85.500.000 84.825.000 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 11 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 13.486.000 12.273.130 14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.000.000 3.774.235 15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.000.000 6.960.000 16 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.520.000 48.308.282 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000 35.519.248 18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 197.794.800 190.657.524 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 618.837.464 616.629.967 21 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 302.920.788 226.495.100 22 Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.000 17.389.000 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 12 23 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 76.900.200 42.194.543 25 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 183.798.100 165.407.495 26 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1.099.459.600 815.304.395 27 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 274.637.900 265.318.572 28 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 621.595.700 582.038.462 29 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan SInkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 428.105.500 420.816.558 30 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B 683.373.200 663.840.694 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 13 31 Pembangunan Prasarana Pertanian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.573.172.000 1.554.421.005 32 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.644.728.100 3.596.066.681 33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 513.365.300 508.960.671 34 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.597.809.000 1.151.616.384 35 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 247.572.400 238.208.263 36 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 99.700.000 71.349.468 37 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 163.437.300 158.140.594 38 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 96.700.000 67.725.105 39 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2.299.992.500 2.090.051.770 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 14 Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 40 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 75.000.000 74.118.639 41 Pembinaan dan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Registrasi Produk Hewan Segar Berkemasan 181.441.800 178.397.588 42 Program Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengendalian 643.027.700 595.612.957 43 Program Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 329.576.400 326.060.271 44 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 380.444.000 359.049.852 45 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 153.999.800 135.480.706 36.097.431.962 33.308.595.942 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 15 Berdasarkan tabel II.1 diatas, pagu Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 36.097.431.962,00. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja, kinerja fisik tercapai 100%, dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 adalah Rp.33.308.595.942,00 (92,27%). Realisasi anggaran tidak tercapai 100% karena adanya sisa kontrak pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian harga menurut harga pasar. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pangan dan Pertanian berupa produksi padi, produksi jagung, produksi kedelai, produksi cabe merah, produksi bawang merah, produksi melon, produksi durian, produksi jahe, produksi cengkeh, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, produksi karbohidrat non beras, capaian ketersediaan protein nabati, capaian ketersediaan protein hewani/unggas dan jumlah kelompok tani yang naik kelas. Berdasarkan indikator tersebut, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel II.2 berikut dan bisa terlihat proyeksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan. Tabel II.2. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Cara Perhitungan 2024 Target Realisasi %-ase Meningkatnya produksi pertanian Produksi Padi dan Palawija Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan 0,5% pertahun ton Padi Sawah 131.399 124.230 94,54 ton Jagung 24.724 23.471 94,93 ton Kedelai 2.939 3.027 100,13 Produksi Tanaman Sayuran Peningkatan Produksi Komoditas Utama Sayuran 5% pertahun kuintal Bawang Merah 128.342 128.346 100 kuintal Cabe merah 379.122 379.192 100,02 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 16 Produksi Tanaman Buah Peningkatan Produksi Komoditas Utama Buah 5% pertahun kuintal Alpukat 24.950 36.533 146,42 kuintal Durian 59.622 59.639 100,03 kuintal Klengkeng 8.142 11.580 142,23 Produksi Tanaman Biofarmaka Peningkatan Produksi Komoditas Utama Biofarmaka 2% pertahun kg Jahe 4.654.392 4.677.370 100,49 Produksi Tanaman Perkebuna n Peningkatan Produksi Komoditas Utama Perkebunan 1,5% pertahun ton Kelapa 26.970 27.067 100,35 ton Kopi 3.370 3.37 100,24 ton Kakao 1.444 1.446 100,14 Meningkatnya produksi peternakan Produksi daging kg Peningkatan Produksi Daging 5% pertahun 16.843.491 16.866.635 100,14 Produksi telur kg Peningkatan Produksi Telur 5% pertahun 16.018.664 17.904.616 111,77 Meningkatnya pola pangan harapan skor pola pangan harapan % total penjumlahan proporsi kecukupan konsumsi energi dari 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain) 93,70 93,77 100,07 Dari tabel II.2 dapat dilihat adanya 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Empat sasaran strategis urusan pertanian dan pangan yaitu: 1) meningkatnya produksi pertanian dituangkan dalam 12 (dua belas) indikator Kinerja Utama, 2). Meningkatnya produksi peternakan dituangkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama, sasaran stragegis yang ke 3) meningkatnya pola pangan harapan dituangkan ke dalam 1 (satu) indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ke 4) meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut : Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 17
19. 1.Dari 15 (lima belas) indikator kinerja, 13 (tiga belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi padi, bawang merah, cabai merah, alpukat, durian, kelengkeng, jahe, kelapa, kopi, kakao, daging, telur sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi jagung, produksi dan kedelai.
20. 2.Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi kelengkeng yaitu 11.580 kuintal (tingkat capaian 142,23%) dan terendah adalah produksi padi yaitu 124.230 ton (tingkat capaian 94,54%). Pencapaian untuk kelengkeng sangat tinggi karena panen raya kelengkeng, terutama di Kapanewon Pengasih. Sedangkan produksi padi tidak mencapai target 2024 komoditas padi, ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. meskipun produksinya naik dibanding tahun 2023.
21. 3.Produksi Daging target 16.843.491 kg tercapai 16.866.635 kg atau 100,14%. Produksi telur target 16.018.664 kg tercapai 17.904.616 kg atau 111,77%. Produksi daging dapat tercapai target karena wabah PMk sudah dapat ditanggulangi 100% dengan pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan ternak dan pengobatan terhadap ternak yang terjangkit penyakit menular, sehingga pemotongan hewan ternak kembali stabil. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat. Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 tertuang dalam tabel II.3 berikut ini : Tabel II.3 Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 18 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET RENSTRA TARGET RENJA REALISASI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100,00 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi % 102,28 102,28 99,91 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan % 100 100 100 persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan % 36,91 36,91 41,68 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan % 94,33 94,33 95,42 Program Penyuluhan Pertanian Presentase peningkatan penyuluhan pertanian % 45,33 45,33 45,74 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura % 0,36 0,36 1,97 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian % 13,97 13,97 14,93 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Populasi ternak 192.833 192.833 167.789 produktivitas tanaman pangan 51,52 51,52 51,67 produktivitas tanaman perkebunan 56,22 56,22 59,77 produktivitas tanaman hortikultura 139,12 139,12 130,43 persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik % 100 100 100 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 19 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase kesehatan ternak dan kesmavet % 0,19 0,19 0,71 Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik % 92,19 92,19 90,02 Transaksi ternak besar dan ternak kecil ekor 9.730 9.730 5.155 Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan % 88,65 88,65 87,34 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani % 40 40 40 Presentase pelestarian lahan surjan % 5,66 5,66 5,66 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh % 6,48 6,48 6,48 Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota capaian kinerjanya 100%. Capaian program memenuhi target karena asset-asset Dinas Pertanian dan Pangan dalam kondisinya baik dan terawat. Capaian kinerja program – program dapat tercapai semua. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan tahun 2024 tertuang dalam Tabel II.4 berikut ini : Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 20 TABEL II.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 N N O. S SASAR AN U RUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIK ATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) T ARGET RENSTRA PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA) R EALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D RKPD TAHUN N-1 T ARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN R EALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 R EALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 T INGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARA N RENSTRA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%) P ERANG KAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 = 6 + 12 1 4 = 13 / 5 x100% 1 5 K R p juta K R p juta K Rp juta K R p juta K R p juta K Rp juta K R p juta K R p K R p K Rp Ur usan Pemerintahan Bidang Pertanian - - - Mening katnya Pendap atan Masyar akat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 00 6 1.176 ,73 1 00 12.36 0,16 1 00 13.34 2,13 3 4,6 5 3.70 5,47 6 1,5 6 3.55 5,20 9 1,6 7 2.83 9,85 1 00 2.87 0,64 1 00 12.97 1,16 1 00 25.33 1,32 1 00, 00 4 1,4 1 D inas Pertania n dan Pangan P erencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 21 P enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men Renja SKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 (2 dokumen) 2 1 5,54 2 14,43 0 3,41 0 1,27 2 3,64 0 3 ,55 2 11,86 2 27,40 D inas Pertania n dan Pangan E valuasi Kinerja Perangkat Daerah Doku men laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, SPIP dan Laporan Statistik Pertanian 2 2 8 5,51 2 2 51,83 9 12,9 9 4 9 ,20 5 14,0 3 4 1 4,74 2 2 50,96 2 2 136,4 7 D inas Pertania n dan Pangan A dministrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 - D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 2 1 0.702 ,61 1 3 11.85 7,41 3 3.37 9,74 3 3 .247 ,94 3 2.48 0,05 4 2 .515 ,58 1 3 11.62 3,31 1 3 22.32 5,92 D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Juml ah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 2 8 5,43 1 85,50 0 21,3 8 0 2 1,38 0 21,3 7 1 2 0,70 1 84,83 1 170,2 6 D inas Pertania n dan Pangan K oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Juml ah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 1 3 1 3,51 1 3 13,49 2 2,15 3 4 ,75 3 0,44 5 4 ,93 1 3 12,27 1 3 25,78 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 22 A dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 - D inas Pertania n dan Pangan M onitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Juml ah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2 3 ,50 1 4,00 0 1,36 0 0 ,68 0 0,30 1 1 ,44 1 3,77 1 7,27 D inas Pertania n dan Pangan P endidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Juml ah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 0 5 ,00 1 0 7,00 1 0 6,96 0 0 ,00 1 0 5,00 D inas Pertania n dan Pangan A dministrasi Umum Perangkat Daerah 0 - D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Juml ah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 3 5,29 1 40,00 1 7,09 0 1 3,63 0 8,65 0 6 ,14 1 35,52 1 70,81 D inas Pertania n dan Pangan P enyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Juml ah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 2 8 4,08 1 2 54,52 3 13,3 9 3 3 ,35 3 21,1 1 3 1 0,46 1 2 48,31 1 2 132,3 9 D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 - D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Juml ah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 2 1 74,35 1 2 197,7 9 3 44,1 9 3 4 5,10 3 45,3 9 3 5 5,97 1 2 190,6 6 1 2 365,0 1 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 23 P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Juml ah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 2 5 72,44 1 2 618,8 4 3 187, 42 3 1 41,1 3 3 145, 13 3 1 42,9 5 1 2 616,6 3 1 2 1.189 ,07 D inas Pertania n dan Pangan P emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Juml ah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 41 2 77,00 1 38 302,9 2 9 22,2 2 3 3 5 5,39 2 0 68,7 5 7 6 8 0,14 1 38 226,5 0 1 38 503,5 0 D inas Pertania n dan Pangan P emeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Juml ah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 5 2 48,41 3 17,50 0 - 1 0 ,38 2 15,8 8 0 1 ,13 3 17,39 3 265,8 0 D inas Pertania n dan Pangan P emeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Juml ah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 2 5 7,49 2 0 76,90 1 4 10,1 3 6 1 1,00 0 8,15 0 1 2,92 2 0 42,19 2 0 99,68 D inas Pertania n dan Pangan Pr ogram Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Prese ntase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi 9 9,7 2 .687, 67 1 02, 28 761,4 7 1 02,2 8 435,7 6 5 2,2 8 6,14 1 02, 28 250, 08 1 02, 28 99, 91 102, 28 1 02, 28 358,5 0 1 02, 28 1.119 ,97 1 02, 59 4 1,6 7 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 24 P enyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Ko ta dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - D inas Pertania n dan Pangan K oordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Juml ah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 6 5 68,00 4 1 38,74 4 148,2 6 0 1,43 0 1 ,97 0 19,2 4 4 1 17,0 7 4 139,7 1 4 278,4 5 D inas Pertania n dan Pangan P elaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tah un sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - D inas Pertania n dan Pangan P emberdayaan Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Juml ah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 6 2 .119, 67 1 6 22,73 3 287,5 0 0 4,71 0 2 48,1 1 0 23,4 3 3 6 ,15 3 282,4 0 3 905,1 3 D inas Pertania n dan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan 9 6,5 9 3 90,00 1 00 - 1 00 30,50 1 00 1,52 1 00 2,08 1 00 100 ,00 100, 00 1 00 103,6 0 1 00 103,6 0 1 03, 53 2 6,5 6 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 25 persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan 4 7,4 3 3 6,9 1 3 3,42 3 6,9 1 3 8,5 1 3 8,5 1 4 1,6 8 38,5 1 3 8,5 1 3 8,5 1 - 8 1,1 9 Dinas Pertania n dan Pangan P enanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Ko ta - - D inas Pertania n dan Pangan K oordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Ko ta Juml ah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 1 6 3 90,00 0 0 ,00 4 30,50 0 1,52 0 2 ,08 0 8,45 4 8 ,20 4 20,26 4 20,26 D inas Pertania n dan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan 9 5 2 25,60 9 4,3 3 8 9,40 9 4,33 3 9,75 9 6 3 ,65 9 5,2 8 1 0,14 9 5,2 8 1 3,22 95, 42 4 ,51 9 5,2 8 3 1,52 9 5,2 8 1 20,92 1 00, 29 5 3,6 0 D inas Pertania n dan Pangan P elaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Ko ta - - D inas Pertania n dan Pangan K oordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Juml ah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 1 4 4,70 1 39,75 0 3,65 0 10,1 4 0 13,2 2 1 4 ,51 1 31,52 1 76,22 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 26 P enguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Ko ta Kele mbagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina 4 2 25,60 1 4 4,70 - 0 - 0 44,70 D inas Pertania n dan Pangan Pr ogram Penyediaan Dan Pengembanga n Sarana Pertanian Popul asi ternak 2 141 05 1 0.222 ,00 1 701 91 4 .063, 80 1 92.8 33 2 .179, 49 1 701 91 1 95,5 6 1 601 41 1 70,1 7 1 601 41 1 .175 ,94 1 67, 79 2 86,4 0 1 601 41 1 .828, 07 1 601 41 5 .891, 86 7 4,8 0 5 7,6 4 D inas Pertania n dan Pangan produ ktivitas tanaman pangan 5 3,5 1 5 0,7 1 5 1,52 5 0,7 1 4 5,2 4 5,2 5 1,6 7 45,2 0 4 5,2 4 5,2 - 8 4,4 7 D inas Pertania n dan Pangan produ ktivitas tanaman perkebunan 5 4,9 1 5 6,2 2 5 4,36 0 2 6,5 3 2 6,5 3 5 9,7 7 26,5 3 2 6,5 3 2 6,5 3 - 4 8,3 2 D inas Pertania n dan Pangan produ ktivitas tanaman hortikultura 1 31, 17 1 39, 12 1 30,7 7 0 6 1,1 1 6 1,1 1 1 30, 42 61,1 1 6 1,1 1 6 1,1 1 - 4 6,5 9 D inas Pertania n dan Pangan perse ntase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100, 00 1 00 1 00 - 1 00, 00 D inas Pertania n dan Pangan P engawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - D inas Pertania n dan Pangan P endampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Juml ah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 8 0 ,00 2 7 81,96 2 183,8 0 0 8,56 0 6 8,23 0 83,3 4 2 5 ,28 2 165,4 1 2 947,3 7 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 27 P engawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Juml ah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi 0 0 ,00 1 1 29,71 0 - 0 129,7 1 D inas Pertania n dan Pangan P engelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Ko ta - D inas Pertania n dan Pangan P eningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an Juml ah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 0 0 ,00 1 1 .153, 44 1 1.099 ,46 0 66,7 4 0 5 0,98 0 483, 02 1 2 14,5 6 1 815,3 0 1 1.968 ,74 D inas Pertania n dan Pangan P emanfaatan SDG Hewan/Tanam an Juml ah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 0 0 ,00 4 6 65,71 4 274,6 4 0 41,8 2 0 3 4,34 0 134, 93 4 5 4,23 4 265,3 2 4 931,0 3 D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Lain - - D inas Pertania n dan Pangan P engadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Ko ta Lain Juml ah benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Keluaran sesuai SIPD) 1 750 0 ,00 3 21 1 .332, 98 1 06 621,6 0 0 78,4 4 1 06 1 6,62 0 474, 64 0 1 2,33 1 06 582,0 4 1 06 1.915 ,02 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 28 Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian 1 4 1 0.221 ,72 1 3,8 5 6 .295, 13 1 3,97 8 .440, 55 1 3,8 5 3 9,94 1 3,8 5 1 .289 ,66 1 3,8 5 5 .565 ,85 1 4,9 3 1 .000 ,27 1 3,8 5 7 .895, 72 1 3,8 5 1 4.190 ,85 9 8,9 3 1 38, 83 D inas Pertania n dan Pangan P engembangan Prasarana Pertanian - - D inas Pertania n dan Pangan K oordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pemb angunan unit olahan pakan ternak ruminansia 0 0 ,00 1 428,1 1 0 - 0 1 3,68 0 406, 17 1 0 ,97 1 420,8 2 1 420,8 2 D inas Pertania n dan Pangan P engelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Ko ta Laha n Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola 8 2 .505, 00 2 7 38,39 1 683,3 7 0 37,8 6 0 5 28,4 4 1 30,7 9 0 6 6,75 1 663,8 4 1 1.402 ,23 D inas Pertania n dan Pangan P embangunan Prasarana Pertanian - - D inas Pertania n dan Pangan P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 4 0 ,00 7 2 .248, 38 1 7 3.644 ,73 0 2,08 0 1 07,8 2 1 7 3.24 0,32 0 2 45,8 4 1 7 3.596 ,07 1 7 5.844 ,45 D inas Pertania n dan Pangan P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Juml ah Dam Parit yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 2 0 0 ,00 4 513,3 7 0 - 0 5 08,8 2 4 - 0 0 ,14 4 508,9 6 4 508,9 6 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 29 P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Juml ah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1 0 2 1 .031, 00 2 1.597 ,81 0 - 0 1 07,8 2 0 359, 78 2 6 84,0 2 2 1.151 ,62 2 2.182 ,62 D inas Pertania n dan Pangan R ehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Juml ah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi 1 0 0 ,00 5 1 .138, 68 1 0 1.573 ,17 0 - 0 2 3,08 1 0 1.52 8,78 0 2 ,56 1 0 1.554 ,42 1 0 2.693 ,10 D inas Pertania n dan Pangan P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Juml ah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara 1 6 0 ,00 5 1 .138, 68 0 0 0 1.138 ,68 D inas Pertania n dan Pangan P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Juml ah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhab ilitasi dan Dipelihara 2 0 ,00 0 0 ,00 0 - D inas Pertania n dan Pangan P embangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungny a Juml ah Balai Penyuluh di Kecamatan sertaSarana Pendukungnya yang Dibangun,Direhab ilitasidan Dipelihara 3 0 ,00 0 0 ,00 0 - D inas Pertania n dan Pangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Presentase kesehatan ternak dan kesmavet 5 ,22 1 .645, 89 0 ,19 3 .154, 93 0 ,19 3 .163, 84 0 ,19 1 05,8 4 0 ,38 4 19,1 9 0 ,38 1 .125 ,40 0 ,71 1 .227 ,56 0 ,38 2 .877, 99 0 ,38 6 .032, 92 7 ,28 3 66, 54 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 30 Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik 7 3,1 1 9 2,1 9 9 2,19 8 7,2 3 9 0,8 3 9 0,8 3 9 0,0 2 9 0,8 3 9 0,8 3 - 1 24, 24 Dinas Pertania n dan Pangan Transaksi ternak besar dan ternak kecil 5 040 9 730 9 730 1 171 2 495 2 495 5 155 2 495 2 495 - 4 9,5 0 Dinas Pertania n dan Pangan Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan 1 00 8 4,7 2 8 8,65 8 4,7 2 8 7,3 4 8 7,3 4 8 7,3 4 8 7,3 4 8 7,3 4 - 8 7,3 4 Dinas Pertania n dan Pangan P enjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Ko ta - - D inas Pertania n dan Pangan P enanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Juml ah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 4 0 ,00 1 7 4,21 1 99,70 0 4,82 0 5 9,52 0 5,72 1 1 ,29 1 71,35 1 145,5 6 D inas Pertania n dan Pangan P emberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Juml ah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 4 4 89,53 4 247,5 7 1 43,3 2 1 7 6,01 1 70,8 2 1 4 8,05 4 238,2 1 4 727,7 4 D inas Pertania n dan Pangan P engendalian dan Penanggulang an Penyakit Hewan dan Zoonosis 1 6 0 ,00 4 4 89,53 0 489,5 3 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 31 P engawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Ko ta - - D inas Pertania n dan Pangan P engawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Juml ah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 1 6 0 ,00 4 1 30,42 4 163,4 4 0 28,1 0 1 3 4,65 1 34,1 1 2 6 1,28 4 158,1 4 4 288,5 6 D inas Pertania n dan Pangan P engawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Juml ah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM 0 0 ,00 1 96,70 0 2,34 0 5 9,86 0 3,23 1 2 ,29 1 67,73 1 67,73 D inas Pertania n dan Pangan P emeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta Juml ah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4 0 ,00 1 6 6,52 66,52 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 32 P engelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Ko ta - - D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Juml ah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 4 8 0 ,00 1 2 1 .696, 78 4 2.299 ,99 1 4,30 1 1 27,9 8 1 985, 42 1 9 72,3 5 4 2.090 ,05 4 3.786 ,83 D inas Pertania n dan Pangan P enerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - D inas Pertania n dan Pangan P engawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Juml ah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan 1 2 0 ,00 3 5 7,92 3 75,00 0 11,1 4 1 5 1,11 1 9,26 1 2 ,61 3 74,12 3 132,0 4 D inas Pertania n dan Pangan P embinaan dan pendampinga n Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Juml ah Produk Hewan Segar Berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 0 0 ,00 1 181,4 4 0 11,8 2 0 1 0,06 0 16,8 4 1 1 39,6 7 1 178,4 0 1 178,4 0 D inas Pertania n dan Pangan P endampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Juml ah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 1 6 0 ,00 3 1 50,02 0 150,0 2 D inas Pertania n dan Pangan Pr ogram Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Penur unan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura 0 ,24 1 .590, 50 0 2 48,12 0 ,36 6 43,03 0 1 9,84 4 89,7 4 6 2,70 1,9 7 2 3,33 0 5 95,61 0 843,7 3 0 ,00 5 3,0 5 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 33 P engendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/Ko ta - - D inas Pertania n dan Pangan P engendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Juml ah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan 9 39 1 .590, 50 3 55 2 48,12 4 8 643,0 3 8 19,8 4 1 4 4 89,7 4 1 2 62,7 0 1 4 2 3,33 4 8 595,6 1 4 8 843,7 3 D inas Pertania n dan Pangan Mening katnya Pendap atan Masyar akat Program Penyuluhan Pertanian Presentase peningkatan penyuluhan pertanian 4 5,8 7 4 .629, 22 4 5,3 3 6 64,26 4 5,33 8 64,02 4 5,3 3 9 3,44 1 93,5 4 4 37,1 3 4 5,7 4 9 6,48 0 8 20,59 0 1 .484, 85 0 ,00 3 2,0 8 D inas Pertania n dan Pangan P elaksanaan Penyuluhan Pertanian - - D inas Pertania n dan Pangan P eningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Juml ah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 4 8 2 .139, 20 1 2 2 97,14 1 2 329,5 8 0 69,1 6 0 4 1,70 0 138, 12 1 2 7 7,08 1 2 326,0 6 1 2 623,2 0 D inas Pertania n dan Pangan P engembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Juml ah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya 1 542 2 .490, 00 9 4 3 67,12 9 8 380,4 4 0 24,2 8 0 1 51,8 4 0 163, 52 9 8 1 9,41 9 8 359,0 5 9 8 726,1 7 D inas Pertania n dan Pangan P enyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Juml ah Sarana Data dan Informasi BPP yang diadakan 0 0 ,00 3 154,0 0 0 - 0 - 3 135, 48 0 0 ,00 3 135,4 8 3 135,4 8 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 34 Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani 3 2 9 .002, 64 3 0 3 .485, 99 4 0 3 .465, 96 0 1 3,28 0 2 64,8 1 0 0 ,00 0 2 .868 ,46 0 3 .146, 55 0 6 .632, 54 0 ,00 7 3,6 7 D inas Pertania n dan Pangan Prese ntase pelestarian lahan surjan 9 ,43 5 ,66 5 ,66 0 7 ,55 7 ,55 7 ,55 7,55 2 2,6 5 2 2,6 5 - 2 40, 19 D inas Pertania n dan Pangan P elestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - D inas Pertania n dan Pangan N ominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Juml ah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 1 1 .931, 57 1 1.172 ,61 0 7,45 0 7 2,00 0 1 1 .087 ,62 1 1.167 ,07 1 3.098 ,64 D inas Pertania n dan Pangan P engembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - D inas Pertania n dan Pangan P engembangan Lumbung Mataraman Juml ah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 4 1 .200, 00 3 7 86,85 1 635,3 5 0 5,83 0 1 36,4 7 0 1 4 65,3 5 1 607,6 5 1 1.394 ,51 D inas Pertania n dan Pangan P engembangan Sistem Pertanian Tradisional Juml ah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 0 0 ,00 1 7 67,57 1 1.658 ,00 0 0 5 6,34 0 1 1 .315 ,49 1 1.371 ,83 1 2.139 ,40 D inas Pertania n dan Pangan Pr ogram Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 1 0,1 9 7 .115, 76 1 00 3 .886, 60 1 00 2 .904, 35 1 50,4 5 5 14,8 7 1 .799 ,38 1 00 2 37,9 1 1 00 2 .702, 61 1 00 6 .589, 21 9 81, 35 9 2,6 0 D inas Pertania n dan Pangan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 35 P emanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - D inas Pertania n dan Pangan P emanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Juml ah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 4 7 .115, 76 1 3 .886, 60 1 2.904 ,35 0 150, 45 0 5 14,8 7 0 1.79 9,38 1 2 37,9 1 1 2.702 ,61 1 6.589 ,21 D inas Pertania n dan Pangan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 36 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel II.5 berikut dan bisa terlihat proyeksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 37 Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1) 1 Produksi Padi (Ton) 124.195 124.816 125.440 124.230 125.440 2 Produksi Jagung (Ton) 24.724 24.848 24.972 23.471 24.972 3 Produksi Kedelai (Ton) 2.939 2.954 2.968 3.027 2.968 4 produksi Cabe Merah (Ku) 128.342 134.760 141.498 128.346 141.498 5 Produksi bawang merah (Ku) 357.071 374.924 393.670 379.192 393.670 6 Produksi Alpukat (Ku) 19.724 20.710 21.745 36.533 21.745 7 Produksi Durian (Ku) 56.783 59.382 62.162 59.639 62.162 8 Produksi Kelengkeng (Ku) 7.754 5.439 5.996 11.580 5.996 9 Produksi Jahe (Kg) 4.632.000 4.654.392 4.842.430 4.677.370 4.842.430 10 Produksi Kelapa (Ton) 26.189 26.582 26.981 27.067 26.981 11 Produksi kopi (Ton) 3.317 3.367 3.418 3.37 3.418 12 Produksi Kakao (Ton) 1.408 1.430 1.451 1.446 1.451 13 Produksi daging (kg) 15.309.036 16.074.488 16.878.212 16.866.635 16.878.212 14 Produksi Telur (kg) 13.885.958 14.580.256 15.309.269 17.904.616 15.309.269 15 Skor Pola Pangan Harapan (PH) 93,57 94,00 94,20 93,77 94,20 38 Hasil Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut: - Dari 16 (enam belas) indikator kinerja, 14 (empat belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi kedelai, produksi cabai merah, produksi bawang merah,produksi alpukat, produksi kelengkeng, produksi durian, produksi jahe, produksi kelapa, produksi kopi, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, skor pola pangan harapan, dan persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah, sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi padi dan produksi jagung. - Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi alpukat yaitu 7.754 kuintal (tingkat capaian 146,42%) sedangkan capaian terendah adalah Produksi padi yaitu 124.230 ton (tingkat capaian 94,54%). - Capaian indikator kinerja terendah adalah produksi padi, yaitu 124.230 ton dari target 131.399 ton (94,54%). Produksi padi tidak mencapai target karena ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. Komoditas jagung tidak tercapai produksi karena banyak petani yang memanen muda pertanaman jagung untuk dijadikan pakan ternak, selain itu juga ada peralihan pertanaman dari jagung menjadi bawang merah di Sentolo dan Pengasih. - Produksi kedelai mengalami peningkatan juga di tahun 2024 ini. Dari target produksi 3.023 ton dapat tercapai 3.027 ton (100,13%). Produksi tahun ini meningkat kurang signifikan karena relative tidak ada penambahan luas tanam dibanding tahun lalu. Meskipun luas tanam tidak bertambah, namun kondisi pertanaman yang baik, kecukupan air dan pupuk sehingga menghasilkan produksi kedelai yang bagus. - Produksi bawang merah memenuhi target indikator kinerja tahun 2024 yaitu 128.346 kuintal dari target 128.342 kuintal, atau tercapai 100,00%. 39 Target produksi bawang merah tercapai 100% karena adanya penambahan luas pertanaman bawang merah terutama di daerah pesisir. Namun karena hujan yang terus menerus, kualitas dan produktivitas bawang merah menurun dibandingkan tahun lalu .Produksi cabai merah tahun 2024 sebesar 379.192 kuintal, dibanding target 379.122 kuintal (100,02%). Tercapainya produksi cabai merah karena adanya peningkatan luas panen dan juga meningkatnya produktivitas cabai merah. Intensifikasi pertanaman cabai merah terutama di lahan pesisir menyebabkan produktivitas dan produksi meningkat. - Produksi alpukat dan durian juga melebihi target produksi di tahun 2024 ini. Animo petani menanam buah alpukat karena relative mudah dalam proses budidaya, sehingga luas panen alpukat meningkat. Target produksi sebesar 24.950 kuintal dapat tercapai 36,533 kuintal (146,42%). Sedangkan untuk buah durian, capaian produksi adalah 59.639 kuintal dari target produksi 59.622 kuital (100.03%). Kondisi panas yang panjang dan juga juga didukung tidak adanya hujan sehingga bakal buah tidak mengalami kerontokan, sehingga bakal buah durian dapat tumbuh dengan bagus dan sampai matang. - Pertanaman biofarmaka banyak diminati oleh petani di perbukitan menoreh. Produksi jahe tahun ini sebesar 4.677.370 kilogram dari target produksi sebesar 4.654.392 kilogram (101,51%). Meskipun luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas jahe mengalami peningkatan, karena pertanaman jahe diperhatikan selama proses budidaya. Pemupukan dan ketersediaan air serta kondisi panas yang cukup, meningkatkan produktivitas dan produksi jahe. - Produksi Kopi dan kakao dapat melampaui target di tahun 2024. Produksi kopi sebesar 3.370 ton, tercapai 100,24%, sedangkan produksi kakao sebesar 1.446 ton atau tercapai 100,14%. Animo petani dalam pasca panen dan pengolahan komoditas kopi dan kakao, memotivasi para petani untuk lebih membudidayakan tanaman tersebut dan merawat serta memupuk dengan baik. - Produksi Daging target 16.843.491 kg tercapai 16.866.636 kg atau 100,14%. Produksi telur target 16.018.664 kg tercapai 17.904.616 kg atau 111,77%. Produksi daging dapat tercapai target karena penyakit hewan menular yang dapat mengakibatkan kematian pada ternak sudah 40 terkendali. Aakhir tahun 2024 sudah tidak ada serangan penyakit hewan menular berbahaya. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat. - Skor pola pangan harapan dapat mencapai target sbesar 100,07% dari target 93,70 tercapai 93,77. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Kulon Progo. - Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator persentase peningkatan program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah dapat tercapai 100%, mengindikasikan bahwa pelayanan di secretariat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Peran sektor pertanian dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani yaitu :
22. 1.Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
23. 2.Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam dan perubahan iklim;
24. 3.Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
25. 4.Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
26. 5.Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
27. 6.Lemahnya akses petani terhadap permodalan; 41
28. 7.Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
29. 8.Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
30. 9.Kurangnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A
31. 10.Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan.
32. 11.Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi antara lain :
33. 1.Alih fungsi lahan;
34. 2.Rendahnya posisi tawar produk pertanian dalam pemasaran;
35. 3.Akses permodalan yang rendah menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani;
36. 4.Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
37. 5.Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
38. 6.Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
39. 7.Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
40. 8.Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian; 42
41. 9.Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;
42. 10.Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;
43. 11.Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan adalah:
44. 1.Adanya bandara internasional Yogyakarta - YIA (Yogyakarta International Airport).
45. 2.Pembangunan konektivitas infrastruktur pendukung Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
46. 3.Akses infrastruktur pertanian yang sudah berkembang Isu isu strategis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
47. 1.Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
48. 2.Meningkatkan penggunaan mesin/ mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
49. 3.Memperkuat kelembagaan petani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani;
50. 4.Meningkatkan pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
51. 5.Menstabilkan harga produk pertanian. fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
52. 6.Memudahkan akses petani terhadap permodalan;
53. 7.Meningkatkan pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional. 43 2.4. Review Terhadap RKPD Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2026 perlu dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran. Perbandingan dapat dilihat pada tabel II.6. Reviu terhadap Rancangan Awal Renja 2026 44 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 27.058.801.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 28.250.410.400,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.538.815.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.538.815.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.538.815.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.538.815.000,00 1, PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - 2.538.815.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - 2.538.815.000,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - 2.538.815.000,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - 2.538.815.000,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 45 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 Dokumen 2.538.815.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 Dokumen 2.538.815.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.190.506.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.190.506.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 358.400.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 358.400.000,00 1, PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - 301.858.900,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - 301.858.900,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 121.858.900,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 121.858.900,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3 Laporan 121.858.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3 Laporan 121.858.900,00 46 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 180.000.000,00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 180.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 180.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 208.000.000,00 2, PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - 21.541.100,00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - 21.541.100,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 21.541.100,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 21.541.100,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan 21.541.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan 21.541.100,00 3, PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - 35.000.000,00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - 35.000.000,00 47 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 35.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 35.000.000,00 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 35.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.832.106.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.832.106.000,00 1, PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 5.329.442.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 5.329.442.000,00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - 1.642.664.000,00 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - 1.642.664.000,00 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 1 Objek 1.642.664.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 1 Objek 1.642.664.000,00 48 2, PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 502.664.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 502.664.000,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - 502.664.000,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - 502.664.000,00 Pengembangan Lumbung Mataraman Pengembangan Lumbung Mataraman Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 1 Laporan 502.664.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 1 Laporan 502.664.000,00 3, PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 5.329.442.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 5.329.442.000,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - 3.686.778.000,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - 3.686.778.000,00 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 1 Dokumen 3.686.778.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 1 Dokumen 3.686.778.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.329.480.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.329.480.000,00 49 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.329.480.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.329.480.000,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 13.849.398.413,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 13.849.398.413,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 70.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 70.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 18.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Laporan 52.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Laporan 52.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 12.158.478.613,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 12.158.478.613,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2338 Orang/bula n 12.067.478.613,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2338 Orang/bula n 12.067.478.613,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 79.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 79.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 12.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 12.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 10.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 3.000.000,00 51 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 7.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 7.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 95.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 95.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 34.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 34.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 34.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 34.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 830.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 830.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 630.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 630.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 651.919.800,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 651.919.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 135 Unit 300.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 135 Unit 300.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 281.919.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 281.919.800,00 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 20 Unit 70.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 20 Unit 70.000.000,00 2, PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 1.726.095.687,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 1.726.095.687,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 178.274.700,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 178.274.700,00 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 54 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 178.274.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 313.274.700,00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1.148.375.387,00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1.148.375.387,00 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 985.425.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 1.016.393.900,00 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 162.950.387,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 162.950.387,00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 399.445.600,00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 640.055.000,00 55 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 54 Ekor 399.445.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 54 Ekor 399.445.600,00 3, PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 1.160.160.100,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 1.160.160.100,00 Pengembangan Prasarana Pertanian - - 415.248.800,00 Pengembangan Prasarana Pertanian - - 415.248.800,00 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 2 Dokumen 415.248.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 2 Dokumen 415.248.800,00 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 744.911.300,00 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 744.911.300,00 56 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 482.951.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 8 Unit 1.350.000.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 57 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 160.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 160.000.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 101.960.000,00 Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 101.960.000,00 4, PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 867.902.100,00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 867.902.100,00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 367.496.740,00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 367.496.740,00 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 58 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 99.512.140,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 99.512.140,00 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 267.984.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 267.984.600,00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - 323.530.160,00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - 323.530.160,00 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 4 laporan 153.881.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 4 laporan 153.881.500,00 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Pengawasan Peredaran Produk Hewan 59 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 1 Laporan 70.907.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 1 Laporan 70.907.900,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 98.740.760,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 98.740.760,00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 0,00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 0,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 Laporan 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 Laporan 0,00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 176.875.200,00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 176.875.200,00 60 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 4 Produk 176.875.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 4 Produk 176.875.200,00 5, PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - 99.923.800,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - 99.923.800,00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - 99.923.800,00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - 99.923.800,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 907,8 Ha 99.923.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 907,8 Ha 99.923.800,00 6, PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 625.999.900,00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 625.999.900,00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 625.999.900,00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 625.999.900,00 61 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 200.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 200.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1628 Unit 425.999.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1628 Unit 425.999.900,00 27.058.801.000,00 28.250.410.400,00 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 62 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Dinas Pertanian dan Pangan didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pertanian dan Pangan berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat / pemangku kepentingan ini ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel II.7 di bawah ini. Tabel II.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No . Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani "Serba Guna"No.Reg. 02/KWN/II/02 Alamat : Karangwuni, Wates Bantuan Traktor Rotari (PRIORITAS 6 ) 1 Unit BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR. 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani "Ngelarangan" No.Reg : 34.01.03.CRM.KT. 04.2016 Alamat : Dusun V, Ceme, Panjatan Bantuan Traktor Rotari (PRIORITAS 7) 1 Unit BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 63 3 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani Sedyo Mukti No. Reg. 34.01.02.THJ.KT.21.2016 Dalangan, Triharjo, Wates Bantuan Traktor Rotari (PRIORITAS 6) 1 Unit BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR. 4 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Ngudi Rejeki Dalangan, Triharjo, Wates Bantuan Cultivator (PRIORITAS 7) 1 Unit BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN CULTIVATOR 5 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Kelompok Tani Silayur No.Reg.34.01.01.KLGT.KT.04. 2016 Kaligintung Kidul, Kaligintung, Temon Bantuan Kambing (PRIORITAS 8) 1 Paket 6 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Kelompok Tani Margorejo No.Reg. 34.01.11.GBR.KT.10.2016 Pedukuhan Pengos B, Garbosari, Samigaluh Bantuan Ternak Kambing potong (PRIORITAS 10) 15 Ekor 7 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani : Sido Dadi No.Reg. 34.0107TWS.KT.07.2016 Soronanggan, Tawangsari, Pengasih Bantuan Traktor G1000 (PRIORITAS 15) 1 Unit BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR. 8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan Bojong, Panjatan , Kab. Kulon Progo Drainase lahan pertanian Bulak Kebaran sampai Bulak Wojowalur, Bojong, Panjatan 1000x2x0,90 meter (PRIORITAS 5) 1 Unit Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo Drainase lahan pertanian Bulak Wojowalur, Bojong, Panjatan 1000x2x0,90 meter (PRIORITAS 4) 1 Unit Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 64 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan Wojowalur, Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo Rehab Gorong-Gorong Plat lokasi Sawah Bulak Ngasem melintang jalan Kabupaten Ngepos - Wojowalur KM 3 1 Unit Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 11 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan Tangkisan II, Hargomulyo, Kokap , Kab. Kulon Progo Hibah sarana prasarana produksi jamu Tradisional KWT. Barokah Tangkisan II, Hargomulyo, Kokap (PRIORITAS 10) 1 Paket Kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 12 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Karang Wetan, Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo Permohonan Sapi Kelompok Ternak Harapan Mulya Karang Wetan, Donomulyo, Nanggulan 10 ekor (PRIORITAS 12) 1 paket Dinas Pertanian dan Pangan 13 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Trayu, Ngargosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo Pembangunan jalan usaha tani 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 14 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pagutan Purwoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo Bantuan Traktor Capung 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 15 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Gerbosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo Pembangunan jalan usaha tani 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tompak, Giripurwo, Girimulyo , Kab. Kulon Progo Bantuan kelompok wanita tani 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 17 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Paingan, Sendangsari, pengasih , Kab. Kulon Progo Hibah Bibit Ternak Kambing Bligon 1 paket Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 65 18 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Karangasem, Sidomulyo, Pengasih , Kab. Kulon Progo Hibah Bibit Ternak Kambing Bligon 1 Paket 19 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani RT 78 RW 39 Kalikotes, Pedukuhan Degan, Banjararum, Kalibawang, Kab. Kulon Progo JUT (Pengerasan Jalan) RT 78 RW 39 Kalikotes, Pedukuhan Degan, Banjararum, Kalibawang (prioritas 7) 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 20 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Bantarjo, Banguncipto, Sentolo, Kab. Kulon Progo Bantuan mesin penggiling pakan kelompok ternak Tunas Sembada No Reg: 34.01.06.BGC.KT.14.20 16 Bantarjo, Banguncipto, Sentolo (Prioritas 3) 1 paket Dinas Pertanian dan Pangan 21 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani RT 47, Dukuh, Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo Jalan persawahan RT 47, Dukuh, Donomulyo, Nanggulan (Prioritas 16) 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 22 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jambon, Donomulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo Bantuan Pompa Diesel untuk Kelompok Tani Jambon, Donomulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo (Prioritas 18) 1 Unit Dinas Pertanian dan Pangan 23 Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo Bibit buah untuk Kelompok Tani Margomulyo, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan (Prioritas 19) 1 Paket Dinas Pertanian dan Pangan 24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam Blubuk Sendangsari Pengasih , Kab. Kulon Progo KWT Padukuhan Blubuk, Sendangsari 1 paket Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 66 an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 25 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Hargowilis, Kokap, Kab. Kulon Progo KWT Padukuhan Clapar 1 1 paket 26 Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman Bangeran, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo Permohonan bibit bawang merah kelompok tani Ginanjar Mukti, Bangeran, Bumirejo, Lendah 1 paket 27 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Seling, Kebonrejo, Temon , Kab. Kulon Progo Bantuan Traktor Rotary untuk kelompok Tani Tani Rejo 34.01.01.KBR.KT.05.20 16 Padukuhan Seling, Kebonrejo, Temon 1 Unit Sudah mendapat bantuan traktor 2016 28 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jatirejo RT 27 dan RT 32 Jimatan (LANJUTAN) (PRIORITAS 1) Jalan Usaha Tani (JUT) Jatirejo RT 27 dan 32 Jimatan 850 m 29 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Lendah, Jatirejo, Lendah,, Kab. Kulon Progo Bantuan ternak ayam jawa super 1 paket 30 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Panggang, Bumirejo, Lendah Indukan sapi kelompok ternak dukuh panggang (PRIORITAS 10) 1 Paket 31 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani KT REJO TANI, Banyuroto, Nanggulan,Kab. Kulon Progo Pembuatan Sumur Bor Pertanian (PRIORITAS 7) 1 Unit 32 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KT Sedyo Mulyo, Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh Bantuan ternak kambing untuk Kelompok Tani Sedyo Mulyo (PRIORITAS 8) 1 Paket Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 67 33 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pringtali, Kebonharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo Permohonan Bantuan Kambing Kelompok Suka Karya No Register: 07/KBH/VI/2003 (PRIORITAS 9) 1 Paket 34 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Padukuhan Ngaliyan Gunung A, Ngargosari, Samigaluh Permohonan Bantuan Kambing Kelompok "Wanita Tani Tuwuh" Padukuhan Ngaliyan No Reg: 34.01.11NGR.KT.35B.2 016 Ketua: Yohana Suinem (PRIORITAS 10) 1 Paket 35 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani Roso Manunggal No. Register 34.01.01.GLG.KT.01.2016 (PRIORITAS 4) Bantuan Kendaraan Roda 3 untuk pengangkut hasil pertanian, tangki semprot dan selang untuk menyiram tanaman 1 Paket USULAN KURANG SPESIFIK, JIKA HANDSPARY ER 5 UNIT 36 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani Hutan WONO SEGORO No Register: 34/01/01/2004/KTH.0699/2015 (PRIORITAS 6) Bantuan Gergaji mesin 1 Paket 37 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kelompok Tani Hutan WONO SEGORO No Register: 34/01/01/2004/KTH.0699/2015 (PRIORITAS 7) Mesin Pemotong Rumput Gendong 1 Paket 38 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KT NGUDI BOGA No Reg: 34.01.01.GLG.KT.08.2016 (PRIORITAS 8) Permohonan bantuan traktor mini cultivator 1 Unit BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN CULTIVATOR Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 68 39 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Kelompok Tani Marsudi Boga, Tegowanu, Kaliagung, Sentolo kp Peternakan Kambing Modern 1 paket Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 69 Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, Renja Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Mainstreaming dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas mainstreaming. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka prioritas pembangunan dirumuskan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Terkait pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut, ditetapkan juga prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dibutuhkan pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan kawasan aerotropolis. Peningkatan penatakelolaan untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tema Pembangunan tahun 2026 tersebut juga berpedoman pada visi bupati terpilih yaitu “terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 70 yang berkelanjutan“ yang dijabarkan dalam 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025- 2029 yakni: 1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius; 2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi; 3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis; 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana. Sesuai ketugasan pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan menitikberatkan pada tema 2 (dua) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 1) Tujuan Tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026 adalah
a.Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan sasaran:
i.Meningkatnya produksi pertanian ii. Meningkatnya produksi peternakan iii. Meningkatnya pola pangan harapan (PPH)
b.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. - Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. 2) Sasaran Sasaran kinerja Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertera dalam tabel III.1 berikut Tabel III.1 Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 No TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target Tahun Satuan 2026 1 Meningkatnya produksi pertanian Produksi Padi dan Palawija Produksi Padi Sawah 125.440 ton Produksi Jagung 24.972 ton Produksi Kedelai 2.968 ton Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 71 2 Produksi Tanaman Sayuran Produksi Bawang Merah 141.498 kuintal Produksi Cabe besar 393.670 kuintal Produksi Tanaman Buah Produksi Alpukat 21.745 kuintal Produksi Durian 62.162 kuintal Produksi Klengkeng 5.996 kuintal Produksi Tanaman Biofarmaka Produksi Jahe 4.842.430 kg Produksi Tanaman Perkebunan Produksi Kelapa 26.981 ton Produksi Kopi 3.418 ton Produksi Kakao 1.451 ton Meningkatnya Produksi Peternakan Produksi Daging Produksi Daging 16.878.212 ton Produksi Telur Produksi Telur 15.309.269 Ton 3 Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) Skor pola pangan harapan Skor Pola Pangan Harapan 94,20 % 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengampu 3 urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian, Urusan Pangan dan Urusan Keistimewaan dengan 11 Program, 25 Kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
1. 1.Urusan Pertanian : 6 program 18 kegiatan, 36 sub kegiatan
2. 2.Urusan Pangan : 3 Program 4 kegiatan 4 sub kegiatan
3. 3.Urusan Keistimewaan : 2 Program 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan Program di Urusan Pertanian yang dilaksanakan terdiri dari 6 program yaitu:
4. 1.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan

(1)kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota dan (3) Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain

2.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan (1) kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 72 Pengembangan Prasarana Pertanian dan (2) Pembangunan Prasarana Pertanian
3.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 4 kegiatan yaitu (1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota; (2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota; (3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota; (4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota
5.Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
6.Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 kegiatan yaitu : (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program di Urusan Pangan yang dilaksanakan terdiri dari 3 program yaitu:
1.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; (2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 73
2.Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
3.Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota. Program di Urusan Keistimewaan yang dilaksanakan terdiri dari 2 Program yaitu :
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh.
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Kegiatan yaitu (1) Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dan (2) Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 74 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan, serta peningkatan kelembagaan tani dan diversifikasi pangan. Sedangkan untuk mewujudkan misi ketiga, pemerintah daerah termasuk Dinas Pertanian dan Pangan di dalamnya, melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga tercapai tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Kerangka pendanaan dan target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 sebagaimana tabel IV.1. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 75 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 28.250.410.4 00 31.124.782.000, 00 1 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.538.815.00 0,00 1.736.390.000,0 0 1.03 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.538.815.00 0,00 1.736.390.000,0 0 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 2.538.815.00 0,00 - 1.736.390.000,0 0 Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 76 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 2.538.815.00 0,00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 1.736.390.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 1.03.13.5.02. 0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 Dokume n 2.538.815.00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a - - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 1.736.390.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.190.506.00 0,00 6.471.202.000,0 0 2.09 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PANGAN 387.400.000, 00 841.760.000,00 1, 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 329.858.900, 00 - 680.110.000,00 Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 77 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 121.858.900, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 145.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.09.03.2.01. 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3 Laporan 121.858.900, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 145.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu n sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 208.000.000 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 535.110.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.09.03.2.04. 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 78 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 208.000.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 535.110.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2, 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 21.541.100,0 0 - 101.000.000,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 21.541.100,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 101.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.09.04.2.02. 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 79 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan 21.541.100,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 101.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3, 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 35.000.000,0 0 - 60.650.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.000.000,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 60.650.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.09.05.2.01. 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 80 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokume n 35.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 60.650.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.22 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 5.832.106.00 0,00 5.629.442.000,0 0 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 5.329.442.00 0,00 - 5.329.442.000,0 0 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya - - - 1.642.664.00 0,00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak - - 1.642.664.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.22.08.5.02. 0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 1 Objek 1.642.664.00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a DANA KEISTIMEW AAN DIY - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak - 1.642.664.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 81 2, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 502.664.000, 00 - 300.000.000,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - 502.664.000, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 300.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.22.08.5.06. 0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 1 Laporan 502.664.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a DANA KEISTIMEW AAN DIY - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 300.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 5.329.442.00 0,00 - 5.329.442.000,0 0 Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 82 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - 3.686.778.00 0,00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak - - 3.686.778.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 2.22.08.5.06. 0007 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 1 Dokume n 3.686.778.00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a DANA KEISTIMEW AAN DIY - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak - 3.686.778.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN 18.329.480.0 00,00 22.917.190.000, 00 3.27 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERTANIAN 18.329.480.0 00,00 22.917.190.000, 00 1, 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA - - - 13.849.398.4 13,00 - 15.299.790.000, 00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 70.000.000,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 101.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 83 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokume n 18.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 26.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Laporan 52.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 75.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 12.158.478.6 13,00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 12.853.790.000, 00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 84 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2338 Orang/b ulan 12.067.478.6 13,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 12.750.000.000, 00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokume n 79.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 80.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 14 Laporan 12.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 23.790.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 85 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.000.000,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 25.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokume n 3.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 10.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 7.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 15.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 86 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 95.000.000,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 190.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 90.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 100.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 87 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 34.000.000,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 200.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 34.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 200.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 830.000.000, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 1.030.000.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 88 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 280.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 630.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 750.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 651.919.800, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 900.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 89 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 135 Unit 300.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 400.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 2 Unit 281.919.800, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 400.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 20 Unit 70.000.000,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 100.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 90 2, 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN - - - 1.726.095.68 7,00 - 2.586.160.000,0 0 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 178.274.700, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 300.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.02.2.01. 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 313.274.700 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 300.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 91 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 1.148.375.38 7,00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 1.786.160.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.02.2.02. 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 Dokume n 1.016.393.90 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 1.600.000.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.02.2.02. 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Dokume n 162.950.387, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 186.160.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 92 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - - 399.445.600, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 500.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.02.2.06. 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 54 Ekor 640.055.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 500.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN - - - 1.160.160.10 0,00 - 2.586.570.000,0 0 Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 93 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 415.248.800, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 650.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.01. 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola 2 Dokume n 415.248.800, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 650.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 744.911.300, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 1.936.570.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.02. 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 94 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 8 Unit 1.300.000.00 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 600.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.02. 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 150.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.02. 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 266.570.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 95 3.27.03.2.02. 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 200.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.02. 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 160.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 600.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.03.2.02. 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 96 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 101.960.000, 00 Kab. Kulon Progo, Pengasi h, Pengasi h PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 120.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 4, 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - - 867.902.100, 00 - 880.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 367.496.740, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 380.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.01. 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 97 Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 99.512.140,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 110.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.01. 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 267.984.600, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 270.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - - 323.530.160, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 320.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.02. 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 98 Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 4 laporan 153.881.500, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 150.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.02. 0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 1 Laporan 70.907.900,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 70.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.02. 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 98.740.760,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 100.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 99 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 30.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.03. 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 Laporan 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 30.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - - 176.875.200, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 150.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.04.2.04. 0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 100 Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 4 Produk 176.875.200, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 150.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 5, 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN - - - 99.923.800,0 0 - 402.410.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 99.923.800,0 0 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 402.410.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.05.2.01. 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 101 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 907,8 Ha 99.923.800,0 0 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 402.410.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 6, 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - - 625.999.900, 00 - 1.162.260.000,0 0 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 625.999.900, 00 - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - - 1.162.260.000,0 0 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.07.2.01. 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 102 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 200.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 550.000.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN 3.27.07.2.01. 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1628 Unit 425.999.900, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Pengem bangan kehidup an ekonom i yang layak Pember day aan ekonom i dan pening katan daya saing daerah - 612.260.000,00 DINAS PERTANIA N DAN PANGAN J U M L A H 28.250.410.4 00 31.124.782.000, 00 Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 103 Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan dipergunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, oleh karena itu komitmen yang kuat semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar implementasi dari isi dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai dengan perencan6aan yang telah disepakati bersama. Demikian, dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya urusan pertanian serta pembangunan perekonomian pada umumnya di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Akhir kata, masukan dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya dokumen ini dan besar harapan kami agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengasih, 29 Juli 2025 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN KULON PROGO 2025 Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Tahun 2026 dapat terwujud. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2025-2029 Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Tahun 2026. Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dan menjadi pedoman bagi Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2026. KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................... DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………………….. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (guidelines) dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kulon Progo. Pengertian Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian Perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 - 2029 dan RPD 2023-2026. Penjelasan mengenai proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) berdasarkan Nomenklatur kegiatan dalam rancangan awal rencana kerja (renja), selain mengacu kepada Matrik RPD 2023-2026 juga harus mengacu kepada Permendagri 59 Tahun 2007 maupun Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjaringan usulan kegiatan untuk Tahun 2026 pada urusan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan. Gambaran keterkaitan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dengan RKPD dan Renstra Tahun 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut: 1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 3). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2023-2045 4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 10). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 12). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 13). Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 14). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Daerah 15). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2045 16). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032; 17). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 – 2026; 18). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); 19). Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 dalam urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 adalah:
1.Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
2.Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
3.Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan Pertanahan dan Penataan Ruang, serta urusan lain yang terkait; 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika bahasan dari Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 2026, terdiri dari: Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :  Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. 1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. 2.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. 3.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. 4.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. 5.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
b.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1. 1.Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang
2. 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1.2 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
3. 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1.2 Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 1.3 Penilaian Perwujudan RTR
c.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
1. 1.Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis kasultanan dan kadipaten 1.1 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1.2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
d.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
1. 1.Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam Daerah kabupaten/Kota 1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
e.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
1. 1.Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
f.Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
1. 1.Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
g.Program Penatagunaan Tanah
1. 1.Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
h.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
1. 1.Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.2 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
2. 2.Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.1 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.2 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 8 (delapan) program dengan 16 kegiatan, 32 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%. Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2024 sebesar 71,43% dari target 68,98 % (atau 103,55%) sampai dengan Tw.IV 2024 Capaian Indikator Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar 84,85 % dari target 84,85% (atau 100 %) sampai dengan Tw.IV 2024 Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan pada tahun 2024 sebesar 71,35 % dari target 69,70 % (atau 102,37%) sampai dengan Tw.IV 2024 Pada Tahun 2024 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :
a.Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang Pada Tahun 2024 sebesar 88,61% Dengan target 88,60%, maka prosentase capaian sebesar 100,01%. Analisis pencapaian pada Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2026, dengan pencapaian 88,70 %, merupakan angka yang realistis dan optimis akan tercapai. Permasalahan : 1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya. 2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan infrastruktur terkait pembangunan Rencana Jalan TOL, Rencana Jalan JOR, Jalan trase Bandara-Borobudur, Rencana Wates Baru, Pembangkit Listrik, Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara Kulon Progo, Embarkasi Haji. Solusi 1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang. 2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.
b.Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN Untuk Tahun 2024 Jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa yang didaftarkan di BPN 354 bidang. Dengan target 2024 Jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa yang belum bersertifikat 733 bidang. pada akhir Renstra optimis dapat tercapai dengan adanya program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap) dari pemerintah pusat.
1. 1.Permasalahan a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas tanah. b) Tidak lengkapnya dokumen – dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses sertifikasi tanah
2. 2.Solusi a) Sosialisasi kepada masyarakat b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah
c.Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah Untuk Tahun 2024 rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 100 %, dan diperkirakan target akhir Rentra bisa tercapai pada tahun 2026.
1. 1.Permasalahan a) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia.
2. 2.Solusi a) Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN. Berdasarkan penilaian kinerja dari realisasi fisik dan keuangan terhadap kinerja subkegiatan yang sudah dijadwalkan dalam rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan belum bisa dilaksanakan karena adanya proses efisiensi berdasarkan Surat Edaran BKAD nomor 900/0084 tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 2 1 03 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase perencanaan penataan ruang 90,74 57,01 68,98 14,29 0,21 80,56 151,86 1,67 Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang 97,18 78,39 84,65 56,02 0,66 90,91 225,32 2,32 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang 0,00 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 1 1 1,00 Persentase ketersediaan dokumen RTBL 100 0 0 0,00 0,00 Peraturan Bupati RTBL Cangkring- Nagung (1 dokumen) 0 0 0 0,00 1 03 12 2.01 5 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota 2 3 3 1,00 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang 72 0 0 0,00 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun 0 0 0 0,00 Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan 4 0 0 0,00 0,00 1 03 12 2.01 0013 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 1 144 144 1,00 0 145,00 Perentase ketersediaan dokumen RTBL 100 0 0 0,00 0,00 Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang (1 paket) 0 0 0 0,00 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang 0 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 2 333 1286 3,86 1288,00 1 03 12 2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 97,18 3 3 3 1,00 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan 1352 327 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 0 0 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 03 12 2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1 5 5 1,00 6,00 Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 100 0 1 03 12 2.04 0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 0 370 306 0,83 0 306,00 1 03 12 2.04 0012 Penilaian Perwujudan RTR Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 0 1 1 1,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 1490 457 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang 4 1 0 1,00 0,25 3 1 03 13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 25 50 50,00 1,00 0 75,00 0,75 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 75,00 75,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 03 13 5.01 0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1 2 2 1,00 3,00 Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 0 Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara 0 0 0 0,00 1 03 13 5.01 0007 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati 100 1 0 1,00 0,01 Peraturan Bupati RTBL Hargorejo 0 0 0 0,00 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 27 0 0 0,00 0,00 1 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 1,00 0 200,00 2,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 100,00 100,00 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 2 2 2 1,00 4,00 0,40 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 21 21 21 1,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 116 12 13 13 1,00 25,00 0,22 1 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 12 12 12 1,00 14 38,00 0,79 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 14 14 14 1,00 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 1 1 1,00 5,00 #DIV/0! 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 1 1 1 1,00 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah _ 1 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 48 0 1 0 0,00 0,00 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 0 0,00 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber 48 12 12 12 1,00 24,00 0,50 Daya Air dan Listrik 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 48 12 1 1 1,00 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinan 12 15 15 1,00 27,00 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 1 2 2 1,00 1 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 112 11 14 14 1,00 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan asset Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 4 2 2,00 0,50 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48 4 0 4,00 0,08 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 24 6 6,00 0,25 4 2 10 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan 100 100 100 20 0,20 0 120,00 1,20 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100,00 100,00 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 10 10 1,00 10,00 Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan 100 0 0 0,00 0,00 5 2 10 05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan 100 100 100 0 0,00 0 100,00 1,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaisan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 100 398 396 0,99 100,00 596,00 5,96 6 2 10 06 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda 100 100 100 0 0,00 100,00 1,00 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda 1 2 10 06 2.01 0008 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 3 3 1,00 100,00 103,00 ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda 100 0 0,00 0,00 7 2 10 10 Program Penatagunaan Tanah Presentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN 16,97 35,54 35,74 50,17 1,40 0 85,71 5,05 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN 0 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 4 0 100 27 0,27 2 10 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 837 837 1,00 16,36 853,36 Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN 16,97 0 0,00 0,00 8 2 10 11 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase bidang tanah kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya 74,43 66,48 69,7 71,35 1,02 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN 2 10 11 5.01 0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 1 8 8 1,00 0 9,00 - - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN 48,86 0 72,06 72,06 1,47 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten di BPN 0 0,00 Terlaksananya pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa 0 Pendaftaran sertifikat tanah desa di BPN 0 0 0,00 Pendaftaran ukur tanah desa 0 0 0,00 Identifikasi dan verifikasi tanah kasultanan/ kadipaten/ tanah desa 0 0 0,00 Pendafataran Pencatatan perubahan sertifikat tanah desa di BPN 0 0 0,00 2 10 11 5.01 0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 4 1 30 30 1,00 0 31,00 7,75 2 10 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa 0 0,00 2 10 5.02 0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten 0 20 20 1,00 0 20,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES ) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
(2024)TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa 100 0 2 10 - 5.02 0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 12 3 3 3 1,00 6,00 0,50 2 10 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) 2 10 11 5.03 0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan) Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) 12 0 0 0,00 0,00 2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai DenganTriwulan I Tahun 2025 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (thn n) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Persentase - 88,60 88,65 88,70 88,61 0 88,7 IKU OPD kesesuaian pemanfaatan ruang 2 Persentase tanah 42,58 45,26 47,93 58,47 22,2 47,93 IKU OPD Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN - 3 Persentase - 68,98 80,56 90,74 71,43 78,44 90,74 IKU Program perencanaan penataan ruang 4 Persentase pengendalian dan - 84,65 90,91 97,18 84,65 110,97 97,18 IKU Program pemanfaatan ruang 5 Persentase penyelesaian - 100 100 100 100 0 100 IKU Program permasalahan pertanahan 6 Persentase pembayaran sewa - 100 100 100 100 0 100 IKU Program tanah desa untuk pembangunan 7 Persentase ketersediaan - 100 100 100 100 0 100 IKU Program dokumen inventarisasi tanah Pemda 8 Persentase tanah Pemerintah Daerah - 35,74 16,36 16,97 74,23 16,36 16,97 IKU Program yang didaftarkan di BPN 9 Persentase sub kegiatan pada 100 100 100 100 50 100 IKU Program perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 10 IKK Outcome No. 2.i.1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan √ - - - 100 - 100 11 IKK Outcome No. 2.i.2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum √ - - - 100 - 100 12 IKK Outcome No. 2.i.3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal √ - - - 100 - 100 13 IKK Outcome No. 2.i.4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee √ - - - - - - 14 IKK Outcome No. 2.i.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat √ - - - 1.037 m2 - 1.037 m2 14 IKK Outcome No. 2.i.6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi √ - - - 100 - 100 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah DIY yang sedang berkembang. Adapun Isu-isu tersebut antara lain: 1). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah - kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan. 3). Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4). Tantangan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tertib pemanfaatan ruang, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian IMB terhadap bangunan gedung , penataan bangunan dan lingkungan di wilayah perkotaan, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam penyusunan rencana tata ruang sudah mengakomodir adanya SK Bupati KP tentang KP2B. 5). Peluang ditetapkannya Undang-undang keistimewaan dan Perdais tentang Pertanahan dan Tata Ruang sehingga dalam pelaksanaan Sertifikasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa mempunyai payung hukum dalam arah Kebijakan, penegakan hukum, pengawasan serta status kepemilikan dan yang terkait Tata Ruang mulai dari Perencanaan SRS hingga Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo. 2.4. Review terhadap RKPD Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 10.845.996.500,00 Dinas Pertanahan dan 10.845.996.246,00 (Kundha Niti Mandala sarta Tata Tata Ruang (Kundha Sasana) Niti Mandala sarta Tata Sasana) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 5.418.731.300,00 URUSAN 5.423.746.346,00 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.418.731.300,00 URUSAN 5.423.746.346,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN PEMERINTAHAN RUANG BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.516.796.750,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.473.769.796,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 17.662.600,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 17.662.600,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 11.293.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 4 Dokumen 11.293.900,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 6.368.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 6.368.700,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.627.004.100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2.627.004.100,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bul an 2.511.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bul an 2.511.000.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 80.927.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 80.927.400,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 35.076.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 14 Laporan 35.076.700,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 78.402.900,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 75.113.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.402.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.113.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 190.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 146.973.300,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60 Unit 190.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60 Unit 146.973.300,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 231.200.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 225.489.696,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 86.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 86.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 145.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 139.289.696,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 372.527.150,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 381.526.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 163.727.150,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a 18 Unit 169.434.400,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 173.800.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si 1 Unit 173.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 5 Unit 35.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si 5 Unit 38.292.500,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.248.332.550,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.296.374.550,00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 551.610.550,00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 551.610.550,00 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkad a selain RTRW Kabupaten/Ko ta 2 Dokumen 290.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perka da selain RTRW Kabupaten/ Kota 2 Dokumen 290.000.000,00 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Ko ta 1 Dokumen 190.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota 1 Dokumen 190.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 71.610.550,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 71.610.550,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 525.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 573.042.000,00 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 345 Layanan 290.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 345 Layanan 290.000.000,00 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 235.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 283.042.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 171.722.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 171.722.000,00 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 5 Kasus 17.520.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 5 Kasus 17.520.800,00 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 375 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 375 Dokumen 55.000.000,00 Penilaian Perwujudan RTR Penilaian Perwujudan RTR Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokumen 99.201.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokumen 99.201.200,00 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - 653.602.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - 653.602.000,00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - 653.602.000,00 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - 653.602.000,00 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegi atan Urusan Tata Ruang 2 Dokumen 317.782.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaa n Program/Ke giatan Urusan Tata Ruang 2 Dokumen 317.782.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 335.820.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 335.820.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.427.265.200,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.422.249.900,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.427.265.200,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.422.249.900,00 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - 30.068.700,00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - 30.068.700,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 30.068.700,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 30.068.700,00 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta 10 Berita Acara 30.068.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaia n Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 10 Berita Acara 30.068.700,00 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - 1.593.040.300,00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - 1.593.040.300,00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1.593.040.300,00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1.593.040.300,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta 398 Dokumen 1.593.040.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaia n Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 398 Dokumen 1.593.040.300,00 6 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - 52.500.000,00 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 52.500.000,00 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta 1 Dokumen 52.500.000,00 7 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - 450.591.700,00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - 498.076.400,00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa - - 450.591.700,00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa - - 498.076.400,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta 1 Laporan 127.431.200,00 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaa n Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota 1 Laporan 127.431.200,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Ko ta 730 Dokumen 323.160.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenanga n Kabupaten/ Kota 730 Dokumen 370.645.200,00 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN - - 3.301.064.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN - - 3.301.064.500,00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa - - 1.611.064.500,00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa - - 1.611.064.500,00 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaa n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembanga n Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 4 Dokumen 1.313.665.000,00 Jumlah Dokumen Penatausah aan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengemban gan Kebudayaan , Kepentinga n Sosial, dan Kesejahtera an Masyarakat 4 Dokumen 1.313.665.000,00 9 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN - - 297.399.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN - - 297.399.500,00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - - - 297.399.500,00 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - - - 297.399.500,00 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 88 Dokumen 297.399.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 88 Dokumen 297.399.500,00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - - 1.690.000.000,00 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - - 1.690.000.000,00 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 30 Dokumen 130.000.000,00 Jumlah Dokumen Pertimbang an Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 30 Dokumen 130.000.000,00 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 80 Berita Acara 1.560.000.000,00 Jumlah Berita Acara Penyelesaia n Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan an Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 80 Berita Acara 1.560.000.000,00 10.845.996.500,00 10.845.996.246,00 Review terhadap Ranwal RKPD 2026 - Rancangan Awal RKPD 2026 diperbandingkan dengan hasil analisis kebutuhan untuk anggaran awal RKPD 2026 sebesar Rp 10.845.996.500,00 menjadi Rp 10.845.996.246,00 - Ada beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut
1. a.Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. c.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. d.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. e.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berkurang jumlah anggarannya untuk menambah anggaran Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang berupa Belanja Pembuatan Aplikasi Geoportal. - Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah pada Tahun 2026 dihilangkan, karena kegiatannya dilaksanakan di Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. .5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak ada. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) - - - - - - - - - - - - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional meliputi tujuan dibidang agraria dan tata ruang umum skala nasional serta sasaran strategis nasional

1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2.Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019, dirumuskan sebagai berikut : 1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; 2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Kulon Progo 2025- 2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 berada pada periode tahapan keempat dari RPJPD DIY 2025- 2045, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ini. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung Visi Kepala Daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang makmur,mandiri,religius,berbudaya yang berkelanjutan dan misi keempat Kepala Daerah Kulon Progo yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana serta misi ketiga Kepala Daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) mendukung tujuan pembangunan daerah Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target 2026 1 Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang Persentase Kesesuaian Pola Ruang % 89,95 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 2 Meningkatnya penyelenggara an penataan Persentase penyelenggaraan penataan ruang % 50,00 ruang dan pertanahan Persentase tertib administrasi pertanahan % 72,27 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) 4 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 diusulkan dalam urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase perencanaan penataan ruang % 71,43 2 Persentase pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang % 100 3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan % 100 4 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persentase tertib administrasi pemanfaatan Tanah Kalurahan % 100 5 Program Penatagunaan Tanah Persentase tertib administrasi tanah Pemda % 74,10 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten % 30,00 Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten % NA 7 Program Penyelenggaraan Keisimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase Kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa % 72,27 Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan % 33,33 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan:

a.Pencapaian Visi dan Misi kepala daerah Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) telah sesuai dengan metadata IKU OPD dan IKU Program yang tersusun dalam RKPD 2026 dan RPD 2023-2026.
b.Pencapaian SDGs pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) pada program pengelolaan pertanahan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
c.Pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tidak secara langsung terdampak kepada masyarakat, namun secara umum merupakan pintu awal dari masuknya investor dan pelaku usaha dalam perumusan RTRW, RDTR, RTBL dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak pembangunan dalam hal pembayaran pajak PBB dengan memfasilitasi pengurangan luas sertifikat yang terdampak pembangunan.
d.Pencapaian NSPK dan SPM pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan target pada IKU OPD dan IKU Program
e.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah disusun dalam dokumen Perencanaan seperti RTRW, RDTR, RTBL dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.
f.Pengembangan Daerah Terisolir pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah disusunnya perencanaan pengembangan dalam RTBL yang didanai APBD maupun DAIS terkait wilayah SRS Kasultanan, Kadipaten, Kawasan Geo Park. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Secara umum Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dijabarkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2026 dengan 6 Program dari APBD dan 2 Program dari DAIS (Dana Keistimewaan Yogyakarta).  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dampak/efeknya tersebar di 12 Kapanewon terkait urusan pertanahan dan perencanaan Tata Ruang. Adapun rencana kebutuhan anggaran sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 10.845.996.246,00 11.288.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.423.746.346,00 5.638.000.000,00 1 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.423.746.346,00 5.638.000.000,00 1 1 0 3 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 3.473.769.796,00 - 3.623.000.000,00 1 0 3 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Perencanaan,Peng anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 17.662.600,00 - 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah - 19.000.000,00 merata dan berkelanjut an 1 0 0 2.0 000 Penyusunan 3 1 1 1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 11.293.900,00 Kab. DANA - 6. Meningkat 12.000.000,00 DINAS Perencanaan Dokum Kulon BAGI Menciptaka nya PERTANAH Perangkat Daerah en Progo, HASIL n layanan AN DAN Semua (DBH) lingkungan pencapaia TATA Kecama hidup yang n tugas RUANG tan, lebih baik, dan fungsi (KUNDHA Semua aman dan perangkat NITI Kel/Des tenteram daerah MANDALA a Pembangun SARTA an TATA infrastruktu SASANA) r yang merata dan berkelanjut an 1 0 0 2.0 000 Evaluasi Kinerja 3 1 1 7 Perangkat Daerah Jumlah Laporan 12 6.368.700,00 Kab. DANA - 6. Meningkat 7.000.000,00 DINAS Evaluasi Kinerja Lapora Kulon BAGI Menciptaka nya PERTANAH Perangkat Daerah n Progo, HASIL n layanan AN DAN Semua (DBH) lingkungan pencapaia TATA Kecama hidup yang n tugas RUANG tan, lebih baik, dan fungsi (KUNDHA Semua aman dan perangkat NITI Kel/Des tenteram daerah MANDALA a Pembangun SARTA an TATA infrastruktu SASANA) r yang merata dan berkelanjut an 1 0 0 2.0 Administrasi Laporan - 3 2.627.004.100,00 - 6. Meningkat - 2.668.000.000,00 3 1 2 Keuangan Pelaksanaan Dokum Menciptaka nya Perangkat Daerah Administrasi en n layanan Keuangan lingkungan pencapaia Perangkat Daerah hidup yang n tugas lebih baik, dan fungsi aman dan Perangkat tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut an Daerah 1 0 0 2.0 000 Penyediaan Gaji 3 1 2 1 dan Tunjangan ASN Jumlah Orang 36 2.511.000.000,00 Kab. DANA - 6. Meningkat 2.550.000.000,00 DINAS yang Menerima Orang/ Kulon ALOK Menciptaka nya PERTANAH Gaji dan bulan Progo, ASI n layanan AN DAN Tunjangan ASN Semua UMU lingkungan pencapaia TATA Kecama M hidup yang n tugas RUANG tan, (DAU) lebih baik, dan fungsi (KUNDHA Semua aman dan perangkat NITI Kel/Des tenteram daerah MANDALA a Pembangun SARTA an TATA infrastruktu SASANA) r yang merata dan berkelanjut An 1 0 0 2.0 000 Penyediaan 3 1 2 2 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen 1 80.927.400,00 Kab. OPSE - 6. Meningkat 82.000.000,00 DINAS Hasil Penyediaan Dokum Kulon N BEA Menciptaka nya PERTANAH Administrasi en Progo, BALIK n layanan AN DAN Pelaksanaan Semua NAM lingkungan pencapaia TATA Tugas ASN Kecama A hidup yang n tugas RUANG tan, KEND lebih baik, dan fungsi (KUNDHA Semua ARAA aman dan perangkat NITI Kel/Des N tenteram daerah MANDALA a BERM Pembangun SARTA OTOR an TATA (BBN infrastruktu SASANA) KB) r yang merata dan berkelanjut An 1 0 0 2.0 000 Koordinasi dan 3 1 2 7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 14 Lapora n 35.076.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 36.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Dokum en 75.113.200,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah - 89.000.000,00 1 0 3 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.113.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 39.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) merata dan berkelanjut an 1 0 3 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 40.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a OPSE N BEA BALIK NAM A KEND ARAA N BERM OTOR (BBN KB) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 50.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 0 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Dokum en 146.973.300,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah - 195.000.000,00 1 0 3 0 1 2.0 7 001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 49 Unit 146.973.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 195.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokum en 225.489.696,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah - 253.000.000,00 1 0 3 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapora n 86.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 88.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapora n 139.289.696,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 165.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Dokum en 381.526.900,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah - 399.000.000,00 1 0 3 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 169.434.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 184.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) r yang merata dan berkelanjut an 1 0 3 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 7 Unit 173.800.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 175.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 0 1 2.0 9 001 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 26 Unit 38.292.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA BAGI HASIL (DBH) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya layanan pencapaia n tugas dan fungsi perangkat daerah 40.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 1 0 3 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG Persentase perencanaan penataan ruang - 11,53 % 1.296.374.550,00 - 1.335.000.000,00 1 0 3 1 2 2.0 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Laporan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - 3 Dokum en 551.610.550,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo - 600.000.000,00 1 0 3 1 2 2.0 1 000 3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokum en 290.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 310.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokum en 190.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 210.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 1 001 3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. 1 Lapora n 71.610.550,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 80.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota - 2 Dokum en 573.042.000,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo - 560.000.000,00 1 0 3 1 2 2.0 3 000 4 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 100 Layana n 290.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 310.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 3 000 7 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Inform asi 283.042.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 250.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 3 Dokum en 171.722.000,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo - 175.000.000,00 merata dan berkelanjut an 1 0 3 1 2 2.0 4 000 3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 5 Kasus 17.520.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 18.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 4 001 0 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 300 Dokum en 55.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 57.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 2 2.0 4 001 2 Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR 1 Dokum en 99.201.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang Kab. Kulon Progo 100.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 3 1 0 3 1 3 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Tata Ruang berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 653.602.000,00 - 680.000.000,00 1 0 3 1 3 5.0 1 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Laporan Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Satuan Strategis Kasultanan dan Kadipaten - 2 Dokum en 653.602.000,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang - 680.000.000,00 1 0 3 1 3 5.0 1 000 5 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 2 Dokum en 317.782.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANT UAN KEUA NGAN KHUS US DARI PEME RINTA H DAER AH PROV INSI - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang 330.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1 0 3 1 3 5.0 1 000 7 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten 1 Dokum en 335.820.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANT UAN KEUA NGAN KHUS US DARI PEME RINTA H DAER AH PROV INSI - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang 350.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.422.249.900,00 5.650.000.000,00 2 1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.422.249.900,00 5.650.000.000,00 4 2 1 0 0 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya - 100 % 30.068.700,00 - 35.000.000,00 2 1 0 0 4 2.0 1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 80 Berita Acara - 10 Berita Acara 30.068.700,00 - - Meningkat nya kinerja pelayanan pertanaha n - 35.000.000,00 2 1 0 0 4 2.0 1 000 4 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Berita Acara 30.068.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - - Meningkat nya kinerja pelayanan pertanaha n 35.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 5 2 1 0 0 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan - 100 % 1.593.040.300,00 - 1.650.000.000,00 2 1 0 0 5 2.0 1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 398 Dokum en 1.593.040.300,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - - 1.650.000.000,00 2 1 0 0 5 2.0 1 000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 398 Dokum en 1.593.040.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - 1.650.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 6 2 1 0 1 0 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN - 16,36 % 498.076.400,00 - 530.000.000,00 2 1 0 1 0 2.0 1 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota - 2 Dokum en 498.076.400,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya kinerja pelayanan pertanaha n - 530.000.000,00 2 1 0 1 0 2.0 1 000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Lapora n 127.431.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An Meningkat nya kinerja pelayanan pertanaha n 130.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 1 0 1 0 2.0 1 000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 710 Dokum en 370.645.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang Meningkat nya kinerja pelayanan pertanaha n 400.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) merata dan berkelanjut an 7 2 1 0 1 1 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Pertanahan berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 1.611.064.500,00 - 1.710.000.000,00 2 1 0 1 1 5.0 1 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa - 30 Dokum en 1.611.064.500,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - - 1.710.000.000,00 2 1 0 1 1 5.0 1 000 1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 4 Dokum en 1.313.665.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANT UAN KEUA NGAN KHUS US DARI PEME RINTA H DAER AH PROV INSI - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut - 1.400.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) An 2 1 0 1 1 5.0 1 000 4 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 30 Dokum en 297.399.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANT UAN KEUA NGAN KHUS US DARI PEME RINTA H DAER AH PROV INSI - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - 310.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 8 2 1 0 - - - - - 1.690.000.000,00 - 1.725.000.000,00 2 1 0 - 5.0 2 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - - - 1.690.000.000,00 - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - - 1.725.000.000,00 2 1 0 - 5.0 2 000 1 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 30 Dokum en 130.000.000,00 - BANT UAN KEUA NGAN KHUS US DARI PEME RINTA H DAER AH PROV INSI - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - 145.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 1 0 - 5.0 2 000 2 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 80 Berita Acara 1.560.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a BANT UAN KEUA NGAN KHUS US DARI PEME RINTA H DAER AH PROV INSI - 6. Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangun an infrastruktu r yang merata dan berkelanjut An - 1.580.000.000,00 DINAS PERTANAH AN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) J U M L A H 10.845.96.246,00 11.288.000.000,00 Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berisi tentang gambaran umum perangkat daerah, program-program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya. Dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang merupakan acuan bagi penyempurnaan Renja Tahun 2026. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Drs. RIYADI SUNARTO Pembina Utama Muda ; IV/c NIP. 196710181993031004 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami dan mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini belumlah sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa datang. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengasih, 29 Juli 2025 3 DAFTAR ISI Halaman Judul Daftar Isi Daftar tabel BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... i ii iii 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................... 6 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…………………………………….…. 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................................... 21 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 23 2.4 Review terhadap RKPD............................................................................. 26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........................... 28 Review terahap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026................................. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 32 2026 Kabupaten Kulon Progo...................................................................... Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo................................................................................. 28 Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ............................................................. 29 1 Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat, terdiri dari:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Tata Lingkungan,
d.Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan,
e.Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
f.Jabatan Fungsional,
g.UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup; 2
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disingkat menjadi Renja DLH Tahun 2026 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun ini juga mendasar pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas 3 berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing- masing perangkat daerah. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
e.Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
f.Penetapan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini memperhatikan keterpaduan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 serta mengakomodasi arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, Renja DLH 2026 berfungsi sebagai instrumen operasionalisasi kebijakan strategis jangka menengah ke dalam program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja DLH tahun 2026 adalah sebagai berikut : 4
a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
c.Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
e.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
f.Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
h.Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i.Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah;
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 5
l.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI nomor 23 tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
m.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah;
n.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
o.Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;
p.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
q.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
r.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
s.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);
t.Peraturan Bupati 41 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas
u.Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 6 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah :
1. 1.Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah- langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. 2.Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. 3.Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi. Tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan tentang permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs. serta formulasi isu-isu penting. 8 2.4. Review Terhadap RKPD Berisikan review terhadap RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Penjelasan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 9 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar Rp. 10.055.332.179,00 dan dapat terserap (realisasi) sebesar Rp 9.923.597.653,00 (98,69 %). Anggaran tidak dapat terserap maksimal karena belanja menyesuaikan dengan harga riil di toko/penyedia barang dan/atau jasa dan adanya sisa anggaran pengadaan barang dan/atau jasa. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 10 Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kode Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100,00 100 100,00 100,00 100,00 300,00 300,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan) 48 12,00 12 12,00 100,00 12,00 24,00 S 50,00 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1 Laporan) 48 1,00 1 1,00 100,00 12,00 13,00 27,08 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 96 12,00 12 12,00 100,00 27,00 39,00 40,63 11 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan adinistrasi pelaksanaan tugas ASN 4 12,00 12 12,00 100,00 1,00 13,00 325,00 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 19,00 19 19,00 100,00 14,00 33,00 58,93 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (4 paket) 4 4,00 4 4,00 100,00 1,00 5,00 125,00 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 laporan) 48 12,00 12 12,00 100,00 12,00 24,00 50,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 2.11.01.2.02.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 10 2,00 2 2,00 100,00 2,00 4,00 40,00 2.11.01.2.02.0002 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja OPD dan Penerapan SPIP 84 21,00 21 21,00 100,00 21,00 42,00 50,00 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (7 unit) 12 7,00 7 7,00 100,00 - 7,00 58,33 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (12 Unit) 52 12,00 12 12,00 100,00 13,00 25,00 48,08 12 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 4 2,00 2 2,00 100,00 1,00 3,00 75,00 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (50 unit) 275 50,00 50 50,00 100,00 67,00 117,00 42,55 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen administrasi kepegawaian 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 6 - - - #DIV/0! 30,00 30,00 500,00 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 90 - - #DIV/0! - - 0,00 2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Presentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup 99,30 93,96 93,75 93,96 100,22 95,67 189,63 190,97 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 2.11.08.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 10 10,00 10 10,00 100,00 10,00 20,00 200,00 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat 1.500 375,00 375 375,00 100,00 100,00 475,00 31,67 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup 100,00 50,00 42,86 50,00 116,66 64,29 114,29 114,29 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun 10 4,00 4 4,00 100,00 2,00 6,00 60,00 13 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Presentase penigkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan 66,67 35,29 56,02 35,29 63,00 59,57 94,86 142,28 Prosentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan 44,68 27,66 38,30 27,66 72,22 40,43 68,09 152,39 presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK 100,00 60,00 60,00 60,00 100,00 80,00 140,00 140,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut 421 8,00 8 8,00 100,00 2,00 10,00 2,38 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan 18 - - - 0,00 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian paremeter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan 56,00 2,00 2 2,00 100,00 18,00 20,00 35,71 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan - 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran da/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan 6,00 - - 4,00 4,00 66,67 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan - 14 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan 1,00 1,00 1,00 100,00 2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan 52,13 52,54 48,93 52,54 107,38 50,11 102,65 196,91 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan dan usaha/kegiatan yang diawasi, izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota - 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 30 60,00 60 60,00 100,00 71,00 131,00 436,67 2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani - 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani 24 15,00 15 15,00 100,00 18,00 33,00 137,50 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan presentase peningkatan Pengelolaan Persampahan 31,05 31,04 27,00 31,04 114,96 28,00 59,04 190,14 2.11.11.2.01 Pengelolaan sampah Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali - 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali 5,00 2,00 2 2,00 100,00 1,00 3,00 60,00 15 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulah, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota 9 ton 76,00 9,00 9 9,00 100,00 20,00 29,00 38,16 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir - 15,00 15 15,00 100,00 - 15,00 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah masyarakat, kelompok masyaraat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 96,00 - - 0,00 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup 1,40 2,80 1,40 2,80 200,00 1,40 4,20 300,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola - 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola 700 1.475,00 1.475 1.475,00 100,00 700,00 2.175,00 310,71 2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Grebeg sampah - 2.22.08.5.07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat 12 5,00 5 5,00 100,00 1,00 6,00 50,00 1.03.13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! 100,00 200,00 200,00 1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kegiatan penyusunan KLHS - 1.03.13.5.01.0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang - 1,00 1 1,00 100,00 2,00 3,00 16 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Kegiatan konservasi - 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo 1 - 1,00 1,00 100,00 99,01 99,01 17 Capaian indikator kinerja program Urusan Lingkungan Hidup tahun 2024 dari 10 indikator program terdapat 7 indikator program dengan hasil melebihi dari target dan 3 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator yang belum mencapai target adalah Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup tercapai 94,64 dari target 95,67, persentase peningkatan baku mutu lingkungan tercapai 54,32 dari target 59,57 dan persentase peningkatan pengelolaan persampahan tercapai 31,07 dari target 31,11. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja program sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Komponen untuk perhitungan capaian indikator kinerja program meliputi jumlah bulan layanan administrasi perkantoran, Persentase jumlah dokumen perencanaan, dokumen pelaporan keuangan dan kinerja, dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu, dan persentase aset kondisi baik. Indikator kinerja dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Peningkatan Kajian Lingkungan Hidup, dengan perhitungan sebagai berikut: (jumlah dokumen kajian lingkungan yang disusun / jumlah dokumen kajian yang seharusnya disusun) x 100%). Jumlah kajian lingkungan hidup yang disusun sampai dengan tahun 2024 sebanyak 9 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 14 dokumen. Dokumen yang disusun meliputi:

1.Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) = 2 dokumen;
2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 2 dokumen;
3.Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga = 1 dokumen;
4.KLHS RPJMD = 1 dokumen; dan
5.KLHS RDTR Kulon Progo Tengah dan Selatan = 2 dokumen.
6.Penelitian Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dan Alokasi Beban Pencemaran Air (ABPA) Tahun 2024 = 1 Dokumen (Bid. PPL) Capaian indikator kinerja program perencanaan lingkungan hidup sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 64,29%. Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu:

a.Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup, dengan perhitungan sebagai berikut: 18 (((Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan / jumlah pengajuan persetujuan lingkungan x 100%) + ( jumlah dokumen yang disetujui atau direkomendasi / jumlah dokumen yang diajukan) x 100) + ( jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi, dan limbah B3 yang diterbitkan / jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi, dan limbah B3 yang diajukan) x 100)) /3
b.Indikator Persentase Peningkatan Baku Mutu Lingkungan, dengan perhitungan sebagai berikut: ((jumlah titik yang memenuhi baku mutu / Jumlah titik pantau) * 100%) + (Jumlah titik yang dipantau / jumlah titik yang seharusnya dipantau) * 100%) / 2
c.Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan, dengan perhitungan sebagai berikut: (Jumlah parameter yang diuji /jumlah parameter yang seharusnya diuji)*100%)
d.Indikator Persentase Penghapusan Penggunaan Merkuri Pada Kegiatan PESK, dengan perhitungan sebagai berikut: (jumlah lokasi bebas merkuri / jumlah lokasi PESK) *100 Jumlah dokumen persetujuan lingkungan yang diterbitkan sebanyak 19 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan), jumlah dokumen yang disetujui atau direkomendasi sebanyak 9 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan, jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi dan limbah B3 yang diajukan sebanyak 2 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan). Capaian indikator kinerja persentase peningkatan pelayanan perizinan lingkungan hidup sebesar 100%. Target jumlah titik pengujian kualitas lingkungan yang dipantau sebanyak 143 titik terealisasi sebanyak 153 titik yang dilakukan pemantauan. Dari 143 titik yang dipantau tersebut hanya 94 titik yang memenuhi baku mutu. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan baku mutu lingkungan yaitu 54,33%, belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 59,57%. Ketidaktercapaian baku mutu lingkungan terkait dengan pengelolaan lingkungan baik dalam pengelolaan sampah, peningkatan pencemaran air yang semakin tinggi sedangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung terbatas, peningkatan transportasi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan yang kesemuanya berpengaruh terhadap penurunan baku mutu lingkungan sehingga indikator persentase peningkatan baku mutu lingkungan tidak tercapai. Capaian indikator Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan sudah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu target sebesar 40,43% dan tercapai 19 44,68%. Target jumlah parameter yang diuji sebanyak 19 parameter , terealisasi sebanyak 21 parameter. Untuk matriks air sungai teruji 9 parameter yaitu parameter Suhu, TSS (Zat padat tersuspensi), , DHL (Konduktifitas), pH (derajat keasaman), DO (Oksigen terlarut), Kekeruhan, Total Coliform, Coliform tinja, dan Nitrit. Untuk matriks air limbah teruji 5 parameter yaitu parameter Suhu, pH, DHL, TSS dan TDS. Untuk matriks udara ambien teruji 7 parameter yaitu parameter suhu, kelembaban, CO, Kebisingan, Debu total, Tekanan Udara dan Kecepatan Angin. Capaian indikator kinerja penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK sebesar 100% (target 80% dan realisasi 80%). Lokasi PESK meliputi Plampang II Kalirejo, Plampang III Kalirejo, Sangon I Kalirejo, Sangon II Kalirejo, Gunung Kukusan Hargorejo. Sedangkan lokasi bebas merkuri yaitu Sangon II, Plampang III, Sangon II, dan Gunung Kukusan. Faktor pendorong tercapainya target yaitu adanya kegiatan sosialisasi bahaya merkuri kepada SD/MI/Sederajat pada 6 Lokasi, sosialisasi penghapusan merkuri kepada Koperasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) pada 6 Lokasi, hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Koperasi Hargo Selo Kencono, hibah Alat Pengolah Emas Sistem Sianidasi pada Koperasi Produsen Murih Mulyo, dan pendampingan dari Perguruan Tinggi. Indikator kinerja dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup, dengan perhitungan sebagai berikut : (Luas kawasan yang dikonservasi / Luas kawasan yang seharusnya dikonservasi) x 100%. Target luas kawasan yang dikonservasi seluas 6,5 hektar dan dapat terealisasi seluas 8 hektar. Kegiatan untuk penambahan luas kawasan yang dikonservasi pada tahun 2024 berupa penanaman pohon di sekitar mata air seluas 5,5 hektar (720 pohon) yang tersebar di Kalibawang, Samigaluh dan Pengasih, penanaman pohon di sempadan pantai Trisik, Galur seluas 2 hektar (500 batang) dan di Alun-alun Wates serta Taman Teteg Barat 0,5 hektar (100 batang). Capaian indikator kinerja program sebesar 56,84% dari target 53,03%. Faktor penghambat belum tercapainya target adalah belum seluruh pelaku usaha/kegiatan yang sudah diawasi menindaklanjuti arahan/teguran terhadap hasil pengawasan. Sebagian juga ada usaha/kegiatan yang sudah tidak beroperasional lagi. Jumlah usaha/ kegiatan yang menindaklanjuti arahan /teguran hasil pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 94 usaha/kegiatan. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mendorong ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar menaati ketentuan yang 20 tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Target Indikator Kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 94,63% dan dapat terealisasi sebesar 95,67%. Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang terbentuk sampai tahun 2024 sebanyak 298 lembaga dari target 277 lembaga. Dan jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang aktif sebanyak 282 kelompok. Yang dimaksud dengan lembaga peduli lingkungan hidup adalah Bank Sampah, Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, KSM pengelola sampah dan Sekolah Adiwiyata dan Kelompok Tani Hutan. Penambahan lembaga peduli lingkungan hidup yang aktif berasal dari pembentukan kelompok baru, terutama bank sampah yang merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo di 12 kapanewon. Capaian indikator kinerja masih dibawah target karena adanya lembaga / bank sampah yang tidak aktif disebabkan pengurusnya hanya bersifat sambilan atau sudah mempunyai pekerjaan tetap lainnya sehingga kegiatan bank sampah menjadi tidak aktif. Capaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah 105% sudah melebihi target yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penanganan aduan terhadap setiap aduan yang masuk. Jumlah aduan yang masuk ke Dinas lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 19 aduan dan semuanya telah ditindaklanjuti. Capaian indikator kinerja program pengelolaan persampahan sebesar 31,11% dan realisasinya kurang target yaitu 31,07%. Capaian ini diperoleh dari jumlah pengurangan sampah sebesar 24.868,05 ton dibagi dengan jumlah timbulan sampah yaitu sebesar 80.033,09 ton. Tidak tercapainya target disebabkan adanya bank sampah dan kelompok masyarakat pengolah sampah yang tidak aktif sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah pengurangan sampah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 21 No Indikator SPM Stand ar Nasio nal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catat an Anali sis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup (IKLH) Kabupaten 62,84 63,15 63,46 68,15 63,15 63,46 2 Terlaksana nya pengelolaa n sampah di wilayah Kabupaten 99% 99% 99% 45,24 99% 99% 3 Ketaatan penanggun g jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Layanan Publik yang diselenggar akan secara online dan terintegrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada 1 Hasil perhitunga n kabupaten terhadap:
a.Indeks Kualitas Air (IKA) 35,5 36 36,5 44,24 36 36,5 22 No Indikator SPM Stand ar Nasio nal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catat an Anali sis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026
b.Indeks Kualitas Udara (IKU) 87,3 87,6 87,9 92,06 87,6 87,9
c.Indeks Kualitas Lahan (IKL) 64,56 64,56 64,57 53,51 64,56 64,57 2 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan , izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten 0,77% 0,34% 0,32% 0,33% 0,34% 0,32% 4 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten 0 0 0 0 0 0 Tidak ada MHA 5 Terfasilitasi nya kegiatan peningkata n pengetahu an dan keterampil an masyaraka t hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyara katan yang diberikan diklat 0 0 0 0 0 0 Tidak ada MHA 23 No Indikator SPM Stand ar Nasio nal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catat an Anali sis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 6 Jumlah lembaga kemasyara katan yang diberikan diklat 7 Penangana n Pengaduan masyaraka t terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampakny a di daerah kabupaten yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2024 oleh UPT Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan kualitas air sungai selama 2 (dua) periode merepresentasikan kondisi pada musim penghujan dan musim kemarau. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 66 (enam puluh enam) titik pantau. Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebesar 44,24 dengan kategori Kurang. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2024 oleh Pihak Ketiga yang telah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan kualitas udara ambien oleh APBN dan APBD dilakukan selama 2 (dua) periode yang dilakukan pada beberapa titik lokasi pemantauan di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien untuk APBN 24 dilakukan sebanyak 4 (empat) titik pantau per periode pemantauan serta untuk APBD dilakukan sebanyak 9 (sembilan) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 13 (tiga belas) titik pantau. Data hasil pemantauan kualitas udara ambien pada APBN dan APBD Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebesar 91,62 dengan kategori Sangat Baik. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana berikut ini :
1. 1.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik;
a.Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah;
b.Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten;
c.Keterbatasan TPA Banyuroto;
d.Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah;
e.Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkuler dari pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah; dan
f.Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah.
1. 2.Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan 25
a.Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air local;
b.Belum optimalnya upaya konservasi sumberdaya alam terutama konservasi air melalui upaya konservasi alami maupun melalui rekayasa teknis;
c.Belum optimalnya inventarisasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati (hewan- tumbuhan-mikroorganisme) yang ada di Kulon Progo;
d.Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan di bidang konservasi dengan OPD lain di tingkat Kabupaten-Provinsi- Kementerian/Lembaga; dan
e.Kurangnya kapasitas komunitas-komunitas masyarakat di bidang konservasi lingkungan.
1. 3.Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha
a.Perubahan kualitas lingkungan baik sosial, biotik, maupun fisik karena meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang merupakan multiplayer efek dari adanya Bandara YIA dan program KSN lainnya;
b.Mendesaknya kebutuhan penyediaan fasilitas umum sanitasi lingkungan perkotaan dan area disekitar bandara YIA (ex: saluran drainase, saluran air limbah, dan sistem pengelolaan sampah);
c.Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS- RBA diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, penanganan aduan, dan penaatan persetujuan lingkungan di berbagai sector; dan
d.Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan. Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kulaitas Air (IKA) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan komponen utama yang mencerminkan capaian pembangunan lingkungan secara holistik. IKLH 26 dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas udara ambien, kualitas air sungai, dan tutupan lahan, sesuai dengan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu indikator kunci dalam mendukung pencapaian sasaran daerah tahun 2026, yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”. IKLH mengukur kondisi lingkungan dari aspek kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan, yang mencerminkan integrasi upaya pengendalian pencemaran, perlindungan ekosistem, serta pengelolaan ruang secara berkelanjutan. Peningkatan nilai IKLH memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni. Nilai IKLH juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sehingga capaian indikator ini tidak hanya merefleksikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dampak capaian IKLH terhadap sasaran daerah antara lain: • Kesehatan masyarakat meningkat akibat membaiknya kualitas udara dan air, serta berkurangnya paparan pencemaran. • Ketahanan lingkungan terhadap bencana (banjir, kekeringan, tanah longsor) terjaga melalui penguatan tutupan lahan dan pelestarian kawasan lindung. • Kualitas tata ruang dan investasi daerah meningkat, seiring dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap perizinan usaha dan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKLH menjadi prioritas dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026, melalui program pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta edukasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat peran DLH dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon 27 Berdasarkan data tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Kulon Progo berada pada angka 65,46 (kategori sedang). Sasaran pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan nilai IKLH hingga mencapai minimal 71,00 pada tahun 2026 dan 73,00 pada akhir periode tahun 2029, dengan tujuan mendorong terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merancang program dan kegiatan prioritas yang mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah B3, serta penguatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Kinerja IKLH ini juga menjadi bagian dari sasaran strategis daerah dalam memperkuat daya dukung lingkungan guna mendukung pembangunan sektor lain secara berkelanjutan. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah harus dihadapi dan dijadikan sebagai tantangan dan peluang. Permasalahan dan hambatan yang tidak dikelola dan dicari solusinya dapat menghambat capaian program nasional/ internasional seperti NSPK dan SDGs (Suistanable Development Goals). Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain : Tantangan :
a.Penurunan kuantitas dan kualitas air akibat meningkatnya pencemaran di badan air/ sungai oleh limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain ;
b.Penurunan kualitas udara dan tanah;
c.Adanya alih fungsi lahan;
d.Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah;
e.Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata air dan sungai);
f.Menurunnya tata kelola TPA Banyuroto;
g.Belum adanya kader lingkungan di tingkat kapanewon sebagai perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup & pegiat lingkungan; 28
h.Belum semua kalurahan memberikan konstribusi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui peraturan kalurahan dan APBKal;
i.Pengembangan Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Peluang :
a.Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Alokasi Dana Desa;
b.Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup;
c.Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya;
d.Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan pengkajian, KKN tematik, pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna; dan Berdasarkan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan tantangan dan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup di masa 4 (empat) tahun mendatang maka dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu “Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”. Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. 2.4. Review terhadap RKPD Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Renja DLH harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Hasil analisis kebutuhan 29 DLH tahun 2026 perlu dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran. Usulan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada rancangan awal RKPD tahun 2026 sebesar Rp. 26.174.780.000,00. Sedangkan anggaran yang disetujui sampai pada tahap Rencana Kerja tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.184.470.000,00. Demikian juga terkait jumlah program, kegiatan dan subkegiatan,serta keluaran subkegiatan antara rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja terdapat perbedaan karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pada rancangan awal RKPD terdapat 10 program, 19 kegiatan dan 33 subkegiatan, sedangkan pada Rencana Kerja terdapat 10 program, 16 kegiatan dan 25 subkegiatan. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang pada awalnya diusulkan, namun sampai pada tahap pembahasan di Paniradya program tersebut tidak diakomodir. Demikian juga dengan program/ kegiatan/ subkegiatan yang pendanaanya bersumber dari APBD, ada beberapa subkegiatan yang tidak diakomodir yaitu subkegiatan:
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim
e.Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
f.Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
g.Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. 30 Adapun data hasil analisis kebutuhan DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 disandingkan dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2026 selengkapnya disajikan pada tabel 3 berikut ini : 31 Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 RANCANGAN AWAL RKPD 2026 (diambilkan dari softfile ranwal / RKPD di SIPD) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (diambilkan dari RKPD di SIPD) CATATA N PENTING PROGRAM / KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA TARG ET CAPA IAN PAGU INDIKA TIF (Rp000 ) PROGRAM/ KEGIATAN LOKA SI INDIKATOR KINERJA TARG ET CAPA IAN KEBUT UHAN DANA (Rp000) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo 1 doku men 1.147.1 56 Tidak diakomo dir URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 doku men 47.655 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokum en 44.608 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 lapora n 9.931 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 lapora n 10.116 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 orang/ bulan 2.041.5 03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 orang/ bulan 1.904.7 06 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 doku men 56.100 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokum en 46.650 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 lapora n 6.627 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 lapora n 4.907 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen administrasi kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 orang 33.530 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 orang 55.000 33 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen administrasi umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket 38.836 Tidak diakomod ir Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 22.899 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 20.058 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan 75.890 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 lapora n 83.136 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8 unit 1.461.0 00 Tidak diakomod ir Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 5.376.0 00 Tidak diakomod ir Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 99 unit 454.23 8 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 6 unit 52.976 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapora n 77.217 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapora n 129.605 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapora n 147.01 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapora n 142.612 34 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 unit 153.53 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 unit 131.014 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 470.00 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 191.875 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 67 unit 27.860 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 34 unit 19.492 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 doku men 47.166 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 dokum en 50.763 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK 35 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4 doku men 458.51 8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 dokum en 258.985 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim Kab. Kulon Progo 1 doku men 611.47 1 Tidak diakomod ir Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Kab. Kulon Progo Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 8 doku men 3.005.3 04 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Kab. Kulon Progo Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 5 dokum en 532.773 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 4 lapora n 2.461.6 27 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 4 lapora n 1.528.5 76 36 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/ atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/ atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 doku men 107.74 5 Tidak diakomod ir PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana keanekaragama n hayati yang dikelola Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana keanekaragama n hayati yang dikelola Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 doku men 98.000 Tidak diakomod ir Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 2.030 unit 639.16 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 2240 unigt 424.987 37 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjut i arahan dan atau teguran hasil pengawasan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjut i arahan dan atau teguran hasil pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 81 badan usaha 48.892 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 81 badan usaha 27.096 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 38 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 375 orang 32.120 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 250 orang 53.174 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat Kab. Kulon Progo Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 10 lemba ga 119.84 3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat Kab. Kulon Progo Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 5 lemba ga 127.323 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani 21 penga duan 28.362 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani 15 aduan 22.874 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase peningkatan pengelolaan persampahan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase peningkatan pengelolaan persampahan Pengelolaan Sampah Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali Pengelolaan Sampah Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali 39 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Kab. Kulon Progo Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 20 ton 2.771.1 28 - Tidak diakomod ir Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Kab. Kulon Progo Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 1 lapora n 98.445 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Kab. Kulon Progo Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 1 lapora n 156.950 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Grebeg sampah Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Grebeg sampah Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Kab. Kulon Progo Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 1 lapora n 4.000.0 00 Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 1 lapora n 789.720 26.174. 780 6.809.9 76 40 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja DLH didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Program dan kegiatan yang diusulkan ini sesuai dengan isu strategis yaitu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Usulan- usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan. Usulan permasalahan yang ditujukan untuk Dinas Lingkungan Hidup meliputi :
1. 1.Fasilitasi sarana prasarana persampahan untuk bank sampah
2. 2.Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. 3.Pembangunan Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH)
4. 4.Pembangunan IPAL Industri maupun rumah tangga
5. 5.Pembangunan Sumur Resapan Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup No PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATA N 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Margosari, Pengasih. Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAL rumah tangga 50 titik 41 RT 18 & RT 1 ( Keboan dan Karangrejo ) Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAL permukiman 2 unit Pedukuhan Bugel 8, Bugel 9, dan Bugel 10, Panjatan, Kab. Kulon Progo SPAL Pedukuhan Bugel 1 paket 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati RT 22 RW 08 Pundak Tegal, Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAH 250 meter Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAH 1 titik Dusun Sangkrek, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAH 10 unit Talunombo, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAH 5000 Ltr Rt 35 /17 Talunombo, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo Pembangunan IPAH 1 paket Margosari,Pengasih,, Kab. Kulon Progo Sumur Resapan 50 titik Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo Pembuatan DAM Pengendali Sungai Ngobaran 60 m3 3 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Ngentakrejo dan Gulurejo, Lendah, Kab. Kulon Progo Sosialisasi tentang lingkungan hidup 100 peserta 42 Kalurahan Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo Pelatihan pengolahan bank sampah 1 paket Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 titik Kal Pendoworejo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo Pengembangan dan pelatihan bank sampah di kalurahan pendoworejo 1 paket RW 02 Beji, Wates, Kab. Kulon Progo Pelatihan Pengelolaan Sampah 5 paket Sidorejo, Lendah, Kab. Kulon Progo Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 paket Karangasem, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 paket Pendem, SIdomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 paket Desa Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 paket Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 peserta Karang Taruna Kalipetir Lor Desa Margosari Desa Margosari, Pengasih, Kab. Kulon Progo Pelatihan Pengelolaan Sampah 1 paket Kalipetir Kidul,Margosari,Pengasih , Kab. Kulon Progo Pelatihan Pengelolaan Sampah 1 paket 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Kelompok Tani Sumber Resik Seworan, Triharjo, Wates No.Reg.104?BT/Triharjo, Kab. Kulon Progo Motor Roda 3 2 unit Kelompok Dadi Asri Kleworan, RT 21 RW 09 Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo Motor Roda 3 2 unit 43 Kelompok Tani Sumber Resik Seworan, Triharjo, Wates No.Reg.104/BT/Triharjo , Kab. Kulon Progo Timbangan 2 unit Kelompok Dadi Asri Kleworan, RT 21 RW 09 Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo Timbangan 2 unit Kularan,Triharjo, Wates (Bank Sampah Dadi Resik), Kab. Kulon Progo Komposter dan TPS 3 R 20 paket RT 12 RW 06 Tambak, Kab. Kulon Progo TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) 20 paket Kranggan, Galur, Kab. Kulon Progo Alat pembakar sampah 1 unit bagi KSM kranggan sehat 1 unit Ngestiharjo Wates Kulon Progo Alat Pengolah Sampah KSM 1 paket Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo Kendaraan roda 3 pengangkut sampah 15 unit Temon Wetan, Temon Kulon Progo Alat Pengolah Sampah KSM Temon Wetan 1 paket Temon Wetan, Temon, Kab. Kulon Progo Bantuan pengolahan sampah "TPS 3R" temon wetan temon 1 paket Tobanan Pengasih, Kab. Kulon Progo Kendaraan roda 3 (pengangkut sampah) TPS Sampoerna Asih 1 paket Terbah RT 25 RW 10 Pengasih, Pengasih, Kab. Kulon Progo Kendaraan roda 3 (pengangkut sampah) Kelompok "SELAWE MAJU" 1 unit Karangrejo, Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo Pembangunan TPS 3R 1 unit Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo sarana prasarana persampahan untuk tertib pengelolaan sampah 1 titik Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo Pembersihan Kali untuk penanggulangan banjir dan pengairan 1 titik Bank Sampah Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo Permohonan Gedung untuk usaha Bank Sampah "Bank Sampah Sedulur Sinorowedi" 1 paket Pedukuhan Timpang, Pengasih. , Kab. Kulon Progo Peralayan komposter 1 paket Pedukuhan Timpang, Pengasih , Kab. Kulon Progo Peralatan komposter 1 paket 44 Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo Hanggar TPS3R Bendungan, Wates 1 paket Garongan , Panjatan,, Kab. Kulon Progo Bantuan alat pengolahan sampah KM Lestari Mulya 1 paket Kedungpring , Giripeni, Wates , Kab. Kulon Progo Alat pengolahan sampah KM Kensi 1 paket Garongan, Panjatan, Kab. Kulon Progo Alat pengolahan sampah KM Lestari Mulya 1 paket Kedungpring, Giripeni, Wates, Kab. Kulon Progo Alat pengolahan sampah KM Kensi 1 paket 45 Renja yang disusun oleh perangkat daerah sinergi dengan RKP 2026 dan Renstra Kementrian LHK Untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah: “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema Pembangunan Tahun 2026 merujuk pada Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 juga memperhatikan Tema pembangunan DIY sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan RKPD DIY Tahun 2026 yaitu “ Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjabarkan dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam satu tahun anggaran mendukung visi Kepala Daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke empat Kepala Daerah Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. 46 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjabarkan dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam satu tahun anggaran Tujuan dan sasaran Renja 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo seperti pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 69,84 Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air Nilai 72,10 Indeks Kualitas Udara Nilai 75,71 Persentase Capaian Program Pengelolaan Persampahan % 50,13 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP nilai 3,231 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah nilai A (>80-90) 47 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah nilai 2,0-3,0 48 3.3. Program dan Kegiatan No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi % 54,29 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan Parameter 29 3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase dokumen kajian lingkungan hidup % 100 4 Program Pengelolaan Persampahan Proporsi cakupan layanan pengelolaan sampah % 27,82 5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup % 54,72 Persentase Taman Kondisi Baik % 77,55 6 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup % 100 7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup % 77,11 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase pengurangan sampah % 33,07 49 9 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase penanganan sampah % 15,29 Prosentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan % 6,13 50 Total kebutuhan dana / pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp. 13.184.470.000 (Tiga belas milyard seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian nama Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.184.470.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - 0,00 0,00 1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5.01.0008 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.284.831.578,00 0,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 51.798.900,00 - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 42.309.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 9.489.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.936.110.644,00 - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 2.872.951.544,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), P BJT- KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 55.100.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 8.059.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 52.325.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 52.325.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 82.025.700,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
7. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.661.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
8. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 63.364.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
9. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 38.415.600,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
10. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 38.415.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
11. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 602.584.724,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
12. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 259.237.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
13. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 343.347.024,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
14. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 521.571.010,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
15. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 410.208.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
16. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 87.699.710,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
17. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26 Unit 23.663.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
18. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - 48.645.700,00 0,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - 48.645.700,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
19. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 Dokumen 48.645.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
20. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - 1.007.934.400,00 0,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 975.683.100,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
21. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Dokumen 275.145.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
22. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 5 Dokumen 700.537.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
23. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 32.251.300,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
24. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 32.251.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
25. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - 1.435.559.500,00 0,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 1.435.559.500,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
26. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 8,6 Ha 1.240.099.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
27. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 1259 Unit 195.460.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
28. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - 33.122.300,00 0,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 33.122.300,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
29. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 70 Badan Usaha 33.122.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
30. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6, 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - 149.485.600,00 0,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 149.485.600,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
31. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 180 Orang 42.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
32. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 10 Lembaga 107.485.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
33. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7, 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - 20.024.000,00 0,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - 20.024.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
34. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 15 Pengaduan 20.024.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
35. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - 5.225.868.622,00 0,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - - 5.225.868.622,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 0 Kelompok 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 0 Ton 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 1 Laporan 270.999.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
36. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 12045 Ton 4.954.868.822,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
37. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 978.998.300,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - 978.998.300,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 978.998.300,00 - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.22.08.5.07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 1 Laporan 978.998.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 58 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, berisi tentang gambaran umum perangkat daerah, program prioritas pembangunan perangkat daerah dan rencana kerja, pendanaan/ pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Rencana Kerja Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar dapat diminimalisir serta tidak terulang lagi untuk masa yang akan datang. terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan 59 Hidup secara intensif, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengasih, 29 Juli 2025 rencana kerja (renja) tahun anggaran 2026 dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kulon progo email : dukcapil@kulonprogokab.go.id RENJA 2026 HAL. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026. Rencana Kerja merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dengan fokus pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ir. ASPIYAH, M.Si. Pembina Utama Muda ; IV/c NIP. 19680121 199603 2 001 RENJA 2026 HAL. iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... II DAFTAR ISI.................................................................................................................................... III DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ IV BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1 1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................................................ 2 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN........................................................................................................ 4 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................... 4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ......................... 6 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ....... 6 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ...................................................... 14 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ............ 20 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026 ....................................................... 23 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ....................................... 33 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................................. 34 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.................................................................... 34 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH ....................................................... 36 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................................................ 37 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........................ 39 BAB V PENUTUP ................................................................................................................. 54 LAMPIRAN ............................................................................................................................ 56 RENJA 2026 HAL. iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ............ 7 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ................................................................................................................................... 18 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ............................................................................................................................. 24 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................... 33 Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ..... 37 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 .. 38 Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ................................................................ 40 RENJA 2026 HAL. 1 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo setiap tahun/kinerja tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar acuan dalam penyusunan dokumen ini. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja, yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi Renja tahun sebelumnya, dan kebijakan pembangunan daerah serta nasional. Rancangan awal ini menjadi bahan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah, yang bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan antar-perangkat daerah serta menjaring masukan dari pemangku kepentingan. Setelah forum dilaksanakan, perangkat daerah menyusun rancangan Renja yang telah disempurnakan, lalu diserahkan kepada Bappeda untuk disinkronkan dengan rancangan RKPD. Tahapan akhir adalah penetapan Renja oleh kepala perangkat daerah sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan pelaksanaan program tahunan. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dengan fokus pada bidang urusan Administrasi Kependudukan. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan RENJA 2026 HAL. 2 Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Kemudian dokumen Renja Perangkat Daerah akan menjadi perdoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2026. 1.2 Landasan Hukum
38. 1.Undang-undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
39. 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
40. 3.Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 4421);
41. 4.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
42. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
43. 6.Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
44. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
45. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
46. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah RENJA 2026 HAL. 3 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administras Kependudukan;
47. 10.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
48. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. 12.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
51. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
52. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
53. 16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027;
54. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
55. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 114);
56. 19.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 nomor 13);
57. 20.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026; RENJA 2026 HAL. 4
58. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
59. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
60. 23.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
61. 24.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
62. 25.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan Rencana Kerja OPD ini bertujuan untuk:
i.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; ii. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; iii. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026; iv. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dievaluasi melalui analisa pencapaian kerja dan aspek penyerapan anggaran secara lebih rinci. Capaian kerja didasarkan pada indikator kerja dan capaian indikator atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD. Indikator yang dimaksudkan meliputi kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts). Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2024 berjalan baik dan lancar. Target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 87,80%. Tingkat penyerapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya penyesuaian perbedaan antara harga barang/jasa di DPA/DPPA dengan harga riil pasar, sehingga pertanggungjawaban disesuaikan harga pasar. Sisa anggaran merupakan selisih harga barang/jasa di DPA dengan di pasar serta sisa lelang dikembalikan ke kas Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik secara daring maupun luring relatif tinggi dan berjalan efektif. Review hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut: A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024, jika dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi sebagai berikut:
1. 1.Realisasi fisik menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), devisiasi (gap) sebesar 0 persen. Pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
2. 2.Realisasi keuangan menunjukkan ketidaksesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), deviasi (gap) sebesar –9,57 persen. Ada sisa belanja karena disesuaikan kebutuhan maupun RENJA 2026 HAL. 7 penyesuaian harga pasar serta efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Pemkab Nomor 900/1626 tentang Rasionalisasi & Efisiensi Belanja Tahun 2024. B. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024 Berdasarkan penilaian kinerja dari realisasi fisik dan keuangan terhadap kinerja 25 Sub Kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh rerata nilai (score) kinerja kegiatan sebesar 100 dengan predikat Sangat Tinggi. NO FISIK KEUANGAN PELAPORAN (%) (Rp.) (Keg)
3. 1.Target 100 2.062.165.706 25
4. 2.Realisasi 100 1.864.813.532 25 Capaian (%) 40,00 40,00 20,00 Total Capaian (%) 100 Sangat Tinggi *Sumber: Catatan Atas Pelaksanaan APBD Triwulan IV TA 2024 C. Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 antara lain:
5. 1.Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
6. 2.Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
7. 3.Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
8. 4.Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain:
9. 1.Beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tidak tercapai sesuai dengan target;
10. 2.Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi;
11. 3.Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target;
12. 4.Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat. Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:
13. 1.Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; RENJA 2026 HAL. 8
14. 2.Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan pekerjaan;
15. 3.Perlu koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta Program RPD 2023-2026 untuk mendukung pencapaian target RPD di tahun 2025.
16. 4.Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcame) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/subkegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat. Data capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: RENJA 2026 HAL. 7 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegitan Indikator kinerjs Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan(output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2024)Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darerah s/d Tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 12 Urusan wajib Bukan pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 12 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 12 2 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 12 2 01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Penganggaran evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88 23 23 23 100,00% 24 2 12 2 01 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 2 2 2 100,00% 3 RENJA 2026 HAL. 8 2 12 2 01 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77 21 21 21 100,00% 21 2 12 2 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 152 38 38 38 100,00% 38 2 12 2 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 48 12 12 12 100,00% 12 2 12 2 01 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 12 12 12 100,00% 12 2 12 2 01 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 56 14 14 14 100,00% 14 2 12 2 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 196 5 5 5 100,00% 0 2 12 2 01 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 196 5 5 5 100,00% 0 2 12 2 01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 48 12 50 12 24,00% 4 2 12 2 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 48 12 50 12 24,00% 4 RENJA 2026 HAL. 9 2 12 2 01 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49 19 5 5 100,00% 3 2 12 2 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 32 8 4 4 100,00% 3 2 12 2 01 07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 16 11 1 1 100,00% 0 2 12 2 01 07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 0 0 0 0,00% 0 2 12 2 01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96 49 28 37 132,14% 28 2 12 2 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 36 12 12 100,00% 12 2 12 2 01 08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 13 13 13 100,00% 13 2 12 2 01 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 0 3 12 400,00% 3 RENJA 2026 HAL. 10 2 12 2 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 386 31 60 48 80,00% 41 2 12 2 01 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 9 7 7 100,00% 7 2 12 2 01 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara 17 17 17 17 100,00% 17 2 12 2 01 09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 340 5 36 24 66,67% 0 2 12 2 01 09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 17 0 0 0,00% 17 2 12 2 02 Program Pendaftaran Penduduk Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 100,00% 99,60% 100,00% 99,73% 99,73% 100,00% 2 12 2 02 01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 48 24 12 12 100,00% 12 2 12 2 02 01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 4 1 7 7 100,00% 1 RENJA 2026 HAL. 11 2 12 2 02 01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 184.000 72.534 48.000 76.737 159,87% 48.000 2 12 2 02 01 07 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 9.212 8.206 2.303 8.438 366,39% 2.303 2 12 2 03 Program Pencatatan Sipil Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil 97,21% 99,58% 97,17% 99,58% 102,48% 97,20% 2 12 2 03 01 Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksanananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 48 24 12 12 100,00% 12 2 12 2 03 01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 20.000 6.276 5.000 5.724 114,48% 5.000 2 12 2 03 01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 24.000 5.688 6.000 7.137 118,95% 6.000 2 12 2 03 02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksanananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 48 24 12 12 100,00% 12 2 12 2 03 02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 580 161 135 146 108,15% 135 2 12 2 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% RENJA 2026 HAL. 12 2 12 2 04 01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan 48 24 12 12 100,00% 12 2 12 2 04 01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 182 2 2 100,00% 2 2 12 2 04 03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 48 24 12 12 100,00% 12 2 12 2 04 03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 4 281 3 3 100,00% 3 2 12 2 04 03 05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administasi Kependudukan 36 4 3 3 100,00% 3 2 12 2 04 04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 48 24 12 12 100,00% 12 2 12 2 04 04 03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 12 3 3 3 100,00% 3 2 12 2 05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 12 2 05 01 Penyusunan Profil Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan 48 24 12 12 100,00% 12 RENJA 2026 HAL. 13 2 12 2 05 01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 4 4 1 1 100,00% 1 Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2024 berjalan baik dan lancar. Target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 40%, capaian fisik mencapai 40%, serta pelaporan mencapai 20% dengan total capaian sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Sub Kegiatan yang telah mencapai target fisik. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta mendukung visi misi daerah. RENJA 2026 HAL. 14 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan ketugasannya dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yakni pada nilai survey Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil penilaian masyarakat yang diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan cara melakukan survei kepada masyarakat, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mendapat nilai 89,189 dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik dari target 83,113 (tercapai 107,31% dari target).
2.Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2024 terealisasi sebesar 96,13% dari target sebesar 97,31% (tercapai 98,79% dari target), yang meliputi:

a.Persentase Jumlah Penduduk yang ber-KTP dengan target 100% terealisasi 99,46% (tercapai 99,46% dari target);
b.Persentase Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan dengan target 100% terealisasi 100% (tercapai 100% dari target);
c.Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target 96,25% terealisasi 99,48% (tercapai 103,36% dari target);
d.Persentase Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan dengan target 98,15% terealisasi 100% (tercapai 101,88% dari target);
e.Persentase Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan dengan target 92,14% terealisasi 81,71% (tercapai 88,68% dari target). Target capaian kinerja pada indikator persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya: masih ditemukannya data ganda pada database kependudukan bagi sebagian masyarakat. Selain itu, faktor lainnya yaitu ketidaktahuan dari masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan dokumen administrasi kependudukan yang bersifat valid. Masyarakat tidak mengetahui jika data yang dimiliki ternyata ganda dengan NIK lain dan tidak melakukan permohonan penghapusan NIK ganda. Selain pemenuhan pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas RENJA 2026 HAL. 15 dan fungsinya juga melaksanakan pemenuhan pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Program (IKP), dengan rincian sebagai berikut: A. Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. 1.Persentase Jumlah Penduduk yang ber KTP Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el dibagi dengan seluruh wajib KTP-el yang ada. Pada tahun 2024 penduduk yang telah memiliki KTP-el di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 346.467 orang, dengan jumlah penduduk usia wajib KTP sebanyak 348.351 maka persentase penduduk ber-KTP el sebesar 99,46 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 99,46 % (Belum memenuhi dari target yang ditetapkan). Hal ini disebabkan karena masih adanya penduduk yang database kependudukannya tercatat di Kabupaten Kulon Progo akan tetapi berdomisili berada di luar kabupaten Kulon Progo dan belum melakukan perekaman KTP- el.
2. 2.Persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Indikator ini menggambarkan persentase jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi dengan jumlah Kepala keluarga (KK) yang ada. Pada tahun 2024 jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 157.726 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 157.726, maka persentase jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan sebesar 100% . Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100%. (sesuai dengan target yang ditetapkan). Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sesuai dengan target yang ditetapkan Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan Kartu Keluarga juga meningkat. B. Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
3. 1.Persentase Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebanyak 102.524 orang dengan jumlah penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 103.062 orang, maka persentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,48%. Apabila dibandingkan dengan dengan target 2024 sebesar 96,25% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 103,36% (melebihi dari target yang diharapkan) RENJA 2026 HAL. 16
4. 2.Persentase Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan Indikator ini menggambarkan persentase jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan yang pengukurannya didasarkan pada jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kematian di tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2024 jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan sejumlah 6.993 dengan jumlah kematian di tahun yang bersangkutan sejumlah 6.993 maka persentase jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 98,15% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,88% (melampaui target yang ditetapkan). Hal ini dikarenakan keberhasilan program dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara daring maupun tatap muka, pelayanan secara daring maupun datang langsung, dan berbagai kegiatan pelayanan jemput bola dokumen kependudukan. C. Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. 1.Persentase Jumlah sarana SIAK yang terpelihara Indikator ini menggambarkan persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara pengukurannya di dasarkan pada jumlah sarana SIAK yang yang terpelihara dibagi dengan jumlah sarana SIAK yang ada. Pada tahun 2024 jumlah sarana SIAK yang terpelihara sejumlah 17 dengan jumlah sarana SIAK yang ada sejumlah 17, maka persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara sebesar 100%.
6. 2.Persentase Jumlah Buku Agregat Kependudukan Semesteran yang tersusun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang tersusun yang pengukurannya didasarkan dengan jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang disusun dibagi jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang seharusnya disusun. Pada tahun 2024 jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang disusun sejumlah 2, dengan jumlah buku Agregat Kependudukan Semesteran yang seharusnya disusun sejumlah 2, maka persentase jumlah buku yang tersusun sebesar 100%. D. Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan
7. 1.Persentase Jumlah Laporan Perkembangan Kependudukan Semesteran dan tahunan yang tersusun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun pengukurannya di dasarkan pada jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun dibagi jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang seharusnya disusun. RENJA 2026 HAL. 17 Pada tahun 2024 jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun sejumlah 3 dengan jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang seharusnya disusun sejumlah 3, maka persentase jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun sebesar 100%.
8. 2.Persentase Jumlah Laporan Profil Kependudukan yang tersusun Indikator ini menggambarkan persentase jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun yang pengukurannya didasarkan dengan jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun dibagi jumlah laporan profil kependudukan yang seharusnya disusun. Pada tahun 2024 jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun sejumlah 1 dengan jumlah laporan profil kependudukan yang seharusnya disusun sejumlah 1, maka persentase jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun sebesar 100%. Dari analisa kerja pelayanan tersebut dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mencapai target yang ditetapkan kecuali pada indikator cakupan kepemilikan KTP-el. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
9. 1.Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
10. 2.Masih ada sebagian penduduk yang belum melakukan perekaman;
11. 3.Masih berlangsungnya proses konsolidasi;
12. 4.Masih ada sebagian penduduk yang memiliki data ganda;
13. 5.Masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Secara rinci pencapaian kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut ini: RENJA 2026 HAL. 18 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM/ Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi capaian Catatan analisisTahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1) Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (thn n) Tahun 2027 (thn n+1)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I Indikator Kinerja Utama PD 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,113 83,114 83,115 89,189 83,114 83,115 2 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatn Sipil 97,31 97,42 97,49 96,13 97,42 97,49 II Indikator Kinerja Program PD 1 Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 100 100 99,73 100 100 2 Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 99,75 97,2 97,21 99,74 97,2 97,21 3 Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan 100 100 100 100 100 100 III Indikator Kinerja Kunci PD 1 Perekaman KTP Elektronik 99,46 2 Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiiki KIA 81,71 RENJA 2026 HAL. 19 3 Kepemilikan akta kelahiran 99,48 4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 26,83 RENJA 2026 HAL. 20 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut: Permasalahan yang ada :

1.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a.Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu masih belum optimal;
b.Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih belum optimal, terlihat masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan;
c.Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnyamemiliki dokumen kependudukan masih belum optimal;
d.Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP;
e.Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan belum optimal;
1. 2.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a.Database Kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir;
b.Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
c.Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum semuanya bersifat digital;
d.Belum semua stakeholders memanfaatkan data kependudukan;
1. 3.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
a.Adanya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
b.Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dilakukan dengan Sistem Layanan Three In One dan On-Lineuntuk Kelahiran dan kematian;
1. 4.Sekretariat
a.Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor;
b.Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD;
c.Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ini belum mencukupi/ representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen pencatatan sipil. Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan
1. 1.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a.Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu menjadi optimal;
b.Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga menjadi optimal,dimana setiap terjadi perubahan biodata penduduk dan status RENJA 2026 HAL. 21 kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang selalu dilaporkan oleh penduduk;
c.Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnyamemiliki dokumen kependudukan menjadi optimal;
d.Semua penduduk wajib KTP-el telah melakukan perekaman KTP-el;
e.Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/kelurahan, Kecamatan menjadi optimal;
1. 2.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a.Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir;
b.Data dan informasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
c.Pemanfaatan data oleh semua stakeholders;
d.Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil semuanya dalam format manual dan Digital;
1. 3.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
a.Teratasinya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
b.Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan Sistem Layanan Three In One dan On-Lineuntuk Kelahiran dan kematian
1. 4.Sekretariat
a.Tersedianya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor yang lebih representatif;
b.Terpenuhinya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat OPD;
c.Tersedianya tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif dari segi keamanan dan kerahasiaandokumen pencatatan sipil. Isu strategis Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang ke-4 diantaranya adalah Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah, belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik serta belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik sehingga dirumuskan tujuan dan sasarannnya adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian Tujuan tahun 2023- 2026 Pembangunan Daerah misi ke - 4 yakni Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi,yakni :
a.Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
b.Masih adanya duplikasi penggunaan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan; RENJA 2026 HAL. 22
c.Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah, nyaman dan akuntabel;
d.Pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan akan berimplikasi pada pelayanan administrasi kependudukan;
e.Tuntutan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang representative;
f.Adanya beberapa kewenangan pengelolaan SIAK yang masih menjadi domain pusat;
g.Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena Kelahiran, Perkawinan, Kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki wacana dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:
1. 1.Implementasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Three In One;
2. 2.Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan SIAK Terpusat;
3. 3.Pembangunan Gedung untuk penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih representatif;
4. 4.Peningkatan Sarana Prasarana khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat;
5. 5.Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
6. 6.Pemutakhiran Data Penduduk pada 12 Kecamatan secara bertahap dan berkelanjutan;
7. 7.Implementasi azas domisili, stelsel aktif dan sistem on-line dalam pencatatan sipil;
8. 8.Pembaharuan dan inovasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. 9.Melakukan pelayanan keliling/ jemput bola dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. 10.Meningkatkan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dengan melibatkan instansi terkait;
11. 11.Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi ke Desa /Kelurahan,media luar ruang, media elektronik, media cetak maupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Masih adanya Duplikasi Tuntutan mayarakat pelayanan Kesedaran masyarakatTingkat Validitas Data Adanya beberapa kewenangan Pengelolaan Siak Tuntutan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Mega Proyek Belum Maksimalnya Tata kelola Pemerintahan RENJA 2026 HAL. 23 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dibuat dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo 2026 dan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029. Rincian kegiatan yang ada pada Rancangan Renstra tersebut mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan". Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu strategi untuk mendukung dari misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Adapun hasil analisa kebutuhan program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini: RENJA 2026 HAL. 24 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analsis Kebutuhan Catatan Penting Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif (Rp.) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.615.467.94 8 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.633.906.71 4 - 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.615.467.94 8 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.633.906.71 4 - 1.2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kabupate n Kulon Progo Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100% 4.713.769.69 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kabupate n Kulon Progo Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100% 3.978.364.46 4 - 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.470.800 - 2.12.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen 22.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 9.127.200 - 2.12.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 laporan 11.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan 2.343.600 - 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.385.100.56 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.045.904.90 9 - RENJA 2026 HAL. 25 2.12.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupate n Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 616 orang/bula n 3.298.400.56 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupate n Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bula n 3.000.847.20 9 - 2.12.01.2.02.00 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASn 12 dokumen 74.700.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASn 1 dokumen 42.010.300 - 2.12.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 laporan 12.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 laporan 3.047.400 - 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.623.600 - 2.12.01.2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kabupate n Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 50.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kabupate n Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 56 Orang 3.623.600 - 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.296.654 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 33.873.200 - RENJA 2026 HAL. 26 2.12.01.2.06.00 02 - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupate n Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.679.200 Hasil pemutakhiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-34 06 Tahun 2024 2.12.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan 58.296.654 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 18.194.000 - 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 388.080.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 136.791.400 - 2.12.01.2.07.00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan 4 unit 180.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan 13 unit 128.227.800 - 2.12.01.2.07.00 10 Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 unit 146.080.000 Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 8.563.600 - 2.12.01.2.07.00 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 unit 62.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 unit 0 - RENJA 2026 HAL. 27 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 413.796.567 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Dokumen 576.270.255 - 2.12.01.2.08.00 02 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan 1 laporan 109.987.944 - 2.12.01.2.08.00 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor` Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 12 laporan 413.796.567 Hasil pemutakhiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-34 06 Tahun 2024 2.12.01.2.08.00 04 - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 laporan 466.282.311 Hasil pemutakhiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-34 06 Tahun 2024 RENJA 2026 HAL. 28 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.495.916 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 dokumen 170.430.300 - 2.12.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinananya 8 unit 45.000.000 Nomenklatur sub kegiatan akan disesuaikan pada tahap KUA-PPAS. 2.12.01.2.09.00 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Kabupate n Kulon Progo Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 8 unit 61.669.100 Nomenklatur sub kegiatan akan disesuaikan pada tahap KUA-PPAS. 2.12.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 17 unit 44.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 17 unit 88.762.400 - 2.12.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 296.495.916 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 296.495.916 - RENJA 2026 HAL. 29 2.12.01.2.09.00 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi 17 unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Kabupate n Kulon Progo Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi 19 unit 19.998.800 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kabupate n Kulon Progo Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100% 1.080.198.25 0 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kabupate n Kulon Progo Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 92,20% 438.041.100 - 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.080.198.25 0 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3 dokumen 438.041.100 - 2.12.02.2.01.00 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1 dokumen 31.717.000 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1 dokumen 20.156.400 - 2.12.02.2.01.00 02 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 48.000 dokumen 983.981.250 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 48.000 dokumen 407.625.300 - 2.12.02.2.01.00 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2.303 dokumen 64.500.000 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2.303 laporan 10.259.400 - RENJA 2026 HAL. 30 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kabupate n Kulon Progo Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 97,21% 448.000.000 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kabupate n Kulon Progo Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 99,55% 109.957.500 - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 240.000.000 Pelayanan Pencatatan Sipil 2 Dokumen 81.560.400 - 2.12.03.2.01.00 01 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 5.000 dokumen 130.000.000 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 5.000 dokumen 32.770.500 - 2.12.03.2.01.00 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupate n Kulon Progo Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 6.002 layanan 110.000.000 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupate n Kulon Progo Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5000 layanan 48.789.900 - 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 208.000.000 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 dokumen 28.397.100 - 2.12.03.2.02.00 04 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 135 laporan 208.000.000 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 135 laporan 28.397.100 - 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kabupate n Kulon Progo Persentase Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan 100% 288.500.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kabupate n Kulon Progo 2 Inovasi 84.437.800 - RENJA 2026 HAL. 31 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100.000.000 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 1 dokumen 39.752.650 - 2.12.04.2.01.00 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan 2 dokumen 100.000.000 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan 2 dokumen 39.752.650 - 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 136.000.000 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 dokumen 31.422.750 - 2.12.04.2.03.00 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah dokumen penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan 3 dokumen 36.000.000 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah dokumen penyelenggaraa n Pemanfaatan Data Kependudukan 3 dokumen 10.159.950 - 2.12.04.2.03.00 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK 3 laporan 100.000.000 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 laporan 21.262.800 - 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 52.500.000 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 dokumen 13.262.400 - 2.12.04.2.04.00 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan 2 laporan 52.500.000 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Kabupate n Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan 1 laporan 13.262.400 - RENJA 2026 HAL. 32 5.2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependuukan Kabupate n Kulon Progo Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan 100% 85.000.000 Program Pengelolaan Profil Kependuukan Kabupate n Kulon Progo Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan 100% 23.105.850 - 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependuukan 85.000.000 Penyusunan Profil Kependuukan 1 dokumen 23.105.850 - 2.12.05.2.01. 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 dokumen 85.000.000 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Kabupate n Kulon Progo Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 dokumen 23.105.850 - RENJA 2026 HAL. 33 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam proses perencanaan program/ kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo selama ini tidak mengakomodir rencana kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dikarenakan pada proses Musrenbang atau proposal kepada Bupati dan pokok pikiran di tingkat Kapanewon karena memang belum ada usulan yang masuk terkait kegiatan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil dari kalangan masyarakat. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) ============ NIHIL==== ====== ============ RENJA 2026 HAL. 34 Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Mainstreaming dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas mainstreaming. Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2026 dan tema pembangunan DIY Tahun 2026 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2026, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah: “Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan” Fondasi Pembangunan, berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sumber daya manusia dan infrastruktur adalah fondasi perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2024). Mendasar pada hal tersebut, maka prioritas dari fondasi pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengacu pada program nasional tahun 2023-2026 yakni Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas tahun 2023-2026 yakni Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik. RENJA 2026 HAL. 35 Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mandasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan public, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat. Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/ lokal sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsu-kan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan criminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. 1) Telaahan terhadap kebijakan Kementrian Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwasetiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kementerian/ lembaga yang mengurusi kewajiban tersebut di tingkat Pemerintah Pusat adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan meliputi: a) koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b) penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c) sosialisasi Administrasi Kependudukan; d) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e) pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan 2) Telaahan terhadap kebijakan Provinsi RENJA 2026 HAL. 36 Telaah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: a) Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. Indikator dari sasaran pertama ini yaitu meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan /Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. b) Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator dari sasaran kedua ini adalah persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan. Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari rerata cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten /kota c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Sasaran ketiga merupakan sasaran yang bersifat mandatory dan harus dicantumkan dalam renstra setiap instansi pemerintah. Indikator dari sasaran ketiga adalah kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target empat tahun ke depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut- turut. Dengan demikian, sudah terbangun sinergitas antara program di pemerintah pusat (Kemendagri) dengan pemerintah daerah (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY) dalam upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahandan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan serta misi ketiga Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan daerah yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berarti memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan tata kelola pelayanan publik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat juga RENJA 2026 HAL. 37 dihimbau terkait ketertiban dalam pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan pencatatan sipil agar segera dilaporkan dengan tertib. Karena sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat akan masalah pelaporan peristiwa kependudukan masih kurang optimal, sehingga berakibat pada kepemilikan dokumen kependudukan yang belum memenuhi target. Untuk tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Target Kinerja Pada Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel - Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 2 - Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) 3 - Indeks maturitas SPIP Nilai 3,23 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Nilai 89,191 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nikai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80- 90) 6 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 3.3 Program dan Kegiatan Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 yakni Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan. Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil RENJA 2026 HAL. 38 merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2026 meliputi 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.633.906.714,00. Berikut ini tabel Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026: Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk memiliki kartu identitas % 92,20 2 Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran % 99,55 3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Inovasi pelayanan Satuan inovasi 2 4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan % 100 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 RENJA 2026 HAL. 39 Untuk mencapai indikator kerja sasaran dan program OPD sesuai dengan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kerja OPD. Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 yakni Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2026 meliputi 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.633.906.714,00. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kerja dan pendanaan indikatif APBD tahun 2026 sebagaimana tabel berikut: RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.633.906.714,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 4.633.906.714,00 0,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL 4.633.906.714,00 0,00 1. 2.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatanpada perangkat daerahberkinerja Sangat Tinggi - 100 % 3.978.364.464,00 - 0,00 2.12.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 2 Dokumen 11.470.800,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 9.127.200,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RENJA 2026 HAL. 40 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.343.600,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 3 Dokumen 3.045.904.909,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 41Orang/bulan 3.000.847.209,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN RENJA 2026 HAL. 41 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 42.010.300,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.047.400,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 1 Dokumen 3.623.600,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi RENJA 2026 HAL. 42 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 56 Orang 3.623.600,00 Kab. KulonProgo, Galur,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 2 Dokumen 33.873.200,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 15.679.200,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RENJA 2026 HAL. 43 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - 18.194.000,00 - DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 2 Dokumen 136.791.400,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 13 Unit 128.227.800,00 - DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RENJA 2026 HAL. 44 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 4 Unit 8.563.600,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 2 Dokumen 576.270.255,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 109.987.944,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RENJA 2026 HAL. 45 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 3 Laporan 466.282.311,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 3 Dokumen 170.430.300,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan DaratTak Bermotor yangDipelihara dan DibayarkanPerizinannya 8 Unit 61.669.100,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RENJA 2026 HAL. 46 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 17 Unit 88.762.400,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 19.998.800,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA BAGIHASIL (DBH) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2. 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARANPENDUDUK Persentase Pendudukmemiliki kartu identitas - 92,20 % 438.041.100,00 - 0,00 2.12.02.2.01 Pelayanan PendaftaranPenduduk Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 3 Dokumen 438.041.100,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan RENJA 2026 HAL. 47 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen HasilPendataan Penduduk NonPermanen dan RentanAdministrasi Kependudukan 1 Dokumen 20.156.400,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa OPSEN BEABALIK NAMAKENDARAANBERMOTOR(BBNKB) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen HasilPencatatan, Penatausahaandan Penerbitan DokumenAtas Pendaftaran Penduduk 48000Dokumen 407.625.300,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan PenerbitanDokumen Atas HasilPelaporan PeristiwaKependudukan 2303Laporan 10.259.400,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 3. 2.12.03 PROGRAM PENCATATANSIPIL Persentase Pendudukmemiliki akta kelahiran - 99,55 % 109.957.500,00 - 0,00RENJA 2026 HAL. 48 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 2 Dokumen 81.560.400,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen HasilPencatatan, Penatausahaandan Penerbitan DokumenAtas Pelaporan PeristiwaPenting 5000Dokumen 32.770.500,00 - DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan PencatatanSipil yang Ditingkatkan 5000Layanan 48.789.900,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL RENJA 2026 HAL. 49 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.03.2.02 PenyelenggaraanPencatatan Sipil Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 1 Dokumen 28.397.100,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan HasilPelayanan Secara AktifPendaftaran PeristiwaKependudukan danPencatatan Peristiwa PentingTerkait Pencatatan Sipil 135 Laporan 28.397.100,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 4. 2.12.04 PROGRAMPENGELOLAANINFORMASIADMINISTRASIKEPENDUDUKAN Inovasi pelayanan - 2 Inovasi 84.437.800,00 - 0,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan DataKependudukan danPemanfaatan dan PenyajianDatabase Kependudukan Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 1 Dokumen 39.752.650,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan RENJA 2026 HAL. 50 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DataKependudukan yang Diolahdan Disajikan 2 Dokumen 39.752.650,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 PenyelenggaraanPengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 2 Dokumen 31.422.750,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah DokumenPenyelenggaraanPemanfaatan DataKependudukan 3 Dokumen 10.159.950,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan RENJA 2026 HAL. 51 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan HasilSosialisasi PengelolaanInformasi AdministrasiKependudukan 3 Laporan 21.262.800,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan PengawasanPengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 1 Dokumen 13.262.400,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan HasilBimbingan Teknis TerkaitPengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukandan Pendayagunaan DataKependudukan 1 Laporan 13.262.400,00 - DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 5. 2.12.05 PROGRAMPENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN Persentase PengelolaanProfil Kependudukan - 100 % 23.105.850,00 - 0,00RENJA 2026 HAL. 52 NO PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.05.2.01 Penyusunan ProfilKependudukan Laporan Pelaksanaan SubKegiatan - 1 Dokumen 23.105.850,00 Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil DataPerkembangan dan ProyeksiKependudukan sertaKebutuhan yang Lain yangtersusun 1 Dokumen 23.105.850,00 Kab. KulonProgo, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuat reformasipolitik,hukum danbirokrasi,serta memperkuat pencegahan danpemberantasankorupsi,narkoba,judi, dan penyeludupan. 5.Penguatangood-governance padaberbagaitingkatanOptimalisasi tata kelolapemerintahan danpelayananpublik - 0,00 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H 4.633.906.714,00 0,00RENJA 2026 HAL. 53 RENJA 2026 HAL. 54 Disamping itu perbaikan dalam hal sarana prasarana maupun mutu SDM juga perlu dilakukan. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan, disamping juga meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud. Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1.Rencana Kerja (Renja) ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten;
2.Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban melaksanakan program - program dalam Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3.Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Untuk rencana tindak lanjut dalam menjawab rekomendasi hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memperkuat pengendalian internal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian dan pelaporan kinerja, melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap bulan, serta melaksanakan evaluasi capaian kinerja fisik, keuangan, dan IKU secara triwulanan. Identifikasi terhadap hambatan internal maupun eksternal juga akan dilakukan secara sistematis sebagai dasar penyusunan solusi percepatan kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui penyusunan rencana pengadaan secara tepat waktu di awal tahun, memperkuat koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kabupaten Kulon Progo, serta memanfaatkan sistem e-purchasing dan katalog elektronik lokal untuk meminimalkan keterlambatan. RENJA 2026 HAL. 55 Optimalisasi capaian kinerja akan dilakukan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi lintas bidang terhadap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, baik di tingkat OPD maupun dengan Bappeda. Sinkronisasi antara IKU Perangkat Daerah dengan target RPD 2023–2026 juga akan dilakukan melalui penyesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi internal. Evaluasi terhadap hasil (outcome) kegiatan akan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana manfaat dari output kegiatan terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan program dan disertai dengan strategi kolaboratif lintas sektor untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil kegiatan, seperti dokumen kependudukan, data statistik, dan layanan jemput bola. Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ir. ASPIYAH, M.Si. Pembina Utama Muda ; IV/c NIP. 19680121 199603 2 001 RENJA 2026 HAL. 56 LAMPIRAN i ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana MUHADI, S.H., Hum. Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19720822 199503 1 003 iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................................i KATA PENGANTAR ............................................................................................................ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................iii DAFTAR TABEL .................................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................. 4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PMKAL DALDUK KB TAHUN LALU (TAHUN 2024) ................................................................................................... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMKal Dalduk KB................................ 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB ................................. 31 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMKal Dalduk KB ................................................................................................. 33 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD 2026 ....................................................... 35 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................... 43 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PMKAL DALDUK KB ....... 45 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional......................................................... 45 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMKal Dalduk KB ................................ 45 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .......................................................... 49 BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 74 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024........................................................ 6 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024....................................................... 8 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024............... 11 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB......................... 31 Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026............................ 35 Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026................................................................................…...……. 43 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMKal Dalduk dan KB 2026.........................................................................………….............…… 45 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Progam Dinas PMKal Dalduk KB Tahun 2026............... 47 Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo Tahun 2026…..................... 51 1 Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunnan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Renja Kementerian dalam Negeri, serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan BKKBN. Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Pembangunuan (RKPD) Tahun 2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) 2025-2029 dan berdasar Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2026 merupakan tahun ke-4 (terakhir) perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023-2026. 2 Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelakasanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terahir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasaan Urusan Keistimewaan; 3
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2042;
12.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur Nomor 52 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
15.Peraturan Daerah 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.
17.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023- 2026;
18.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
19.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan A. Maksud Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. B. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah untuk :

a.Menjabarkan rencana strategis tahun 2025- 2029 ke dalam rencana operasional; 4
b.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d.Menyediakan informasi pemenuhan laporam evaluasi. 1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Realisasi
1. 1.Meningkatnya derajat kesehatan Angka harapan hidup Capaian Ketahanan Keluarga 47,25% 62,10% 7 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Realisasi masyarakat
2. 2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 92,96% 97,80% Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100% 45,45% Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabel 2.1 menggambarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024, beserta indikator kinerja, target yang direncanakan, dan realisasi capaian yang telah diperoleh. Tujuan pertama adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran berupa peningkatan angka harapan hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Capaian Ketahanan Keluarga, dengan target sebesar 47,25%. Realisasi capaian pada tahun berjalan menunjukkan hasil sebesar 62,10%, yang berarti target telah terlampaui secara signifikan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam ketahanan keluarga yang berdampak positif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, yang terdiri dari dua sasaran. Sasaran pertama yaitu peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, diukur melalui indikator Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Target capaian untuk indikator ini adalah 92,96%, dengan realisasi sebesar 97,80%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Sasaran kedua adalah meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah, yang diukur melalui indikator Persentase pencapaian program 8 pada masing-masing perangkat daerah. Target yang ditetapkan adalah 100%, namun realisasi capaian hanya mencapai 45,45%. Realisasi yang masih jauh dari target ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program di lingkup perangkat daerah, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut serta strategi perbaikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal di masa mendatang. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Program Indikator Kinerja Target Realisasi
3. 1.Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Penguatan Kelembagaan Desa 75,02% 75,13% Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 84,74% 89,27%
4. 2.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 70,88% 100%
5. 3.Progam Pengendalian Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 0,90 0,64 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 1,90 1,98 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 3,65 2,58
6. 4.Program Keluarga Berencana Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana 50,20% 56,47% Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK 48,48% 69,32% 9 No Program Indikator Kinerja Target Realisasi
7. 5.Program Pemberdayaandan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 28,23% 30,36%
8. 6.Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100% 100%
9. 7.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kalurahan yang menerapkan kelmbagaan asli 59,48% 58,33%
10. 8.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 42,53% 37,93% Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabel 2.2 menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada masing-masing program, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian.
11. 1.Program Administrasi Pemerintahan Desa menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian indikator Persentase Penguatan Kelembagaan Desa sebesar 75,13%, sedikit melampaui target sebesar 75,02%. Sementara itu, indikator Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 89,27% dari target 84,74%.
12. 2.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan mencapai 100%, melampaui target sebesar 70,88%.
13. 3.Pada Program Pengendalian Penduduk, indikator yang diukur meliputi:
a.Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan realisasi 0,64, lebih rendah dari target 0,90. 10
b.Angka Kelahiran Total (TFR) terealisasi sebesar 1,98, sedikit di atas target 1,90.
c.Angka Kelahiran Remaja Usia 15–19 Tahun (ASFR) mencapai 2,58, lebih rendah dari target 3,65.
1. 4.Program Keluarga Berencana menunjukkan capaian yang cukup baik. Indikator Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana mencapai 56,47% dari target 50,20%, sedangkan Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK terealisasi sebesar 69,32%, jauh di atas target 48,48%.
2. 5.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) juga menunjukkan peningkatan, dengan capaian 30,36%, sedikit melebihi target sebesar 28,23%.
3. 6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berhasil mencapai target secara penuh, yaitu 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. 7.Pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, indikator Persentase Kalurahan yang Menerapkan Kelembagaan Asli terealisasi sebesar 58,33%, sedikit di bawah target sebesar 59,48%.
5. 8.Terakhir, pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, indikator Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mencapai 37,93%, belum memenuhi target sebesar 42,53%. Secara umum, sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang positif dengan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program yang perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada program-program yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan. Jumlah anggaran kegiatan tahun 2024 : Rp 14.286.465.833,00 Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2024 : Rp 13.739.184.657,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.3 11 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 PERANGKAT DAERAH : DINAS PMKAL DALDUK DAN KB\ NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 13.395,89 100 308.121,53 100 3.390,14 100 3.266,17 100 96,3 100,0 0 706,13 37,10 308.930,28 37,10 2.306,16 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 12 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 26,97 4 502,06 2 3,31 2 3,06 100 92,4 4 17,71 4 502,06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48 47,47 24 1.087,30 12 6,70 12 6,30 100 94,0 21 55,45 29 1.087,30 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,12 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 149 13.180,24 25 252.842,30 13 2.787,22 13 2.707,30 100 99,4 14 17,71 29 253.592,34 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 320,79 24 5.980,83 12 55,45 12 52,83 100 95,27 12 55,45 27 5.980,83 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 8 23,42 4 16,11 2 9,88 2 7,75 100 78,44 2 4,12 4 16,11 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 13 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 129,41 24 2.796,39 12 27,98 12 22,39 100 80,02 12 17,71 26 2.796,39 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Laporan pengadaan Peralatan dan Mesin Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan - - 24 10.145,08 12 122,05 12 110,08 100 90,16 12 121,09 26 10.168,57 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 48 952,75 24 1.767,13 12 20,61 12 18,13 100 87,97 12 19,01 26 1.767,23 14 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan - - 24 17.744,51 12 188,35 12 187,51 100 99,46 12 187,09 26 17.779,30 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Laporan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 282 664,98 141 14.089,16 69 134,54 69 131,16 100 97,76 69 125,05 143 14.089,35 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0,00 69 134,54 69 131,16 100 12 - - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana Jumlah laporan pemeliharaan 148 - 69 1.150,66 12 20,06 12 19,66 100 98,00 12 20,18 71 1.150,81 15 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Administrasi Pemerintahan Desa Rata-rata Ketercapaian Persentase Penguatan Kelembagaan Desa 76,43 9.144,95 55,87 4.052,84 75,02 2.319,14 75,02 2.319,14 55,87 2.027,95 0,74 2.088,57 0,47 4.493,07 0,61 49,13 Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 89,62 62,02 0,00 89,89 89,89 62,02 0,87 0,20 - 0,23 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 348 285,20 174 84,72 87 34,12 87 32,82 100 96,19 87 26,37 174 84,72 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 348 219,60 174 38,65 87 19,55 87 18,94 100 96,88 87 17,21 174 38,65 16 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 348 6.732,40 174 3.299,33 87 1.945,08 87 1.708,59 100 87,81 87 1.824,23 174 3.730,11 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 348 411,80 174 105,29 87 55,05 87 37,24 100 67,6 87 24,18 202 105,29 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 160 324,60 44 80,70 4 32,89 4 28,80 100 87,8 4 15,35 44 80,70 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 8 571,90 3 212,36 1 108,66 1 90,89 100 83,64 1 64,74 3 220,09 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 348 179,80 174 66,64 87 35,11 87 25,65 100 73,05 87 26,74 174 66,64 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 52 367,90 26 165,15 13 88,68 13 85,01 100 96,5 13 89,74 26 166,87 Program Pemberdayaan Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga 74,71 4.528,59 100 4.084,11 100 1.156,62 100 1.143,13 100 98,87 0,73 1.121,72 1,00 4.467,67 1,34 98,65 17 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 12 396,37 6 1.540,94 3 298,59 3 293,75 100 98,37 3 274,98 7 1.742,00 18 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 64 3.210,82 32 2.543,16 16 858,03 16 849,38 100 98,99 16 846,74 33 2.725,66 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaann Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 910,00 0 0,00 - 0 - 0 0 0 - 0 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0,00 0,7 283,14 - Program Pengendalian Rata-rata Ketercapaian 1,27 19 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Penduduk Indeks laju pertumbuhan penduduk 1 212,32 0,7 573,95 0,9 288,73 0,7 283,14 77.7 98,06 1,00 422,56 0,64 598,34 64,05 281,81 Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,1 1,27 0,00 1,9 1,27 66,8 2,00 1,22 - 58,10 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR) 3,29 2,97 0,00 3,65 2,97 122,8 3,36 2,58 - 78,50 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga 4 73,50 3 249,79 1 134,85 1 131,16 100 97,26 1 136,56 3 254,79 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB - - 2 187,15 1 115,20 1 115,15 100 100 1 144,00 2 199,13 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan - - 24 73,06 12 38,68 12 36,83 100 100 12 34,00 26 80,46 20 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Pelaporan Program Bangga Kencana pengawasan program Bangga Kencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraaan Sistem Informasi Keluarga - - 63,95 54,05 3.478,46 1 108,00 63,95 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rata-rata Ketercapaian 46,41 Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana 51,18 20.713,72 54,05 7.061,39 56,25 3.512,87 54,05 3.478,46 54,05 0,51 6.921,20 0,57 7.298,70 1,11 35,24 Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK 51,4 46,41 0,00 68,89 46,41 46,41 0,50 0,70 - 1,37 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program - - 2 219,36 1 140,00 1 139,65 100 99,75 0 - 2 219,36 21 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp KKBPK Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) - - 2 1.084,23 1 509,80 1 507,74 100 99,59 1 586,80 2 1.160,13 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - - 2 333,39 1 177,60 1 177,51 100 100 1 240,00 2 357,38 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Mefia Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang lainnya - - 2 297,83 1 150,00 1 148,40 100 98.6 1 110,00 2 297,83 22 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepaa stakehorder dan Mkitra Kerja - - 7 602,25 1 449,44 1 440,36 100 97,99 6 286,12 7 602,25 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan 24 4.669,42 0,00 2 15,00 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader IMP - - 264 440,00 176 264,00 176 264,00 100 100 88 264,00 352 466,40 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangga Kencana ( Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga - - 161,89 1 37,86 0 - 161,89 23 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Berencana ) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 3394 1.196,68 100 1 1.768,27 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan - - 2 75,66 1 42,33 1 37,86 100 1 45,00 2 77,71 24 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - - 6773 2.724,90 3394 1.206,74 3394 1.196,68 100 99,16 4396 3.128,29 7.546 2.815,33 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 48 218,08 13 85,94 1 41,75 1 41,39 100 100 1 31,62 13 93,00 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan 4 15.780,05 2 189,28 1 112,87 1 107,38 100 95,5 1 96,77 2 200,76 25 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp dan Jejaringnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 8 46,08 3 24,72 1 6,40 1 6,33 100 100 1 7,73 3 24,72 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB - - 2 12,71 1 3,77 1 3,77 100 100 0 - 2 12,71 Pelaksanaan dan Jumlah kampung KB yang - - 114 809,23 88 408,17 88 407,41 100 99,98 61 341,60 114 809,23 26 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 28,73 439,10 24,05 3.665,87 4 50,79 0,28 2.269,40 0,28 3.717,55 0,98 846,63 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia seeta pengelolaan keuangan Keluarga) 4 703,49 2 122,05 1 80,55 1 80,21 100 100 1 39,66 2 122,05 27 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS 4 703,49 5 107,10 4 50,87 4 50,79 100 100 1 492,34 5 158,78 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB - - 45 551,65 25 300,00 25 299,96 25 99,99 10 130,00 45 551,65 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejateraan Keluarga 1.442,70 88 755,70 0 - 1.442,70 28 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (BKB. BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan keluarga melalui PPKS 37,93 378,01 1 96,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Jumlah Cakupan Pemantauan data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting 0 0,00 88 686,67 88 687,00 88 686,67 100 99,99 1 824,40 88 686,67 29 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan 0 0,00 88 755,70 88 755,70 88 755,70 100 100 1 687,00 88 755,70 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten 65,52 1.875,00 37,93 674,55 42,53 382,72 37,93 378,01 98,95 0,54 237,76 0,38 674,55 0,58 35,98 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka 0 0,00 1 674,55 1 382,72 1 378,01 100 98,95 2 237,76 1 674,55 30 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( 2024) Target program dan Keigatan ( Renja Perankat Daerah Tahun 2025 ) Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi ( %) Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian realisasi Target Renstra ( %) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x100% K Rp juta K Rp juta K Rp. juta K Rp. juta K Rp. K Rp juta K Rp K Rp Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli 91,67 4.984,41 58,33 2.394,43 59,48 1.285,22 58,33 1.276,85 59,48 99,29 0,76 269,21 0,00 2.394,43 0,00 48,04 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 54 0,00 20 2.394,43 2 1.285,22 2 1.276,85 100 99,29 2 269,21 20 2.394,43 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 31 Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor pendorong yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, peran kader pembangunan masyarakat di desa/kalurahan, serta peran penyuluh keluarga berencana di lini lapangan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah adalah terbatasnya anggaran daerah. Tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo antara lain:
6. 1.Melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
7. 2.Melakukan koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program untuk mendukung pencapaian target di tahun 2025;
8. 3.Melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/ subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB No. Indikator SPM /stan dar nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Ana lisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1 Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Capaian Ketahanan Keluarga 47,25% 48,16% 49,07% 62,10% 48,16% - 2 TFR v - - - 1,98 - - 3 ASFR v - - - 2,58 - - 4 LPP v - - - 0,64 - - 5 MCPR v - - - 68,24% - - 6 Unmet Need v - - - 8,57% - - 7 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern v - - - 68,24% - - 8 Capaian Pembinaan Penyelengga 92,96% 95,27% 98,34% 97,80% 95,27% - 32 No. Indikator SPM /stan dar nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Ana lisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1 Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) raan Pemerintaha n Desa 9 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri v - - - 57,14% - - Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan data realisasi capaian tahun 2024, terlihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kinerja yang cukup signifikan. Indikator Capaian Ketahanan Keluarga menunjukkan hasil yang bagus. Dengan target sebesar 47,25% pada tahun 2024, realisasi capaian justru melampaui target hingga mencapai 62,10%. Ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui program-program penguatan peran keluarga dan ketahanan sosial berjalan dengan baik. Pada indikator Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR), masing-masing tercatat sebesar 1,22 dan 2,58. Nilai TFR di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 berada pada angka 1,22. Dengan demikian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo masih belum seimbang. Tahun 2024 angka ASFR di Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,58.Untuk menjaga kualitas penduduk agar lebih baik lagi maka angka ASFR ini perlu ditekan serendah mungkin dengan banyak memberikan Advokasi dan KIE kepada generasi muda tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Sementara itu, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,64 dan Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) sebesar 68,24%. Keberadaan unmetneed di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sudah menurun bila dilihat dari komposisinya didominasi pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Capaian Unmetneed Tahun 2024 8,57%. Hal ini menunjukkan pelayanan KB yang lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah unmet need diawali dengan melakukan update data jumlah PUS by name by address kemudian melakukan pemetaan pelayanan, melakukan KIE dan selanjutnya memberikan layanan KB melalui kegiatan bakti sosial reguler yang dilakukan secara rutin terstruktur dan dengan target yang pasti. Pada indikator Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terlihat capaian yang baik. Target sebesar 92,98% di tahun 2024 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 97,80%. 33 Terakhir, indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri menunjukkan capaian sebesar 57,14%. Capaian ini sudah menunjukkan tren positif dan dapat ditingkatkan melalui program pemberdayaan desa dan pendampingan pembangunan berbasis potensi lokal. Secara umum, kinerja dinas sudah baik, dengan 2 indikator kinerja utama yang telah melampaui target. Proyeksi untuk tahun-tahun mendatang juga perlu dipastikan berbasis pada capaian aktual dan memperhatikan dinamika di lapangan agar target yang ditetapkan tetap realistis dan terukur. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMKal Dalduk KB Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:

1.Kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal itu berdasarkan pada gambaran permasalahan : - Pertumbuhan penduduk tidak seimbang dilihat dari TFR yang jauh dari nilai 2.1. Artinya bahwa rata rata jumlah anak dalam keluarga kurang dari 2, perkembangan generasi kedepan pertumbuhannya kurang seimbang - Kelahiran remaja dibawah usia 19 tahun semakin menurun dan terkendali perlu dipertahankan
2.Tingkat Penguatan kelembagaan desa masih lemah disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut : - Lembaga ekonomi desa perannya belum optimal dalam perekonomian desa (data tahun 2024 menunjukkan bahwa Bumdes dalam kondisi baik ada sebanyak 56 Bumdes dari 87 Bumdes).
3.Belum optimalnya kinerja pemerintah desa disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut : - Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pemerintahan desa yang harus segera dilaksanakan sedangkan kesiapan perangkat desa kurang. Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mencakup lingkup yang luas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan sebagai berikut: 34 - Pelaksanaan program KB semakin berat tantangannya karena kesadaran masyarakat untuk ber-KB masih rendah (8 fungsi keluarga, terlebih reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan kurang dipahami). - Lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa belum dioptimalkan perannya dalam pembangunan desa sementara itu dana pembangunan di desa semakin besar. Adapun peluang dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun mendatang : - Banyak terdapat lembaga di masyarakat yang bisa disasar program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - Adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa usulan program pemberdayaan. - Tambahan dana pembangunan desa melalui peningkatan Dana Desa. Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana keluarga sejahtera selanjutnya dipadukan dengan tugas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, maka isu isu strategis yang dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis adalah sebagai berikut : - Ketahanan keluarga perlu ditingkatkan dengan peningkatan pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja) dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS dan KAKB. - Program-program pemberdayaan masyarakat bertujuan agar dapat menurunkan angka kemiskinan. - Peran lembaga ekonomi dan masyarakat desa masih perlu ditingkatkan. - Perubahan regulasi pemerintahan desa yang dinamis dan SDM perangkat desa sebagian besar masih rendah perlu pembinaan dan pendampingan. 35 2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2026 Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi 76,14% Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten umlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 1 dokumen - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 2 dokumen 182.765.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Rata-rata Prosentase Pencapaian program pada massing masing perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 6.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 3.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan 12.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan 6.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 orang/bu lan 2.900.000.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 40 orang/bul an 3.118.397.35 1 36 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kecamata n, Semua Kel/Desa n, Semua Kel/Desa Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 55.447.500 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 35.747.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 2 laporan 9.884.500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 14 laporan 3.002.200 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket 15.320.200 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 35.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 laporan 15.052.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyelenggaraan administrasi umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 116.274.602 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 121.217.780 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 laporan 20.607.200 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 188.352.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 134.397.808 37 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah - - Pengadaan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Laptop 5 unit 55.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah - - - 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah barang milih daerah yang dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah barang milih daerah yang dipelihara 68 unit 134.542.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 68 unit 100.483.900 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Penggantian papan nama dinas 1 unit 3 unit 225.000.000 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya - - - 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 10 unit 30.000.000 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 10 unit 17.371.400 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase penguatan kelembagaan desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase BUMDes Kategori Maju Persentase Kalurahan kategori TDD 20,69 % 48,28 % Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 8 dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 87 dokumen 34.117.800 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 dokumen 25.092.000 38 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kel/Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 87 dokumen 23.000.000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 87 dokumen 14.809.500 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 87 dokumen 1.806.087.940 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 87 dokumen 1.788.806.04 4 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 87 dokumen 55.046.800 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 87 dokumen 20.036.900 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4 laporan 51.822.700 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4 laporan 18.085.400 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 dokumen 108.662.300 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 dokumen 33.136.100 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 87 dokumen 35.107.900 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 87 dokumen 20.841.800 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 2 dokumen 88.680.300 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 dokumen 72.375.600 PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti 14% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen 39 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 lembaga 298.588.400 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga 2.997.196.60 0 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 16 laporan 1.666.230.000 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 16 Laporan 1.685.551.10 0 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Spesific Fertility Rate( ASFR) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB 82,95% Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 laporan 35.000.000 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 laporan 25.360.500 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 12 laporan 42.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 laporan 48.458.700 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Persentase Unmeet Need Persentase Pemakaian Alat 14,55 % 60,10 % 40 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (KB) Berencana Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK (KB) Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Laporan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 dokumen Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 organisa si 230.000.000 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 5 organisas i 60.505.700 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 dokumen 41.000.000 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 dokumen 32.823.600 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 laporan 200.600.000 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 laporan 61.800.000 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - 41 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 organisa si 20.000.000 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 0 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Peningkatan Pemberdayaaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera 6,57 % Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Pembinan Ketahanan Keluarga Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 dokumen Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - - - 0 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 4 laporan 52.000.000 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 laporan 77.276.500 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 dokumen Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata - 0 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan 1 laporan 7.314.800 42 No. Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga n, Semua Kel/Desa Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Semua Kel/Desa dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Prosentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Persentase Kalurahan dengan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang Profesional 11,49 % Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Penataan kelembagaan dan katatalaksanaan keistimeawaan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 dokumen Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/ Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelura han yang Didampingi 2 Dokume n Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 1 lembaga 269.210.000 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melakukan telaah dan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Review ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perencanaan strategis tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, nasional, serta pencapaian target RPJMD. Secara umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo memandang bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah sejalan dengan tugas dan fungsi dinas. 43 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program/Kegiatan/ Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Salamrejo, Sentolo Rabat beton Rp. 182.500.000 TMMD Sengkuyung Tahap I Sidorejo, Lendah Rabat beton Rp. 1.000.000.000 TMMD Reguler Kalirejo, Kokap Rabat beton Rp. 182.500.000 TMMD Sengkuyung Tahap III Jatimulyo, Girimulyo Rabat beton Rp. 182.500.000 TMMD Sengkuyung Tahap IV 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hibah untuk operasional Kegiatan TP PKK Kabupaten Rp. 200.000.000 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah melakukan penelaahan terhadap usulan kegiatan masyarakat yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui kanal aspirasi lainnya. Salah satu bentuk fasilitasi yang diusulkan dan telah terakomodir adalah program Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), yang bertujuan untuk memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan melalui kerja bakti masyarakat. Berdasarkan hasil penelaahan, usulan masyarakat yang terfokus pada pembangunan rabat beton telah diterima dan telah diverifikasi ke lapangan, direncanakan untuk dilaksanakan di beberapa lokasi strategis sebagai berikut:

1.Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo Kegiatan rabat beton dengan alokasi anggaran sebesar Rp182.500.000, direncanakan sebagai bagian dari TMMD Sengkuyung Tahap I.
2.Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah Lokasi ini mendapatkan alokasi terbesar sebesar Rp1.000.000.000 untuk rabat beton dalam rangka TMMD Reguler, mengingat kebutuhan pembangunan akses jalan yang lebih besar dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar. 44
3.Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap Kegiatan rabat beton senilai Rp182.500.000 akan dilaksanakan pada TMMD Sengkuyung Tahap III, sesuai dengan urutan prioritas dan kesiapan teknis.
4.Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo Usulan masyarakat untuk rabat beton telah difasilitasi dengan besaran Rp182.500.000, yang akan diimplementasikan dalam TMMD Sengkuyung Tahap IV. Dari penelaahan ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh usulan masyarakat yang bersifat teknis, relevan dengan kebutuhan dasar infrastruktur, dan telah memenuhi syarat kelayakan teknis serta administratif, telah diakomodir dalam rencana kegiatan BBGRM yang berkolaborasi dengan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pelibatan TMMD tidak hanya mempercepat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat pertahanan dalam mendukung pembangunan desa. Dinas akan terus memantau pelaksanaan kegiatan ini agar tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan gotong royong. 45 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMKal Dalduk KB Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMKal Dalduk dan KB 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP nilai 3,23 Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 75,58- 79,83 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri % 89,66 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah nilai A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah nilai 2,0-3,0 Meningkatnya kesejahteraan keluarga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) angka 2,00 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 46 Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan arah kebijakan dan rencana kerja tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat sasaran utama yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target yang terukur, sebagai berikut :
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Untuk mendukung otonomi desa dan penguatan kapasitas kelembagaan kalurahan, ditetapkan indikator persentase Desa (Kalurahan) Mandiri dengan satuan persen dan target sebesar 89,66%. Target ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan status desa menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, digunakan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target nilai A (85,3). Nilai ini mencerminkan kesungguhan perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara konsisten dan berbasis data.
3.Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mitigasi risiko dan pencegahan penyimpangan, digunakan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target nilai 3,231. Peningkatan nilai SPIP menjadi tolok ukur bahwa perangkat daerah telah menjalankan fungsi pengawasan internal secara memadai dan sistematis.
4.Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Sasaran ini diukur melalui indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dengan satuan angka dan target sebesar 2,00 pada tahun
2026.Target ini ditetapkan sebagai bagian dari strategi pengendalian penduduk yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta mendukung bonus demografi yang produktif dan berdaya saing. 47 Secara keseluruhan, indikator dan target yang ditetapkan dalam rencana kerja ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta prioritas daerah. Dinas PMKal Dalduk dan KB berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target yang telah ditentukan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kulon Progo. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Progam Dinas PMKal Dalduk KB Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Pengendalian Penduduk Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB % 82,95 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) % 60,10 Persentase unmet need % 14,55 3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Peningkatan Keluarga yang terlayani konseling keluarga sejahtera % 6,57 4 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Kalurahan kategori TDD % 48,28 Persentase BUMDes kategori Maju % 20,69 5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Swadaya masyarakat dalam program TMMD dan Karya Bakti % 14 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi % 76,14 7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik % 11,49 48 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja dan hasil, Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo menetapkan sejumlah indikator program yang menjadi prioritas untuk tahun
2026.Indikator-indikator tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. 49
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c.Administrasi Umum Perangkat Daerah
d.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. 2.Program Administrasi Pemerintahan Desa
a.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1. 3.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
a.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. 4.Program Pengendalian Penduduk
a.Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1. 5.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
a.Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
b.Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
1. 6.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
a.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
b.Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. 7.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
a.Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 50
1. 8.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
a.Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas dan kegiatan tersebut perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa sarana parasarana dinas yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo kurang dan sebagian sudah menurun fungsinya karena sudah lama usianya. Kondisi sarana prasarana tersebut adalah sebagai berikut: - Gedung bidang KB yang terletak di Jl. Sugiman luasnya 350 m 2 hanya bisa digunakan oleh 1 bidang KB dengan jumlah orang 9 orang dan ruang rapat saja hal ini dikarenakan penataannya yang kurang optimal serta bentuk bangunan yang hanya tambal sulam (Ruang rapat disekat dengan lemari). Kebutuhan ruangan sangat besar karena jumlah pegawai banyak dan dokumen dokumen juga banyak. - Tempat parkir sepeda motor perlu atap karena durasi parkir pegawai dan tamu- tamu yang lama supaya terlindung dari panas dan hujan. - Laptop untuk pengganti laptop perencanaan (2014) dan laptop pengurus barang

(2014)laptop Kepala Bidang 4 Unit (2017) sudah tidak layak lagi. - Kendaraan dinas roda 2 tidak mencukupi, sehingga masih meminjam kendaraan operasional penyuluh KB selama PKB tidak menggunakan karena personil belum terisi. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : 51 TABEL 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.011.435.483,00 11.664.017.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.742.225.483,00 11.464.017.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 182.765.000,00 183.400.000,00

1.2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi - 76,14 % 182.765.000,00 - 183.400.000,00 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 1 dokumen 182.765.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 183.400.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.10.11.5.01 .0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 2 Dokumen 182.765.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA KEISTIM EWAAN DIY Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 183.400.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.245.920.683,00 10.812.028.400,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 3.569.989.639,00 - 3.594.687.000,00 2.13.01.2.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000 .000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 6.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 6.000 .000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 7.127.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 3 dokumen 3.157.146.551,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 3.546.660.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjang an ASN 40 Orang/bulan 3.118.397.351,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 3.543.210.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.02 .0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 35.747.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.002.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 3.450.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 2 dokumen 30.372.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 34.900.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 15.320.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 17.500.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 15.052.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 17.400.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 2 dokumen 255.615.588,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 121.217.780,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 134.397.808,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 2 dokumen 117.855.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 68 Unit 100.483.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.01.2.09 .0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 10 Unit 17.371.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DA NA BA GI HA SIL (DB H) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
2.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase BUMDes Kategori Maju Persentase Kalurahan kategori TDD - 20,69 % 48,28 % 1.993.183.344,00 - 2.066.671.300,00 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 8 dokumen 1.993.183.344,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 2.066.671.300,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.04.2.01 .0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 25.092.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 29.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.04.2.01 .0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 87 Dokumen 14.809.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 18.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.04.2.01 .0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 87 Dokumen 1.788.806.044,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 1.850.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.04.2.01 .0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 87 Dokumen 20.036.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 17.821.300,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.04.2.01 .0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4 Laporan 18.085.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 20.500.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.04.2.01 .0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 33.136.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 35.650.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.04.2.01 .0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 87 Dokumen 20.841.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 21.800.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.04.2.01 .0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 dokume n Dokume n 72.375.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 73.900.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti - 14 % 4.682.747.700,00 - 5.150.670.100,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 2 dokumen 4.682.747.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 5.150.670.100,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.13.05.2.01 .0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga 2.997.196.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 3.465.119.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.05.2.01 .0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 16 Laporan 1.685.551.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 1.685.551.100,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 313.539.800,00 468.588.600,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB - 82,95 % 73.819.200,00 - 262.443.400,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 2 dokumen 73.819.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 262.443.400,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.02.2.02 .0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 25.360.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 131.221.700,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.02.2.02 .0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 48.458.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DAU YANG DITEN TUKAN P ENGG UNAAN N YA BIDAN G KESEH ATAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 131.221.700,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Unmeet Need Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) - 14,55 % 60,10 % 155.129.300,00 - 206.145.200,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 1 dokumen 60.505.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 80.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.03.2.01 .0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 5 Organisasi 60.505.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DAU YANG DITEN TUKAN P ENGG UNAAN N YA BIDAN G KESEH ATAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 80.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 2 dokumen 94.623.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 126.145.200,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.03.2.03 .0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen 32.823.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DAU YANG DITEN TUKAN P ENGG UNAAN N YA BIDAN G KESEH ATAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 32.785.200,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.03.2.03 .0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 61.800.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DAU YANG DITEN TUKAN P ENGG UNAAN N YA BIDAN G KESEH ATAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 93.360.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera - 6,57 % 84.591.300,00 - 0,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 1 dokumen 77.276.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.04.2.01 .0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Laporan 77.276.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 1 dokumen 7.314.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.04.2.02 .0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 1 Laporan 7.314.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 269.210.000,00 200.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 269.210.000,00 200.000.000,00
1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Kalurahan dengan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang Profesional - 11,49 % 269.210.000,00 - 200.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaa n Subkegiata n - 1 dokumen 269.210.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.04.5.01 .0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 1 Lembaga 269.210.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA KEISTIM EWAAN DIY Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN KALURAHAN PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A J U M L A H 11.011.435.483,00 11.664.017.000,00 74 Hal yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan Karang Taruna berupa hibah untuk sarana prasarana kegiatan olahraga bagi Karang Taruna dan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler. Untuk program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih mengandalkan sumber dana dari DAK Fisik maupun Non Fisik. Namun alokasi DAK Non Fisik Tahun 2026 menurun. Pada tahun 2025, alokasi DAK Non Fisik ada 5 menu, sedangkan pada tahun 2026 alokasi DAK Non Fisik hanya ada 2 menu. Dengan menu yang terbatas tersebut sehingga ada kegiatan yang belum mempunyai anggaran diantaranya 1) Koordinasi stunting TPPS, 2) Lokmin kapanewon, 3) Kegiatan POKTAN (Kelompok kegiatan BKB, BKL, PIKR, UPPKA dll). Selain itu keberlanjutan SDM THL yang selama ini dibiayai dengan DAK, untuk tahun 2026 belum ada kejelasan. Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum menjadi prioritas karena terbatasnya anggaran sehingga sarpras yang ada digunakan seoptimal mungkin. Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana MUHADI, S.H., Hum. Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19720822 199503 1 003 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO Renja Dishub 2026 | i KATA PENGANTAR Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan umum, memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dijalankan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesional dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai. Demikian ringkasan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Wates, 29 Juli 2025 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DRS. ARIADI, M.M. Pembina Utama Muda ; IV/c NIP.19700701 199003 1006 Renja Dishub 2026 | ii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. i DAFTAR ISI …………………........................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ………………………………….......................... 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………… 1.2. Landasan Hukum …………………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………. 1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………….. 1 1 2 3 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 …….. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …………………………...….. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................... 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ………………………………………………………. 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD/Renstra OPD ……………….. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………… 5 5 16 18 20 31 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………………… 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……………………. 3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………… 33 33 35 37 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……… 40 BAB V PENUTUP …………………………...................................................... 52 Renja Dishub 2026 | 1 Setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja, dimana Rencana Kerja dimaksud merupakan bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja Perangkat Daerah dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan, sehingga diharapkan perencanaan program kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Perhubungan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian dan Renja Dinas Perhubungan DIY. Disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Renja Dishub 2026 | 2 Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-
2029.Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
c.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
e.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
f.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
g.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045; Renja Dishub 2026 | 3
i.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
j.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3 Maksud dan tujuan
1. 1.Maksud Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan oleh Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. 2.Tujuan
a.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026;
b.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Misi yang akan dicapai pada urusan Perhubungan adalah:
1. 1.Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi.
2. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo khususnya urusan Perhubungan pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 2 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
3. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Renja Dishub 2026 | 6 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. 2.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
5. 2.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 2.3.Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2.4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Renja Dishub 2026 | 7 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2.6. Persetujuan Hasil Analisi Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 2.7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 16.816.096.407,00  Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan sd Triwulan IV Tahun 2024 : Rp. 15.892.192.284, (94,51%). Secara khusus, hambatan dan kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan dalam pencapaian target dapat dijelaskan sebagai berikut :
6. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi 99,16%, tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA:
7. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi 88,82% , Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan belanja gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan kebutuhan yang harus dibayarkan, dikarenakan adanya Perubahan terkait mutasi ASN ,
8. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi 96,92 % tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA.
9. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi 97,31%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
10. 5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi 94,96%, tidak ada kendala selisih anggaran disebabkan realisasi belanja tagihan listrik, air dan telepon kantor sesuai dengan tagihan .
11. 6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi 96,73 %, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA serta sisa belanja pemeliharaan kendaraan truk crane ; Renja Dishub 2026 | 8
12. 7.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 96,61%, Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa Belanja Pengadaan serta adanya Sisa Belanja Bahan/Material Pemeliharaan LPJU dan perlengkapan jalan.
13. 8.Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C realisasi 99,90%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
14. 9.Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, realisasi 99,21%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
15. 10.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, realisasi 97,17 %, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA serta adanya efisiensi anggaran belanja makan minum aktivitas lapangan;
16. 11.Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 98,69%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA serta adanya efisiensi anggaran belanja makan minum aktivitas lapangan dan belanja perjalanan dinas;
17. 12.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 99,44%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
18. 13.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 91,33%, realisasi tidak dapat sesuai target disebabkan adanya selisih harga DPA dengan harga pasar BBM dexlite (operasional bus sekolah), serta realisasi sesuai kebutuhan untuk operasional bus.; Pengukuran Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2024 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. Renja Dishub 2026 | 9 Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis Sasaran Indikator Kinerja Target (%) Capaian (%) Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan 18,82 19,21 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis Sasaran Indikator Kinerja Target (%) Capaian (%) Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan Pesentase Pelayanan Sarana Prasarana perhubungan 86,75 89,42 Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan 54,84 61,89 Capaian sasaran strategis “Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan” : - Diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan. - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 18,82%; sampai dengan akhir Tahun 2024 terealisasi sebesar 19,21% atau 102,07% dari target. - Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di ukur dengan 2 indikator kinerja program yaitu : Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 89,42% dari target yang diharapkan sebesar 86,75 % dan Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 61,89 % dari target yang diharapkan sebesar 54,84 %. Hal-hal yang menyebabkan terpenuhinya capaian target dan tidak terpenuhinya capaian target : Renja Dishub 2026 | 10 - Adanya dukungan APBD tahun 2024 untuk pembangunan dan penyediaan perlengkapan jalan dapat meningkatkan pencapaian target tersedianya perlengkapan jalan yang ada. - Adanya dukungan APBD tahun 2024 untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung pelayanan pada terminal tipe C sehingga mengakibatkan capaian penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia dapat memenuhi target. - Pada tahun 2024 pelaksanaan pengawasan jalan kabupaten dilaksanakan secara intensif dan terpadu dengan dilaksanakannya operasi yustisi dan PPNS sehingga capaian kegiatan dapat melebihi target operasi pengawasan yang sudah ditentukan. - Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak dapat mencapai target KBWU disebabkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya uji kendaraan masih kurang , kapasitas pintu gedung uji kendaraan tidak dapat untuk kendaraan besar sehingga direkomendasikan untuk menguji di luar daerah serta adanya Rehab gedung (pintu) Pengujian kendaraan pada bulan Oktober sd November 2024 sehingga pelayanan ditutup 1 bulan mengakibatkan penurunan jumlah pelayanan pengujian kendaraan . Evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang telah diupayakan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang paling penting adalah perlu disusunnya kajian-kajian terkait dengan transportasi darat untuk mendukung dan mengantisipasi perkembangan pembangunan yang sedemikian pesat di Kabupaten Kulon Progo seperti keberadaan bandara YIA, dilaksanakannya pembangunan tol YIA – Yogyakarta – Bawen dan Yogyakarta – Solo diharapkan akan menimbulkan multiplier effect dan seharusnya menjadi acuan pembangunan bidang Perhubungan ke depan. Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus dioptimalkan dan diupayakan peningkatannya pada tahun yang akan datang. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah urusan Perhubungan dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah urusan Perhubungan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.3. Renja Dishub 2026 | 11 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target kinerja Capaian program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun ke-n) yang dievaluasi Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 3 13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 1 3 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1 3 13 5.02 4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Cermin Lalu Lintas 114 26 - 26 Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan 43 9 - 9 Rambu Lalu Lintas 250 55 - 55 Pagar Pengaman Jalan/Guardrail 2,076 416 - 416 2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2 15 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.00 100.00 100.00 100 Renja Dishub 2026 | 12 2 15 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 15 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 2 2 2 100 3 7 2 15 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72 18 18 18 100 18 54 2 15 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2 15 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 12 12 12 100 12 36 2 15 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 12 12 12 100 12 36 2 15 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD 56 14 14 11 79 14 42 2 15 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 15 1 2.05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 5 5 5 100 5 15 2 15 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 15 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 1 1 1 100 1 3 2 15 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48 12 12 12 100 12 36 2 15 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah Renja Dishub 2026 | 13 2 15 1 2.07 # Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 91 20 - - - 6 26 2 15 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 15 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 12 12 12 100 12 36 2 15 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 2 2 2 100 2 6 2 15 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 15 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 12 12 12 100 12 36 2 15 1 2.09 10 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 228 77 30 30 100 69 176 2 15 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan 81.67 86,75 89,42 103 76,17 76,17 Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan 69.77 54,84 61,89 113 54,48 54,48 2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada 2 15 2 2.02 1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun 800 116 201 201 100 152 469 2 15 2 2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia - 56 49 49 100 48 153 Renja Dishub 2026 | 14 2 15 2 2.02 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan 3487 3548 3548 100 3548 9782 2 15 2 2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - 313 212 212 100 212 717 2 15 2 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia 16 4 4 4 100 4 12 2 15 2 2.03 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara 16 4 4 4 100 4 12 2 15 2 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata 180 77 45 77 171 55 209 2 15 2 2.04 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan 16 4 4 4 100 4 9 2 15 2 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan yang Diuji 8290 8290 8530 2 15 2 2.05 3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 17,060 8530 5489 64 8530 14019 2 15 2 2.05 7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 81 21 21 21 100 21 63 2 15 2 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi 9,600 2461 2,400 2749 106 2,800 8010 2 15 2 2.06 1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 16 4 4 4 100 4 12 Renja Dishub 2026 | 15 2 15 2 2.06 4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 3 3 3 100 3 9 2 15 2 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Monitoring dan Evaluasi Andalalin, Rekomendasi Andalalin 8 2 2 2 100 2 6 2 15 2 2.07 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 8 2 2 2 100 2 6 2 15 2 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Load Factor, 8 2 2 2 100 2 6 Terlaksananya Operasional Bis Sekolah 8 2 2 2 100 2 6 2 15 2 2.09 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 3 3 3 100 3 9 Renja Dishub 2026 | 16 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kinerja Pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
19. 1.IKU berdasarkan Perubahan Renstra 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.
20. 2.Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan.
21. 3.Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase tertib lalu lintas jalan perhubungan. Berikut ini capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 2.4. Renja Dishub 2026 | 17 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis2024 2025 2026 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Indikator Kinerja RPD IKU berdasarkan Renstra 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan 18,82 18,04 18,65 19,21 19,21 18,65 1 Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan Perubahan target : berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan 86,75 78,92 81,67 89,42 89,42 81,67 2 Cakupan tertib lalu lintas jalan Perubahan target : berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 Persentase tertib lalu lintas jalan 54,84 61,53 69,77 61,89 36,20 69,77 Renja Dishub 2026 | 18 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kulon Progo menjadi perhatian serius sejak dibangunnya BIY dan juga persiapan pembangunan jalan tol. Pembangunan BIY dan aerotropolis ditingkatkan dari sisi pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD Wates berstandar internasional. Kesinambungan antar moda transportasi umum di BIY juga menjadi perhatian serius dengan diaktifkan ulang nya stasiun Kedundang di Kapanewon Temon. Kesinambungan antar moda transportasi ini akan menunjang semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi atau Transit Oriented Development (TOD) di sekitar kawasan stasiun Wates dan Stasiun Kedundang. Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada empat. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Pembangunan dimasa yang akan datang menghadapi banyak hambatan dan tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan . Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:
a.Keterbatasan anggaran yang ada pada urusan Perhubungan;
b.Fasilitas pengaturan, pengawasan dan pengamanan lalu lintas masih terbatas;
c.Pelayanan angkutan umum belum memadai; Renja Dishub 2026 | 19
d.Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
e.Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
f.Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
g.Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan; Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah adalah dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kulon Progo. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan harus sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:
a.Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
b.Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
c.Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah adalah:
a.Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai dalam pelaksanaan tugas.
b.Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
c.Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas. Renja Dishub 2026 | 20
d.Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan institusi terkait.
e.Rencana dan pelaksanaan pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo, berupa pembangunan Jalan tol Yogyakarta-YIA, sebagai sarana prasarana pendukung Bandara Kulon Progo. Berdasarkan isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 akan melaksanakan beberapa kebijakan teknis berikut :
a.Meningkatkan perencanaan teknis bidang perhubungan dalam rangka optimalisasi kebijakan teknis bidang perhubungan.
b.Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi sesuai tugas dan fungsinya.
c.Peningkatan peran Forum LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d.Meningkatkan pelayanan umum dibidang perhubungan
e.Melaksanakan kajian-kajian teknis dibidang perhubungan dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah aerotropolis. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD/RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas pembangunan daerah dan; c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rancangan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan. Membandingkan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan analisis kebutuhan Perangkat daerah sangat Renja Dishub 2026 | 21 penting untuk memastikan bahwa rancangan tersebut realistis dan sesuai dengan prioritas serta permasalahan yang ada di daerah. Hal ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang direncanakan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan, sehingga RKPD dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif dan berdampak positif. Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 bahwa belum semua usulan program kegiatan pada Dinas Perhubungan dapat terakomodir, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pada tahun 2026. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.5. Renja Dishub 2026 | 22 Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4,379,813,500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 749.487.000 I PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 4,379,813,500 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 749.487.000 1 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 1.912.091.200 - 1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang tersedia 1 unit 1.912.091.200 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Kab. Kulon Prog o, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang tersedia - - Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026 2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 2.467.722.300 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 749.487.000 2.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Kab. Kulon Progo, kawasan perbukitan Menoreh Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya 25 Unit 750.000.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Kab. Kulon Progo, kawasan perbukitan menoreh Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya - Unit - Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026 Renja Dishub 2026 | 23 2.2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya, Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo Sermo-Wates 50 Unit 1 dokumen 1.542.667.800Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya, Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo Sermo- Wates 25 Unit 749.487.000 2.3 Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo 1 dokumen 175,054,500 Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo - - Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 283,411,700 - II PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 283,411,700 1 Pendidikan Berbasis Budaya 283,411,700 - 1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 6 unit, 14 sekolah 283,411,700 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo, Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan - - Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18,735,204,600 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 16.511.325.200 Renja Dishub 2026 | 24 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,214,991,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.270.145.762 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41,555,600 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.414.400 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16,920,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.506.400 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Laporan 24,635,600 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Laporan 13.908.000 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,462,691,500 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.387.834.070 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 orang/bul an 3,370,000,000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 orang/bul an 3,328,492,870 Renja Dishub 2026 | 25 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 72,518,500 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 45.559.400 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD 14 Laporan 20,173,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD 14 Laporan 13.781.800 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,200,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,200,000 3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 dokumen 2,200,000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 dokumen 2,200,000 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86,705,500 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.905.500 4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 31,869,500 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 21,869,500 Renja Dishub 2026 | 26 4.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 54,836,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 38.036.000 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah 1,783,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah 56.253.100 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 1,783,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 56.253.100 Pengadaan hanya merealisasikan usulan pengadaan tahun 2025 yang di refokusing 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343,021,500 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 349.647.192 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 laporan 190,054,500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 187,054,500 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 laporan 152,967,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 laporan 162.592.692 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 495,816,900 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.891.500 Renja Dishub 2026 | 27 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 352,872,400 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 327,439,530 7.2 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 69 Unit 142,944,500 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 30 Unit 63.458.500 III PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 12,520,213,600 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 12.241.179.438 1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 10,317,183,400 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 10.131.051.338 1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun 204 unit 3,207,289,900 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun 170 unit 2.980.108.238 1.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia 52 unit 506,000,000 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia 110 unit 721.915.000 Renja Dishub 2026 | 28 1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3548 Unit 393,463,000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3548 Unit 360,184,000 1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 212 Unit 6,210,430,500 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 212 Unit 6,068,000,000 2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 462,000,000 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 331.840.300 2.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 462,000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 331.840.300 3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 354,000,000 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 331,200,000 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan 4 laporan 354,000,000 Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan 4 laporan 331,200,000 4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 320,915,200 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 289,365,600 Renja Dishub 2026 | 29 4.1 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 4.265 unit 205,049,600 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 4.265 unit 180,500,000 4.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 21 Unit 115,865,600 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 21 Unit 108,865,600 5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 694,900,000 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 660.755.000 5.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota 4 laporan 376,300,000 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota 4 laporan 387.755.000 5.2 Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota 3 laporan 318,600,000 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota 3 laporan 273,000,000 6 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 25,540,000 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20,540,000 6.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 2 dokumen 25,540,000 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 2 dokumen 20,540,000 7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 345,675,000 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 476.427.300 Renja Dishub 2026 | 30 Kabupaten/Kota 7.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/K 3 laporan 345,675,000 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/K 3 laporan 476.427.300 Renja Dishub 2026 | 31 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara bottom up sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari dusun, kalurahan dan kapanewon telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Forum OPD tahun 2026 tingkat Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang OPD Kabupaten di Kapanewon serta usulan masyarakat melalui perwakilan di DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di semua tingkatan telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Masalah pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun 2026 dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Kulon Progo urusan perhubungan sebagaimana Tabel 2. 6 Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyediaan Perlengkapan Renja Dishub 2026 | 32 Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten Kulon Progo Pembangunan LPJU 177 titik Dishub dan Usulan Masyarakat/ anggota DPRD 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Wilayah Kulon Progo Rambu lalu lintas 93 unit Dishub dan Usulan Masyarakat/ anggota DPRD Wilayah Kulon Progo Cermin Tikungan 14 unit Dishub dan Usulan Masyarakat/ anggota DPRD Wilayah Kulon Progo Guardrail 72 meter Dishub dan Usulan Masyarakat Renja Dishub 2026 | 33
1. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi .
4. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas .
5. 5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri .
6. 6.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan .
7. 7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan . Renja Dishub 2026 | 34
8. 8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Sesuai Peraturan Menteri perhubungan Nomor 80 tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) agenda baru Kementrian Perhubungan untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional, yaitu :
a.Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata;
b.Penguatan Rantai logistic;
c.Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
d.Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Kebijakan Umum Kementrian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2020-2024) meliputi strategi sebagai berikut :
a.Terwujudnya konektivitas Nasional;
b.Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
c.Meningkatnya keselamatan transportasi;
d.Meningkatnya kualitas tata Kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
e.Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
f.Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan ;
g.Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
h.Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan. Hal ini mempertegas peran Dinas Perhubungan yang merupakan Perangkat Daerah namun mempunyai peran penting dalam Renja Dishub 2026 | 35 menjalankan dan mensukseskan program-program nasional di daerah terutama dalam bidang perhubungan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 adalah : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target 1 2 3 4 5 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah Tingkat Pelayanan Jalan (level of service) Nilai A / Arus Bebas (0- 0,2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya Kualitas layanan transportasi daerah Tingkat kualitas layanan transportasi % 100 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian Nilai Maturitas SPIP Perangkat Level 2,0-3,0 Renja Dishub 2026 | 36 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target 1 2 3 4 5 internal perangkat daerah Daerah Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target (%) 1 2 3 4 5 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % 57,86 Ketersediaan Perlengkapan Jalan % 20,08 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis % 17,01 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Sub kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah setiap perangkat daerah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan di masing- masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak lepas dari tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa. Renja Dishub 2026 | 37 3.3. Program dan Kegiatan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka di tahun 2026 Dinas Perhubungan mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2026 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 Program yang terdiri atas 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 . Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebagai berikut :
1. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 1.1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kiskendo-Sermo-Wates
2. 2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Renja Dishub 2026 | 38 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2)P Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. 3.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 3.3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 3.4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Renja Dishub 2026 | 39 1) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3.5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3.6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 3.7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Renja Dishub 2026 | 40 Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2026 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 Program yang terdiri atas 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 . Rencana program Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dibidang perhubungan. Rumusan rencana kerja program , kegiatan dan pendanaan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten dan APBN , secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut; Renja Dishub 2026 | 41 Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027 NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERHUBUNGAN 17.260.812.200,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 749.487.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 749.487.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis - 16,96 % 749.487.000,00 - 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Laporan pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 749.487.000,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.03.13.5.02.0011 Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates 1 Dokumen 749.487.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Renja Dishub 2026 | 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.511.325.200,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 16.511.325.200,00 0,00 1, 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 4.270.145.762,00 - 0,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu - 20 dokumen 23.414.400,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.506.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 18 0 13.908.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu - 14 laporan 3.387.834.070,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Renja Dishub 2026 | 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bul an 3.328.492.870,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 45.559.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 13.781.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian - 5 dokumen 2.200.000,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Renja Dishub 2026 | 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 2.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah - 12 dokumen 59.905.500,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.869.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 38.036.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset - 6 Unit 56.253.100,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Renja Dishub 2026 | 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 56.253.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah - 6 laporan 349.647.192,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 187.054.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 162.592.692,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset dalam kondisi baik - 66 Unit 390.891.500,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Renja Dishub 2026 | 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 327.433.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 63.458.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Ketersediaan Perlengkapan Jalan - 20,08 % 12.241.179.438,00 - 0,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah perlengkapan jalan yang ada - 10998 Unit 10.131.051.338,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 170 Unit 2.980.108.238,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 110 Unit 721.915.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT Renja Dishub 2026 | 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DAERAH PENANGGUNG JAWAB NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3548 Unit 360.184.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 212 Unit 6.068.844.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) - 4 Unit 331.840.300,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 4 Unit 331.840.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata - 60 titik 331.200.000,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT Renja Dishub 2026 | 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DAERAH PENANGGUNG JAWAB NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan 331.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor - 5.589 Unit 289.365.500,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT Renja Dishub 2026 | 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DAERAH PENANGGUNG JAWAB NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 4265 Unit 180.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 21 Unit 108.865.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT Renja Dishub 2026 | 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DAERAH PENANGGUNG JAWAB NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio - 3000 Unit 177 ruas 660.755.000,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3 Laporan 273.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 4 Laporan 387.755.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin - 2 Laporan 20.540.000,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT Renja Dishub 2026 | 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DAERAH PENANGGUNG JAWAB NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 2 Laporan 20.540.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Operasional Bis Sekolah Tersedianya Dokumen Load Factor - 2 Unit 2 dokumen 476.427.300,00 - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 476.427.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H 17.260.812.200,00 0,00 Renja Dishub 2026 | 52 Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2026 telah kami susun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, untuk selanjutnya perlu disajikan catatan penting sebagai berikut :
4. 1.Untuk usulan program/kegiatan APBD Kabupaten Kulon Progo, jika pagu indikatif yang ditetapkan ternyata lebih kecil dari usulan kami, maka kami akan melakukan efisiensi dengan mengurangi volume / komponen-komponen biaya tanpa mengurangi capaian kinerja program/kegiatan yang sudah direncanakan.
5. 2.Rencana Kerja (Renja) 2026 kemudian akan menjadi materi dalam penentuan KUA - PPAS Kabupaten Kulon Progo, dan setelah ditetapkan menjadi Rencana Kerja, maka akan kami jadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
6. 1.Sekretariat, Bidang-bidang, UPT , ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
a.Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Renja Dishub 2026 | 53
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2026. Dinas Perhubungan telah berupaya maksimal dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai rencana tindak lanjut Dinas Perhubungan berkomitmen akan melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan. Rencana Kerja (Renja) ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Dokumen Renja ini diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Wates, 29 Juli 2025 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DRS. ARIADI, M.M. Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19700701 199003 1006 RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAEARAH TAHUN 2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Jl. Tamtama Nomor 03 Wates Kulon Progo Kode Pos 5611 Telp (0274) 773208 Website : kominfo.kulonprogokab.go.id email : kominfo@kulonprogokab.go.id Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 i Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas perkenan-Nya, sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029. Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini. Dokumen Rancangan Rencana kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2026. KATA PENGANTAR Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ii KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1 I.1. Latar Belakang........................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum.................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan………….................................................. 4 1.4. Sistematika Penulisan………………………………………....... 5 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024) 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...................... 19 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah................................................................... 24 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 25 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……. 34 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 36 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah………………. 37 3.3. Program dan Kegiatan ........................................................... 40 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43 BAB V PENUTUP...................................................................................... 51 DAFTAR ISI Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 iii 2.1 Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025…... 9 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo …......................................................................... 20 2.3 Tabel Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo............................................................................. 26 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo….......................................................................... 35 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2026 ............. 39 3.2 Indikator Kinerja Program Tahun 2026………………………………………. 42 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo…....................................................................................................... 44 DAFTAR TABEL Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 2 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 138, bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencananaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja ( Renja ) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 ( Satu ) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 ( satu ) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo. Proses penyusunan Renja Kominfo didasarkan pada Renstra Kominfo 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Berdasarkan Renja OPD disusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) OPD, untuk selanjutnya dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) setelah melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Daerah ( APBD ) Kabupaten. Keterkaitan antar dokumen terlihat pada gambar berikut : Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Proses Penyusunan RAPBD Renja (Rencana Kerja) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci program dan kegiatan spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan rencana strategis 5 tahunan berisi visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, Renja Kabupaten Kulon Progo memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, karena Renja merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD.Oleh karena itu, implementasi Renja Kabupaten Kulon Progo harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut:
2. 1.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951; Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 4
3. 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. 5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. 6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2024; Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 5
16. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
17. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
19. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;.
21. 20.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
22. 21.Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan
23. 1.Maksud : Untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Dalam urusan Pengelolaan e-Gov, Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
24. 2.Tujuan : a. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
b.Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 6 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut : Dalam rangka mencapai visi misi Bupati dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi mewujudkan misi ke 3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Govermance, Aspiratif serta Mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratif”. Serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 4 Urusan dengan 7 Program, 13 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut : I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
1. 1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
a.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
b.Evaluasi kinerja perangkat daerah
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
a.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b.Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
c.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD
1. 3.Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
a.Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
b.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
1. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah.
a.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. 5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. 1.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
a.Pelayanan Informasi Publik
b.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
1. 1.Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
a.Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
b.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
c.Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. 1.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1. 1.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
a.Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. 2.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
a.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
1. 1.Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
a.Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 9 VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
1. 1.Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan
a.Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.1 berikut: 10 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 11 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/ Bulan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 6 Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 0 Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 paket 1 paket 1 Paket 0 Paket Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 21 Dokumen 21 Dokumen 21 Laporan 11 Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penambahan aset Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 29 Unit 32 unit 32 unit 29 Unit 16 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan 16 Unit 16 unit 16 unit 16 Unit 8 Unit 12 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Dinas Operasional atau lapangan perijinannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 4 Unit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 7 orang 7 orang 4 Orang 0 Orang Program Informasi Dan Komunikasi Publik Presentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi 88.10% 100% 91,67% Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyebarluasan informasi daerah 88.10% Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 6 Permohonan 6 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 6 Media 24 Dokumen 24 Dokumen 4 Media 0 Media 13 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%) 82.50% 74,82% 71,97% 79.80% Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan Infrastruktur TIK (%) 82.50% Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan 2 Unit 2 Unit Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 14 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Aplikasi Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 1 unit 0 unit 0 unit Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 40 Perangkat Daerah 0 Daerah 0 Daerah Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 1 Layanan 0 Layanan 0 Layanan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang dipublikasi (%) 98.06% 100% 100% 100% Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data sektoral yang dipublikasi (%) 98.06% 15 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 3 Dokumen 3 Dokumen Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 0 Persentase 0 Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Urusan Pemerintahan Bidang Persandian PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%) 55.61% 50,84% 54,71% 85,06% Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase SIM yang diamankan (%) 84.48% Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3 Laporan 42 Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 42 Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0 Daerah 0 Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan 100% 100% 100% Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Perencanaan dan Pengendalian Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen hasil pendataan sosial ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan 100% 100% 100% Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Perencanaan dan Pengendalian Kelembagaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Dokumen hasil pendataan sosial ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 17 Pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar perkantoran yang sifatnya rutin, Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 93,85% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2) Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 84,45% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan. Manfaat kegiatan ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu:, 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD s.d TW IV Kegiatan ini sebesar 97,03% dan realisasi fisik program ini mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat Program ini adalah meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 18 Dinas Operasional atau Lapangan. 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 97,28% dan realisasi fisik program ini mencapai 99.66%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pegawai sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan. Manfaat program ini adalah meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu: Monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dan Pendidikan dan Peatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,20 % dan fisik mencapai 100%. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyusun perencanaan, anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban SKPD. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Manfaat program ini meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini tercapai 97,11% dan realisasi fisik mencapai 100%. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik Manfaat program ini meningkatnya layanan TIK dan Integrasi layanan secara elektronik . Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 subkegiatan yaitu: 1) Kegiatan Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah. 2) Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,88% dan realisasi fisik mencapai 100%. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 19 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan. Manfaat program meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 subkegiatan yaitu 1) kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik. 2) Kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 95,80% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan yaitu berupa : 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,84% sedang realisasi fisik mencapai 94,50%. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 96,73% sedang realisasi fisik mencapai 99%. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya sarana layanan akses internet publik. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,63% sedang realisasi fisik mencapai 100%. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 20 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya Data Sosial dan Ekonomi Berbasis Keluarga. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,21% sedang realisasi fisik mencapai 98%. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2024 belum tercapai target 100%, total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 8.799.353.308,- dan terealisasi Rp. 8.563.644.757,- atau 97,32%. Namun dari keseluruhan anggaran tersebut tidak dapat terealisasi secara keseluruhan karena adanya Surat Edaran Terkait Rasionalisasi dan Efisiensi belanja tahun 2024 untuk menjaga likuiditas kas daerah karena terjadinya perubahan regulasi dan penurunan pendapatan daerah secara signifikan yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif diutamakan yang ada Undangan, Makanan dan minuman rapat/jamuan tamu hanya diperbolehkan untuk makanan dan minuman rapat kecil serta adanya sisa dari pengadaan belanja karena hasil negosiasi harga. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Indikator sasaran dilakukan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Iformasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoaral dan Program Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 21 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1 Tahun 2024 (thn n-2) Tahun 2025 (thn n-1) Tahun 2026 (tnn n) Tahun 2027 (thn n+1
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo V 100 100 100 100 - - Tercapai 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi V 100 100 100 100 - - Tercapai 3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota V 100 100 100 100 - - Tercapai 4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah V 100 100 100 100 - - Tercapai Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 22 5 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah V 100 100 100 100 - - Tercapai 6 Tingkat keamanan informasi pemerintah V 68,06 47,05 48,05 68,06 - - Tercapai Indikator Kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Rata-Rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 Tercapai 2 Indeks SPBE 4,08 3,62 3,72 3,91 3.91 3,79 Tercapai 3 Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah 100 91,42 93,65 94,44 88,50 95.52 Belum tercapai Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 100 100 100 100 100,00 Tercapai 2 Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik 74,82 82,5 90,18 71,97 82,71 91,98 tercapai 3 Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi 100 88,10 90,48 91,67 91.67 92,2896 Tercapai 4 Persentase data sektoral yang dipublikasi 100 98,06 100 100 82,19 100 Belum Tercapai 5 Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan 50,84 55,61 64,36 54,71 57,99 65,64 Tercapai Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 23 Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran s.d TW II Tahun 2025 yang merupakan IKU Dinas memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks SPBE dari target capaian 3,62% terealisasi sebesar 3,91%. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian Evaluasi SPBE dari kemenpan RB. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta No Nama Instansi Indeks Predikat 1 Pemerintah D.I. Yogyakarta 4,53 Memuaskan 2 Pemerintah Kab. Bantul 4,18 Sangat Baik 3 Pemerintah Kab. Sleman 4,30 Memuaskan 4 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 3,96 Sangat Baik 5 Pemerintah Kab. Kulon Progo 3,91 Sangat Baik 6 Pemerintah Kota Yogyakarta 3,50 Sangat Baik Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah dari target capaian 91,42% terealisasi sebesar 88,50%. Hal ini karena adanya pergantian komisioner KID DIY sehingga kriteria penilaian jadi berbeda semuanya. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil memperoleh 35 PPID Pembantu dengan kategori informatif dan 7 PPID Pembantu dengan katagori yang tidak informatif. Capaian kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat Daerah tercapai sesuai target dengan capaian 100 (100%). Faktor pendukung tercapainya karena terlaksananya pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang, Jumlah dokumen atau surat yang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 24 dihasilkan dan diarsipkan, Terlaksananya perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan sekretariat, Terlaksananya penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan, Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran, Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja program informasi dan komunikasi publik (Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi) s.d TW II memenuhi target yaitu dari target 88,10% terealisasi 91,67% Hal ini di dukung oleh desiminasi informasi pada media elektronik dan media sosial sudah dilakukan secara optimal. Indikator kinerja program Aplikasi Informatika (Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik) s.d TW II memenuhi target yaitu dari target 82,50% terealisasi 82,71%. Hal ini didukung dengan tersediannya Infrastruktur TIK yaitu layanan bandwiith yang lebih besar sesuai harga yang tercantum dalam ecatalog pengadaan barang dan jasa. Layanan bandwith yang besar mampu meningkatkan performa layanan diseluruh perangkat daerah dan ruang publik. Indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral (Persentase data sektoral yang dipublikasi) s.d TW II belum memenuhi target yaitu dari target 98,06% terealisasi 82,19%. Hal ini karena masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi data. Indikator kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan) s.d TW II sudah melebihi target yaitu dari target 55,61% terealisasi 57,99%. Hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan Kominfo DIY perihal bantuan fasilitas peralatan dan pendampingan Counter Surveillance (pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang kerja dan pimpinan) dan Counter Surveillance pelaksanaan nya berjalan lancar sesuai jadwal yaitu di bulan oktober . Selain itu untuk ruang yang diamankan merupakan ruangan baru atau kata lain ruang yg belum pernah diamankan dari tahun sebelumnya. Terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika s.d TW II Tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas, maka kebijakan/tindakan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 25 perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1.Perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
2.Percepatan Proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3.Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseram mendahului perubahan;
4.Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada Aplikasi Monevku untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Triwulan II;
5.Memperhatikan pengisian Monevku setiap awal bulan berikutnya dengan dengan batas waktu s.d. tanggal 05 bulan berikutnya 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD. Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

a.Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.
b.Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 26 besar. Dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
a.Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar.
b.Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di perangkat Daerah.
c.Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan.
d.Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerah belum sesuai standar.
e.Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan.
f.Diseminasi informasi yang belum optimal.
g.Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kominfo. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 27 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif () -2 -3 -4 -5 -6 -2 -3 -4 -5 -6 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,062,645,544.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,669,204,000.00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,062,645,544.00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,636,496,900.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,705,155,544.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,742,012,800.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,287,055,544.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%) 100 % 3,427,955,616.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 21,657,132.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 43,553,800.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 14,624,221.00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5,900,000.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 7,032,911.00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 37,653,800.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3,786,308,173.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3,050,454,388.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 28 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3,720,635,291.00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3,000,093,888.00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 58,347,293.00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 43,900,200.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 7,325,589.00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 6,460,300.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 28,102,772.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 20,400,000.00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2,494,329.00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 25,608,443.00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 20,400,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 86,392,911.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 62,580,000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 86,392,911.00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19,182,000.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 29 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 30,713,503.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 43,398,000.00 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30,713,503.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 35,363,800.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 159,189,254.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 35,363,800.00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 29,496,160.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 135,594,528.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 23 Laporan 129,693,094.00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 18,205,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 174,691,799.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 117,389,528.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 30 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 174,691,799.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 80,009,100.00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 653,890,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%) 90.48 % 653,890,000.00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 80,009,100.00 Pelayanan Informasi Publik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%) 90.48 % 1,313,142,784.00 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 6 Permohonan 239,995,817.00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%) 90.48 % 1,313,142,784.00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 6 Media 413,894,183.00 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 1 Permohonan 802,932,784.00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3,764,210,000.00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3,764,210,000.00 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 6 Media 510,210,000.00 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 4,000,914,400.00 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 40 Perangkat Daerah 2,955,071,400.00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 4,000,914,400.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 31 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 1 Layanan 89,876,400.00 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 40 Perangkat Daerah 3,116,904,000.00 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 2 Aplikasi 81,224,200.00 Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 1 Layanan 84,989,200.00 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali 1 Laporan 385,661,800.00 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 2 Aplikasi 110,697,900.00 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Laporan 107,372,700.00 Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali 1 Laporan 412,812,500.00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 32 Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Dokumen 145,003,500.00 Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Laporan 182,689,200.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 333,630,000.00 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 333,630,000.00 Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Dokumen 92,821,600.00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 333,630,000.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 157,821,800.00 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - 157,821,800.00 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 0 % 22,430,000.00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 157,821,800.00 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100 % 311,200,000.00 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 80 % 16,872,900.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 23,860,000.00 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 23,860,000.00 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 80 % 140,948,900.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 33 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 13,696,424.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 324,177,400.00 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - 324,177,400.00 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3 Laporan 13,696,424.00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 305,224,700.00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 10,163,576.00 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3 Laporan 305,224,700.00 Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 0 Kegiatan 10,163,576.00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - - 18,952,700.00 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 1 Kegiatan 18,952,700.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 34 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 412,484,900.00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 412,484,900.00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - 412,484,900.00 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 1 Objek 412,484,900.00 NON URUSAN 32,707,100.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 32,707,100.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 32,707,100.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 32,707,100.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 22,707,100.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 35 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini akan diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2026. Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik Renstra 2023-2026 yang akan segera disusun, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah. Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pengelolaan persandian, pengembangan e-Gove, pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/Statistik, memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 36 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 - - - - - 2 - - - - - Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 37 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 bahwa sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. 1.Mewujudkan Transformasi Digital:  Menciptakan iklim industri yang sehat dan efisien dengan perlindungan konsumen melalui kebijakan dan regulasi progresif  Mengembangkan industri pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital  Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan penyiaran digital
2. 2.Perkuatan Fondasi Transformasi Digital:  Memastikan ketersediaan infrastruktur konektivitas digital yang andal, terjangkau, dan merata  Mengawal migrasi TV analog ke TV digital dan Analog Switch Off (ASO)
3. 3.Pelayanan Publik Berbasis Digital:  Memberikan layanan publik di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, termasuk akses telekomunikasi terkait kebencanaan dan kedaruratan
4. 4.Pengembangan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran:  Meningkatkan kualitas dan standar layanan Fixed Broadband (FBB), Mobile Broadband (MBB), dan penyiaran digital
5. 5.Kesiapan Menghadapi Tantangan Digital:  Menyiapkan rencana strategis untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi ke dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya bidang digital. Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi DIY. Kebijakan nasional dan provinsi DIY menjadi acuan bagi Kominfo Kabupaten Kulon Progo dalam menentukan prioritas dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan provinsi DIY, Kominfo Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang hendak dicapai dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2029 adalah Visi “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan” mencerminkan komitmen Kabupaten Kulon Progo dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara inklusif, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan. Pernyataan misi pembangunan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam uraian berikut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait arah dan fokus pembangunan yang akan dicapai. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 39 Misi Pertama: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius. Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, di mana setiap individu dapat menikmati kesejahteraan lahir dan batin. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pendapatan yang layak. Selain itu, masyarakat Kulon Progo diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesantunan, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai religius yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi prioritas, guna menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama. Religius pada misi pertama ini tidak secara spesifik hanya mencakup misi ini, namun juga menjiwai keseluruhan misi. Misi Kedua: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pembangunan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk berkontribusi dalam perekonomian lokal. Dengan peningkatan daya saing produk daerah yang bernilai tambah tinggi, diharapkan ekonomi daerah dapat berkembang secara merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar-stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 40 mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Misi Keempat: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemerataan antarwilayah, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif. Dalam rangka mendukung misi ketiga kepala daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang good government, aspiratif, serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kominfo Kabupaten Kulon Progo akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui platform digital. Dengan demikian, diharapkan Kominfo Kabupaten Kulon Progo dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, aspiratif, dan demokratis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan Demikain dapat disimpulkan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke 3 Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo serta misi ketiga Kepala Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 41 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja Sasaran (%) 1 Meningkatnya Tatata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)* Nilai 1,41-1,50 Meningkatnya layanan publik berbasis digital Predikat Keterbukaan Informasi Publik Predikat Informatif Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (>80-90) Indeks maturitas SPIP Nilai 2,0 - 3,0 3.3 Program dan Kegiatan Perumusan Program dan Kegiatan di Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah ( terutama misi ke-3) dan pengetasan kemiskinan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 mencakup 6 Program terdiri 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan yaitu : I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
6. 1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
a.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
b.Evaluasi kinerja perangkat daerah
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b.Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
c.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD
1. 3.Administrasi kepegawaian perangkat daerah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 42
a.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
1. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
b.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau bangunan lainnya II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. 1.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Pelayanan Informasi Publik
b.Pengelolaan Media Komunikasi Publik III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
1. 1.Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
b.Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
c.Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
d.Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
e.Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
f.Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1. 1.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 43
a.Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia.
b.Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1. 1.Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerahkabupaten/Kota
a.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1. 2.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
a.Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1. 1.Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
a.Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah % 27,40 Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah % 40.91 2 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah % 40.91 3 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik % 61.90 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata % 71.43 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik % 74.22 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 44 Dalam menghadapi era globalisasi saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan mutu yang cepat, tepat dan terpadu, serta berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Selain itu juga harus mempersiapkan kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) untuk menuju implementasi konsep smart city di Kabupaten Kulon Progo. Serta mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi suatu keharusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo telah menyusun rencana kerja dan pendanaan yang komprehensif untuk tahun 2026. Rencana kerja ini mencakup program-program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah. Pendanaan untuk program-program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, serta sumber- sumber pendanaan lainnya yang sah. Dengan rencana kerja dan pendanaan yang matang, Kominfo Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo merumuskan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 seperti dalam tabel berikut: 80 % 140,948,900.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 80 % 143,767,878.00 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 324,177,400.00 330,660,948.00 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - 324,177,400.00 - 330,660,948.00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 305,224,700.00 - 311,329,194.00 23 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3 Laporan 305,224,700.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3 Laporan 311,329,194.00 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - - 18,952,700.00 - 19,331,754.00 24 2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi 1 Kegiatan 18,952,700.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Kegiatan 19,331,754.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 50 pemerintah Daerah. 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 412,484,900.00 420,734,598.00 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 412,484,900.00 - 420,734,598.00 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - 412,484,900.00 - 420,734,598.00 25 2.22.08.5.04.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 1 Objek 412,484,900.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY 1 Objek 420,734,598.00 X NON URUSAN 32,707,100.00 33,361,242.00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 32,707,100.00 33,361,242.00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 32,707,100.00 - 33,361,242.00 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 32,707,100.00 - 33,361,242.00 26 X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10,000,000.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1 Unit 10,200,000.00 27 X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 22,707,100.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) 3 Unit 23,161,242.00 Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 51 Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Wates, 29 Juli 2025 Kepala AGUNG KURNIAWAN, S.IP,. M.Si Pembina Utama Muda ; IV/c NIP. 196808051996031005 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI................................................................................................... 1.2 Landasan Hukum…………………………………………………………………… 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………………… 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………… BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah………………………………………………. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…………………………………… 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…….. 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD 2026……………………………….……………. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………………….. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, DisperinKopUKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, antara lain dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Bupati No. 87 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik. Langkah- langkah penyusunan yang ditempuh yaitu: Pertama, menyusun usulan program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 2 masing-masing urusan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kedua, usulan tersebut dipaduserasikan dengan daftar program/ kegiatan masyarakat bersama Pemerintah Kecamatan/ Kapanewon. Langkah terakhir yaitu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan prioritas usulan program/ kegiatan. Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) 2025- 2029 yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Rancangan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. 6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. 7.Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 3
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. 12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
15. 15.Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045;
16. 16.Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
17. 17.Peraturan Bupati Kulon Progo No. 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
18. 18.Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
19. 19.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
20. 20.Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 4
21. 21.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja : Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yaitu sebagai upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menumbuhkan peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah : - Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan - Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat. - Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. - Memudahkan seluruh jajaraan aparatur Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun. - Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 5 1.4 Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD. 1.2 Landasan Hukum Memuat pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokuman. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun-2) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 6 daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian tujuan sasaran, tantangan dan peluang serta formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap RKPD Berisikan perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan rencana kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah, pencapaian target kinerja dengan indikator kunci kinerja, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, penguatan kesiapan industri, koperasi dan UKM, dan peningkatan pendapatan industri, koperasi dan UKM. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 7 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisikan tentang rincian program dan kegiatan serta pendanaan. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 8 Penyelenggaraan urusan Industri, Koperasi dan UMKM mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri serta Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada Industri, Koperasi dan UMKM. Dalam mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 melaksanakan 7 Program, 12 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan. Pengukuran Kinerja Dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaiaman pada tabel dibawah ini : Tabel II.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM Nilai rata-rata volume usaha koperasi Rupiah 687.217.981 1.119.929.540 Pertumbuhan omzet UMKM yang difasilitasi Rupiah 84.155.805.000 117.012.999.696 Meningkatnya nilai usaha industri Nilai usaha industri Rupiah 2.065.250.250.000 2.730.916.038.000 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 9 Tabel II.2 Pengukuran Indikator Kinerja Program Tahun 2024 Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi % 63,93 54,76 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi % 96,19 95,54 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) % 5,94 9,23 Program Pengembangan UMKM Persentase pengembangan UMKM % 1,79 2,00 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah industri baru tahun ke n Unit 130 130 Persentase sentra industri aktif % 41,18 50 Dari uraian diatas, capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : Capaian indikator kinerja utama rata-rata volume usaha koperasi dalam satu daerah tahun 2024 adalah Rp. 1.119.929.540 juta dari target RKPD Perubahan sebesar Rp. 1.162.005.542 juta. Capaian rata-rata volume usaha koperasi dalam satu daerah dipengaruhi oleh indikator kinerja program persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi dengan berbagai indikator yang menjadi pendukung ketercapaian di Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 10 dalamnya. Kedua indikator kinerja program tersebut juga tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah koperasi aktif tahun 2024 menurun sebanyak 6 koperasi dan terdapat 2 koperasi besar yang pindah Badan Hukum dari Kabupaten ke Provinsi, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah volume usaha koperasi secara keseluruhan. Berbagai upaya peningkatan kualitas koperasi tetap dilakukan pada tahun 2024, namun upaya peningkatan kualitas koperasi tersebut masih akan belum optimal jika beberapa koperasi dengan pengurus yang sudah lanjut usia tidak melakukan regenerasi kepengurusan koperasi. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan akan dijelaskan beserta dengan penjelasan capaian tiap indikator kinerja program. Sedangkan untuk indikator kinerja utama jumlah omzet umkm yang difasilitasi OPD mengalami peningkatan di tahun 2024. Peningkatan omzet umkm yang difasilitasi OPD dipengaruhi oleh indikator kinerja program persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) dan persentase pengembangan umkm. Menurunnya peningkatan ini terjadi karena ketika tahun 2023 terdapat banyak fasilitasi umkm dari program pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro, dimana debitur pada program ini terdapat sebanyak 946 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2024 yang hanya meneruskan subsidi bunga pinjaman bagi debitur tahun 2023 tersisa sebanyak 855 pelaku usaha mikro. Sebanyak 91 pelaku usaha mikro yang telah selesai pinjamannya ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya capaian jumlah omzet umkm yang difasilitasi oleh OPD. Fasilitasi terhadap umkm tetap dilaksanakan pada tahun 2024 baik berupa pelatihan, kurasi produk dan membuat inovasi berupa program Bela Beli Kulon Progo. Dimana fasilitasi ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap meningkatnya omzet umkm Kulon Progo. Indikator kinerja utama meningkatnya nilai usaha industri dipengaruhi oleh jumlah industri baru dan persentase sentra industri aktif. Indikator ini Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 11 tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan baik berupa pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi terhadap industri untuk meningkatkan nilai usaha industri telah berhasil meskipun masih harus tetap ditingkatkan agar rasio peningkatan lebih besar di tahun-tahun berikutnya. 2.1.1 Realisasi Pelaksanaan Urusan Industri Koperasi dan UMKM Penyelenggaraan Urusan Industri, Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya. A. Industri Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2024 diperlihatkan di tabel berikut : Tabel II.3 Data Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan Target 2025-2026 No. Kriteria Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Target Tahun 2026
22. 1.Sentra 34 34 35 35
23. 2.Unit Usaha 16.092 16.092 16.565 17.053
24. 3.Tenaga Kerja (orang) 61.476 61.476 63.284 65.145
25. 4.Nilai Investasi (Rp.) 198.771.425.000 198.771.425.000 204.617.643.382 210.635.809.364
26. 5.Nilai Produksi (Rp.) 2.645.751.753.000 2.645.751.753.000 2.723.567.981.029 2.803.672.921.648
27. 6.Nilai Bahan baku/ Penolong (Rp.) 973.080.847.000 973.080.847.000 1.001.700.871.912 1.031.162.662.262
28. 7.Nilai Tambah (Rp.) 2.217.848.562.000 2.217.848.562.000 2.283.079.402.059 2.350.228.796.237 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 12 B. Koperasi Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan target 2025-2026 adalah sebagai berikut : Tabel II.4 Data Koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan target 2025-2026 No Uraian Satuan Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Target Tahun 2026 1 Jumlah Unit 287 286 287 288 2 Anggota Org 83.126 74.856 75.118 75.381 3 Simpan an Rp

(000)192.237.866 187.215.525 187.870.779 188.528.327 4 Modal Sendiri Rp
(000)157.234.115 158.017.002 158.570.061 159.125.056 5 Modal Luar Rp
(000)258.387.249 247.156.506 248.021.554 248.889.629 6 Volume Usaha Rp
(000)291.034.528 320.299.848 321.420.897 322.545.870 7 SHU Rp
(000)6.034.223 5.173.002 5.191.107 5.209.276 8 Asset Rp
(000)422.134.275 405.173.509 406.591616 408.014.687 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 Dari data tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024 jumlah koperasi mencapai 286 koperasi dari target sebanyak 287 koperasi. Ditargetkan pada tahun 2025 jumlah koperasi bertambah sebanyak 1 koperasi atau ditargetkan terdapat 287 koperasi dan pada Tahun 2026 ditargetkan terdapat 288 koperasi. Jumlah anggota koperasi, simpanan anggota, modal luar, dan asset tidak mencapai jumlah yang telah ditargetkan, hal ini disebabkan oleh beberapa koperasi yang berpindah Badan Hukum ke Provinsi dan Nasional pada Tahun 2022. Jumlah koperasi yang berpindah Badan Hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap capaian jumlah anggota, simpanan anggota, modal luar, dan asset . Selain itu penambahan jumlah koperasi pada Tahun 2024 hanya sebanyak 2 koperasi. Meskipun begitu, penambahan 2 koperasi baru ini dapat meningkatkan modal sendiri pada koperasi, sehingga jumlah modal sendiri koperasi dapat tercapai melebihi Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 13 target dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel II.5 Data Koperasi Aktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan Target Tahun 2025-2026 No. Kecamatan Target 2024 Realisasi 2024 Target 2025 Target 2026 Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %

1.Temon 26 30 86,66 20 28 71,43 21 29 72,41 21 29 72,41
2.Wates 64 71 90,14 47 68 69,12 47 68 69,12 66 73 90,41
3.Panjatan 8 11 72,72 7 12 58,33 7 12 58,33 9 12 72,72
4.Galur 11 16 68,75 12 18 66,67 12 18 66,67 12 17 68,75
5.Lendah 15 16 93,75 12 15 80,00 12 15 80,00 16 17 93,75
6.Sentolo 20 23 86,95 13 21 61,90 13 21 61,90 22 25 87,50
7.Pengasih 37 39 94,87 31 42 73,81 31 42 73,81 38 40 94,87
8.Kokap 23 23 100,00 21 26 80,77 21 26 80,77 24 24 100,00
9.Girimulyo 7 9 77,77 6 9 66,67 6 9 66,67 7 9 77,77
10.Nanggulan 14 16 87,50 12 15 80,00 12 15 80,00 14 16 87,50
11.Kalibawang 15 16 93,75 10 14 71,43 10 14 71,43 16 17 94,11
12.Samigaluh 15 17 88,23 15 18 83,33 15 18 83,33 15 17 88,23 Jumlah 255 287 88,85 206 286 72,03 207 287 72,12 208 288 72,22 Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2023 C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi umkm, antara lain :
1.Kurangnya kemampuan dan akses umkm pada sumber-sumber informasi
2.Kurangnya kemampuan umkm untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar
3.Kurangnya kemampuan dan akses umkm dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 14
4.Kurangnya kemampuan umkm dalam mengembangkan manajemen
5.Kurangnya kemampuan umkm dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha. Oleh karena itu pengembangan umkm oleh Dinas Perindustrian Koperasi UKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi umkm dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Berikut data UMKM Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dari kompilasi dari berbagai sumber : Tabel II.6 Data UMKM Tahun 2024 dan Target 2025-2026 No Sektor Ekonomi Target 2024 Realisasi 2024 Target 2025 Target 2026 1 Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan 3.763 6.712 6.824 6.938 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 17.783 16.293 16.565 16.842 4 Bangunan 299 154 157 159 5 Perdagangan, Hotel dan Restoran :

a.Hotel dan Restoran 814 648 659 670
b.Pedagang Pasar 9.269 9.469 9.627 9.788
c.Pedagang di luar pasar 11.649 15.468 15.726 15.989
d.Pedaki 2.211 3.010 3.060 3.111 6 Pengangkutan dan Komunikasi 778 574 584 593 7 Jasa-jasa 499 549 558 567 Jumlah 47.065 52.877 53.760 54.658 Sumber : Kompilasi dan olahan berbagai sumber Tahun 2024 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 15 Dari data di atas dapat diketahui jumlah umkm yang diperoleh dari data kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2024 sebanyak 52.877 umkm yang tersebar dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan serta pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mulai melakukan perbaikan data UMKM terhadap sejumlah 52.877 UMKM yang disajikan pada tahun 2024. Perbaikan data dilakukan dengan mengambil data UMKM yang tercatat secara jelas nama dan alamat UMKM. Dari hasil perbaikan data UMKM tersebut, diperoleh jumlah UMKM tahun 2024 sebanyak 44.527 UMKM dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut : Tabel II.7 Data UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Hasil Perbaikan Data No Keterangan JUMLAH 1 A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) 4.943 2 B (Pertambangan dan Penggalian) 4 3 C (Industri Pengolahan) 20.567 4 D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin) 7 5 E (Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi) 1 6 F (Kosntruksi) 161 7 G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) 15.244 8 H (Pengangkutan dan Pergudangan) 72 9 I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum) 1.266 10 J (Informasi dan Komunikasi) 311 11 K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) 12 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 16 12 L (Real Estate) 2 13 M (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis) 41 14 N (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya) 348 15 P (Pendidikan) 2 16 Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) 353 17 R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi) 141 18 S (Aktivitas Jasa Lainnya) 1.052 19 T (Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri) 1 TOTAL 44.527 Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2024 Data UMKM tahun 2024 sebanyak 44.527 unit usaha di atas digunakan sebagai basis data UMKM tahun 2024 sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2026 Nama Perangkat Daerah Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 10 11 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp Rp Rp 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar - 2 17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2 17 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100,00 9.098,96 100 11.944,19 100,00 12.804,79 100,00 10.461,05 100,00 81,70 100,00 2.537,52 24.942,76 274,13 2 17 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 2 17 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 152,00 2 15,98 2 15,98 2 15,73 100,00 98,44 4 13,03 44,74 29,44 2 17 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 51,72 21 7,45 21 7,45 21 7,17 100,00 96,24 21 6,97 21,59 41,75 2 17 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 2 17 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.296 7.464,71 12 2.296,03 12 2.296,03 12 1.974,57 100,00 86,00 14 2.461,26 6.731,86 90,18 2 17 01 2,02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 155,30 12 36,90 12 36,90 12 36,45 100,00 98,78 12 38,25 111,60 71,86 2 17 01 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 76 52,81 19 9,35 19 9,35 19 9,02 100,00 96,47 19 8,38 26,75 50,66 2 17 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 2 17 01 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 67,06 5 16,16 5 16,16 5 13,91 100,00 86,08 5 15,07 45,14 67,31 2 17 01 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 156,18 12 34,13 12 34,13 12 32,54 100,00 95,34 12 31,88 98,55 63,10 2 17 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penambahan aset 2 17 01 2,07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.983,90 1 6.725,57 1 4.823,93 100,00 71,73 1 1.729,94 12.537,77 #DIV/0! 2 17 01 2,07 ;0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 55,26 9 3.312,36 1.045 3.431,31 1.045 3.334,67 100,00 97,18 1 250,00 6.897,03 12.481,05 2 17 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Kabupaten Kulon Progo Tabel II.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Tingkat Realisasi (%) Kode 1 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 2 3 4 6 7 8 95 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Tingkat Realisasi (%) Kode Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 2 17 01 2,08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 157,51 3 59,90 12 59,89 12 43,53 100,00 72,68 12 177,64 281,07 178,44 2 17 01 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan - - 12 93,48 12 93,48 12 93,05 100,00 99,54 12 93,54 280,07 #VALUE! 2 17 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2 17 01 2,09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 64 235,09 16 61,32 16 61,32 16 59,54 100,00 97,10 16 77,19 198,05 84,24 2 17 01 2,09 ;0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 123 155,12 21 17,22 33 17,22 33 16,94 100,00 98,37 17 25,50 59,66 38,46 2 17 01 2,09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 25,76 - - - - 2 17 03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Presentase peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 67,52 1.512,75 95,56 63,93 20,00 54,76 19,06 85,66 95,30 65,69 17,84 132,46 8,76 2 17 03 2,01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2 17 03 2,01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 12,00 108 12,00 128 11,28 118,52 94,00 108 11,46 34,74 #DIV/0! 2 17 03 2,01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 8,00 5 8,00 16 7,78 320,00 97,25 5 6,38 22,16 #DIV/0! 2 17 03 2,01 0001 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan PengawasanKekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 463 903,87 136 40,91 - - 40,91 4,53 2 17 03 2,01 0002 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja 52 608,88 13 34,65 - - 34,65 5,69 2 17 05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Presentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi 98,46 800,00 581,91 96,19 354,35 95,54 347,95 99,32 98,19 97,31 90,93 1.020,79 127,60 2 17 05 2,01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi - #DIV/0! 2 17 05 2,01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 2.260 1.634,75 585 354,35 212 354,35 212 347,95 100,00 98,19 93 90,93 793,23 48,52 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Tingkat Realisasi (%) Kode Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 2 17 05 2,02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi 2 17 05 2,02 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM Jumlah SDM yang Memahami UKM 540 782,05 135 227,56 - - - - - - - - 227,56 29,10 2 17 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usahaa Mikro (UMKM) Presentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 5,67 457,27 2.165,90 5,94 2.115,87 9,23 2.107,70 155,39 99,61 4,73 1.984,17 6.257,77 1.368,51 2 17 07 2,01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM) 2 17 07 2,01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 480 109,33 170 1.778,81 1.176 1.778,81 1.085 1.777,60 92,26 99,93 946 1.766,26 5.322,67 4.868,44 2 17 07 2,01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 672,000 258,60 186 25,00 15 25,00 27 24,72 180,00 98,88 55 210,73 260,45 100,72 2 17 07 2,01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata - - 14,83 100 14,83 52.877 14,19 52.877,00 95,68 57.335 7,19 36,21 #VALUE! 2 17 07 2,01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan - - 297,23 110 297,23 110 291,19 100,00 97,97 - - 588,42 #VALUE! 2 17 07 2,01 0001 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisai Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 39 89,34 39.000 50,03 - - - - - - - - 50,03 56,00 Profil KUMKM 35 - - - - - - - - - - - - #VALUE! 2 17 08 Program Pengembangan UMKM Persentase Pengembangan UMKM 2,39 801,13 494,04 1,79 76,38 2,00 68,66 111,73 89,89 2,09 468,63 1.031,33 128,73 2 17 08 2,01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Pengembangan UMKM - #DIV/0! 2 17 08 2,01 0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1.000 801,13 76,38 150 76,38 150 68,66 100,00 89,89 100 468,63 613,67 76,60 2 17 08 2,01 0001 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.000 801,13 446 417,66 - - - - - - - - 417,66 52,13 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Tingkat Realisasi (%) Kode Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan - #DIV/0! 2 22 08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya 100,00 886,37 230,00 100,00 219,45 100,00 216,62 100,00 98,71 #N/A 1.734,93 2.181,55 246,12 2 22 08 5,06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian Penyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaan - #DIV/0! 2 22 08 5,06 0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Industri Kreatif 460 886,36 115 230,00 75 219,45 75 216,62 100,00 98,71 290 1.734,93 2.181,55 246,12 3 Urusan Pemerintahan Pilihan - #DIV/0! 3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Industri - #DIV/0! 3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah Industri Baru tahun ke n 175 13.281,68 130 1.733,87 67 1.674,88 51,54 96,60 150 876,63 2.551,51 19,21 Persentase sentra industri aktif 52,94 41,18 47 114,28 47,06 - #DIV/0! 3 31 02 2,01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - #DIV/0! 3 31 02 2,01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 24 928,20 5 247,97 5 244,63 100,00 98,65 1 94,34 338,97 36,52 3 31 02 2,01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 76 951,41 4 179,73 4 152,24 100,00 84,70 8 203,87 356,11 37,43 3 31 02 2,01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Indsutri dan Peran Serta Masyarakat 96 11.402,09 4,00 1.306,16 5 1.278,01 125,00 97,84 5 578,42 1.856,43 16,28 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 19 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 dapat tercapai semua. Beberapa sub kegiatan realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan harga pasar dan realisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM mendapatkan tambahan anggaran dari Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 860.618.000,- yang digunakan untuk kelengkapan pembangunan gedung PLUT berupa master fire alarm, LPJU, penambahan daya listrik, pembangunan IPAL dan Pagar. Pelaksanaan pembangunan pagar gedung PLUT akan dilaksanakan di tahun
1. 2025.Perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran agar dapat disusun solusi untuk pengoptimalisasian pelaksanaan anggaran dan belanja serta pencapaian indikator kinerja program Perangkat Daerah. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 20 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. 1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :  Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;  Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;  Pelaksanaan administrasi pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Perindustrian Koperasi dan UMKM dengan 3 bidang, yakni Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta satu Sekretariat. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 21 Tugas masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :
a.Sekretariat Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
b.Bidang Koperasi Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Lembaga, pengelolaan data dan informasi pengawasan Koperasi.
c.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan usaha.
d.Bidang Perindustrian Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perindustrian. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 22 Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
1. 2.Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 pegawai, tenaga kontrak kategori A (Non ASN) sebanyak 2 pegawai, tenaga kontrak pendamping UMKM sebanyak 2 pegawai dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 8 orang. Mendasar pada analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 42 orang. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini : Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sekretaria t Subbagian Umum dan Kepegawa ian Subbagian Perencana an dan Keuangan Jabatan Fungsiona l Bidang Perindustr ian Jabatan Fungsiona l Bidang Koperasi Jabatan Fungsiona l Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jabatan Fungsiona l Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 23 Tabel II.8 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Kepala Sekretariat Bidang Koperasi Bidang PPUM Bidang Perindustrian Jumlah Pegawai (ASN) 1 9 8 8 5 Jumlah pegawai kategori A 2 Jumlah tenaga kontrak pendamping UMKM 2 Jumlah THL 3 5 Kebutuhan Pegawai 1 12 10 10 9 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025 Gambar 2.2 Diagram Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 24 Kondisi Sarana Prasarana Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.9 Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Tanah untuk bangunan industri 1 1 - 2 Gedung Kantor 1 1 - 3 Kendaraan Dinas Roda 4 3 3 - 4 Kendaraan Dinas Roda 2 16 16 - 5 Mesin Ketik 4 4 - 6 Alat Komputer 80 75 5 7 Televisi 9 8 1 8 AC Split 27 27 - 9 Kamera 4 4 - 10 Facsimile 1 1 - 11 Aset Lainnya dalam KIB B 746 745 1 JUMLAH 892 885 7 Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 Tabel II.10 Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT) Tahun 2024 No Jenis Aset Jumlah (Unit) Kondisi Baik Kondisi Buruk 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 1 - 2 Mesin Proses 3 3 - 3 Electric Generating Set 1 1 - 4 Alat Ukur 2 2 - 5 Alat Processing 13 13 - 6 Alat Pengolah Lainnya 2 2 7 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 35 35 8 Alat Kantor Lainnya 9 9 9 Mebel 336 336 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 25 10 Alat Pendingin 30 30 11 Alat Dapur 22 22 12 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20 20 13 Peralatan Studio Audio 12 12 14 Peralatan Studio Video dan Film 10 10 15 Peralatan Cetak 12 12 16 Laboratory Safety Equipment 1 1 17 Personal Computer 26 26 18 Peralatan Mini Computer 1 1 19 Peralatan Personal Computer 9 9 20 Peralatan Komputer Lainnya 4 4 21 Rambu Tidak Bersuar 11 11 JUMLAH 560 560 - Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024 Kelompok Sasaran Layanan Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama urusan perindustrian, dan urusan koperasi dan UMKM.
2. 1.Fasilitas Pendukung Pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik untuk urusan industri, koperasi maupun UMKM mulai dari tahun 2025 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo didukung oleh adanya gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. Gedung PLUT KUMKM ini dibangun pada tahun 2024 yang bertujuan untuk memfasilitasi industri, koperasi maupun UMKM baik dari kelembagaannya, produktivitas, kualitas maupun pemasaran produknya. Layanan yang ada dalam gedung PLUT Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 26 KUMKM ini berupa Konsultasi , inkubasi dan pendampingan oleh konsultan produksi, konsultan pemasaran, konsultan sdm, konsultan kelembagaan dan konsultan pembiayaan dengan fasilitas yang ada berupa ruang pelatihan, ruang aula, ruang kemasan, ruang multimedia, co-working space, ruang inkubator kuliner, ruang inkubator digital, ruang inkubator kriya, galeri produk dan cafe. Gedung ini bertempat di Jl. Wates-Purworejo, Sogan, Wates, Kulon Progo Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kemandirian dan daya saing daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yang terkait dalam urusan pemerintahan, perindustrian, koperasi dan UMKM maka telah ditetapkan indikator tujuan berupa indeks reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD 2025-2029 yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dan meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMKM serta daya saing industri maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja urusan pemerintahan, perindustrian, koperasi dan UMKM, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel dan meningkatnya nilai usaha industri, persentase koperasi berkualitas dan jumlah UMKM yang naik sub kelas serta indikator program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator persentase subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase koperasi sehat, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas, program pengembangan UMKM dengan indikator Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 27 omzet usaha mikro, program pengembangan industri kreatif dengan indikator jumlah pelaku usaha KUMKM binaan yang naik kelas serta program perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator jumlah industri kecil dan menengah tahun ke-n. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 28 Tabel II.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM /Sta ndar Nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (Thn n-2) Tahun 2025 (Thn n-1) Tahun 2026 (Thn n) Tahun 2027 (Thn n+1) Tahun 2024 (Thn n-2) Tahun 2025 (Thn n-1) Tahun 2026 (Thn n) Tahun 2027 (Thn n+1)

(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah 100 100 100 50 100*) 100*) 2 Nilai rata-rata volume usaha koperasi 1.162.005.542 688.616.929 690.149.936 1.119.929.540 1.231.922.494*) 1.355.114.743*) 3 Pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi 105.321.385.000 92.344.485.500 101.472.659.000 117.012.999.696 128.714.299.665*) 141.585.729.632*) 4 Nilai Usaha Industri 2.065.250.250.000 2.840.559.750.000 3.010.993.335.000 2.730.916.038.000 2.840.559.750.000*) 3.010.993.335.000*) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas √ - - - 76,21 - - Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha √ - - - 100 - - Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 29 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Ko ta √ - - - 0,814 - - Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK √ - - - 107,92 - - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0,6 - - Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 30 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 0 - - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kot a 0 - - Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 31 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkin 115 - - Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 32 Dalam tabel di atas, target indikator kinerja terdiri dari target indikator kinerja sesuai dengan Renstra 2023- 2026 Dinas Perindustrian Koperasi UKM. Realisasi indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM Tahun 2024 tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bukti keberhasilan dari hasil usaha Dinas Perindustrian Koperasi UKM berupa pendampingan maupun pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada industri, koperasi dan UMKM. Selain itu kemauan dan kemampuan baik industri, koperasi dan UMKM yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa omset baik industri, koperasi maupun UMKM terealisasi melebihi target yang telah ditentukan. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 33 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2025 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pengembangan dan Pemberdayaan industri, koperasi dan UMKM akan menciptakan industri yang berdaya saing dan koperasi serta UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri yang akan menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka optimalisasi pembinaan dan penggiatan industri, koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok. Selain itu terdapat beberapa tantangan dan sekaligus peluang untuk mencapai hal tersebut. Peluang :
1. a.Komitmen dalam pemberdayaan industri koperasi dan UMKM
2. b.Tersedianya potensi usaha dan investasi
3. c.Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan pangsa pasar yang semakin terbuka
4. d.Berkembangnya produk unggulan daerah
5. e.Akses permodalan luas
6. f.Berdirinya kelompok/organisasi berbasis umkm
7. g.Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar
8. h.Perkembangan teknologi informasi
9. i.Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar
10. j.Jumlah industri koperasi dan UMKM yang terus berkembang; Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 34
11. k.Adanya Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo
12. l.Dibukanya jalur bedah menorah di Kabupaten Kulon Progo
13. m.Adanya kawasan industri
14. n.Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan industri koperasi dan UMKM Tantangan :
15. a.Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan mekanisme kerja koperasi
16. b.Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan usaha dan Pembiayaan bagi UMKM
17. c.Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat, kemajuan teknologi cepat, pasar semakin demanding dan dinamis
18. d.Semakin meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna
19. e.Peningkatan pembinaan atau pendampinga terhadap izin usaha industrI dan kualitas produk IKM. Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
20. a.Masih rendahnya daya saing usaha mikro/ Industri Kecil Menengah (IKM) dalam legalitas, kualitas, jiwa wirausaha dan pemasaran.
21. b.Rendahnya pengetahuan dan pemahaman umkm terhadap akses permodalan.
22. c.Lemahnya tata kelola koperasi.
23. d.Terbatasnya bahan baku industri di dalam daerah
24. e.Belum diterapkannya prinsip industri hijau pada sebagian besar pelaku usaha Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 35 2.3.2 Penentuan Isu-isu Strategis Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah “Rendahnya Daya Saing Industri dan Rendahnya Kualitas Koperasi dan UMKM”. 2.3.3 Solusi Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan permasalahn tersebut adalah : 1) Pemberdayaan usaha mikro/ IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan Sentra IKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, serta melakukan upaya digitalisasi pengelolaan IKM dan Sentra IKM 2) Pelatihan terhadap umkm sesuai dengan sektor potensial yang dihasilkan oleh setiap wilayah masing-masing 3) Fasilitasi berupa pendampingan terhadap kualitas, legalitas maupun pemasaran kepada UMKM baik secara offline maupun online 4) Fasilitasi jaringan kerjasama dengan sumber-sumber permodalan dan pemantauan/ pendampingan pengelolaan permodalan 5) Peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, peningkatan pengawasan kepada koperasi, dan peningkatan kapasitas sdm koperasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 36 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD 2026 Hasil review terhadap Ranwal RKPD Tahun 2026 dibandingkan dengan analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut : Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 37 Tabel II.12 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo PD : Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 2.382.590.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kulon Progo Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 100% 3.004.571.637 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 24 Dokumen 53.340.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 100% 10.876.100 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 Dokumen 39.800.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.783.200 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 21 Laporan 13.540.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 Laporan 5.092.900 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 43 Laporan 1.986.990.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu 100% 2.525.434.735 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 38 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 324 Orang/Bulan 1.932.490.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.485.876.035 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 Dokumen 40.670.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 Dokumen 33.200.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD 19 Laporan 13.830.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD 14 Laporan 6.358.700 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 30.000.000 - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 30.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 2 Dokumen 58.460.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 100% 41.688.900 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 39 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 Paket 17.560.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 18.018.900 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Laporan 40.900.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Laporan 23.670.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 3 Unit 14.470.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 100% 18.322.900 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 3 Unit 14.470.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 18.322.900 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 40 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 24 laporan 125.980.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 100% 300.266.902 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Laporan 41.250.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 190.243.714 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Laporan 89.150.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 110.023.188 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 Laporan 108.930.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 107.982.100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak atau perizinannya 16 Unit 61.560.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 62.349.600 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 41 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direha bilitasi 31 Unit 47.370.000 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 49 Unit 45.632.500 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kulon Progo Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 67,52% 396.090.000 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kulon Progo Persentase Peningkatan Koperasi Sehat 24,04 % 108.595.000 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 67,52% 396.090.000 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 108.595.000 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi 120 Unit Usaha 236.660.000 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi 13 Unit Usaha 97.888.900 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 42 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan 13 Unit Usaha 159.430.000 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 60 Unit Usaha 10.706.100,00 Program Penddikan dan Latihan Perkoperasian Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi 98,46% 437.690.000 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi 98,46% 437.690.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 565 Orang 437.690.000 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 43 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kulon Progo Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 5,67% 315.230.000 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kulon Progo Persentase pemberdayaan usaha mikro 54,01 % 909.968.809 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 5,67% 315.230.000 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - 909.968.809 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah unit usaha mikro terdata 39.000 Unit Usaha 24.280.000 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah unit usaha mikro terdata 49724 Unit Usaha 7.778.900 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro 120 Unt Usaha 29.270.000 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro 640 Unit Usaha 841.989.909 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro 168 Unit Usaha 66.170.000 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro 175 Unit Usaha 60.200.000 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 44 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Program Pengembangan UMKM Persentase Pengembangan UMKM 2,39% 227.900.000 Program Pengembangan UMKM Peningkatan Omzet Usaha Mikro 6.000.000 Rupiah 481.970.030 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Pengembangan UMKM 2,39% 227.900.000 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 481.970.030 Pengembanga n Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi 250 Unit Usaha 227.900.000 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi 100 Unit Usaha 481.970.030 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1 Kali 221.590.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan umlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas 2 Pelaku Usaha 3.478.584.800 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1 Kali 221.590.000 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 3.478.584.800 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 115 Unit 221.590.000 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 3.478.584.800 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 45 Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuan Catatan penting Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun ke-n 0,83% 423.169.300 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 423.169.300 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 4 Dokumen 63.726.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3 Dokumen 76.830.700 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3 Dokumen 282.612.600 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 46 Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sub kegiatan dari Rancangan Awal RKPD yang tidak dilaksanakan di Rencana Kerja 2026, hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan di tahun 2026. Selain itu terdapat 3 sub kegiatan baru dari urusan pemerintahan bidang perindustrian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Dimana berdasarkan PerBup tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tugas serta fungsinya bertambah satu, yakni urusan pemerintahan bidang perindustrian. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 47 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan ditahun 2026 dari Pokok Pikiran DPRD yang terangkum dalam Rancangan Akhir Renja 2026 adalah sebagai berikut : Tabel II.13 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Koperasi UKM No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Wates Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi 1 Kelompok Pokok pikiran DPRD 2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro Lendah Meningkatnya manajemen usaha umkm 1 Kelompok Pokok pikiran DPRD 3 Program Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 48 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Wates Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi 1 Kelompok Pokok pikiran DPRD Pengembangan Usaha Mikro Kokap, Galur Meningkatnya kualitas produk umkm 2 Kelompok Pokok pikiran DPRD Galur Meningkatnya pemasaran produk umkm 1 Kelompok Pokok pikiran DPRD 4 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Kokap, Wates Meningkatnya jumlah industri 3 Kelompok Pokok pikiran DPRD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Galur Meningkatnya kualitas kemasan produk industri 1 Kelompok Pokok pikiran DPRD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Galur Meningkatnya kualitas produk industri 1 Kelompok Pokok pikiran DPRD Wates, Sentolo, Lendah Meningkatnya kapasitas industri 3 Kelompok Pokok pikiran DPRD Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 49
  1. 1.Ideologi Pancasila dan Demokrasi Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2.Kemandirian Bangsa Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi. 3.Pengembangan Infrastruktur Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. 4.Pembangunan SDM Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. 5.Hilirisasi Industri Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6.Pembangunan dari Desa Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 7.Reformasi Politik dan Hukum Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 50 8.Harmonisasi dengan Lingkungan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Dari 8 priotitas nasional tersebut terdapat 3 prioritas yang berkaitan dengan industri, koperasi dan UMKM, yakni Kemandirian Bangsa, Hilirisasi Industri, dan Pembangunan dari Desa yang dituangkan menjadi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah dan diturunkan kembali menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 51 Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 No. Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja 1 Meningkatnya Kemandirian Daerah PDRB Per Kapita (ADHB) Ribu Rupiah 42.865-43.357 2 Meningkatnya Daya Saing Daerah Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Miliar rupiah 2.048,17-2.159,39 Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas Persentase koperasi berkualitas % 32,69 Jumlah UMKM MIkro yang naik subkelas Unit Usaha 20.653 Meningkatnya nilai usaha industri Nilai usaha industri Rp 2.735.445.3 69.346 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Nilai A Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah (Opini BPK) Opini BPK WTP Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai 86,90 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 Tujuan dan sasaran di atas telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteris (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 52 3.2 Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sendiri sekaligus tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rencana kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel III.2 Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026
  2. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100
  3. 2.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi Sehat % 24,04
  4. 3.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas % 47,99
  5. 4.Program Pengembangan UMKM Omzet usaha mikro Rp 177.600.0 00.000
  6. 5.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n Unit 16.357
  7. 6.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas Pelaku Usaha 5 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 53
25. a.Kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dengan proritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian Koperasi UKM yaitu: pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan aerotropolis dan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
26. b.Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan koperasi dan UMKM (IKM dan Usaha Mikro) dengan capaian target yang telah ditentukan.
27. c.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas daerah dan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mereduksi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
28. d.Penguatan kesiapan industri, koperasi dan UMKM dalam rangka menangkap peluang beroperasinya bandara YIA dan kawasan ekonomi khusus serta bedah menoreh.
29. e.Peningkatan pendapatan industri, koperasi dan UKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo memuat 6 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan (termasuk eks BAU) yang memiliki sasaran Industri, Koperasi dan UMKM yang tersebar di 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut : NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 8.406.859.576,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.983.690.276,00 0,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.505.105.476,00 0,00
  1. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 1001100 % 3.004.571.637,00 - 0,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.876.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 2 0 5.783.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tabel IV.1 Usulan Pendanaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 5.092.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.525.434.735,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.485.876.035,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 33.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 6.358.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 41.688.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.018.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 23.670.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 18.322.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 18.322.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 300.266.902,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 190.243.714,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 110.023.188,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 107.982.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 62.349.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 49 Unit 45.632.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
  2. 2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Peningkatan Koperasi Sehat - 24,04 % 108.595.000,00 - 0,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 108.595.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
  3. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KUMKM - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 13 Unit Usaha 97.888.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
  4. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KUMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0 60 0 10.706.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
  5. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KUMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
  6. 3.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase pemberdayaan usaha mikro - 54,01 % 909.968.809,00 - 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 909.968.809,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan UMKM - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 640 Unit Usaha 841.989.909,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan UMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 175 Unit Usaha 60.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan UMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 49724 Unit Usaha 7.778.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
  7. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah UMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
  8. 4.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Peningkatan Omzet Usaha Mikro - 6000000 Rupiah 481.970.030,00 - 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 481.970.030,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan UMKM - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 100 Unit Usaha 481.970.030,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan UMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.478.584.800,00 0,00
  9. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas - 2 Pelaku Usaha 3.478.584.800,00 - 0,00 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - 3.478.584.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
  10. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KUMKM - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.22.08.5.06.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 200 Unit 3.478.584.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
  11. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah KUMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 423.169.300,00 0,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 423.169.300,00 0,00
  12. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n - 0,83 % 423.169.300,00 - 0,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 423.169.300,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  13. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah Industri Kecil - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 4 Dokumen 63.726.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  14. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah Industri Kecil 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3 Dokumen 76.830.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  15. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah Industri Kecil 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3 Dokumen 282.612.600,00 - OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PBJT- KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  16. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah Industri Kecil 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H 8.406.859.576,00 0,00 Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kulon Progo 2026 65 Industri, koperasi dan UMKM harus aktif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan usaha yang ada. Reorientasi pembinaan dengan pendekatan sosial ke arah prinsip bisnis dan kemandirian, lembaga-lembaga pembina baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan profesionalisme dan kemandirian. Selain itu pengoptimalan keberadaan PLUT, sinergitas dengan Lembaga Keuangan, Peran serta masyarakat, monitoring keberlanjutan KDMP dan penanganan hilirisasi Perindustrian juga perlu untuk ditingkatkan. Dalam kenyataannya sektor industri, koperasi dan UMKM memiliki banyak peluang untuk berkembang karena memiliki banyak potensi yang mendukung, baik dari sisi SDM, sumber daya alam maupun produk-produk lokal yang memiliki daya saing dan juga keunggulan komparatif. Namun potensi tersebut belum dapat digali dan dipromosikan secara optimal serta belum difasilitasi secara maksimal oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan juga dana, serta belum didukung jiwa entrepreneurship masyarakat. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu antara lain melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan serta bantuan usaha. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
(0274)774402 dpmptsp@kulonprogokab.go.iddpmptsp.kulonprogo.go.id JL. KH Ahmad Dahlan KM 1, Wates, Wates, Kulon Progo Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI................................................................................................................................................ 1 DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ 2 BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................................................3 1.1. Latar Belakang ...................................................................................................................3 1.2. Landasan Hukum.............................................................................................................. 5 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 6 1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 7 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .................................. 8 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................................................................... 8 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................... 20 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok .......................... 22 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................. 24 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................. 33 BAB III TUJUAN DAN SASARAN .................................................................................................... 35 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional ........................................................................ 35 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ............................................................................... 36 3.3. Program dan Kegiatan ................................................................................................ 36 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................................................................. 38 BAB V PENUTUP .................................................................................................................................. 48 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 2 DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Tabel Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024 .......................................................... 8 Tabel 2. 2 Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024..................................................................... 11 Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024................................................................ 12 Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 ..................................... 13 Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo............................................................ 21 Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ......................................... 25 Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ............................................................................................................................................... 33 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan............................................ 36 Tabel 3. 2 Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026 ....................................... 37 Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026……………………………………………………………………………………………………………………………………………39 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 3 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 mengacu kepada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankhir RPJMD) Tahun 2025–2029 yang dijabarkan pada Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–

2029.Selain itu, dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) dan Renstra DPMPTSP DIY Tahun 2022-2027. Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun sebagi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 4 yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Tahun 2026. Dalam penyusunan Renja diperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan DIY. Renja disusun sebagai acuan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran tahun 2026 yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renja Perangkat Dearah menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) melalui penetapan APBD Kabupaten. Alur yang dilakukan adalah sebagai berikut. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 5 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu (Renja DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
d.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
e.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
f.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
g.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 6
h.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029
i.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
j.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
k.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026;
l.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo;
m.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2026 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2026 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 beserta rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ anggaran daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi PD. Tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026 adalah :
1. 1.Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2026 berdasarkan RKPD tahun 2026 dan RPD tahun 2023-2026.
2. 2.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 7
3. 3.Mengupayakan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
4. 4.Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPTSP.
5. 5.Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. 6.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4. Sistematika Penulisan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra PD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada table 2.1 berikut. Tabel 2. 1 Tabel Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024 No PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output) SATUAN TARGET 2024 REALISASI Tahun 2024 KINERJA KEUANGAN (Rp.) KINERJA KEUANGAN (Rp.)
7. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 2.785.287.822 2.655.096.631 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu 19.647.90019.502.109 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 15.050.800 2 14.940.643 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 21 4.597.100 21 4.561.466 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 2.018.751.8021.898.758.944 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN orang /bulan 30 1.966.528.802 27 1.848.203.178 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 12 47.700.000 12 46.125.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dokumen 14 4.523.000 14 4.430.766 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan koordinasi dan perjalanan dinas kota106.395.700104.387.145 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor paket 5 25.892.700 5 23.891.799 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 12 80.503.000 12 80.495.346 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 37.787.60037.700.000 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 9 No PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output) SATUAN TARGET 2024 REALISASI Tahun 2024 KINERJA KEUANGAN (Rp.) KINERJA KEUANGAN (Rp.) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya unit 4 37.787.600 4 37.700.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan administrasi perkantoran389.800.920383.885.739 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan 12 145.060.740 12 140.113.467 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor laporan 12 244.740.180 12 243.772.272 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah aset kondisi baik 212.903.900210.862.694 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan unit 16 99.404.600 16 98.728.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya unit 1 52.900.000 1 52.378.089 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya unit 91 60.599.300 91 59.756.605
8. 2.PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Capaian Pengembangan Iklim Penanaman Modal 100% 127.441.500 100% 126.162.551 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Capaian pengembangan iklim penanaman modal127.441.500126.162.551 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dokumen 1 127.441.500 1 126.162.551
9. 3.PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Capaian Peningkatan Promosi Penanaman Modal 30,00% 204.770.800 33,33% 204.539.523 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian peningkatan promosi penanaman modal204.770.800204.539.523 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dokumen 3 204.770.800 3 204.539.523
10. 4.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Capaian Pelayanan Penanaman Modal 100% 336.400.900 100% 334.239.638 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Capaian Pelayanan Penanaman Modal336.400.900334.239.638 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 10 No PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output) SATUAN TARGET 2024 REALISASI Tahun 2024 KINERJA KEUANGAN (Rp.) KINERJA KEUANGAN (Rp.) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha pelaku usaha 2550 297.528.000 10.287 295.953.006 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pelaku usaha 10 8.813.000 41 8.727.236 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha kegiatan usaha 600 30.059.900 1.268 29.559.396
11. 5.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANANAMAN MODAL Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100% 37.781.900 100% 37.762.817 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 37.781.90037.762.817 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan dokumen 2 37.781.900 2 37.762.817
12. 6.PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 93,14% 838.315.648 100% 830.898.536 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal838.315.648830.898.536 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya kegiatan usaha 15 18.300.000 15 18.252.120 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha pelaku usaha 300 738.147.892 300 731.049.139 Pengawasan Penanaman Modal Pengawasan Penanaman Modal kegiatan usaha 30 81.867.756 30 81.597.277
13. 7.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100.000.000 98.440.541 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 11 No PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output) SATUAN TARGET 2024 REALISASI Tahun 2024 KINERJA KEUANGAN (Rp.) KINERJA KEUANGAN (Rp.) Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY dokumen 1 100.000.000 1 98.440.541 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dokumen 1 100.000.000 1 98.440.541 jumlah 4.429.998.570 4.287.140.237 Realisasi kinerja keuangan di tahun 2024 mencapai 96,78%, sedangkan untuk capaian fisik mencapai 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Meskipun ada keterbatasan SDM yang hanya terpenuhi sekitar 53%, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan informal maupun diklat. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan PD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain. Pengukuran kinerja DPMPTSP didasarkan pada pencapaian sasaran sebagaimana pada table 2.2 dan table 2.3 berikut: Tabel 2. 2 Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Nilai Investasi juta Rp 350.000 354.782 101 2 Indeks Kepuasan Masyarakat % 89,5 89,73 100 3 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 100 100 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 12 Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024 No. Program Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Program Target 2024 Realisasi 2024 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah 100 100 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Iklim Penanaman Modal 100 100 3 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Promosi Penanaman Modal 30,00 33,33 4 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Penanaman Modal 100 100 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanamanan Modal 100 100 6 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 93,14 100 Dari table 2.2 dan table 2.3 di atas terlihat bahwa di tahun 2024 semua sasaran renja dan kinerja program mampu mencapai 100%, bahkan secara umum telah melebihi dari target. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kinerja PD cukup tinggi. Beberapa keterbatasan sumber daya dan sumber dana tidak menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD. Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan TW 1 Tahun 2025 dan pencapaian Renstra PD tahun 2024 disajikan dalam table 2.4 berikut: Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 13 Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN PENANAMAN MODAL 1 1 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 1 1 1 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 1 1 1 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 dokumen 2 2 2 100 4 8 80 1 1 1 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 dokumen 21 21 21 100 21 63 75 1 1 1 4 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 1 1 1 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 116 OB 28 28 28 100 27 83 72 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 1 1 6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 dokumen 12 12 12 100 12 36 75 1 1 1 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 laporan 14 14 14 100 14 42 75 1 1 1 8 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 1 1 1 8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 orang 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 1 1 1 10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 laporan 12 12 12 100 12 36 75 1 1 1 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 paket 12 12 12 100 12 36 75 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 1 1 12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 1 1 1 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 29 unit 47 4 4 100 1 52 179 1 1 1 14 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 1 1 1 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 laporan 12 12 12 100 12 36 75 1 1 1 16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 laporan 12 12 12 100 12 36 75 1 1 1 17 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 1 1 1 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 64 unit 16 16 16 100 15 47 73 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 1 1 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 unit 1 1 1 100 1 3 75 1 1 1 20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 364 unit 91 91 91 100 34 216 59 1 1 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal 100% 1 1 1 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 1 1 1 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah 1 dokumen 1 1 2 1 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1 1 2 2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai) Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 4 dokumen 1 1 1 100 1 3 75 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 1 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal 40% 1 1 3 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal 1 1 3 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 12 dokumen 3 3 3 100 3 9 75 1 1 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelayanan Penanaman Modal 88,33% 1 1 4 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pelayanan Penanaman Modal 1 1 4 2 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10300 pelaku usaha 12524 2750 10287 374,07273 16.829 39640 385 1 1 4 3 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 2700 kegiatan usaha 1064 600 1268 211,33333 897 3229 120 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 1 1 4 4 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan 40 aduan 12 10 41 410 12 65 163 1 1 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 88,33% 1 1 5 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal 1 1 5 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 150 kegiatan usaha 30 15 15 100 30 75 50 1 1 5 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha 480 pelaku usaha 120 300 300 100 120 540 113 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 1 5 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 200 kegiatan usaha 50 50 50 100 50 150 75 1 1 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100% 1 1 5 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1 1 5 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 8 dokumen 2 2 2 100 2 6 75 Wates, Juli 2025 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu R. HERIYANTO, SH., MM. NIP 196806061995011001 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 20 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, maka Kinerja DPMPTSP pada periode tahun ke dua RPJMD 2023-2026 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan,  Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator Nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp 354.782.000.000,00 atau tercapai 101% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 350,000,000,000,00  Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,73 % atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan 89,5 %  Capaian Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah adalah 100%. Hal ini didukung oleh semua kegiatan di sekretariat dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditentukan Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 27 pegawai atau 53 % dari kebutuhan 51 pegawai tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk kondisi asset yang di miliki sampai semester 1 tahun 2025 adalah sejumlah 594 barang dengan nilai Rp 9.102.609.753,00. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama Periode Renstra 2023-2026 dan Target pada Rancangan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut: Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 21 Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo NO Indikator SPM/stan dar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 IKU OPD 1 Nilai investasi (Juta Rp.) 350.000 160.000 170.000 180.000 354.782 190.000 200.000 2 Nilai AKIP Perangkat Daerah A A A A A 3 Nilai SPIP Perangkat Daerah 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 IKP 1 Persentase Promosi Penanaman Modal 30 25 30 35 33,33 40 45 2 Persentase Peta Potensi yang Tersusun 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi 93,14 85,71 85,71 88,57 100 88,57 91,43 4 Persentase dokumen data investasi yang disajikan 100 100 100 100 100 100 100 5 IKM Pelayanan dan Perizinan 89,5 84.75- 89.82 85-89.85 85.25-89.9 89,79 85.5-89.95 85.75- 90 6 Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 22 Untuk pencapaian kinerja tahun n-2 atau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 di atas. Kinerja tahun 2024 secara umum, baik indikator kinerja OPD maupun indikator kinerja program dapat mencapai 100 persen, bahkan lebih. Pencapaian ini di dukung oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Metadata indikator kinerja utama maupaun indikator kinerja program di tahun 2024 berbeda dengan tahun 2025 sampai 2027, karena pada tahun 2025 memasuki periode Renstra 2025-2029. Perubahan metadata ini telah di sesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada, sehingga di harapkan lebih mampu mengakomodir semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat berupa penanaman modal dan perizinan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, DPMPTSP mempunyai beberapa hambatan baik berasal dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di DPMPTSP dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Kebutuhan SDM hanya terpenuhi 27 orang dari kebutuhan 51 orang atau sekitar 53%. Meskipun ada keterbatasan SDM, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan maupun diklat. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan PD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain. Beberapa hambatan yang ada tersebut sejauh ini tidak mengurangi kinerja DPMPTSP dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta membawa Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih baik. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 23 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tantangan sebagai berikut:
14. 1.Belum optimalnya promosi investasi baik melalui pameran, media sosial, elektronik, dan papan informasi lainnya;
15. 2.Masih terbatasnya kajian investasi di masing-masing kawasan strategis;
16. 3.Sulitnya mencari lahan untuk investasi besar yang membutuhkan lahan luas;
17. 4.Lokasi yang diminati investor sudah di tetapkan sebagai kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan kawasan LSD (Lahan Sawah Dilindung) sehingga tidak bisa alih fungsi lahan;
18. 5.Topografi wilayah yang berupa perbukitan sehingga biayaLand Clearing yang cukup tinggi;
19. 6.Belum adanya bangunan falisitas umum di beberapa kawasan yang representatif sebagai pematik investasi;
20. 7.Belum terealisasinya penambangan pasir besi beserta pendirian pabrik baja sehingga wilayah kontrak karya di sepanjang pantai selatan karangwuni antara Sungai Progo – Sungai Serang tidak dapat digunakan investasi lain. Beberapa hambatan tersebut diatas secara umum dapat menghambat investasi di Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi DPMPTSP berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hambatan tersebut dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada dalam mendukung investasi dan pengembangan pelayanan adalah:
21. 1.Keberadaan Bandara YIA di Kulon Progo;
22. 2.Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan pelaku usaha secara elektronik;
23. 3.Potensi alam dan keindahan panorama Kulon Progo;
24. 4.Tersedianya RDTR kawasan sektor bandar;
25. 5.Tersedianya Kawasan Industri Sentolo;
26. 6.Rencana pembangunan infrastruktur bedah menorah;
27. 7.Meningkatnya minat terhadap produk kerajinan Kulon Progo baik dari dalam maupun luar negeri;
28. 8.Perkembangan teknologi informasi;
29. 9.Rencana pembangunan Embarkasi Haji; Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 24 Adanya hambatan yang di hadapi serta peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan PD. Baik dalam penyusunan kegiatan dan sub kegiatan maupun perumusan indikator serta target kinerja PD. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rencana Kerja-PD disamping mengacu pada Renstra-PD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu, Revew Renstra PD terhadap Program dan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok PD, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PD dengan melihat perkembangan perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran PD. Berikut tabel 2.6 Penyandingan RKPD terhadap Rancangan Awal anggaran dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 25 Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000)
30. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 3.928.700 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100% 2.611.06 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 56.300 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 12.478 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 53.200 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 7.258 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 3.100 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 5.219 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 2.751.400 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 1.942.771 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 2.693.400 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 1.937.191 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 51.700 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 30.300 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 26 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 14 6.300 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 14 5.579 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 15.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 15.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 15.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah dokumen administrasi umum 217.200 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 75.802 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 95.300 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 52.252 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 121.900 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 23.550 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 106.400 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 106.400 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 27 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 340.600 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 387.476 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 114.900 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 162.588 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 225.700 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 224.888 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kulon Progo Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 441.800 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 192.537 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 113.200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 81.791 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 66.500 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 52.850 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 28 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 91 262.100 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 38 57.896 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kab.Kulon Progo Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal 100% 462.100 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kab.Kulon Progo Persentase Peta Potensi yang Tersusun 100% 120.341 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal 262.100 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 120.341 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai) Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 1 262.100 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 1 120.341 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 200.000 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga Daerah Kabupaten/Kota 00 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam 1 200.000 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kab.Kulon Progo Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 40,00% 385.500 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kab.Kulon Progo Persentase Promosi Penanaman Modal 30,00% 161.206 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 29 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal 385.500 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 161.206 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 385.500 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 161.206 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelayanan Penanaman Modal 87.88% 691.600 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL IKM Pelayanan dan Perizinan 84.75- 89.82 % 261.686 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab.Kulon Progo Persentase Pelayanan Penanaman Modal 691.600 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kab.Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 261.686 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha 2650 385.500 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha 2650 235.435 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 30 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 750 154.200 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 400 17.438 Koordinasi danSinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 10 99.800 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kab.Kulon Progo Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 10 52.100 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Kab.Kulon Progo Tersedianya pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 10 8.813 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 88.33% 186.200 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kegiatan Usaha Beresiko yang diawasi 85,71% 10.517 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 31 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal 186.200 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 10.517 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Kab.Kulon Progo Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 45 53.200 Pengawasan penanaman modal Kab.Kulon Progo Terlaksananya pengawasan penanaman modal 20 10.517 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha 120 79.800 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 50 53.200 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 100% 213.900 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kab.Kulon Progo Persentase dokumen data investasi yang disajikan 100% 40.081 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 32 No RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 213.900 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 40.081 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 213.900 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 40.081 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kab.Kulon Progo Peningkatan Budaya Pemerintahan Laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 440.777 5.868.000 3.675.977 Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:
31. 1.Efisiensi terhadap beberapa anggaran, misalnya belanja makan mimum rapat. Peniadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 33 Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:
32. 1.Tambahan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
33. 2.Pagu anggaran gaji menyesuaikan riil berdasarkan anggaran gaji Tahun 2025.
34. 3.Peniadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
35. 4.Perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya menyesuaikan RKPD Tahun 2026. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada pelaksanaanFocus Group Discussion (FGD) penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat beberapa usulan dari peserta yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat serta asosiasi. Usulan dari masyarakat dan asosiasi adalah sebagai berikut pada table 2.7 Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Program Pelayanan Penanaman Modal/Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Mobil untuk pelayanan bergerak 1 Belum teranggarkan 2 Program Pelayanan Penanaman Modal/Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Pengembangan Mal Pelayanan Publik 1 Belum teranggarkan Usulan yang di sampaikan tersebut mendasar kepada kebutuhan masyarakat akan adanya fasilitas layanan bergerak berupa kendaraan roda Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 34 empat yang melayani perizinan usaha di berbagai wilayah, seperti adanya layanan SIM maupun SAMSAT di desa atau di pusat keramaian. Selain itu kondisi pelayanan MPP di hari-hari tertentu mengalami kepadatan pengunjung, sehingga kurang nyaman karena tempat duduk yang terbatas, sehingga di harapkan adanya pengembangan MPP untuk meningkatkan pelayanan. Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 35 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 36 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tujuan dan sasaran DPMPTSP mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke dua Kepala Daerah yaitu Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yangGood Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam periode Renstra 2025-2029 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan NO. TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET KINERJA 2026 1 Meningkatnya Kemandirian Daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 41,03 - 42,23 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Nilai 3,23 Meningkatnya nilai investasi daerah Nilai investasi Juta Rp 170.000 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian Internal Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 3.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 37 dan RKPD tahun 2026, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2026 serta mempertimbangkan kebutuhan. Berikut program dan indikator kinerja program pada Renja Tahun 2026: Tabel 3. 2 Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100 2 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Promosi Penanaman Modal % 35 3 Program Pengembangan IklimPenanaman Modal Persentase Peta Potensi yang Tersusun % 100 4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi % 85,71 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase dokumen data investasi yang disajikan % 100 6 Program Pelayanan Penanaman Modal IKM Pelayanan dan Perizinan Nilai 85-89.85 7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik % 100 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 38 Berdasarkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka terdapat 7 program dan 11 kegiatan serta 19 sub kegiatan. Adanya rumusan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta perubahan nomenklatur. Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut: Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 39 Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 40 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 41 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 42 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 43 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 44 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 45 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 46 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026 47 RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini. Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan khususnya di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang Berkelanjutan”. Kulon Progo, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Drs. Eka Pranyata Pembina Utama Muda; IV/c 196507231986021004 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................. i KATA PENGANTAR ................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................... iii DAFTAR TABEL ..................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................. 4 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 8 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ............................................................. 11 2.1 Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.............. 11 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................... 20 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............................................................. 24 2.4 Review Terhadap RKPD ..................................................... 32 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 42 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................ 50 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .......... 50 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................... 53 3.3 Program dan Kegiatan ....................................................... 57 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 62 BAB V PENUTUP ................................................................................. 86 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................................................ 2 Gambar 1.2 Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 ............................................................................... 4 Gambar 3.1 Isu Strategi dan Permasalahan Bidang Kebudayaan ........ 26 Gambar 3.2 Keselaran Prioritas Pembangunan ................................... 28 Gambar 3.3 Keselarasan Visi .............................................................. 31 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo v DAFTAR TABEL Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ............................... 12 Tabel 2.2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo .................................................................... 21 Tabel 2.3 Permasalahan dan Hambatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ................. 25 Tabel 2.4 Tatangan Utama dan Peluang Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ............................... 28 Tabel 2.5 Formulasi Isu Isu Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ............................... 30 Tabel 2.6 T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ............................................................................... 34 Tabel 2.7 Proses Usulan dan Kesesuaian usulan dentan Isu-Isu Strategis dan Tupoksi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ............................... 45 Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo ............................... 48 Tabel 3. 1 Keselarasan Tujuan dan Sasasaran dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 ....................... 54 Tabel 3.2 T-C.32Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ............ 60 Tabel 3.3 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ................................................................................ 63 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 1 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 2 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, diolah Tahun 2025. Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Secara sistematis, Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya. Dengan demikian, substansi yang dimuat dalam Renja RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelum berakhir. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) Penjabaran perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) Penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daaerah, priotitas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RENCANA PERANGKAT DAERAH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fingsi setiap Perangkat Daerah. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. RENCANA KERJA (RENJA) Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 3 Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesinambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, menjadi tolok ukur dan menjadi tantangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki andil dalam ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo wajib untuk menyusun dokumen Renja Tahun 2026. Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dijadikan pedoman untuk perumusan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang berfokus untuk prioritas pembangunan, khususnya melalui penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e- government. Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, turut berperan dalam menyelesaikan target- target yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Pengelolaan keuangan daerah mengalami penyesuaian seiring terbitnya regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 4 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Seluruh regulasi tersebut merupakan langkah pembaharuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan dan diberlakukan pada tahun anggaran 2026. Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, diolah. Gambar 1.2 Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya turut memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2 Landasan Hukum Kebijakan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, adalah:
36. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkla Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Seluruh regu tersebut merupakan langkah pembaharuan dalam pengelolaan keuan daerah yang telah diterapkan dan diberlakukan pada tahun anggaran 20 Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, diolah. Gambar 1.2 Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2024, akan dijadi sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegia Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dan telah diselaraskan den Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya, program dan kegiatan y akan dilaksanakan pada tahun 2024 diarahkan untuk menduk pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya tu memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat y dilaksanakan di daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai Q memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan ber Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 5 Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
37. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
38. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
39. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
40. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
41. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
42. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
43. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
44. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 6 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran negara nomor 6794);
45. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
47. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
50. 15.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027;
51. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042; Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 7
52. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
53. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
54. 19.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
55. 20.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
56. 21.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.
b.Tujuan Adapun tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional: Mengonversi sasaran dan arah kebijakan dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan ke dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang konkret dan terukur. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 8 2) Memelihara konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan: Menjamin keselarasan antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan sasaran tahunan pembangunan bidang kebudayaan. 3) Menjadi pedoman internal perangkat daerah: Memberikan acuan bagi Dinas Kebudayaan dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan: Memastikan capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan fungsi dan urusan wajib maupun pilihan daerah. 5) Penyedia informasi untuk laporan evaluasi: Mendukung tersedianya informasi kinerja yang diperlukan dalam penyusunan laporan evaluasi pembangunan, baik internal maupun eksternal.. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2 Landasan Hukum Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 9 Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan Memuat sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. 1.3 Review Terhadap RKPD Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ke dalam Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menjelaskan hasil penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 ke dalam Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 10 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 11
1. 1.Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampaui;
2. 2.Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 menilai pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang dibandingkan dengan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan merujuk RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. 2.1 Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 merencanakan 3 program, 12 kegiatan, dan 34 sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 12 Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2024 K Rp (dalam juta) K Rp (dalam juta) K Rp K Rp (dalam juta) K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(7+11+15) 18=(8+10+12) 19 20=(18/(6+8+10+16))*100 42.281,41 37.484,36 36.605,00 27.449,43 26.931,86 98,11 53.562,26 159.380,52 99,13 2 42.281,41 37.484,36 36.605,00 27.449,43 26.931,86 98,11 53.562,26 159.380,52 99,13 2 22 42.281,41 37.484,36 36.605,00 27.449,43 26.931,86 98,11 53.562,26 159.380,52 99,13 1 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 3.326,18 100,00 3.760,95 100,00 3.309,92 100,00 3.778,90 100,00 3.493,57 100,00 92,45 100,00 3.565,16 100,00 13.694,83 100,00 94,90 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu Dokumen - 2 22 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 17,38 2 9,43 2 9,90 3 124,28 2 117,94 66,67 94,90 4 23,69 10 168,91 90,91 96,64 2 22 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 21,79 21 5,87 21 6,00 21 13,87 21 10,92 100,00 78,73 21 10,00 75 48,71 100,00 94,53 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Laporan - 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 39 2.495,34 12 2.560,60 12 2.507,20 13 2.779,67 13 2.601,34 100,00 93,58 37 2.605,88 101 10.209,76 100,00 97,78 2 22 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1 61,37 12 67,70 12 66,95 1 74,47 1 70,18 100,00 94,24 14 73,27 28 271,77 100,00 98,18 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 14 4,99 14 6,10 14 5,91 14 8,14 14 7,04 100,00 86,49 14 8,14 56 26,08 100,00 95,29 2 22 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan - - - - 2 22 01 2 05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 22 01 2 05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dokumen - - - 2 22 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 16,61 12 29,97 12 14,46 2 20,00 2 19,77 100,00 98,85 2 26,21 17 77,05 100,00 83,04 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 45,67 12 14,20 12 30,04 12 49,98 12 43,11 100,00 86,25 12 46,49 37 165,32 100,00 105,74 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Unit - 2 22 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 19,04 6 95,44 6 94,55 - - - - - - 1 19,28 11 132,87 100,00 99,33 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Laporan - 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 78,85 12 62,51 12 60,08 12 117,58 12 89,26 100,00 75,91 12 101,06 37 329,25 100,00 91,46 2 22 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 197,04 12 134,66 12 133,70 12 140,48 12 139,40 100,00 99,23 12 128,40 37 598,53 100,00 99,66 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Laporan 2 22 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 17 86,99 17 72,51 17 69,91 17 87,50 17 67,17 100,00 76,77 17 87,50 68 311,56 100,00 93,14 2 22 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 258,00 1 7,45 1 7,44 1 39,44 1 38,41 100,00 97,39 1 166,99 4 470,84 100,00 99,78 2 22 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 23,11 15 6,91 15 6,91 15 8,42 15 6,88 100,00 81,71 15 8,42 46 45,32 100,00 96,71 2 22 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - 1 687,60 1 296,87 1 315,07 1 282,15 100,00 89,55 1 259,83 9 838,85 300,00 66,44 2 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya. Orang 22.000 260,09 - - 1.290,70 1.228,05 95,15 1.296,10 2.784,24 100,00 97,80 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan K Rp (dalam juta) K Rp (dalam juta) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Capaian Program Rankir Renja 2026 K Rp (dalam juta) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Triwulan I 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) DINAS KEBUDAYAAN (KHUNDA KABUDAYAN ) KABUPATEN KULON PROGO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output )/ Subkegiatan Satuan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 K Rp (dalam juta) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 13 K Rp (dalam juta) K Rp (dalam juta) K Rp K Rp (dalam juta) K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(7+11+15) 18=(8+10+12) 19 20=(18/(6+8+10+16))*100 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan K Rp (dalam juta) K Rp (dalam juta) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja Capaian Program Rankir Renja 2026 K Rp (dalam juta) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Triwulan I 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output )/ Subkegiatan Satuan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 K Rp (dalam juta) 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Objek 1 - 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 3 260,09 - - - - 1 1.290,70 1 1.228,05 100,00 95,15 1 1.296,10 1 2.784,24 20,00 97,80 2 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan Pelestaria sejarah, bahasa,sastra dan permuseuman. Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya. Cakupan pengelolaan taman Budaya. Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya. % % % % 100,00 69,17 100,00 39,27 38.695,13 100,00 63,18 96,93 31,09 33.723,41 100,00 63,18 96,93 31,09 33.295,08 100,00 65,14 98,25 33,37 22.379,83 100,00 65,86 98,25 34,00 22.210,24 100,00 101,11 100,00 101,89 99,24 100,00 67,18 98,70 36,33 48.701,00 100 142.901,45 100,00 94,56 97,96 86,09 99,58 2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman. Laporan - 2 22 08 5.01 0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Dokumen 3 650,00 9 772,00 9 769,33 17 1.021,56 17 999,48 100,00 97,84 2 2.116,00 31 4.534,81 100,00 99,46 2 22 08 5.01 0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Laporan 4 1.600,00 20 1.229,98 20 1.216,67 10 617,74 10 615,76 100,00 99,68 2 3.891,91 36 7.324,34 100,00 99,79 2 22 08 5.01 0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola Unit 1 591,67 1 433,03 1 421,02 5 391,72 5 380,10 100,00 97,03 1 500,00 8 1.892,79 100,00 98,77 2 22 08 5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Objek 2 22 08 5.02 0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola Objek 1 12.027,00 1 12.027,00 100,00 100,00 2 22 08 5.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan Objek 20 549,07 30 584,49 30 575,59 22 635,93 22 631,95 100,00 99,37 21 1.677,40 93 3.434,01 100,00 99,63 2 22 08 5.02 0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi Objek 2 257,62 2 257,62 100,00 100,00 2 22 08 5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya. Objek - 2 22 08 5.03 0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan Objek 1 3.500,00 1 4.199,48 1 4.012,15 1 3.690,53 1 3.637,70 100,00 98,57 1 6.363,45 1 17.513,30 25,00 98,65 2 22 08 5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya. Unit - 2 22 08 5.04 0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Unit 20 1.000,00 60 844,96 60 838,59 15 1.202,54 15 1.178,09 100,00 97,97 1 1.357,80 96 4.374,48 100,00 99,30 2 22 08 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya. Laporan - 2 22 08 5.07 0001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan 2 1.340,00 2 1.562,28 2 1.561,30 2 1.287,48 2 1.286,03 100,00 99,89 2 2.877,66 8 7.064,99 100,00 99,97 2 22 08 5.07 0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina Lembaga 2 1.064,25 1 667,09 1 665,71 1 600,00 1 599,63 100,00 99,94 1 1.076,77 5 3.406,36 100,00 99,95 2 22 08 5.07 0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Laporan 3 1.254,43 4 1.369,27 4 1.268,09 3 907,62 3 883,81 100,00 97,38 2 2.606,95 12 6.013,29 100,00 97,96 2 22 08 5.07 0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan Orang 5 350,00 8 313,00 8 308,25 5 300,00 5 290,66 100,00 96,89 5 376,35 23 1.325,26 100,00 98,95 2 22 08 5.07 0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Laporan 3 500,00 3 500,00 3 495,95 3 496,49 3 496,29 100,00 99,96 3 600,00 12 2.092,24 100,00 99,80 2 22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan 10 6.465,29 8 4.487,88 8 4.467,00 7 4.364,68 8 4.359,34 114,29 99,88 5 5.000,00 31 20.291,63 103,33 99,87 2 22 08 5.07 0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dokumen 2 200,00 9 299,58 9 293,59 2 225,00 2 224,56 100,00 99,80 2 637,10 15 1.355,25 100,00 99,53 2 22 08 5.07 0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina Orang 75 294,74 75 887,05 75 885,51 75 833,96 75 833,12 100,00 99,90 75 1.617,38 300 3.630,75 100,00 99,93 2 22 08 5.07 0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Laporan 5 1.665,26 8 1.662,84 8 1.643,40 9 1.719,40 9 1.717,68 100,00 99,90 6 6.000,00 28 11.026,34 100,00 99,81 2 22 08 5.07 0010 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni Laporan 3 2.654,33 3 2.993,23 3 2.965,03 3 2.450,43 3 2.447,00 100,00 99,86 2 5.812,34 11 13.878,69 100,00 99,77 2 22 08 5.07 0011 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Laporan 5 2.731,47 5 10.917,25 5 10.907,90 5 1.634,75 5 1.629,04 100,00 99,65 2 6.189,89 17 21.458,30 100,00 99,93 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 14 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja hasil atau keluaran (output dan outcome) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini tercermin dari seluruh program strategis, teknis, maupun administratif yang menunjukkan realisasi output sesuai target. 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berperan penting dalam mendukung kelancaran aspek administratif dan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang bersifat pendukung, seperti penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja. Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, baik dari segi jumlah dokumen maupun kegiatan yang dihasilkan. Persentase capaian kinerja untuk seluruh kegiatan dalam program ini mencapai 100%, yang mencerminkan bahwa seluruh indikator seperti jumlah laporan evaluasi, kelengkapan dokumen administrasi ASN, dan penyelenggaraan koordinasi antarunit kerja telah terpenuhi sepenuhnya. Capaian ini menandakan bahwa fungsi penunjang kelembagaan Dinas Kebudayaan telah berjalan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2024. 2) Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan merupakan salah satu program strategis yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dalam upaya melestarikan, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 15 mengembangkan, serta memanfaatkan potensi budaya daerah secara berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai kegiatan utama, seperti pembinaan bahasa dan sastra sebanyak 17 kegiatan, pengelolaan permuseuman sebanyak 5 kegiatan, serta berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan lembaga seni, pelaksanaan misi kebudayaan, penyelenggaraan festival budaya, publikasi seni, penguatan nilai-nilai luhur, dan event kebudayaan lokal. Seluruh kegiatan dalam program ini telah berhasil direalisasikan sesuai dengan jumlah target yang direncanakan pada awal tahun, dengan capaian kinerja mencapai 100%. Tingkat partisipasi masyarakat dan komunitas budaya yang tinggi, ditambah dukungan dari berbagai pihak lintas sektor, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Beberapa kegiatan bahkan memberikan dampak langsung terhadap revitalisasi dan penguatan identitas budaya lokal, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemajuan kebudayaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. 3) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan merupakan wujud implementasi dari mandat kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam bidang kebudayaan, yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal. Fokus utama program ini mencakup pelestarian sejarah, bahasa, sastra, permuseuman, pengelolaan taman budaya, serta pelindungan dan pengembangan warisan budaya. Target kegiatan dalam program ini terdiri atas cakupan pelestarian nilai budaya dengan target kualitatif sebesar 100%, cakupan pengelolaan taman budaya yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan, serta penguatan kemandirian grup kesenian dan desa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 16 budaya yang diukur melalui indikator kuantitatif. Seluruh indikator dan kegiatan yang direncanakan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja program ini mencapai 100%. Meskipun sebagian indikator bersifat kualitatif, seperti pelestarian nilai budaya, pelaksanaannya tetap menunjukkan pencapaian penuh dengan dukungan pelaku budaya dan lembaga adat. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keistimewaan yang menjadi ciri khas DIY telah berhasil dijalankan dan dihidupkan melalui kegiatan-kegiatan konkret sepanjang tahun 2024. Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya Seluruh Target Kinerja Tercapainya seluruh target kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan sesuai dengan perencanaan pada Triwulan IV Tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai faktor pendukung strategis, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan eksternal. 1) Pertama, keberhasilan tersebut ditopang oleh perencanaan kegiatan yang realistis dan berbasis data, di mana target yang ditetapkan disesuaikan dengan kapasitas anggaran, kemampuan pelaksana, dan kebutuhan riil di lapangan. Perencanaan yang baik ini memungkinkan kegiatan dapat dijalankan secara terukur dan terarah sejak awal tahun. 2) Kedua, adanya penguatan koordinasi lintas unit dan lintas sektor, termasuk antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga adat, komunitas seni, serta pemerintah desa dan kelurahan, menciptakan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini mempercepat penyelesaian hambatan teknis dan memungkinkan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. 3) Ketiga, komitmen dan kedisiplinan pelaksana program, baik dari sisi pimpinan maupun pelaksana teknis, menjadi motor penggerak dalam menjaga jadwal pelaksanaan agar tetap sesuai dengan rencana. Monitoring dan evaluasi rutin juga berperan penting dalam memastikan kegiatan tetap berada dalam jalur pencapaian target. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 17 4) Keempat, tingginya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan, khususnya pada kegiatan yang bersifat pelestarian, pembinaan komunitas, dan pengembangan nilai-nilai lokal, mendorong kelancaran dan efektivitas implementasi program. 5) Kelima, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam beberapa aspek pelaksanaan program, seperti dokumentasi, pelaporan, hingga publikasi kegiatan, turut meningkatkan efisiensi pelaksanaan dan mempercepat proses administrasi. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian ini mencerminkan tata kelola program kebudayaan yang responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Implikasi dari Tercapainya Seluruh Target Kinerja Program/Kegiatan Tercapainya seluruh target kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten (Kundha Kabudayan) Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024 memberikan sejumlah implikasi positif yang signifikan, baik terhadap pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan maupun terhadap perencanaan strategis jangka menengah. Implikasi tersebut antara lain: 1) Konsistensi terhadap Arah Pencapaian Renstra Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja tahun berjalan telah berada pada jalur yang konsisten dengan sasaran dan indikator Renstra Dinas Kebudayaan 2022–2026. Hal ini memperkuat posisi Dinas Kebudayaan dalam menjamin ketercapaian tujuan strategis jangka menengah, serta memberikan keyakinan bahwa target akhir periode RPD Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal. 2) Meningkatnya Kredibilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Capaian penuh terhadap target kinerja juga menjadi indikator bahwa proses perencanaan dan implementasi program telah dilaksanakan dengan baik, akurat, dan realistis. Hal ini meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal, baik dari Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 18 pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat terhadap kredibilitas tata kelola Dinas Kebudayaan. 3) Efisiensi Penggunaan Anggaran Dengan tercapainya target yang telah ditetapkan, dapat diinterpretasikan bahwa penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, telah dilakukan secara efisien dan efektif. Ini memberikan ruang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam program-program prioritas ke depan, serta menjadi bukti akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. 4) Peningkatan Dampak Nyata di Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan berdampak langsung pada peningkatan nilai tambah pelayanan publik di bidang kebudayaan, seperti terpeliharanya nilai-nilai budaya, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan berkembangnya kelembagaan budaya lokal. Ini turut memperkuat ketahanan budaya daerah dan mendukung agenda pemajuan kebudayaan. 5) Landasan Kuat untuk Inovasi Tahun Berikutnya Capaian maksimal ini memberikan momentum dan landasan strategis bagi Dinas Kebudayaan untuk mengembangkan program- program baru, melakukan inovasi dalam pelestarian budaya, serta memperluas skala kegiatan dengan pendekatan yang lebih transformatif, adaptif, dan inklusif pada tahun perencanaan berikutnya. Dengan demikian, pencapaian menyeluruh terhadap target kinerja di tahun 2024 bukan hanya menandai keberhasilan teknis administratif, tetapi juga berperan sebagai katalisator untuk pencapaian misi kebudayaan yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan. Rekomendasi Kebijakan dan Tindakan Berdasarkan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024, berikut adalah rekomendasi kebijakan dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 19 tindakan strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kinerja ke depan serta menjamin kesinambungan capaian target Renstra hingga tahun 2026: 1) Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja Dinas Kebudayaan perlu terus memperkuat sistem perencanaan tahunan yang berbasis pada analisis capaian, evaluasi dampak, dan proyeksi kebutuhan riil masyarakat. Penyusunan target indikator sebaiknya semakin terukur, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan didukung dengan data yang valid serta partisipatif. 2) Pengembangan Model Pelaksanaan Program yang Fleksibel Untuk menjaga ketepatan waktu dan efisiensi, disarankan menerapkan pola pelaksanaan kegiatan yang lebih fleksibel, seperti pemanfaatan teknologi digital, sistem kontrak payung untuk kegiatan berulang, dan optimalisasi jadwal pelaksanaan sejak awal tahun anggaran. 3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Mitra Pelaksana Kegiatan peningkatan kapasitas teknis dan manajerial bagi pelaksana program, termasuk komunitas budaya dan mitra kerja, perlu diperkuat. Hal ini untuk mencegah keterlambatan atau ketidakefisienan dalam eksekusi kegiatan serta memastikan kualitas output yang dihasilkan. 4) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah Disarankan adanya peningkatan koordinasi dan integrasi program antara Dinas Kebudayaan dengan perangkat daerah lain, pemerintah desa, komunitas seni, serta lembaga adat dan pendidikan. Pendekatan kolaboratif ini dapat memperluas dampak kegiatan dan menghindari duplikasi program. 5) Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Perlu diterapkan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) secara lebih intensif dan periodik, terutama pada kegiatan strategis dan beranggaran besar. Monitoring tidak hanya bersifat administratif, namun juga substantif—untuk memastikan bahwa capaian kinerja berdampak langsung terhadap masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 20 6) Penyiapan Program Inovatif Berbasis Kearifan Lokal Realisasi target yang sudah optimal menjadi peluang bagi Dinas Kebudayaan untuk merancang program inovatif berbasis potensi lokal, seperti digitalisasi arsip budaya, festival tematik desa, atau inkubasi seni tradisional. Ini penting untuk menjawab tantangan modernisasi dan regenerasi pelaku budaya. 7) Replikasi dan Skalabilitas Program yang Sukses Program atau kegiatan yang terbukti berhasil dan berdampak tinggi—seperti pembinaan nilai-nilai luhur atau pengembangan bahasa dan sastra—perlu didorong untuk direplikasi di wilayah atau komunitas lain, serta ditingkatkan skala pelaksanaannya agar manfaatnya lebih luas. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 dan penguatan arah kebijakan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis hasil evaluasi yang objektif. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo bertipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:
a.Penyusunan rencana kerja dinas;
b.Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan; Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 21
c.Penyelengaraan pemajuan warisan budaya;
d.Penyelengaraan pemajuan bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
e.Penyelengaraan pemajuan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
f.Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
g.Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
h.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
i.Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 2.2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Dalam rangka mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelayanan publik, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo melakukan evaluasi capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator-indikator yang selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, meskipun hingga saat ini belum terdapat indikator yang ditetapkan secara normatif dalam NSPK maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan kebudayaan. Oleh karena itu, evaluasi ini menggunakan pendekatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, serta tolok ukur yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah (Renstra). Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah. - - 52,23 54,97 57,67 60,33 52,8 55,64 57,67 55,28 IKU OPD 2 Rata-rata Prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Perangkat Daerah - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IKU OPD 3 Terlestarikannya Cagar Budaya - v - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 Proyeksi (%) Catatan Analisis No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian (%) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 22 1) Indikator: Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Target kinerja pelestarian dan pengembangan budaya daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana. Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 52,23% dan berhasil direalisasikan sedikit melampaui ekspektasi, yaitu sebesar 52,8%. Tahun 2024 mengalami kenaikan target menjadi 54,97%, dengan capaian aktual yang lebih tinggi, yaitu 55,64%. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten dan efektif dalam pelaksanaan program pelestarian budaya oleh Dinas Kebudayaan. Untuk tahun 2025, target ditingkatkan menjadi 57,67%, dan berdasarkan tren capaian sebelumnya, proyeksi menunjukkan bahwa target ini dapat dicapai secara optimal. Namun, pada tahun 2026, meskipun target Renstra meningkat signifikan menjadi 60,33%, proyeksi capaian justru menunjukkan penurunan menjadi 55,28%. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan dan efektivitas program pelestarian budaya ke depan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan kinerja yang baik dan sejalan dengan perencanaan strategis perangkat daerah, namun tetap diperlukan antisipasi dan penyesuaian kebijakan agar target yang lebih ambisius di tahun mendatang dapat tercapai secara maksimal.. 2) Indikator: Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada Masing- masing Perangkat Daerah Indikator “Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah” menunjukkan performa kinerja yang konsisten dan maksimal dalam rentang waktu empat tahun. Target yang ditetapkan dalam Renstra, yaitu sebesar 100% untuk tahun 2023 hingga 2026, telah berhasil direalisasikan secara penuh pada setiap tahunnya, tanpa deviasi sedikit pun. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh program yang dirancang oleh perangkat daerah, khususnya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, telah dilaksanakan dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 23 efektif dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Capaian ini juga mencerminkan tingkat disiplin, komitmen, dan akuntabilitas yang tinggi dari unit kerja dalam pengelolaan program pembangunan daerah. Proyeksi ke depan juga menunjukkan capaian yang stabil di angka 100%, mengindikasikan optimisme dan kesiapan perangkat daerah dalam mempertahankan kualitas kinerja dan pencapaian program secara berkelanjutan. Indikator ini menjadi bukti keberhasilan pelaksanaan fungsi manajerial dan perencanaan yang baik dalam mendukung sasaran strategis pembangunan daerah. 3) Indikator: Pelestarian cagar budaya merupakan aspek strategis dalam menjaga kontinuitas warisan sejarah dan memperkuat jati diri masyarakat lokal. Di Kabupaten Kulon Progo, indikator “Terlestarikannya Cagar Budaya” menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program kebudayaan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK), keberhasilan pelestarian cagar budaya ini merupakan kontribusi penting dalam menjaga identitas lokal dan memperkuat ketahanan budaya daerah. Indikator ini tidak hanya merepresentasikan keberhasilan teknis dalam konservasi objek budaya, tetapi juga menunjukkan komitmen Dinas Kebudayaan terhadap pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana edukatif, pemersatu sosial, dan daya ungkit pembangunan berbasis nilai-nilai lokal. Capaian dan proyeksi indikator ini menjadi cerminan keberlanjutan program pelestarian yang dilaksanakan secara konsisten dan terukur. Pada tahun 2024, pelestarian cagar budaya mencapai realisasi sebesar 100%, yang berarti seluruh objek cagar budaya yang direncanakan untuk dilindungi, dirawat, atau dikembangkan telah terlaksana dengan optimal. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program yang konsisten dan selaras Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 24 dengan fungsi Dinas Kebudayaan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Untuk tahun 2025 dan 2026, proyeksi kinerja tetap berada di angka 100%, menandakan optimisme yang tinggi bahwa pelestarian cagar budaya akan terus dijalankan dengan kualitas dan jangkauan yang sama. Proyeksi ini juga menunjukkan adanya keberlanjutan program dan kesiapan sumber daya dalam menjamin bahwa seluruh objek cagar budaya tetap terawat, terlindungi, dan dimanfaatkan secara tepat guna sebagai bagian dari upaya penguatan identitas budaya daerah. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan kebudayaan tidak hanya dituntut untuk menjaga kelestarian warisan budaya, namun juga berperan dalam membangun karakter masyarakat, memperkuat identitas daerah, dan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional maupun global. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai hambatan baik secara struktural, teknis, maupun kultural. Permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas program dan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan, baik dalam kerangka Renstra perangkat daerah, kesesuaian dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun relevansinya terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan, menilai tantangan dan peluang, serta merumuskan isu strategis dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 25 rekomendasi sebagai dasar perumusan program dan kegiatan prioritas ke depan.
a.Permasalahan dan Hambatan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah permasalahan yang saling berkaitan dengan tantangan zaman dan dinamika sosial budaya. Permasalahan-permasalahan ini muncul baik sebagai dampak dari perubahan global maupun akibat keterbatasan internal, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan minimnya kolaborasi lintas sektor. Untuk memahami lebih komprehensif kondisi tersebut, permasalahan ini perlu dianalisis bersama hambatan-hambatan yang menyertainya guna merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelestarian budaya. Tabel 2.3 Permasalahan dan Hambatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo No Permasalahan Hambatan 1 Menurunnya apresiasi terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Dominasi budaya populer global dan kurangnya wadah representatif untuk ekspresi dan revitalisasi budaya lokal. 2 Transformasi digital belum optimal dimanfaatkan dalam pelestarian, edukasi, dan promosi budaya. Keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan konten budaya digital. 3 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan dan pelestarian cagar budaya serta warisan takbenda. Minimnya literasi budaya dan edukasi publik yang berkelanjutan, serta belum maksimalnya sinergi dengan media komunitas. 4 Belum tersedia museum daerah sebagai ruang edukasi dan Belum menjadi prioritas pembangunan daerah dan keterbatasan anggaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 26 No Permasalahan Hambatan ekspresi budaya bagi generasi muda. infrastruktur budaya representatif. 5 Lemahnya integrasi kebudayaan dalam lintas sektor pembangunan daerah. Minimnya kolaborasi antara instansi kebudayaan dengan sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif. 6 Keterbatasan infrastruktur budaya di tingkat kapanewon dan kalurahan. Belum meratanya alokasi pendanaan dan perencanaan infrastruktur budaya, terutama di wilayah perdesaan. 7 Ketidakhadiran pusat pelestarian budaya berbasis museum yang merepresentasikan identitas dan lanskap budaya lokal. Belum ada sistem kelembagaan dan manajemen yang mendukung pengembangan museum berbasis komunitas dan edukasi. Tabel di atas menggambarkan bahwa tantangan utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo bersumber dari kombinasi antara faktor internal (seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran) serta faktor eksternal (seperti pengaruh globalisasi dan minimnya integrasi lintas sektor). Menurunnya apresiasi terhadap budaya lokal, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, hingga belum adanya museum daerah sebagai pusat edukasi budaya menunjukkan lemahnya ekosistem pendukung budaya yang holistik. Hambatan- hambatan struktural dan teknis tersebut memperlihatkan pentingnya perencanaan strategis yang melibatkan sinergi antarinstansi, pemberdayaan komunitas, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar kebudayaan tidak hanya lestari, tetapi juga mampu menjadi daya ungkit pembangunan berbasis identitas lokal. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 27
b.Dampak Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian: 1) Visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam misi “memperkuat identitas dan karakter budaya Kulon Progo berbasis potensi lokal dan nilai-nilai kearifan lokal.” 2) Tujuan pembangunan daerah yang mencantumkan pelestarian budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di sektor sosial. 3) Program nasional dan standar teknis, seperti ketidaksesuaian dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan kebudayaan, belum optimalnya pemenuhan indikator IKK, serta belum teridentifikasinya kontribusi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebudayaan karena ketiadaan SPM khusus untuk urusan ini. 4) Agenda global (SDGs) terutama pada: • SDG 4: Pendidikan berkualitas — belum optimalnya integrasi warisan budaya dalam sistem pendidikan. • SDG 11.4: Perlindungan warisan budaya dan alam dunia — belum seluruhnya terdata dan terkelola secara sistematis. • SDG 8.9: Peningkatan ekonomi kreatif berbasis budaya — belum terbentuk sistem dukungan berkelanjutan untuk seniman lokal dan pelaku budaya sebagai pelaku ekonomi kreatif.
c.Tantangan dan Peluang Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan globalisasi, dominasi budaya populer, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya. Meski demikian, peluang strategis terbuka melalui tumbuhnya komunitas budaya lokal, potensi kawasan geo- kultural Menoreh, dukungan Dana Keistimewaan Yogyakarta, dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 28 kemajuan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan SDM dan infrastruktur budaya. Tabel 2.4 Tatangan Utama dan Peluang Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo No. Tantangan Utama Peluang yang Tersedia 1 Globalisasi budaya dan dominasi budaya populer yang mengikis apresiasi terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi. Tumbuhnya komunitas budaya dan inisiatif lokal di tingkat kalurahan yang bisa dimitrakan secara strategis dalam revitalisasi budaya lokal. 2 Perubahan generasi dan transformasi digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk edukasi, promosi, dan dokumentasi budaya. Kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pengembangan virtual museum, arsip budaya digital, platform edukatif berbasis budaya, dan media sosial kreatif. 3 Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelindungan cagar budaya dan warisan takbenda, serta rendahnya partisipasi pelibatan publik. Penguatan literasi budaya melalui pendidikan formal dan informal, serta kampanye publik dengan dukungan komunitas dan media digital. 4 Minimnya ruang representatif untuk ekspresi budaya generasi muda, termasuk belum adanya museum daerah sebagai sarana edukasi budaya. Potensi pengembangan Museum Lanskap Budaya Menoreh dan ruang ekspresi budaya interaktif berbasis komunitas dan pendidikan. 5 Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan. Peluang kolaborasi dengan sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat posisi budaya sebagai pilar pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 29 No. Tantangan Utama Peluang yang Tersedia 6 Keterbatasan infrastruktur budaya yang merata dan memadai, khususnya di wilayah pedesaan atau kalurahan. Dukungan Dana Keistimewaan Yogyakarta (Danais) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur budaya dan penguatan SDM. 7 Belum tersedianya museum daerah sebagai pusat edukasi, pelestarian, dan dokumentasi budaya lokal secara representatif. Pengembangan Museum Lanskap Budaya Menoreh sebagai pusat interpretasi budaya Kulon Progo yang terintegrasi dengan pelestarian situs, edukasi sejarah, dan pemberdayaan komunitas lokal. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai tantangan strategis dalam pelestarian dan pengembangan budaya, mulai dari pengaruh globalisasi, rendahnya literasi budaya, hingga keterbatasan infrastruktur dan sarana ekspresi budaya generasi muda. Namun demikian, terdapat sejumlah peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan secara strategis, seperti kemajuan teknologi digital, tumbuhnya komunitas budaya lokal, potensi pengembangan Museum Lanskap Budaya Menoreh, serta dukungan Dana Keistimewaan Yogyakarta (Danais). Dengan menyinergikan tantangan dan peluang tersebut, arah pembangunan kebudayaan Kulon Progo dapat diarahkan pada penguatan ekosistem budaya yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.
d.Formulasi Isu-Isu Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo, diperlukan identifikasi dan perumusan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelemahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 30 struktural dan fungsional perangkat daerah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan transformasi kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya, serta integrasi program dengan arah pembangunan nasional dan global. Sebagai bagian dari proses perencanaan yang responsif dan berbasis masalah, pemetaan isu strategis dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang bersifat konkret, adaptif, dan menjawab kebutuhan masa depan. Rekomendasi yang disusun diarahkan untuk membangun fondasi sistem pelayanan kebudayaan yang lebih tangguh, terintegrasi, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas budaya lokal. Tabel 2.5 Formulasi Isu Isu Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Isu Strategis Rekomendasi Tindak Lanjut Ketiadaan sistem data budaya terpadu Pengembangan basis data budaya Kulon Progo melalui sistem digital terintegrasi dengan data pelaku, komunitas, situs, dan event budaya. Kelembagaan dan SDM belum adaptif Peningkatan kapasitas SDM bidang kebudayaan melalui pelatihan teknis, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan program magang budaya. Belum optimalnya fungsi Taman Budaya Kulon Progo sebagai pusat pengembangan seni dan budaya Penguatan peran dan fungsi Taman Budaya Kulon Progo sebagai simpul aktivitas seni, pendidikan budaya, pelatihan, serta promosi karya seni lokal. Lemahnya partisipasi generasi muda Integrasi program kebudayaan dalam pendidikan formal dan informal; lomba, festival, dan pelatihan yang berbasis komunitas sekolah dan pemuda. Minimnya keterhubungan antar sektor Penguatan kolaborasi lintas OPD (pariwisata, pendidikan, pertanian) untuk sinergi program budaya dengan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 31 Isu Strategis Rekomendasi Tindak Lanjut Ketidakterhubungan dengan agenda nasional dan SDGs Penyelarasan program dengan indikator SDGs dan program nasional, termasuk penyusunan indikator lokal yang mengarah ke capaian global. Belum tersedianya museum budaya daerah sebagai media pelestarian dan edukasi budaya Perencanaan dan pembangunan museum budaya daerah yang memuat narasi sejarah, ekologi budaya, dan warisan budaya takbenda sebagai sarana pembelajaran lintas generasi. Belum tersedia ruang ekspresi budaya yang representatif bagi peserta didik dan generasi muda Pengadaan dan pengelolaan ruang ekspresi seni dan budaya berbasis komunitas serta institusi pendidikan, guna mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pelestarian budaya. Berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi kelembagaan, infrastruktur, serta ekosistem budaya yang adaptif dan inklusif. Ketiadaan sistem data budaya terpadu, keterbatasan SDM dan kelembagaan, serta belum optimalnya peran Taman Budaya Kulon Progo menjadi penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan yang berbasis bukti dan partisipatif. Selain itu, belum tersedianya museum daerah serta ruang ekspresi budaya yang representatif bagi peserta didik dan generasi muda menjadi indikator lemahnya sarana edukasi dan pewarisan nilai budaya lokal. Tantangan ini diperkuat oleh minimnya keterhubungan antar sektor serta kurangnya penyelarasan program dengan agenda nasional dan global seperti SDGs. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembangunan infrastruktur budaya yang kontekstual (seperti museum dan ruang ekspresi interaktif), penguatan Taman Budaya Kulon Progo sebagai simpul aktivitas budaya, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi program budaya dalam pendidikan dan lintas sektor. Upaya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 32 ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem budaya yang hidup, relevan dengan zaman, dan berpihak pada pelestarian serta pengembangan identitas budaya lokal yang kuat.. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari proses penting dalam penyelarasan perencanaan tahunan Perangkat Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan, dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh. Proses ini menjadi tahap strategis untuk memastikan bahwa seluruh usulan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan memiliki relevansi, kontribusi, dan sinergi yang kuat terhadap prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari review ini adalah untuk menilai sejauh mana isu-isu strategis dan kebutuhan sektoral di bidang kebudayaan telah terakomodasi dalam Ranwal RKPD 2026. Kesesuaian ini penting untuk menjamin bahwa arah pembangunan kebudayaan tidak berjalan secara terpisah atau sektoral semata, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam review ini dilakukan dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan Ranwal RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan faktual Dinas Kebudayaan. Proses ini mencakup beberapa tahap, antara lain: 1) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, termasuk capaian indikator kinerja serta kendala pelaksanaan. 2) Identifikasi kebutuhan aktual Dinas Kebudayaan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun dukungan program strategis. 3) Pemetaan isu strategis sektoral kebudayaan yang berkembang di masyarakat, termasuk kebutuhan generasi muda, komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya daerah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 33 4) Penyesuaian dan harmonisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional dan regional, seperti RPJMN, RPJMD DIY, RPD Kabupaten Kulon Progo, serta arah capaian SDGs. Hasil dari proses ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja (Renja) yang lebih tepat sasaran, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dalam rangka memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan makro dan mikro di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah dilakukan reviu terhadap dua dokumen utama tahun perencanaan 2026, yakni Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2026 dan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Reviu ini bertujuan untuk menilai konsistensi substansi, kecukupan indikator kinerja, kelayakan anggaran, serta tingkat integrasi antara rencana strategis kabupaten dan kebutuhan teknis perangkat daerah. Hasil reviu disajikan secara sistematis guna memberikan dasar pertimbangan dalam proses penajaman, penyempurnaan, dan pengambilan keputusan pada tahapan perencanaan berikutnya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 34 Tabel 2.6 Tabel T-C.31Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 42.091.405.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 42.281.405.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.091.405.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.281.405.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 42.091.405.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 42.281.405.000,00 I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.396.274.000,00 I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi. 100 % 3.326.179.468,00 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu 2 Dokumen 40.940.000,00 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu 2 Laporan 39.167.059,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 24.240.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 17.380.000,00 Penataan kebutuhan anggaran dengan mengurangkan sebesar Rp6.860.000,00 dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 16.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 21.787.059,00 Penambahan anggaran sebesar Rp5.087.059,00 dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu. 14 Laporan 2.566.860.000,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3 Laporan 2.561.699.700,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 2.495.342.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 2.495.342.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 66.527.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 61.366.700,00 Penataan kebutuhan anggaran dengan mengurangkan sebesar Rp6.860.000,00 dalam pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 35 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.991.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.991.000,00 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 0 Laporan 0,00 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Adminstrasi Umum 2 Dokumen 48.923.000,00 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 2 Laporan 62.284.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 16.611.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.611.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 32.312.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 45.673.400,00 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Unit 18.100.000,00 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 1 Laporan 19.041.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 36 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60 Unit 18.100.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 19.041.100,00 Penambahan anggaran sebesar Rp5.087.059,00 dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 2 Laporan 281.815.000,00 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2 Laporan 275.885.309,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 78.850.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 78.849.013,00 Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 202.965.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 197.036.296,00 Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas. 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Laporan 439.636.000,00 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4 Laporan 368.101.900,00 Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 86.991.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 86.989.200,00 Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 84.127.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 258.000.000,00 Penambahan anggaran dalam rangka usulan rehabilitasi atap bangunan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan ) Kabupaten Kulon Progo. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.422.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 23.112.700,00 Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 37 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 260.096.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Penyesuaian Sub Kegiatan semula Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, menjadi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dalam rangka kesesusain pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pencaipan Indikator Kinerja Program. II. II. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah Penonton Pertunjukan seni di Taman Budaya 71.300 Orang 260.094.532,00 9 9 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. 1 Laporan 260.094.532,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Pengasih Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 3 Objek 260.094.532,00 Penyesuaian Sub Kegiatan semula Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, menjadi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dalam rangka kesesusain pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pencaipan Indikator Kinerja Program. III. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 38.695.131.000,00 III. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Warisan Budaya yang Sudah Ditetapkan. Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Keluarahan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang. Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik Jumlah Aktifitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman 233 Warisan Budaya 64 Keluraha n/Kalurahan 82,56 % 8 Kegiatan 38.695.131.000,00 Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 38 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 10 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah laporan pembinaan sejarah bahasa sastra dan permuseuman 3 Laporan 2.841.671.000,00 10 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman. 3 Laporan 2.841.671.000,00 Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3 Dokumen 650.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3 Dokumen 650.000.000,00 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Kab. Kulon Progo, Semua Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 4 Laporan 1.600.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 4 Laporan 1.600.000.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Kab. Kulon Progo, Semua Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 1 Unit 591.671.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 1 Unit 591.671.000,00 11 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan. 20 Objek 12.833.685.000,00 11 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya. 3 Laporan 12.833.685.000,00 Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 1 Objek 12.027.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 1 Objek 12.027.000.000,00 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang 20 Objek 549.070.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang 20 Objek 549.070.000,00 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 Objek 257.615.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 Objek 257.615.000,00 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 39 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 12 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Taman Budaya Kab/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan. 1 Objek 3.500.000.000,00 12 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya. 1 Laporan 3.500.000.000,00 Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 3.500.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 3.500.000.000,00 13 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya. 20 Unit 1.000.000.000,00 13 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 1 Laporan 1.000.000.000,00 Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 20 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 20 Unit 1.000.000.000,00 14 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya 11 Laporan 18.519.775.000,00 14 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya. 11 Laporan 18.519.775.000,00 Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 2 Laporan 1.340.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 2 Laporan 1.340.000.000,00 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 2 Lembaga 1.064.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 2 Lembaga 1.064.250.000,00 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 3 Laporan 1.254.433.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 3 Laporan 1.254.433.000,00 Penghargaan Seniman dan Budayawan Penghargaan Seniman dan Budayawan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 40 NO RANCANGAN AWAL RKPD 2026 NO RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026 CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 10 4 8 9 1 3 10 8 9 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 5 Orang 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 5 Orang 350.000.000,00 Festival Kebudayaan Yogyakarta Festival Kebudayaan Yogyakarta Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 3 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 3 Laporan 500.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Gelar Budaya Jogja Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 10 Laporan 6.465.293.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 10 Laporan 6.465.293.000,00 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Publikasi Seni dan Budaya Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 2 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 2 Dokumen 200.000.000,00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 75 Orang 294.738.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 75 Orang 294.738.000,00 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 5 Laporan 1.665.261.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 5 Laporan 1.665.261.000,00 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 3 Laporan 2.654.327.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 3 Laporan 2.654.327.000,00 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 5 Laporan 2.731.473.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 5 Laporan 2.731.473.000,00 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 41 Berdasarkan hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Analisis Kebutuhan Anggaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2026, ditemukan beberapa catatan penting dan perbedaan substansial yang relevan untuk dianalisis dalam konteks penyusunan perencanaan kerja. Analisis ini mencakup kecocokan substansi program/kegiatan serta ketidaksesuaian dalam hal besaran anggaran dan perumusan sub- kegiatan. 1) Perbedaan dalam Besaran Anggaran: Beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan memiliki kesesuaian substansi dengan RKPD, namun terdapat perbedaan nilai anggaran yang cukup signifikan. Misalnya, pada sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, tercatat perbedaan anggaran sebesar Rp6.860.000,00 dari RKPD (Rp24.240.000,00) menjadi Rp17.380.000,00 dalam Renja Disbud. Penyesuaian ini dijelaskan sebagai hasil penataan kebutuhan dalam pelaksanaan rapat rutin. 2) Reformulasi Sub-Kegiatan: Terdapat reformulasi terhadap substansi kegiatan yang berimplikasi pada perubahan indikator dan pendekatan pelaksanaan. Sebagai contoh, pada awalnya terdapat sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor, yang dalam Renja Disbud 2026 diubah menjadi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan substansial kebijakan pelestarian budaya dan optimalisasi capaian indikator kinerja. 3) Penambahan Usulan Kegiatan Baru: Ditemukan pula adanya penguatan fokus terhadap beberapa kegiatan strategis kebudayaan yang tidak secara eksplisit termuat dalam RKPD. Contohnya adalah rencana rehabilitasi atap bangunan Dinas Kebudayaan yang mencerminkan kebutuhan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 42 infrastruktur mendesak. Hal ini diakomodasi dalam Renja dengan kenaikan anggaran dari Rp84.127.000,00 menjadi Rp258.000.000,00. 4) Optimalisasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan: Program-program yang bersumber dari Dana Keistimewaan seperti pelestarian warisan budaya, pengelolaan taman budaya, pembinaan rintisan desa budaya, dan pemberdayaan lembaga seni tetap menjadi fokus dengan alokasi anggaran yang signifikan dan indikator capaian yang jelas. Secara umum, sasaran capaian tetap konsisten, tetapi alokasi dan teknis pelaksanaan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan yang berkembang. Hasil reviu ini menunjukkan bahwa Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026 memiliki garis besar yang sinkron dengan arah kebijakan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, namun memuat beberapa penyesuaian dalam aspek anggaran, prioritas sub- kegiatan, serta respons terhadap kebutuhan aktual di lapangan. Perbedaan tersebut bukan merupakan ketidaksesuaian, melainkan bentuk dinamis dari penyesuaian perencanaan berbasis kebutuhan, relevansi, dan efisiensi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja kebudayaan daerah. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan di bidang kebudayaan dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo secara aktif membuka ruang dialog, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari berbagai pihak, antara lain: 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Usulan masyarakat muncul dari forum Musrenbang tingkat kalurahan, kapanewon, hingga kabupaten. Dalam forum ini, kelompok-kelompok seni, tokoh adat, penghayat kepercayaan, dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 43 masyarakat umum menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pelestarian nilai, ekspresi budaya, hingga infrastruktur pendukung kegiatan budaya. 2) Forum Komunikasi Budaya dan Pertemuan Tematik Dinas menyelenggarakan forum komunikasi kebudayaan bersama pelaku budaya, pengelola sanggar, komunitas sejarah, serta pelestari cagar budaya. Dalam forum ini, usulan muncul secara lebih tematik dan mendalam, berdasarkan analisis kebutuhan spesifik di lapangan. 3) Proposal dan Audiensi Langsung Beberapa komunitas budaya, lembaga adat, dan pegiat budaya mengajukan proposal kegiatan secara langsung kepada Dinas. Proposal ini kemudian diverifikasi secara administratif dan substantif sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan. 4) Observasi Lapangan dan Penjaringan Informal Melalui kunjungan lapangan, pendampingan kegiatan seni, atau agenda pelestarian budaya lainnya, petugas Dinas mencatat aspirasi dan kebutuhan langsung dari pelaku budaya. Metode ini memungkinkan diperolehnya data empirik yang tidak selalu terungkap dalam forum formal. 5) Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Mitra Strategis Beberapa usulan juga berasal dari hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam program budaya, edukasi sejarah, pariwisata berbasis budaya, dan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal. Seluruh usulan yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan dikaji untuk menilai kelayakan, urgensi, serta keterkaitannya dengan arah kebijakan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas benar-benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat budaya dan dapat mendorong keberlanjutan ekosistem budaya lokal. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 44 Setiap usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dianalisis dan diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan isu-isu strategis pembangunan kebudayaan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang diakomodasi tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan kelembagaan. Dinas Kebudayaan memiliki mandat dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan identitas daerah, pembinaan seni dan tradisi, perlindungan warisan budaya (baik benda maupun takbenda), serta pengembangan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai kesesuaian usulan antara lain: 1) Menurunnya Apresiasi terhadap Budaya Lokal Usulan yang mendorong edukasi, regenerasi pelaku seni, dan revitalisasi tradisi lokal dianggap strategis dalam menjawab tantangan melemahnya partisipasi generasi muda terhadap warisan budaya. 2) Keterbatasan Akses dan Ruang Ekspresi Budaya Banyak usulan yang datang dari kalurahan atau kapanewon terkait pembangunan atau rehabilitasi balai budaya, sanggar seni, dan fasilitas pertunjukan. Hal ini selaras dengan fungsi Dinas dalam menyediakan sarana-prasarana penunjang aktivitas kebudayaan. 3) Minimnya Dokumentasi dan Pendataan Warisan Budaya Usulan terkait pemetaan, digitalisasi, dan pendokumentasian tradisi, situs sejarah, bahasa lokal, serta produk budaya takbenda mendukung tugas Dinas dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya serta kekayaan budaya nonfisik. 4) Kebutuhan Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Budaya Berbagai permintaan pelatihan, workshop, hingga studi banding untuk pelaku budaya dan pengelola komunitas menjadi bagian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 45 penting dari strategi pengembangan kapasitas budaya lokal yang menjadi tanggung jawab Dinas. 5) Belum Optimalnya Integrasi Budaya dalam Pembangunan Wilayah Usulan yang mengaitkan kebudayaan dengan pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, dan pemanfaatan lanskap budaya seperti kawasan Menoreh memperkuat peran kebudayaan sebagai penggerak pembangunan daerah yang berkarakter. Dengan mempertimbangkan keterkaitan usulan-usulan tersebut terhadap fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan, maka proses seleksi dilakukan secara objektif, dengan mendahulukan program/kegiatan yang paling strategis, berdampak luas, dan memiliki kesinambungan. Hasil akhir dari proses ini adalah tersusunnya rencana kerja yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat budaya, sekaligus mendukung pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah dengan identitas budaya yang kuat dan lestari. Tabel 2.7 Proses Usulan dan Kesesuaian usulan dentan Isu-Isu Strategis dan Tupoksi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo No Proses Usulan Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tupoksi Dinas 1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Usulan dari masyarakat melalui forum Musrenbang di tingkat kalurahan, kapanewon, hingga kabupaten. Usulan museum biasanya muncul dalam bentuk permintaan rintisan museum lokal, rumah budaya, atau ruang edukasi sejarah di wilayah tertentu. Hal ini mendukung isu menurunnya apresiasi budaya lokal dan keterbatasan ruang ekspresi budaya, serta selaras dengan tupoksi pelestarian warisan budaya dan edukasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 46 No Proses Usulan Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tupoksi Dinas 2 Forum Komunikasi Budaya dan Pertemuan TematikForum bersama pelaku budaya, pengelola sanggar, komunitas sejarah, dan pelestari budaya. Muncul usulan untuk revitalisasi koleksi sejarah lokal, kurasi museum desa, serta sinergi antara sanggar seni dan ruang pamer. Mendukung isu minimnya dokumentasi dan pendataan budaya, serta memperkuat fungsi museum sebagai sarana diseminasi nilai budaya. 3 Proposal dan Audiensi LangsungPengajuan langsung dari komunitas, lembaga adat, dan pelaku budaya. Beberapa komunitas mengajukan proposal rintisan museum berbasis lanskap budaya, pengumpulan koleksi sejarah lokal, serta digitalisasi arsip budaya. Sangat relevan dengan isu penguatan kapasitas kelembagaan budaya dan pengelolaan museum berbasis masyarakat. 4 Observasi Lapangan dan Penjaringan InformalHasil kunjungan, pendampingan kegiatan seni, dan interaksi langsung dengan pelaku budaya. Petugas mencatat potensi koleksi budaya, bangunan cagar budaya yang layak difungsikan sebagai ruang museum, serta inisiatif masyarakat untuk menciptakan ruang belajar sejarah lokal. Mendukung isu belum optimalnya pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana edukatif dan pemetaan potensi budaya berbasis wilayah. 5 Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Mitra Strategis Kolaborasi dengan OPD lain, perguruan tinggi, dan LSM. Usulan pengembangan museum dikaitkan dengan program pendidikan karakter, destinasi wisata edukatif, dan pelestarian lanskap budaya Menoreh. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 47 No Proses Usulan Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tupoksi Dinas Sejalan dengan isu integrasi kebudayaan dalam pembangunan wilayah, dan mendukung branding Kulon Progo melalui penguatan peran museum. Berdasarkan hasil identifikasi dari berbagai jalur usulan, baik melalui forum formal seperti Musrenbang maupun mekanisme partisipatif lainnya, terlihat bahwa pengembangan museum sebagai ruang pelestarian dan edukasi budaya telah menjadi kebutuhan yang muncul secara luas dan konsisten dari berbagai lapisan masyarakat. Setiap kanal usulan, mulai dari Musrenbang, forum komunikasi budaya, hingga observasi lapangan dan koordinasi lintas sektor, menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan isu strategis seperti rendahnya apresiasi budaya lokal, keterbatasan ruang ekspresi budaya, belum optimalnya dokumentasi, serta kebutuhan penguatan kelembagaan budaya berbasis masyarakat. Selain itu, keseluruhan usulan juga sejalan dengan tugas pokok Dinas Kebudayaan dalam pelestarian warisan budaya, edukasi publik, serta penguatan identitas dan integrasi budaya dalam pembangunan wilayah. Dengan demikian, pengembangan museum tidak hanya relevan secara teknis dan substansial, tetapi juga memiliki dukungan sosial dan legitimasi dari akar rumput, sekaligus memperkuat arah kebijakan strategis daerah di bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo senantiasa melaksanakan proses bottom-up yaitu diantaranya melalui Forum Perangkat Daerah yang melibatkan unsur pentahelix dengan tema yang selaras dengan tema RKPD. Selanjutnya hasil pembahasan dan berbagai usulan program dan kegiatan yang mengemuka dalam Forum Dinas Kebudayaan maupun Musrenbang Kabupaten menjadi input untuk telaahan dalam menentukan program dan kegiatan lingkup Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 48 Progo. Rencana kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan/Kapanewon dan Pokok Pokiran Kebudayaan Sebagai berikut: Tabel 2.8 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menerima dukungan signifikan dalam rangka pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Total usulan anggaran mencapai Rp10.215.000.000,00, yang sebagian besar berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kulon Progo. Salah satu komponen utama dari usulan tersebut adalah kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan indikator berupa 1 laporan pelaksanaan kegiatan dan usulan pagu sebesar Rp8.300.000.000,00. Dalam subkegiatan ini juga terdapat program Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya, yang ditargetkan mengelola 4 objek cagar budaya dengan nilai usulan yang sama, yaitu Rp8.300.000.000,00, yang menunjukkan tumpang tindih Satuan Target Usulan Pagu 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 10.215.000.000,00 Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kulon Progo Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Laporan 1 8.300.000.000,00 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kabupaten Kulon Progo Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola Objek 4 8.300.000.000,00 Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kulon Progo Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Laporan 1 1.915.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Kabupaten Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Unit 32 1.915.000.000,00 Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kulon Progo No Catatn Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 49 angka namun menggambarkan konsistensi prioritas pemangku kepentingan terhadap aspek pelestarian dan tata kelola cagar budaya. Selain itu, bidang Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan juga menjadi perhatian penting. Terdapat usulan pengadaan 32 unit sarana dan prasarana lembaga budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan pagu sebesar Rp1.915.000.000,00. Indikator yang digunakan adalah jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, dengan target sebanyak 1 laporan. Secara keseluruhan, usulan ini menunjukkan komitmen DPRD dan pemangku kepentingan terhadap upaya pelestarian dan penguatan kelembagaan budaya melalui program keistimewaan DIY. Dukungan anggaran yang besar, serta target yang terukur, mempertegas pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan daerah yang berbasis kearifan lokal. Usulan ini juga diharapkan mendorong implementasi kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelestarian nilai budaya dan peningkatan infrastruktur kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo.. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 50 Gambar 3.1 Isu Strategi dan Permasalahan Bidang Kebudayaan Perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah diantaranya seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selanjutnya dalam rangka penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 1.Memudarnya tradisi dan budaya lokal;
2. 2.Konflik budaya dan diskriminasi;
3. 3.Kurangnya apresiasi dan dukungan terhadap seni budaya;
4. 4.Belum optimalnya pelestarian nilai- nilai luhur budaya dan adat tradisi;
5. 5.Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai- nilai budaya yang menjadi spirit dari renaissance Yogyakarta;
6. 6.Belum optimalnya pengelolan aset dan perlindungan hukum aset kebudayaan;
7. 7.Kebudayaan lokal belum menjadi pandangan hidup bagi masyarakat. DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO: PERMASALAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Implikasi dari berbagai kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat tersebut berdampak pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertambah serta adanya perubahan pada skema pengelolaan keuangan daerah. Untuk memastikan pembangunan khususnya pada Bidang Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan terarah dan efektif, diperlukan rencana pembangunan tahunan yang sistematis yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan turut mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu urusan bidang kebudayaan, dan sebagian urusan keistimewaan berkewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Bidang Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dengan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional pada Tahun 2026. Sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, Prioritas Nasional (PN) menjadi salah satu acuan dalam RKP Tahun 2026 yang dituangkan di dalamnya. Kesesuaian Prioritas Pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut dengan dirumuskannya keterkaitan indikator sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 52 pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2026; tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2026 dengan sasaran PN RKP Tahun 2026; keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan PN RKP Tahun 2026 serta tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2026. Keselarasan prioritas, dalam konteks perencanaan pembangunan, berarti memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah selaras dengan Pemerintah Pusat. Prioritas Kementerian Kebudayaan mendasar pada Program Prioritas Nasional Tahun 2025 – 2029 (Asta Cita) yang berfokus pada Bidang Kebudayaan adalah “Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur”. Kemudian, Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 DIY yang berfokus pada Bidang Kebudayaan adalah Ukuran Keterwujudan Pancamulia : Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, melalui Indikasi Prioritas Pembangunan : “Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta”. Pada Indikasi Prioritas Pembangunan terdapat 13 dimensi Arah Kebijakan, dan yang terkait dengan Kebudayaan adalah 4 dimensi (dimensi 5, 7, 10, dan 12). Selanjutnya, prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan fokus Bidang Kebudayaan pada Prioritas “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 53 Gambar 3.2 Keselaran Prioritas Pembangunan Rumusan prioritas Bidang Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2026 serta didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 serta situasi dan kondisi eksternal (global). 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Adapun tema pembangunan tahun 2026 sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo yaitu “Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”. Penetapan Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 bertujuan untuk memberi gambaran awal tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan sehingga target pencapaian menjadi jelas dan terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sebagai critical success factor terhadap pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga terbangun korelasi yang jelas antara kinerja pemerintah daerah dengan kinerja perangkat daerah. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (ASTA CITA) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN ARAH KEBIJAKAN DIY 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN DIY TAHUN 2026: PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS SDM YOGYAKARTA
8. 5.Pengembangan Pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan budaya Yogyakarta;
9. 7.Melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan melalui pelestarian budaya, peningkatan mutu SDM, lembaga, pranata dan sarana dan prasarana Kebudayaan;
10. 10.Pengembangan nilai-nilai sosial dan kepahlawanan;
11. 12.Peningkatan peran tokoh dan lembaga agama dalam penanaman nilai agama dan budaya. PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 § Peningkatan kualitas sumber daya manusia; § Optimalisasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik; § Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; § Pembangunan kawasan aerotropolis; § Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. SASARAN DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 54 Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk memperkuat aspek fundamental daerah, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, maupun pemanfaatan potensi lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut, sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang relevan dengan bidang kebudayaan adalah “Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan”. Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi pertama Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius, serta misi ketiga Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tabel 3.1 Keselarasan Tujuan dan Sasasaran dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat. Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan. Nilai 60,50 - 61,50 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 55 Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Satuan Target 2026 Nilai AKIP Perangkat Daerah. Nilai A (85,3) Nilai SPIP Perangkat Daerah. Nilai 3,23 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan. % 54,69 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah Predikat A (>80- 90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah Level 2,0-3,0 Sumber: RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2026. Dalam rangka mewujudkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menetapkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berbudaya dan religius, dengan sasaran utama yaitu meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase warisan budaya yang sudah ditetapkan, dengan satuan persen (%). Pada tahun 2024, realisasi capaian indikator ini mencapai 50,80%, mencerminkan bahwa lebih dari setengah objek budaya telah ditetapkan secara formal sebagai warisan budaya. Target capaian indikator ini terus ditingkatkan, yaitu menjadi 52,82% pada tahun 2025 dan 54,69% pada tahun 2026, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 56 mempercepat proses identifikasi, dokumentasi, dan legalisasi warisan budaya. Kenaikan target dari tahun ke tahun ini juga mencerminkan arah kebijakan strategis dalam memperkuat identitas budaya lokal sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkarakter dan berkelanjutan. Tujuan yang kedua merupakan tujuan bersama seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kulon Progo, termasuk Dinas Kebudayaan, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta memastikan bahwa setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai prinsip good governance. Tujuan yang ingin dicapai dalam konteks tata kelola pemerintahan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang diterjemahkan ke dalam dua sasaran utama. Pertama, sasaran berupa meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui indikator nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan satuan predikat. Pada tahun 2024, realisasi nilai AKIP mencapai predikat A, yang menunjukkan skor dalam rentang 80–
12. 90.Capaian ini mencerminkan bahwa perangkat daerah telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang baik, serta mampu menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara akuntabel. Target untuk tahun 2025 dan 2026 tetap mempertahankan predikat A, sebagai wujud konsistensi dalam menjaga efektivitas dan transparansi birokrasi. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah, dengan indikator kinerja berupa nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang diukur dalam satuan level. Realisasi tahun 2024 menunjukkan pencapaian pada level 2,0 – 3,0, dan target untuk tahun 2025 dan 2026 tetap berada pada rentang level yang sama. Rentang level ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan perangkat daerah telah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 57 berkembang menuju tingkat kematangan. Artinya, proses pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan cukup baik, meskipun masih perlu diperkuat. Capaian ini penting sebagai pondasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan anggaran, meningkatkan integritas pelayanan publik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh indikator sasaran kinerja untuk tahun 2024 telah mencapai hasil yang positif dan on track menuju target 2026. Baik dari sisi substansi kebudayaan (pelestarian warisan budaya) maupun tata kelola pemerintahan (AKIP dan SPIP), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan kinerja yang stabil, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 3.3 Program dan Kegiatan 3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Visi menjadi landasan dan tujuan utama. Dalam penetapan visi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan keselarasan antara Visi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan DIY, dan visi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa semua rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat berjalan seiring, dan tidak ada tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan visi pemda dan pemerintah pusat. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 58 Gambar 3.3 Keselarasan Visi Tahun 2026 ini, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo menetapkan Visi “Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal, serta mentransformasikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, untuk memperkuat identitas daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan”. Makna dari visi tersebut adalah: - Melestarikan Nilai-nilai Luhur memiliki makna mengamankan dan menjaga nilai-nilai luhur budaya seperti adat istiadat, seni tradisi, dan ahasa daerah, dan Melakukan kajian tentang sejarah dan kebudayaan Kulon Progo, serta pelestarian benda-benda bersejarah, situs cagar budaya, dan artefak budaya; - Mengembangkan Keberagaman Budaya memiliki makna meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan seni budaya, seperti museum, perpustakaan, dan pusat kegiatan seni, dan mempromosikan dan menghargai keberagaman budaya di Kulon Progo, termasuk budaya lokal; - Memperkuat Identitas Daerah: Mempertebal rasa cinta dan bangga terhadap budaya Kulon Progo, serta menjadikannya sebagai identitas yang kuat dengan mentransformasikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar mereka tetap mencintai dan menjaga warisan budaya; VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang Berkelanjutan. VISI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN Mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. VISI Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. VISI DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Melestarikan dan Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal, Serta Mentransformasikan Nilai-nilai Budaya Kepada Generasi Muda, Untuk Memperkuat Identitas Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 59 - Menggunakan kebudayaan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengembangan kerajinan tangan, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya, dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 mempertimbangkan isu strategis serta berbagai usulan yang masuk dalam berbagai forum koordinasi, diantaranya sebagai berikut :
13. 1.Peningkatan Kualias Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan modal utama penentu keberhasilan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar seiring dengan pembangunan Yogyakarta International Airpot. Agar potensi ini dapat dioptimalkan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan langkah strategis dari sisi perencanaan yang tentunya diselaraskan dan dikolaborasikan pada Bidang Kebudayaan, yaitu diantaranya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seringkali disebutkan bahwa pelestarian warisan budaya semestinya dapat ikut berperan untuk mendukung pencapaian beberapa SDGs, di antaranya SDG keempat tentang Pendidikan Berkualitas dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam pendidikan, dan SDG 11 tentang Kota Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan daapat dicapai dengan melestarikan kawasan bersejarah dan budaya. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya juga dapat mendukung SDG 16 tentang Kedamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penguatan identitas budaya mereka. Melalui keterkaitannya dengan SDGs, warisan budaya menjadi salah satu pilar utama dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 60 mencapai tujuan pembangunan global secara menyeluruh dan berkelanjutan.
14. 2.Peningkatan Pelestarian Budaya. Peningkatan pelestarian budaya bertujuan untuk menjaga identitas, memperkaya warisan, dan meningkatkan ketahanan budaya bangsa di tengah peradaban dunia, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyaraka. Peningkatan pelestarian budaya di Kabupaten Kulon Progo, bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung kegiatan seni budaya lokal, mempromosikan bahasa dan pakaian adat, serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan pelestarian. 3.3.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk Tahun Anggaran 2026 di dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 61 penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sudah harus mempedomani peraturan tersebut. Sebagai bagian dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan sejumlah indikator kinerja program yang mencerminkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya istimewa daerah. Program ini merupakan bagian penting dalam mendukung amanat kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada kegiatan pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman, penetapan warisan budaya, pengembangan Kalurahan Budaya, serta penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan dalam kondisi baik. Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Sumber: Hasil analisis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo, 2025. 2025 2026 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman. Kegiatan 7 7 8 Warisan Budaya yang sudah ditetapkan. Warisan Budaya 216 225 233 Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang Kelurahan/Kalurah an 57 62 64 Persentase sarana dan prasarana kondisi baik % 79,84 81,2 82,56 2 Program Pengembangan Kebudayaan Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya Orang 69230 70300 71.300 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi 2024 Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 62
15. 2026.Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan seluruh program dan kegiatan kebudayaan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran 2026. Perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten. Fokus utama terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing, pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) menetapkan 3 program utama dengan 14 kegiatan dan 37 subkegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Setiap subkegiatan telah dirancang secara sistematis dengan pendekatan SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) yang menjelaskan capaian output dan outcome, estimasi waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari Dana Keistimewaan serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan secara proporsional sesuai dengan skala prioritas, urgensi program, serta kapasitas fiskal daerah. Setiap kegiatan difokuskan untuk memberikan dampak nyata, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 63 Tabel 3.3 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 42.281.405.000,00 83.420.671.259,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.281.405.000,00 83.420.671.259,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 42.281.405.000,00 83.420.671.259,00
16. 1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi. - 100 % 3.326.179.468,00 - 5.667.221.259,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu - 2 Laporan 39.167.059,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah - 59.167.059,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 17.380.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 27.380.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 61.366.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 120.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.991.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. - 0 Laporan 0,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Masyarakat Dalam Daerah - 380.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 21.787.059,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 31.787.059,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - 3 Laporan 2.561.699.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah - 3.625.342.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 2.495.342.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 3.495.342.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Masyarakat Dalam Daerah 380.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 Laporan 0,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Masyarakat Dalam Daerah - 50.600.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Masyarakat Dalam Daerah 15.600.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 3 Laporan 2.654.327.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
17. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 3.654.327.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0011 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 5 Laporan 2.731.473.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
18. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 3.731.473.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) J U M L A H 42.281.405.000,00 83.420.671.259,00 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 75 Orang 294.738.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
19. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 1.294.738.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 5 Laporan 1.665.261.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
20. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 4.560.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0010 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 10 Laporan 6.465.293.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
21. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 7.465.293.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 2 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
22. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 1.200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 5 Orang 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
23. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 1.350.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 3 Laporan 500.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
24. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 800.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 2 Lembaga 1.064.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
25. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 2.064.250.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 3 Laporan 1.254.433.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
26. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 2.254.433.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya. - 11 Laporan 18.519.775.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
27. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni - 30.714.514.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 2 Laporan 1.340.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
28. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 2.340.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya - 1 Laporan 1.000.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
29. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo - 2.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.04.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 20 Unit 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
30. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 2.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya. - 1 Laporan 3.500.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
31. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo - 6.530.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 3.500.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
32. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 6.530.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan 20 Objek 549.070.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
33. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 973.600.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.02.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 Objek 257.615.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
34. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 1.257.615.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya. - 3 Laporan 12.833.685.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
35. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo - 24.258.215.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.02.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 1 Objek 12.027.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
36. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 22.027.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 4 Laporan 1.600.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
37. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 2.600.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 1 Unit 591.671.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
38. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 1.591.671.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39. 3.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Warisan Budaya yang Sudah Ditetapkan. Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Keluarahan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang. Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik Jumlah Aktifitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman. - 233 Warisan Budaya 64 Keluraha n/Kalurahan 82,56 % 8 Kegiatan 38.695.131.000,00 - 75.898.450.000,00 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman. - 3 Laporan 2.841.671.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
40. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo - 12.395.721.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3 Dokumen 650.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
41. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo 8.204.050.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.01.0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 425.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
42. 2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah Penonton Pertunjukan seni di Taman Budaya - 71.300 Orang 260.094.532,00 - 1.855.000.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. - 1 Laporan 260.094.532,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
43. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni - 1.855.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 3 Objek 260.094.532,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Pengasih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
44. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat dan Pelaku Seni 1.855.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 86.989.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 160.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 258.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 23.112.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 1. Penurunan tingkat kemiskinan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 33.112.200,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 78.849.013,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 197.036.296,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - 4 Laporan 368.101.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah - 918.112.200,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 45.673.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 90.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. - 1 Laporan 19.041.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah - 38.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 19.041.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 38.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. - 2 Laporan 275.885.309,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah - 450.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Masyarakat Dalam Daerah 35.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah. - 2 Laporan 62.284.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah - 146.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.611.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Masyarakat Dalam Daerah 56.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 84 Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan difokuskan untuk mendukung pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dokumen ini merinci 3 program, 14 kegiatan, dan 37 subkegiatan yang disusun secara sistematis dan selaras dengan RKPD Tahun 2026. Setiap subkegiatan telah dilengkapi dengan indikator output dan outcome, target capaian kinerja, serta estimasi waktu pelaksanaan bulanan yang menggambarkan keterikatan waktu dan sasaran kinerja secara terukur. Sumber pendanaan berasal dari Dana Keistimewaan DIY serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas, efektivitas program, serta kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan daerah. Total alokasi anggaran disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan diarahkan untuk memberikan dampak nyata dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan melalui kegiatan perencanaan, evaluasi, administrasi keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahun 2026, program ini memiliki alokasi pagu sebesar Rp3.326.179.468,00 dengan target kinerja berupa penyusunan dua dokumen perencanaan, evaluasi terhadap 12 laporan kinerja perangkat daerah, serta penyusunan laporan administrasi keuangan dan kepegawaian secara rutin. Sub kegiatan seperti Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Penyediaan Gaji ASN. Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk mendorong pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku seni. Kegiatan utamanya mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek budaya dengan target pada tahun 2026 sebanyak 3 objek serta satu laporan pelaksanaan kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp260.094.532,00. Sub kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, termasuk Pengasih, dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 85 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan mencakup berbagai aspek strategis pelestarian budaya istimewa, seperti sejarah, bahasa, sastra, permuseuman, pelestarian cagar budaya, pengelolaan taman budaya, penguatan kelembagaan adat, hingga diplomasi budaya. Pada tahun 2026, program ini memiliki total pagu indikatif sebesar Rp38.695.131.000,00 dan menargetkan antara lain 233 warisan budaya, 64 kalurahan budaya, 8 kegiatan pelestarian sumber sejarah, dan 82,56% kondisi sarana prasarana yang baik. Kegiatan prioritas mencakup Pembinaan Kesejarahan, Bahasa dan Sastra, Permuseuman, Tata Kelola Cagar Budaya, serta Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia. Di bidang kelembagaan, Dinas menargetkan 75 orang penghayat kepercayaan dibina, 10 laporan kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta, serta publikasi dua dokumen seni dan budaya daerah, dengan dukungan dana keistimewaan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DIY. Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja dan Pendanaan ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pelaksanaan program kebudayaan tahun 2026 secara terintegrasi, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan Kulon Progo yang berkarakter dan berjati diri budaya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 86 Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan berkewajiban menyelaraskan rencana kerjanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:
45. 1.Pelaksanaan Program Secara Bertanggung Jawab: Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 harus dilaksanakan secara optimal, bertanggung jawab, dan tepat sasaran, dengan tetap melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
46. 2.Peningkatan Peran Serta Masyarakat : Masyarakat luas didorong untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kebudayaan, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.
47. 3.Pemantauan dan Tindakan Korektif Berkala: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan tersebut kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
48. 4.Evaluasi Akhir Tahun Anggaran: Pada akhir Tahun Anggaran 2026, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 87 kegiatan, mencakup pencapaian target, kesesuaian dengan anggaran APBD, ketercapaian target RPD, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai catatan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, pagu indikatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) mengacu pada Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pagu tersebut masih bersifat sementara dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan proses finalisasi dan kesepakatan resmi bersama pihak terkait dalam penetapan Dana Keistimewaan Tahun 2026. Pelaksanaan rencana pembangunan kebudayaan menuntut kerja keras, komitmen, partisipasi aktif, dan disiplin tinggi dari seluruh pelaksana serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi program dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Drs. Eka Pranyata Pembina Utama Muda; IV/c 196507231986021004 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 88 [DOCUMENT TITLE] [Document subtitle] [DATE] [COMPANY NAME] [Company address] i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program/kegiatan serta tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja ini juga dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024. Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. ii DAFTAR ISI kata Pengantar ...................................................................................................................................... i Daftar Isi....................................................................................................................................................ii Daftar Tabel ............................................................................................................................................ iii 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................ 1 1.3 Maksud Dan Tujuan ........................................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................... 3 BAB Ii Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2024 .. 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan............................ 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................................... 19 2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah ....... 23 BAB Iii Tujuan Dan Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .............................................. 38 3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dan Arsip Nasional Republik Indonesia ................................................................................ 38 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Skpd ............................................................................... 39 3.3 Program Dan Kegiatan............................................................................................... 40 BAB Iv Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .................... 41 BAB V Penutup ..................................................................................................................................... 61 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo........................................................................................................... 5 Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Yang Sudah Ditetapkan Terhadap Ikk Dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabpaten Kulon Progo Tahun 2024 ................................. 20 Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2026 ............................. 27 Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2026... 39 Tabel 4. 1 Target Indikator Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ................ 41 Tabel 4. 2 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Kulon Progo Tahun 2026 .................. 44 1 Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang salah satu tujuan dan sasaran daerahnya memerlukan perhatian khusus yaitu belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, walaupun indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih dibawah rata-rata DIY, sehingga prioritas Pembangunan SDM juga harus ditingkatkan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan tahapan transisi tahun terakhir Renstra 2023-2026 dan tahapan pertama Renstra 2025-2029. Dokumen ini merupakan bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2025-2045, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, RPJMD 2025-2029, serta Rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan proses sebagai berikut:
49. 1.Pengolahan data dan informasi
50. 2.Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah
51. 3.Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan renstra perangkat daerah
52. 4.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
53. 5.Telaah terhadap rancangan awal RKPD
54. 6.Perumusan tujuan dan sasaran
55. 7.Perumusan kegiatan prioritas 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 2
56. 1.Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
57. 2.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
58. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
59. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
60. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
61. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
62. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
63. 8.Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
64. 9.Kepmendagri Nomor 900.1.15.53406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
65. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
66. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
67. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2045;
68. 13.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
69. 14.Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
70. 15.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas; 3
71. 16.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara teratur dan terarah serta menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai pedoman, menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanan dan penganggaran tahunan Dinas Perpustakaan dan kearsipan, mengukur kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas pelaksaanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024: - Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan tahun 2024 diukur melalui indikator persentanse pelayanan perpustakaan. Terdapat perubahan target kinerja bidang perpustakaan dari 49,34% menjadi 57,32%, sedangkan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 61,66%. Layanan perpustakaan secara umum diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan cara membudayakan gemar membaca kepada masyarakat melalui beberapa langkah mencakup pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan, menambah koleksi dan judul bahan pustaka, perawatan terhadap koleksi bahan pustaka yang rusak, pengelolaan otomasi bahan pustaka, melakukan pembinaan perpustakaan kalurahan, lomba bercerita bagi anak SD/MI tingkat Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan bedah buku tematik, penerbitan buletin dan pameran perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan, menyelenggarakan perpustakaan keliling serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. - Capaian Kinerja Bidang Kearsipan 2024 diukur melalui indikator cakupan pengelolaan kearsipan. Indikator kinerja bidang kearsipan juga mengalami perubahan target kinerja dari 67,70% menjadi 70,46% dengan realisasi sampai dengan triwulan sebesar 71,86%. Cakupan pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis dan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini: 5 Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo Tabel T-C.29. Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 Urusan Perpustakaan 2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2 23 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 100 100 100 100 100 100 100 2 23 1 02.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 23 1 02.0 1 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya renja SKPD dan perubahan renjaSKPD 13 11 2 2 100% - 13 100% 6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 10 2 2 2 100 4 8 80 2 23 1 02.0 1 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rofil kinerja SKPD, SPIP 125 104 21 21 100% 125 100% Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 21 21 21 100 21 63 75 2 23 1 02.0 2 Keuangan Perangkat Daerah 2 23 1 02.0 2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 148 37 37 37 100 37 111 75 2 23 1 02.0 2 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 72 72 12 12 100% - 72 100% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 4 1 1 1 100 1 3 75 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pelaksanaan Tugas ASN 2 23 1 02.0 2 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan capaian kinerja keuangan 84 60 14 14 100% - 84 100% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 56 14 14 14 100 14 42 75 2 23 1 02.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 23 1 02.0 5 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit 36 30 6 6 100% - 36 100% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 1 1 1 100 1 3 75 2 23 1 02.0 5 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat pegawai Disperpussip 8 6 1 1 100 0 7 88% Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 2 2 2 100 2 6 85 2 23 1 02.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 23 1 02.0 6 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 5 5 5 100 5 15 75 2 23 1 02.0 6 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat, Konsultasi dan koordinasi 72 60 12 12 100% - 72 100% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 12 12 12 100 12 36 75 2 23 1 02.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 23 1 02.0 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sprayer 2 Buah, Hardisk Eksternal 1 Buah 66 63 11 11 100% - 74 100% 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 39 47 3 3 100 2 52 133 2 23 1 02.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 23 1 02.0 8 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jasa PTT 72 60 12 12 100% - 72 100% 2 23 1 02.0 8 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 12 12 12 100 12 36 75 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 23 1 02.0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 12 12 12 100 12 36 75 2 23 1 02.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 23 1 02.0 9 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 44 12 11 11 100 12 35 79 2 23 1 02.0 9 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 7 1 2 2 100 1 4 57 2 23 1 02.0 9 10 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembayaran listrik, air, telpon, alat kebersihan dan BBM dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 72 48 12 12 100% 12 72 100% 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 101 212 38 38 100 35 285 282 2 23 2 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan 49,65 57,13 57,32 61,66 107,57 49,49 61,66 124,19 2 23 2 02.0 1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 2 02.0 1 02 Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat daerah 4 1 1 1 100 1 3 75 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 16 4 4 4 100 4 12 75 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 1.200 1.036 850 850 100 300 2.186 182 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 4.800 1.500 1.250 1.250 100 1.200 3.950 81 2 23 02 2.02 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2 23 02 2.02 04 Sub Kegiatan Pengembangan 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 4 1 1 1 100 1 3 75 2 24 02 Program Pengelolaan Arsip Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan 81,94 69,17 70,46 71,86 101,99 74,20 74,20 90,55 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2 24 02 2.01 02 Pemelihraan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan 74.000 33.751 14.000 14.000 100 18.800 66.551 90 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusutan Arsip Dinamis 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 20 5 5 5 100 5 15 75 2 4 2 02.0 2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 2 4 2 02.0 2 2 Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Akuisisi, 56.400 5.654 14.000 14.000 100 14.000 30.654 74,5 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2024)Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 19 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini: 20 Tabel 2. 2 Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabpaten Kulon Progo Tahun 2024 Tabel T-C.30. NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I Indikator Kinerja Kunci Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat - Ada - - - - 74,5 - - - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Ada - - - - 96,23 - - - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) - Ada - - - - 59,48 - - - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat - Ada - - - - 81,49 - - - II Indikator Kinerja Utama Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan - - 34,49 34,48 34,47 - 34,47 - 34,48 34,47 Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan - - 59,31 69,05 80,37 - 69,38 - 80,37 80,37 Rata-rata prosentase pencapaian program pada - - 100 100 100 - 86,90 - 100 100 21 NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) masing-masing Perangkat Daerah 22 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan yakni :

1.Indikator Kinerja Kunci : - Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yaitu tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2024 adalah 74,5 dengan kategori sedang. - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yaitu data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya, dalam rangka membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo adalah 96,23. - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat ketersediaan arasip yaitu jumlah arsip aktif dan arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Nilai Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional tahun 2024 yaitu 59,48. - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator dalam menghitung Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, dan tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Adapun nilai tahun 2024 adalah 81,49.
2.Indikator Kinerja Utama - Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan 23 Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung ke perpustakaan dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2024 capaian pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebesar 49,23%. - Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan Indikator Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan berbeda dengan indikator tahun lalu yaitumenghitung jumlah Perangkat Daerah dengan desa yang telah menerapkan kaidah kearsipan. Sedangkan untuk tahun 2023-2026 Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan dengan indikator volume arsip yang sudah dibuatkan daftar arsip dibanding volume arsip, jumlah Perangkat Daerah yang memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan dibanding jumlah Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip ke LKD dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah. Capaian penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan tahun 2024 sebesar 78,88%. - Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah Indikator Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah dihitung jumlah indikator program Perangkat Daerah yang mencapai target dibandingkan dengan jumlah indikator program Perangkat Daerah. Capaian indikator tahun 2024 sebesar 100%. 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:
1.Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur
2.Gedung dan sarana prasarana belum memadai untuk layanan perpustakaan dengan belum adanya beberapa fasilitas ruangan yang memenuhi standar pelayanan (gudang, arena bermain anak, ruang laktasi, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang pengolahan, kantin).
3.Belum semua pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan kalurahan;
4.Sebagian besar penyelenggaraan Perpustakaan Kalurahan belum optimal;
5.Masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan perpustakaan karena terbatasnya akses internet;
6.Penambahan koleksi bahan pustaka yang belum sesuai ketentuan Standar Nasional Perpustakaan;
7.Masih banyak boks arsip inaktif maupun arsip statis yang belum disimpan sesuai kaidah karena keterbatasan sarana prasarana; 24
8.Pengelolaan arsip di perangkat daerah kurang optimal karena pengelola arsip lebih banyak menjalankan tugas selain pengelolaan arsip;
9.Petugas arsip yang ada sering berganti personil;
10.Koleksi arsip statis (arsip yang bernilai historis) yang dimiliki LKD sangat minim;
11.Pegawai bidang kearsipan belum mengikuti diklat teknis karena terkendala biaya;
12.Perangkat Daerah tidak mempunyai sarpras untuk penataan arsip dinamis. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahuan 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Kendala yang dihadapi dapat menghambat secara tidak langsung terhadap pencapaian tujuan daerah yaitu meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat karena meningkatkan ilmu pengetahuan dengan layanan pemustaka tidak optimal, serta tidak optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel karena penataan arsip yang kurang optimal. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimasa yang akan datang, tantangan yang dihadapi antara lain:
1. 1.Keterbatasan sarana prasarana selama ini sudah diatasi dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Meskipun belum optimal namun harus dilaksanakan mengingat hampir semua perangkat daerah juga menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana.
2. 2.Keterbatasan pelayanan keliling karena armada dan driver berkurang juga keterbatasan penambahan koleksi sangat terasa karena untuk pelayanan keliling tingkat peminjaman tinggi. Karena frekuensi tinggi dan peminjamnya anak-anak sehingga tingkat kerusakan tinggi.
3. 3.Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi dicukupi dengan diklat/bimtek dan kerja sama dengan dinas teknis. 25
4. 4.Keterbatasan pustakawan dalam teknis pelayanan dicukupi dengan mengoptimalkan jabatan struktural/pelaksana maupun tenaga tidak tetap dalam pelayanan perpustakaan dengan pengawasan dari pustakawan.
5. 5.Keterbatasan jumlah arsiparis khususnya di perangkat daerah menjadikan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah belum bisa optimal. Untuk itu pendampingan arsip di perangkat daerah dengan melibatkan THL Kearsipan menjadi pilihan. Meskipun cara ini belum efektif untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan arsip di perangkat daerah paling tidak bisa mengurangi tumpukan arsip di perangkat daerah yang belum diolah. Arsip yang belum diolah menyebabkan tidak mungkin adanya penyerahan arsip statis ke lembaga kerasipan daerah. Padahal aspek ini juga merupakan salah satu aspek penilaian ekstrernal kearsipan. Jika sudah semakin tertata maka pengawasan internal kearsipan sangat terbuka untuk dilakukan.
6. 6.Kesadaran pengelolaan arsip dan prioritas pengelolaan arsip yang dianggap kegiatan tidak prioritas ditempuh dengan menjadikan pengelolaan arsip menjadi salah satu aspek penilaian kinerja perangkat daerah dalam perolehan TPP. Dengan ini perangkat daerah seperti dipaksa untuk melakukan pengelolaan arsipnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:
a.Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar.
b.Penambahan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dinas.
c.Peningkatan pemenuhan sarana prasarana bagi pemustaka seperti ruang audio visual, ruang baca anak yang lebih luas untuk ajang ekspresi, ruang laktasi, kantin dan sarana prasarana perpustakaan antara lain gudang, ruang pelestarian bahan pustaka serta ruang pengolahan.
d.Penyediaan ebook agar pemustaka memiliki bacaan yang bermutu melalui pemanfaatan gadget.
e.Implementasi SRIKANDI secara konsisten pada semua Perangkat Daerah.
f.Prioritas keberadaan THL kearsipan untuk menata arsip dengan volume arsip kacau dan belum tertata.
g.Tetap menjadikan penataan arsip menjadi salah satu indikator nilai kinerja perangkat daerah, sehingga perangkat daerah yang melakukan penataan arsipnya dengan adanya daftar arsip tersebut, maka nilai kinerja kearsipan juga baik.
h.Pemantauan dan pendampingan secara intensif terhadap pengelolaan arsip desa, baik melalui pembuatan daftar arsip di google spreadsheet maupun memantau penataan langsung. 26 2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut: 27 Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 4.432.625 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 4.432.625 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 4.432.625 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 4.432.625 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 139.296 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 139.296 I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi 139.296 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi 139.296 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Laporan pelaksanaan sub kegiatan 139.296 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Laporan pelaksanaan sub kegiatan 139.296 Pembinaan dan Pengembanga n Kesejarahan Kab KP Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1 Dokumen 139.296 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1 Dokume n 139.296 II Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 28 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. KP Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2 dok 3.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2 dok 3.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. KP Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan 3.686,8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan 3.686,8 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. KP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 orang 2.970.978, 342 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 orang 2.970.978, 342 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. KP Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen 26.897,4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokume n 26.897,4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. KP Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 laporan 3.984,6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 14 laporan 3.984,6 29 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. KP Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokume n 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. KP Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 orang 10.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 orang 10.000 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. KP Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 21.708 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 21.708 Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. KP Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 25.936 Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 25.936 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. KP Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 87.150 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 87.150 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. KP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 107.429,7 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 107.429,76 30 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. KP Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 laporan 259.108,9 44 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 laporan 259.108,94 4 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. KP Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit 114.049,1 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit 114.049,15 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 3 unit 177.459,7 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 3 unit 177.459,7 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. KP Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 35 unit 43.529,9 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 35 unit 43.529,9 III PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Kab. KP Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar 4 perpustak aan 12.370,8 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan 4 perpust akaan 12.370,8 31 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kot a Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Pengembanga n Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota Kab. KP Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustak aan 90.938,8 Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a 1 Perpusta kaan 90.938,8 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kot a Kab. KP Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustak aan 5.889,2 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a 1 Perpusta kaan 5.889,2 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oeh Masyarakat Kab. KP Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 36.000 Eksemplar 3.102,5 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oeh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 36.000 Eksempl ar 3.102,5 32 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Kab. KP Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan 0 Dokumen 0 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan 0 Dokume n 0 Pengelolaan dan Pengembanga n Bahan Perpustakaan Kab. KP Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1.500 eksemplar 72.826 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1.500 eksempl ar 72.826 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembanga n Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kab KP Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 3 Perpustak aan 25.489,2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 3 Perpusta kaan 25.489,2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a Kab KP Jumlah Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan Dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kora 0 Perpustak aan 0 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan Dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kora 0 Perpusta kaan 0 Pemberian Penghargaan Gerakan Kab KP Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan 0 Lokus 0 Pemberian Penghargaan Gerakan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan 0 Lokus 0 33 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budaya Gemar Membaca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Budaya Gemar Membaca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat IV Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno Kab. KP Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 50 orang 1.198,4 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 50 orang 1.198,4 Pengembanga n, Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunaka n Kab KP Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 1.013 Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmediaa n Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan , pengolahan, pengalihmediaa n untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksempl ar 1.013 V PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Kab. KP Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan 18.700 berkas 158.410,9 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan 18.700 berkas 158.410,9 34 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ kegiatan Sub Kegiatan Indikator kinerja Target capaian Kebutuha n dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemeliharaan dan Penyusutan Pemeliharaan dan Penyusutan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kot a Kab. KP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 5 laporan 36.698,3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 5 laporan 36.698,3 2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Kab. KP Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 15.000 arsip 50.503,5 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 15.000 arsip 50.503,5 3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Melalui JIKN Kab. KP Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 pengguna 10.351,9 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 penggu na 10.351,9 Jumlah 4.432.625, 096 Jumlah 4.432.625, 096 35 Ranwal RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan yang tercantum pada Ranwal RKPD. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kapanewon dan usulan reses (pokir dewan). Dari usulan yang disampikan beberapa kegiatan dapat diakomodir namun beberapa kegiatan lain belum bisa diakomodir karena beberapa alasan, misal kurang jelasnya sasaran yang diusulkan atau bukan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perlunya evaluasi dari musrenbang kapanewon agar usulan disampaikan secara lengkap, baik lokasi, sasaran, maupun jenis bantuan yang diminta agar semakin banyak usulan masyarakat yang dapat terakomodir. Adapun usulan di tahun 2026 yang terangkum dalam rencana kerja 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo No Program/Kegiat an/Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1. 1.Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sosialisasi Minat Baca Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo Sosialisasi Minat Baca dan Literasi 50 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
2. 2.Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sosialisasi Minat Baca Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo Sosialisasi Minat Baca dan Literasi 50 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
3. 3.Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 36 No Program/Kegiat an/Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Sosialisasi Minat Baca Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo Sosialisasi Minat Baca dan Literasi dan Kerasipan 100 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
4. 4.Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Bimtek Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Degolan, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo Bantuan Buku Taman Baca Masyarakat Mutiara Ilmu Degolan,Bumir ejo, Lendah (CP: 085729318293) 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
5. 5.Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bedah Buku Kalurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kab. Kulon Progo Bedah Buku (Perpusda), Kalurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
6. 6.Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bedah Buku Kalurahan Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kab. Kulon Progo Bedah Buku (Perpusda) Kalurahan Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan (Prioritas 10) 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
7. 7.Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sosialisasi Minat Baca Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo Sosialisasi Minat Baca Ngrojo, Kembang, Nanggulan (Prioritas 11) 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
8. 8.Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di 37 No Program/Kegiat an/Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bedah Buku Selo, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo Bedah Buku di Selo Hargorejo 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
9. 9.Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bedah Buku Wijimulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo Bedah buku Wijimulyo, Nanggulan (Prioritas 20) 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
10. 10.Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sosialisasi Minat Baca Wonobroto, Tuksono, Sentolo , Kab. Kulon Progo Sosialisasi minat baca Wonobroto, Tuksono, Sentolo (Prioritas 23) 1 Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir) 38 Demikian pula Peningkatan Promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional juga akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo melalui kebijakan pengembangan minat baca secara terintegrasi di tingkat kabupaten. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia akan melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan yang meliputi pustakawan, tenaga teknis dan tenaga ahli, berkaitan dengan hal tersebut juga melakukan hal sama dan sinergis ditingkat kabupaten oleh Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo. Dalam melaksanakan revitalisasi perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologi melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan perpustakaan yakni dengan Program unggulan yang akan dilaksanakan perpustakaan elektronik (e-Library) yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pemustaka dengan layanan otomasi perpustakaan yaitu komputerisasi dalam layanan peminjaman/pengembalian bahan pustaka baik dalam layanan perpustakaan. Arah kebijakan dan strategi Arsip Nasional RI diantaranya adalah mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan sejalan dengan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan memberikan pembinaan ke perangkat daerah dan juga dengan melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan kearsipan ke perangkat daerah serta menyusun pedoman dalam pengelolaan arsip di 39 lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Arsip Nasional RI juga melaksanakan kegiatan yang mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip, hal ini juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dengan upaya-upaya melakukan akuisisi arsip statis tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten dan juga pemeliharaan perawatan serta memberikan layanan bagi para pemanfaat arsip tersebut. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke 1 Kepala Daerah yaitu mewujudkan masyarakat Kulon Progo Makmur, berbudaya dan religius, serta misi ke 3 Kepala Daerah yaitu Meweujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan yang hendak dicapai sebagai berikut : Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Harapan lama sekolah tahun 14,7-15,79 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP nilai 3,231 Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai TGM nilai 75,50 Meningkatnya pengelolaan kearsipan Nilai ASKE nilai 86 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) Menigkatnya Nilai SPIP Level 2,0-3,0 40 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja kualitas pengendalian internal perangkat daerah Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.432.625.096,00. Kegiatan yang dilakukan dibidang perpustakaan antara lain melaksanakan pelayanan di kantor, perpustakaan keliling, pembinaan perpustakaan kalurahan, pendampingan akreditasi sekolah, wisata buku, penambahan dan pemeliharaan koleksi bahan pustaka serta melaksanakan bimtek dalam rangka perpustakaan berbasis inklusi sosial. Layanan perpustakaan keliling dilaksanakan pada TK, SD, SMP di 12 Kapanewon dengan dasar Mou. Tahun 2026 melaksanakan sosialisasi naskah kuno bagi masyarakat. Bidang Kearsipan akan melaksanakan kegiatan pendampingan monitoring penataan arsip maupun pelaksanaan SRIKANDI di perangkat daerah dan kalurahan di Kab. Kulon Progo, penilaian audit kinerja kearsipan internal, audit kinerja kearsipan eksternal dan pengelolaan arsip statis di LKD. Tabel rencana program ditampilkan pada BAB selanjutnya. 41 Program harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran (target spesifik yang terukur). Target Indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4. 1 Target Indikator Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026
11. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100
12. 2.Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang 219.032
13. 3.Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Naskah Kuno yang Terdata Naskah 12
14. 4.Pengelolaan Arsip Nilai ASKI Perangkat Daerah Nilai 87
15. 5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi Dokumen 200 Pada tahun 2026 terdapat tambahan sub kegiatan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2025 dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistmewaan. Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagai berikut:
16. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 42 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.4.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. 2.Program Pembinaan Perpustakaan 2.1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan 2.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2.1.3. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 2.1.4. Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 2.2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 2.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
18. 3.Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 3.1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 43 3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 3.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
19. 4.Program Pengelolaan Arsip 4.1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 4.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 4.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 4.2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Statis Daerah Kabupaten/Kota 4.2.1. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dam Akses Arsip Statis 4.3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 4.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
20. 5.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 5.1. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 5.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 44 Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.432.625.096,00 4.332.986.700,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.432.625.096,00 4.332.986.700,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 139.296.000,00 0,00
21. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi - 200 Dokumen 139.296.000,00 - 0,00 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 139.296.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
22. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1 Dokumen 139.296.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
23. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.037.364.496,00 3.990.676.000,00
24. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 3.824.536.596,00 - 3.748.324.000,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 7.186.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
25. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 13.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
26. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 6.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.686.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
27. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 7.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 3 Dokumen 2.970.978.342,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 2.976.620.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bula n 2.940.096.342,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 2.931.620.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 26.897.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 39.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.984.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 6.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 10.000.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 6.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sumber daya manusia 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 - OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 10.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
28. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 6.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 47.644.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
29. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.708.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
30. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 25.936.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
31. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 87.150.000,00 - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 87.150.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - 3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 366.538.704,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
32. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 394.204.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 107.429.760,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
33. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 118.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 259.108.944,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
34. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 276.204.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 3 Dokumen 335.038.750,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
35. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 258.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 114.049.150,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
36. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 170.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 177.459.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
37. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 42 Unit 43.529.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
38. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 48.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
39. 2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah Pengunjung Perpustakaan - 219.032 Pengunju ng 210.616.500,00 - 242.352.000,00 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 5 Dokumen 185.127.300,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
40. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo - 215.332.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 4 Perpustak a an 12.370.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
41. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 13.830.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustak a an 90.938.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
42. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 118.960.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 1 Perpustak a an 5.889.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
43. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 36000 Eksemplar 3.102.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
44. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
45. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1500 Eksemplar 72.826.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
46. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 82.542.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 25.489.200,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
47. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo - 27.020.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustak a an 25.489.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
48. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 27.020.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 Perpustak a an 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
49. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 0 Orang 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
50. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 0 Lokus 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
51. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
52. 3.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Naskah kuno yang terdata - 12 Naskah 2.211.400,00 - 0,00 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 2.211.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
53. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 50 Orang 1.198.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
54. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 1.013.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.
55. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 255.964.600,00 342.310.700,00
56. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Nilai ASKI Perangkat Daerah - 87 Nilai 255.964.600,00 - 342.310.700,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 195.109.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
57. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD - 238.410.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 0 18700 0 158.410.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi,
58. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD 158.410.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 narkoba, judi, dan pe nyeludupan 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Laporan 36.698.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
59. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 50.503.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
60. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD - 103.900.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 15000 Arsip 50.503.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
61. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD 103.900.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 10.351.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
62. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 Pengguna 10.351.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan
63. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 61 Sangat disadari apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindak lanjuti pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan disusunnya dokumen perencanaan teknis operasional kerja ini, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2026 yang nantinya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dinas. Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wates, 29 Juli 2025 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Drs. Duana Heru Supriyanta, MM. Pembina Utama Muda; IV/c NIP: 19740122 199311 1 002 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2026 0274-773-126 www.dkp.kulonprogo.go.id dkp@kulonprogokab.go.id Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon Progo, 55652 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ii DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............................................................................................................................II DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... III DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ III PENDAHULUAN............................................................................................................. 1 1.1. LATAR BELAKANG .......................................................................................................... 1 1.2. LANDASAN HUKUM......................................................................................................... 3 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................................... 4 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................................... 5 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ........................... 6 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .................................................................................................... 6 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....................................................... 16 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ............. 18 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD ............................................................................................. 19 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ....................................... 29 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................. 31 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ................................................................... 31 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH........................................................ 33 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................................................... 34 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................ 35 PENUTUP ................................................................................................................... 49 iii DAFTAR TABEL TABEL II.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 KABUPATEN KULON PROGO ..................................... 7 TABEL II.2 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 - 2027.................................................................................................................................... 16 TABEL II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024. .................................................................................................................................. 17 TABEL II.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO ........................................ 21 TABEL II.5 USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO ................................................................................................................................ 29 TABEL III.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .......................................... 33 TABEL III.1 PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .................... 34 TABEL IV.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 .................. 37 DAFTAR GAMBAR GAMBAR I-1. ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH SECARA UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. ................................................................................................................ 2 GAMBAR I-2 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA ............................................................................................................................................ 3 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Rankhir Renja 2026 mendasar pada RKPD 2026 dan mendasar pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, hasil forum PD 2025, RKPD 2026, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting yang ada, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas. Renja PD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renja secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renja PD dapat dilihat pada gambar berikut ini. 2 Gambar I-1. Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja Perangkat Daerah secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
e.Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f.Penetapan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Gambaran tentang hubungan antara Renja PD Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 3 Gambar I-2 Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah:
1. 1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. 3.Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 4
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
7. 7.Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Tempat Pelellangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. 8.Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. 9.Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
10. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas.
11. 11.Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah untuk mengintegrasikan program- program pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah. Adapun tujuan disusunnya Renja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah:
12. 1.Sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan menentukan strategi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas di Tahun 2026. 5
13. 2.Sebagai bahan Penyusunan RAPBD Tahun 2026 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagai berikut : Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2023 - 2026, realisasi program dan kegiatan telah mencapai target yang dicanangkan seperti terlihat pada rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Kab Kulon Progo. Salah satu poin penting pada evaluasi pelaksanan adalah dalam produksi perikanan. Kinerja produksi ini terealisasi sebagai akibat kinerja pelaku usaha perikanan yang baik pada TA 2023 dengan dukungan penyelesaian program dan kegiatan. Tercatat bahwa seluruh indikator kinerja progrmm dapat melebihi target baik di tahun 2024 dan mengalami kenaikan dari Tahun 2023. Rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan III tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel II.1 berikut ini. 7 Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 25.471 ,45 33.936 ,56 9.410,34 9.167,94 97,42 4.900 ,97 34,762 90 136,48 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100,00 12.553 ,65 100 3.002, 00 100,00 3.002,00 100,00 2.867,05 100,00 95,50 100, 00 3.098 ,42 37,10 784,27 100,00 95,50 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 22 4,34 2 4,34 2,00 3,68 100,00 84,89 4,00 10,30 - 0,30 100,00 84,89 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6,34 21 6,34 21,00 5,93 100,00 93,52 21,0 0 5,47 6,00 0,30 100,00 93,52 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2.515, 86 13 2.515,86 13,00 2.415,50 100,00 96,01 14,0 0 2.653 ,13 4,00 729,16 100,00 96,01 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 63,30 1 63,30 1,00 60,23 100,00 95,14 1,00 55,95 - 6,40 100,00 95,14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 19 3,29 22 3,29 22,00 2,75 100,00 83,48 14,0 0 3,30 2,00 - 100,00 83,48 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai - 3,07 1 3,07 1,00 2,50 100,00 81,29 1 2,032 0 0 100,00 81,29 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - 10,00 3 10,00 2,00 4,00 66,67 40,00 1 2 0 0 66,67 40,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 10,11 1 10,11 1,00 9,28 100,00 91,84 15,0 0 13,31 - 0,50 100,00 91,84 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 60,15 1 60,15 1,00 55,33 100,00 91,98 12,0 0 29,21 3,00 4,83 100,00 91,98 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 48,70 1 48,70 1,00 42,97 100,00 88,23 12 45,72 2681 3 8,7407 18 100,00 88,23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2 141,80 1 141,80 1,00 141,49 100,00 99,78 12 154,5 6311 6 3 20,059 962 100,00 99,78 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara dengan baik dan dibayarkan pajak dan perizinannya 47 119,54 49,00 119,54 49,00 110,61 100,00 92,53 47,0 0 110,4 5 100,00 92,53 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 28,00 15,49 24,00 12,79 85,71 82,53 11,0 0 7,99 5,00 1,45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 60 15,49 2.184 194,25 913,15 1.533,64 41,81 789,5 3 1,00 5,02 41,81 789,53 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap 2.125,00 778,85 2.18 3,85 194,25 2.183,8 5 194,24 2.190, 032 167,39 100,28 86,18 2.10 0,00 161,1 6 16,79 - - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen 60 33,23 60,00 28,09 100,00 84,52 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 80 159,11 41 33,23 8,00 17,73 - - - - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%) 20,00 45,00 20,00 43,08 100,00 95,73 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya 200 267,74 50 45,00 75,0 0 37,09 - - - - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 116,02 1,00 96,22 100,00 82,94 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4 325,00 1 116,02 16.805 286,77 8.653,6 1 13.067,20 51,49 4.556, 67 1,00 106,3 4 - 16,79 51,49 4.556,67 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya 16.910,00 3.495, 42 16.8 03,4 4 286,77 16.805 286,78 16.968 ,626 261,58 100,97 91,21 16.8 55,0 0 488,9 8 24,78 - - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP) 3,00 133,34 3,00 117,34 100,00 88,00 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 34 133,34 9,00 325,0 9 - 1,17 - - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%) 59 71,43 59,00 70,49 100,00 98,69 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59 71,43 1 82,00 1,00 73,75 100,00 89,94 59,0 0 92,88 - 23,62 100,00 89,94 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan - 82,00 94 27,38 96,88 119,80 102,58 437,4 7 1,00 71,01 - - 102,58 437,47 Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan 92,59 421,10 92,5 9 27,38 92.00 27,38 96,97 25,098 1,05 91,66 92,3 1 42,22 96,97 - - - 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%) 1 27,38 1,00 25,10 100,00 91,65 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 4 421,00 1 27,38 30,0 0 42,22 - - - - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Presentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar 70,42 943,43 44,3 7 205,11 52.82 205,11 08 59,09 198,8628 44 111,89 96,95 63,3 8 110,1 8 59,09 0,49 106,66 52,29 Produksi pengolahan ikan (kg) 145.000 166. 420 145.000 182.57 1 52,00 150. 000, 00 - 52,00 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 100 376,63 70 75,38 70 75,38 70,00 74,19 100,00 98,42 70,0 0 65,29 - 0,49 100,00 98,42 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitsi 80 571,80 24 129,73 3 129,73 3,00 124,67 100,00 96,10 20,0 0 44,89 2,00 - 100,00 96,10 Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase pengembangan budaya bahari 100,00 7.279, 00 101, 90 5.110, 59 100,00 5.694,83 85,05 5.647,62 85,05 99,17 100, 00 1.000 ,00 50,00 - 85,05 99,17 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Budaya yang dikembangkan Pengembangan Budaya Bahari Jumlah obyek budaya bahari yang dikembangkan 108 7.279, 00 63 5.110, 59 15 5.694,83 15,00 5.647,62 100,00 99,17 6 1000 0 0 100,00 99,17 15 Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja program pengelolaan perikanan tangkap yaitu produksi perikanan tangkap dari target 2024 dapat tercapai 2.190,032 ton atau mencapai 100,28% dari target produksi 2.183,85 ton. Produksi tangkap tahun 2024 di dominasi oleh produksi perikanan tangkap di perairan umum yaitu sebesar 60,72% dari total produksi perikanan tangkap, sedangkan produksi tangkap laut sebesar 39,28% dari total produksi perikanan tangkap. Capaian indikator kinerja program pengelolaan perikanan budidayan yaitu Produksi perikanan budidaya tahun 2024 melebihi target yaitu dari target 16.805 ton tercapai 16,968,526 atau sebesar 100,97% dari target. Tingginya produksi perikanan dipengaruhi oleh intensifikasi perikanan budidaya penumbuhan kelompok pembudidaya baru yang juga adanya fasilitasi baik dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Demikian juga dengan produksi tangkap dapat melebihi target karena selain didukung oleh cuaca yang bersahabat juga didukung oleh fasilitasi dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Capaian indicator kinerja program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan tercapai 96,97% dari target 94,44% atau tercapai 102,68%. Demikian juga pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan indicator kinerjanya juga melebihi target. Pengawasan terhadap sumber daya ikan di perairan umum dilakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat khususnya kelompok masyarkat pengawas yang ikut mengawasi perairan umum agar dapat mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran. Indikator kinerja program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan teridiri dari 2 indikator yaitu 1) prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standard dan 2) produksi pegolahan ikan. Prosentase peningkatan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar tercapai 59,09% dari target 52,82% atau tercapai 111,87% dari target. Produksi pengolahan ikan tercapai 182.570,5 kg dari target 145.000 kg atau tercapai 125,91%. Kenaikan baik pada prosentase pelaku usaha melakukan usaha sesuai standar, kenaikan jumlah pelaku usaha dan kenaikan jumlah produksi hasil olahan perikanan mengindikasikan kenaikan daya saing sektor P2HP. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan daya saing ini adalah tumbuhnya poklahsar wanita yang menambah jumlah pelaku usaha, pembinaan kepada pelaku usaha dan fasilitasi bantuan sarana prasarana usaha. Penumbuhan pelaku usaha terutama ditunjang oleh kegiatan penumbuhan poklahsar. Secara garis besar, capaian kinerja Dinas kelautan dan perikanan kabupaten kulon progo sampai dengan tahun 2024 seluruhnya tercapai atau melebihi target. Dari sisi 16 keuangan, realisasi target pada tahun 2024 sebesar Rp.9.167,94 juta dari target Rp.9.410,34 juta. Atau sebesar 97,42% dari target. Sedangkan sampai dengan tahun 2025 realisasi keuangan dari tahun 2024 sudah tercapai sebesar Rp.34.762juta melebihi target sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp.25.471,45 juta. Kelebihan dari anggaran tersebut terutama disebabkan adanya dana keistimewaan yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu factor pendorong peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum meliputi 2 indikator, terdiri dari 1 indikator kinerja kunci dan 2 indikator kinerja dinas urusan kelautan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel II.2 di bawah ini. Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 - 2027 No Indikator SPM/S tandar Nasion al IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I Indikator Kinerja Kunci Outcome: Produksi Perikanan (Ton) v 18.988, 85 19.184 19.244 19.158,6 6 19.244 II Indikator Kinerja Dinas Nilai Produksi Perikanan (Rp) 472.67 8.263.8 51,90 474.15 0.259.5 25,28 486.84 3.198.0 94,14 492.348 .349.50 0 493.53 6.453 .500 Rata-rata persentas e pencapai an program di setiap perangkat daerah (%) 100 100 100 100 100 17 Indikator Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Kelautan dan Perikanan berupa nilai produksi perikanan dan Rata- rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah. Tabel II.2. menunjukkan bahwa nilai produksi ikan Tahun 2024 sebesar Rp. 492.348.349.500 atau tercapai 104,16% terhadap target Tahun 2024 Rp.472.678.263.851,90 dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Faktor yang menyebabkan tingginya nilai produksi perikanan adalah karena tingginya produksi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Terlihat dalam table tersebut bahwa produksi perikanan tahun 2024 terealisasi 19.158,66 ton dari target 18.988,85 atau tercapai 104,04% dari target. Tingginya produksi perikanan dipengaruhi oleh intensifikasi perikanan budidaya penumbuhan kelompok pembudidaya baru yang juga adanya fasilitasi baik dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Demikian juga dengan produksi tangkap dapat melebihi target karena selain didukung oleh cuaca yang bersahabat juga didukung oleh fasilitasi dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024. Tujuan Sasaran Indikator Kineja sasaran Daerah / IKU Perangkat Daerah Sa tu an Taerget 2024 Realisasi 2024 Capaian (%) Target 2025 Meningkatnya pendapatan Masyarakat Meningkatnya nilai produksi perikanan Nilai Produksi perikanan Rp 472.678.26 3.851,90 492.348.3 49.500 104,24 492.738.1 84.000 Meningkatnya kualitas penyelenggaa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 100 100 100 Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui 5 (lima) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan. 18 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Sektor ini mempunyai peluang antara lain :  Peluang pasar terbuka lebar dimulai dari budidaya sampai dengan pengolahan dan pemasaran ikan serta wisata edukasi perikanan  Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarta  Universitas yang menyediakan IPTEK  CSR dari lembaga-lembaga swasta Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:

1.Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP)
2.Upgrading kapasitas SDM nelayan
3.Pengembangan kelembagaan perikanan
4.Pengembangan kawasan Minapolitan
5.Kekancingan penggunaan tanah PAG untuk optimalisasi TPI Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan diantaranya:
1.Tambahan dana keistimewaan Yogyakarta dalam meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan
2.Inovasi Gerbang Segoro (Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong) menambah antusiasme masyarakat dalam membangun kelautan dan perikanan
3.Adanya sarana dan prasarana pendukung produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang masih dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.
4.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber daya ikan.
5.Produksi bibit ikan air tawar yang masih perlu ditingkatkan baik kulaitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan ikan air tawar. 19 Di sisi lain pembangunan sektor kelautan dan perikanan menghadapi beberapa tantangan yang harus ditanggulangi dengan beberapa strategi. Tantangan tersebut antara lain :
1.Persaingan produk perikanan daerah lain yang lebih kompetitif
2.Bencana alam (global warming, abrasi, ketersediaan air/ kekeringan)
3.Kompetisi dengan aktifitas perkonomian dan daerah lainnya
4.Kapasitas SDM pelaku usaha masih rendah Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah seperti berikut :
1.Sebagian besar usaha perikanan merupakan usaha sampingan.
2.Pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan belum optimal.
3.Kemampuan manajemen usaha masih kurang.
4.Harga sarana produksi dan pakan yang tinggi.
5.Kurangnya sinkronisasi dalam pemanfaatan lahan oleh pemangku kepentingan.
6.Ketersediaan air untuk pembudidayaan ikan kurang optimal 2.4. Review Terhadap RKPD Jumlah program/ kegiatan dalam renstra SKPD 6 program, 19 kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana Rp. 6.729.384.000,-. Dari hasil review jumlah kebutuhan dana Rp6.338.114,- dengan jumlah program 6 program dan kegiatan 19 kegiatan. Rincian review terhadap RKPD seperti pada Tabel II.5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemetaan dilakukan dengan jalan membandingkan antara RKPD Kab Kulon Progo dengan hasil analisis kebutuhan penyelenggaraan pengusahaan bidang kelautan dan perikanan di Kulon Progo. Proses ini dilakukan pada tiap program, kegiatan, sub kegiatan yang ada di OPD. Penyandingan juga dilakukan pada tiap calon lokasi penerima, indikator kinerja, target capaian serta pagu indikatif yang melekat pada tiap sub kegiatan. 20 Hasil pemetaan yang telah dilakukan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel II.5. 21 Tabel II.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.729.384 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.338.114 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.955.000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.591.231 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.955.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.591.231 1, PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 1.955.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - 2.591.231 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - 1.955.000 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - 2.591.231 Pengembangan Budaya Bahari - Pengembangan Budaya Bahari - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 28 Objek 1.955.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 15 Objek 2.591.231 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.774.384 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.746.883 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.774.384 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.746.883 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.288.214 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.135.411 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 42.300 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.907 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.300 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.353 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 38.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 4.554 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/Bul an 2.472.814 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/Bul an 2.727.932 22 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 518 Orang/bul an 2.405.214 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 518 Orang/bul an 2.679.657 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 63.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 45.900 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.600 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 2.374 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.216 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.216 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 1 Orang 1.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 1 Orang - 23 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 89.500 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.091 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.272 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 76.500 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 44.819 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 181.500 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 207.506 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 44.500 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.480 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 137.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 147.026 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 24 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 Unit 149.000 Kab. Kulon Progo Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 Paket 351.100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 Paket 135.759 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Laporan 130.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 123.172 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 1 Unit 4.602 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Laporan 21.100 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 12 Unit 7.986 25 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Dipelihara/Direhabili tasi 2, PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 203.930 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 157.261 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 8 Unit 42.000 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 8 Unit 52.509 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 8 unit 42.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 16 Unit 52.509 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang 71.930 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang 24.906 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang 71.930 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang 24.906 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 90.000 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 79.846 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 90.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 79.846 3, PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - 915.220 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - 318.990 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti 3 Kelompo k 730.220 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti 3 Kelompok 178.947 26 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Pengembangan Kapasitas Pengembangan Kapasitas Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3 Kelompok 730.220 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3 Kelompok 178.947 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59 Unit 185.000 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59 Unit 140.044 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 115.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 63.218 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 59 0 70.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 59 0 76.825 4, PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 120.000 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 38.340 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30 Pelaku Usaha 120.000 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30 Pelaku Usaha 38.340 27 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30 0 120.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30 Pelaku Usaha 38.340 5, PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - 247.020 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - 96.882 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 35 Unit Usaha 100.020 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 45 Unit Usaha 41.417 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan 105 Unit Usaha 100.020 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan 45 Unit Usaha 41.417 28 NO Rancangan RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Target Capaian PaguIndikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 147.000 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 55.464 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 6 Pelaku Usaha 147.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 55.464 6.729.384 6.338.114 29 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses usulan program kegiatan dilaksanakan dengan memadukan usulan dri bawah/ masyarakat (bottom up) dan usulan yang bersifat kebijakan dari pemerintah (top down). Keterpaduan usulan program kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir isu-isu yang berkembang sehingga dapat mendukung kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rincian data usulan program kegiatan Tahun 2026 seperti terlihat pada Tabel II.6 di bawah ini. Tabel II.5 Usulan Program Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kulon Progo No Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Besaran/ volume Catatan 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 8 Unit Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 16 Unit Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 3, PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3 Kelompok Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3 Kelompok Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59 Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah 1 Dokumen 30 No Program/ Kegiatan LOKASI Indikator kinerja Besaran/ volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 59 0 4, PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30 Pelaku Usaha Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30 Pelaku Usaha PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 45 Unit Usaha Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 45 Unit Usaha Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 31 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Renja PD tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Sampai dengan tahap penyusunan Renja PD Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Mainstreaming dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas mainstreaming. Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2026 dantema pembanguna n DIY Tahun 2026 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY Tahun 2026, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah: 32 “Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan” Fondasi Pembangunan, berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sumber daya manusia dan infrastruktur adalah fondasi perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2024). Mendasar pada hal tersebut, maka prioritas dari fondasi pembangunan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:
1.Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2.Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
3.Perluasan akses dan kesempatan Berdasarkan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka prioritas pembangunan dirumuskan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Terkait pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut, ditetapkan juga prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dibutuhkan pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan kawasan aerotropolis. Peningkatan penatakelolaan untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tema Pembangunan tahun 2026 tersebut juga berpedoman pada visi bupati terpilih yaitu “terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan“ yang dijabarkan dalam 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025-2029 yakni:
1.Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
2.Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3.Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis;
4.Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana. 33 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke dua Kepala Daerah Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. 1) Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2026 sebagai berikut : “Meningkatnya Kemandirian Daerah” 2) Sasaran Sasaran kinerja Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2026 Meningkatnya Kemandirian Daerah PDRB Per Kapita (ADHB) Ribu Rupiah 42.865-43.357 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,231 Meningkatnya nilai produksi perikanan Nilai Produksi perikanan Rupiah 493.536.453.500 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 34 3.3. Program dan Kegiatan Dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo didukung oleh pencapain program-program dengan rincian sebagai berikut: Tabel III.2 Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap ton 2.200,00 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya ton 17.044,00 3 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan % 67 4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Produksi pengolahan ikan Kg 184.000 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Persentase rata-rata peningkatan kapasitaspelaku usaha perikanan yang terfasilitasi % 68,66 Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik % 50 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 35 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan produksi ikan dan pendapatan pelaku usaha perikanan. Proses usulan program kegiatan dilaksanakan dengan memadukan usulan dari bawah/ masyarakat (bottom up) dan usulan yang bersifat kebijakan dari pemerintah (top down). Keterpaduan usulan program kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir isu-isu yang berkembang sehingga dapat mendukung kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan 5 (lima) program utama, dengan rincian :  Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, o Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota  Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap o Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil o Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, o Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil  Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil o Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, o Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 36  Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota  Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan o Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil o Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota  Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan. o Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya  Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari Susunan organisasi OPD diatur pada Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang kedudukan fungsi dan tugas serta tata kerja pada Dinas. Peraturan bupati ini membagi OPD DKP KP menjadi satu sekretariat dengan tiga bidang utama : Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program dan kegiatan adalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 terdiri dari 6 program 15 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 6.338.114.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.4 program utama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 611.472.551,00
b.1 Program yang berasal dari Dana Keistimewaan Rp. 2.591.231.000,00
c.1 program penunjang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.135.410.500,00 di dalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN. Rincian rencana program dan kegiatan Tahun 2026 seperti terlihat pada tabel IV.1 sebagai berikut: 37 Tabel V.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 PENUTUP Implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 lebih konkrit akan dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, berikut jumlah dana/ biaya yang diperlukan serta sumber pendanaan yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya rencana program/ kegiatan. Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. 1.Unsur pelaksana program dan kegiatan pada dinas yaitu bidang-bidang teknis agar melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. 2.Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksnaaan program dan kegiatan.
3. 3.Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka setiap unsur pelaksana/ bidang wajib melakukan tindakan koreksi serta melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas.
4. 4.Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan. Akhirnya kami berharap bahwa rencana program/ kegiatan yang kami susun sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan penganggaran khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Kulon Progo, 29 Juli 2025 Kepala Dinas, Ir. Trenggono Trimulyo, MT Pembina Tingkat I; IV/b NIP. 196607111995031001 0274-773-126 www.dkp.kulonprogo.go.id dkp@kulonprogokab.go.id Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon Progo, 55652 DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO Kode Pos 55611 Telp/Fax (0274) 773095 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 i| P a g e DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 4 1.4 Sistematika Penulisan 5 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 14 2.4 Review terhadap RKPD 15 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 16 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16 3.2 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan 16 17 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20 BAB V. PENUTUP 26 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 1 | P a g e Berdasarkan Peraturan Bupati 41 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;
d.pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pariwisata diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, RPJMD 2025-2029, Renstra 2025-2029 (dasar : Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029), hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 2 | P a g e Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c.Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d.Pelaksanaan Forum Perangkat daerah
e.Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f.Penetapan Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah :
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 3 | P a g e Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. 8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana kerja Pemerintah tahun 2026;
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024). Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 4 | P a g e 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:
10. 1.Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
11. 2.Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
12. 3.Memuat pengukuran kinerja Dinas Pariwisata sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 7 | P a g e Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 (Rp juta) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (Rp juta) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) (Rp juta) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp juta) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp juta) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (Rp juta) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Pemerintahan Pilihan 1 01 Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11.368,27 2.627,74 3.035,91 2.882,08 95% 3.154,79 8.664,61 76% 1 01 01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 01 01 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3,26 5,00 4,74 95% 10,58 18,58 1 01 01 01 02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,42 4,52 4,23 94% 4,34 12,99 1 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 01 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 2.095,89 2.460,89 2.339,40 95% 2.457,78 6.893,07 1 01 01 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 63,83 60,30 60,30 100% 57,04 181,17 1 01 01 02 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2,81 2,98 2,79 94% 4,03 9,63 1 01 01 03 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 01 01 03 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,88 34,21 31,15 91% 28,22 86,25 1 01 01 03 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 58,37 101,25 97,52 96% 47,92 203,81 1 01 01 04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 01 01 04 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana dan prasarana 121,83 6,16 127,99 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 8 | P a g e Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor yang diadakan 1 01 01 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 01 01 05 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 76,61 112,45 109,91 98% 270,55 457,07 1 01 01 05 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62,09 107,55 107,35 100% 148,69 318,13 1 01 01 06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 01 01 06 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 81,30 109,09 88,96 82% 86,00 256,26 1 01 01 06 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3,63 5,41 0% 5,41 9,04 1 01 01 06 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26,82 32,26 30,91 96% 28,07 85,80 1 01 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 9.386,92 4.314,89 6.239,92 1.640,56 26% 4.020,73 9.976,18 106% 1 01 02 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah pengelolaan daya tarik wisata 1 01 02 01 01 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 4.693,46 2.015,26 3.431,27 2.922,11 85% 3.951,66 8.889,03 189% 1 01 02 02 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata 1 01 02 02 01 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 4.693,46 2.299,63 2.808,64 2.336,57 83% 69,07 4.705,27 100% 1 01 03 Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkajtan Pemasaran Pariwisata 1.946,97 213,77 241,05 239,11 99% 227,79 680,67 35% 1 01 03 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota "Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata" 1 01 03 01 01 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 973,49 137,12 155,86 155,09 100% 156,46 448,67 46% 1 01 03 01 02 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi 973,49 76,65 85,19 84,88 100% 71,33 232,86 24% Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 9 | P a g e Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 01 04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 3.864,65 1.395,79 675,73 48% 203,93 879,66 23% 1 01 04 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 1 01 04 01 01 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 1.932,33 158,28 151,45 150,13 99% 106,50 414,91 21% 1 01 04 01 02 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 1.932,33 1.407,33 1.244,34 1.207,77 97% 97,43 2.712,53 140% 2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2 01 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudaaan 2 01 01 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Rata-rata Ketercapaian Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah 8.066,06 12.453,93 32.520,17 31.899,60 98% 36.288,98 80.642,51 1000% Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat 100.983,98 19.360,54 21.225,90 4.965,14 23% 24.325,68 24% 2 01 01 01 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2 01 01 01 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 5.005,66 4.887,97 98% 4.887,97 1500% 2 01 01 02 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya jumlah even pariwisata 2 01 01 02 01 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 4.033,03 19.360,54 16.220,24 15.926,44 98% 25.210,22 60.497,20 177% 2 01 01 02 02 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 4.033,03 7.130,00 7.130,00 2 01 01 03 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah media promosi pariwisata 2 01 01 03 01 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 50.491,99 7.340,64 8.045,29 7.867,28 98% 2.298,76 17.506,68 35% 2 01 01 03 02 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat 50.491,99 5.113,30 3.248,98 3.217,92 99% 1.650,00 9.981,22 20% Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 10 | P a g e 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk melaksanakan pelayanan Dinas Pariwisata telah melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan beberapa indikator sebagai berikut:
13. 1.Cakupan Publikasi Seni dan Budaya Daerah
14. 2.Cakupan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
15. 3.Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. 4.Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
17. 5.Cakupan Pemasaran Pariwisata.
18. 6.Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Melalui indikator-indikator di atas kinerja pelayanan Dinas Pariwisata yang akan di capai adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata. Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan - Peningkatan jumlah kunjungan wisata 2.621.067 2.835.041 3.068.004 1.926.051 2.835.041 3.068.004 2 Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata - Peningkatan pendapatan sektor pariwisata 1,92 1,95 1,96 2,05 1,95 1,96 Kunjungan wisatawan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan target 2.621.067 orang tercapai sebesar 1.926.051,00 orang atau 73,48% dengan kriteria Sedang. Capaian tersebuat masih dibawah target, namun demikian untuk jumlah kunjungan wisata tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan data tahun 2023 yaitu sejumlah 1.923.606 atau meningkat sebesar 0,1%. Sedangkan untuk jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan, tahun 2023 sejumlah 11.459 dan tahun 2024 sebesar 7.992 atau menurun sebesar 30%. Jumlah pendapatan sektor pariwisata juga meningkat dengan target 1,92 tercapai sebesar 2,05% dengan kriteria Sangat Tinggi, namun demikian bila dilihat dari target Pendapatan Asli daerah (PAD) sektor pariwisata, target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 11 | P a g e Rp8.754.690.218,50 hanya tercapai sebesar Rp7.378.133.000,00 atau 84,28%. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain: Tantangan:
a.Pengembangan destinasi pariwisata terkendala dengan status clear and clean kepemilikan tanah;
b.Pemenuhan sarana prasarana dasar kebutuhan wisatawan;
c.Tata ruang peruntukan pengembangan pariwisata belum sepenuhnya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata;
d.Destinasi wisata di perbukitan menoreh rawan bencana alam;
e.Sektor pariwisata belum menarik pihak swasta (investor) untuk mengembangkan usaha jasa pariwisata;
f.Penyelenggaraan event rutin sebagai daya tarik wisata lintas sektor belum terjalin;
g.Jangkauan jaringan komunikasi belum merata;
h.Implementasi pelaku pariwisata terhadap pelayanan wisatawan dilapangan perlu ditingkatkan;
i.Hasil ekonomi kreatif belum menjadi brand suatu destinasi wisata. Peluang:
a.Keberadaan Bandar Udara YIA;
b.Kulon Progo sebagai penyangga Kawasan Super Prioritas Nasional Borobudur;
c.Potensi daya tarik wisata yang lengkap. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kulon Progo, yaitu:
1. 1.Sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung kurang memadai;
2. 2.Sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif belum kompeten;
3. 3.Promosi pariwisata melalui media elektronik, cetak dan media lainnya belum optimal. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 12 | P a g e Permasalahan di atas dapat berdampak pada pencapaian terhadap tujuan dan sasaran daerah, antara lain:
4. 1.Menurunkan kepuasan dan lama tinggal wisatawan, sehingga mengurangi potensi belanja wisata serta menghambat investasi swasta dan pengembangan ekonomi lokal.
5. 2.Menurunkan daya saing destinasi dibandingkan daerah lain yang infrastrukturnya lebih baik.
6. 3.Program pengembangan ekonomi kreatif tidak berdampak karena pelaku belum punya keterampilan yang relevan serta dapat menurunkan pengalaman wisatawan karena kualitas layanan wisata rendah.
7. 4.Daya tarik dan potensi wisata tidak dikenal secara luas, baik nasional maupun internasional dan peningkatan kunjungan wisata minim.
8. 5.Target peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB daerah tidak tercapai karena branding daerah yang lemah sehingga kalah bersaing dengan destinasi lain. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung yang kurang memadai. 2.4. Review terhadap RKPD Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata periode 2025-2029 yang telah disusun atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Pariwisata guna mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulon Progo. RKPD disusun berdasarkan prioritas nasional, Renstra, atau kebijakan sektoral sedangkan analisis kebutuhan disusun berdasarkan data lapangan, aspirasi masyarakat, dan tren ekonomi-sosial yang mencerminkan masalah aktual di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana kerja perlu proses membandingkan antara Ranwal RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan agar program yang direncanakan dan dana yang dibutuhkan bisa sesuai dengan kebutuhan riil. Hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata tahun 2026 perlu dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 13 | P a g e anggaran. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Ranwal RKPD 2026 telah relevan dan responsif terhadap kebutuhan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sinergi antara kebutuhan dan perencanaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan identitas budaya lokal. Hasil perbandingan secara detail dapat dilihat di tabel berikut: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 14 | P a g e Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.100.943.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.100.943.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 19.100.943.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 19.100.943.000,00 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 19.100.943.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 19.100.943.000,00 2.22.08.5. 04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 296.000.000,00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 296.000.000,00 2.22.08.5. 04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 Unit 296.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 Unit 296.000.000,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 15 | P a g e 2.22.08.5. 06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 10.569.796.000,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 10.569.796.000,00 2.22.08.5. 06.0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 13 Objek 10.569.796.000,00 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 13 Objek 10.569.796.000,00 2.22.08.5. 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 8.235.147.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 8.235.147.000,00 2.22.08.5. 07.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 13 Dokumen 5.585.147.000,00 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 13 Dokumen 5.585.147.000,00 2.22.08.5. 07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 5 Laporan 2.650.000.000,00 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 5 Laporan 2.650.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.126.860.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.126.860.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.126.860.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.126.860.000,00 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.142.227.763,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.142.227.763,00 3.26.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.456.400,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.456.400,00 3.26.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.400.000,00 3.26.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 5.056.400,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 5.056.400,00 3.26.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.507.820.360,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.507.820.360,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 16 | P a g e 3.26.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 2.448.043.860,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 2.448.043.860,00 3.26.01.2. 02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 55.742.200,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 55.742.200,00 3.26.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.034.300,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.034.300,00 3.26.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.018.769,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.018.769,00 3.26.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 28.680.769,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 28.680.769,00 3.26.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 38.338.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 38.338.000,00 3.26.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.484.900,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.484.900,00 3.26.01.2. 07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 90.484.900,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 90.484.900,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 17 | P a g e 3.26.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.016.134,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.016.134,00 3.26.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 138.826.570,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 138.826.570,00 3.26.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 181.189.564,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 181.189.564,00 3.26.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.431.200,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.431.200,00 3.26.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 90.962.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 90.962.900,00 3.26.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 2 Unit 25.403.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 2 Unit 25.403.000,00 3.26.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 34 Unit 28.065.300,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 34 Unit 28.065.300,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.467.003.537,00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.467.003.537,00 3.26.02.2. 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.180.041.737,00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.180.041.737,00 3.26.02.2. 01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan 1 Dokumen 3.180.041.737,00 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan 1 Dokumen 3.180.041.737,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 18 | P a g e Semua Kel/Desa Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3.26.02.2. 03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 286.961.800,00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 286.961.800,00 3.26.02.2. 03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 8 Unit 286.961.800,00 Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 8 Unit 286.961.800,00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 260.970.200,00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 260.970.200,00 3.26.03.2. 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 260.970.200,00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 260.970.200,00 3.26.03.2. 01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 165.341.300,00 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 165.341.300,00 3.26.03.2. 01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 95.628.900,00 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 95.628.900,00 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 256.658.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 256.658.500,00 3.26.05.2. 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 256.658.500,00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 256.658.500,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 19 | P a g e Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 256.658.5 00,00 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 35 Orang 159.228.700,00 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 35 Orang 159.228.700,00 3.26.05.2. 01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 50 Orang 97.429.800,00 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 50 Orang 97.429.800,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 20 | P a g e 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Dinas Pariwisata didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pariwisata berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Usulan- usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang ditolak karena tidak sesuai kewenangan. Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Program/Kegiatan/Subkeg iatan Lokasi Indikato r Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pengembangan Desa Wisata Rp 60.000.000 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 21 | P a g e Renja yang disusun oleh perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana kerja Pemerintah tahun 2026 dengan tema pembangunan: ”Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” adalah meliputi :
1. a.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. b.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. c.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. d.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. e.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. f.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. g.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 22 | P a g e
8. h.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tema pembangunan nasional yaitu ”Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Kepala Daerah, Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 2026 (Indeks)
  1. 1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 100
  2. 2.Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 3.068.004 3. Terwujudnya peningkatan jumlah pendapatan sektor pariwisata Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata Peningkatan pendapatan sektor pariwisata 1,96 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 akan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulo Progo sebagai berikut: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 23 | P a g e Tabel III.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Lokasi 3 3 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Orang 2.043.348 4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi Pelaku Usaha 186 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah Orang 129.097 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 24 | P a g e Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 akan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pariwisata sehingga kegiatannya hanya dilaksanakan di lingkungan kantor saja. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan di seluruh Kapanewon yang ada di Kabupaten Kulon Progo, khususnya yang ada daya tarik pariwisata, dan program ini bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta. Sedangkan program-program lainnya seperti Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lokasi kegiatannya tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Rincian nama rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 25 | P a g e Tabel IV.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD target (Rp.) target (Rp.) target (juta Rp.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 3.041.952.035 100 100 11.368,25 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 25 dokumen 14.916.100 23 dokumen 94 dokumen 1.894,71 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 4 dokumen 10.579.700 2 dokumen 7.400.000 10 dokumen 947,35 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 21 dokumen 4.336.400 21 dokumen 5.056.400 84 dokumen 947,35 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 14 laporan 2.422.343.079 14 laporan 56 laporan 1.894,71 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 36 orang/bula n 2.361.266.379 36 orang/bula n 2.448.043.860 36 orang/bula n 631,57 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 dokumen 57.042.400 1 dokumen 55.742.200 4 dokumen 631,57 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 26 | P a g e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD 14 laporan 4.034.300 14 laporan 4.034.300 56 laporan 631,57 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 2 dokumen 80.655.100 2 dokumen 8 dokumen 1.894,71 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 paket 30.735.100 4 paket 28.680.769 16 paket 947,35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan 49.920.000 12 laporan 38.338.000 48 laporan 947,35 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 7 unit 25.456.000 7 unit 28 unit 1.894,71 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 7 unit 25.456.000 7 unit 90.484.900 28 unit 1.894,71 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang 12 bulan 379.100.056 12 bulan 12 bulan 1.894,71 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan 270.549.596 12 laporan 138.826.570 12 laporan 947,35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan 108.550.460 12 laporan 181.189.564 12 laporan 947,35 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 laporan 119.481.700 3 laporan 3 laporan 1.894,71 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 27 | P a g e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 15 unit 86.002.700 15 unit 90.962.900 15 unit 631,57 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 unit 5.408.200 4 unit 25.403.000 4 unit 631,57 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 69 unit 28.070.800 69 unit 28.065.300 69 unit 631,57 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 100,00 4.077.510.904 100,00 100,00 9.386,92 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah pengelolaan daya tarik wisata 10 lokasi 4.005.040.004 10 lokasi 10 lokasi 4.693,46 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi) 10 lokasi 4.005.040.004 10 lolasi 3.180.041.737 10 lokasi 4.693,46 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata 8 unit 72.470.900 8 unit 8 unit 4.693,46 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara 8 init 72.470.900 8 unit 286.961.800 8 unit 4.693,46 Program Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata 100,00 230.042.000 100,00 100,00 1.946,97 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 28 | P a g e Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah pemasaran pariwisata 6 dokumen 230.042.000 6 dokumen 6 dokumen 1.946,97 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 3 dokumen 73.078.900 3 dokumen 95.628.900 3 dokumen 973,49 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri 3 dokumen 156.963.100 3 dokumen 165.341.300 3 dokumen 973,49 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 21,94 244.881.100 23,47 23,47 3.864,65 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 85 orang 244.881.100 85 orang 340 orang 3.864,65 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya 50 orang 100.429.800 50 orang 97.429.800 200 orang 1.932,33 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif 35 orang 144.451.300 35 orang 159.228.700 140 orang 1.932,33 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Cakupan publikasi seni dan budaya daerah 100,00 26.227.317.90 0 100,00 100,00 8.066,06 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 29 | P a g e Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat 100,00 13.273.153.90 0 100,00 100,00 100.983,9 8 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah sarana dan prasarana budaya 100,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah sarana dan prasarana budaya 296.000.000 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah even pariwisata 100,00 26.227.317.90 0 100,00 100,00 8.066,06 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah objek atraksi wisata budaya yang dikembangkan 30 objek 26.227.317.90 0 30 objek 10.569.796.000 30 objek 4033,03 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah media promosi pariwisata 100,00 13.273.153.90 0 100,00 100,00 100.983,9 8 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah dokumen publikasi seni dan budaya daerah 10 dokumen 8.273.541.200 10 dokumen 5.585.147.000 10 dokumen 50.491,99 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat 6 laporan 4.999.612.700 6 laporan 2.650.000.000 6 laporan 50.491,99 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Jumlah laporan even penggiat seni 12 laporan 15.891.885.90 0 12 laporan - 12 laporan 4033,03 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 30 | P a g e Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Pariwisata. Rencana Kerja Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Pariwisata secara intensif. Kulon Progo, 29 Juli 2025 Rencana Kerja 2026 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KULON PROGO Jl. Ki Josuto, Wates, Kulon Progo e-mail: perdagangan@kulonprogokab.go.id Telp (0274) 773073 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... iii BAB I .......................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 1.1Latar Belakang .............................................................................................................. 1 1.2Landasan Hukum ........................................................................................................ 1 1.3Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 2 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 3 BAB II......................................................................................................................................... 4 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH ........................................................ 4 TAHUN LALU (2024) .............................................................................................................. 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .............................................................................................. 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 12 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16 2.4.Review terhadap RKPD ........................................................................................... 17 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................... 24 BAB III ..................................................................................................................................... 25 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ..................................................... 25 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 25 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................................... 26 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................................. 27 BAB IV ..................................................................................................................................... 29 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................................ 29 BAB V....................................................................................................................................... 40 PENUTUP ................................................................................................................................ 40 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024………… 4 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024………………….. 4 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ……………………………………………………………….. 6 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo………………………………………….. 14 Tabel 2.5 Review terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo……………………………………………………………….... 18 Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo……….. 24 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026………………………………………………………… 26 Tabel 3.2 Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Perdagangan Tahun 2026………………………………………. 27 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana APBD Kabupaten…………........................................................... 30 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 1 Dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan didalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, menyelaraskan kegiatan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Renja Dinas Perdagangan disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta Rancangan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan-tahapan persiapan seperti pembentukan tim dan pengumpulan data dan informasi, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, serta penetapan. 1.2Landasan Hukum Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 adalah:
  3. 1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 2
  5. 3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  6. 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  7. 5.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
  8. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  9. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
  10. 8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  12. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
  13. 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
  14. 12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 1.3Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara urusan pilihan yang diampu perangkat daerah. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu:
  15. 1.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
  16. 2.Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kabupaten dengan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 3 memperhatikan kemampuan sumber daya dan keuangan kabupaten;
  17. 3.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Perangkat Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
  18. 4.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi; 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan tujuan 1.4. Sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
(2024)Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap : 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra 2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan 2.4. Review terhadap RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Pada bagian ini diuraikan tentang 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 4 Pengukuran kinerja dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah : Tabel 2.1. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi s.d. Tw IV Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah % 100 100 Meningkatnya nilai usaha perdagangan Nilai usaha perdagangan Ribu rupiah 2.705.295.000 2.708.643.963 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024 Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi s.d TW IV Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan nilai 32% 36% Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting % 7,75 4,89 Program pengembangan ekspor Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n Rupiah 236.113.493.009 247.563.011.770 Program standardisasi dan Persentase standardisasi dan % 74,86 78,71 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 5 Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi s.d TW IV perlindungan konsumen perlindungan konsumen Dari tabel di atas, capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
1. a.Seluruh target kinerja dapat terlampaui. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan tercapai 36% dari target sebesar 32%. Target tercapai dikarenakan jumlah pasar rakyat dengan sarana prasarana kondisi baik pada tahun 2024 bertambah 2 pasar yaitu Pasar Jombokan dan Pasar Kasihan.
2. b.Target persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tercapai dengan nilai realisasi 4,89 dari batas atas yang ditetapkan yaitu 7,75. Nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu yang semakin kecil menunjukkan stabilitas harga yang semakin baik.
3. c.Indikator nilai perdagangan luar daerah tahun 2024 tercapai melampaui target yakni sebesar Rp247.563.011.770. Kendati volume beberapa komoditi ekspor mengalami penurunan, nilai ekspor tercatat meningkat karena diuntungkan dari sisi nilai tukar mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
4. d.Indikator persentase standardisasi dan perlindungan konsumen tercapai 78,71%. Nilai ini berada di atas target sebesar 74,86%. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan didukung anggaran untuk operasional. Pada tahun 2024 pagu anggaran belanja murni senilai Rp 13.249.547.303,00. Kemudian ada beberapa penyesuaian seperti penambahan anggaran untuk operasi pasar, pembayaran sampah pasar rakyat, dana keistimewaan, penyesuaian upah THL, serta biaya operasional ex BAU, sehingga sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jumlah anggaran belanja mencapai Rp 14.793.525.427,00 atau mengalami penambahan sebesar 11,65%. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (tahun n- 2/ tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2024) disajikan pada tabel 2.3 berikut ini : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 6 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo Dinas Perdagangan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 Urusan Pemerintahan Pilihan 3 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3 30 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100,00 100 100 100 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 3 30 01 2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 2 2 2 100 4 8 80,000 3 30 01 2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 21 21 21 100 21 63 75,000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 3 30 01 2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 720 720 720 720 100 720 2160 300,000 3 30 01 2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 12 12 12 100 4 28 700,000 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 30 01 2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 19 14 14 100 14 47 83,93 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 3 30 01 2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 10 4 4 100 0 14 35,00 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 3 30 01 2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 5 5 5 100 5 15 93,75 3 30 01 2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 2 2 2 100 2 6 12,50 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 30 01 2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 48 4 4 4 100 12 20 41,67 3 30 01 2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor yang disediakan 48 2 2 2 100 12 16 33,33 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 30 01 2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 25 25 25 100 25 75 300,00 3 30 01 2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 2 1 1 100 0 3 100,00 3 30 01 2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 24 18 18 100 11 53 331,25 3 30 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan 41,67 25,93 32 36 112,5 32 36 86,39 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 30 03 2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 12 4 4 4 100 1 9 75,00 3 30 03 2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 10 10 26 26 100 25 61 610,00 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah dokkume hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 30 03 2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 10802 2588 2588 2688 103,86 2738 8014 74,19 3 30 03 2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah DokumenHasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 15904 3826 3926 4610 117,42 4026 12462 78,36 3 30 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Presentase Tabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 15,2 8,8 10,55 4,89 46,35 12,67 0,24 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 30 04 2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 3 3 4 133,33 4 11 91,67 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) Kabupaten/Kota 3 30 04 2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) Kabupaten/Kota 144 25 12 12 100,00 13 50 34,72 3 30 05 Program Pengembangan Ekspor Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (miliar rupiah) 352,83 190,12 220,81 247,56 112,11 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terselenggarannya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo 12 kec (perusahaan) 3 30 05 2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi 120 90 100 100 100,00 110 300 250,00 3 30 06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Presentase standardisasi dan perlindungan konsumen 95,11 62,41 74,86 78,71 105,14 86,7 39,15 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 3 30 06 2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 10700 4915 8160 6139 75,23 6000 17054 159,38 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 12 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mengampu urusan pilihan yang belum mempunyai SPM, maka indikator kinerja pelayanan disesuaikan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam upaya pelayanan perangkat daerah, Dinas Perdagangan didukung oleh 46 karyawan dengan deskripsi sebagai berikut: Dari diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi Pendidikan D IV/ S1 sebanyak 33% atau 15 orang, diikuti pendidikan SLTA sebanyak 26% atau 12 orang, pendidikan S2 sebanyak 20% atau 9 orang, serta pendidikan D I/II/III sebanyak 20% atau 9 orang. Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2% atau 1 orang yang bertugas sebagai juru pungut retribusi pasar. Pasca Sarjana (S2) 19% Sarjana / Diploma IV 33% Diploma III 20% SLTA 26% SLTP 2% Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 13 Sementara itu untuk kondisi asset Dinas Perdagangan adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: No Jenis Aset Nilai (Rp) Jumlah item 1 Aset tetap intra komptabel 116.353.500.827 1.025 2 Aset tetap ekstra komptabel 25.051.095 250 Jumlah 116.378.551.922 1.275 Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 14 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo No Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Utama 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Nilai usaha perdagangan (Juta rupiah) 2.705.295,00 2.840.559,75 3.010.993,34 2.708.643,96 2.759.400,90 2.814.588,92 Indikator Kinerja Program 1 Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan (%) 32,00 37,50 41,67 36,00 37,50 41,67 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 15 No Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) 10,55 12,67 15,20 4,89 7,70 7,65 4 Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (Juta rupiah) 220.811,19 235.216,78 352.825,17 247.563,01 252.641,44 270.326,34 5 Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen (%) 74,86 86,70 95,11 78,71 86,70 95,11 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 16 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan mencakup lingkup yang luas. Dinas Perdagangan mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang usaha perdagangan dan sarana perdagangan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Perdagangan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut: A. Isu Strategis Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan sektor perdagangan di Kulon Progo antara lain
  1. 1.Penataan PKL
  2. 2.Cakupan pelayanan kemetrologian
  3. 3.Berkembangnya pasar modern dan online marketplace yang mengancam pedagang tradisional
  4. 4.Daya saing usaha perdagangan B . Permasalahan
  5. 1.Kualitas Pasar rakyat masih perlu peningkatan Setelah dilakukan upaya-upaya untuk revitalisasi Pasar rakyat, kondisi sarana prasarana fisik Pasar rakyat mayoritas bisa disimpulkan cukup representatif, namun masih perlu adanya anggaran pemeliharaan yang memadai agar sarana prasarana yang telah direvitalisasi tetap berfungsi baik.
  6. 2.Belum terdapat kawasan yang diperuntukkan khusus pagi PKL (pedagang kreatif lapangan). Banyak pelaku usaha PKL yang menempati lokasi yang tidak seharusnya dipergunakan untuk berdagang seperti trotoar, hingga bahu jalan. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan adalah:
  7. 1.Peningkatan dan pengembangan pasar dengan adanya rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
  8. 2.Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui regulasi. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 17 2.4.Review terhadap RKPD Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 itu sendiri disusun atas dasar Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Review terhadap RKPD menghasilkan beberapa hal selengkapnya tersaji pada tabel 2.5 berikut : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 18 Tabel 2.5 Review terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan KODE Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) Program/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100% 6.283,41 Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100 4.222,94 3.30.01.2.01 Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 19,43 Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 14,64 3.30.01.2.01.00 01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 4 dokumen 8,78 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 6,96 3.30.01.2.01.00 07 Evaluasi kinerja perangkat daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 21 laporan 10,65 Evaluasi kinerja perangkat daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 7,68 3.30.01.2.02 Keg. Administrasi keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 3 4.807,54 Keg. Administrasi keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 3 3.633,25 3.30.01.2.02.00 01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 720 orang/bulan 4.680,16 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 47 3.552,39 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 19 KODE Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) Program/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.01.2.02.00 02 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 dokumen 112,74 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 58,60 3.30.01.2.02.00 07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 14 dokumen 14,64 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 14 22,25 3.30.01.2.05 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55,00 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 3.30.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan 10 orang 55,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan 0 0,00 3.30.01.2.06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 39,05 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 39,05 3.30.01.2.06.00 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 paket 30,61 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 18,46 3.30.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan 84,70 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 20,60 3.30.01.2.07 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 18,37 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 18,37 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 20 KODE Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) Program/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.01.2.07.00 10 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 25 unit 718,74 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 3 18,37 3.30.01.2.08 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 346,64 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 346,64 3.30.01.2.08.00 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 bulan 212,96 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 172,20 3.30.01.2.08.00 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 bulan 239,58 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 174,44 3.30.01.2.09 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 170,99 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 170,99 3.30.01.2.09.00 02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 25 unit 186,34 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 21 144,94 3.30.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 3 unit 106,48 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 21 KODE Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) Program/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 16 unit 33,28 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 14 26,05 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik 40,00 2.974,55 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik 40,00 9.051,27 3.30.03.2.01 Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 2.714,55 Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 8.613,88 3.30.03.2.01.00 01 Penyediaan sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah sarana distribusi perdagangan 3 unit 1.544,55 Penyediaan sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah sarana distribusi perdagangan 2 6.315,69 3.30.03.2.01.00 02 Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 10 unit 1.170,00 Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 25 2.298,19 3.30.03.2.02 Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 260,00 Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 2 437,39 3.30.03.2.02.00 01 Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan 2.788 dok 110,00 Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan 2.788 197,77 3.30.03.2.02.00 02 Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana 4.126 dok 150,00 Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Kab. Kulon Progo, Semua Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana 4.086 239,62 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 22 KODE Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) Program/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Semua Kel/Desa distribusi perdagangan Kecamatan, Semua Kel/Desa distribusi perdagangan 3.30.04 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu 5,87% 572,33 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu 5,87% 303,77 3.30.04.2.01 Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 439,23 Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 53,37 3.30.04.2.01.00 02 Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tiingkat agen dan pasar rakyat 3 laporan 439,23 Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tiingkat agen dan pasar rakyat 2 53,37 3.30.04.2.02 Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 133,10 Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 250,40 3.30.04.2.02.00 01 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota 36 laporan 133,10 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota 13 250,40 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang 15 orang 537,53 Program Pengembangan Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang 15 orang 151,20 3.30.05.2.01 Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 537,53 Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 151,20 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 23 KODE Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) Program/ Kegiatan LOKASI INDIKATOR KINERJA Target Capaian PAGU INDIKATIF (Rp Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.30.05.2.01.01 Peningkatan Citra Produk Ekspor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 120 produk 537,53 Peningkatan Citra Produk Ekspor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 120 151,20 3.30.06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen 91,74% 102,06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen 91,74% 139,61 3.30.06.2.01 Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 102,06 Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan 1 139,61 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang 10.700 unit 102,06 Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang 6.020 139,61 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kecamatan/kalurahan, serta aspirasi maupun pokok pikiran dewan. Usulan-usulan yang masuk belum bisa diakomodir karena beberapa alasan, misal kurang jelasnya sasaran yang diusulkan, permintaan bantuan yang bukan merupakan prioritas OPD, keterbatasan anggaran daerah, dan beberapa sasaran bukan merupakan kewenangan OPD. Perlunya evaluasi pada musrenbang kecamatan agar usulan yang disampaikan bisa utuh dan jelas, baik lokasi, sasaran, maupun jenis bantuan yang diminta agar semakin banyak usulan masyarakat dapat terakomodir. Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan No Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 - - - - - Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 25 Program pembangunan bidang perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Regulasi nasional yang berimplikasi langsung pada Dinas Perdagangan adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan kemetrologian menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk mengampunya. Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas ) tujuan yang hendak dicapai yaitu :
  9. 1.Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
  10. 2.Peningkatan pengamanan perdagangan;
  11. 3.Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
  12. 4.Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
  13. 5.Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
  14. 6.Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
  15. 7.Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN);
  16. 8.Optimalisasi/ penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
  17. 9.Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  18. 10.Peningkatan perlindungan konsumen;
  19. 11.Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  20. 12.Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
  21. 13.Peningkatan dukungan kinerja Perdagangan;
  22. 14.Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian Berdasarkan telaah dari Kementerian Perdagangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 26 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 bahwa visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan. Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:
  23. 1.Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
  24. 2.Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
  25. 3.Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis; serta
  26. 4.Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana. Tujuann dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Kepala Daerah yaitu meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Guna mendukung hal tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya kemandirian daerah PDRB per kapita (ADHB) Ribu rupiah 42.865-43.357 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 27 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET KINERJA SASARAN Indeks maturitas SPIP Nilai 3,231 Meningkatnya nilai usaha perdagangan Nilai usaha perdagangan Rupiah 2.865.527.205 .476 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah Nilai A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah Nilai 2,0-3,0 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 mencakup 5 program, 12 kegiatan, dan 20 sub kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.2 Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Perdagangan Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik % 40,00 2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu % 5,87 3 Program Pengembangan Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang Orang 15 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 28 4 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen % 91,74 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 29 Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 30 Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju tahun 2027 Kabupaten Kulon Progo RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERDAGANGAN 13.868.778.800,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 13.868.778.800,00 0,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 13.868.778.800,00 0,00
  27. 1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 4.222.940.673,00 - 0,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 2 dokumen 14.635.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 7.680.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 3 dokumen 3.633.247.488,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan - 0,00 DINAS PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 3.552.393.488,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, PBJT- KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 58.600.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 22.254.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 2 dokumen 39.053.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.455.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 20.598.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 1 dokumen 18.371.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 18.371.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 2 dokumen 346.643.385,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 172.199.409,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 174.443.976,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 2 dokumen 170.988.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 144.936.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 26.052.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Dinas Perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN
  28. 2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik - 40 % 9.051.267.327,00 - 0,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 2 dokumen 8.613.878.927,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 2 Unit 6.315.693.027,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 25 Unit 2.298.185.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 2 dokumen 437.388.400,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2788 Dokumen 197.772.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 4086 Dokumen 239.615.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN
  29. 3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu - 5,87 % 303.767.000,00 - 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 1 dokumen 53.367.000,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2 Laporan 53.367.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 1 dokumen 250.400.000,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 13 Laporan 250.400.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN
  30. 4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang - 15 orang 151.197.000,00 - 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 1 dokumen 151.197.000,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 120 Produk 151.197.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN
  31. 5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen - 91,74 % 139.606.800,00 - 0,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan - 1 dokumen 139.606.800,00 - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 6020 Unit 139.606.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah - 0,00 DINAS PERDAGANGAN J U M L A H 13.868.778.800,00 0,00 S E K R E T A R I A T D A E R A H K A B U P A T E N K U L O N P R O G O RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2026
(0274)773010 Jalan Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo setda.kulonprogokab.go.id ii DAFTAR ISI Kata Pengantar……………………………………………………………………………………….. i Daftar isi………………………………………………………………………………………………. ii Daftar Tabel………………………………………………………………………………………….. iii Daftar Gambar…..…………………………………………………………………………………….. iv BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………... 1 1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………………………… 2 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………………………….... 3 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………………….... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU…………. 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……………………………………………………………………………… 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……………………………………………… 16 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……………….. 19 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………………………….. 21 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………………………... 30 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……………………………………… 32 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional……………...………………………………………… 32 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……………………………………………… 32 3.3 Program dan Kegiatan…………………………………………………………………………. 37 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……………………... 39 BAB V PENUTUP……………………………………………………………………………………. 58 iii DAFTAR TABEL Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024…............................... 7 Tabel II.2 Rekapitulasi Capaian Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024……………………………………………………………………………………. 15 Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo…….......... 17 Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026…………………………………... 22 Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026………………. 31 Tabel III.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029…... 33 Tabel III.2 Kontribusi Sekretariat Daerah terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029………………………………………………… 35 Tabel III.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026……………………………………………………………………………………. 36 Tabel III.4 Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026……………….. 37 Tabel IV.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026……………………………………………………….. 40 iv DAFTAR GAMBAR Gambar I.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya……………. 2 1 Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Sekretariat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kulon Progo Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo. 2 Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3.Undang-Undang Nomor 119 tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305).
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2025 Nomor 435);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor );
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2024);
10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 ( Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 71);
11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 38);
12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Nomor 23 Tahun 2025);
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 31). 1.3. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
2.Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah :

a.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 4
b.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4.Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 5 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV. PENUTUP 6
1. 1.Menilai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan, baik dalam jangka pendek (Renja) maupun jangka menengah (Renstra), terhadap target yang telah ditetapkan;
2. 2.Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana strategis;
3. 3.Menyediakan umpan balik (feedback) untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada periode selanjutnya, agar lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif;
4. 4.Menjamin konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan antara dokumen perencanaan tahunan (Renja), dokumen strategis (Renstra), serta dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan RPJMD;
5. 5.Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka hal tersebut di atas, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 perlu adanya kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), reviu sebagaimana berikut dalam tabel berikut : 7 Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 115,4 100 106,34 106,34 100,00 100,00 100,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 2 2 2 100,00 4,00 8,00 80,00 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 21 21 21 100,00 21,00 63,00 300,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 544 12 13 13 100,00 13,00 38,00 6,99 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 12 12 12 100,00 12,00 36,00 75,00 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan 56 14 14 14 100,00 14,00 42,00 75,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 8 2 2 2 100,00 0,00 4,00 50,00 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 2 2 2 100,00 2,00 6,00 75,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 36 9 9 9 100,00 9,00 27,00 75,00 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48 12 12 12 100,00 12,00 36,00 75,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) 8 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 198 78 17 17 100,00 27,00 122,00 61,62 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 12 12 12 100,00 12,00 36,00 75,00 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48 11 12 12 100,00 12,00 35,00 72,92 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 336 84 84 84 100,00 88,00 256,00 76,19 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 260 65 65 65 100,00 65,00 195,00 75,00 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1761 411 425 425 100,00 425,00 1.261,00 71,61 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 9 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 3 13 13 100,00 13,00 29,00 483,33 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 35 8 8 8 100,00 10,00 26,00 74,29 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 4 4 2 50,00 8,00 14,00 58,33 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 160 3 12 12 100,00 12,00 27,00 16,88 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 3 3 3 100,00 3,00 9,00 75,00 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 6 0 0 0,00 3,00 3,00 50,00 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 8 2 2 2 100,00 2,00 6,00 75,00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 8 2 2 2 100,00 2,00 6,00 75,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN 10 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 20 5 5 5 100,00 4,00 14,00 70,00 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 28 7 7 7 100,00 7,00 21,00 75,00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 48 12 12 12 100,00 12,00 36,00 75,00 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 100 105,82 94,91 113,74 113,74 97,45 100,00 100,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 12 3 3 3 100,00 3,00 9,00 75,00 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 16 5 3 3 100,00 3,00 11,00 68,75 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 21 5 5 5 100,00 5,00 15,00 71,43 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 44 11 12 12 100,00 11,00 34,00 77,27 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 11 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 40 10 10 10 100,00 10,00 30,00 75,00 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 20 1 5 5 100,00 5,00 11,00 55,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1890 642 470 666 141,70 480,00 1.788,00 94,60 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 20 11 12 13 108,33 12,00 36,00 180,00 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1910 681 470 666 141,70 480,00 1.827,00 95,65 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN 12 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Fasilitasi Kerja Sama 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 16 4 4 4 100,00 4,00 12,00 75,00 4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan 100 108,33 100 111,83 111,83 100,00 100,00 100,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 20 5 5 12 240,00 5,00 22,00 110,00 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 48 12 12 12 100,00 12,00 36,00 75,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 3 3 3 100,00 3,00 9,00 75,00 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 24 6 6 6 100,00 6,00 18,00 75,00 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 13 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 8 2 2 2 100,00 3,00 7,00 87,50 Keistimewaan Yogyakarta 4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 92 92,68 91,83 92,85 101,11 91,92 91,92 99,91 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 4.01.04.5.01.0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 56 14 7 7 100,00 8,00 29,00 51,79 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 4 1 1 1 100,00 1,00 3,00 75,00 4.01.04.5.01.04 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 8 2 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 14 Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 20 1 2 2 100,00 3,00 6,00 30,00 I. II. KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME ) / KEGIATAN (OUTPUT ) / SUBKEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023 Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
6. 1.Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
7. 2.Tingginya komitmen Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
8. 3.Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
9. 1.Banyaknya kendala dalam penggunaan SIPD sebagai penatausahaan keuangan menyebabkan banyak sub kegiatan yang capaian keuangan tidak optimal;
10. 2.Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target; 4.Adanya efisiensi belanja sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang boleh digunakan. TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN 15 Dari tabel di atas diperoleh hasil sebagaimana berikut :
11. 1.Tidak terdapat realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
12. 2.Tidak terdapat realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
13. 3.Semua program sejumlah 4 (empat) program melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagaimana tabel berikut : Tabel II.2 Rekapitulasi Capain Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Program Target Realisasi %
14. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 106,34 106,34
15. 2.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 113,74 113,74
16. 3.Program Perekonomian Dan Pembangunan 100 111,83 111,83
17. 4.Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan 91,83 92,85 101,11 Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026
18. 4.Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah : ✓ Pelaksanaan program/kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien dari yang diperkirakan; ✓ Terdapat optimalisasi anggaran dan sumber daya; ✓ Adanya bantuan dari pihak ketiga (LSM, swasta, atau masyarakat); ✓ Antusiasme dan keterlibatan masyarakat lebih tinggi dari perkiraan; ✓ Inovasi atau digitalisasi mempercepat pelaksanaan dan memperluas jangkauan kegiatan; ✓ Tenaga pelaksana yang kompeten dan memiliki semangat kerja tinggi; ✓ Pengawasan ketat dan tindak lanjut cepat atas hambatan, sehingga program lebih cepat mencapai hasil;
19. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah: ✓ Capaian yang melebihi target dapat mencerminkan kinerja organisasi yang baik, efisien, dan efektif; ✓ Keberhasilan melebihi target berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah; 16 ✓ Keberhasilan melebihi target berpotensi meningkatkan dukungan anggaran lebih besar; ✓ Kinerja yang melampaui target dapat dijadikan dasar untuk penyesuaian target (revisi Renstra) agar lebih realistis dan progresif di tahun berikutnya; ✓ Kinerja yang melampaui target tentunya berkonstribusi positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
20. 6.Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk lebih meningkatkan lagi capaian program kegiatan yang sudah melebihi target adalah: ✓ Menyusun target tahunan yang lebih dinamis, realistis, namun tetap progresif berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan potensi sumber daya; ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan data dan evidence-based planning untuk penentuan target dan strategi; ✓ Membangun kemitraan antar perangkat daerah dan dengan stakeholder eksternal; ✓ Peningkatan kompetensi ASN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan; ✓ Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas pelaksanaan program; ✓ Meningkatkan sistem monev yang responsif untuk mengidentifikasi percepatan dan hambatan pencapaian target. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing perangkat daerah. Ada beberapa indikator kinerja yang menjadi dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Secara umum capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang ditargetkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dapat tercapai dengan baik. Berikut ini disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun tahun 2024 (n-2) serta tahun 2025 ( tahun n-1) serta capaian proyeksi tahun 2026 ( tahun n) dan tahun 2027 (tahun n+1) 17 Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 (Tahun n-2) Tahun 2025 (Tahun n-1) Tahun 2026 (Tahun n) Tahun 2027 (Tahun n+1) Tahun 2024 (Tahun n-2) Tahun 2025 (Tahun n-1) Tahun 2026 (Tahun n) Tahun 2027 (Tahun-n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun -n IKK 0 0 0 0 N/A 0 Pada tahun 2024 realisasi capaian 0 (nol), sedangkan tahun 2025 belum ada angka realisasi capaian yang bisa disajikan, sedangkan tahun 2026 ditargetkan juga 0 (nol) 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif tahun -n IKK 0,15 0,64 0,59 0,15 N/A 0,59 Realisasi capaian tahun 2024 sesuai target, untuk tahun 2025 realiasi capaian belum tersedian/ belum bisa disajikan 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan IKK 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 100,00 Realisasi capaian tahun 2024 sesuai target, untuk tahun 2025 realisasi capaian belum tersedia/ belum bisa disajikan 4 Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemeintah Daerah IKK 68,60 69,00 69,50 68,60 N/A 69,50 Realisasi capaian tahun 2024 sesuai target, untuk tahun 2025 capaian realisasi belum tersedia/ belum bisa disajikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 1 Persentase peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 100,00 100,00 100,00 107,29 61,46 100,00 Realisasi capaian tahun 2024 melebihi target, sedangkan untuk capaian tahun 2025 data s.d Tw II 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 85,10 85,20 85,30 84,813 N/A 85,30 Realisasi capaian 2024 dibawah target, sehingga diperlukan upaya-upaya perbaikan ke depannya terutama pada fasilitas layanan umum, sedangkan untuk tahun 2025 data belum tersedia / belum bisa disajikan 3 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 100,00 Realisasi capaian 2024 mencapai target sedangkan untuk tahun 2025 data belum tersedia/ belum bisa disajikan No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK Catatan Analisis Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah Proyeksi 18 Sumber data : Sekretariat Daerah, 2025 Tahun 2024 (Tahun n-2) Tahun 2025 (Tahun n-1) Tahun 2026 (Tahun n) Tahun 2027 (Tahun n+1) Tahun 2024 (Tahun n-2) Tahun 2025 (Tahun n-1) Tahun 2026 (Tahun n) Tahun 2027 (Tahun-n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indikator Kinerja Program 1 Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 94,91 97,45 100,00 105,82 47,69 100,00 Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah rencanakan, untuk tahun 2025 realisasi capaian s.d Tw II 2 Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan 100,00 100,00 100,00 108,33 18,97 100,00 Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah rencanakan, untuk tahun 2025 realisasi capaian s.d Tw II 3 Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan 92,77 91,92 92,00 92,85 0,00 92,00 Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah direncanakan, capaian realisasi tahun 2025 s.d Tw II 4 Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100,00 100,00 100,00 106,34 48,78 100,00 Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah direncanakan, capaian realisasi tahun 2025 s.d Tw II Catatan AnalisisNo. Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah ProyeksiRealisasi Capaian 19 Dari tabel di atas yang terdiri dari Indikator Kinerja Kunci ( IKK), Indikator Kinerja Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Program, pada tahun 2024 telah mencapai target bahkan beberapa ada yang melebihi target, ini menggabarkan bahwa kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik, ditunjang dengan adanya koordinasi internal dan eksternal juga berjalan dengan baik. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Perangkat Daerah ada 1 (satu) indikator yang tidak tercapai adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ada beberapa indikator penilaian yang masih kurang memuaskan terutama pada sarana prasarana layanan, sehingga perlu ada perbaikan secara bertahap untuk ke depannya. Untuk realisasi capaian tahun 2025 (tahun berjalan) sebagian bisa disajikan s.d triwulan II namun ada juga yang harus menunggu sampai dengan tahun anggaran berakhr. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tupoksi tentunya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana berikut :
a.Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencaaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
b.Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c.Keterbatasan SDM ASN dan penempatan aparatur belum sesuai dengan keahliannya;
d.Masih terdapatnya tumpang tindih tusi antar perangkat daerah. Permasalahan dan hambatan di atas apabila tidak segera diatasi tentunya akan sangat berdampak pada capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari IKK, IK Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program yang selanjutnya juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selain permasalahan dan hambatan di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo juga memiliki tantangan. Tantangan merupakan situasi yang mengancam bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
a.Penataan Kelembagaan yang sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
b.Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik;
c.Optimalisasi tata kelola pemerintahan;
d.Peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur daerah dalam rangka memenuhi tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (service excellent) ; 20
e.Responsibilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menyikapi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat;
f.Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang profesional dan handal;
g.Optimalisasi kualitas dan kuantitas produk kebijakan bidang pemerintahan/ kesra dan bidang perekonomian dan pembangunan;
h.Peningkatan kapasitas pengelola BUMD dan Lembaga Keuangan. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :
a.Adanya dukungan dan arahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah;
b.Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;
c.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;
d.Adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi;
e.Adanya berbagai mega proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
f.Adanya konsistensi dan kreatifitas seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;
g.Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
h.Adanya kerja sama antar pemerintah daerah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :
1. 1.Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. 2.Optimalisasi kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. 3.Optimalisasi penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. 4.Optimalisasi penyusunan perumusan dan monev kebijakan;
5. 5.Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui digitalisasi; dan
6. 6.Meningkatkan kolaborasi antar sektor/ stakeholders. 21 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target rencana strategis perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan/ subkegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan RKPD. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi : identifikasi prioritas, indikator kinerja, tolok ukur atau target, serta pagu indiktif program/ kegiatan/ subkegiatan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana pada tabel II.4 berikut : 22 Tabel II.4 Reviev Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29.949.651.820,00 23.396.591.658,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 29.949.651.820,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 23.396.591.658,00 29.949.651.820,00 23.396.591.658,00 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 22.411.525.720,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. 1.Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi ; 2. Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan; 3.Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi ;
8. 4.Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 % 18.305.844.731,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 23 Dokumen 37.600.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 dokumen 13.797.800,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.250.900,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 12.600.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 5.546.900,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 14 Laporan 10.311.842.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 dokumen 9.701.028.522,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 136 Orang/bulan 10.110.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 133 orang 9.548.259.122,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 190.000.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen 146.200.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 11.842.000,00 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 6.569.400,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 1 Dokumen 7.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dokumen 7.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Rancangan Awal RKPD 2026 No Analisis Kebutuhan Catatan Penting Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH 23 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 7.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 7.000.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 1.641.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 Dokumen 1.078.770.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 441.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 425.162.600,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.200.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 653.607.500,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Penambahan Aset 50 Unit 2.000.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dokumen 74.614.352,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 2.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 74.614.352,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan 2.750.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 Dokumen 3.015.003.957,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 800.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 734.945.501,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.950.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.280.058.456,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan 2.610.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 2.016.947.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 84 Unit 1.260.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 72 Unit 962.096.100,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan No Rancangan Awal RKPD 2026 Analisis Kebutuhan Catatan Penting 24 25 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi 9 Dokumen 380.000.000,00 Penataan Organisasi Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 155.324.800,00 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 86.000.000,00 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 45.500.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Laporan 190.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 Laporan 52.000.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 7 Dokumen 104.000.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 8 Dokumen 57.824.800,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 12 Laporan 1.204.428.000,00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dokumen 958.174.500,00 Fasilitasi Keprotokolan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 1.204.428.000,00 Fasilitasi Keprotokolan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 958.174.500,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 97,45% 5.389.756.100,00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9. 1.Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; 2. Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan; 3. Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat 100,00% 4.426.697.200,00 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan 12 Dokumen 975.101.100,00 Administrasi Tata Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 541.402.000,00 Penataan Administrasi Pemerintahan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 400.000.000,00 Penataan Administrasi Pemerintahan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 254.993.700,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Dokumen 238.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 133.414.200,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 337.101.100,00 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 152.994.100,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan No Rancangan Awal RKPD 2025 Analisis Kebutuhan Catatan Penting 26 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra 26 Dokumen 2.947.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 2.715.758.400,00 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 11 Dokumen 1.500.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 10 Dokumen 1.485.700.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 11 Dokumen 1.300.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 9 Dokumen 1.116.801.300,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 147.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 113.257.100,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum 480 Dokumen 1.421.655.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 1.133.003.500,00 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 480 Dokumen 135.585.000,00 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 420 Dokumen 80.992.700,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan No Rancangan Awal RKPD 2026 Analisis Kebutuhan Catatan Penting 27 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fasilitasi Bantuan Hukum - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 1.128.750.000,00 Fasilitasi Bantuan Hukum - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 984.189.600,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 480 Dokumen 157.320.000,00 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 420 Dokumen 67.821.200,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Fasilitasi Kerjasama 4 Dokumen 46.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dokumen 36.533.300,00 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 46.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 36.533.300,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan 100 % 1.548.370.000,00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
10. 1.Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian;
11. 2.Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan 100 % 592.555.727,00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 17 Dokumen 318.752.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 Dokumen 209.520.127,00 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 Dokumen 162.467.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 Dokumen 108.483.127,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 12 Dokumen 156.285.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 12 Dokumen 101.037.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 13 Laporan 344.425.000,00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 83.135.400,00 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Dokumen 111.300.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Dokumen 37.781.800,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan No Rancangan Awal RKPD 2026 Analisis Kebutuhan Catatan Penting 28 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 6 Laporan 119.025.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 27.289.300,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 114.100.000,00 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 18.064.300,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 149 Dokumen 551.188.000,00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 229.355.200,00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 149 Dokumen 367.500.000,00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 60 Dokumen 150.951.100,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 83.500.000,000 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 33.569.800,000 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 240 Orang 100.188.000,00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 240 Orang 44.834.300,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 12 Dokumen 334.005.000,00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen 70.545.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 6 Dokumen 111.335.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 Dokumen 18.136.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen 111.335.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 22.409.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 3 Dokumen 111.335.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 30.000.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Analisis Kebutuhan Catatan PentingNo Rancangan Awal RKPD 2026 29 Sumber Data : Ranwal RKPD kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan RKPD Kulon Progo Tahun 2026 Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kineja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan 91,92% 600.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kematangan Perangkat Daerah; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 49,05 ; 100 Nilai Kemat angan ; % 71.494.000,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 8 Lembaga 425.000.000,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 Dokumen 53.994.000,00 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 8 Lembaga 300.000.000,00 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 18 Lembaga 28.122.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 125.000.000,00 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 1 Dokumen 25.872.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan Peningkatan Budaya Pemerintahan Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo 5 dokumen 175.000.000,00 Peningkatan Budaya Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dokumen 17.500.000,00 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 175.000.000,00 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 17.500.000,00 Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan No Rancangan Awal RKPD 2025 Analisis Kebutuhan Catatan Penting 30 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo salah satunya mempunyai tugas dan wewenang menyalurkan bantuan /hibah berupa uang. Hibah yang disalurkan terdapat beberapa mekanisme berupa : usulan dari masyarakat melalui proposal yang ditujukan langsung kepada bupati, dari pokok-pokok pikiran dewan dan dari hasil musyawarah rencana pembangunan kapanewon. Usulan-usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh mitra Bapperida dan perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Usulan yang lolos verifikasi/ memenuhi syarat selanjutnya diinput dalam RKA/ DPA Sekretariat Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Khusus untuk hibah masjid tidak dapat diberikan secara berturut-turut untuk setiap tahunnya, hal ini mengingat cukup banyaknya jumlah masjid yang ada di Kabupaten Kulon Progo sehingga perlu adanya pemerataan. Adapun hibah yang akan disalurkan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut : 31 Sumber data : Bagian Kesejahtearaan Rakyat Setda Kabupaten Kulon Progo, 2025 No Program/ kegiatan/ sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume catatan 1 2 3 4 5 6 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 Lokasi Pada tahun anggaran 2026 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 4 (empat) gereja untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 5 ( lima ) gereja ini telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu ( Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo).dengan jumlah bantuan kepada gereja masing- masing Rp15.000.000,00 per tahun 35 Lokasi Pada tahun anggaran 2026 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 35 ( tiga puluh lima ) masjid untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 35 (tiga pulih lima) masjid ini telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu ( Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo), jumlah bantuan kepada masjid masing- masing Rp15.000.000,00 per tahun 10 Lokasi Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 10 ( sepuluh ) lokasi pondok pesantren untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 10 (sepuluh) pondok pesantren ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu ( Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Pondok pesantren mendapat bantuan masing- masing Rp10.000.000,00 per tahun 1 Lokasi Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 1 ( satu ) lokasi vihara untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 1 (satu) vihara ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu ( Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Vihara ini mendapat bantuan senilai Rp15.000.000,00 per tahun 15 Lokasi Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 15 ( lima belas ) lokasi madarasah tsanawiyah untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 15 (satu) vihara ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu ( Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Madrasah tsanawiyah ini mendapat bantuan senilai masing- masing Rp5.000.000,00 per tahun 1 lokasi Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan hibah kepada PMI Kulon Progo berupa uang senilai Rp75.000.000,00 per tahun 200 anak Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan bantuan sosial berupa uang kepada 200 ( dua ratus) anak yatim piyatu yang merupakan usulan dari masyarakat dan telah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu ( Setda), masing-masing anak mendapat bantuan uang senilai Rp1.000.000,00 per tahun Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo 32
12. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
13. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
14. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
15. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
16. 5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
17. 6.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
18. 7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
19. 8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Dari prioritas nasional di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan di daerah harus mampu mengikuti perkembangan- perkembangan nasional, seluruh kebijakan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo harus selaras dan mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau menghambat harus segera dihapus/direvisi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis juga perlu adanya koordinasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Segala hambatan, perkembangan, permasalahan yang dihadapi perangkat daerah teknis harus dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 33 Tabel III.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 M1.T1.S1.I1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) M1.T1.S1.I2 Usia Harapan Hidup (UHH) M1.T1.S2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat M1.T1.S2.I1 Harapan Lama Sekolah (HLS) M1.T2.S1.I1 Tingkat Kemiskinan M1.T2.S1.I2 Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan M1.T3.S1.I1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) M1.T3.S1.I2 Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan M2.T1.S1.I1 Pertumbuhan Ekonomi M2.T1.S1.I2 Pembentukan Modal Tetap Bruto M2.T1.S2.I1 PDRB Per Kapita (ADHB) M2.T1.S2.I2 Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum M2.T1.S2.I3 Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan M2.T2.S1.I1 Rasio Gini M2.T2.S1.I2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Meningkatnya Daya Saing Daerah M1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT KULON PROGO MAKMUR, BERBUDAYA DAN RELIGIUS M2 MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH SERTA MENCIPTAKAN PEMERATAAN EKONOMI M2.T2 Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah VISI: M2.T1.S1 Meningkatnya Kemandirian Daerah M2.T2.S1 Menurunnya Pengangguran Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah M2.T1 M2.T1.S2 M1.T2 Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo M1.T3 Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius Meningkatnya Peran Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN M1.T1.S1 INDIKATOR Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat M1.T2.S1 M1.T3.S1 MISI TUJUAN SASARAN M1.T1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 34 Sumber : RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 M3.T1.S1.I1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) M3.T1.S1.I2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) M3.T1.S1.I3 Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) M3.T1.S1.I4 Indeks Kepuasan Masyarakat M3.T1.S1.I5 Indeks Maturitas SPIP M3.T2.S1.I2 Crime Rate M3.T2.S1.I3 Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA M4.T1.S1.I1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang M4.T1.S1.I2 Persentase Kesesuaian Pola Ruang M4.T1.S2 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah M4.T1.S2.I1 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum M4.T2.S1.I1 Tingkat Pelayanan Jalan (level of service) M4.T2.S1.I2 Indeks Risiko Bencana M4.T2.S1.I3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) M4.T2.S2 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana M4.T2.S2.I1 Indeks Ketahanan Daerah M4.T2.S1 Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG GOOD GOVERNANCE, ASPIRATIF SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN DAN DEMOKRATIS M3 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat M4.T1.S1 Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang M3.T2.S1M3.T2 Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis M3.T1.S1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel M3.T1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik M4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR , LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN TANGGUH BENCANA M4.T1 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur M4.T2 Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana 35 Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025- 2029 di atas, sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkonstribusi sebagai berikut : Tabel III.2 Konstribusi Sekretariat Daerah terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029 Visi Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius Bebudaya dan Berkelanjutan Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran M3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Gorvenance, Aspiratis serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. M3.T1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. M3.T1.S1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel. M3.T1.S1.I1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). M3.T1.S1.I2 Indeks Maturitas SPIP Sumber Data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sekaligus mendasar pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029, tujuan dan sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 36 Tabel III.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Sumber : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 terdapat 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran, target tahun 2026 yang ditetapkan sedikit di atas capaian tahun 2024 dan target tahun 2025, hal ini guna memacu Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo terus meningkatkan kinerjanya. I Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,30) Indreks Maturitas SPIP Nilai 3,231 1 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Nilai LPPD Nilai/ Kategori Sedang (3,3274) Nilai Kinerja TPID Nilai 95,00 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP Nilai 12,73 Indeks Tata Kelola Pengadaan Nilai 82,70 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 85,10 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) 4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 TARGET KINERJANO. TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR SATUAN 37 3.3 Program dan Kegiatan Penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini mencakup 4 (empat ) program dan sumber dana program/kegiatan/subkegiatan dari APBD Kabupaten dan APBD DIY, dengan pagu total senilai Rp.23.396.591.658,00, dengan perincian sebagaimana tabel berikut : Tabel III.4 Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi % 100 Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan % 100 Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum % 100 Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan % 100 Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat % 100 3. Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian % 100 Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah % 100 Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan % 100 No Indikator Kinerja Program SatuanProgram Target 2026 38 Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2026 terdapat 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja program, target yang ditetapkan berdasarkan capaian tahun 2024 dan target tahun 2025. 4. Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo % N/A Kematangan Perangkat Daerah Nilai Kematangan Organisasi 49,07 Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon Nilai N/A Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi % 100 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 39 40 TABEL IV.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 RENCANA 0274 - 773271 2026 KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KULON PROGO 1 RENCANA KERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Telp. (0274) 773271, Fax. (0274) 773271 E-mail : setwan@kulonprogokab.go.id, Website : setwan.kulonprogokab.go.id 2 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... ..1 1.1 Latar Belakang........................................................................................1 1.2 Landasan Hukum..........................................................................................2 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................................3 1.4 Sistematika Penulisan..................................................................................4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.......5(Sesuaikan per 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... ..20 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.2023............................................... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........................ ...25 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.............................................. .26 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................... 26 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.......... 3 3.3 Program dan Kegiatan....28 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH......................... .29 BAB V PENUTUP.......................................................................................................31 3 Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas enam tahapan yaitu : ✓ persiapan penyusunan ✓ penyusunan rancangan awal ✓ penyusunan rancangan ✓ penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah ✓ penyusunan ✓ penetapan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dan mendasar pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang tertuang dalam RKPD. Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 4 1.2. LANDASAN HUKUM Dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 mendasarkan pada sejumlah peraturan antara lain :
20. 1.Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
21. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23. 4.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
24. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. 8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
28. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024); 5
29. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
30. 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta sub kegiatan di Sekretariat DPRD. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, untuk mengukur tercapainya kinerja yang digunakan sebagai evaluasi, sehingga bisa digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 6 Tabel 2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2024 TARGET REALISASI % TARGET REALISASI SISA ANGGARAN % 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49.186.415.014 45.946.021.375 22.575.035.139 93,41 1 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 24.484.426.058 23.927.706.147 556.719.911 97,73 1 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Dokumen 23 23 100 17.249.400 17.075.240 174.160 98,99 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 100 9.612.700 9.530.620 82.080 99,15 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 21 21 100 7.636.700 7.544.620 92.080 98,79 2 Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Laporan 14 14 100 2.121.338.004 2.051.534.778 69.803.226 96,71 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 29 29 100 2.062.002.504 1.993.568.245 68.434.259 96,68 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 12 100 50.948.200 49.683.313 1.264.887 97,52 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 14 14 100 8.387.300 8.283.220 104.080 98,76 3 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Dokumen 2 2 100 15.771.300 15.709.288 62.012 99,61 6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 2 2 100 3.051.300 2.989.288 62.012 97,97 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 8 8 100 12.720.000 12.720.000 - 100,00 4 Jumlah dokumen administrasi umum Dokumen 24 24 100 190.539.100 179.458.078 11.081.022 94,18 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12 12 100 110.564.100 101.072.654 9.491.446 91,42 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 100 79.975.000 78.385.424 1.589.576 98,01 5 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 501 501 100 132.820.800 131.220.000 1.600.800 98,79 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Penambahan Aset Unit 501 501 100 132.820.800 131.220.000 1.600.800 98,79 6 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Laporan 24 24 100 550.562.800 516.049.367 34.513.433 93,73 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 100 200.753.944 175.798.511 24.955.433 87,57 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 100 349.808.856 340.250.856 9.558.000 97,27 7 Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Laporan 2 2 100 1.498.422.800 1.404.173.491 94.249.309 93,71 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 25 25 100 719.692.000 648.699.983 70.992.017 90,14 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 2 100 684.040.100 678.752.900 5.287.200 99,23 15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 90 90 100 94.690.700 76.720.608 17.970.092 81,02 8 Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Dokumen 14 14 100 19.827.324.854 19.500.336.066 326.988.788 98,35 16 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Orang/Bulan 40 40 100 19.236.419.654 19.071.978.242 164.441.412 99,15 17 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Paket 200 200 100 553.905.200 406.157.824 147.747.376 73,33 18 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Orang 40 24 60 37.000.000 22.200.000 14.800.000 60,00 9 Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD Dokumen 6 6 100 130.397.000 112.149.839 18.247.161 86,01 19 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan 6 6 100 130.397.000 112.149.839 18.247.161 86,01 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output) SATUAN KINERJA KEUANGAN (Rp.) SEKRETARIAT DPRD (UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN) Layanan Administrasi DPRD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 TARGET REALISASI % TARGET REALISASI SISA ANGGARAN % 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD % 100 100 100 24.701.988.956 22.018.315.228 22.018.315.228 89,14 10 Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Dokumen 14 14 100 3.964.649.900 3.534.796.231 3.534.796.231 89,16 20 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen 2 2 100 291.678.700 263.856.971 27.821.729 90,46 21 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 8 8 100 2.843.682.300 2.479.833.627 363.848.673 87,21 22 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan Dokumen 1 1 100 290.238.800 277.387.194 12.851.606 95,57 23 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen 3 3 100 539.050.100 513.718.439 25.331.661 95,30 11 Jumlah Dokumen kebijakan anggaran yang dibahas Dokumen 6 6 100 3.615.011.800 3.319.682.758 3.319.682.758 91,83 24 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 6 6 100 3.615.011.800 3.319.682.758 295.329.042 91,83 12 Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen 14 14 100 4.756.940.300 4.145.957.708 4.145.957.708 87,16 25 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen 1 1 100 386.497.900 337.374.540 49.123.360 87,29 26 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen 12 12 100 3.746.528.800 3.194.438.598 552.090.202 85,26 27 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen 1 1 100 623.913.600 614.144.570 9.769.030 98,43 13 Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD Dokumen 210 210 100 2.891.946.400 2.716.945.341 2.716.945.341 93,95 28 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen 1 1 100 356.307.500 343.508.385 12.799.115 96,41 29 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 3 3 100 1.521.834.100 1.374.776.567 147.057.533 90,34 30 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dokumen 206 206 100 1.013.804.800 998.660.389 15.144.411 98,51 14 Jumlah dokumen penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dokumen 5 5 100 581.407.800 527.165.868 527.165.868 90,67 31 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen 5 5 100 581.407.800 527.165.868 54.241.932 90,67 15 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 4 4 100 159.791.500 151.168.846 151.168.846 94,60 32 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 4 4 100 159.791.500 151.168.846 8.622.654 94,60 16 Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah Dokumen 8 8 100 2.506.109.600 2.406.853.164 2.406.853.164 96,04 33 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Dokumen 8 8 100 2.506.109.600 2.406.853.164 99.256.436 96,04 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Dokumen 149 149 100 6.226.131.656 5.215.745.312 5.215.745.312 83,77 34 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen 39 39 100 2.058.812.200 1.609.569.301 449.242.899 78,18 35 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan 91 91 100 1.898.301.456 1.755.806.510 142.494.946 92,49 36 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 13 13 100 315.192.700 292.746.576 22.446.124 92,88 37 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Dokumen 6 6 100 1.953.825.300 1.557.622.925 396.202.375 79,72 1 URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output) SATUAN KINERJA KEUANGAN (Rp.) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Pembahasan Kerja Sama Daerah Fasilitasi Tugas DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kapasitas DPRD Pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, target kinerja tidak tercapai, karena dari 40 kuota MCU, Anggota DPRD yang melakukan MCU sebanyak 24 orang. 16 orang tidak melakukan MCU karena kurangnya animo dan khawatir akan temuan kesehatan, serta sebagian lagi merasa belum mendesak untuk melakukan MCU. 8 Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
31. 1.Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
32. 2.Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
33. 3.Komitmen dan Integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
34. 4.Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
35. 1.Adanya dinamika perubahan yang cepat atas regulasi yang ada dan materi yang akan dibahas, mempengaruhi ketepatan waktu penjadwalan kegiatan;
36. 2.Capaian kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum optimal karena adanya kendala internal maupun eksternal serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya;
37. 3.Adanya tambahan tahapan dalam Pembahasan Raperda yaitu proses Pengharmonisasian, Pemantapan Konsepsi oleh Kemenkumham (sesuai UU No 13 Tahun 2022) 9 Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 2 2 2 100 3 7 77,78 4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77 Laporan 21 21 21 100 21 63 81,82 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ Bulan 30 29 29 100 30 89 74,17 4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 40 Dokumen 4 4 4 100 12 20 50,00 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 56 Laporan 14 14 14 100 14 42 75,00 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 4.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 1 2 2 100 3 75,00 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang 12 8 8 100 8 28 127,27 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 12 12 12 100 12 36 100,00 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 12 12 12 100 12 36 75,00 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit - 0 0 #DIV/0! 3 3 100,00 4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2030 Unit 764 501 501 100 409 1.674 82,46 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 12 12 12 100 12 36 75,00 4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 12 12 100 12 36 300,00 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 12 12 12 100 12 36 75,00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 Unit 25 25 25 100 25 75 75,00 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 2 2 100 1 4 200,00 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 292 Unit 75 90 90 100 62 227 77,74 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 160 Orang/ Bulan 40 40 40 100 40 120 75,00 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 560 Paket 80 200 200 100 80 360 64,29 4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 160 Orang 4 40 24 60 40 68 42,50 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 30 Laporan 6 6 6 100 10 22 73,33 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program 10 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4.02.02 ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100 % 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8 Dokumen 3 2 2 100 2 7 87,50 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 36 Dokumen 6 8 8 100 6 20 55,56 4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 8 Dokumen 11 1 1 100 2 14 175,00 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 9 Dokumen 5 3 3 100 3 11 122,22 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 24 Dokumen 6 6 6 100 6 18 75,00 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 4 Dokumen 1 1 1 100 1 3 75,00 4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 48 Dokumen 12 12 12 100 8 32 66,67 4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4 Dokumen 1 1 1 100 1 3 75,00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD 4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen - 1 1 100 - 1 100,00 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 23 Dokumen 6 3 3 100 4 13 56,52 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 675 Dokumen 398 206 206 100 200 804 119,11 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 19 Dokumen 5 5 5 100 4 14 73,68 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 16 Laporan 5 5 5 100 4 14 87,50 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah 4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 16 Dokumen 8 8 8 100 4 20 125,00 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 85 Dokumen 28 39 39 100 36 103 121,18 4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 300 Dokumen 104 91 91 100 73 268 89,33 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 52 Dokumen 14 13 13 100 13 40 76,92 4.02.02.2.08.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 20 Dokumen 8 6 6 100 3 17 85,00 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) 11 Pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mendukung dan sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya saling komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD dan juga dengan Eksekutif dan DPRD maupun pihak ketiga; Komitmen dan Integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tapi di sisi lain juga masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu keterbatasan sarana prasarana dan pegawai, adanya dinamika perubahan yang cepat atas regulasi yang ada dan materi yang akan dibahas, mempengaruhi ketepatan waktu penjadwalan kegiatan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD yang tugas pokoknya adalah memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dimana kondisi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai latar belakang pendidikan, usia, partai politik yang berbeda-beda serta mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat karena sebagai wakil rakyat maka harus betul-betul didukung oleh keberadaan Sekretariat DPRD dengan sumber daya yang mempunyai kompetensi yang memadai dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai pula. Pelayanan diupayakan dapat dilaksanakan secara optimal dengan memberdayakan sumber daya yang ada tersebut, sehingga tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif dan efisien. Capaian indikator kinerja program untuk urusan pemerintahan Tahun 2024 berdasarkan RKPD 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut: No Program Indikator Kinerja Program Tahun 2024 Target Realisasi 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100 100 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 Indikator kinerja dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan perhitungan sebagai berikut: (((Jumlah raperda yang ditetapkan / Jumlah raperda dalam Propemperda) x 100%) + ((Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan / Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan) x 100%)) + ((Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang seharusnya disepakati) x 100%) + ((Jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati / Jumlah rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan) x 100%))/4 12 Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2024 No. Uraian Capaian Kinerja Tahun 2024 Target Realisasi
38. 1.Jumlah Raperda yang ditetapkan 12 11
39. 2.Jumlah Raperda dalam Propemperda 12 11 3. Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan 5 6 4. Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan 5 6 5. Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu 5 5 6. Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati 5 5 7. Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati 12 12 8. Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan 12 12 Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 100 100 Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 Raperda dan 6 Non Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD yang terdiri dari: 1) Raperda :
40. 1.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
41. 2.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun
42. 3.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023
43. 4.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045
44. 5.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengendalian Penduduk
45. 6.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
46. 7.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Sampah
47. 8.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024
48. 9.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 13
49. 10.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)
50. 11.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah 2) Non Raperda Keputusan DPRD/Peraturan DPRD:
51. 1.Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
52. 2.Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan
53. 3.Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks UPTD PAUD dan Dikdas Temon
54. 4.Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Tertib
55. 5.Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo
56. 6.Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo 3) Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu :
57. 1.Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023, tanggal 21 Mei 2024
58. 2.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) & Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024, tanggal 26 Juli 2024
59. 3.Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024; tanggal 8 Agustus 2024
60. 4.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, tanggal 8 Agustus 2024
61. 5.Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025, tanggal 26 November 2024 4) Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati sebanyak 12 dokumen. Rekomendasi DPRD tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap kebijakan dan pembangunan daerah sebagai implementasi Fungsi Pengawasan DPRD, dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi sesuai dengan bidang tugasnya. 14 Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d TW II) Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota --- --- 100 100 100 100 50,00 100 2 Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD --- --- 100 100 100 100 50,28 100 - Jumlah Raperda yang ditetapkan 11 12 12 11 1 12 - Jumlah Raperda dalam Propemperda 11 12 12 11 9 12 - Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan 6 5 5 6 3 5 - Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan 6 5 5 6 3 5 - Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu 5 5 5 5 5 5 - Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati 5 5 5 5 5 5 - Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati 12 12 12 12 4 12 - Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan 12 12 12 12 8 12 Proyeksi Catatan Analisis No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 15 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi. anggaran maupun pengawasan. Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh tenaga-tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis. padat dan berdimensi politis. Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai. Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas- tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan. penyelenggaraan rapat dan risalah. pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan. Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana. Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik. perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD. untuk fasilitas alat kengkapan Dewan dan juga untuk kegiatanDewan. Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD. oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD yang telah diuraikan maka isu isu strategis sebagai berikut :
62. 1.Komitmen anggota DPRD terhadap kepatuhan peraturan perundangan sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas fungsi DPRD (Legislasi. Penganggaran dan Pengawasan)
63. 2.Tuntutan anggota DPRD terhadap peningkatan pelayanan dimana adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD baik kualitas maupun kuantitas 16
64. 3.Kesiapan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD yang mana perlu dukungan Naskah Akademik yang memadai.
65. 4.Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan
66. 5.Peran ganda Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD di bawah Bupati atau Pemerintahan Daerah dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai legislatif dan sebagai eksekutif oleh karena itu Sekretariat DPRD harus bisa menjadi mediator. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Bahwa perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentunya mendasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD. Dimana Perubahan Renstra Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan (RPD). Rencana Kerja mengakomodir Program dan kegiatan yang diusulkan baik oleh DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan produk hukum daerah, fungsi Penganggaran dan fungsi pengawasan. Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam tabel berikut: 17 Tabel REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD 45.811.546.784 SEKRETARIAT DPRD 35.930.046.100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Lingkup Kab Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 24.972.702.784 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Lingkup Kab Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23.900.575.356 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu 20.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu 6.404.600 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.568.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 9.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.836.100 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 2.108.486.784 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 2.120.247.915 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.033.986.784 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 2.070.451.715 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 64.500.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 46.760.100 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 10.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.036.100 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 22.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 20.308.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 22.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 20.308.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 230.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 221.750.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 95.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 95.568.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 135.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 126.182.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 340.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset 144.968.600 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 404 Unit 340.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 304 Unit 144.968.600 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 1.515.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 1.666.591.712 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 215.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 217.660.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.300.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.448.931.712 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 18 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 737.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 573.484.600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 460.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 444.308.200 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 162.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 39.109.100 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 62 Unit 115.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 61 Unit 90.067.300 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 19.695.216.000 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 18.947.391.929 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/bulan 19.420.000.000 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/bulan 18.674.688.629 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 80 Paket 195.000.000 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 80 Paket 192.463.300 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 80.216.000 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 80.240.000 Layanan Administrasi DPRD Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD 305.000.000 Layanan Administrasi DPRD Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD 199.428.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 10 Laporan 305.000.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 10 Laporan 199.428.000 ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Lingkup Kab Kulon Progo Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 20.838.844.000 ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Lingkup Kab Kulon Progo Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 12.029.470.744 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.065.000.000 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.993.390.100 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 215.000.000 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 177.721.700 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 6 Dokumen 1.600.000.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4 Dokumen 1.072.982.300 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 1 Dokumen 1.700.000.000 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 550.000.000 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 134.456.700 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerahi 4000 orang 608.229.400 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas 2.350.000.000 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas 1.465.085.000 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 6 Dokumen 2.350.000.000 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 6 Dokumen 1.465.085.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 19 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.405.000.000 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.786.888.400 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 245.000.000 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 241.129.100 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 8 Dokumen 2.800.000.000 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 4 Dokumen 1.225.676.600 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 360.000.000 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 320.082.700 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD 3.300.000.000 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD 682.744.900 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 2.500.000.000 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 277.145.700 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 150 Dokumen 800.000.000 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 133 Dokumen 405.599.200 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.550.000.000 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.763.860.400 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 5 Dokumen 2.550.000.000 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 1.182.604.800 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 4000 orang 581.255.600 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 177.000.000 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 149.544.100 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 4 Laporan 177.000.000 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 4 Dokumen 149.544.100 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah 880.000.000 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 4 Dokumen 880.000.000 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD 4.111.844.000 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD 4.187.957.844 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 45 Dokumen 2.041.844.000 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 22 Dokumen 1.724.302.800 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 73 Laporan 1.015.000.000 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 73 Laporan 1.454.323.044 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 13 Dokumen 300.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 258.652.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 3 Dokumen 755.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 3 Dokumen 750.680.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah karena Penyesuaian dengan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. 20 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan usulan Perangkat Daerah dan bukan usulan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat secara eksplisit. Tetapi secara implisit karena Anggota DPRD merupakan wakil masyarakat yang notabene menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dari daerah pemilihannya, memfasilitasi anggota DPRD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan program kegiatan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026. Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 NIHIL Usulan dari masyarakat tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD 21 Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan senantiasa selalu ditingkatkan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Nasional. Di samping itu dalam menentukan Kebijakan Daerah juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi, dan terkait dengan salah satu prioritas daerah yaitu Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan Kawasan aerotropolis. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis Untuk mewujudkan tujuan tersebut sekretariat DPRD menetapkan sasaran. Perubahan Renstra Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP nilai 3,23 Terfasilitasinya Kinerja DPRD Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan % 100 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah nilai A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah nilai 2,0-3,0 22 3.3. Program dan Kegiatan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-5406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa : “Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang disusun ini tidak terlepas dan mendasar pula pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target RKPD 2026 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perda % 100,00 Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan % 100,00 Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD % 100,00 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 Rumusan program dan kegiatan sesuai dengan Rancangan awal RKPD, namun mengingat dinamika pembahasan anggaran yang ada dan menyesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta kemampuan keuangan daerah sehingga terdapat perbedaan pada keluaran dan jumlah dana. Kebutuhan dana dihitung sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa tahun 2026, dan indikator kinerja masing-masing sub kegiatan. Prakiraan maju program dan kegiatan Tahun 2026 tentunya akan disesuaikan kembali ketika Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah ditetapkan diwaktu mendatang serta dinamika yang ada. 23 Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 secara umum dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa rapat-rapat dan pengawasan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu untuk mendukung wawasan, pemahaman, pengetahuan dan informasi berkaitan dengan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan konsultasi, koordinasi, study banding, study referensi dan kerjasama antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Pusat/Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan diluar wilayah Kulon Progo antara lain di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan luar Jawa. Optimalisasi fungsi pengawasan dilakukan evaluasi/sosialisasi Peraturan Daerah dengan meningkatkan akses masyarakat dalam memberikan masukan terhadap peraturan-peraturan daerah dan mendekatkan kepada masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan lembaga DPRD yang aspiratif dan akuntabel dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan sistem informasi ASPIRASIKU untuk menjaring masukan dan aspirasi masyarakat sehingga pada saatnya diproses pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo yang cermat dan tepat waktu. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2026 Kabupaten KULON PROGO i i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat kami selesaikan. Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 agar selaras dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Demikian dokumen ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026. ii DAFTAR ISI Halaman BAB I. PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 4 1.3. Maksud dan tujuan 6 1.4. Sistematika Penulisan 6 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 7 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23 2.4. Reviu Terhadap RKPD 24 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masrarakat 29 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31 3.3. Program dan Kegiatan 34 BAB IV.RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38 BAB IV.PENUTUP 57 1 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bapperida Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Bapperida Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bapperida DIY. Penyusunan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berada pada tahapan transisi yaitu akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renja Bapperida Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun Pertama R 2 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJMD 2025-
67. 2029.Dokumen Renja Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida serta sejalan dengan Visi RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan” yang sudah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yaitu “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)”. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 3 Alur Perencanaan dan Penganggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, rancangan akhir RPJMD 2025-2029, dan rancangan Renstra 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat. RKPD Tahun 2026 menjadi penjabaran tahunan dari RPJMD 2025-2029, sementara Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah yang mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan operasionalisasi RKPD. 4 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:
a.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
g.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 5
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
m.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
n.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2026 ;
o.Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025;
p.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
q.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
r.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
s.Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045;
t.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan;
u.Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026; 6
v.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. 1.3. Maksud dan tujuan
1. 1.Maksud Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Di dalamnya mencakup :
a.Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV;
b.Menjabarkan kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator kinerja serta pagu indikatif pendanaan tahun anggaran 2026;
c.Memberikan pedoman pelaksanaan program kegiatan, sub kegiatan tahun anggaran 2026.
1. 2.Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah untuk:
a.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b.Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
c.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah; 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasar Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan sistimatika sebagai berikut: Bapperida menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bapperida dipimpin kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan. Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1.1 Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 NO. URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan I. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia UNSUR PENDUKUNG USUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAERAH II Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. 2.Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan 8 NO. URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN III Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota
2. 3.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. 4.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan / semesteran 8 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
4. 5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9 Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 10 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5. 6.Administrasi Umum dan Perangkat Daerah 11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
6. 7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. 8.Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah 14 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik 15 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 9. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17 Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya 18 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. 10.Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 19 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 20 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 11. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9. 12.Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 22 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 9 NO. URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 23 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah V Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
10. 13.Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 24 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 25 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 26 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 14. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 27 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 28 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
11. 15.Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 29 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VI Program Penelitian dan Pengembangan
12. 16.Pengembangan Inovasi dan teknologi 31 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 32 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Pengukuran kinerja Bapperida didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut: 10 Tabel 2.1.2 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bapperida Kulon Progo Tahun 2024 No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Realisasi 2023 Target 2024 Realisasi 2024 1 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 100 100 2 Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan Persentasi Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target % 85,71 68,25 79,36 3 Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%) % 100 95,24 100 4 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah Satuan inovasi daerah yang matang Satinov 70 74 87 Tabel 2.1.3 Pengukuran Kinerja Program Bapperida Kulon Progo Tahun 2024 No. Program Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi 2022 Realisasi 2023 2024 Target Realisasi s/d TW IV 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota % 100 100 100 100 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Capaian perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 3 Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah % 99,76 99,91 99,73 99,86 11 4 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu % 100 100 100 100 5 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu % 100 100 100 100 6 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu % 100 100 100 100 7 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Capaian inovasi daerah Satinov 187 190 129 208 8 Capaian penelitian dan pengembangan Dok 6 6 7 8 9 Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase perencanaan keistimewaan % 100 100 100 100 10 Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan % 100 100 100 100 Alokasi anggaran Belanja Langsung Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada APBD Anggaran Perubahan 2024 sebesar Rp. 7.305.800.976,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 7.303.500.976,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.300.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp. 6.946.822.724,44 atau 95,09%. 12 Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 untuk target fisik kegiatan semua tercapai sesuai target, sedangkan di sisi keuangan ada beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya selisih harga di Mbizmarket pada ATK, makan minum rapat, honorarium THL yang tidak bisa dicairkan karena pindah ketugasan, belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan kebutuhan pegawai, uang lembur dan Belanja perjalanan sesuai kebutuhan. Dampak dari ketidak tercapaian realisasi keuangan atas kegiatan tersebut akan menambah Silpa anggaran pada akhir tahun dan akan digunakan sebagai cadangan pada tahun berikutnya. Sedangkan kebijakan perencanaan dan penganggaran mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian penganggaran, perlu dilakukan beberapa kebijakan dan tindakan, termasuk prioritisasi anggaran pada program dan kegiatan yang berdampak signifikan, perbaikan pemahaman dan korelasi antara sasaran, tujuan, dan indeks, serta penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan evaluasi kinerja. Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap perubahan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja mendapatkan perhatian khusus dan tindakan perbaikan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bapperida Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4 13 319.026.800 3 K Rp K Rp K Rp. K Rp. K RP K Rp. K Rp 26.571.390.000 6.593.083.946 7.305.242.976 0 6.946.822.724 7.081.592.060 20.770.322.130 0,78 2 UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 247.846.500 239.473.391 97 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 0 - 0 247.846.500 239.473.391 96,62 0 - 239.473.391 - 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN Presentase situs warisan geologi yang terkelola 100 100% 247.846.500 100 239.473.391 100 96,62 - 0 100 239.473.391 - 2 22 08 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Cakupan pengelolaan situs warisan geologi kabupaten 100 100% 247.846.500 100 239.473.391 100 96,62 - - 100 239.473.391 - 2 22 08 003 Nomi na s i Wa ri s a n Buda ya Na s i ona l da n Dunia Jumlah obyek warisanbudaya nasional dan dunia yang masuk nominasi 0 5 247.846.500 5 239.473.391 100 96,62 - - 5 239.473.391 - 4 UNSUR PENDUKUNG USUSAN PEMERINTAHAN 1.403.740.000 190.026.149 234.880.000 227.736.898 96,96 - 319.026.800 736.789.847 0,52 4 01 SEKRETARIAT DAERAH - 4 01 04 M e n i g Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Perencanaan Keistimewaan 100 1.403.740.000 100 190.026.149 100% 234.880.000 100 227.736.898 100 96,96 100 319.026.800 200 736.789.847 0,52 M e n Persentase Pengendalian Kegiatan Keistimewaan 100 100 100% 100 100 100 100 - Perencanaan dan pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Jumlah dokumen rencana program kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang - - - - - - - - - - 3 148.823.400 3 736.789.847 - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Laporan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang - - - - - - - - - - 3 148.823.400 3 148.823.400 - 4 01 04 Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan 32 1.403.740.000 8 190.026.149 8 234.880.000 8 227.736.898 100 96,96 2 170.203.400 18 587.966.447 0,42 4 01 04 5.06 0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Se- DIY 16 661.280.000 4 126.312.186 4 165.260.000 4 160.613.353 100 97,19 4 117.294.000 12 404.219.539 0,61 4 01 04 5.06 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 16 742.460.000 4 63.713.963 4 69.620.000 4 67.123.545 100 96,41 4 52.909.400 12 183.746.908 0,25 Kode 6 7 9 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO S A S A R A N Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu

(2024)Tingkat realisasi Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)Realisasi Renja PD tahun 2024 8 = (7/6) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target 1 2 2 4 5 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 14 3 K Rp K Rp K Rp. K Rp. K RP K Rp. K Rp 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.167.650.000 6.403.057.797 6.822.516.476 6.479.612.435 94,97 6.762.565.260 19.645.235.492 0,78 5 01 M e n PERENCANAAN 23.936.170.000 6.169.454.967 6.553.906.376 6.249.802.456 95,36 6.511.779.760 18.931.037.183 0,79 5 01 01 M e n i Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 16.680.320.000 100 4.077.649.715 100 4.540.930.876 100 4.368.815.535 100 96,21 100 4.712.927.960 100 13.159.393.210 0,79 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu 94 222.860.000 23 54.954.806 23 53.195.800 23 44.197.489 100 83,08 25 20.657.000 71 119.809.295 0,54 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 10 173.950.000 2 42.855.497 2 42.196.400 2 34.318.377 100 81,33 4 13.567.600 6 90.741.474 0,52 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah 84 48.910.000 21 12.099.309 21 10.999.400 21 9.879.112 100 89,82 21 7.089.400 42 29.067.821 0,59 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 56 13.976.380.000 14 3.241.324.018 14 3.716.123.128 14 3.619.714.947 100 97,41 14 3.914.151.766 28 10.775.190.731 0,77 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN 188 13.550.130.000 47 3.143.586.590 47 3.617.455.828 47 3.522.612.325 100 97,38 47 3.835.794.466 94 10.501.993.381 0,78 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 56 170.160.000 17 41.269.562 14 41.949.600 14 41.890.072 100 99,86 14 32.889.600 31 116.049.234 0,68 5 01 01 2.02 0002 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 4 256.090.000 1 56.467.866 1 56.717.700 1 55.212.550 100 97,35 1 45.467.700 2 157.148.116 0,61 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 8 134.060.000 2 26.993.256 2 34.209.900 2 33.480.563 100 97,87 2 29.206.000 4 89.679.819 0,67 5 01 01 2.05 0005 Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 4 8.510.000 1 1.746.725 1 2.000.000 1 1.756.202 100 87,81 1 2.000.000 2 5.502.927 0,65 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 140 125.550.000 35 25.246.531 35 32.209.900 35 31.724.361 100 98,49 35 27.206.000 70 84.176.892 0,67 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum 8 422.480.000 2 185.573.144 2 204.616.000 2 185.624.163 100 90,72 2 197.414.500 4 568.611.807 1,35 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 48 297.810.000 12 159.110.517 12 175.388.000 12 158.749.818 100 90,51 12 171.109.500 24 488.969.835 1,64 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 16 124.670.000 4 26.462.627 4 29.228.000 4 26.874.345 100 91,95 4 26.305.000 8 79.641.972 0,64 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah jumlah penambahan aset 27 170.170.000 14 128.141.097 14 2.300.000 1 1.550.000 7 67,39 3 28.394.400 17 158.085.497 0,93 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan 27 170.170.000 14 128.141.097 14 2.300.000 1 1.550.000 7 67,39 3 28.394.400 17 158.085.497 0,93 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 96 892.330.000 24 246.967.931 24 306.406.948 24 290.427.412 100 94,78 14 296.614.144 38 834.009.487 0,93 5 Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025) 8 = (7/6) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)6 7 92 2 4 Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Realisasi Renja PD tahun 2024 Kode Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu
(2024)Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat realisasi Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target 1 S A S A R A N Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 15 3 K Rp K Rp K Rp. K Rp. K RP K Rp. K Rp 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 48 251.010.000 12 59.400.872 12 94.518.912 12 87.444.774 100 92,52 12 95.043.240 24 241.888.886 0,96 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 48 641.320.000 12 187.567.059 12 211.888.036 12 202.982.638 100 95,80 12 201.570.904 24 592.120.601 0,92 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 12 862.040.000 3 193.695.463 3 224.079.100 3 193.820.961 3 86,50 3 226.490.150 6 614.006.574 0,71 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 108 595.610.000 12 142.100.363 27 180.859.500 27 155.767.361 100 86,13 27 183.441.650 39 481.309.374 0,81 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 40.420.000 1 16.137.600 1 7.733.200 1 7.733.200 100 100,00 1 14.000.000 2 37.870.800 0,94 5 01 01 2.19 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 200 226.010.000 12 35.457.500 50 35.486.400 50 30.320.400 100 85,44 50 29.048.500 62 94.826.400 0,42 5 01 02 M e n i Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Capaian perencanaan pembangunan daerah 100 4.421.760.000 100 1.199.828.426 100 1.250.322.600 100 1.163.767.712 100 93,08 100 1.100.584.100 100 3.464.180.238 0,78 M e n i persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 99,8 99,63 99,73 99,86 100 - 99,86 100 - 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 26 2.607.880.000 6 748.906.921 6 925.910.200 6 884.024.122 100 95,48 7 834.631.600 13 2.467.562.643 0,95 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 14 2.429.430.000 3 709.310.107 4 878.110.200 4 843.193.192 100 96,02 4 789.960.600 7 2.342.463.899 0,96 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 12 178.450.000 3 39.596.814 3 47.800.000 3 40.830.930 100 85,42 3 44.671.000 6 125.098.744 0,70 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 17 565.600.000 17 78.176.587 3 51.331.000 3 42.816.500 100 83,41 3 47.504.100 20 168.497.187 0,30 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 17 565.600.000 17 78.176.587 4 51.331.000 4 42.816.500 100 83,41 3 47.504.100 20 168.497.187 0,30 1 2 2 4 5 Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu
(2024)Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja PD tahun 2024 Tingkat realisasi Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Kode S A S A R A Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)6 7 16 3 K Rp K Rp K Rp. K Rp. K RP K Rp. K Rp 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah 89 1.248.280.000 23 372.744.918 22 273.081.400 22 236.927.090 100 86,76 22 218.448.400 45 828.120.408 0,66 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 41 959.060.000 11 307.613.512 10 218.455.400 10 197.474.866 100 90,40 10 161.959.000 21 667.047.378 0,70 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 48 289.220.000 12 65.131.406 12 54.626.000 12 39.452.224 100 72,22 12 56.489.400 24 161.073.030 0,56 5 01 03 M e n i g k a t n y a k u a l Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu 100 100 100 2.834.090.000 100 100 100 891.976.826 100% 100% 100% 762.652.900 100,00 100,00 100,00 717.219.209 - 94,04 100,00 100,00 100,00 698.267.700 100 100 100 2.307.463.735 0,81 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 84 1.474.130.000 20 342.761.965 20 419.242.500 16 400.906.536 80 95,63 25 295.447.800 45 1.039.116.301 0,70 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 26 460.870.000 6 111.031.045 6 79.309.900 6 73.960.336 100 93,25 8 59.991.200 14 244.982.581 0,53 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 32 601.810.000 8 142.832.282 8 247.580.600 8 238.947.397 100 96,51 9 151.495.200 17 533.274.879 0,89 5 01 03 2.10 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 26 411.450.000 6 88.898.638 6 92.352.000 6 87.998.803 100 95,29 8 83.961.400 14 260.858.841 0,63 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 56 627.570.000 17 145.878.286 12 123.431.400 12 105.200.080 100 85,23 26 196.995.700 43 448.074.066 0,71 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 26 324.340.000 6 69.882.616 6 44.333.800 6 32.677.514 100 73,71 8 37.695.600 14 140.255.730 0,43 Kode S A S A R A Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu
(2024)Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 2 4 5 Realisasi Renja PD tahun 2024 Tingkat realisasi Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)6 71 2 17 3 K Rp K Rp K Rp. K Rp. K RP K Rp. K Rp 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 26 303.230.000 6 75.995.670 6 79.097.600 6 72.522.566 100 91,69 9 159.300.100 15 307.818.336 1,02 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 52 732.390.000 14 403.336.575 12 219.979.000 12 211.112.593 100 95,97 16 205.824.200 30 820.273.368 1,12 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 26 375.510.000 7 252.947.440 6 117.292.200 6 113.492.987 100 96,76 8 108.530.600 40 474.971.027 1,26 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 26 356.880.000 7 150.389.135 6 102.686.800 6 97.619.606 100 95,07 8 97.293.600 40 345.302.341 0,97 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 M e n i Program Penelitian dan Pengembangan Capaian Inovasi Daerah 138 1.231.480.000 195 233.602.830 129 268.610.100 208 229.809.979 161 85,56 195 250.785.500 390 714.198.309 0,58 Capaian penelitian dan pengembangan 7 6 6 8 133 - 8 14 - 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan teknologi Jumlah inovasi daerah yang masih eksis 138 1.231.480.000 190 233.602.830 129 268.610.100 208 229.809.979 161 85,56 195 250.785.500 385 714.198.309 0,58 5 05 02 2.04 0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 72 270.200.000 18 56.230.190 18 58.673.600 18 53.460.382 100 91,11 18 55.081.900 108 164.772.472 0,61 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 19 961.280.000 4 177.372.640 4 209.936.500 5 176.349.597 125 84,00 5 195.703.600 29 549.425.837 0,57 100 92,85Rata-rata capaian kinerja (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Kode S A S A R A N Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu
(2024)Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 1 2 2 4 5 Realisasi Renja PD tahun 2024 Tingkat realisasi Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)6 7 19 Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, diantaranya seperti:
1. a.Adanya kendala aplikasi keuangan yang berpengaruh terhadap keterlambatan administrasi keuangan
2. b.Beberapa laporan dilaksanakan secara tahunan sehingga capaiannya akan terlihat pada triwulan ke-4, Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan mundur pelaksanaannya.
3. c.Tahun 2024 merupakan masa transisi proses penetapan RPJPD 2025-2045 dan Penyusunan RPJMD 2025-2029 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada tahun 2024 Bapperida telah melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Target indikator program di tahun 2024 telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator ini merupakan indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah dengan target 100%. Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator ini merupakan indikator dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berisi capaian dari pelaksanaan perencanaan berupa dokumen perencanaan yang dikeluarkan seperti RKPD, Perubahan RKPD, DAK Fisik, DAIS serta dokumen perencanaan lainnya (RPJPD dan RPJMD) dengan target 100%. Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator ini merupakan indikator dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berisi realisasi fisik sub kegiatan terhadap ROPD yang disusun dengan target sebesar 99,73%. 20 Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 100%. Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tepat Waktu Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan target 100%. Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebiajakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan target 100%. Capaian Inovasi Daerah Indikator ini merupakan indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berisi capaian dari jumlah inovasi daerah yang masih eksis/berjalan pada tahun 2024 dan ditetapkan oleh SK Bupati dengan target 129 satinov. Capaian Penelitian dan Pengembangan Indikator ini merupakan indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berisi capaian terhadap jumlah kajian/penelitian yang didiseminasi pada tahun 2024 yang dapat berupa penelitian/kajian kelitbangan/TTG/fasilitasi penerapan hasil litbang terpilih yang diterpakan/diseminasi kajian/penelitian/PPM/inovasi/TTG yang dapat diterapkan dengan target 7 dokumen. Persentase Perencanaan Keistimewaan Indikator ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang berisi capaian terhadap 21 perencanaan keistimewaan berupa dokumen perencanaan keistimewaan seperti BA I, BA II, Redesign 1, Redesign 2, Usulan n+2 dengan target 100%. Persentase Pengendalian Kegiatan Keistimewaan Indikator ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang berisi capaian terhadap pengendalian keistimewaan berupa dokumen pengendalian urusan keistimewaan seperti dokumen verifikasi tahap 3 n-1, tahap 1 tahun n, tahap 2 tahun n, dan tahap akhir tahun n dengan target 100%. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut ini. 22 No. Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (10) (11)(12) Indikator Kinerja Perangkat Daerah 1 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah - - 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan - - 68,25 69,84 71,43 71,43 79,36 69,84 71,43 71,43 3 Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan - - 95,24 97,62 100 100 100 97,62 100 100 4 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah - - 74 77 80 80 87 77 80 80 Indikator Kinerja Program 1 Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Capaian perencanaan pembangunan daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 99,73 99,74 99,75 99,75 99,86 99,74 99,75 99,75 4 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Capaian inovasi daerah 129 134 138 138 208 134 138 138 8 Capaian penelitian dan pengembangan 7 7 7 7 8 7 7 7 9 Persentase perencanaan keistimewaan 100 100 100 100 100 100 100 100 10 Persentase pengendalian keistimewaan 100 100 100 100 100 100 100 100 Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Dari tabel di atas dari 4 (empat) idikator perangkat daerah dan indikator kinerja program sebanyak (10) Indikator program pada tahun 2024 dapat terealisasi semuanya sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bapperida memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapperida memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bapperida didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan good governance, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Renja Bapperida harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, baik internal (staf dan pimpinan) maupun eksternal (masyarakat, akademisi, dan dunia usaha). Dokumen serta kegiatan Bapperida selalu dipublikasikan melalui media sosial Bapperida dengan prinsip terbuka, akurat, tepat waktu dan konsisten. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapperida, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu: Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan pengendalian; Adanya kebijakan baru dari pusat yang berdampak pada perubahan keluaran program; Masih kurangnya penelitian dan riset yang dilakukan untuk dapat diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Adanya beberapa capaian indikator kinerja perangkat daerah yang dipengaruhi oleh realisasi sasaran OPD berakibat pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah Bapperida. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bapperida dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah: Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; 24 Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY; Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya. Sedangkan peluang bagi Bapperida dalam melaksanakan ketugasannya adalah: Keterpaduan perencanaan antar kabupaten; Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi; Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo. Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah. Untuk mengatasi permasalahan sistem yang belum terintegrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung perlu di buatkan sistem antara yang bisa menjebatani keduannya. Perlunya menyesuaikan kebijakan baru dari pusat yang berdampak pada perubahan keluaran program. Sedangkan dalam bidang penelitian dan riset daerah, Pemerintah Daerah perlu mengimplementasikan hasil penelitian yang bersifat terapan untuk kepentingan masyarakat khususnya di Kabupaten Kulon Progo. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Penetapan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Bapperida. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 57 Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.792,87 6.738,36 620,43 0,00 620,43 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Persentase situs warisan geologi yang terkelola 100% 620,43 0,00 Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo 5 objek 620,43 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah obyek warisan budaya nasional dan dunia yang 5 objek 367,89 252,54 275,841 252,54 275,841 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan 100% 252,54 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100% 275,841 Persentase Perencanaan Keistimewaan 100% Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 112,586 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun 3 dokumen 112,59 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan 8 dokumen 252,54 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 163,255 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah laporan hasil penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan se _DIY 4 dokumen 161,00 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah laporan hasil penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan se _DIY 4 dokumen 121,30 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 4 laporan 91,54 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 3 laporan 41,958 URUSAN KEBUDAYAAN URUSAN KEBUDAYAAN6.919,90 6.462,52 6.652,14 5.954,18 BADAN PERENCANAAN 6.652,14 BADAN PERENCANAAN 5.954,18PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 4.692,43 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 4.772,13 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu 25 dokumen 61,14 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 11,03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen 50,64 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 6,09 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 laporan 10,50 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 laporan 4,94 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 14 dokumen 3.853,60 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 laporan 3.958,36 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 orang/bulan 3.766,19 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 orang/bulan 3.881,69 penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen 45,47 penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen 41,89 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 laporan 41,95 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 laporan 34,77 Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO Tabel 2.4.1 PERENCANAAN RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISA KEBUTUHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN No. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Catatan Penting SEKRETARIAT DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah 26 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian 2 dokumen 29,21 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 26,69 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen 2,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan 57 orang 27,21 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan 40 orang 26,69 Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen administrasi umum 2 dokumen 201,43 Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 149,37 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 6 paket 26,31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 paket 21,47 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 175,12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 127,90 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Penambahan Aset 3 unit 19,80 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 107,50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainya yang disediakan 3 unit 19,80 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainya yang disediakan 11 unit 107,50 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 24 Laporan 297,94 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 301,76 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 laporan 95,04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 laporan 95,04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 202,89 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan 206,71 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 laporan 229,32 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 dokumen 217,44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 unit 186,85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 unit 128,74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 7,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 28,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 76 unit 35,46 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 76 unit 60,70 PERENCANAAN PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Capaian perencanaan pembangunan daerah 100 persen 1.172,30 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian perencanaan pembangunan daerah 100 persen 99,88 persen 680,69 persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 99,74 persen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 8 dokumen 881,46 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 438,24 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 dokumen 49,06 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 dokumen 24,67 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 dokumen 832,40 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 dokumen 413,58 Catatan PentingNo. RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISA KEBUTUHAN 27 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 dokumen 49,94 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 35,99 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 6 dokumen 49,94 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 dokumen 35,99 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah 22 dokumen 240,91 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 206,46 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 10 laporan 177,50 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 10 laporan 162,87 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 12 laporan 63,41 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 12 laporan 43,59 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu 100 persen 787,41 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu 100 persen 501,36 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu 100 persen Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu 100 persen Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu 100 persen Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu 100 persen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 25 dokumen 327,95 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 dokumen 239,26 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 8 dokumen 70,91 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 6 dokumen 48,37 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 9 laporan 165,35 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 8 dokumen 118,39 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 8 dokumen 91,69 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 6 dokumen 72,50 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 17 dokumen 237,48 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 95,16 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 8 dokumen 51,60 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 6 dokumen 27,37 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 9 dokumen 185,88 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 6 dokumen 67,79 Catatan PentingNo. RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISA KEBUTUHAN 28 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pencapaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 16 dokumen 221,99 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 166,93 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 8 dokumen 116,99 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 6 dokumen 81,35 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 8 dokumen 105,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 6 dokumen 85,58 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 267,76 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 508,34 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Capaian Inovasi Daerah 134 satinov 267,76 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Capaian Inovasi Daerah 210 satinov 140,34 Capaian penelitian dan pengembangan 7 dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Inovasi Daerah yang masih eksis 134 satinov 267,76 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 140,34 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 dokumen 207,88 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 dokumen 97,33 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 18 laporan 59,88 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 18 laporan 43,01 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Capaian Reiset Daerah 50 persen 368,00 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 368,00 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset 1 naskah 368,00 Catatan PentingNo. RANCANGAN AWAL RKPD 2026 HASIL ANALISA KEBUTUHAN 57 Dari tabel di atas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis dan kebutuhan terhadap progam dan kegiatan maupun sub kegiatan, yang meliputi :

1.Penambahan Program Riset dan Inovasi Daerah, Kegiatan Penelitian Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, dan Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis hasil riset. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini Muncul seiring di terbitkannya Perda Nomor 3 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan yang di ikuti dengan Perbub nomor 40 Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan.
2.Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan berupa : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang.
3.Pengurangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan, kegiatan Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya, Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia.
4.Serta untuk mengefektifkan kinerja ada satu sub kegiatan yang tidak di anggarkan pada tahun 2026 yaitu Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Disamping itu untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun 2026, ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perbedaan anggaran dari rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan seperti yang terlihat dalam data Tabel 2.4.1 diatas. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bapperida didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kapanewon. Adapun usulan program dan kegiatan pada saat musrenbang kapanewon seperti tercantum dalam tabel berikut. Pad 30 a Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten : Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. No Program/Kegiatan/Subkeg iatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) - - - 31 Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 dengan tema pembangunan “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” adalah meliputi:
1. a.Mewujudkan transformasi sosial
2. b.Mewujudkan transformasi ekonomi
3. c.Mewujudkan transformasi tata kelola
4. d.Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. e.Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. f.Pembangunan kewilayahan
7. g.Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. h.Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)." Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan R 32 yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, yaitu: Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Bapperida mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yangGood Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bapperida sekaligus mendasar pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran rencana kerja Bapperida tahun 2026 adalah sebagai berikut: 33 Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 NO. TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA SASARAN I Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indek Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Nilai 52,57 Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah Satuan inovasi daerah yang matang Inovasi 89 Inovasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah level 2,0 - 3.0 34 3.3. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Riset dan inovasi Daerah dengan perincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 No. Program Prioritas Pembangunan Indikator Program satuan Target Indikator Kinerja Program Perubahan 1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase perencanaan pembangunan daerah % 100 2 Persentase capaian fisik pelaksanaan pembangunan % 99,88 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu % 100 4 Persentase perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA tepat waktu % 100 5 Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu % 100 6 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Capaian inovasi daerah Satuan Inovasi 210 7 Program Riset dan Inovasi Daerah Capaian Riset Daerah % 50 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 9 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan Pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 100 Untuk Rincian Perumusan program dan kegiatan di Bapperida Kulon Progo didasarkan pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rancangan Rencana Kerja Bapperida tahun 2026 35 mencakup 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.738.374.737,- dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rancangan Anggaran pada Tahun 2026 I PROGRAM PENYELENGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 275.841.000 1 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 112.586.000 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 112.586.000 2 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 163.255.000 2 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 121.297.000 3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 41.958.000 II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp4.772.137.937 3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp11.030.400 4 Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah Rp6.091.500 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp4.938.900 4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp3.958.356.222 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.881.692.222 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp41.889.400 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp34.774.600 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp26.687.500 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp26.687.500 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp149.366.395 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp21.470.900 11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp127.895.495 36 No Uraian Rancangan Anggaran pada Tahun 2026 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp107.502.900 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp107.502.900 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp301.756.420 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp95.043.240 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp206.713.180 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp217.438.100 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp128.736.500 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp28.000.000 17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp60.701.600 III PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rp680.694.200 10 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rp438.245.300 18 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Rp24.668.700 19 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp413.576.600 11 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Rp35.986.600 20 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp35.986.600 12 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Rp206.462.300 21 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Rp162.872.900 22 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp43.589.400 37 No Uraian Rancangan Anggaran pada Tahun 2026 IV PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp501.363.800 13 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rp239.263.600 23 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp48.367.200 24 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp118.392.800 25 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp72.503.600 14 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Rp95.165.100 26 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp27.373.600 27 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp67.791.500 15 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Rp166.935.100 28 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp81.350.500 29 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp85.584.600 V PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp508.337.800 16 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Rp140.337.800 30 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Rp97.327.900 31 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Rp43.009.900 VI PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Rp368.000.000 17 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Rp368.000.000 32 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Rp368.000.000 38 Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam memenuhi tugas dan fungsi Bapperida yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 6 (empat): “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Bapperida merumuskan program dan kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD 2025-2029 serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Dari rumusan program dan kegiatan, Rencana Kerja Bapperida tahun 2026 mencakup 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Bapperida pada tahun 2026 tercantum pada tabel 4.1 berikut ini: PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 6.738.374.737,00 7.528.581.799,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 275.841.000,00 404.752.500,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 275.841.000,00 404.752.500,00
  1. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 275.841.000,00 - 404.752.500,00 4.01.04.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 112.586.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 225.172.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 4.01.04.5.05.0003 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun 3 Dokumen 112.586.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 225.172.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 163.255.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 179.580.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.04.5.06.0001 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 4 Dokumen 121.297.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 133.426.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 4.01.04.5.06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 3 Laporan 41.958.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 46.153.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.462.533.737,00 7.123.829.299,00 5.01 PERENCANAAN 5.954.195.937,00 6.564.657.719,00
  2. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.772.137.937,00 - 5.238.857.529,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 11.030.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 12.132.790,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.091.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 6.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4.938.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 5.432.790,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 dokumen 3.958.356.222,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 4.345.898.052,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 3.881.692.222,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 4.261.567.652,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 41.889.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 46.078.340,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 34.774.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 38.252.060,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 26.687.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 29.356.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 26.687.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 29.356.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 149.366.395,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 162.103.255,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.470.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 21.418.210,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 127.895.495,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 140.685.045,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 107.502.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 118.253.190,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 107.502.900,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 118.253.190,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 301.756.420,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 331.932.062,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 95.043.240,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 104.547.564,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 206.713.180,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 227.384.498,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 dokumen 217.438.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 239.181.930,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 128.736.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 141.610.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 28.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 30.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 76 Unit 60.701.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 66.771.780,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
  3. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 680.694.200,00 - 747.113.620,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 438.245.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 480.419.830,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dokumen 24.668.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 27.135.570,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 413.576.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 453.284.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 35.986.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 39.585.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dokumen 35.986.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 39.585.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumened 206.462.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo - 227.108.530,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 10 Laporan 162.872.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo 179.160.190,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 12 Laporan 43.589.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo 47.948.340,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
  4. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 501.363.800,00 - 578.686.570,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 dokumen 239.263.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo - 263.189.960,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 48.367.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo 53.203.920,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 8 0 118.392.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo 130.232.080,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 72.503.600,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo 79.753.960,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 95.165.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 104.681.610,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 27.373.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 30.110.960,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 67.791.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 74.570.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 166.935.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 210.815.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 81.350.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 108.130.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 85.584.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 102.685.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 508.337.800,00 559.171.580,00
  5. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 140.337.800,00 - 154.371.580,00 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 140.337.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 154.371.580,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 Dokumen 97.327.900,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 107.060.690,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 18 Laporan 43.009.900,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 47.310.890,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
  6. 2.5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 368.000.000,00 - 404.800.000,00 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 368.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo - 404.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.01.0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset 1 Naskah 368.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo 404.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH J U M L A H 6.738.374.737,00 7.528.581.799,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-23 16:02:41 Halaman 17 57 Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bapperida Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026. Beberapa kaidah utama dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 antara lain:
9. a.Sinergi dan konsistensi Bahwa Renja Tahun 2026 selaras dengan Visi Misi RPJMD, hal ini memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah;
10. b.Efisiensi dan Efektivitas. Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah;
11. c.Keterbukaan dan Partisipasi. Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena merupakan fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai dokumen produk, data dan informasi, R kegiatan yang dilakukan, prosedur perizinan, dan layanan lainnya, sehingga proses birokrasi menjadi lebih transparan dan efisien. Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut di atas, Renja tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wates, Januari 2024 Wates, 29 Juli 2025 Kepala Bapperida Kabupaten Kulon Progo Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA. NIP. 196904161993031006 RENJA BKAD, 2026 Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2026 BKAD, KP RENJA 2026 i DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN….............................................................................................1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum.........................................................................................3 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 5 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ………………. 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah………........................................... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 33 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. ............................................................................................................. 34 2.4 Review terhadap RKPD ................................................................................. 37 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………..57 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................................59 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................................. 59 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...................................... 60 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................... 62 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.......................66 BAB V PENUTUP .........................................................................................................83 Lampiran : RENJA 2026 1 Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
  1. 1.Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  2. 2.Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
  3. 3.Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 4 (empat) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RENJA 2026 2 RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja). Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Pencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu RKPD. Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah adalah melakukan penataan, pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kewenangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun sisi alokasi belanja. Penataan dan pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat menjadikan pendapatan daerah yang optimal, tertata dengan baik, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan, demikian pula penataan pada sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 5 tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan. RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual RENJA 2026 3 Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun dengan proses berikut :
  4. 1.Pengumpulan data dan informasi
  5. 2.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
  6. 3.Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
  7. 4.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
  8. 5.Telaah terhadap rangcangan akhir RKPD
  9. 6.Perumusan tujuan dan sasaran
  10. 7.Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
  11. 8.Perumusan kegiatan prioritas
  12. 9.Penyajian awal dokumen Renja Perangkat Daerah
  13. 10.Penyempurnaan rangcangan akhir Renja Perangkat Daerah
  14. 11.Penyesuaian dokumen Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM
  15. 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  16. 2.Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  17. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  18. 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  19. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. 6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; RENJA 2026 4
  21. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
  23. 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  24. 10.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  25. 11.Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  26. 12.Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  27. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  28. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005-2026);
  29. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
  30. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
  31. 17.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan;
  32. 18.Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
  33. 19.Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. RENJA 2026 5 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusun Rencana Kerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif. Renja PD disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memastikan kesinambungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan. Renja PD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan Renja BKAD adalah:
  34. 1.Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
  35. 2.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
  36. 3.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
  37. 4.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
  38. 5.Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
  39. 6.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. RENJA 2026 6 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP RENJA 2026 7
  40. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan:
12. a.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan gaji dan Tunjangan - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
14. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
15. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RENJA 2026 8
17. f.Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan: - Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya - Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  1. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan:
19. a.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan : - Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS - Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD - Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
20. b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan: - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Koordinasi pelaksanaan piutang dan Utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas - Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota
21. c.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RENJA 2026 9 Sub Kegiatan: - Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, tiwulanan dan Semesteran - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota
22. d.Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah: Sub Kegiatan: - Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota
  1. 3.Program Pengelolaan Barang Milik daerah Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik daerah Sub kegiatan : - Penyusunan Standarisasi Harga - Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah - Penatausahaan Barang Milik daerah - Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, Pemindah- tanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik daerah - Penyusunan Laporan Barang Milik daerah
  2. 4.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : - Perencanaan pengelolaan Pajak daerah - Analisis dan Pengembangan Pajak daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak darah - Pendataan dan Pendaftaran obyek Pajak daerah - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah - Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah RENJA 2026 10 - Penagihan Pajak daerah - Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah - Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKAD sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 Pengukuran Kinerja Utama BKAD Kulon Progo Tahun 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Cakupan pengelolaan keuangan dan asset % 97,72 98,39 2 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah % 100 100 Tabel II Pengukuran Kinerja Program utama BKAD Kulon Progo Tahun 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Cakupan peningkatan penyusunan rencana anggaran daerah % 100 100 Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan % 95,17 98,50 Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan % 100 100 Cakupan Peningkatan penerimaan pajak daerah % 100 80,81 Cakupan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah % 75,02 71,93 RENJA 2026 11 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Cakupan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah % 100 100 Total anggaran belanja untuk mendukung semua kegiatan BKAD selaku PD adalah sebesar Rp. 234.732.315.055,00. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran sebesar Rp. 225.811.833.655,00 dengan prosentase mencapai 96,20 %. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.117.420.030.392,16 atau 85,68 dari anggaran sebesar Rp 137.039.544.457,00 . Realisasi PAD TA 2024 mengalami penurunan sebesar 3,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Mendasar kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, penyajian klasifikasi dan nomenklatur jenis-jenis pendapatan daerah mengalami beberapa perubahan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menuang ketentuan terkait pajak dan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini, realisasi pendapatan disajikan sesuai nomenklatur pada APBD Tahun Anggaran 2024, dengan cut of realisasi bulan Maret 2024 (realisasi setelah Maret 2024 disajikan pada pos tersebut dengan nomenklatur baru) Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.91.693.644.130,00 atau 80,81% dari anggaran sebesar Rp.113.474.897.520,00. Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalani penurunan sebesar 5,11% dibanding realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, meliputi :
  3. 1.Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
  4. 2.Optimalisasi/pengelolaan aset daerah
  5. 3.Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak
  6. 4.Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
  7. 5.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi
  8. 6.Peningkatan pelayanan pajak dan digitalisasi pembayaran pajak dengan mendukung ETPD (Elektronifikasi-Transaksi Pemerintah Daerah) RENJA 2026 12 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel T-C 29 berikut: R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 13 Tabel T-C 29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2024 KABUPATEN KULON PROGO NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 129.691,53 100 25.641,29 100 32.325,27 100 27.441,69 100 84,89 100 100,00 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 66,87 2 15,21 2 11,38 2 7,82 100 68,72 2 42,328 2 25 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 62,84 21 14,38 21 15,48 21 13,16 100 85,01 21 10,724 21 25 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan tunjangan ASN 280 123.808,37 12 23.276,69 13 31.016,78 13 26.488,24 100 85,40 13 26.062 12,5 4,46 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 4 419,62 12 103,22 1 108,88 1 100,65 100 92,44 1 94,768 6,5 162,5 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 14 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20 94,43 12 22,18 12 20,77 12 100 0,00 12 17,996 12 60 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 56 135,18 12 33,88 14 36,31 14 35,39 97,47 14 36,615 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 1 1,79 0 - 0 0,00 1 2,00 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 72 3 45 2 12 2 6 100 50,00 2 12,00 2,5 20,83 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 552,03 12 57,95 6 54,56 6 48,08 100 88,12 6 44,736 9 18,75 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan 24 259,54 12 234,74 12 122,6 12 98,02 100 79,95 12 25,326 12 50 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 15 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 403,3 12 63,32 12 97,85 12 63,71 65,11 12 152,477 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 144 836,92 11 242,29 12 269,24 12 268,21 100 99,62 12 266,031 11,5 7,99 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 287 1.666,18 94 686,33 0 190,85 0,00 0,00 0 114 47 16,38 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 156 581,04 46 175,12 39 238,04 39 190,63 80,08 39 238,078 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 418,58 2 604,61 2 10 2 7,68 100 76,80 2 15,000 2 25 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 16 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 428 299,63 30 66,37 107 118,75 107 114,12 100 96,10 107 106,250 68,5 16,00 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan pengelolaan anggaran 100 804.462,39 100 185.901,99 100 195.993,29 100 192.166,89 100 Cakupan pengelolaan perbendaharaan 95,7 97,72 95,17 91,71 95,17 Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan 100 100 100 100 100 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah (%) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 16 426,17 4 98,59 4 93,77 4 54,22 100 57,82 4 108,053 4 25 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD DPA- SKPD yang Diverifikasi 340 313,82 85 62,42 85 63,96 85 49,2 100 76,92 85 62,366 85 25 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD -Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 48 1.261,12 12 277,83 12 304,4 12 281,97 100 92,63 12 271,926 12 25 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 17 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran -Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8 497,03 2 111,88 1 106,17 1 101,57 1 108,922 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 448 386,92 16 84,69 110 92,43 110 59,03 100 63,86 110 107,305 63 14,06 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 13840 103,44 12 22,96 12 221,85 12 96,9 100 43,68 12 20,577 12 0,09 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 8 50,44 2 11,55 2 13,07 2 7,83 100 59,91 2 13,985 2 25 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 504 723,44 126 162,21 42 184,08 42 135,22 100 73,46 42 220,093 84 16,67 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 18 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban -Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 672 107,06 168 23,89 168 30 168 21,34 168 35,000 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran -Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 68 87,2 17 17,86 17 25 17 22,1 100 88,40 17 30,000 17 25 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2016 321,09 126 68,85 504 58,99 504 43,91 100 74,44 504 58,176 315 15,63 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota -Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 8 349,12 2 80,14 12 99,76 12 98,96 99,20 12 64,067 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 19 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah laporan yang terselesaikan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah laporan hasil analisis 48 672.958,07 6 173.496,91 6 177.719,05 6 177.719,05 100 100,00 6 174.973,244 6 12,5 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak 8 79.362,37 6 1.092,33 3.485,54 1.221,56 35,05 4.800 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota aporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 8 47.515,09 0 10.289,88 2 13.495,23 2 10.938,79 81,06 2 13.369,447 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Cakupan pengelolaan barang milik daerah 100 1.082,90 100 1.086,22 100 387,95 70,83 347,53 100 85,415 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah Penyusunan Standar Harga Standar Harga yang Disusun 8 410,5 2 115,77 2 102,45 2 97,63 95,30 2 106,635 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 12 72,77 3 95,96 3 15,06 3 11,74 100 77,95 3 12,032 3 25 Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 8 218,87 2 688,13 2 56,54 2 34,56 100 61,12 2 48,192 2 25 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 20 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 24 240,94 6 130,83 6 141,46 6 136,8 96,71 6 38,186 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 16 139,88 2 55,53 4 72,43 4 66,8 100 92,23 4 72,000 3 18,75 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase penerimaan pajak daerah 100 17.176,43 84,28 5.281,92 100 6.025,82 36,63 5.652,30 100 Presentase capaian pendapatan daerah 86,2 104,2 75,02 50,93 75,02 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 8 363,55 2 51,15 2 161,05 2 144,07 100 89,46 2 66,406 2 25 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 16 412,65 4 158,36 4 87,53 4 69,75 100 79,69 4 80,888 4 25 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek 32 10.436,25 8 2.501,22 8 2.688,50 8 2.623,70 100 97,59 8 2.282,528 8 25 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 21 NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD ) REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp K Rp K Rp K Rp Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1E+06 3.968,23 353127 1.948,79 12 2.237,99 12 2.051,10 100 91,65 12 1.985,713 176569,5 12,50 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 65 677,17 29 236,2 29 344,21 29 307,18 100 89,24 29 365,792 29 44,62 Penagihan Pajak Daerah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 848 579 212 231,81 212 230 212 208,7 100 90,74 212 316,782 212 25,00 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 8 400,23 1 80,85 2 190,24 2 168,46 100 88,55 2 8,617 1,5 18,75 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 7 339,02 1 73,55 2 86,3 2 79,34 100 91,94 2 74,707 1,5 21,43 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 22 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 23 Berdasarkan data realisasi renja SKPD sampai dengan triwulan IV diatas, target kinerja program kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:
  9. 1.Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
  10. 2.Dinamika ketentuan perundangan tentang perencanaan penganggaran daerah dan aplikasi SIPD berakibat pada ketidapastian tahapan dalam penyusunan APBD Kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
  11. 1.Optimalisasi ASN yang ada;
  12. 2.Koordinasi intensif dengan seluruh OPD dan membangun komunikasi dengan pihak lain dalam penyusunan perencanaan penganggaran sehingga APBD ditetapkan tepat waktu 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun berdasarkan hasil dari proses perencanaan yang telah disepakati bersama. Sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pemerintahan yaitu urusan keuangan. Pada tahun 2024 BKAD Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan 4 program dan 44 sub kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut : Untuk indikator kinerja utama Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 98,39 %. Realisasi pendapatan pada triwulan IV tahun 2024 dalam APBD sebesar Rp 1.514.859.019.883,16 dari target Rp 1.547.009.486.585,00 Sedangkan realisasi belanja pada triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 225.811.833.655,00 dari target belanja pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 234.732.315.055,00 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 24 Adapun capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel T-C 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKAD KABUPATEN KULON PROGO No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian % Proyeksi % Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A Indikator Kinerja Kunci (IKK): Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK) V WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) V 84,50 84,75 85,00 84,60 84,50 84,50 84,75 84,60 B Indikator Kinerja SKPD Cakupan pengelolaan keuangan dan aset V 95,17 95,43 95,68 72,93 98,39 95,17 95,43 72,93 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah V 100 100 100 100 100 100 100 100 2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
23. a.Tingkat kinerja Pelayanan Guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pembangunan di bidang keuangan daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan di BKAD selain OPD juga melaksanakan fungsi selaku SKPKD. Selaku SKPKD struktur anggarannya terbagi dalam bagian pendapatan, bagian belanja dan pembiayaan. R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 25 Bagian pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, bagian belanja terdiri dari operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, bagian pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan BKAD selaku OPD terbagi dalam pendapatan dan belanja, pendapatan terdiri dari PAD sedangkan belanja terbagi dalam balanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
24. b.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD :
  1. 1.Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
  2. 2.Kesadaran wajib pajak pada jenis pajak tertentu masih rendah;
  3. 3.Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang dinamis;
  4. 4.Terkait kebijakan dari pusat mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran (mandatory spending), disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.
  5. 5.Adanya invaliditas data pada pajak daerah yang diakibatkan oleh aplikasi yang belum optimal.
  6. 6.Dinamika perubahan kebijakan dari pusat yang sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan.
  7. 7.Belum optimalnya pendapatan daerah.
25. c.Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah (RPJMD ) Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah “ Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Dikaitkan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) tahun 2025-2029 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD terkait erat dengan pencapaian misi ke 3, yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 26 Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis”. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tercapainya peningkatan pendapatan daerah.
26. d.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Tantangan :
  1. 1.Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
  2. 2.Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;
  3. 3.Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah;
  4. 4.Dinamika perubahan peraturan dari pusat yang sangat cepat. Peluang :
  5. 1.Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  6. 2.Komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual;
  7. 3.Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik.
  8. 4.Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
  9. 5.Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan;
  10. 6.Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun legeslatif. R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 27
  11. 7.Formulasi Isu-isu penting dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah :
  12. 1.Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
  13. 2.Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;
  14. 3.Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  15. 4.Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKAD Kabupaten Kulon Progo. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKAD. Dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025. Pemerintah Daerah diharapkan untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan pembatasan belanja non-prioritas, membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%, belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur dibatasi. Anggaran difokuskan untuk pada kinerja pelayanan publik. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi rencana anggaran program dan kegiatan karena dilakukan efisiensi terhadap rancanagn awal Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak diatur lagi tentang bagi hasil pajak tetapi diterapkan sistem Opsen. Pemerintah kabupaten/kota memungut tambahan pajak secara langsung pada pemilik kendaraan saat melakukan R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 28 pembayaran pajak. Opsen yang dikenakan sebesar 66%. Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan atas pajak terutang. Pengenaan opsen ini telah diatur untuk mendukung pemenuhan belanja daerah dan pembangunan infrastruktur. Penjabaran dari rancangan rencana kerja BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut : R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 29 Tabel T-C. 31 REVIEW TERHADAP RKPD BKAD TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 226.405.010.205 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 226.435.445.305 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 226.405.010.205 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 226.435.445.305 KEUANGAN 226.405.010.205 KEUANGAN 226.435.445.305 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lingkup BKAD Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 27.547.775.361 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Lingkup BKAD Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 27.512.775.361 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 2 Dokumen 33.016.700 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 2 Dokumen 33.016.700 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 29.323.700 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 29.323.700 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 3.693.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 3.693.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 4 Dokumen 26.387.743.692 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 4 Dokumen 26.387.743.692 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup BKAD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 26.261.460.892 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup BKAD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 26.261.460.892 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 30 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 87.501.100 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 87.501.100 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3.695.800 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3.695.800 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lingkup BKAD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 35.085.900 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lingkup BKAD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 35.085.900 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 12.280.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 12.280.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.780.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BKAD Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1.780.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Lingkup BKAD Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 10.500.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Lingkup BKAD Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 10.500.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen administrasi umum 2 Dokumen 194.938.902 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen administrasi umum 2 Dokumen 194.938.902 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup BKAD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 26.512.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup BKAD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 26.512.600 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 31 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lingkup BKAD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 168.426.302 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lingkup BKAD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 168.426.302 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen pengadaan 1 Dokumen 111.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup BKAD 1 Dokumen 111.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lingkup BKAD Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 111.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lingkup BKAD Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 111.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen administrasi umum 2 Dokumen 429.818.317 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup BKAD Jumlah dokumen administrasi umum 2 Dokumen 429.818.317 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lingkup BKAD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 152.476.929 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lingkup BKAD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 152.476.929 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lingkup BKAD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 277.341.388 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lingkup BKAD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 277.341.388 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup BKAD Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 Dokumen 378.977.750 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup BKAD Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 Dokumen 343.977.750 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 32 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lingkup BKAD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 236.071.150 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lingkup BKAD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 236.071.150 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkup BKAD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 48.350.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkup BKAD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 48.350.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lingkup BKAD Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 107 Unit 94.556.600 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lingkup BKAD Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 107 Unit 94.556.600 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kab. Kulon Progo Cakupan pengelolaan anggaran 193.621.118.844 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kab. Kulon Progo Cakupan pengelolaan anggaran 193.621.118.844 Cakupan pengelolaan perbendaharaan Cakupan pengelolaan perbendaharaan Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah 4 Dokumen 405.210.200 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah 4 Dokumen 405.210.200 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 60.811.400 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 60.811.400 2 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 85 Dokumen 29.393.500 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 85 Dokumen 29.393.500 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 33 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab. Kulon Progo Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 12 Dokumen 209.146.200 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab. Kulon Progo Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 12 Dokumen 209.146.200 4 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 105.859.100 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 105.859.100 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan 4 Dokumen 229.592.900 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan 4 Dokumen 229.592.900 1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 110 Dokumen 50.150.300 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 110 Dokumen 50.150.300 2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 12.373.400 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 12.373.400 3 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2 Dokumen 9.446.800 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2 Dokumen 9.446.800 4 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 42 Orang 157.622.400 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 42 Orang 157.622.400 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 34 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan 4 Dokumen 71.848.300 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan 4 Dokumen 71.848.300 1 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 168 Dokumen 7.847.200 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 168 Dokumen 7.847.200 2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 2.960.500 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 2.960.500 3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 504 Laporan 7.214.000 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 504 Laporan 7.214.000 4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen *53.826.600 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 53.826.600 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 35 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah laporan yang terselesaikan 3 Dokumen 192.914.467.444 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah laporan yang terselesaikan 3 Dokumen 192.914.467.444 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 171.617.615.400 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 171.617.615.400 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 5.000.000.000 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 5.000.000.000 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2 Laporan 16.296.852.044 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2 Laporan 16.296.852.044 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kab. Kulon Progo Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 208.231.700 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kab. Kulon Progo Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 208.231.800 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah 5 Dokumen 208.231.700 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah 5 Dokumen 208.231.800 1 Penyusunan Standar Harga Kab. Kulon Progo Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 92.132.900 Penyusunan Standar Harga Kab. Kulon Progo Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 92.132.900 2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 6.435.800 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 6.435.800 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 20.434.700 Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 20.434.700 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 36 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 24.059.800 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 24.059.800 5 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Lingkup BKAD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 4 Laporan 65.168.500 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Lingkup BKAD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 4 Laporan 65.168.500 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kab. Kulon Progo Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah 5.027.884.300 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kab. Kulon Progo Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah 4.982.319.300 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah 9 Dokumen 5.027.884.300 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah 9 Dokumen 4.982.319.300 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 19.050.700 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 19.050.700 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 4 Dokumen 30.841.100 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 4 Dokumen 30.841.100 3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 2.235.164.400 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 2.235.164.400 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 37 No RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/ kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 1.817.277.000 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 1.817.277.000 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 29 Layanan 474.586.000 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 29 Layanan 474.586.000 6 Penagihan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 311.593.000 Penagihan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 311.593.000 7 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Dokumen 52.276.500 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Dokumen 52.276.500 8 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Laporan 70.969.900 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Laporan 70.969.900 9 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 16.125.700 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 16.125.700 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 38 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 39 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dalam rangka memenuhi kaidah bottom up planning maka perlu memperhatikan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain. Memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten tidak terdapat usulan pemangku kepentingan termasuk dari masyarakat hasil musrenbang kapanewon maupun pokok pikiran DPRD terhadap program/kegiatan sesuai fungsi BKAD. Namun demikian berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan terdapat beberapa masukan yang perlu ditelaah dalam penyusunan perencanaan sebagai berikut : 1) Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPATDA, e-SPTPD, SISMIOP, dan e-SPPT serta e-Layanan PBB) masih belum sempurna sehingga data yang disajikan belum sepenuhnya valid. Dalam hal pengolahan data pajak daerah terutama PBB P2 belum sepenuhnya bisa dilakukan by system sehingga beberapa tahapan penetapan harus dilaksanakan secara manual dan membutuhkan waktu yang relative lama. 2) Dengan diberlakukannya regulasi baru baik UU, PP, maupun Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperlukan pemutakhiran data berupa sawah dan pekarangan untuk masing-masing objek pajak. Hal ini mengingat sesuai dengan regulasi tersebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk lahan yang berupa sawah berbeda dnegan NJOP lahan yang berupa pekarangan. Di mana NJOP lahan berupa sawah prosentasenya lebih rendah. 3) Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; 4) Kesadaran wajib pajak pada jenis pajak tertentu masih rendah; 5) Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang dinamis; R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 40 6) Terkait kebijakan dari pusat mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran (mandatory spending), disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas. 7) Adanya invaliditas data pada pajak daerah yang diakibatkan oleh aplikasi yang belum optimal. 8) Dinamika perubahan kebijakan dari pusat yang sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan. 9) Belum optimalnya pendapatan daerah, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah diantaranya dengan memberikan reward untuk wajib pajak baik pembayaran pajak tahun berjalan maupun pembayaran tunggakan pajak. 10)Belum ada program maupun kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD (Pokok Pikiran DPRD), yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, telah diatur tentang Pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Pokir ini berasal dari reses anggota DPRD, rapat dengar pendapat, atau aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat. R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 41 Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, dengan mempertimbangkan capian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan struktur yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan mempergunakan pendanaan dalam APBD yang tersedia untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, diupayakan adanya pembagian peran dan tanggung jawab R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 42 sehingga terlaksana mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (existing), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah. Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain: a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital. Selanjutnya pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 1.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 43 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan adalah suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel” Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : “ Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2026 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK) Opini WTP Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) nilai A (85,3) Indeks maturitas SPIP nilai 3,231 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Persentase Realisasi Belanja APBD % 95,89 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 44 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Kinerja Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi % 89,76 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD % 26,62 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah Level 2,0-3,0 1.3 Program dan Kegiatan Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu diantaranya berupa rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan pengelolaan berbagai komponen yang saling terkait: perencanaan dan penganggaran, pendapatan, pengelolaan kas dan pengeluaran, pengadaan, pengelolaan aset, pelaporan dan pengawasan. Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 dirumuskan program beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RKPD 2026 sebagai berikut: Tabel 3.3 Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi 2024 Target 2025 Target 2026 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu % 100 100 100 Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban % 100 100 100 R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 45 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi 2024 Target 2025 Target 2026 Keuangan Daerah Tepat Waktu Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar % 78,85 80,00 82,22 2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu % 100 100 100 3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak 366.124 370.858 374.078 Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak 2.314 2.529 2.740 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100 100 100 Rencana Kerja BKAD tahun 2026 mencakup 4 program terdiri dari 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yaitu:
  16. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan:
27. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28. b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan:
29. a.Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
30. b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
31. c.Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32. d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan: R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 46
33. a.Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
34. b.Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan
35. a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36. b.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah - Sub Kegiatan:
37. a.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya - Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah - Sub Kegiatan:
38. a.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
39. b.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan:
40. a.Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
41. b.Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan gedung lainnya
42. c.Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  1. 2.Program Pengelolaan Keuangan daerah - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah - Sub Kegiatan:
43. a.Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
44. b.Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
45. c.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 47
46. d.Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan - Sub Kegiatan :
47. a.Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
48. b.Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertbitan anggaran kas dan SPD
49. c.Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan uang daerah sebagai optimalisasi kas
50. d.Pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Sub Kegiatan :
51. a.Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan LO dan beban
52. b.Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran
53. c.Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah daerah
54. d.Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - Kegiatan Penunjang urusan Pengelolaan Keuangan daerah - Sub Kegiatan :
55. a.Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
56. b.Pengelolaan dana darurat dan mendesak
57. c.Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ Kota
  1. 3.Program Pengelolaan barang Milik Daerah - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 48 - Sub Kegiatan :
58. a.Penyusunan Standar Harga
59. b.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah
60. c.Penatausahaan Barang Milik daerah
61. d.Optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerahbarang milik daerah
62. e.Penyusunan laporan Barang Milik daerah
  1. 4.Program Pengelolaan Pendapatan daerah - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - Sub Kegiatan :
63. a.Perencanaan pengelolaan pajak daerah
64. b.Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
65. c.Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah
66. d.Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
67. e.Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah
68. f.Penagihan Pajak Daerah
69. g.Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah
70. h.Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retrebusi daerah
71. i.Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah R RENJA 2026 ANCANGAN AWAL RENJA 2020 49 Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 BKAD Kabupaten Kulon Progo secara detail dapat dilihat pada lampiran berikut. PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 226.389.893.845,00 237.256.492.816,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 226.389.893.845,00 237.256.492.816,00 5.02 KEUANGAN 226.389.893.845,00 237.256.492.816,00
  1. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.518.700.501,00 - 27.805.987.365,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.404.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 50.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 34.141.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 41.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 6.262.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 9.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 26.398.191.880,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 26.687.987.365,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 26.267.111.380,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 26.551.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 92.299.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 94.325.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3.695.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 7.162.365,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 35.085.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 35.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.500.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 10.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 199.333.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 194.540.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.912.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 31.540.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 168.420.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 163.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 112.793.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 112.340.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 112.793.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 112.340.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 394.795.821,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 393.820.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 112.476.929,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 92.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 282.318.892,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 301.320.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 362.682.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 356.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 251.666.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 238.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 48.100.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG I NFRASTRUKTU R ENERGI TERBARUKAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 23.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 107 Unit 62.915.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 95.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  2. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 193.609.412.044,00 - 203.879.505.451,00 [ Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu, Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu, Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar ] - - - - - 193.609.412.044,00 - - - - - - 203.879.505.451,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 405.210.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 471.894.480,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 60.811.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 65.704.180,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 85 Dokumen 29.393.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 59.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 12 Dokumen 209.146.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 231.031.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0 0 0 105.859.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 115.859.100,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 229.586.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 190.904.180,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 110 Dokumen 50.148.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 55.704.180,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 12.370.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 23.400.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 2 Dokumen 9.444.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 19.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 42 Orang 157.622.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 92.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 60.148.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 94.800.591,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 168 Dokumen 7.847.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 11.430.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 6.260.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 11.236.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 504 Laporan 7.214.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 12.834.591,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 38.826.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 59.300.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 192.914.467.444,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 203.121.906.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 171.617.615.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 183.721.906.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 5.000.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 5.400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan 16.296.852.044,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 14.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  3. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 208.230.800,00 - 227.000.000,00 [ Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu ] - - - - - 208.230.800,00 - - - - - - 227.000.000,00 - 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 208.230.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 227.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 92.132.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 103.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 6.435.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 20.434.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 22.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6 Dokumen 24.059.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 4 Laporan 65.168.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 66.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  4. 4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.053.550.500,00 - 5.344.000.000,00 [ Jumlah Wajib Pajak Daerah, Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah ] - - - - - 5.053.550.500,00 - - - - - - 5.344.000.000,00 - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 5.053.550.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 5.344.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 19.050.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 4 Dokumen 30.841.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 32.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 2.159.540.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 2.160.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 1.817.276.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 1.890.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 29 Layanan 502.931.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 560.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 311.593.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 537.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Dokumen 115.801.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 53.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Laporan 80.389.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 75.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - - - - - - 5.053.550.500,00 - - - - - - 5.344.000.000,00 - 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 16.125.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 17.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH J U M L A H 226.389.893.845,00 237.256.492.816,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-20 13:15:35 Halaman 19 Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Tujuan Opsen PKB memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, bagian penerimaan PKB dan BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo pemilik kendaraan bermotor lebih sedikit dari kabupaten lain di Provinsi DIY sehingga pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo menurun karena prosentase jumlah kendaraan bermotor lebih kecil dari kabupaten lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Operasi Gabungan yang melibatkan SAMSAT, Kepolisian, serta Jasa Raharja Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya terpadu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan rencana strategis ke-2, periode renstra 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BKAD dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD Tahun 2026. RENCANA KERJA (RENJA) 2 0 2 6 https://bkpsdm.kulonprogokab.go.id PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Perwakilan No. 1 Wates BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BKPSDM KAB. KULON PROGO RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) TAHUN ANGGARAN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renja BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 memuat usulan program kegiatan tahun 2026, yang merupakan penjabaran target program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program kegiatan tersebut disusun sebagai arahan dan panduan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Renja BKPSDM Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya sumber daya aparatur. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, arahan, serta kerjasamanya sehingga Renja BKPSDM Tahun 2026 dapat diselesaikan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini, sehingga kami sangat membutuhkan saran dan masukan yang membangun guna menyempurnakan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat, serta menjadi pedoman bagi segenap Aparatur dalam lingkup BKPSDM dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja program BKPSDM. Wates, 29 Juli 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KULON PROGO SUDARMANTO, S.IP, M.Si Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19730512 199803 1 008 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ....................... 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .................................................................................. ….7 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................. 15 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .......................................................................................................................... 27 2.4 Reviu terhadap RKPD …………………………………………………………………………30 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………….39 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................ 40 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemda DIY………………………..31 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah………………………………………..32 3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………..…………………..42 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH............ 45 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 59 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ............................................................................................................................ 7 Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program BKPSDM ............................................................. 8 Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024............................................................................................................ 9 Tabel 2.4 Jumlah Usulan formasi CPNS Tahun 2024 ................................................................ 17 Tabel 2.5 Jumlah Penetapan formasi CPNS Tahun 2024 ........................................................ 18 Tabel 2.6 Jumlah Formasi Pegadaan CASN 2023 ...................................................................... 18 Tabel 2.7 Keluaran Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Tahun 2024 ............................................................................................................................. 20 Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024 ........................................................................................... 22 Tabel 2.9 Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024 ..................................................... 22 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo ........................................................................................................................................ 26 Tabel 2.11 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 .......................................... 31 Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ............................................................................................................................. 41 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Tahun 2026 .................................................... 41 Tabel 3.3 Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kulon ProgoTahun 2026 .......... 42 Tabel 3.4 Indikator Kinerja Program BKPSDM Tahun 2026 ................................................... 44 Tabel 4.1 Pemetaan Indikator Kinerja Dan Target Program Kegiatan Dan Subkegiatan Tahun 2026 ............................................................................................................................. 46 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | iv DAFTAR TABEL Gambar 2.1 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Administrator ................................................................................................................... 23 Gambar 2.2 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Pengawas .......................................................................................................................... 23 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 1 Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan. Prioritas Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2026 diarahkan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Program Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan sasaran pelaksanaan tahun 2026. Sistematika Penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 2 Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor. 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagai berikut:
  5. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  10. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 3 Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. 8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
  13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 4 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  19. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  20. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  21. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  23. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  24. 20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 5 Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226)
  25. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. 23.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7)
  28. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
  29. 25.Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  30. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 126);
  31. 27.Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;
  32. 28.Peraturan Bupati Kulon Progo 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah :
  33. 1.Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan;
  34. 2.Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerintah daerah, DPRD serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 6 kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten dan APBD Pemda DIY;
  35. 3.Menjabarkan tentang kondisi umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo serta capaian kinerja di bidang yang menjadi ketugasan Badan Kepegawaian Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun yang berjalan sebagai tolak ukur tercapainya visi dan misi Kepala Daerah;
  36. 4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Sasaran OPD IKU OPD Target (%) Target Perubahan (%) Realisasi (%)* Meningkatnya kualitas aparatur Capaian peningkatan kualitas aparatur 59,04 64,30 64,47 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah 100,00 100,00 100,00 Sumber: Dokumen RPD 2023-2026 Realisasi kinerja BKPSDM Tahun Anggaran 2024 berhasil melampau target, hal ini dikarenakan jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Aparatur (PKA) berupa Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat teknis melebihi target. Pada tahun 2024, kegiatan Pengembangan Kompetensi berupa Diklat fungsional masih banyak dilaksanakan secaraonline melaluizoom meeting sehingga banyak diikuti oleh ASN. Adanya dukungan Sistem Informasi Diklat (SIDIK) memudahkan dalam merekapitulasi usulan-usulan kegiatan diklat ASN. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN juga menjadi bagian dari penilaian kinerja individu yang harus dipenuhi oleh ASN yaitu minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Berlandaskan pada Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Capaian indikator kinerja program BKPSDM terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagaimana dituangkan pada Tabel 2.2. RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 8 Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 No Indikator Target (%) Target Perubahan (%) Realisasi (%) Keterangan 1 Capaian Pengembangan Aparatur 45,10 65,35 62,64 Tercapainya indikator ini karena banyak ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi, baik secara daring maupun luring, serta adanya kewajiban pemenuhan kegiatan pengembangan kompetensi. 2 Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur 82,81 82,81 79,11 Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan ketersediaan Pegawai masih jauh dari kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan. Jumlah ASN yang direkrut lebih sedikit dari pada jumlah ASN yang pension. 3 Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur 99,98 99,98 99,93 Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan banyaknya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada ASN Jumlah anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2024 termasuk belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 127.543.848.583,- dan Jumlah realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 126.163.384.433,- Sehingga persentase capaian realisasi anggaran BKPSDM tahun anggaran 2024 adalah 98,92 persen. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.3. RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 9 Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 12345678=(7/6)91011=(10/4) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 100 100 100 100 100 100 4 01 04 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan 210 4 01 04 5.02.00 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan 210 1 2 2 100 2 5 63,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 100 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu 2323902346 50 5 03 01 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 2 2 100 2 4 50 5 03 01 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 21 21 21 100 21 42 50 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 14141414100141450 5 03 01 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 45 12 12 100 48 48 50 5 03 01 2.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 12 12 100 1 2 50 5 03 01 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 14 14 14 14 100 14 28 50 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian 21111001250 5 03 01 2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 4 3 3 100 4 8 50 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 222450 5 03 01 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 5 5 100 1 2 50 5 03 01 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 12 100 12 12 50 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24242424 100 5 03 01 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 12 100 5 03 01 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 12 100 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3310033 100 5 03 01 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 14 12 12 100 15 15 100 5 03 01 2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 1 1 100 1 1 100 5 03 01 2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 16 18 18 100 16 16 100 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Cakupan Pengembangan Aparatur 45,41 64,38 65,35 62,64 95,85 65,35 65,35 100 Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur 85,44 80,44 82,81 79,11 95,53 84,07 82,81 98,50 Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur 99,98 99,41 99,98 99,93 99,94 99,98 99,97 99,98 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 333310033 50 5 03 02 2.01.00 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian 2 2 2 1 100 1 1 50 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dan Informasi Kepegawaian ASN 5 03 02 2.01.00 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 1 1 0 0 1 1 50 5 03 02 2.01.00 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 1 1 0 0 2 2 50 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat 33331003350 5 03 02 2.02.00 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 300 230 232 100,80 100 230 230 50 5 03 02 2.02.00 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 700 993 700 976 141 700 700 50 5 03 02 2.02.00 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 26 5 5 4 80 5 5 50 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN 441004850 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 5 03 02 2.03.00 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 70 70 70 70 100 70 70 50 5 03 02 2.03.00 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 80 80 52 52 100 65 65 50 5 03 02 2.03.00 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 3 3 3 3 100 3 6 50 5 03 02 2.03.00 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 100 100 151 151 100 100 50 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 221002450 5 03 02 2.04.00 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27 27 27 27 100 27 27 100 5 03 02 2.04.00 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 11 5 14 280 5 5 100 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 15 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Program dan kegiatan utama pada BKPSDM yang mendukung visi, misi, dan program RPJMD terhadap tugas pokok dan fungsi BKPSDM adalah sebagai berikut: I. Program Kepegawaian Daerah
72. a.Pengelolaan Mutasi ASN Redistribusi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional umum tahun 2024 sejumlah 232 orang dari target 230 orang. Capaian redistribusi ini mencakup pemindahan PNS di internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan juga mutasi PNS masuk dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Redistribusi yang dimaksud adalah penataan/pemindahan baik ASN dalam instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik dari satu jabatan ke jabatan lain pada unit organisasi (unor) yang sama, atau dari jabatan berbeda dengan unor berbeda, baik pada kelas jabatan yang setara, lebih tinggi, maupun lebih rendah dan mutase antar instansi masuk ataupun keluar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Mutasi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
73. b.Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Jumlah kenaikan pangkat yang diusulkan sejumlah 976 dan telah diterbitkan SK kenaikan pangkat sejumlah 964 SK di tahun 2024. Kenaikan pangkat khususnya untuk Jabatan Fungsional memiliki ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Jumlah usulan kenaikan pangkat yang tidak disetujui dengan alasan sebagai berikut:
74. a.Masih sering ditemui ketidaksesuaian data PNS pada SIASN, diantaranya ditemukan data PNS yang sebenarnya masih berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, namun pada SIASN sudah dinyatakan berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
75. b.Penilaian Angka Kredit (PAK) belum tertata mulai dari PAK Konvensional, PAK Integrasi, dan PAK Konversi. Kemudian angka kredit yang dimasukkan dalam PAK Integrasi dan PAK Konversi belum tepat, sehingga PAK tidak selaras.
76. c.Kenaikan pangkat golongan IV/d jenjang utama melalui proses yang cukup Panjang. Usulan diajukan menggunakan aplikasi SIAPP Setkab RI, kemudian berproses ke SIASN, dan penerbitan SK melalui aplikasi SIAPP dan ditandatangani Presiden RI. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 16 Jumlah kenaikan pangkat PNS di tahun 2024mengalami peningkatan karena adanya kebijakan baru terkait periodenisasi proses kenaikan pangkat.
77. c.Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Pengalihan status PNS dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional untuk sebagian unit kerja sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Realisasi pengalihan status Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional tercapai sebanyak 373 orang dari target sejumlah 100 orang.
78. d.Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2024 bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Ujian diikuti oleh 34 orang peserta, dan dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Ke-34 orang peserta tersebut telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas, di antaranya mereka telah menduduki Pangkat Pengatur Tk. I Golongan Ruang II/d minimal 2 tahun per 1 Oktober 2024 serta tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin. Ujian Dinas Tingkat I ini merupakan salah satu syarat bagi seorang PNS yang menduduki jabatan pelaksana untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a. Ujian dilaksanakan secara CBT (Computer Based Test). Dalam Ujian Dinas Tingkat I ini, aplikasi ujian difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Kulon Progo. Dengan metode CBT ini, setelah ujian selesai, nilai ujian yang diperoleh akan langsung tampil di monitor. Sehingga setiap peserta akan langsung mengetahui nilainya masing-masing. Selain itu, proses ujian juga akan berlangsung secara transparan. Mekanisme pelaksanaan ujian dinas ini mendasar pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan MetodeComputer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Keseluruhan RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 17 soal berjumlah 100 soal, yang terbagi dalam tiga materi, yakni Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Pengetahuan Umum, dan Tes Substansi Instansi. Peserta yang memperoleh nilai minimal sesuai dengan Batas Nilai Minimal yang telah ditentukan di setiap materi akan dinyatakan Lulus Ujian Dinas Tingkat I, dan akan mendapatkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.
79. e.Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Subkegiatan ini melaksanakan workshop pada hari ini Senin 25 November 2024 bertempat di Aula Adikarto, Komplek Pemda Kulon Progo, BKPSDM Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan sosialisasi kepegawaian dengan tema “Mengelola Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur untuk Kenaikan Pangkat”. Sosialisasi ini diikuti oleh para pengelola kepegawaian di OPD yang mengampu jabatan fungsional. BKPSDM menghadirkan Tim dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta, antara lain Cicih Lasmiyati dan Muhammad Chandra Adiwiguna. Acara sosialisasi ini dikemas dengan modetalkshow. Para peserta dihimbau untuk dapat segera mengikuti dan menyesuaikan segala bentuk perubahan regulasi kepegawaian terkait jabatan fungsional, sehingga nantinya tidak ada kendala dalam pengelolaan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional. Acara ini sekaligus juga dalam rangka mempersiapkan OPD dalam menyongsong kenaikan pangkat PNS Tahun
  1. 2025.Dalam acara ini BKPSDM Kabupaten Kulon Progo juga memberikan apresiasi kepada Kanreg I BKN Yogyakarta, atas kinerjanya sehingga kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Kulon Progo dapat diterima tepat waktu
80. f.Pelaksanaan Pengadaan Jumlah formasi ASN telah diusulkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Usul Rincian Formasi ASN Pemerintah Kabupaten Kulo Progo Tahun Anggaran 2024 Nomor: SPTJM.URF/6304/2024.1 tanggal 19 April 2024. Jumlah formasi ASN tahun 2024 yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Jumlah Usulan formasi CPNS Tahun 2024 No Jenis Jabatan CPNS PPPK 1 Guru 0 30 Tenaga Kesehatan 12 37 Tenaga Teknis 78 138 Jumlah 90 205 Sumber: BKPP Kabupaten Kulon Progo, 2024 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 18 Jumlah formasi Calon Pegwai Negeri Sipil yang disetujui, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Juli 2024. Jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 2 Agustus 2024. Adapun jumlah formasi yang disetujui dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.5 Jumlah Penetapan formasi CPNS Tahun 2024 No Jenis Jabatan CPNS PPPK 1 Guru 0 30 Tenaga Kesehatan 12 37 Tenaga Teknis 78 138 Jumlah 90 205 Sumber: BKPP Kabupaten Kulon Progo, 2024 Hasil pengadaan CASN pada tahun anggaran 2023 dan bekerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.6 Jumlah Formasi Pegadaan CASN 2023 No Jenis ASN Jumlah Formasi Jumlah ASN 1 CPNS (Umum) Tidak ada formasi Tidak ada formasi 2 PPPK JF Tenaga Kesehatan 52 47 3 PPPK JF Guru 247 243 4 PPPK JF Tenaga Teknis 82 71 Jumlah 381 361
81. g.Pengelolaan Promosi ASN Realisasi pelaksanaan pelantikan PNS dalam jabatan struktural telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dari target sebanyak 4 (empat) kali. Promosi dan mutasi jabatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberikan arah bagi pengembangan karier aparatur yang dinamis dan terarah. Jumlah pelantikan melebihi target karena RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 19 adanya JPT yang mengalami kekosongan pejabat sehingga harus segera dilakukan seleksi terbuka maupun seleksi mutasi dan dilaksanakan pelantikan. Jabatan struktural banyak yang belum terisi karena dalam masa Penjabat Bupati, pelantikan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelantikan dari Menteri Dalam Negeri dengan waktu penyelesaian kurang lebih 2-3 bulan. Menteri Dalam Negeri membuat kebijakan membatasi pengisian jabatan maksimal untuk 20 pejabat, menjelang pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya sehubungan Tahun 2025 diberlakukan SOTK baru maka usulan persetujuan pengukuhan/pelantikan pejabat struktural sekaligus mengusulkan pengisian beberapa kekosongan jabatan yang belum terisi di Tahun 2024.
82. h.Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur. Tahun 2024, telah terbit tugas belajar sebanyak 5 orang. Tugas belajar yang dibiaya dari non APBD menyesuaikan dengan adanya pengumuman penerimaan beasiswa dari Kementerian/Lembaga lainnya. Pengelolaan peserta Program Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan terealisasi sejumlah 52 orang.
83. i.Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Perubahan Target jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis yang difasilitasi melalui BKPP adalah 677 orang, Capaian sampai dengan Desember 2024 mencapai 707 orang. Adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti kegiatan diklat ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target IKU OPD. Jumlah ASN yang mengikuti diklat semakin meningkat. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakna bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Dalam Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sediki 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 20 Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten telah memanfaatkan aplikasi SIDIK. Kegiatan pengembangan kompetensi dilaporkan oleh setiap ASN melalui aplikasi SIDIK. Aplikasi SIDIK juga terintegrasi dengan aplikasi E-TPP, apabila ASN tidak dapat memenuhi jumlah minimal 20 JP maka akan mendapatkan sanksi berupa potongan penerimaan tambahan penghasilan (TPP) dan ikut berpengaruh pada penilaian kinerja OPD. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada tertibnya ASN dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi secara terus menerus. Subkegiatan ini melaksanakan berbagai jenis pelaksanaan diklat, yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis. Diklat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak eksternal antara lain Bandiklat DIY, PPSDM, Universitas dan lembaga pelaksana diklat lainnya. Adapun jumlah pelaksanaan diklat tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.7. Tabel 2.7 Keluaran Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Tahun 2024 No Jenis Diklat Realisasi 1 Diklat Kepemimpinan 43 Orang 2 Diklat Teknis dan Fungsional 199 Orang 3 Orientasi PPPK 361 orang
84. j.Pembinaan Disiplin Pegawai Kepatuhan ASN terhadap tata tertib dan peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian, menjadi salah satu unsur yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan Disiplin Pegawai. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. Penegakan disiplin PNS berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS. Jumlah hukuman disiplin pada tahun 2024, telah terbit sebanyak 14 (empat belas) Keputusan Hukuman Disiplin PNS, dengan rincian 8 (delapan) Hukuman Disiplin ringan, 1 (satu) Hukuman Disiplin sedang, dan 5 (lima) Hukuman Disiplin berat. Semakin banyak ASN yang mendapat hukuman RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 21 disiplin maka capaian pada Cakupan Pembinaan Layanan Aparatur tidak dapat mencapai target, karena target pelangaran disiplin ASN tidak lebih dari 5 (lima) orang ASN. Hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang ditangani oleh OPD masing-masing, sedangkan hukuman disiplin berat ditangani oleh BKPP. Hukuman disiplin yang diberikan kepada Kepala OPD diproses di BKPP. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei
  1. 2023.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN dan telah disosialisasikan kepada seluruh OPD. Jumlah PNS wajib lapor LHKPN sebanyak 131 orang, telah mengisi formulir LHKPN secaraonline. Sehingga, tingkat kepatuhan aparatur wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terealisasi 100 persen.
85. k.Pengelolaan Data Kepegawaian Subkegiatan melaksanakan beberapa ketugasan antara lain pelaksanaan uji kesehatan CPNS/PNS, penyelenggaraan KORPRI, penganugerahan Piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penganugerahan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Kabupaten Kulon Progo telah diberikan kepada 189 orang.
86. l.Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Subkegiatan ini adalah melakukan percepatan penginputan usulan PNS di aplikasi SAPK BKN. Percepatan dilakukan karena aplikasi SAPK digantikan oleh aplikasi SIASN BKN. Melakukan update data pensiun di SIMASNEG dan mengganti kode TPP-nya. Pengembangan pada SIMASNEG telah dilaksanakan, dengan pembuatan aplikasiElectronic Reward and Punishment (ERP). Aplikasi ini dapat memantau kedisiplinan serta pendokumentasian hukuman disiplin ASN. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 22
  1. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewan Kabupaten/Kota BKPSDM Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Capaian indikator kinerja program untuk Urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Tahun 2024. Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024 No Program Indikator Tahun 2024 Target (%) Realisasi (%) 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatlaksanaan Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 100 100 Indikator kinerja dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan adalah Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan, dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 2.9 Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024 No Uraian Capaian KinerjaTahun 2024 Target (%) Realisasi (%) I Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 100 100 (Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan / Jumlah ASN yang direncanakan mengikuti diklat keistimewaan ) x 100%) Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan 30 30 Jumlah ASN yang direncanakan mengikuti diklat keistimewaan 30 30 Capaian indikator kinerja 100 100 Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan terealisasi 100%. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan internalisasi Keistimewaan DIY Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) periode. Kegiatan RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 23 penyelenggaraan pelatihan internalisasi Keistimewaan DIY bagi 30 orang Pejabat Administrator dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, dimulai dari 22 juli s.d. 1 Agustus 2024 dengan jumlah 68 Jam Pelajaran. Gambar 2.1 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Administrator Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY bagi Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang Pejabat Pengawas selama 9 (sembilan) hari kerja dimulai pada tanggal 12 - 22 Agustus 2024. Gambar 2.2 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Pengawas Materi-materi yang disampaikan pada diklat keistimewaan meliputi:
  2. 1.Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; 2.Building Learning Comitment (BLC);
  3. 3.Sejarah Daerah Istimewa (terbentuknya Undang-Undang Keistimewaan); RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 24
  4. 4.Perencanaan partisipatif berbasis potensi masalah;
  5. 5.Sejarah dan Budaya Kadipaten Pakualaman;
  6. 6.Makna 5 (lima) Urusan Keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
  7. 7.Refleksi urusan keistimewaan DIY (kaitan 5 Perdais dengan isu kotemporer);
  8. 8.Sejarah Daerah Istimewa (Sejarah berdirinya kerajaan);
  9. 9.Pengantar Tata Cara Pemakaian Busana Adat di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
  10. 10.Penyusunan Program dan Kegiatan serta Tata Kala Kegiatan dalam 1(satu) Tahun Anggaran;
  11. 11.Sejarah Daerah Istimewa (Sejarah Kadipaten Pakualaman)
  12. 12.Ajaran Kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualam;
  13. 13.Penjelasan PenyusunanPolicy Brief Paper;
  14. 14.Pendampungan PenyusunanPolicy Brief Paper;
  15. 15.Wawasan Budaya Yogyakarta;
  16. 16.Sesambetane Agama lan Budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
  17. 17.Hajad Dalam lan Pranata Mangsa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
  18. 18.Tata Krama Dalam Kraton, Tata Lampah, Tata Bahasa Dalam Kraton Ngayogyakarta Sumbu Filosofis;
  19. 19.Visitasi Sumbu Filosofis;
  20. 20.Sejarah Kabupaten Kulon Progo
  21. 21.Mewarnai Keistimewaan DIY dengan Inovasi ASN;
  22. 22.Pendidikan Anti Korupsi
  23. 23.Penjelasan Teknis Kegiatan Seminar;
  24. 24.SeminarPolicy Brief Paper.
  25. 25.Pre Test
  26. 26.Post Test Materi-materi tersebut disampaikan oleh narasumber dan pengajar melalui metode ceramah, dialog, praktik/simulasi dan seminar dengan narasumber antara lain:
  27. 1.Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  28. 2.Paniradya kaistimewaan DIY;
  29. 3.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 25
  30. 4.Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo;
  31. 5.Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
  32. 6.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah
  33. 7.Pakar Hukum/Praktisi Keistimewan DIY
  34. 8.Pakar Sejarah
  35. 9.Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
  36. 10.Abdi Dalem Kadipaten Pakualaman;
  37. 11.Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi (BPKSF);
  38. 12.Pengajar di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan BKPP Kabupaten Kulon progo. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tercantum pada Tabel 2.10. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 26 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (thnn-2) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (tnn n) Tahun 2026 (thn n+1) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (tnn n) Tahun 2026 (thn n+1) 1 Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN - - 58,90 64,30 59,11 59,24 64,47 Perhitungan Capaian peningkatan Profesional ASN didapatkan dari kontribusi jumlah ASN yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Jumlah ASN yang berkinerja baik, dan Jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin. Jumlah ASN yang mengikuti DIklat melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2024 terdapat perubahan target IKU sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 1 Indeks Profesionalitas ASN - - 83,10 83,20 IKU BKPSDM Tahun 2025-2029 mengacu pada Racangan Awal RPJMD 2025-2029. Nilai Indeks Profesionalitas ASN didapatkan dari hasil penilaian BKN yang diterbitkan satu kali dalam satu tahun RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 27 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup baik sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo antara lain :
87. a.Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Jumlah pegawai yang pensiun per tahunnya mencapai ±300 orang, sedangkan pengadaan CASN untuk tahun 2024 telah diusulkan dan disetujui formasi CASN sejumlah 205 formasi. Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan dan peraturan dari Kemendagri dan Kementerian PAN RB terkait pengadaan CASN.
88. b.Penataan personil secara proporsional pada berbagai jabatan sesuai denganmerit system Penataan personil Jabatan Administrasi (JA). Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang harus selalu dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun aturan turunannya.
89. c.Penataan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan penataan terhadap tenaga Non ASN. Bagi Non ASN yang tidak diterima CPNS maupun PPPK, diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu. Adanya ketentuan baru tersebut, maka BKPSDM telah melakukan pendataan dan koordinasi kepada seluruh OPD terkait penataan tenaga non ASN.
90. d.Kapasitas dan Kompetensi ASN yang belum memadai Salah satu indikator indeks profesionalitas ASN adalah dimensi kualifikasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi. Perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 28 pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapakn mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023, berdasarkan Surat BKN Nomor 416/B-AK.02.01/SD/KR.I/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, didapatkan nilai IP ASN Tahun 2024 sebesar 83,03 dengan kategori “Tinggi” menempati posisi ketujuh dari 42 Instansi dalam lingkup BKN Kantor Regional 1 Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan skala nasional, regional, daerah dan berdasarkan jaring pedapat, maka dirumuskan permasalahan berdasarkan tugas pokok BKPSDM dijelaskan sebagai berikut.
91. a.Kurangnya sumber daya yang kompeten;
92. b.Penataan tenaga non ASN;
93. c.Mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai yang belum memadai;
94. d.Implementasi Manajemen Talenta belum memadai;
95. e.Penerapan meritokrasi manajemen ASN belum optimal;
96. f.Peningkatan kasus pelanggaran disiplin ASN;
97. g.Digitalisasi manajemen ASN belum optimal. Dalam melaksanakan ketugasan, terdapat peluang yang dimiliki oleh BKPSDM :
98. a.Potensi aparatur yang masih dapat dikembangkan;
99. b.Adanya dukungan pendanaan dari APBN dan Dana Keistimewaan;
100. c.Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mendukung pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur di daerah;
101. d.Pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian mendukung pelayanan prima serta program yang terintegrasi dengan aplikasi Pemerintah Pusat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM dalam melaksanakan ketugasan, sebagai berikut:
102. a.Tuntutan publik terhadap manajemen PNS yang lebih baik dan transparan mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun.
103. b.Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan profesionalisme PNS. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 29
104. c.Perkembangan kebijakan pemerintah khususnya di bidang manajemen aparatur yang perlu respon dan tindak lanjut segera.
105. d.Dinamika perubahan regulasi yang berlaku dalam manajamen ASN. Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang ada, maka kegiatan prioritas BKPSDM yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:
  1. 1.Seleksi Penerimaan CASN Jumlah ASN yang ada masih jauh dari kebutuhan pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai yang signifikan. Selain itu beban pekerjaan aparatur juga semakin meningkat dan dituntut untuk memahami dan mengaplikasikan teknologi digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN. Maka dari itu dibutuhkan tambahan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
  2. 2.Penyelesaian penataan Non ASN Pemerintah berkomitmen bahwa tenaga non ASN yang terdata dan belum berkesempatan diterima menjadi PNS maupun PPPK tidak kehilangan pekerjaan, maupun mengalami penurunan pendapatan seperti sebelumnya. Penyisiran serta pembagian tenaga non ASN antar OPD perlu dilakukan, karena beberapa tenaga Non ASN telah diterima sebagai CPNS dan PPPK di tempat yang baru.
  3. 3.Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Data dan informasi kepegawaian merupakan bahan pokok dalam melakukan desain kebijakan kepegawaian. Oleh karena itu, pengembangan-pengembangan perlu dilaksanakan dalam dalam manajemen data dan informasi kepegawaian yang diwujudkan dalam Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASNEG), berbagai inovasi terus dikembangkan BKPSDM untuk memudahkan layanan serta pemantauan terahdap kedisiplinan ASN.
  4. 4.Pembinaan Disiplin Pegawai Disiplin pegawai merupakan kunci pokok agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara optimal. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai OPD pembina pegawai selalu berupaya meningkatkan pembinaan terhadap disiplin aparatur agar berkinerja baik, jujur dan kompeten. Meskipun telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan kepegawaian secara massif, namun pelanggaran disiplin oleh ASN masih banyak terjadi. Pada tahun 2024 sejumlah 14 ASN dijatuhi hukuman disiplin. BKPSDM telah mengembangkan aplikasi E-RP, dan perlu terus dipantau agar Tingkat disiplin RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 30 ASN semakin meningkat.
  5. 5.Peningkatan Kompetensi ASN Peningkatan kompetensi aparatur mutlak dibutuhkan oleh aparatur sipill Negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang diukur dari dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Kegiatan peningkatan kompetensi aparatur di era digital menjadi sangat mudah, karena dapat dilakukan melalui kegiatan online, sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. 2.4 Reviu terhadap RKPD Pada prinsipnya hubungan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah berbanding lurus. Hal ini disebabkan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam program dan kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Pada tahapan proses, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah. Proses tersebut untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara Renstra dengan pelaksanaan program kegiatan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.11. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 31 Tabel 2.11 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) BKPSDM 131.328.246.742 144.644.042.000,00 1 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Kab. Kulon Progo 248.570.000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Kab. Kulon Progo SEKRETARIAT DAERAH Kab. Kulon Progo 248.570.000 SEKRETARIAT DAERAH Kab. Kulon Progo 390.162.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kab. Kulon Progo Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan 100% 248.570.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kab. Kulon Progo Persentase Kepuasan Peserta atas layanan kediklatan minimal baik 100% 390.162.000,00 Terdapat perubahan indikator Program, sesuai dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Peningkatan Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan 100%248.570.000 Peningkatan Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dokumen390.162.000,00 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan 60 Orang 248.570.000 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 2 Laporan 390.162.000,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kab. Kulon Progo UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kab. Kulon Progo KEPEGAWAIAN Kab. Kulon Progo KEPEGAWAIAN Kab. Kulon Progo Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 102.514.740.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat 100% 140.811.433.150,00 Terdapat perubahan indikator Program, sesuai dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 32 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Kabupaten/KotaTinggi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu 23 Dok23.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dok17.273.800,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dok 25.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dok 7.586.800,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 7.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 9.687.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 14 Laporan101.863.740.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dok140.401.131.704,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 orang/ Bulan 101.777.740.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2380 Orang/Bulan 140.350.491.504,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok 75.000.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dok 44.200.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 11.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 6.440.200,00 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 33 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian 2 Dok20.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 20..000.000 Subkegiatan tidak digunakan lagi, dan ddiakomodir pada Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Diklat Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dok97.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 Dok62.522.400,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.671.900,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 La[oran 80.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 50.850.500,00 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 34 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan175.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 2 Dokumen198.406.198,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan 65.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 70.214.182,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan 110.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 128.192.016,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan142.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dokumen132.099.048,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 100.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 69.239.700,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Kab. Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 18.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Kulon Progo Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 41.109.648,00 Penambahan guna memperbaiki atap RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 35 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi ruang resepsionis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 18 Unit 24.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 17 Unit 21.749.700,00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kab. Kulon Progo Cakupan Pengembangan Aparatur 45,41 % 5.491.350.000,00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kab. Kulon Progo Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi 247 Orang 2.708.885.350,00 Terdapat Perubahan indikator kinerja program dan target capaian, menyesuaikan Ranwal RPJMD 2025-2029. Ranwal RKPD masih menggunakan indikator yang tertuang dalam RPD 2023-2026 Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur 85,44 % Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN 77,69 % Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur 99,98 % Persentase Kedisiplinan ASN 99,82 % Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 3 Dok1.235.000.000 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dok939.836.800,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 2 Dok 825.000.000 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 2 Dok 713.392.700,00 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 36 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Kepegawaian ASN Kepegawaian ASN Pengelolaan Data Kepegawaian Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dok 300.000.000 Pengelolaan Data Kepegawaian Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dok 157.147.300,00 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 3 Dok 110.000.000 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 69.296.800,00 Mutasi dan Promosi ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat 3 Dok660.000.000 Mutasi dan Promosi ASNKab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 3 Dok449.035.600,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Pengelolaan Mutasi ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 300 Orang 75.000.000 Pengelolaan Mutasi ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 247 Dok 39.912.100,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 700 Dok 85.000.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 600 Dok 56.098.600,00 Penurunan target capaian, dikarenakan kenaikan pangkat bagi PNS telah terpenuhi dan tren akan menurun Pengelolaan Promosi ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 26 Dok 500.000.000 Pengelolaan Promosi ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 Dok 353.024.900,00 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 37 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pengembangan Kompetensi ASN Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN 4 Dok3.399.350.000 Pengembangan Kompetensi ASN Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 4 Dok1.248.556.050,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 70 Orang 43.000.000 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 14.530.800,00 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 80 Orang 35.000.000 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 65 Orang 57.048.600,00 Target capaian Keluaran adalah ASN yang dikirimkan untuk diklat PPG Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 3 Dok 3.266.350.000 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dok 1.145.183.550,00 Anggaran pada Subkegiatan Sebagian dialihkan ke Program pengembangan Sumber Daya Manusia Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 55.000.000 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 31.793.100,00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dok197.000.000 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dok71.456.900,00 Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kab. Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27 Dok 32.000.000 Subkegiatan ini tidak digunakan lagi, dan aktivitas yang dilakukan dilaksanakan dalam Subkegiatan Pengelolaan kenaikan RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 38 No Rancangan Awal RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pangkat ASN Pembinaan Disiplin ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 165.000.000 Pembinaan Disiplin ASN Kab. Kulon Progo Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 71.456.900,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kab. Kulon Progo Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi 43,14 733.561.500,00 Terdapat penambahan Program baru, sesuai denga Ranwal RPJMD 2025- 2029 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kab. Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Subkegiatan 1 Dok 733.561.500,00 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kab. Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 733.561.500,00 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 39 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada intinya merupakan hasil usulan Perangkat Daerah, yang secara tidak langsung merupakan perwujudan pemenuhan kepentingan publik khususnya Aparatur Sipil Negara. Tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan urusan kepegawaian di tingkat daerah, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan ASN, antara lain pengembangan kompetensi pegawai, pelaksanaan diklat, layanan mutasi dan promosi pegawai, kesejahteraan pegawai, serta kebutuhan pengadaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 40 Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yang mana Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi arahan pertama dari Presiden. Perwujudan dari arahan presiden tersebut dan sesuai dengan semangat Kemenpan RB dalam meningkatkan pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY), sebagai administrator kepegawaian di tingkat provinsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melayani permintaan layanan kepegawaian baik dari institusi pemerintah (dari dalam Pemda DIY dan luar Pemda DIY) maupun dari personal PNS. Tuntutan akan kecepatan, keakuratan serta transparansi informasi menjadi hal prioritas. Kebijakan Pemerintah Provinsi tertuang dalam Peraturan Daerah DIY nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2022-2027. Beberapa isu yang diangkat dalam RPJMD DIY antara lain: 1) Pemenuhan standar kompetensi pegawai, 2) optimalisasi pelaksanaan manajemen talenta, 3) optimalisasi penataan sumber daya manusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, 4) optimalisasi integritas Pegawai Negeri Sipil, 5) optimalisasi mutu layanan kepagawaian, 6) optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai. Penajaman kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kulon Progo antara lain melalui penyempurnaan berbagai regulasi dan kebijakan daerah menyangkut urusan kepegawaian dan pengembangan kompetensi, mengoptimalkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, melaksanakan pemetaan pegawai sesuai kulaifikasi dalam rangka pengembangan karier ASN, penguatan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 41 SAPK serta SIMASNEG (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara), peningkatan sistem keamanan data kepegawaian, penegakan disiplin pegawai dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian yaituElectronic Reward and Punishment, sesuai tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025– 2029 tercantum pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan Akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025– 2029 tercantum pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Tahun 2026 No Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan Target 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) 2 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 – 3,0 2 Meningkatnya kualitas Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Nilai 83,20 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 42 3.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan prioritas diperlukan untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2026, BKPP melaksanakan 4 (Empat) Program, 11 Kegiatan, dan 25 Subkegiatan. Adapun Rincian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tercantum pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kulon ProgoTahun 2026 No Program Kegiatan Subkegiatan 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Peningkatan Budaya Pemerintahan 1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 43 No Program Kegiatan Subkegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11 12 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 Program Kepegawaian Daerah 7 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 14 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 15 Pengelolaan Data Kepegawaian 16 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 8 Mutasi dan Promosi ASN 17 Pengelolaan Mutasi ASN 18 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 19 Pengelolaan Promosi ASN 9 Pengembangan Kompetensi ASN 20 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 21 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 22 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 23 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 10 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 24 Pembinaan Disiplin ASN 4 Program Pengembangan Sumber Daya 11 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 25 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 44 No Program Kegiatan Subkegiatan Manusia Kompetensi Manajerial dan Fungsional Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 Indikator Kinerja Program BKPSDM Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Target Kinerja 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi % 100 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN % 77,69 Persentase Kedisiplinan ASN % 99,82 Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi Orang 247 3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi % 43,14 4 Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik % 100 Pada tahun anggaran 2026, terdapat Program baru yaitu Program Pengembangan Sumber daya Manusia, program tersebut mengacu pada Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 45 RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 46 Tabel 4.1 Pemetaan Indikator Kinerja dan Target Program Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 144.644.042.000,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 141.201.595.150,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 141.201.595.150,00 0,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 140.811.433.150,00 - 0,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 2 Dokumen 17.273.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.586.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 9.687.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 3 Dokumen 140.401.131.704,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2380 Orang/bulan 140.350.491.504,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 44.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 14 Laporan 6.440.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 2 Dokumen 62.522.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.671.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 50.850.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 2 Dokumen 198.406.198,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 70.214.182,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 128.192.016,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 3 Dokumen 132.099.048,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 69.239.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit 41.109.648,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 17 Unit 21.749.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik - 100 % 390.162.000,00 - 0,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 1 Dokumen 390.162.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.04.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 2 Laporan 390.162.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.442.446.850,00 0,00 5.03 KEPEGAWAIAN 2.708.885.350,00 0,00 1, 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase Kedisiplinan ASN - 247 Orang 77,69 % 99,82 % 2.708.885.350,00 - 0,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 3 Dokumen 939.836.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 713.392.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 157.147.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 69.296.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 3 Dokumen 449.035.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 247 Dokumen 39.912.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 600 Dokumen 56.098.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 Dokumen 353.024.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 4 Dokumen 1.248.556.050,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 14.530.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 65 Orang 57.048.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1.145.183.550,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 31.793.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 1 Dokumen 71.456.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN RENJA BKPSDM KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2026 Halaman | 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 71.456.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 733.561.500,00 0,00 1, 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi - 43,14 % 733.561.500,00 - 0,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Laporan Pelaksanaan Subkegiatan - 1 Dokumen 733.561.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 733.561.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kabupaten Kulon Progo 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA J U M L A H 144.644.042.000,00 0,00 RENJA BKPSDM KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 Halaman | 59 Rencana Kerja telah menuangkan usulan Program Kegiatan tahun 2026. Terdiri dari penjabaran target Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program kegiatan tersebut disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BKPSDM, sekaligus untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya sumber daya aparatur. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang tersebut dapat diakomodir oleh pengambil kebijakan (Decision maker) maupun pihak terkait lainnya, agar BKPSDM mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2026. Wates, 29 Juli 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KULON PROGO SUDARMANTO, S.IP, M.Si Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19730512 199803 1 008 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan- Nya, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat kami selesaikan. Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 agar selaras dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Demikian dokumen ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026. ii DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang......................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum..................................................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 2 1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................................. 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ..................................................... 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD ....................... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...........................................................................12 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....................................15 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD. ...............................................................18 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........................................22 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .............................23 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................................23 3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah .................................................................23 3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah .............................................................24 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........................................25 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan ................................................................................25 BAB V PENUTUP ...........................................................................................................................35 1 Penyusunan Renja Inspektorat Daerah terdiri dari tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan renja. Penyusunan ini juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain mengacu terhadap Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Renja 2026 Inspektorat Daerah Kulon Progo juga disusun dengan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Sedangkan untuk keterkaitan renja dengan dokumen-dokumen lain digambarkan sebagai berikut : 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 2
106. a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
107. b.Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
108. c.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
109. d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
110. e.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
111. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
112. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
113. h.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
114. i.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
115. j.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);
116. k.Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 1.3 Maksud dan Tujuan Rancangan Akhir Renja 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka 3 mencapai tujuan dan sasaran derah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 ini bertujuan untuk :
117. a.Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2026
118. b.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
119. c.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
120. d.Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun lalu, tahun 2025;
121. e.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
122. f.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi sekretariat dan Irban bidang masing- masing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berisi penjelasan tentang Pengertian Rencana Kerja, proses pembuatan dan keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya 1.2 Landasan Hukum Berisi peraturan-peraturan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PerangkatDaerah. Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Inspektorat Daerah dan sebagainya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 4 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP 5 Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan TW IV Tahun 2024 berdasakan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan IV Kabupaten Kulon Progo dijabarkan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 50% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DUKUNGAN SEBESAR 0,73% TERHADAP PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 94 Dokumen 8 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 100% 25 Dokumen 56 Dokumen 60% 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 80% 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 Dokumen 6 Dokumen 21 Laporan 21 Laporan 100% 21 Laporan 48 Laporan 57% 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DUKUNGAN SEBESAR 91,05% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 152 Laporan 14 Dokumen 84 Dokumen 39 Dokumen 46% 38 Dokumen 91 Dokumen 60% 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 4 Dokumen 58 Orang/bulan 13 Orang/bulan 22% 12 Orang/bulan 29 Orang/bulan 60% 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 28 Dokumen 58% 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 56 Laporan 6 Dokumen 14 Laporan 14 Dokumen 100% 14 Laporan 34 Laporan 61% 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dukungan sebesar 1,04% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 24 Dokumen 1 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 100% 4 Dokumen 22 Dokumen 92% 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 0 Dokumen 3 Dokumen 38% 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 0 Orang 15 Orang 15 Orang 100% 4 Orang 19 Orang 119% Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan sebesar 1,07% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 68 Laporan 7 Dokumen 17 Laporan 17 Laporan 100% 17 Laporan 41 Paket 60% 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 1 Dokumen 5 Paket 5 Paket 100% 5 Paket 11 Paket 55% 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 6 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 30 Paket 63% 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dukungan sebesar 1,57% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 77 Unit 10 Unit 41 Unit 41 Unit 100% 2 Unit 53 Unit 69% 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 77 Unit 10 Unit 41 Unit 41 Unit 100% 2 Unit 53 Unit 69% 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dukungan sebesar 1,93% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 96 Laporan 12 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 100% 24 Laporan 60 Laporan 63% 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 6 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 30 Laporan 63% 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 6 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 30 Laporan 63% 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dukungan sebesar 2,62% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 800 Unit 40 Unit 200 Unit 200 Unit 100% 200 Unit 440 Unit 55% 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 76 Unit 10 Unit 19 Unit 19 Unit 100% 19 Unit 48 Unit 63% 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 6 Unit 50% 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 712 Unit 30 Unit 178 Unit 178 Unit 100% 178 Unit 386 Unit 54% 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan 99,05% 95,98% 89% 98,61% 99,56% 93,38% 100% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal DUKUNGAN SEBESAR 93,31% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.823 Laporan 205 Laporan 529 Laporan 529 Laporan 100% 429 Laporan 1.163 Laporan 64% 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 168 Laporan 28 Laporan 42 Laporan 42 Laporan 100% 42 Laporan 112 Laporan 67% 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1.223 Laporan 107 Laporan 376 Laporan 376 Laporan 100% 295 Laporan 778 Laporan 64% 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 412 Laporan 68 Laporan 106 Laporan 106 Laporan 100% 87 Laporan 261 Laporan 63% 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 20 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 12 Laporan 60% 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu DUKUNGAN SEBESAR 6,69% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 47 Laporan 10 Laporan 15 Laporan 15 Laporan 100% 14 Laporan 39 Laporan 83% 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 47 Laporan 10 Laporan 15 Laporan 15 Laporan 100% 14 Laporan 39 Laporan 83% 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 100% 48,80% 90,48 % 14,29% 14,29% 94,05% 0% 0% 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Dukungan 100% terhadap persentase peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 532 Laporan 89 Laporan 133 Perangkat Daerah 133 Perangkat Daerah 100% 133 Perangkat Daerah 355 Perangkat Daerah 67% 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 168 Laporan 42 Laporan 42 perangkat daerah 42 Perangkat Daerah 100% 42 Perangkat Daerah 126 Perangkat Daerah 75% 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 20 Laporan 5 Laporan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 5 Kegiatan 15 Kegiatan 75% 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 344 Laporan 42 Laporan 86 perangkat daerah 86 Perangkat Daerah 100% 86 Perangkat Daerah 214 Perangkat Daerah 62% 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan 95,83% 75 % 0% 0% 4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Dukungan sebesar 4,16% terhadap capaian program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan 72 Laporan 18 Laporan 0 0 4.01.04.5.06.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY 72 Laporan 18 Laporan 0 0 *Data per 24 Juli 2025 10 Secara umum capaian fisik dan keuangan sudah sesuai target, akan tetapi ada beberapa kendala pada pelaksanaan kegiatan karena disebabkan beberapa hal antara lain :
  1. 1.Beberapa kegiatan tidak bisa diprediksi pelaksanaannya karena sifat insidentil, antara lain pemeriksaan tujuan tertentu, khusus/kasus, pemeliharaan sarana prasarana kantor, dan lain-lain.
  2. 2.Beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena melibatkan pihak eksternal, antara lain reviu perencanaan dan penganggaran, reviu DAK Fisik, bimtek keluarga berintegritas. Dari data tersebut realisasi serapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 98,48% (LRA Irda per 31 Desember 2024) dan realisasi kinerja fisik 100% (sumber e-monev) , maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran Inspektorat Daerah sudah didukung dengan efisiensi anggaran yang ada. Capaian kinerja selama Tahun 2024, dijabarkan sebagai berikut :
123. a.Indikator Rata-rata persentase pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara fisik adalah sebesar 100% ,hal ini berarti kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan juga dapat tercapai karena secara umum komponen-komponen penilaian adalah kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada kendala yang mempengaruhi capaian target. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara target dan realisasi.
124. b.Indikator Rata-rata persentase pencapaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah sebesar 98,61%, hal ini melebihi dari target sebesar 89,19% dengan kriteria sangat tinggi. (sumber Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Kulon Progo TW IV tahun 2024) Hal ini dikarenakan Komponen capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu dari 170 rekomendasi, dari total rekomendasi 212. Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang ditndaklanjuti tepat waktu diharapkan menjadi indikator tingkat kepatuhan dan komitmen obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi temuan pemeriksaan dan kesadaran dalam perbaikan tata kelola pemerintahan juga semakin tinggi. Komponen penilaian jumlah review yang dilaksanakan tepat waktu dari target 454 telah dilaksanakan sejumlah 395. Demikian juga untuk komponen Jumlah Perangkat Daerah dan Kalurahan yang diperiksa dari target 129 dapat tercapai sesuai target sejumlah 129. Dengan adanya beberapa kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan di luar PKPT, karena adanya regulasi yang terbit di pertengahan tahun berjalan, sehingga menambah kuantitas kegiatan pengawasan, secara umum target dapat tercapai dengan beberapa penyesuaian dan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya. Capaian juga tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang solid di lingkungan APIP untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah ditetapkan. Indikator Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP minimal A, dari target yang ditetapkan sejumlah 42 perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan, semua perangkat daerah sudah mencapai nilai A. Dengan capaian ini diharapkan menjadi tolok ukur tingkat implementasi SAKIP yang punya peran strategis dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta 11 mendorong instansi pemerintah dalam melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan. Indikator nilai Maturitas SPIP Hasil Validasi BPK/Self Assesment level 3, dari hasil evaluasi oleh APIP, semua OPD sudah mencapai nilai 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi telah melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian semakin tinggi nilai maturitas SPIP diharapkan menunjukkan kualitas pengendalian intern juga semakin baik.
125. c.Sedangkan untuk capaian Program Perumusan Kebijakan, Realisasi kinerja fisik adalah 100% (sumber e-monev), dikarenakan indikator perhitungan yang berupa jumlah OPD dengan Nilai Sakip minimal A dan Nilai Maturitas SPIP Hasil Validasi BPK / Self Assesment level 3 telah memenuhi target. Beberapa hasil evaluasi yang perlu menjadi perhatian antara lain : 1) Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. 2) Belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi). Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dapengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. 3) Pada komponen struktur dan proses, belum seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi dan kebijakan, implementasi, hasil serta efektifitas tindak lanjut secara berkala, konsisten, dan terdokumentasi untuk menangani residual risk sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja. RTP atas risiko operasional perangkat daerah telah diimplementasikan namun atas RTP yang dirumuskan belum efektif menurunkan level risiko, karena belum sepenuhnya mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab. 4) Inspektorat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 5) Perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat 6) Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseran; 7) Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada aplikasi Monevku untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya 12 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas serta fungsi yang diemban oleh inspektorat tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang bisa diuraikan mengenai kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo:
  1. 1.Pengawasan: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti audit keuangan, pemeriksaan kinerja, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program, serta investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  2. 2.Pembinaan: Selain pengawasan, Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga berperan dalam pembinaan terhadap perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan ini dapat berupa pemberian arahan, fasilitasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah. Contohnya adalah pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk membahas tindak lanjut hasil evaluasi dan penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) pencegahan korupsi.
  3. 3.Pelaksanaan Tugas dan Fungsi: Inspektorat Kabupaten Kulon Progo menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta arahan dari pimpinan. Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti rapat koordinasi, konfirmasi ADTT, dan koordinasi pembahasan penyusunan RB (Reformasi Birokrasi). Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi, serta menjaga pelayanan publik yang berkualitas.
  4. 4.Peningkatan Tata Kelola: Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat DIY bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan yang efektif, pembinaan yang berkelanjutan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional. Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga berupaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dapat dinilai dari 13 berbagai aspek tersebut, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Keberhasilan kinerja pelayanan ini tercermin dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Berikut Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 pada Tabel T-C.30 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Tingkat Maturitas SPIP - √ 3,00 3,10 3,23 3,00 3,10 3,23 2 Tingkat Kualitas APIP - √ 3,10 3,20 3,21 3,00 3,20 3,21 3 Persentase peningkatan hasil pengawasan - - 89,70 93,65 99,43 95,98 - 99,43 4 Peningkatan kapabilitas APIP - - 3,1 3,2 3,3 3,18 - 3,3 5 Indeks Maturitas SPIP - - 3 3,1 3,2 3,21 - 3,2 6 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing- masing perangkat daerah - - 100 100 100 100 - 100 IKU 2024 Catatan Analisis Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah ProyeksiRealisasi Capaian 15 Untuk realisasi capaian IKU banyak yang melebihi target yaitu Persentase peningkatan hasil pengawasan, Peningkatan kapabilitas APIP, Indeks Maturitas SPIP. Realisasi capaian IKK untuk yang Tingkat Kualitas APIP tidak mencapai target salah satu faktornya adalah masih kurangnya personil APIP dalam melaksanakan tupoksi pemeriksaan, sehingga hasilnya belum dapat maksimal. 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
126. a.Permasalahan dan hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan, terdapat beberapa permasalahan diantaranya: 1) Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan belum sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan, Pemerintah Daerah diamanatkan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan besaran paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Akan tetapi karena kendala keterbatasan anggaran, ketentuan tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan hambatan tersendiri, karena tujuan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan good governance dimana kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 2) Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai. Jumlah kendaraan roda empat yang ada saat ini hanya 4 unit, dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk satu kali penugasan terdapat 8 tim pemeriksaan, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit. 3) Bangunan gedung perkantoran yang sudah tidak memadai. Dengan jumlah ASN yang terus bertambah seiring pemenuhan SDM APIP, kapasitas gedung perkantoran Inspektorat Kabupaten Kulon Progo sudah tidak memadai lagi. Kendala lain, tidak ada ruangan khusus untuk penyimpanan arsip dan dokumen- dokumen penting sehingga keberadaan arsip dan dokumen tersebut rawan untuk hilang ataupun rusak. 4) Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat 16 Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 32 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah. Menurut hasil analisis jabatan, jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 80 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 32 orang sehingga masih kurang 48 orang, serta belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan serta teknologi informasi. 5) Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang belum dapat selesai 100 %. Permasalahan ini tentunya perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal. 6) Diterapkannya aplikasi Siswaskeudes dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa/Kalurahan belum didukung dengan konektifitas data pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menyulitkan disaat pemeriksaan.
127. b.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Tantangan : 1) Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh APIP, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. 2) APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan auditi untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi auditi. 3) Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan audity untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui probity audit. 4) Upaya Pemerintah Daerah meraih dan mempertahankan opini BPK 5) WTP, Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas laporan keuangan daerah 6) Keinginan dari stakeholder bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan Solusi bagi permasalahan di unit kerjanya. 7) Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Tuntutan Perangkat Daerah terhadap peran Inspektorat sebagai penjamin mutu 8) Rendahnya kepercayaan elemen Masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan penyimpangan keuangan negara/daerah 17 Peluang : 1) Penyelesaian ketugasan telah dilaksanakan berbasis teknologi informasi dan telah terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyelesaian ketugasan menjadi lebih mudah 2) Pelaksanaan pengawasan tetap dapat dilaksanakan meskipun efisiensi anggaran 3) Kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat Pendidikan formal dan penjenjangan auditor tinggi 4) Terjalinnya komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan Instritusi eksternal aparat pengawasan seperti Inspektorat Pemda DIY, BPK, dan BPKP 5) Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT
128. c.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dari beberapa permasalahan, tantangan dan peluang tersebut, dapat dirumuskan isu- isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:
  1. 1.Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
  2. 2.Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan Inspektorat DIY, BPKP, dan BPK.
  3. 3.Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  4. 4.Belum adanya dukungan pendanaan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan sesuai regulasi yang ada.
  5. 5.Tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
  6. 6.Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja dan kesiapan sarana prasarana pendukung.
  7. 7.Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 18 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian dan analisa terhadap kebutuhan Inspektorat Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 9.867.972.900,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 9.897.022.965,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 41.559.900,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 dokumen 39.910.100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.848.900,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.734.100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 34.711.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 37.176.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 8.840.229.495,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 dokumen 8.874.511.225,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 8.784.326.995,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/bulan 8.828.309.025,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 51.600.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 41.900.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 14 Laporan 4.302.500,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 14 Laporan 4.302.200,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 45.235.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 45.220.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 45.235.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 45.220.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 85.917.500,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 dokumen 131.249.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 19.600.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.775.300,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 66.317.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 111.474.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 415.260.900,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan 1 dokumen 415.160.900,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 415.260.900,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 415.160.900,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 204.010.592,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan 2 dokumen 178.723.740,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 81.686.832,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 81.686.832,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 122.323.760,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 97.036.908,00 Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 NO CATATAN PENTING HASIL ANALISIS KEBUTUHAN LOKASI LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) RANCANGAN AWAL RKPD 2026 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM/KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO CATATAN PENTING HASIL ANALISIS KEBUTUHAN LOKASI LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) RANCANGAN AWAL RKPD 2026 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 235.759.513,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan pelaksanaan sub kegiatan 3 dokumen 212.247.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 157.570.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 157.566.300,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 43.395.613,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 19.891.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 178 Unit 34.793.100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 178 Unit 34.789.900,00 2, PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan - 108.281.700,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan 86,14 % 108.404.100,00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 92.149.200,00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 7 dokumen 92.272.200,00 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 42 Laporan 9.997.300,00 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 42 Laporan 9.997.300,00 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 110 Laporan 11.626.500,00 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 109 Laporan 11.626.200,00 Reviu Laporan Kinerja Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 140 Laporan 14.026.100,00 Reviu Laporan Kinerja Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 134 Laporan 14.025.900,00 Reviu Laporan Keuangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 141 Laporan 11.872.300,00 Reviu Laporan Keuangan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 170 Laporan 11.872.300,00 Pengawasan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 112 Laporan 19.517.100,00 Pengawasan Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 87 Laporan 17.545.600,00 Kerja Sama Pengawasan Internal Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 5 Kesepakatan 4.202.300,00 Kerja Sama Pengawasan Internal Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 5 Kesepakatan 4.202.200,00 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 Dokumen 20.907.600,00 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 Dokumen 23.002.700,00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 16.132.500,00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 16.131.900,00 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 5 Laporan 6.657.900,00 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 5 Laporan 6.657.600,00 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 16 Laporan 9.474.600,00 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 54 Laporan 9.474.300,00 3, PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - 106.835.400,00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 100 % 77.662.900,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 6.469.300,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 dokumen 6.476.900,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomend asi 6.469.300,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomendasi 6.476.900,00 Pendampingan dan Asistensi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 100.366.100,00 Pendampingan dan Asistensi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 4 dokumen 71.186.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO CATATAN PENTING HASIL ANALISIS KEBUTUHAN LOKASI LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) RANCANGAN AWAL RKPD 2026 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM/KEGIATAN Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 10 perangkat daerah 2.986.300,00 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6 perangkat daerah 2.978.700,00 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0 perangkat daerah 8.369.600,00 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 1 perangkat daerah 8.177.400,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 23.904.600,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 9 Kegiatan 21.098.100,00 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 86 perangkat daerah 65.105.600,00 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 7 perangkat daerah 38.931.800,00 10.083.090.000,00 10.083.089.965,00 22 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan, maka secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan yang secara langsung didasarkan dari usulan masyarakat. Akan tetapi sebagai perangkat daerah, Inspektorat terlibat dalam dalam proses penyusunan RKPD melalui musrenbang RKPD Kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang secara spesifik ditujukan kepada Inspektorat Daerah selaku PD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan perangkat daerah kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap peningkatan pelaksanaan pengawasan yang sudah termuat dalam program/kegiatan yang direncanakan. Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 23 Berkaitan dengan hal tersebut, maka secara langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mendukung Asta Cita tersebut, terutama untuk Asta Cita Prioritas 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 Program Prioritas Presiden yang mencerminkan rencana pembangunan lintas sektor secara tematik dan transformatif, untuk itu Inspektorat Daerah mendukung program prioritas nomor 3 dan 4 yaitu Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi (3) dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (4). Secara teknis, implementasi kegiatan dari prioritas nasional tersebut yang diampu oleh Inspektorat Daerah seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Register Risiko, Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025-2029 yang merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu "Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)", Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini Inspektorat Daerah mengemban fokus visi yang ke 6 (enam) yaitu optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan serta tata kelola pemerintahan. Kemudian dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka Inspektorat Daerah mengemban misi nomor 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan PD Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun Sasaran RPJMD yang diemban oleh Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya 25 Rincian Rancangan Akhir Renja 2026 dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut : RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 INSPEKTORAT DAERAH 10.083.089.965,00 11.901.103.320,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.083.089.965,00 11.901.103.320,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 10.083.089.965,00 11.901.103.320,00

1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 9.897.022.965,00 - 10.963.171.646,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 dokumen 39.910.100,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 82.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.734.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 40.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 37.176.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 42.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 dokumen 8.874.511.225,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 10.073.657.090,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 62 Orang/bulan 8.828.309.025,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 9.997.657.090,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 41.900.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.302.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 6.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 45.220.000,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 45.220.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 dokumen 131.249.300,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 124.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.775.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 33.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 111.474.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 91.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 dokumen 415.160.900,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 132.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 415.160.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 132.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 dokumen 178.723.740,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 225.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 81.686.832,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 78.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 97.036.908,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 147.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 3 dokumen 212.247.700,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - - 255.164.556,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 157.566.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 19.891.500,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 37.268.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 178 Unit 34.789.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis - 17.896.556,00 INSPEKTORAT DAERAH
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan - 86,14 % 108.404.100,00 - 758.444.849,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 7 dokumen 92.272.200,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo - 660.525.428,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 42 Laporan 9.997.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 26.828.800,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 109 Laporan 11.626.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 33.328.200,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 134 Laporan 14.025.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 227.340.432,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 170 Laporan 11.872.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 29.337.210,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 87 Laporan 17.545.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 220.689.040,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 5 Kesepakatan 4.202.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 25.345.530,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 Dokumen 23.002.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 97.656.216,00 INSPEKTORAT DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 16.131.900,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo - 97.919.421,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 5 Laporan 6.657.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 21.664.545,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 54 Laporan 9.474.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 76.254.876,00 INSPEKTORAT DAERAH
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - 100 % 77.662.900,00 - 179.486.825,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 dokumen 6.476.900,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo - 18.027.765,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomend asi 6.476.900,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 18.027.765,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 4 dokumen 71.186.000,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo - 161.459.060,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6 perangkat daerah 2.978.700,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 24.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 1 perangkat daerah 8.177.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 17.468.430,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 9 Kegiatan 21.098.100,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 43.303.680,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 7 perangkat daerah 38.931.800,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo 76.186.950,00 INSPEKTORAT DAERAH J U M L A H 10.083.089.965,00 11.901.103.320,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 i DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................ 1 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 3 1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................... 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …………………………................ 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................... 15 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.................................................................................................. 17 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................ 19 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................... 27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 28 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .................................... 29 3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................... 30 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...................................................... 32 BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 47 Rencana Kerja (Renja) 2026 ii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2024 ……………...……………………………………………………………………… 5 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Temon Tahun 2024 .................. 5 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ..................................................................................................................... 7 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………………………………. 16 Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ……………………... 20 Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………………………… 27 Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……………………………. 29 Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Temon …………………. 30 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Temon Tahun 2026 ……………………………………..……..…………………………………. 35 Rencana Kerja (Renja) 2026 iii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Temon beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Temon Tahun Anggaran 2026. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Rencana Kerja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Temon, 29 Juli 2025 PANEWU TEMON RIDWAN USMAN, S.H., M.M. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 196910041993031007 Rencana Kerja (Renja) 2026 1 Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2026 yaitu :
1.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Rencana Kerja (Renja) 2026 2
2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
14.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
15.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
16.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2026; Rencana Kerja (Renja) 2026 3
17.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Temon tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b.Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
c.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
d.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengukuran kinerja Kapanewon Temon didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah : Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2024 Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 82,34 Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 98,51 Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Temon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Kerja (Renja) 2026 6 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Temon Tahun 2024 Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persenase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94,74 94,74 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 100 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Temon sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Kerja (Renja) 2026 7 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Temon Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2 22 08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 22 08 5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 22 08 5.0 7 06 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4 01 Sekretariat Daerah 4 01 04 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 01 04 5.0 6 Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 4 01 04 5.0 6 01 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 7 Unsur Kewilayahan 7 01 Kecamatan 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 23 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 100% 7 01 01 2.0 1 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 7 01 01 2.0 1 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 21 Laporan 21 Laporan 21 Laporan 21 Laporan 21 Laporan 100% 7 01 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% 7 01 01 2.0 2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/Bulan 20 Orang/Bulan 20 Orang/Bul an 20 Orang/Bula n 20 Orang/Bulan 20 Orang/Bulan 95% 7 01 01 2.0 2 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 7 01 01 2.0 2 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Adminisrasi Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 7 01 01 2.0 6 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 7 01 01 2.0 6 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 7 01 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 4 Unit 5 Unit 100% 7 01 01 2.0 7 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 4 Unit 5 Unit 100% 7 01 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 01 2.0 8 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 7 01 01 2.0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 7 01 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 100% 7 01 01 2.0 9 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 7 01 01 2.0 9 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 7 01 01 2.0 9 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 23 Unit 23 Unit 23 Unit 23 Unit 23 Unit 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 01 02 2.0 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dukungan sebesar 84,34% terhadap Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 01 02 2.0 1 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 100% 7 01 02 2.0 1 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 01 02 2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Dukungan sebesar 15,66% terhadap Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 7 01 02 2.0 4 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 03 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 7 01 03 2.0 1 03 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 97,37% 94,74% 94,74% 7 01 05 2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 7 01 05 2.0 1 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 7 01 05 2.0 1 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% Rencana Kerja (Renja) 2026 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 01 06 2.0 1 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 80% 7 01 06 2.0 1 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 80% Rencana Kerja (Renja) 2026 15 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :
a.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d.Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan. Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Temon merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Temon dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Temon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1. 1.Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. 3.Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Temon disajikan pada Tabel 2.4 berikut. Rencana Kerja (Renja) 2026 16 Tabel : 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NPSK (SPM) Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi (%) Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84,75 85,00 84,50 84,75 85,00 3 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 98,25 99,12 100 98,25 99,12 100 Rencana Kerja (Renja) 2026 17 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1. Tingkat Pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan Kapanewon Temon sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Temon masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :
4. 1.Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
5. 2.Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor platform dasar pelaksanaan tugas.
6. 3.Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan. 2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :
a.Permasalahan
1. 1.Kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat untuk merespon dampak pembangunan hotel dan lainnya di lingkungan bandar udara YIA memerlukan perhatian dan kebijakan dari Pemerintah Kabuapaten Kulon Progo.
2. 2.Kalurahan sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur kalurahan dan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. 3.Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang belum maksimal, menuntut keterlibatan dan dukungan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
4. 4.Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kapanewon maupun kalurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
5. 5.Jumlah aparatur kapanewon yang belum sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan, menuntut optimalisasi aparatur yang ada.
6. 6.Kualitas aparatur kalurahan yang belum memadai dalam mengikuti dinamika kebijakan pemerintah dan memenuhi tuntutan layanan publik. Rencana Kerja (Renja) 2026 18
b.Hambatan
1. 1.Formasi pegawai yang ada lebih kecil dari Bezetting yang ditentukan, hal tersebut berdampak pada ketugasan pegawai.
2. 2.Kemampuan sebagian besar pegawai terhadap komputer dan teknologi informasi kurang sehingga menghambat pelaksanaan tugas, tetapi wewenang peningkatan kualitas aparatur dalam bentuk diklat ada pada Badan Kepegawaian Daerah.
3. 3.Pagu indikatif anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon Temon pertahun tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pendopo, rumah dinas dan gedung pertemuan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor lainnya sehingga mampu memberikan layanan publik yang terstandar. Berdasarkan permasalahan dan hambatan di atas, maka isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 adalah :
4. 1.Terpenuhinya sarana perkantoran dan fasilitas lainnya di sekitar bandara YIA (Yogyakarta International Airport)
5. 2.Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan pembangunan.
6. 3.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang adaptif menuju aerotropolis.
7. 4.Posisi strategis wilayah Temon sebagai pintu Kulon Progo barat belum optimal sebagai sebuah peluang.
8. 5.Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
9. 6.Pembangunan megaproyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya sebagian fungsi lahan pertanian ke industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi produksi pertanian di wilayah Temon. 2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah:
a.Tantangan Kapanewon Temon adalah Kapanewon perbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten Kulon Progo cepat masuk, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Otonomi Daerah sangat kurang. Rencana Kerja (Renja) 2026 19
b.Peluang 1) Potensi Kapanewon Temon cukup besar bila dikembangkan, seperti potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan. 2) Industri kerajinan batik. 3) Potensi pariwisata terutama kawasan pantai. 4) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat. 5) Peluang investasi dan dukungan potensi perhotelan, pertanian, perkebunan dan peternakan. 2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Temon, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut : 1) Kurangnya kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintah; 2) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar; 3) Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi kepala dinas dengan kapanewon; 4) Adanya potensi permasalahan ketertiban, keamanan dan permasalahan sosial; 5) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat; 6) Peluang investasi dan dukungan potensi perhotelan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Temon maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa: 1) Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan; 2) Tersedianya sarana prasarana kerja di kantor pemerintah maupun pelayanan publik lainnya; 3) Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Temon agar berhasil guna dan berdaya guna. Rencana Kerja (Renja) 2026 20 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kapanewon Temon. Secara Keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.5. Rencana Kerja (Renja) 2026 21 Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Temon No Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kapanewon Temon Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kapanewon Temon Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 100.000.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Temon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Temon Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kapanewon Temon Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi 100 % 26.450.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kapanewon Temon Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi 100 % 26.450.000,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 26.450.000,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 26.450.000,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 22 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantr en dan Kalurahan/ Kelurahan Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 26.450.000,00 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 26.450.000,00 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Temon Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100 % 1.776.381.569,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Temon Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi 100 % 1.776.381.569,0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 7.297.900,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 7.297.900,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.774.200,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.774.200,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Temon Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 3.523.700,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Temon Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 3.523.700,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.485.721.345,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.485.721.345,0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kapanewon Temon Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.453.197.945,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kapanewon Temon Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.453.197.945,0 0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.600.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.600.000,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 23 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kapanewon Temon Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 3.923.400,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kapanewon Temon Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 3.923.400,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 40.232.400,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 40.232.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Temon Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.702.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Temon Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.702.400,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Temon Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 30.530.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Temon Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 30.530.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 30.103.300,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 30.103.300,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Temon Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.103.300,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Temon Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.103.300,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 127.519.324,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 127.519.324,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kapanewon Temon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 31.825.312,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kapanewon Temon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 31.825.312,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Temon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 95.694.012,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Temon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 95.694.012,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 85.507.300,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 85.507.300,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kapanewon Temon Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 51.068.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kapanewon Temon Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 51.068.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kapanewon Temon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 20.092.400,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kapanewon Temon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 20.092.400,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Temon Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 15 Unit 14.346.900,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Temon Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 15 Unit 14.346.900,00 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Temon Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 % 70.675.400,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Temon Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 % 70.675.400,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 25 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 62.851.400,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 62.851.400,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Temon Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 48.570.200,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Temon Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 48.570.200,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 14.281.200,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 14.281.200,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 7.824.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 7.824.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 7.824.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Temon Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 7.824.000,00 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Temon Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon Yang Disampaikan Tepat Waktu 100 % 20.691.300,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Temon Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon Yang Disampaikan Tepat Waktu 100 % 20.691.300,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 20.691.300,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 20.691.300,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 26 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Temon Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 20.691.300,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Temon Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 20.691.300,00 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kapanewon Temon Persentase Penanganan Gangguan Trantibum 100 % 48.778.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kapanewon Temon Persentase Penanganan Gangguan Trantibum 100 % 48.778.500,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 48.778.500,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 48.778.500,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Temon Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 22.170.100,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Temon Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 22.170.100,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kapanewon Temon Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4 Laporan 26.608.400,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kapanewon Temon Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4 Laporan 26.608.400,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 27 7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Temon Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa Yang Tepat waktu 100 % 25.183.200,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Temon Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa Yang Tepat waktu 100 % 25.183.200,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 25.183.200,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kapanewon Temon Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 25.183.200,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kapanewon Temon Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 25.183.200,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kapanewon Temon Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 25.183.200,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 28 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Temon diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1.Usulan dari Pemerintah Kalurahan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kalurahan untuk kegiatan tahun 2026. Hasil Musrenbang Kalurahan kemudian dirangkum menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kapanewon.
2.Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
3.Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain.
4.Semua usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat Kapanewon. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Pembangunan Kapanewon dan merupakan bahan Musrenbang Kabupaten. Musrenbang tingkat Kapanewon ini menampung aspirasi yang diusulkan masyarakat, seperti para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, usulan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026. Usulan-usulan tersebut kemudian ditampung, dievaluasi, dan diakomodir sehingga tersusun suatu program usulan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kapanewon, seperti yang telah dilimpahkan oleh Bupati. Usulan program tersebut diarahkan pada:
1.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan kebutuhan dasar.
3.Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan social bagi seluruh rakyat/ tanpa diskriminasi.
4.Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5.Peningkatan perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri.
6.Penguatan reformasi birokrasi.
7.Perwujudan wilayah yang aman dan nyaman.
8.Optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih. Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan NIHIL Rencana Kerja (Renja) 2026 29
1.Menjamin ketahanan pangan, energi, dan air;
2.Meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara;
3.Memperkuat tata kelola pemerintahan;
4.Membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas;
5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6.Membangun generasi yang sehat dan produktif;
7.Menjamin akses kesehatan yang terjangkau bagi semua;
8.Membangun sumber daya manusia yang unggul;
9.Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan;
10.Mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak anak;
11.Menjaga kelestarian alam dan lingkungan;
12.Menjamin ketersediaan input pertanian bagi petani;
13.Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat;
14.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja;
15.Meningkatkan nilai tambah SDA dan menciptakan lapangan kerja;
16.Mewujudkan masyarakat yang toleran dan harmonis;
17.Melestarikan seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif dan meningkatkan prestasi olahraga. Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Asta Cita: 1) Meneguhkan nilai-nilai Pancasila, membangun demokrasi yang kuat, dan melindungi HAM. 2) Memperkuat sistem pertahanan, mendorong kemandirian ekonomi, dan mencapai swasembada. 3) Membuka lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Rencana Kerja (Renja) 2026 30 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mendorong prestasi olahraga. 5) Meningkatkan nilai tambah SDA dan membuka lapangan kerja. 6) Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pengembangan wilayah. 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. 8) Meningkatkan toleransi antar umat beragama, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kapanewon Temon mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1: Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86.90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 85,00 Rencana Kerja (Renja) 2026 31 3.3. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kapanewon Temon merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Temon NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 100% Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rencana Kerja (Renja) 2026 32 NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KEGIATAN SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan non perizinan 100% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100% Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja 7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100% Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Rencana Kerja (Renja) 2026 33 a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rencana Kerja (Renja) 2026 34 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
b.Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
a.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
b.Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rencana Kerja (Renja) 2026 35 V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja. VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, dengan sub kegiatan: Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Temon dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 36 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON TEMON KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON TEMON 2.068.159.969,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00
1. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000,00 - 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 26.450.000,00 0,00 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 26.450.000,00 0,00
2. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 26.450.000,00 - 0,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 26.450.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 26.450.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.941.709.969,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.941.709.969,00 0,00
3. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.776.381.569,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 7.297.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.774.200,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen Laporan 3.523.700,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 1.485.721.345,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.453.197.945,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.600.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.923.400,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 40.232.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.702.400,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 30.530.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 30.103.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.103.300,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 127.519.324,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 31.825.312,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 95.694.012,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 85.507.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 51.068.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 20.092.400,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 14.346.900,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON
4. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.675.400,00 - 0,00 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 62.851.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 48.570.200,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 14.281.200,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 7.824.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 7.824.000,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON
5. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.691.300,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 20.691.300,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 20.691.300,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON
6. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 48.778.500,00 - 0,00 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 48.778.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 22.170.100,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 26.608.400,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON
7. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.183.200,00 - 0,00 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 25.183.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon - 0,00 KAPANEWON TEMON 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 25.183.200,00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Temon 0,00 KAPANEWON TEMON J U M L A H 2.068.159.969,00 0,00 Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Temon. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Temon ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Temon serta stakeholder yang bersangkutan. Temon, 29 Juli 2025 PANEWU TEMON RIDWAN USMAN, S.H., M.M. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 196910041993031007 RENJA KAPANEWON WATES 2 0 2 6 TAHUN 2026 KATA PENGANTAR Puji syr-rkur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 20ZG ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 ini memuat Tujuan dan sasaran Kapanewon wates beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Rancangan Akhir Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kapanewon Wates Tahun Anggaran 2026. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon wates Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulustulusnya. , 29 Juli 2025 Al* wates f * {} tip a Tingkat l, lv/b 1 969031 61 996031 001.-.. t:. tlcf&TH$ l-, .{'i i 1l: :; r ljii i* l1i$r;S+-t"i:iiilntii^:i.iirlj',,ilr,td*t?NFr+rri.:n.:,i,i*r;-;q,;4; r, ".:*.j.".;.;I 1., .;^r. ., .f s" 1 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing- masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten kulon Progo Tahun 2025- 2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. 2 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wates Tahun 2026 yaitu :
8. 1.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. 2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. 3.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;;
11. 4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. 8.Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024. Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
17. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
18. 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023- 2026 3 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026
19. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
20. 13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
21. 14.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
22. 15.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3. 1.4. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Wates tahun 2026 adalah sebagai berikut:
a.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b.Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
c.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD;
d.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Wates Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 4 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV. PENUTUP 5RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2024 Sedangkan Untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masimg-masing Sekretariat Perangkat Daerah 100 100 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.50 80,67 Cakupan peningkatan Penyelengaraan Pemerintah Kapanewon 98,25 98.25 6RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Wates Tahun 2024 Realisasi anggaran per Program Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: No. Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program Realisasai (%) 1 Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100,00 100,00 2 Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100.00 100.00 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100,00 100,00 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kapanewon 100,00 100,00 5 Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100,00 100,00 6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94,74 94,74 7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100,00 100,00 7RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Kapanewon Wates Tahun 2024 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel Berikut: No. Program Prioritas Pembangunan Anggaran Tahun 2024 Realisasi Anggaran Tahun 2024 1 Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100,000,000 99,996,451 2 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 38.842.009 40,000,000 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2,519,519,216 2.367.046.687 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 44,101,800 41.097.517 5 Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 1,388,652,500 1,383.202.758 6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 694,446,300 679.897.479 7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24,500,000 24331404 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 8 Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 2 2 2 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 420 100 347.0 0 100 100,00 100 99,99 99,99 100 60,00 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 20 300 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 300 5 250.0 0 2 2 2 8 5 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 4 100 1 97.00 1 100.00 1 99.99 99.,99 1 60,00 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 9 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 2 2 2 8 5 7 6 Gelar Budaya Yogya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 4 100 1 97.00 1 100.00 1 99.99 97.01 1 60,00 1 197.01 4 1 Urusan Sekretariat Daerah 100 238.74 100 40.00 100 38.82 100 100 40,00 4 1 4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 238.74 100 100 40.00 3 38.82 71,32 100 40.00 100 74.42 4 1 4 5 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 100 238.74 100 34.41 100 40.00 3 38.82 71,32 3 40.00 3 74.42 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4 1 4 5 6 1 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 8 238.74 2 34.41 3 40.00 3 38.82 71,32 3 40.00 3 74.42 7 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 10.628 ,32 1 2.263 .20 100 2,519.5 1 100 2.400.4 4 74.76 100 2507,0 0 100 4,778.2 0 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 10 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 7 1 1 2 8 2 Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 48 338 12 75.22 12 73.15 64,88 12 65.31 148.14 7 1 1 2 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 656.15 12 149.67 12 249.67 76,84 12 149.67 279.02 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7 1 1 2 2 1 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1,73 6 8183.6 6 12 2,073.7 3 13 1,960.5 6 74,92 13 2,024.5 3 3,767.6 1 7 1 1 2 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 211.6 12 64.86 12 63.42 74,34 12 64.88 129.32 7 1 1 2 2 7 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 56 17.60 14 3,92 2 3.91 77,55 2 4.50 7.92 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 11 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 7 1 1 2 6 9 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 7 1 1 2 6 2 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 70.00 4 13.99 5 13.66 92,46 5 14.00 29.20 7 1 1 2 6 9 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 152.08 12 33.46 12 33.40 78,57 12 33.47 70.17 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 7 1 1 2 1 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 30.00 2 5.17 2 4.90 94,44 2 5.17 10.44 7 1 1 2 1 7 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 16.68 21 3.92 21 3.92 48,21 21 3.92 24.92 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan aset RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 12 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 7 1 1 2 7 1 0 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 87 534.46 21 20,21 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 56 247.80 14 58.96 14 57.38 72,83 14 58.97 115.99 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 55.00 1 31,99 7 1 1 2 9 1 1 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 244 115.30 61 36.42 41 36.51 73,42 61 30.49 54.91 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 176.16 100 44,10 33.5 41.10 69,38 39,91 45.57 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 13 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 7 1 2 2 1 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16 44.31 4 10.42 4 9.22 40,59 4 7,82 20.99 7 1 2 2 1 2 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20 97.92 8 29.70 7 27.93 79,399 5 27.53 56.71 7 1 2 2 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 7 1 2 2 4 1 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 48 33.93 12 3.97 12 3.95 70,02 12 4.56 12.04 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan 100 1388,6 5 50 1.383.2 0 90,63 100 1,342,9 7 1,031.1 2 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 14 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7 1 3 2 2 3 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1 3 2 2 3 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 36 151.06 10 35.22 10 34.83 78,14 9 32.64 70.83 7 1 3 2 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah LembagaKemasyaraka tan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 1 3 2 2 1 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 68 2,797. 97 17 904.22 17 903.56 99.21 17 904.23 1,579.9 3 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 15 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 7 1 3 2 2 3 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 48 1,267. 55 11 410.58 11 409.78 74,19 11 368.93 650.13 7 1 3 2 2 4 4 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 48 160.01 12 38.61 12 35.03 76,04 12 37.17 77.24 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100. 2,820. 36 92 694.45 92.1 1 679.90 0 73,43 100 662,14 663.39 7 1 5 2 1 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7 1 5 2 1 1 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar 2,26 1 2,564. 32 324 602.10 405 590.72 72,88 405 602.11 1,202.2 5 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 16 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7 1 5 2 1 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 540 117.38 70 37.41 70 36.56 83,16 70 31.42 59.05 7 1 5 2 1 5 5 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 11 138.66 6 54.91 6 53.56 72,83 6 28.61 90.53 7 1 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

100.72.82 100 24.50 40 24.33 71,96 100 22,14 49.03 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 17 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisas i % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta K Rp Juta 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 1 6 2 1 1 7 1 7 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 32.0 0 72.82 11 24.50 7 24.33 71,96 7 22.14 49.03 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 18 19 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates Kinerja Pelayanan di Kapanewon Wates dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1.Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah
2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Wates meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Wates disajikan pada tabel Tabel 2.5 berikut : 20 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel : 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NPSK (SPM) Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 Tahun 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Persentase peningkatan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84,75 85,00 80.67 84,25 84,50 3 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 98,25 99,12 100,00 98.25 99,12 100,00 21RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut:

a.Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
b.Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
c.Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
d.Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa;
e.Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan;
f.Penanganan arsip pemerintah baik kalurahan maupun kapanewon belum optimal. 2.3.2. Dampak terhadap Capaian tujuan dan Sasaran Daerah Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Wates secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan dan sasaran Daerah diantaranya sebagai berikut:
a.Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah.
b.Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari sektor pendidikan dan kesehatan. 2.3.3. Tantangan dan Peluang
a.Tantangan • Tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin baik dan transparan. • Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan profesionalisme PNS. 22RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 • Perkembangan berbagai kebijakan pemerintah yang perlu segera respon dan tindak lanjut.
b.Peluang • Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah selatan. Penambangan pasir besi, pembangunan / operasional Yogyakarta International Airport, pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan masyarakat. 2.3.4. Formulasi terhadap Isu – isu penting Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Wates, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
a.Pelaksanaan kebijakan penyerahan sebagaian kewenangan dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang berlebih besar yaitu tercapainya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kulon Progo.
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh sungguh memperhatikan company/coorperate sosial resposibility (CSR) maka kapanewon harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c.Pelayanan prima Kapanewon sebagai OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggaakan pelayanan publik, maka harus benar benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel dan memiliki legalitas hukum, 23RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 di samping itu tentunya dengan tepat mendasarkan pada prosedur 2.4. serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggarakan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk – bentuk pelayanan.
d.Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kompetensi yang berkualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Kapanewon, Kelurahan/Kalurahan. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Wates. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut. 24 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel : 2.6 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan Penting Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kapanewon Wates Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 25,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kapanewon Wates Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100,000,000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kapanewon Wates Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 25,000,000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kapanewon Wates Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100,000,000 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Wates Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 25,000,000 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Wates Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kapanewon Wates Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 62,244,100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kapanewon Wates Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 140,000,000 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Wates Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 62,244,100 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Wates Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 140,000,000 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Wates Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 62,244,100 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Wates Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 140,000,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 2,725,181,252 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 3,372,487,666 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 25 Dokumen 12,200,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 25 Dokumen 14,825,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 10,500,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 4,200,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 4,325,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu 14 Dokumen 2,113,801,002 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu 14 Dokumen 2,341,108,426 25 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan Penting Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kapanewon Wates Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 434 Org/bln 2,055,251,002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kapanewon Wates Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 434 Org/bln 2,281,108,426 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 54,000,000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 55,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kapanewon Wates Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 4,550,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kapanewon Wates Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 5,000,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 55,500,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 65,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Wates Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 16,500,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Wates Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 39,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20,500,000 Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarka Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai Yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5 Orang 5 Orang 5,500,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Wates Jumlah penambahan aset 21 Unit 145,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Wates Jumlah penambahan aset 21 Unit 567,384,200 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 21 Unit 145,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 19 Unit 567,384,200 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan 266,029,638 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan 244,670,040 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 90,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 96,000,000 26 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan Penting Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 176,029,638 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 149,670,040 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan 132,650,612 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan 135,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kapanewon Wates Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 64,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kapanewon Wates Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 65,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainya Yang di pelihara/direhabilitasi 2 Unit 38,150,612 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainya Yang di pelihara/direhabilitasi 2 Unit 40,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 61 Unit 30,500,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 61 Unit 30,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 44,566,733 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 47,931,537 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9 Dokumen 35,994,050 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9 Dokumen 39,059,150 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Wates Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 11,209,150 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Wates Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 11,601,150 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 24,784,900 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 27,458,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 8,572,683 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 8,872,387 27 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan Penting Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 8,572,683 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 8,872,387 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100% 1,107,431,788 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100% 1,582,659,828 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Wates Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 38,217,200 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Wates Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 44,533,800 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 38,217,200 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 44,533,800 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kapanewon Wates Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Lembaga Kemasyarakatan 1,069,214,588 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kapanewon Wates Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Lembaga Kemasyarakatan 1,538,126,028 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17 Lembaga Kemasyarakatan 707,856,200 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17 Lembaga Kemasyarakatan 994,229,200 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 320,876,870 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 500,000,000 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 40,481,518 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 43,896,828 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kapanewon Wates Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1064 orang 713,719,349 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kapanewon Wates Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1064 orang 745,469,406 28 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan Penting Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Wates Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 444 Orang 648,744,899 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan Wates Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 405 Orang 671,429,928 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Wates Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 135 Orang 29,895,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Wates Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 150 Orang 37,733,528 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kapanewon Wates Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 35,079,450 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kapanewon Wates Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 36,305,950 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 18,423,805 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Wates Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 27,305,950 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kapanewon Wates Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Laporan 18,423,805 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kapanewon Wates Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Laporan 27,000,000 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kapanewon Wates Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Laporan 18,423,805 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kapanewon Wates Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Laporan 27,000,000 JUMLAH PAGU 4,696,567,027 JUMLAH PAGU 6,015,548,437 29 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.7 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No. Program / Kegiatan Lokasi (Desa dan Kapanewon) Sasaran Program / Kegiatan Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 -- -- -- -- -- Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Wates diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2026 dikirim kepada Bapperida Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada. 30 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Renja yang di susun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional Setiap Tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 (RKP) yakni : “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi landasan untuk mencapai visi dan misi presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. ”. Adapun prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 Meliputi:
a.Kedaulatan Pangan dan Energi: Fokus pada ketahanan pangan, energi, air, dan pengelolaan sampah. Ini mencakup optimalisasi Bulog, lumbung pangan, bauran energi, energi terbarukan, pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), serta pengelolaan sampah.
b.Ekonomi Produktif dan Inklusif: Meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adopsi teknologi dan inovasi, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas makroekonomi. 31 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan kinerja Target Indikator Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86.9 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP) Nilai A(85.3) Nilai Indeks Maturasi SPIP Nilai 3,23 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan kinerja Target Indikator Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 82,610 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A(>80-90) 3 Meningkatnya kwalitas Pengendalian Internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2.0-3.0 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Wates Tahun 2026 adalah seperti Tabel 3.3 berikut: 32 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kapanewon Wates Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100% 100,000,000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kapanewon Wates Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100,000,000 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Wates Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kapanewon Wates Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100% 125.000.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kapanewon Wates Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ 4 Dokumen 125.000.000 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan yang Didampingi 4 Dokumen 125.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Wates Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 100% 2,485,892,820 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates Dukungan sebesar 0.4 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23 Dokumen 7.621.800 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,689,900 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Wates Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 2,922,900 33 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Wates Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 14 Dokumen 2,088,884,162 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kapanewon Wates Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 406 Org/bln 2,046,599,962 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 39,329,700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kapanewon Wates Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 2,954,500 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Wates Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 43,610,800 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Wates Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15,730,800 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 27,880,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Wates Jumlah penambahan aset 46 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Wates Dukungan sebesar 10% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 224,529,558 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 65,039,538 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Wates Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 159,490,020 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Wates Dukungan sebesar 3.4% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 121,246,500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kapanewon Wates Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 65,000,000 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan bangunan Lainya Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainya yang di pelihara 3 unit 57,521,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Wates Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 61 Unit 28,595,800 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Wates Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 57,721,600 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Wates Dukungan sebesar 90 % terhadap peningkatan Pelayanan Non Perizinan 2 Dokumen 54,855,600 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Wates Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 35,972,800 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 18,882,800 34 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Wates Dukungan sebesar 10% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan 12 Dokumen 2,866,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Wates Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 2,866,000 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kapanewon Wates Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100% 1,347,565,700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Wates Dukungan sebesar 28,7 % terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 1 Dokumen 20,750,900 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Wates Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 20,750,900 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kapanewon Wates Dukungan sebesar 98% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 17 Lembaga Kemasyarak atan 1,326,814,800 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17 Lembaga Kemasyaraka tan 889,456,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 406,232,800 Evaluasi Kelurahan Kelurahan Wates Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 31,126,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kapanewon Wates Persentase Penanganan Gangguan Trantibum 94,74% 593,560,900 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kapanewon Wates Dukungan sebesar 97% terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umumh 1064 orang 593,560,900 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kelurahan Wates Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 444 Orang 539,157,200 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Wates Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 135 Orang 29,113,700 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kapanewon Wates Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 2 Laporan 25,290,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Wates Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu 100% 14,854,000 35 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kapanewon Wates Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Dokumen 14,854,000 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kapanewon Wates Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 14,854,000 JUMLAH PAGU 4,724,595,020 36 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan : 1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, meliputi sub kegiatan :
a.Gelar Budaya Jogja II. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan : 1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
a.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan, di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan 37 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; 38 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026
b.Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan: 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan:
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
c.Evaluasi Kelurahan VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
c.Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. VII. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan: 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. 39 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Wates dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut 40 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 Tabel 4.1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON WATES 4,724,595,020 252,786,000,000 . 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100,000,000.00 0.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100,000,000.00 0.00
1. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100,000,000.00 - 0.00 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON WATES KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 41 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 100,000,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kelompok kesenian 8 kalurahan/ kelurahan - 0.00 KAPANEWON WATES 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100,000,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kelompok kesenian 8 kalurahan/ kelurahan 0.00 KAPANEWON WATES 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 125,000,000.00 140,000,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 125,000,000.00 140,000,000.00
4. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN persentase penyelengaraa n keistimewaan yogyakarta urusan ketatalaksanaa n dan kelembagaan - 100 % 125,000,000.00 - 140,000,000.00 42 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan - 100 % 125,000,000.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates - 140,000,000.00 KAPANEWON WATES 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi 4 Dokumen 125,000,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 140,000,000.00 KAPANEWON WATES 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4,499,595,020.00 252,646,000,000 .00 7.01 KECAMATAN 4,499,595,020.00 252,646,000,000 .00
5. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 2,485,892,820.00 - 250,508,000,000 .00 43 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dukungan sebesar 0.4 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 7,621,800.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates - 9,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,698,900.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 5,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2,922,900.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 4,000,000.00 KAPANEWON WATES 44 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 2,088,884,162.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates - 250,074,000,000 .00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 406 Orang/bulan 2,046,599,962.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGA N PENDANAA N ATAS KEBIJAKAN PENGGAJI AN PEGAWAI PEMERINT AH DENGAN PERJANJIA N KERJA Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 250,000,000,000 .00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 39,329,700.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 70,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 14 Laporan 2,954,500.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 4,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan sebesar 0.07% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 43,610,800.00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates - 55,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15,730,800.00 Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 25,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 27,880,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 30,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0.00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 21 Unit 0.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0.00 KAPANEWON WATES 47 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dukungan sebesar 10% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 224,529,558.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates - 250,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 65,039,538.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 70,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 159,490,020.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 180,000,000.00 KAPANEWON WATES 48 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dukungan sebesar 3.4% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 121,246,500.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 120,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 57,521,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 3 Unit 35,129,700.00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 80,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 61 Unit 28,595,800.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 40,000,000.00 KAPANEWON WATES
6. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan - 100 % 57,721,600.00 - 43,000,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dukungan sebesar 90 % terhadap peningkatan Pelayanan Non Perizinan - 100 % 54,855,600.00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
7. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia kapanewo n wates - 38,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 35,972,800.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
8. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia kapanewo n wates 8,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 18,882,800.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
9. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia kapanewo n wates 30,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Dukungan sebesar 10% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan - 100 % 2,866,000.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - kapanewo n wates - 5,000,000.00 KAPANEWON WATES 51 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 2,866,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - kapanewo n wates 5,000,000.00 KAPANEWON WATES
10. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu - 100 % 1,347,565,700.00 - 1,450,000,000.0 0 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dukungan sebesar 28,7 % terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - 100 % 20,750,900.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
11. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates - 35,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 52 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 20,750,900.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
12. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates 35,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dukungan sebesar 98% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - 100 % 1,326,814,800.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
13. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates - 1,415,000,000.0 0 KAPANEWON WATES 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17 Lembaga Kemasyarak atan 889,456,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
14. 2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates 950,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 53 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 406,232,800.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
15. 3.Peningka tan kualitas SDM Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates 430,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 31,126,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Peningkata n kapasitas sumber daya manusia kapanewo n wates 35,000,000.00 KAPANEWON WATES
16. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase peningkatan penyelenggara an pemerintahan umum - 100 % 593,560,900.00 - 615,000,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Dukungan sebesar 97% terhadap peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan umum - 100 % 593,560,900.00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
17. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkata n kapasitas sumber daya manusia kapanewo n wates - 615,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 54 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 444 Orang 539,157,200.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
18. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkata n kapasitas sumber daya manusia kapanewo n wates 550,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70 Orang 29,113,700.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
19. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates 35,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 55 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 2 Laporan 25,290,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
20. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah kapanewo n wates 30,000,000.00 KAPANEWON WATES
21. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu - 100 % 14,854,000.00 - 30,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan - 100 % 14,854,000.00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates - 30,000,000.00 KAPANEWON WATES 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Laporan 14,854,000.00 Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik kapanewo n wates 30,000,000.00 KAPANEWON WATES 56 RENJA KAPANEWON WATES TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 J U M L A H 4,724,595,020. 00 252,786,000,0 00.00 ::, Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawaLr seluruh pegawai Kapanewon Wates serta sfakeholder yang bersangkutan. Wates, 29 Juli 2025 Wates f Tingkat I, lvlb NtP. 1 969031 61 99603't 001 KAPP,$q WA a, ffi ryiEaeAg, Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 i Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 ii Keputusan Panewu Panjatan Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 iii Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 iv Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 ii KATA PENGANTAR Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Kapanewon Panjatan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Rencana Kerja (Rankir-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan Perencanaan Tahunan dari Perubahan Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai. Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja. Panjatan, 29 Juli 2025 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang..................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................................................. 3 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 4 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................................... 5 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ........................................................................................................................ 7 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ................................................................................................ 7 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan ............................................. 24
a.Lingkungan Internal ................................................................................... 24
b.Lingkungan Eksternal ................................................................................ 25 2.3. Isu - isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................... 27 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan: ................................................................. 27 2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah .................. 27 2.3.3. Tantangan dan Peluang ........................................................................... 28 2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi.......................................... 32 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 32 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ................................... 43 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...................................... 45 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................ 45 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ............................................................... 46 3.3. Program dan Kegiatan ....................................................................................... 47 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............. 51 BAB IV P E N U T U P ..................................................................................................... 62 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 iv DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2024 ............... 7 Tabel 2 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2024 ........................ 8 Tabel 2 3 Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2024 .............................. 9 Tabel 2 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 ( Tahun berjalan ) .......................................................... 14 Tabel 2 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan.......................................... 26 Tabel 2 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ..................................... 34 Tabel 2 7 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2025 ...................................... 44 Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ............................................................... 46 Tabel 3 2 Indikator Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2026 .......................... 48 Tabel 4 1 Rumusan Rancangan Awal Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 ................. 52 Daftar Gambar Gambar 1 1Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah.............. 3 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 1 Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Proses Penyusunan Rencana Kerja (Rankir-Renja) Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan : Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 2 Proses penyusunan Rankit Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan , dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :
1. 1.Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
2. 2.Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. 3.Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. 4.Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Kapanewon Panjatan 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Perubahan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD dapat dilihat dalam gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah dibawah ini. Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 3 Gambar 1 1Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Ranwal-Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 yaitu :
a.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 4
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
g.Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
i.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
k.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
l.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
m.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026
n.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan - kegiatan strategis di wilayah Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 5 Kapanewon Panjatan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil - hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2026 adalah :
1. 1.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. 2.Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Panjatan;
3. 3.Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kapanewon;
4. 4.Bahan evaluasi perencanaan tugas - tugas Panewu berikutnya. 1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN 2025 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD 2.4. Review terhadap RKPD Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 6 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat. BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 3.3 `Program dan Kegiatan.
5. 1.Sasaran : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat mencapai 100 %.
6. 2.Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dengan target 84,50 mendapat nilai 92,768 sehingga dapat mencapai 109,78 %. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan "Sangat Baik".
7. 3.Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dapat mencapai 100 %, dari target yang ditetapkan sebesar 98,25. Tabel 2 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun 2023 Target Tahun 2024 Realisasi Capaian Tahun 2024 1 2 4 3 4 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 % 100 % 100 % Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,137 84,50 92,768 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 97,37 98,25 98,25 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 8 Tabel 2 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2024 Program Indikator kinerja Realisasi 2024 Target Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota 100 % 100 % 100 % Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 100 % 100 % Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 100 % 100 % Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase PeningkatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94.74 94,74 94,74 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan 100 % 100 % 100 % Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan 100 % 100 % 100 % Capaian kinerja Kapanewon Panjatan Tahun 2024 mencapai 100 % dengan rata rata deviasi keuangan sebesar 0,00 %, tahun anggaran 2024 OPD Kapanewon Panjatan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.111.409.531,00 Dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.992.644.495,,00 dengan capaian sebesar 94,38 % sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan di luar kegiatan Penyediaan Gaji ASN dibawah ini : Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 9 Tabel 2 3 Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2024 No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % Sisa Angaran Pegawai Barang & Jasa Modal Total A Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000.000 99.485.500 0 99.485.500 99,49 514.500 1 Gelar Budaya Jogja 100.000.000 99.485.500 99.485.500 99,49 514.500 B Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 40.000.000 39.687.780 0 39.687.780 99,22 312.220 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 40.000.000 39.687.780 0 39.687.780 99,22 312.220 C Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.141.400 6.002.793 0 6.002.793 97,74 138.607 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.233.500 3.165.600 0 3.165.600 97,90 67.900 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.907.900 2.837.193 0 2.837.193 97,57 70.707 D Administrasi Keungan Perangkat Daerah 42.107.500 40.779.638 0 40.779.638 96,85 1.327.862 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.781.200 37.593.600 0 37.593.600 96,94 1.187.600 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /S emesteran SKPD 3.326.300 3.186.038 0 3.186.038 95,78 140.262 E Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.190.600 35.956.789 0 35.956.789 96,68 1.233.811 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.290.600 8.057.419 0 8.057.419 86,73 1.233.181 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.900.000 27.899.370 0 27.899.370 99,99 630 F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.382.032 144.598.838 0 144.598.838 95,50 6.783.194 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 10 No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % Sisa Angaran Pegawai Barang & Jasa Modal Total Penyediiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.646.000 24.862.814 0 24.862.814 78,57 6.783.186 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.736.032 119.736.024 0 119.736.024 100 8 G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.012.070 93.711.691 0 93.711.691 98,63 1.300.379 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74.133.470 73.372.041 0 73.372.041 98,97 761.429 2 Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 20.878.600 20.339.650 0 20.339.650 97,42 538.950 H Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.462.000 39.325.800 0 39.325.800 99,66 136.200 1 Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 17.085.000 17.013.150 0 17.013.150 99,58 71.850 2 Peningkatan Efektiivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 22.377.000 22.312.650 0 22.312.650 99,71 64.350 I Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 8.019.800 7.623.899 0 7.623.899 95,06 395.901 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha 8.019.800 7.623.899 0 7.623.899 99,17 395.901 J Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa 43.027.500 42.168.900 0 42.168.900 98,01 858.600 1 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 43.027.500 42.168.900 0 42.168.900 98,01 858.600 Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 11 No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % Sisa Angaran Pegawai Barang & Jasa Modal Total Wilayah Kecamatan K Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 92.245.100 86.021.550 0 86.021.550 93,25 6.223.550 1 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 29.231.000 28.315.150 0 28.315.150 96,87 915.850 2 Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 63.014.100 57.706.400 0 57.706.400 91,58 5.307.700 L Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 24.680.000 24.356.100 0 24.356.100 98,69 323.900 1 Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya 24.680.000 24.356.100 0 24.356.100 98,69 323.900 JUMLAH 679.268.002 659.719.278 0 659.719.278 97,12 19.548.724 Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Kapanewon Panjatan Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Kapanewon Panjatan dari semua program/kegiatan/Sub Kegiatan mencapai 97,12 %, terdapat deviasi sebesar 2,8 % atau sebesar Rp. 19.548.724,00
a.Program/kegiatan/sub kegiatan yang “Tidak Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :
1. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pencapaian targetnya 96,94% karena belanja disesuaikan dengan harga pasar dan purna tugas 2 PPTK serta 1 PPK diklat. Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 12
b.Selanjutnya semua program/kegiatan/sub kegiatan yang lain dapat mencapai kondisi “Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, jika terdapat deviasi di capaian realisasi serapan keuangan, dikarenakan adanya selisih harga pasar untuk belanja ATK dengan harga di DPA, namun untuk realisasi kinerja fisik tidak ada kendala.
c.Kondisi dari masalah pada point a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang “Tidak Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan diatas, tidak terlalu berpengaruh / berimplikasi terhadap pencapaian realisasi fisik, dikarenakan ASN yang menjabat sebagai PPTK, untuk sementara didelegasikan kepada PPTK lain.
d.Solusi yang diambil berkaitan dengan kondisi diatas adalah dengan mendelegasikan tugas dan tanggungjawab kepada PPTK lain, sampai jabatan yang kosong terisi kembali. Untuk memberikan gambaran capaian target kinerja hasil / keluaran tahun lalu, yaitu tahun 2024 (n-2) dan tahun 2025 (n-1), kami sajikan dalam tabel perbandingan antara target yang akan dicapai dengan realisasi capaian keluaran (output) dan hasil (outcomes). Untuk data tahun 2024 disusun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sedangkan data tahun 2024 disusun berdasarkan Pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 ( Tahun berjalan ) Kabupaten Kulon Progo Pada tahun anggaran 2025 OPD Kapanewon Panjatan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.111.409.531,00 Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.880.176.749,00 dengan capaian sebesar 95,66 % sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan dibawah ini : Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Panjatan menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 13 kegiatan/program kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja input, output, dan outcome. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 14 Tabel 2 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 ( Tahun berjalan ) Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 % 2 2 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 2 2 2 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 % 2 2 2 8 5 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 % 2 2 2 8 5 7 6 Gelar Budaya Yogya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 % 4 1 Urusan Sekretariat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 4 1 4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 % Ketatalaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 15 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 4 1 4 5 6 Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 4 1 4 5 6 1 1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 7 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 60 % 20 % 20 % 100% 20 % 100 % 433% 7 1 1 2 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 84 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 84 bulan 596% 7 1 1 2 8 3 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTT) dan tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis Kantor, Cetak Penggandaan dan Surat Kabar) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 16 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 1 2 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 72 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 72 bulan 100% 7 1 1 2 2 1 1 Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 72 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 72 bulan 100% Tunjangan ASN 7 1 1 2 2 7 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan 14 Dokumen 8 Dokumen 2 kali 2 kali 100% 2 kali 14 kali 100% 7 1 1 2 6 9 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 72 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 72 bulan 100% 7 1 1 2 6 9 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 72 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 72 bulan 100% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTT) dan tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis Kantor, Cetak Penggandaan dan Surat Kabar) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 17 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 60 % 20 % 20 % 100% 20 % 100 % 100% 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 1 2 1 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2023 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2022 2 Dokumen 7 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 13 Dokumen 100% 7 1 1 2 1 7 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil 21 Dokumen 21 Dokumen 21 Dokumen 21 Dokumen 100% 21 Dokumen 21 Dokumen 100% Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP 7 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 60 % 20 % 20 % 100% 20 % 100 % 100% 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan 55 Unit 28 Unit 0 Unit 2 Unit #DIV/0! 0 Unit 30 Unit 80% Daerah Kabupaten/Kota 7 1 1 2 7 # # Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Laptop Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 18 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadaan Printer 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 72 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 72 Bulan 100% 7 1 1 2 9 # # Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terbayarnya Listrik, Telepon, Air dan Perijinan Kendaraan 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 72 Bulan 100% Terpeliharanya aset berupa kendaraan dinas roda empat, kendaraan dinas roda dua, 34 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100% 11 Unit 22 Unit 100% komputer/pc, laptop, mesin ketik, LCD dan AC Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 60 % 20 % 20 % 100% 20 % 100 % 100% 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 2 2 1 2 2 Peningkatan Efektifitas kegatan Pembinaan kegiatan keagamaan 7 kali 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% pemerintahan di tingkat kecamatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 19 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Terkoordinasikannya Kapanewon Sehat 2 kali Terkoordinasikannya Penanganan Permasalahan Sosial 10 kali Terkoordinasinya PKK 6 kali Terlaksananya pembinaan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kali 7 1 2 2 1 1 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 2 2 1 1 1 pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Terkoordinasinya kegiatan PAUD 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali #DIV/0! 1 kali 1 kali 100% Terlaksananya monitoring penyelenggaraan Uji Kompetensi Dasar 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Terlaksananya monitoring perpustakaan kalurahan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% Terlaksananya pembinaan UKS 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 20 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Terfasilitasinya kegiatan olahraga 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 100% Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Terfasilitasinya Nyadran Agung 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 7 1 2 2 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100% 7 1 2 2 4 1 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Terkelolanya Paten 72 Bulan 48 Bulan 12 bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 17% 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 3 2 1 3 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat ( Pembinaan BUMDes, Pembinaan koperasi, dan Pembinaan UKM ) Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan ekonomi produktif Fasilitasi Manunggal Fair 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 21 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Terbinanya BUMKal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100% Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan Tersusunnya hasil Musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah ( Monitoring, Pengendalian, Pelaporan Pembangunan daerah ) Bulan bhakti gotong royong masyarakat dan Lomba Desa Terkoordinasinya BBGRM 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Terkoordinasinya Lomba Kalurahan/Kelurahan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% Tersusunnya RPTK 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 7 1 5 ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 82,3 5 % 82, 35 % 82,35 % 82,4 % 100% 82,4 % 82,35 % 100% 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Capaian Penyelenggaraan 82,3 5 % 82, 35 % 82,35 % 82,4 % 100% 82,4 % 82,35 % 100% Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 22 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Urusan Pemerintahan Umum 7 1 5 2 1 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100% Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 peleton 1 peleton 1 peleton 1 peleton 100% 1 peleton 1 peleton 100% Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100% 7 1 5 2 1 5 5 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Terfasilitasinya Forkompincam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Terlaksananya Pembinaan Linmas 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Terselenggaranya posko penanganan bencana alam tingkat kapanewon 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100% Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 23 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 7 1 6 2 1 # # Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintahan kalurahan 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kaluraha n 100% 11 kalurahan 11 kalurahan 100% Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kaluraha n 100% 11 kalurahan 11 kalurahan 100% Terevaluasinya produk hukum 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100% Terfasilitasinya penyusunan APBKal 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kaluraha n 100% 11 kalurahan 11 kalurahan 100% Terkoordinasinya pembayaran PBB P2 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kalurahan 11 kaluraha n 100% 11 kalurahan 11 kalurahan 100% Terkoordinasinya pengisian pamong kalurahan 3 kalurahan 3 kalurahan 3 kalurahan 3 kaluraha n 100% 3 kalurahan 3 kalurahan 100% 100% Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 24 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan Kinerja Pelayanan di Kapanewon Panjatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1. 1.Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
2. 2.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. 3.Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran
4. 4.Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Panjatan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi. Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Panjatan meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:
a.Lingkungan Internal Kekuatan:
1. 1.Visi dan misi organisasi yang jelas
2. 2.Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
3. 3.Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.
4. 4.Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
5. 5.Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
6. 6.Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 25 keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. 7.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. 8.Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. 9.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat Kelemahan
10. 1.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
11. 2.SPM Kapanewon Panjatan belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan dasar Pelayanan Publik
12. 3.Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
13. 4.Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
14. 5.Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
15. 6.Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Panewu belum dilaksanakan secara optimal.
16. 7.Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi terbatas sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi dari dan ke Kalurahan.
b.Lingkungan Eksternal Peluang:
1. 1.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. 2.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
3. 3.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. 4.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 26
5. 5.Tempat Wisata alam di Kapanewon Panjatan sangat potensial dan banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya. Ancaman:
6. 1.Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,
7. 2.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
8. 3.Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Panjatan disajikan pada tabel Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo berikut. Tabel 2 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NPSK (SPM) IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi (%) Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A A A A A A Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik) WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 84,5 84,75 85 92,768 Na 92,77 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 na 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,25 84,5 84,75 92,768 na 92,77 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 97,37 98,25 99,12 97,37 na 99,12 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 27 2.3. Isu - isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan, ditentukan isu - isu penting yang dapat menimbulkan permasalahan yang secara tidak langsung menjadi penghambat dalam pencapaian program yaitu sebagai berikut : 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan:
9. 1.Potensi banjir
10. 2.Pembangunan JJLS
11. 3.Rawan bencana tsunami
12. 4.Rawan bencana kekeringan
13. 5.Gempa bumi
14. 6.Kondisi air bersih yang buruk
15. 7.Dampak pandemi covid 19 dan penanganannya
16. 8.Kerusakan jalan aspal di sejumlah ruas jalan
17. 9.Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan antar desa
18. 10.Banyaknya rumah tidak layak huni
19. 11.Bencana angin kencang
20. 12.Pembangunan bandara dan fasilitas pendukung
21. 13.Tanah warga yang belum bersertifikat
22. 14.Pengolahan tangkap laut yang belum optimal
23. 15.Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan
24. 16.Pengangguran / kenakalan remaja
25. 17.Angka buta huruf
26. 18.Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan
27. 19.Permasalahan kesehatan masyarakat 2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang ada seperti :
28. 1.Bencana banjir, resiko bencana tsunami, gempa bumi, bencana angin kencang, pengangguran dan kenakalan remaja, akan memunculkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 28 kekawatiran masyarakat dalam beraktifitas, sehingga menurunkan produktifitas masyarakat, dalam segala bidang.
29. 2.Pembangunan JJLS akan sedikit merubah pola budaya masyarakat dalam mata pencaharian.
30. 3.Kondisi air bersih yang buruk, dampak pandemic Covid 19, kerusakan jalan aspal, banyaknya rumah tidak layak huni, keringan di musim kemarau di lahan persawahan, angka buta huruf, kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan, dan permasalahan kesehatan masyarakat serta merta akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam beraktifitas, sehingga produktifitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan akan terbatas. Kondisi tersebut dapat dipastikan akan menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran daerah. 2.3.3. Tantangan dan Peluang 2.3.3.1. Tantangan Pembangunan Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kapanewon Panjatan Tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kapanewon Panjatan pada Tahun 2025 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:
31. 1.Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
32. 1.Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A yang ditargetkan menuntut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan
33. 2.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik), menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan
34. 3.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, menuntut kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 29 BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah yang berAKHLAK
35. 2.Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator Kinerja Rata-rata presentase pencapaian program pada masing- masing sekretariat perangkat daerah menuntut pencapaian realisasi kinerja program yang maksimal
36. 3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan target di Tahun 2026 mencapai 100 %
37. 4.Penurunan Stunting Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Panjatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panewu Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kapanewon Panjatan, sedangkan 11 Kalurahan juga menerbitkan Surat Keputusan Lurah perihal yang sama. Hal ini semakin menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi prioritas yang ditangani secara kolaboratif dan tersinergi dari semua pihak yang terkait, dari penganggaran, intervensi program kegiatan, maupun evaluasi dan pelaporannya. Untuk itu, fasilitasi koordinasi penurunan stunting kapanewon menjadi salah satu prioritas penganggaran 2023-2026.
38. 5.Smart City dan Smart Village Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/ Kota pada Gerakan 100 Smart City Indonesia. Sebagai implikasinya, disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 30 Master Plan Smart City 2017-2027 yang dituangkan pada Peraruran Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2017. Tindak lanjut atas peraturan tersebut, dilakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK sampai dengan Kalurahan. Selain itu, penyediaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik terus dilakukan bertahap. Meskipun demikian, implementasi di tingkat Kalurahan masih jauh dari harapan. Untuk itu, fasilitasi dan monitoring terhadap hal ini perlu mendapatkan prioritas perhatian dan pendanaan. Ha ini senada dengan Program Smart Village dari Kementrian Desa yang di Kapanewon Panjatan terdapat 4 (empat) Kalurahan, yaitu : Krembangan, Garongan, Bojong, dan Pleret.
39. 6.Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Pada era keterbukaan informasi ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian masyarakat secara luas. Penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Publikasi, penyajian dan pelayanan informasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi prioritas untuk alokasi anggaran dari aspek penyediaan dan pelayanan informasi, maupun pembinaan pada pemerintah kalurahan.
40. 7.Peningkatan Literasi Digital Seiring dengan perkembangan TIK serta implementasi smart city dan smart village, aspek kecakapan pemanfaatan teknologi informasi atau literasi digital perlu ditingkatkan agar fasilitas TIK yang tersedia digunakan dengan bijak dan meminimakan penyalahgunaan. Hal ini perlu diperhatikan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun bimbingan dan pembinaan dari segenap pihak yg berkompeten. Disamping itu ada beberapa hal yang diperhatikan Kapanewon Panjatan yang menjadi tantangan dan peluang dalam melaksanakan ketugasannya, antara lain : a) Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 31 tersebut, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran daerah; b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di dukung dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh – sungguh memperhatikan Coorporate Sosial Responsibility (CSR), maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) Inovasi pelayanan, Kapanewon sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, perlu dilaksanakan berbagai inovasi pelayanan secara cepat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk – bentuk pelayanan. d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ) sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; e) Adanya Bandara Internasional YIA, perlu di dukung dengan kesiapan masyarakat untuk dapat mengambil peran dalam bidang usaha dalam rangka memanfaatkan peluang yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar bandara, dengan pengembangan daerah wisata dan factor pendukung wisata lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 32 2.3.3.2. Peluang Peluang yang dimiliki Kapanewon Panjatan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Tahun 2026 adalah bahwa Kapanewon Panjatan memiliki ASN yang berkomitmen, berdedikasi tinggi, yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, sehingga mampu untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditargetkan 2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut : 1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi; 2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; 3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar; 4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon; 5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan; 6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:
41. 1.Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur;
42. 2.Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
43. 3.Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Panjatan agar berhasil guna dan berdaya guna. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 33 selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kapanewon Panjatan berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kapanewon Panjatan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 34 Nama SKPD : Kapanewon Panjatan Tabel 2 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.703.447.561 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.206.199.748 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 121.660.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Kap. Panjatan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100% 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Kap. Panjatan Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Kap. Panjatan Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 40.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 21.660.000 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 35 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kap. Panjatan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Dokumen 40.000.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 21.660.000 UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 2.563.447.561 KECAMATAN 2.084.539.748 I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.288.452.061 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 1.919.745.948 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 23 dokumen 14.322.100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 dokumen 6.563.200 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 8.984.200 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 3.085.500 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 36 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Dokumen 5.337.900 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.477.700 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 14 Laporan 1.488.163.429 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.639.031.808 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Kap. Panjatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 12 Laporan 8.906.300 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Panjatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Dokumen 3.398.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. panjatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang/bula n 1.433.141.529 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. panjatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/ bulan 1.608.334.076 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 46.115.600 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 27.877.600 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 37 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah dokumen administrasi umum 2 Dokumen 60.059.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 37.625.400 3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 36.600.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 29.310.000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Panjatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 23.459.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Panjatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.315.400 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kap. Panjatan Jumlah Penambahan Aset 6 unit 362.096.200 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 0 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Panjatan Jumlah Penambahan Aset 6 unit 362.096.200 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Panjatan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kap. Panjatan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 24 Laporan 175.000.032 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 156.489.072 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 38 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.264.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.884.432 5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 119.736.032 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 127.604.640 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kap. Panjatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 25 Unit 188.810.700 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 79.458.600 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Panjatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 112.957.700 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Panjatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 62.682.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Panjatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 6 Unit 43.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Panjatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 6 Unit 0 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 39 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Panjatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 32.853.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Panjatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 16.776.600 II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan % 100% 68.345.500 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kap. Panjatan Persentase pelayanan non perizinan 100% 60.214.200 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18 Laporan 55.462.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 54.318.200 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Panjatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 23.085.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Panjatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 40.279.800 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 40 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 32.377.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 14.038.400 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Kap. Panjatan Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12.883.500 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 5.896.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12.883.500 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Panjatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.896.000 III Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 63.027.500 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kap. Panjatan Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100% 26.140.500 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kap. Panjatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 63.027.500 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 26.140.500 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 41 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Panjatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 63.027.500 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Panjatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 26.140.500 IV Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 97,37% 100.672.500 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kap. Panjatan Persentase penanganan gangguan trantibum 100% 60.031.900 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5 Laporan 100.672.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 60.031.900 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Panjatan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 181 Orang 36.587.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Panjatan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 76 Orang 19.001.300 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 42 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Program / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan No Program/ Lokasi Kinerja capaian indikatif kegiatan Kinerja capaian dana Catatan Kegiatan ( Rp. ) ( Rp. ) Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan Kap. Panjatan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 64.085.500 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan Kap. Panjatan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5Laporan 41.030.600 V Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kap. Panjatan Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 42.950.000 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kap. Panjatan Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100% 18.407.200 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kap. Panjatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11 Laporan 42.950.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kap. Panjatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 18.407.200 1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Panjatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 42.950.000 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Panjatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 18.407.200 II. Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.703.447.561 II. Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.206.199.748 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 43 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kapanewon Panjatan pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
44. 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya;
45. 2.Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik serta aparaturnya;
46. 3.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kalurahan ;
47. 4.Pembinaan Pengelolaan BUMDes.
48. 5.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
49. 6.Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas - tugas dengan Forkompinka dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kapanewon. Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Kapanewon Panjatan terlebih dahulu telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pelaksanaan musrenbang kapanewon. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD, kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 44 pula usulan yang masuk melalui Musrenbang Kapanewon Panjatan Tahun 2025 dengan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon & Pagu Indikatif Sektoral. Program dan Kegiatan hasil Musrenbang dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini : Tabel 2 7 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2025 No. Program Kegiatan Sasaran Lokasi Volume Kebutuhan Anggaran
50. 1.0 0 0 0 0 0
51. 2.0 0 0 0 0 0 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 45 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.
52. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
53. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
54. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
55. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
56. 5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
57. 6.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
58. 7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 46
59. 8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan mendukung visi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan” Misi ketiga Kepala Daerah, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1. berikut ini : . Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,9 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 47 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2026 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 92,79 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo, program - program yang akan dilaksanakan Kapanewon Panjatan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya dan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 48 Daerah;, maka kegiatan - sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3 2 Indikator Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Kapanewon Panjatan 2.206.199.748,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 % 100.000.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 21.660.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 21.660.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 % 21.660.000,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 21.660.000,00 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 21.660.000,00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.084.539.748,00 KECAMATAN 2.084.539.748,00 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 100 % 1.919.745.948,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 6.563.200,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.085.500,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.477.700,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.639.609.676,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.608.334.076,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 27.877.600,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 49 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.398.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 37.625.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.315.400,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 29.310.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 156.489.072,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.884.432,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 127.604.640,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 79.458.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 62.682.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 16.776.600,00 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan 100 % 60.214.200,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 54.318.200,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 40.279.800,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 14.038.400,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 5.896.000,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 50 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.896.000,00 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100 % 26.140.500,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 26.140.500,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 26.140.500,00 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantibum 100 % 60.031.900,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 60.031.900,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 76 Orang 19.001.300,00 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 41.030.600,00 7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100 % 18.407.200,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 18.407.200,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 18.407.200,00 2.206.199.748,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 51 Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 52 Instansi : Kapanewon Panjatan Jumlah Pagu : Rp. 2.206.199.748,00 Tabel 4 1 Rumusan Rancangan Awal Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON PANJATAN 2.206.199.748,00 2.390.093.946,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan - 100 % 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 100.000.000,00 KAPANEWON PANJATAN 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 100.000.000,00 KAPANEWON PANJATAN Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 21.660.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 21.660.000,00 40.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi - 100 % 21.660.000,00 - 40.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 21.660.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 40.000.000,00 KAPANEWON PANJATAN 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi 3 Dokumen 21.660.000,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 40.000.000,00 KAPANEWON PANJATAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.084.539.748,00 2.250.093.946,00 7.01 KECAMATAN 2.084.539.748,00 2.250.093.946,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 1.919.745.948,00 - 2.098.115.306,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 6.563.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 10.620.667,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.085.500,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 7.469.220,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.477.700,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 3.151.447,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 1.639.609.676,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 1.802.934.989,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20Orang/b ulan 1.608.334.076,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 1.769.167.484,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 27.877.600,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 30.170.360,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.398.000,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 3.597.145,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 37.625.400,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 31.631.490,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.315.400,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 9.191.490,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 29.310.000,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Lingkup Kapanewon Panjatan 22.440.000,00 KAPANEWON PANJATAN Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 0,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Lingkup Kapanewon Panjatan - 0,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis Lingkup Kapanewon Panjatan 0,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 156.489.072,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 166.125.730,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.884.432,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 34.416.148,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 127.604.640,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 131.709.582,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 79.458.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 86.802.430,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 62.682.000,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 68.579.390,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 6 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan. - Lingkup Kapanewon Panjatan 0,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 15 Unit 16.776.600,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 18.223.040,00 KAPANEWON PANJATAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan - 100 % 60.214.200,00 - 36.940.750,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 54.318.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 29.775.020,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 40.279.800,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 11.307.780,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 14.038.400,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 18.467.240,00 KAPANEWON PANJATAN Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 5.896.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 7.165.730,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.896.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 7.165.730,00 KAPANEWON PANJATAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu - 100 % 26.140.500,00 - 28.754.550,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 26.140.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 28.754.550,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 26.140.500,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 28.754.550,00 KAPANEWON PANJATAN Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantibum - 100 % 60.031.900,00 - 66.035.420,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 60.031.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 66.035.420,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 76 Orang 19.001.300,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 20.901.430,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 41.030.600,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 45.133.990,00 KAPANEWON PANJATAN 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu - 100 % 18.407.200,00 - 20.247.920,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 18.407.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan - 20.247.920,00 KAPANEWON PANJATAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 18.407.200,00 Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Panjatan 20.247.920,00 KAPANEWON PANJATAN J U M L A H 2.206.199.748,00 2.390.093.946,00 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Panjatan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
60. 1.Substansi Renja Kapanewon Panjatan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Renstra Kapanewon Panjatan 2025–2029
61. 2.Tindak lanjut alokasi anggaran Kapanewon Panjatan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rancangan Awal Renja Kapanewon Panjatan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
62. 3.Jawatan – jawatan dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Kapanewon Panjatan, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada renja yang telah ditetapkan.
63. 4.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Kapanewon Panjatan pada Tahun 2026 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Kapanewon Panjatan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-
64. 2029.Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Kapanewon Panjatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 RPJMD maupun RKPD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Demikian, dokumen Renja Kapanewon Panjatan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Panjatan. Panjatan, 29 Juli 2025 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 i PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PEMERINTAH KAB TEN KULON PROGO RENCANA KERJA(RENJA) KAPANEWON GALUR TAHUN 2026 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Galur Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Galur. Dalam rangka itu, Pemerintah Kapanewon Galur menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang ingin mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Gavermance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratif. Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang mantab, professionalisme aparatur dan sarana/prasarana pelayanan yang memadai. Pada tahun 2026 Kapanewon Galur siap melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya kegiatan yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur tahun 2026 , kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya. Galur, 29 Juli 2025 PANEWU GALUR YULIANTA NUGRAHA, S.IP, M.Si Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19740720 199503 1 004 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 iii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ………………………………………………………………………… ii Daftar ISI. ................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………….. 1 1.1. LatarBelakang .......................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ...................................................................................... 3 1.3. Maksud danTujuan .................................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................... 5 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ……………………………………. 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur .. 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................... 12 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................................................... 14 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………………… 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………. 30 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................................... 32 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 32 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …………......................... 33 3.3 Program dan Kegiatan………………………………………………………… 35 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……… 36 4.1 Program dan Kegiatan ………………………………………………….. 36 BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 60 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 1 Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2026, maka disusunlah Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan kedalam program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 2 Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat (Renja) Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daera dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan di atas, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Galur Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan kelurahan. Kedudukan Kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 3 koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan / atau kelurahan. 1.2 Landasan Hukum
65. 1.Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
66. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
67. 3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
68. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
69. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 4
70. 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
71. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
72. 8.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor; 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Kapanewon dan Kelurahan;
73. 9.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
74. 10.Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rancangan Rencana (Renja) Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 adalah meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan secara komprehensip. Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
75. 1.Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional;
76. 2.Menjadi Pedoman dan Dasar dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggran ( DPA ) APBD tahun 2026;
77. 3.Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengn tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD
78. 4.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
79. 5.Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 5 1.3 Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Galur tahun 2026 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Tercapai-tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut di atas Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Galur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
80. 1.Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi maasukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja masing-masing jenis indikator yang sudah ditetapkan.
81. 2.Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Galur menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 7 realisasi pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja input, output dan outcome. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai APBD. Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran. Adapun evaluasi pengukuran pelaksanaan rencana kerja dan capaian kinerja sampai tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.1.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2024 Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP) A Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%) 100% 100 % Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) WTP Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%) 84,50% 84,776 % Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50% Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%) 98,25% 98,25 % Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 8 Tabel.2.1.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Galur Tahun 2024 Program Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100 % Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 100 % Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 100 % Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persetase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Peerintahan Umum 94,74% 94,74 % Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100 % Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 100 % Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100 % Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 1.975.587.430,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 1.902.239.657,00 evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.3 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 9 Tabel 2.1.3 Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Jml Satuan A nggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan A nggaran Jml Satuan A nggaran 2 3 8=7/6 11= (10/4) 2 2 2 8 P ersentase P eningkatan P enyelenggaraan Keistimewaan Yo gyakarta Urusan Kebudayaan 100 % 60.000.000 100 % 98.306.560 100 % 100.000.000 100 % 97.930.725 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 0,22 7 Jumlah Lapo ran P embinaan Kelembagaan A dat dan Tradisi 1 Lapo ran 60.000.000 1 Lapo ran 98.306.560 1 Lapo ran 100.000.000 1 Lapo ran 97.930.725 1 Lapo ran 60.000.000 1 Lapo ra n 60.000.000 0,22 2 2 2 8 5 7 6 Gelar B udaya Yo gya Jumlah Lapo ran Gelar B udaya Yo gyakarta 1 Lapo ran 60.000.000 1 Lapo ran 98.306.560 1 Lapo ran 100.000.000 1 Lapo ran 97.930.725 98% 1 Lapo ran 60.000.000 1 Lapo ran 60.000.000 0,15 4 1 4 P ersentase P eningkatan P enyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 40.000.000 100 % 34.907.408 100 % 40.000.000 100 % 39.909.159 2 Lapo ran 40.000.000 2 Lapo ran 40.000.000 0,15 Jumlah Do kumen Hasil P enerapan Keistimewaan di P enerapan Keistimewaan di Kapanewo n/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 2 Do kumen 40.000.000 2 Do kumen 34.907.408 2 Do kum en 40.000.000 2 Do kum en 39.909.159 2 Lapo ran 40.000.000 2 Lapo ra n 40.000.000 0,15 4 1 4 5 6 1 Jumlah P ro gram dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Do kumen 40.000.000 2 Do kumen 34.907.408 2 Do kume n 40.000.000 2 Do kume n 39.909.159 100% 2 Lapo ran 40.000.000 2 Lapo ran 40.000.000 0,26 7 1 1 P ersentase P eningkatan P enunjang Urusan P emerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta 100 % 1.651.062.500 100 % 1.295.488.599 100 % 1.673.503.630 100 % 1.580.561.627 100 % 1.651.062.500 100 % 1.651.062.500 0,25 jumlah do kumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 23 do kumen 6.876.400 23 Do kumen 6.452.718 23 do kumen 9.031.200 23 do kumen 8.828.260 12 bulan 6.876.400 12 bulan 9.726.400 0,31 7 1 1 2 1 1 Jumlah Do kumen P erencanaan P erangkat Daerah 4 Do kumen 4.264.100 2 Do kumen 4.205.586 2 do kumen 5.973.400 2 do kumen 5.826.246 98% 4 Do kumen 4.264.100 3 Do kumen 7.114.100 0,2 7 1 1 2 1 7 Jumlah Lapo ran Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah 21 Lapo ran 2.612.300 21 Lapo ran 2.247.132 21 Lapo ran 3.057.800 21 Lapo ran 3.002.014 98% 21 Do kumen 2.612.300 21 Do kumen 2.612.300 0,26 jumlah lapo ran keuangan yang disampaikan tepat waktu 100 % 1.388.993.944 100 % 1.059.640.477 100 % 1.430.026.354 100 % 1.376.777.689 38 Lapo ran 1.388.993.944 38 Lapo ran 1.388.993.944 0,28 7 1 1 2 2 2 Jumlah Do kumen Hasil P enyediaan A dministrasi P elaksanaan Tugas A SN 12 Do kumen 27.669.500 13 do kumen 38.305.600 13 Do kumen 39.147.500 13 Do kumen 39.139.760 100% 12 bulan 27.669.500 12 bulan 27.669.500 0,28 7 1 1 2 2 1 Jumlah Orang yang M enerima Gaji dan Tunjangan A SN 294 Orang /bulan 1.358.459.044 280 Orang/ B ulan 1.018.688.680 280 Orang/B ulan 1.387.447.554 280 Orang/B ulan 1.334.261.257 96% 280 Orang/ bulan 1.358.459.044 280 Orang/ bulan 1.358.459.044 0,26 7 1 1 2 2 7 Jumlah Lapo ran Keuangan B ulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP D dan Lapo ran Ko o rdinasi P enyusunan Lapo ran Keuangan B ulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP D 14 Lapo ran 2.865.400 14 Lapo ran 2.646.197 14 Lapo ran 3.431.300 14 Lapo ran 3.376.672 98% 12 kali 2.865.400 12 kali 2.865.400 0,25 P enyediaan Gaji dan Tunjangan A SN Ko o rdinasi dan P enyusunan Lapo ran Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKP D A dministrasi Keuangan P erangkat Daerah P enyediaan A dministrasi P elaksanaan Tugas A SN P enyusunan Do kumen P erencanaan P erangkat Daerah Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah P ro gram P enunjang Urusan P emerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta P erencanaan, P enganggaran, dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah P ro gram P enyelenggaraan Keistimewaan Yo gyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan P erencanaan dan P engendalian P elaksanaan Kegiatan Keistimewaan P enyusunan Rencana P ro gram dan Kegiatan Keistimewaan P ro gram P enyelenggaraan Keistimewaan Yo gyakarta Urusan Kebudayaan A dat, Seni, Tradisi dan Lembaga B udaya 9 10 = (5+7+9)1 4 5 6 7 P erkiraan Realisasi Capaian Target Renstra P erangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja P erangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja P erangkat Daerah tahun 2024 Target pro gram dan kegiatan (Renja P erangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian P ro gram dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) Ko de Urusan / B idang Urusan P emerintahan Daerah dan P ro gram Kegiatan Indikato r Kinerja P ro gram (o utco mes) / Kegiatan (o utput)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian P ro gram (Renstra P erangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil P ro gram dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja P ro gram dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Tikgkat Realisa si Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 10 Tingkat Capaian Realisasi Target Jml Satuan A nggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan A nggaran Jml Satuan A nggaran 2 3 8=7/6 11= (10/4) 9 Jumlah do kumen administrasi umum 6 Do kumen 33.794.500 6 Do kumen 34.800.995 6 Do kumen 37.131.000 6 Do kumen 33.046.557 6 Do kumen 33.794.500 6 Do kumen 33.794.500 0,26 7 1 1 2 6 9 Jumlah Lapo ran P enyelenggaraan Rapat Ko o rdinasi dan Ko nsultasi SKP D 12 Lapo ran 22.930.000 12 Lapo ran 23.028.666 12 Lapo ran 21.360.000 12 Lapo ran 17.688.288 83% 12 bulan 22.930.000 12 bulan 22.930.000 0,25 7 1 1 2 8 3 Jumlah P aket P eralatan dan P erlengkapan Kanto r yang Disediakan 4 P aket 10.864.500 5 P aket 11.772.329 5 P aket 15.771.000 5 P aket 15.358.269 97% 6 P aket 10.864.500 6 P aket 10.864.500 0,28 Jumlah P enambahan A set 22 Unit 0 8 Unit 38.551.500 - - 7 Unit 0 7 Unit 0 0,29 7 1 1 2 7 10 Jumlah P enambahan A set 22 Unit - 8 Unit 38.551.500 - - 0% 7 Unit 0 7 Unit 0 0,29 Jumlah lapo ran penyediaan jasa penunjang 12 Lapo ran 138.711.904 12 Lapo ran 84.765.609 12 Lapo ran 95.140.776 12 Lapo ran 94.963.747 24 Lapo ran 138.711.904 24 Lapo ran 138.711.904 0,26 7 1 1 2 8 2 Jumlah Lapo ran P enyediaan Jasa Ko munikasi, Sumber Daya A ir dan Listrik yang Disediakan 12 Lapo ran 32.899.912 12 Lapo ran 28.961.033 12 Lapo ran 35.272.760 12 Lapo ran 35.095.731 99% 12 Lapo ran 32.899.912 12 Lapo ran 32.899.912 0,06 7 1 1 2 8 4 Jumlah Lapo ran P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kanto r yang Disediakan 12 Lapo ran 105.811.992 12 Lapo ran 55.804.576 12 Lapo ran 59.868.016 12 Lapo ran 59.868.016 100% 12 Lapo ran 105.811.992 12 Lapo ran 105.811.992 1,22 Jumlah lapo ran pemeliharaan barang milik daerah 12 B ulan 82.685.752 12 B ulan 71.277.300 12 B ulan 102.174.300 12 B ulan 97.329.103 12 B ulan 82.685.752 12 B ulan 79.835.752 0,2 7 1 1 2 9 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan P ajak dan P erizinannya 9 Unit 58.540.700 8 unit 56.838.700 8 Unit 73.644.200 Unit 8 69.189.803 94% 11 Unit 58.540.700 11 Unit 58.540.700 0,25 7 1 1 2 9 9 Jumlah Gedung Kanto r dan B angunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 11.706.652 2 unit 3.577.000 2 Unit 9.081.300 Unit 2 8.876.300 98% 6 Unit 11.706.652 6 Unit 8.856.652 0,28 7 1 1 2 9 10 Jumlah Sarana dan P rasarana Gedung Kanto r atau B angunan Lainnya yang 42 Unit 12.438.400 30 Unit 10.861.600 30 Unit 19.448.800 unit 30 19.263.000 99% 25 Unit 12.438.400 25 Unit 12.438.400 0,24 7 1 2 Cakupan P eningkatan P elayanan Kecamatan 100 % 23.452.100 100 % 30.156.962 100 % 29.215.400 100 % 29215400 20 % 23.452.100 20 % 23.452.100 0,29 Jumlah Do kumen Ko o rdinasi P enyelenggaraan Kegiatan P emerintahan di Tingkat Kecamatan 15 Lapo ran 17.951.500 15 Lapo ran 23.226.040 15 Lapo ran 22.870.400 15 Lapo ran 21.917.505 18 Lapo ran 17.951.500 18 Lapo ran 17.951.500 0,3 Tikgkat Realisa si Ko o rdinasi P enyelenggaraan Kegiatan P emerintahan di Tingkat Kecamatan P erkiraan Realisasi Capaian Target Renstra P erangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja P erangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja P erangkat Daerah tahun 2024 Target pro gram dan kegiatan (Renja P erangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian P ro gram dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) 9 10 = (5+7+9) Ko de Urusan / B idang Urusan P emerintahan Daerah dan P ro gram Kegiatan Indikato r Kinerja P ro gram (o utco mes) / Kegiatan (o utput)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian P ro gram (Renstra P erangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil P ro gram dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja P ro gram dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan P rasarana Gedung Kanto r atau B angunan Lainnya P ROGRA M P ENYELENGGA RA A N P EM ERINTA HA N DA N P ELA YA NA N P enyediaan Jasa P emeliharaan, B iaya P emeliharaan, P ajak dan P erizinan Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto r dan B angunan Lainnya P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kanto r P emeliharaan B arang M ilik Daerah P enunjang Urusan P emerintahan Daerah P enyediaan Jasa P enunjang Urusan P emerintahan Daerah P enyediaan Jasa Ko munikasi, Sumber Daya A ir dan Listrik P enyediaan Jasa P eralatan dan P erlengkapan Kanto r P engadaan B arang M ilik Daerah P enunjang Urusan P emerintah Daerah P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung Kanto r atau B angunan Lainnya A dministrasi Umum P erangkat Daerah P enyelenggaraan Rapat Ko o rdinasi dan Ko nsultasi SKP D 1 4 5 6 7 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 11 Tingkat Capaian Realisasi Target Jml Satuan A nggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan A nggaran Jml Satuan A nggaran 2 3 8=7/6 11= (10/4) 7 1 2 2 1 2 Jumlah Do kumen P eningkatan Efektifitas Kegiatan P emerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Do kumen 14.165.500 11 do kumen 15.762.024 11 Do kumen 17.683.700 11 Do kumen 16.989.222 98% 6 Lapo ran 14.165.500 6 Lapo ran 14.165.500 0,28 7 1 2 2 1 1 Jumlah Lapo ran Ko o rdinasi/Sinergi P erencanaan dan P elaksanaan Kegiatan P emerintahan dengan P erangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Lapo ran 3.786.000 10 Lapo ran 7.464.016 10 Lapo ran 5.186.700 10 Lapo ran 4.928.283 95% 12 Lapo ran 3.786.000 12 Lapo ran 3.786.000 0,32 Jumlah Do kumen No n P erizinan Usaha yang Dilaksanakan 100 % 5.500.600 100 % 6.930.922 100 % 6.345.000 100 % 6.291.702 100 % 5.500.600 100 % 5.500.600 0,24 7 1 2 2 4 1 Jumlah Do kumen No n P erizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Do kumen 5.500.600 10 Lapo ran 6.930.922 10 Lapo ran 6.345.000 10 Lapo ran 6.291.702 100% 12 Do kumen 5.500.600 12 Do kumen 5.500.600 0,24 7 1 3 P ersentase P eningkatan P emberdayaan M asyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 16.030.000 100 % 20.374.250 100 % 20.061.100 100 % 18.739.937 100 % 16.030.000 100 % 16.030.000 0,45 Jumlah Lapo ran P eningkatan Efektivitas Kegiatan P emberdayaan M asyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Lapo ran 16.030.000 7 Lapo ran 20.374.250 7 Lapo ran 20.061.100 7 Lapo ran 18.739.937 6 Lapo ran 16.030.000 6 Lapo ran 16.030.000 0,45 7 1 3 2 1 3 Jumlah Lapo ran P eningkatan Efektivitas Kegiatan P emberdayaan M asyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Lapo ran 16.030.000 7 Lapo ran 20.374.250 7 Lapo ran 20.061.100 7 Lapo ran 18.739.937 100% 6 Lapo ran 16.030.000 6 Lapo ran 16.030.000 0,45 7 1 5 P e rs e nt a s e P e nye le ngga ra a n Urus a n P e m e rint a ha n Um um 10 0 % 4 9 .9 11.5 0 0 10 0 % 4 7 .9 0 3 .0 8 9 10 0 % 9 8 .8 6 8 .4 0 0 10 0 % 9 5 .9 0 4 .2 12 9 4 ,7 % 4 9 .9 11.5 0 0 9 4 ,7 4 % 4 9 .9 11.5 0 0 0 ,2 4 Jumlah Lapo ran P enyelenggaraan Urusan P emerintahan Umum 20 Lapo ran 49.911.500 20 Lapo ran 47.903.089 20 Lapo ran 98.868.400 20 Lapo ran 95.904.212 5 Lapo ran 49.911.500 5 Lapo ran 49.911.500 0,32 7 1 5 2 1 2 Jumlah Orang yang M engikuti Fasilitasi, Ko o rdinasi dan P embinaan (B imtek, So sialisasi, Ko nsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasio nal 160 Orang 18.584.600 150 Orang 12.454.510 150 Orang 30.404.800 150 Orang 30.209.081 100% 181 Orang 18.584.600 181 Orang 18.584.600 0,23 7 1 5 2 1 5 Jumlah Lapo ran Ko nflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan P eraturan P erundang- Undangan 6 Lapo ran 31.326.900 28 Lapo ran 35.448.579 28 Orang 68.463.600 28 Orang 65.695.131 96% 4 Lapo ran 31.326.900 4 Lapo ran 31.326.900 0,39 7 1 6 P e rs e nt a s e P e ningk a t a n P e m bina a n da n P e nga wa s a n P e m e rint a ha n D e s a 10 0 % 11.4 13 .9 0 0 10 0 % 17 .9 2 9 .4 5 4 10 0 % 13 .9 3 8 .9 0 0 10 0 % 10 .6 0 1.0 6 1 10 0 % 11.4 13 .9 0 0 10 0 % 11.4 13 .9 0 0 0 ,3 1 Jumlah Lapo ran Hasil Ko o rdinasi P endampingan Desa di Wilayahnya 6 Lapo ran 11.413.900 6 Lapo ran 17.929.454 6 Lapo ran 13.938.900 6 Lapo ran 10.601.061 6 Lapo ran 11.413.900 6 Lapo ran 11.413.900 0,31 7 1 6 2 1 17 Jumlah Lapo ran Hasil Ko o rdinasi P endampingan Desa di Wilayahnya 6 Lapo ran 11.413.900 6 Lapo ran 17.929.454 6 Lapo ran 13.938.900 24 Lapo ran 10.601.061 76% 6 Lapo ran 11.413.900 6 Lapo ran 11.413.900 0,31 1.851.870.000 1.975.587.430 1.851.870.000 1.851.870.000 Tikgkat Realisa si P elaksanaan Urusan P emerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat P eningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan 10 = (5+7+9) Target pro gram dan kegiatan (Renja P erangkat Daerah tahun 2025) Realisasi Capaian P ro gram dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) 1 4 5 6 7 9 Ko de Urusan / B idang Urusan P emerintahan Daerah dan P ro gram Kegiatan Indikato r Kinerja P ro gram (o utco mes) / Kegiatan (o utput)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian P ro gram (Renstra P erangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil P ro gram dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja P ro gram dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) P erkiraan Realisasi Capaian Target Renstra P erangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja P erangkat Daerah tahun 2024 P eningkatan Efektifitas Kegiatan P emberdayaan M asyarakat di Wilayah Kecamatan P elaksanaan Urusan P emerintahan yang terkait dengan P elayanan P erizinan No n Usaha P ROGRA M P EM B ERDA YA A N M A SYA RA KA T DESA DA N KELURA HA N Ko o rdinasi/Sinergi P erencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Ko o rdinasi P endampingan Desa di Wilayahnya P R O G R A M P E M B IN A A N D A N P E N G A WA S A N P E M E R IN T A H A N D E S A Fasilitasi, Reko mendasi dan Ko o rdinasi P embinaan dan P engawasan P emerintahan Desa Fasilitasi, Ko o rdinasi dan P embinaan (B imtek, So sialisasi, Ko nsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasio nal P enanganan Ko nflik So sial Sesuai Ketentuan P eraturan P erundang-Undangan Realisasi Renja P erangkat Daerah tahun 2024 R O G R A M P E N Y E LE N G G A R A A N UR US A N P E M E R IN T A H A N UM UM P enyelenggaraan Urusan P emerintahan Umum sesuai P enugasan Kepala Daerah Ko o rdinasi Kegiatan P emberdayaan Desa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 12 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, antara lain diperlukan :

1.Pada saat perencanaan program dan kegiatan, dilakukan koordinasi antar Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) agar dalam menyusun program dan kegiatan perlu ketelitian, baik sasaran, pembiayaan, waktu pelaksanaan dengan mengikuti aliran kas yang akan dilaksanakan, sehingga semua kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun keuangan.
2.Pengguna anggaran diperlukan kebijakan, ketelitian dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3.Koordinasi antara pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan pengguna anggaran perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian target anggaran, sehingga dapat dipacu pelaksanaan anggaran sesuai dengan target, sasasaran dan waktu yang telah ditentukan.
4.Diperlukan ketepatan dalam mengatur waktu, personil dan pengaggaran pada saat volume kegiatan meningkat, agar kesemuanya dapat mencapai target yang telah ditentukan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.4 berikut ini Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 13 Tabel 2.2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahTarget NPSK (SPM) Target IKK Target IndikatorLainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi (%) Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rata-rata presentase pencapaiandi setiap perangkat daerah 100 100 100 100 25 % 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50% 84,75% 85% 84,776%. 25% 84,876% 3 Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25% 99.12% 100 98,25% 25% 100% Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 14 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Galur bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a.Potensi banjir di pemukiman jika tanggul Sungai Progo akibat penambangan yang tak terkendalikan.
b.Padatnya arus lalu lintas karena akses jalan menuju Bandara YIA dan menuju ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui Kapanewon Galur/ Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
c.Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi disejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kapanewon Galur disebabkan adanya truk penambang pasir yang muatannya melebihi tonase.
d.Terganggunya arus lalu lintas karena banyaknya depo pasir yang tidak terkendali.
e.Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa Kalurahan yang juga memperlancar pengangkutan hasil-hasil pertanian.
f.Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pengguna jalan tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas dan jalan perlu pelebaran.
g.Akan dibangun Jalur Jalan Lintas Selatan yang secara berkelanjutan.
h.Rencana Proyek Pembangunan Bandara Udara yang menuntut pula dibangunnya insfrastruktur yang lain.
i.Rawan bencana tsunami karena mempunyai wilayah pantai.
j.Rawan bencana gempa bumi.
k.Bencana angin dan pohon tumbang akibat angin dan hujan deras yang sering terjadi.
l.Kondisi air sumur yang berwarna dan pada musim kemarau seringan mengalami kekeringan akibat penambangan pasir.
m.Masih adanya rumah tidak layak huni .
n.Pengolahan tangkap laut yang belum optimal dikarenakan dukungan perlatan yang masih minim bagi nelayan.
o.Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 15
p.Pengangguran tebuka yang masih tinggi
q.Kenakalan remaja yang masih sering terjadi .
r.Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan.
s.Permasalahan Kesehatan Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemangku kepentingan. Disamping itu ada beberapa hal yang diperhatikan Kapanewon antara lain :
a.Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan tersebut, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kulon Progo.
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Coorperate Sosial Responsibility (CSR), maka Kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga adanya peluang usaha bagi para pengusaha dengan memanfaatkan Jalur Jalan Lintas Selatan.
c.Pelayanan Prima, Kapanewon sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 16 maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan mengembalikan kepercayaan masyarakat masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
d.Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat sebagai faktor penting yang meliputi perijinan dan non perijinan, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaatan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
e.Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah selatan. Pelabuhan Tanjung Adikarto yang merupakan Pelabuhan perikanan yang terus diupayakan pembangunannya , pembangunan bandara yang menuntut pembangunan lain yang berkaitan, pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan masyarakat.
1. 2.Faktor Penghambat
a.Keterbatasan jumlah SDM dan keahlian yang dimiliki pegawai yang ada di tingkat Kapanewon, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja Kapanewon.
b.Kualitas aparatur pemerintah kapanewon yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendidikannya formal, maupun pendidikan informal, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 17 seperti:diklat/kursus/bimbingan teknis lainnya yang mendukung kelancaran dan profesi pekerjaan.
c.Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti : kebutuhan pendukung ruang pelayanan yang berstandar, , kendaraan dinas dinas yang masih kurang.
d.Adanya SDM yang purna tugas dan tidak segera ada penggantinya sehingga memengaruhi kinerja OPD
1. 3.Dampak terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.
a.Partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan Dunia Usaha di Kapanewon Galur tidak lepas dari usaha serta peran Pemerintah Kapanewon guna peningkatan penyelenggaraan pembangunan terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna menumbuhkan desa /kalurahan yang berkaitan erat dengan jalannya roda perekonomian, sehingga misi Kepala Daerah dalm menciptakan sistem perekonomian yang berbasis masyarakat terlaksana di Kapanewon Galur.
b.Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya terlihat jelas di pelayanan yang diberikan Pemerintah Kapanewon Galur kepada masyarakat sebagai pengguna layanan yakni Kapanewon sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, ini tak lepas dari karakter Sumber Daya Manusia yang dimiliki petugas, Sumber Daya Manusia yang mempunyai prestasi untuk mengembangkan dirinya dimulai di lingkup Pelayanan Kapanewon, dengan tetap mengedepankan prinsip mandiri, berkarakter dan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya pemerintah.
c.Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkwalitas, terlihat jelas di wilayah selatan yakni pengembangan infrastruktur Jalan Jalur Lintas Selatan menuju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 18 ke arah pengembangan maritim dan menuju ke arah bandara yang melibatkan kepemilikan tanah warga yang terkena proyek pembangunan, dipandang sebagai upaya untuk mewujdukan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dalam pengembangan potensi wilayah.
1. 4.Tantangan dan Peluang Sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Kapanewon Galur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :
a.Kalurahan sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas pamong kalurahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
b.Penyelanggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan yang berkualitas.
c.Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-goverment) menuntut kemampuan aparatur pemerintah Kapanewon maupun Kalurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
d.Kapanewon Galur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah demi terciptanya daerah yang aman, tentram dan terus maju.
e.Brand promosi investasi Kulon Progo sebagai ”The Jevel of Java”, menuntut terwujudnya kondisi kamtibmas yang memadai, dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 19
f.Jalur Jalan Lintas Selatan ( JJLS ) melalui Kapanewon Galur, menuntut kesiapan masyarakat, sarana prasarana tranportasi dan aparatur pemerintah dalam menyambut potensi tersebut.
g.Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan. Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan Pemerintah Daerah , peluang tersebut antara lain :
a.Kapanewon Galur berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
b.Kapanewon Galur dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
c.Kapanewon Galur berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan untuk 7 (Tujuh) Kalurahan di Kapanewon Galur.
d.Kapanewon Galur telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Alam, pemetaan potensi bencana alam, dan sarana prasarana komunikasi yang memadai.
e.Di Kapanewon Galur terdapat lembaga perbankan/ keuangan seperti : Bank BRI, Bank BPD DIY, Bank Pasar Kulon Progo, BPR Nusamba, BPR Shinta Putra, BUKP Propinsi DIY, LKM Binangun, BMT, koperasi dan paguyuban simpan pinjam di masyarakat.
f.Kapanewon Galur melaksanakan pelayanan masyarakat berupa non periznan dan memberikan pendampingan berupa perijinan yang akan dilakukan masyarakat.
g.Di Kapanewon Galur telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 20 tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
h.Wilayah Kapanewon Galur dilalui Jalan Propinsi dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
i.Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Trisik pasca abrasi akan membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil potensi laut secara maksimal.
j.Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
k.Kapanewon Galur berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
1. 5.Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon progo. Berikut adalah isu strategis yang sudah diidentifikasi. Isu Strategis di Kapanewon Galur sebagai berikut:
2. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kapanewon Galur masih terdapat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya SDM yang berkualitas antara lain :
a.Di Bidang Pelayanan kesehatan masyarakat masih blm tercapai secara Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 21 optimal karena masih terdapatnya kasus Tubercolosis, Demam Berdarah dan ODGJ
b.Kualitas keluarga dan kesetaraan gender yang baik membentuk individu yang lebih sehat, terdidik, dan siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Keluarga yang mendukung menyediakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak, sementara kesetaraan gender memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang kerja.
1. 2.Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan di wilayah Kapanewon Galur merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.. Selain itu adanya jumlah pengangguran yang tinggi tentu akan berpengaruh terhadap ketimpangan yang tinggi.
2. 3.Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya Peningkatan pelestarian nilai budaya adalah isu penting yang berhubungan dengan menjaga identitas dan warisan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai budaya mencakup tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan memberikan rasa kebanggaan serta keterikatan. Namun, perubahan zaman dan perkembangan teknologi sering kali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai ini, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan, mendukung kegiatan seni dan budaya, serta mengadakan festival dan acara yang memperingati tradisi lokal. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya kepada audiens yang lebih luas.
3. 4.Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 22 suatu wilayah untuk menarik investas meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.
4. 5.Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah terbukti masih banyaknya akses jalan protocol yang rusak dan perlu diupayakan perbaikan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
5. 6.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.
6. 7.Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman. Wilayah yang aman dan nyaman adalah isu yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di suatu daerah. Keamanan mencakup perlindungan dari tindak kriminal, bencana alam, dan ancaman lainnya, sedangkan kenyamanan melibatkan lingkungan yang bersih, infrastruktur yang memadai, dan layananpublik yang efektif.
7. 8.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan adalah isu yang memiliki ketrkaitan terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik melibatkan pengendalian polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah yang efektif.
8. 9.Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih. Pangan yang cukup dan bergizi serta akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kapanewon Galur yang dihadapi dalam isu ini Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 23 meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat dan infrastruktur air yang kurang memadai.
9. 10.Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah isu kritis yang membutuhkan perhatian serius untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 24 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 RKPD Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kapanewon Galur . Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel.2.4.5. Tabel 2.4.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kapanewon Galur Tahun 2026 N o Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lo ka si Indikator Kinerja Targe t Capai an Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lo ka si Indikator Targ et Kebutu han Cat ata n Pe nti ng Kinerja Capa ian dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota 100 % 1.910.65 0.729 Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100 % 1.657.1 68.200 Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 dokum en 8.850.0 00 Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 doku men 6.714. 300 1 Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 doku men 5.000.00 0,00 Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 doku men 4.114.3 00 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Lapor an 3.850.00 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lapor an 2.600.0 00 Administra si Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang di sampaikan tepat waktu 14 Lapor an 1.652.67 2.496 Administra si Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Doku men 1.386.2 29.462 1 Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN Ka p. Ga lur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang /Bula n 1.602.00 2.496 Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN Ka p. Ga lur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 oran g/ bula n 1.358.4 65.462 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 25 2 Penyediaa n Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Doku men 46.200.0 00 Penyediaa n Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 25.250. 000 3 Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestera n SKPD Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD 14 Lapor an 4.470.00 0 Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestera n SKPD Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD 14 Lapor an 2.514.0 00 Administra si Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah 2 doku men 47.008.5 00 Administra si Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 doku men 41.780. 200 1 Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor Ka p. Ga lur Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 16.335.0 00 Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor Ka p. Ga lur Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.550.2 00 2 Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapor an 30.673.5 00 Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapor an 32.230. 000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Ka p. Ga lur Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 22 Unit 16.840.0 00 0 0 Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah 24 Lapora n 108.204. 465 Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Doku men 143.240 .059 1 Penyediaa n Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 35.090.0 00,00 Penyediaa n Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 32.899. 794 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 26 3 Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 73.114.4 65,00 Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 110.34 0.265 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3 lapora n 93.915.2 68 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Doku men 79.204. 179 1 Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan Ka p. Ga lur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 75.149.2 68,00 Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan Ka p. Ga lur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 58.709. 600,00 2 Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Ka p. Ga lur Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 8 Unit 5.456.00 0,00 Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Ka p. Ga lur Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 7.778.3 79,00 3 Pemelihara an/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Ka p. Ga lur Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 42 Unit 13.310.0 00,00 Pemelihara an/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Ka p. Ga lur Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 27 Unit 12.716. 200,00 II Program Penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan 100 % 34.278.2 30 Program Penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan Non Perizinan 100 % 53.507. 500 Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n Jumlah dokumen koordinasi penyelenggar aan kegiatan pememrintaha n di tingkat kecamatan 8 doku men 26.068.2 30 Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 doku men 48.551. 500 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 27 1 Koordinasi/ Sinergi Perencana an dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 lapora n 8.812.00 0 Koordinasi/ Sinergi Perencana an dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 lapor an 34.736. 000 2 Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 doku men 17.256.2 30 Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 doku men 13.815. 500 Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Doku men 8.210.00 0 Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Doku men 4.956.0 00 1 Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Doku men 8.210.00 0 Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Doku men 4.956.0 00 II I PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN Prosentase peningkatan pemberdayaa n masyarakat desa dan kalurahan 100% 21.384. 242 PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang dsampaikan tepat waktu 100% 16.030. 000 Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Lapor an 21.384.2 42 Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Doku men 16.030. 000 1 Peningkata n Efektifitas kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Lapor an 21.384.2 42 Peningkata n Efektifitas kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Lapor an 16.030. 000 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 28 I V Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum Persentase Peningkatan Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum 100% 55.993.3 66 Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum Persentase penanganan gangguan trantibum 100,0 0% 52.740. 400 Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah 6 Lapo ran 55.993.3 66 Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Doku men 52.740. 400 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional Ka p. Ga lur Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 160 orang 20.000.0 00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional Ka p. Ga lur Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70 Oran g 22.034. 600 2 Penangana n Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 6 Lapor an 35.993.3 66 Penangana n Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 2 Lapor an 30.705. 800 V Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100% 18.501.0 93 Program Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100% 11.413. 900 Fasilitasi Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa 6 Lapor an 18.501.0 93 Fasilitasi Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaa n dan Pengawas an Pemerinta han Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Doku men 11.413. 900 1 Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahnya Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya 6 Lapor an 18.501.0 93 Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahnya Ka p. Ga lur Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya 6 Lapor an 11.413. 900 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 29 V I Program Penyeleng garaan Keistimew aan Yogyakart a Urusan Kelembag aan dan Ketatalaks anaan Presentase Penyelenggar aan Keistimewaa n Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksan aan 100 % 68.469.1 00 Program Penyeleng garaan Keistimew aan Yogyakart a Urusan Kelembag aan dan Ketatalaks anaan Persentase kesesuaian dokumen prencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 % 28.000. 000 Penataan Kelembag aan dan Ketatalaks anaan Urusan Keistimew aan 68.469.1 00 Penataan Kelembag aan dan Ketatalaks anaan Urusan Keistimew aan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Doku men 28.000. 000 1 Penerapan dan pendampin gan keistimewa an di kapanewon /kemantren dan kalurahan/k elurahan Ka p. Ga lur Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/ kemantren dan kalurahan/ kelurahan 2 Doku men 68.469.1 00 Penerapan dan Pendampin gan Keistimewa an di Kapanewo n/Kemantre n dan Kalurahan/ Kelurahan Ka p. Ga lur Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Doku men 28.000. 000 V II PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYA AN Persentase Penyelenggar aan Kesitimewaa n Yogyakarta Urusan kebudayaan 100% 100.000. 000 PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYA AN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100% 100.000 .000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100.000. 000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Doku men 100.000 .000 Pembinaan Kelembaga an adat dan tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 1 lapora n 100.000. 000 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja 1 lapor an 100.000 .000 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.209. 276.76 0 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 1.918. 860.0 00 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 30 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kapanewon Galur pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
10. 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya;
11. 2.Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik serta aparaturnya;
12. 3.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kalurahan ;
13. 4.Pembinaan Pengelolaan BUMDes.
14. 5.Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas - tugas dengan Forkompinka dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kapanewon. Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Kapanewon Galur terlebih dahulu telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pelaksanaan musrenbang kapanewon. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD, kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Musrenbang Kapanewon Galur Tahun 2025 dengan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon & Pagu Indikatif Sektoral. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 31 Tabel : 2.5.6 Tabel Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Kapanewon Galur No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan NIHIL Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 32 Pembangunan Nasional. Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun kunci menuju Indonesia Emas, Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2026. Rencana Kerja Kapanewon Galur telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
15. 2026.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) tahun 2025-2029. RKP Tahun 2026 memiliki tema Utama “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” Tema ini mencerminkan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tatangan global dan memastikan pembangunan yagn berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP Tahun 2026 terdapat 8 (delapan) program prioritas nasional yaitu :
16. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
17. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
18. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yangBerkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
19. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 33
20. 5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
21. 6.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
22. 7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
23. 8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 didasarkan pada perumusan Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada Rencana Strategis Kapanewon Galur Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Galur mendukung visi kepala daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius berbudaya yang berkelanjutan dan misi ke tiga Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yag good govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis. Adapun Perumusan Indikator Kinerja tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2.7 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 34 Tabel. 3.2.7 Indikator Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 84,88 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 35 3.3 Program dan Kegiatan Perumusan Indikator Program Kapanewon Galur Tahun 2026 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut Tabel 3.3.8 Indikator Program Kapanewon Galur Tahun 2026 No Outcame Program Perangkat Daerah Indikator KinerjaProgram Perangkat Daerah Target 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100% 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan Non Perizinan 100% 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang dsampaikan tepat waktu 100% 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum 100% 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100% 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100% 7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen prencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100% Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 36 a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 37 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
b.Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
a.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional; Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 38
b.Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan. VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan meliputi Kegiatan : Adat Seni , Tradisi dan Lembaga Budaya dengan sub kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi. Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Galur dapat dilihat dalam tabel 4.1.9 berikut : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 39 Tabel 4.1.9 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON GALUR KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARG ET AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TA RGE T PAGU INDIKAT IF (Rp)NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GALUR 1.918.860. 000,00 58.724.2 00,00 2 URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.00 0,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAA N 100.000.00 0,00 0,00 1 , 2.22.08 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N 100.000.00 0,00 - 0,00 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 40 2.22.08.5.0 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokum en 100.000.00 0,00 Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 2.22.08.5.0 7.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Lapora n 100.000.00 0,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVIN SI Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 41 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 28.000.000 ,00 40.000.0 00,00 4.01 SEKRETARIA T DAERAH 28.000.000 ,00 40.000.0 00,00 1 , 4.01.04 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN 28.000.000 ,00 - 40.000.0 00,00 4.01.04.5.0 1 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokum en 28.000.000 ,00 Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 40.000.0 00,00 KAPANE WON GALUR 4.01.04.5.0 1.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 42 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi 3 Dokum en 28.000.000 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVIN SI Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 40.000.0 00,00 KAPANE WON GALUR 7 UNSUR KEWILAYAHA N 1.790.860. 000,00 18.724.2 00,00 7.01 KECAMATAN 1.790.860. 000,00 18.724.2 00,00 1 , 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1.657.168. 200,00 - 0,00 7.01.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokum en 6.714.300, 00 - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 43 kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik 7.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokum en 4.114.300, 00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 44 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lapora n 2.600.000, 00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokum en 1.386.229. 462,00 - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 45 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 1.358.465. 462,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 2.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokum en 25.250.000 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 46 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 14 Lapora n 2.514.000, 00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokum en 41.780.200 ,00 Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 47 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.550.200, 00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 32.230.000 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 48 7.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokum en 143.240.05 9,00 - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapora n 32.899.794 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 49 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapora n 110.340.26 5,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokum en 79.204.179 ,00 - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 50 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 58.709.600 ,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 7.778.379, 00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 51 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 27 Unit 12.716.200 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 2 , 7.01.02 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.507.500 ,00 - 18.724.2 00,00 7.01.02.2.0 1 Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokum en 48.551.500 ,00 - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 9.693.20 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 52 7.01.02.2.0 1.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Lapora n 34.736.000 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 9.693.20 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.02.2.0 1.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokum en 13.815.500 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Penge mba ngan kawasa n aerotro polis Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 53 7.01.02.2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokum en 4.956.000, 00 - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 9.031.00 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.02.2.0 4.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokum en 4.956.000, 00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) - 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 9.031.00 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 54 3 , 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN 16.030.000 ,00 - 0,00 7.01.03.2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokum en 16.030.000 ,00 Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Lapora n 16.030.000 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 55 rantasa n kemiski nan. pelaya nan publik 4 , 7.01.05 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM 52.740.400 ,00 - 0,00 7.01.05.2.0 1 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokum en 52.740.400 ,00 Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.05.2.0 1.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 56 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70 Orang 22.034.600 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.05.2.0 1.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 2 Lapora n 30.705.800 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 57 5 , 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA 11.413.900 ,00 - 0,00 7.01.06.2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokum en 11.413.900 ,00 Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan pembe rantasa n kemiski nan. 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an dan pelaya nan publik Kapane won Galur - 0,00 KAPANE WON GALUR 7.01.06.2.0 1.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Lapora n 11.413.900 ,00 Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDAR AAN BERMOT OR (PBBKB) Memba ngu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuha n ekono mi, p emerat aan ekono mi dan 5. Pengua tan good- gover nance pada berbag ai tingkat an Optimal isas i tata kelola pemeri ntah an Kapane won Galur 0,00 KAPANE WON GALUR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 58 pembe rantasa n kemiski nan. dan pelaya nan publik J U M L A H 1.918.860. 000,00 58.724.2 00,00 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 59 Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Galur. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Galur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlihat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja .. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dan rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 60 Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kapanewon Galur dalam menyusun Rencana Kerja 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2026. Galur, 29 Juli 2025 PANEWU GALUR YULIANTA NUGRAHA, S.IP, MSi Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19740720 199503 1 004 DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Latar Belakang ................................................................................... Landasan Hukum ............................................................................... Maksud dan Tujuan ............................................................................ Sistematika Penulisan ........................................................................ 1 1 2 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah ................................................... Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah ................................ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Lendah …………………………………………………………………… Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD............................................. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................... 4 8 8 10 17 BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 18 3.1 3.2 3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .................................. Program dan Kegiatan ....................................................................... 18 18 BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 23 BAB V PENUTUP 38 ii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2022 ….. 4 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2022 .................. 4 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo …………………… 5 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo ………………………………………………………………………. 9 Tabel 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ……………………………………………………………………………… 11 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……………………………………….. 18 Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2026 …...……..………………………………... 20 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Lendah Tahun 2026 ……..…………………………..............................................……………. 25 Tabel 4.2 Daftar IKU dan IKK Tahun 2025-2030 …………………………………………. 34 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Lendah. Dalam rangka ini, Pemerintah Kapanewon Lendah menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu kepada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Pada tahun 2026 Pemerintah Kapanewon Lendah siap melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya kegiatan yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Lendah tahun 2026 kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya. RADEN SIGIT PURNOMO, S.IP Pembina Tk. I; IV/b NIP. 196812021991031003 ii Lendah, 29 Juli 2025 Panewu Lendah, Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rancangan Rankir RPJMD, Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 yaitu :
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 1
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. 6.Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2045;
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu;
13. 13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
14. 14.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
15. 15.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
16. 16.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. 17.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Lendah tahun 2026 adalah sebagai berikut:
a.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b.Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
c.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
d.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4 Sistematika penulisan Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2024 Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 Meningkatnya Pelayanan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,26 92,824 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 98,25 Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Lendah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2024 Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 100 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94,74 94,74 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Lendah sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: 4 Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Lendah 5 6 7 8 9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :
a.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d.Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PemerintahanDesa dan/atau Kalurahan; dan
g.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan. Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Lendah merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Lendah dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Lendah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1. 1.Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. 3.Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Lendah disajikan pada Tabel 2.4 berikut. Tabel : 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NPSK (SPM) Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi (%) Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,5 84,75 85,00 84,5 84,75 85,00 3 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 98,25 99,12 100 98,25 99,12 100 10 11 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 1.Tantangan Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/ dilakukan. Tantangan Kapanewon Lendah dalam kurun waktu empat tahun kedepan adalah:
a.Tingkat kemiskinan penduduk Kapanewon Lendah yang masih cukup tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja;
b.Kalurahan sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
c.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
d.Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel;
e.Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.
1. 2.Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Lendah, yaitu :
a.Kapanewon Lendah berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;
b.Kapanewon Lendah memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c.Potensi Kapanewon Lendah cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan;
d.Kapanewon Lendah memilik banyak Sentra industri kerajinan batik yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat; 12
e.Posisi Kapanewon Lendah yang strategis sebagai pintu masuk Kabupaten Kulon Progo bagian timur serta sebagai penyangga kawasan industri yang berada di Kapanewon Sentolo;
f.Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Di Kapanewon Lendah telah terbentuk kelompok- kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kapanewon Lendah, Galur dan Panjatan. Permasalahan pembangunan daerah mencakup segala kendala, hambatan, atau ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan yang ditetapkan dengan kondisi realitas diwilayah tersebut. Ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, hingga masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau konflik kepentingan. Permasalahan ini seringkali kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografi, dan tingkat perkembangan daerah juga mempengaruhi jenis dan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum dikelompokkan ke dalam 5 bidang yang terdiri atas permasalahan di bidang sosial, ekonomi, tata kelola, serta infrastruktur dan lingkungan hidup sehingga memicu isu-isu strategis yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemuadian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon Progo. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Lendah. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut. 13 Nama OPD : Kapanewon Lendah Tabel : 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan Penting Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 100.000.000 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 100.000.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kap. Lendah Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kap. Lendah Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah 68.469.100 Sekretariat Daerah 26.481.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 68.469.100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 26.481.000 14 14 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan PentingUrusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2 Dokumen 68.469.100 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2 Dokumen 26.481.000 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Kap. Lendah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 68.469.100 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Kap. Lendah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 26.481.000 III Unsur Kewilayahan Unsur Kewilayahan Kecamatan 2.115.948.546,67 Kecamatan 1.949.930.000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 1.946.858.215,67 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 1.796.862.400 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 23 Dokumen 13.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 23 Dokumen 10.199.800 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Lendah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 7.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Lendah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 4.574.100 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Lendah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Dokumen 6.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Lendah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Dokumen 5.625.700 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu 14 Laporan 1.535.484.526,67 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu 14 Laporan 1.511.292.984 15 15 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan PentingUrusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Lendah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 orang/bulan 1.481.934.526,67 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Lendah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 orang/bulan 1.486.287.884 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Lendah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 47.550.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Lendah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 21.585.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Lendah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 14 Laporan 6.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Lendah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 14 Laporan 3.420.100 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 65.800.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 36.294.600 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Lendah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 28.125.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Lendah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.064.600 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Lendah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 37.675.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Lendah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 22.230.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 2 Unit 35.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset Unit 0 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Lendah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 35.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Lendah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan 153.556.689 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Laporan 153.274.232 16 16 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan PentingUrusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Lendah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 38.320.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Lendah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 33.543.200 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Lendah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 115.236.689 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Lendah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 127.592.016 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan 144.017.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 77.939.800 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Lendah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 110.142.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Lendah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 62.044.500 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Lendah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Lendah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 957.600 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Lendah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 18.875.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Lendah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 14.937.700 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 59.329.311 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 67.407.500 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 48.588.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18 Laporan 61.651.900 17 17 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan PentingUrusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Lendah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 17.573.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Lendah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 39.515.100 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Lendah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 31.015.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Lendah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 22.136.800 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 10.741.311 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.755.600 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Lendah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 10.741.311 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Lendah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.755.600 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 26.916.589 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 17.483.600 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 26.916.589 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 17.483.600 1 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Lendah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 26.916.589 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Lendah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 17.483.600 18 18 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Catatan PentingUrusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94,74% 64.902.680 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94,74% 49.567.200 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Laporan 64.902.680 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Laporan 49.567.200 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Lendah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 orang 26.175.400 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Lendah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 orang 18.584.600 2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kap. Lendah Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 38.727.280 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Lendah Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4 Laporan 30.982.600 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 17.941.751 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 18.609.300 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 17.941.751 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 18.609.300 1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Lendah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 17.941.751 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Lendah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 18.609.300 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.284.417.646,67 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.076.411.000 19 19 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Lendah diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2026 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada. Tabel 2.6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 No. Program / Kegiatan Lokasi (Desa dan Kapanewon) Sasaran Program / Kegiatan Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 -- -- -- -- -- 20 20 Visi Presiden preiode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuji Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yaitu :
1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. 5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Delapan Asta Cita ini diimplementasikan menjadi dasar melangkah mewujudkan keberhasilan pembangunan. 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah, tujuan dan sasaran Kapanewon Lendah Tahun 2026 mendukung visi Bupati Kulon Progo yaitu “Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya dan Berkelanjutan” dan misi ketiga Bupati Kulon Progo Yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Govermance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang Aman dan Demokratis”. 21 Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 dengan mengacu pada dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2024 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029. Adapun Visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025- 2045 yaitu “Kulon Progo yang sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)”. Tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2: Sumber: Renstra Kapanewon Lendah 2023-2026 22 22 3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Rankir RPJMD, Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Adapun indikator program Kapanewon Lendah Tahun 2026 adalah seperti Tabel 3.3 berikut: Indikator Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2026 No. Urusan/Program Indikator 2025 Indikator 2026 Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2026 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Reakisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Reakisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan non perizinan Persentase pelayanan non perizinan 100 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu 100 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100 7 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase penanganan gangguan trantibum Prosentase penanganan gangguan trantibum 100 23 23 a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 24 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
b.Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
a.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
b.Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja. 25 25 VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan: Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan, dengan sub kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Lendah dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut. 26 26 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Lendah Tahun 2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35 33 36 Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Lendah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Lendah ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dan rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kapanewon Lendah dalam menyusun Rencana Kerja 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2026. RADEN SIGIT PURNOMO, S.IP. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 196812021991031003 34 Lendah, 29 Juli 2025 Panewu Lendah, K a p a n e w o n S e n t o l o RENJA KAPANEWON SENTOLO TAHUN 2026 Jalan Raya JogjaWates Km. 18 Klebakan Salamrejo Sentolo 55664 sentolo.kulonprogokab.go.id @inisentolo +62274-6472118 ii KATA PENGANTAR Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo di wilayah Kapanewon Sentolo. Kapanewon Sentolo menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka melayani dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesional dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai. Demikian ringkasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini kami susun, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sentolo, 29 Juli 2025 Panewu Sentolo, ARMAWATI, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 197304101992012001 iii DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................................................... i Kata Pengantar ............................................................................................. ii Daftar Isi ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1.Latar Belakang ............................................................... 1 1.2.Landasan Hukum .......................................................... 2 1.3.Maksud dan Tujuan ....................................................... 3 1.4.Sistematika Penulisan ................................................... 4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .............................. 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah............... 16 2.3. 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD………………. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat....... 18 29 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................... 30 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ………... 32 3.3.Program dan Kegiatan ................................................... 32 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37 BAB V PENUTUP 49 Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan memperhatikan program prioritas di dalamnya dan mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, yang memuat pagu indikatif, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan proses sebagai berikut :
1. 1.Sekretaris Daerah Kulon Progo mengintruksikan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
2. 2.Kepala OPD menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra & Evaluasi Kinerja PD serta Isu Strategis terkait Urusan/Tupoksi;
3. 3.Organisasi Perangkat Daerah atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah membahas Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam Forum SKPD/Gabungan OPD selanjutnya disusun menjadi Renja Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang setrategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk penyusunan APBD Kabupaten. Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 1 Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan Pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Rencana Kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2026 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan di atas, yang memuat program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut : Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah Disamping itu, dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus mempertimbangkan prediksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo pada rumusan program dan kegiatan tahun 2026, dan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Sentolo 1.2. Landasan Hukum
4. 1.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 2 Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
8. 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
10. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. 8.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rancana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
12. 9.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
13. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
14. 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
15. 12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. 13.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) Tahun 2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3.2. Tujuan
17. 1.Sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan; Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 3
18. 2.Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Sentolo;
19. 3.Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara vertikal ke atas dengan RKPD Kabupaten, Provinsi, Kementerian dan Lembaga, serta ke bawah dengan RKP kalurahan.
20. 4.Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara horisontal dengan Pemerintah Daerah/ organisasi lain.
21. 5.Untuk mewujudkan keterpaduan antar program dan kegiatan.
22. 6.Untuk mewujudkan pedoman dan dasar hukum, pelaksanaan program dan kegiatan.
23. 7.Untuk mewujudkan tolok ukur keberhasilan, pelaksanaan program dan kegiatan.
24. 8.Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditinjau dari segi perencanaan.
25. 9.Untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan,sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
26. 10.Untuk mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah
27. 11.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Dalam rangka pencapaian sasaran Daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Sentolo pada Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Sentolo didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2024 (n-2) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah 100 100 Meningkatnya Pelayanan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 86,17 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 98,25 Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Sentolo pada tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut ini: Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 6 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Sentolo Tahun 2024 (n-2) Program Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Cakupan Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja 100 100 Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Cakupan Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah 100 100 Peningkatan Pelayanan Kapanewon Cakupan Peningkatan Pelayanan Kapanewon 84,50 86,17 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 98,25 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo pada tahun berjalan 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 7 8 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7,803,380,561 1,648,169,613 1,781,536,623 1,598,456,935 89.72 2,097,285,582 5,134,961,978 65.80 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 50,489,450 10,993,260 7,535,000 7,364,220 97.73 12,777,500 31,134,980 61.67 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30,946,750 6,717,150 4,580,000 4,471,734 97,64 7,949,000 18,748,976 60.58 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,542,700 4,276,110 2,955,000 2,892,486. 97,88 4,828,500 11.291.584 61,39 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disampaiakan tepat waktu 6,392,087,581 1,261,772,049 1,510,243,844 1,267,290,599 83.912979 1,609,684,281 3,880,621,572.00 60.71 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 8 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6,198,534,781 1,217,627,739 1,466,145,344 1.224.315.394 83,51 1,563,057,781 3746875557 64,61 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 173,129,050 39,680,100 40,868,500 39,964,154 97,79 41,578,500 121,222,754 70,19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 20,423,750 4,464,210 3,230,000 3,011,051 93,22 5,048,000 12,523,261 61,32 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen adminstrasi Umum 201,306,700 42,168,272 40,545,100 38,814,631 95.73 50,029,100 131,012,003 65.08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134,742,800 27,391,960 25,620,000 24,974,250 97,48 33,568,100 85,934,310 67,72 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66,563,900 14,776,312 14,925,100 13,840,381 92,73 16,461,000 45,077,693 62,72 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah penambahan Aset 207,262,940 109,891,262 8,606,800 8.530.000 99,11 40,237,560 150,128,822 72.43 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 9 1 0 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 207,262,940 109,891,262 8,606,800 8,530,000 99,11 40,237,560 158.658.822 76,55 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang 334,259,255 77,493,970 84,091,388 83,610,571 99,43 82,743,960 243,848,501 72.95 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 96,789,385 21,689,394 24,223,372 17,155,764 98,02 23,923,320 69,355,269 71.66 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 237,469,870 55,804,576 59,868,016 46,006,012 100,00 58,820,640 174,493,232 73.48 PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 617,974,635 145,850,800 130,514,491 129,685,138 81.15 178,831,661 454,367,599 73.53 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi 228,427,400 57,518,600 34,090,191 33,561,000 98.45 83,002,400 174.082.000 76.21 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 10 1 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi 57,278,550 15,886,500 19,297,900 19,202,338 99,50 13,168,800 42.487.638 84.25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya 332,268,685 72,445,700 77,126,400 76,921,800 99,73 82,660,461 214.025.761 69.83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan 223,398,115 47,882,858 45,014,500 44,138,050 98.05 56,517,271 148,538,179 66.49 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 169,950,992 37,324,118 36,558,800 35,873,880 98.13 42,566,250 115,764,248 68.12 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 59,793,730 12,525,420 11,583,500 11,267,884 97.28 15,345,000 39,138,304 65.46 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 11 1 2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 110,157,262 24,798,698 24,975,300 24,605,996 98.52 27,221,250 76,625,944 69.56 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 53,447,123 10,558,740 8,455,700 8,264,170 97,73 13,951,021 32,773,931 61,32 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 53,447,123 10,558,740 8,455,700 8,264,170 97,73 13,951,021 32,773,931 61,32 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 81,769,766 23,043,320 23,577,900 22,903,096 97.14 20,686,853 66,633,269 81.49 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 81,769,766 23,043,320 23,577,900 22,903,096 97.14 20,686,853 66,633,269 81.49 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 81,769,766 23,043,320 23,577,900 22,903,096 97,14 20,686,853 66,633,269 81.49 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 12 1 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 265,707,474 68,876,230 112,394,300 73,544,685 65.43 67,221,049 209,641,964 78.90 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 265,707,474 68,876,230 112,394,300 73,544,685 65.43 67,221,049 209,641,964 78.90 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional 89,324,441 21,882,210 30,106,100 30,007,762 99.67 23,093,649 74,983,621 83.95 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 176,383,033 46,994,020 82,288,200 81,883,333 99.51 44,127,400 173,004,753 98.08 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 114,005,528 28,208,460 28,100,900 27,774,394 98.84 28,842,147 84,825,001 74.40 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 114,005,528 28,208,460 28,100,900 27,774,394 98.84 28,842,147 84,825,001 74.40 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 13 1 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 114,005,528 28,208,460 28,100,900 27,774,394 98.84 28,842,147 84,825,001 74.40 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 238,740,600 31,631,820 37,620,000 31,635,814 84.09 62,244,100 125,511,734 52.57 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan 238,740,600 31,631,820 37,620,000 37,477,030 99,62 62,244,100 131,352,950 55.02 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantr en dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 238,740,600 31,631,820 37,620,000 37,477,030 99,62 62,244,100 131,352,950 55.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan 400,000,000 99,871,740 100,000,000 99,919,601 99.92 100,000,000 299,791,341 74.95 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya 400,000,000 99,871,740 100,000,000 99,919,601 99.92 100,000,000 299,791,341 74.95 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 14 1 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 400,000,000 99,871,740 100,000,000 99,919,601 99.92 100,000,000 299,791,341 74.95 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 15 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan di Kapanewon Sentolo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:
a.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
b.Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
c.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
d.Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Sentolo meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi.Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:
a.Lingkungan Internal Kekuatan:
1. 1.Visi dan misi organisasi yang jelas
2. 2.Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
3. 3.Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Panewu
4. 4.Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
5. 5.Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
6. 6.Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. 7.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. 8.Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. 9.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat Kelemahan
10. 1.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
11. 2.SPM Kapanewon Sentolo belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 16 dasar Pelayanan Publik.
12. 3.Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
13. 4.Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
14. 5.Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
15. 6.Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum dilaksanakan secara optimal.
16. 7.Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi terbatas sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi dari dan ke Kalurahan.
b.Lingkungan Eksternal Peluang:
1. 1.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. 2.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitaspemerintahan
3. 3.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan danpenanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. 4.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon
5. 5.Kapanewon Sentolo merupakan daerah potensi tambang, antara lain tambang andesit, mangaan, emas, dan lain sebagainya, agar pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan untuk kedepannya dikelola masyarakat melalui pertambangan rakyat dan pemerintah memfasilitasi melalui kegiatan pendampingan.
6. 6.Tempat Wisata alam di Sentolo sangat potensial dan banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya. Ancaman
7. 1.Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai, Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 17
8. 2.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
9. 3.Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sentolo disajikan pada Tabel 2.4 berikut: Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 (n-2) Tahun 2025 (n-1) Tahun 2026 (n) Tahun 2027 (n+1) Tahun 2024 (n-2) Tahun 2025 (n-1) Tahun 2026 (n) Tahun 2027 (n+1)

(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84,75 86,270 86,14 86,14 86,270 3 Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 99,12 100 98,25 99,12 100 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun

2026.Review terhadap RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut : Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 18 Tabel 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan 1 Event 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000 Gelar Budaya Jogja Kap. Sentolo Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kap. Sentolo Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 19 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH II Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 68,469,100 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 20.710.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 68,469,100 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1 Dokumen 20.710.000 Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan / Kelurahan Kap. Sentolo Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 68,469,100 Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan Kap. Sentolo Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 20.710.000 UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN 16 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 20 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) KECAMATAN KECAMATAN III Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2.043.341.300 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1.519.229.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.529.400 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.529.700 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Sentolo Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2 Dokumen 8.252.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Sentolo Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2 Dokumen 3.604.500 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Sentolo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 5.277.400 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Sentolo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.925.200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.705.000.682 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.263.322.091 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Sentolo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 294 Orang / bulan 1.652.945.732 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Sentolo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 21 Orang / bulan 1.230.599.091 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 21 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Sentolo Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 46.537.600 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Sentolo Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 29.800.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Sentolo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 5.517.350 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Sentolo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 2.923.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.772.100 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 33.859.000 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Sentolo Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 Paket 37.781.100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Sentolo Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 9.824.000 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Sentolo Terlaksana nya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 17.991.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Sentolo Terlaksana nya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 24.035.000 Pengadaan Barang 15.712.140 - Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 22 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 2 Unit 15.712.140 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.434.760 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 154.230.309 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Sentolo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.146.920 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Sentolo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.997.361 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Sentolo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan 64.287.840 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Sentolo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 123.232.948 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.892.218 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 77.287.100 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 23 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Sentolo Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 90.343.498 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Sentolo Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit 61.288.400 2 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 2 unit 57.196.400 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi - - 3 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 43 unit 15.352.320 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 15 unit 15.998.700 IV Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 58.493.560 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 65.109.100 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 24 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.093.560 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 58.987.400 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Sentolo Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan 15.761.310 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Sentolo Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 39.542.500 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Sentolo Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Dokumen 28.332.250 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Sentolo Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Dokumen 19.444.900 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.400.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 Dokumen 6.121.700 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Kap. Sentolo Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan 12 Dokumen 14.400.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Sentolo Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan 12 Dokumen 6.121.700 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 25 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Non Usaha V Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 21.410.229 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 17.687.700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen 21.410.229 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen 17.687.700 1 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Sentolo Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 21.410.229 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Sentolo Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 17.687.700 VI Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 69.571.627 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 70.234.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah 2 Dokumen 69.571.627 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah 2 Dokumen 70.234.500 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 26 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Sentolo Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75 orang 23.136.840 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Sentolo Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 orang 26.244.600 2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Sentolo Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan 5 Laporan 46.434.787 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kap. Sentolo Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan 6 Laporan 43.989.900 VII Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 29.850.696 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 25.773.500 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.850.696 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Dokumen 25.773.500 1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Sentolo Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di 6 Laporan 29.850.696 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Sentolo Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa 6 Laporan 25.773.500 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 27 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Wilayahnya di Wilayahnya Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.391.136.512 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 1.834.743.000 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 28 2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Proses perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan (masyarakat) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Mulai tahap musyarawah pembangunan pedukuhan, dilanjutkan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) tingkat Desa, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses pelaksanaannya mengedepankan pada perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur / lembaga dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Selanjutnya telah dihasilkan kesepakatan usulan program/kegiatan hasil musrenbang desa untuk dibawa musrenbang tingkat Kapanewon dan wakil delegasi peserta Musrenbang Tingkat Kapanewon. Secara substantif usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seluruhnya masih dalam ruang lingkup atau ranah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Sentolo. Sehingga usulan tersebut layak untuk dilanjutkan pada tahap Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kulon Progo. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat hasil Musrenbang Kapanewon Sentolo sebagaimana Tabel 2.6 berikut : Tabel 2.6 Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program / Kegiatan Lokasi Sasaran Program/Kegiatan Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 - - - - - Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 29 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuji Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti pembnagunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bansa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasai manusia (HAM)
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dao penyelundupan
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Delapan Asta Cita ini dimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 30 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029. Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu "Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)." Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi Pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 : Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, berbudaya yang Berkelanjutan. Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo :
1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 31 Dari Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan rumusan misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan, maka tujuan Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Sentolo tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2026 sebagaimana Tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sentolo No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 86,270 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Sentolo Tahun 2026 sebagai berikut: Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 32 Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Sentolo Tahun 2026 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp. ) Keterangan

(1)(2) (93 (4) (5) (6) 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kap. Sentolo Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 2 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 20.710.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1 Dokumen 20.710.000 Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/da n Kalurahan / Kelurahan Kap. Sentolo Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 20.710.000 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1.519.229.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.529.700 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Sentolo Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2 Dokumen 3.604.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Sentolo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.925.200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.263.322.091 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Sentolo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 19 Orang / bulan 1.230.599.091 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Sentolo Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 29.800.000 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 33 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp. ) Keterangan
(1)(2) (93 (4) (5) (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Sentolo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 2.923.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 33.859.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Sentolo Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 9.824.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Sentolo Terlaksana nya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 24.035.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 154.230.309 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Sentolo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.997.361 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Sentolo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 123.232.948 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 77.287.100 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Sentolo Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit 61.288.400 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Sentolo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 15 unit 15.998.700 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 65.109.100 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 34 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp. ) Keterangan
(1)(2) (93 (4) (5) (6) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 58.987.400 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Sentolo Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 39.542.500 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Sentolo Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Dokumen 19.444.900 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 Dokumen 6.121.700 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Sentolo Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan 12 Dokumen 6.121.700 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 17.687.700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen 17.687.700 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Sentolo Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 17.687.700 6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 70.234.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah 2 Dokumen 70.234.500 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Sentolo Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 orang 26.244.600 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Sentolo Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang- undangan 6 Laporan 43.989.900 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 25.773.500 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 35 No Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif ( Rp. ) Keterangan
(1)(2) (93 (4) (5) (6) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Dokumen 25.773.500 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Sentolo Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 25.773.500 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 1.834.743.000 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 36 Program dan kegiatan Kapanewon Sentolo pada Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah program sebanyak 7 jenis 2) Jumlah kegiatan sebanyak 13 jenis 3) Jumlah sub kegiatan sebanyak 22 jenis 4) Total kebutuhan dana/pagu indikatif sejumlah Rp1.834.743.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.230.599.091,00 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp604.143.909,00 Rincian Program dan Kegiatan Kapanewon Sentolo pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini : Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 37 Tabel 4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON SENTOLO PADA RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2026 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 38 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 39 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 40 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 41 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 42 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 43 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 44 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 45 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 46 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 47 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 48

2026.Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kapanewon Sentolo. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Sentolo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target, tujuan dan sasaran Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 telah kami susun berdasarkan kaidah- kaidah yang telah ditentukan, untuk selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini kemudian akan menjadi materi dalam penentuan KUA - PPAS Kabupaten Kulon Progo, dan setelah ditetapkan menjadi Rencana Kerja, maka akan kami jadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Sentolo. Sentolo, 29 Juli 2025 PANEWUSENTOLO, ARMAWATI, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I; IV/b NIP. 197304101992012001 Renja 2026 Kapanewon Sentolo _ 49 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii DAFTAR ISI....................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL................................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan................................................................................................ 3 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...................... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..................................................................................... 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................... 14 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.............. 16 2.4. Reviu terhadap RKPD .......................................................................................... 20 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................................... 29 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH............................................ 31 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .................................................................. 31 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah...................................................... 32 3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................................... 34 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 36 BAB V P E N U T U P ..................................................................................................... 49 iv DAFTAR TABEL Tabel 2. 1a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo .................................................................................... 5 Tabel 2. 1b Anggaran dan Realisasi Tahun 2024............................................................... 10 Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo12 Tabel 2. 4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo .................................................................................. 16 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon ......................................................... 26 Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Pengasih Tahun 2026 Dan Prakiraan maju Tahun 2027 1 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026, RPJMD 2025-2029, dan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2025-
2029.Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencana teknis operasional yang memuat, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 2 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 yaitu:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan
11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026
12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang RKPD tahun 2026
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
14.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian 3 Kewenangan Bupati Kepada Panewu 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi pemerintah Kapanewon dan masyarakat dalam melaksanakan suatu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja PD adalah:
1.Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2.Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerintah daerah, DPRD II dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten
3.Menjabarkan tentang program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan
4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan operasional tahun 2026 sehingga kegiatan dimaksud benar - benar bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada khususnya 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja PD Kapanewon Pengasih Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra tahun 2025 sebagai berikut Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pengasih URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja PD Tahun 2024 Realisasi Renja PD Tahun 2024 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta K Rp juta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 6.969,62 100 137.147,45 100 1.592,08 100 1.548,33 97,25 100 1.661,41 139.148,40 1.990,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 27.70 2 678,00 2 5,70 2 5,59 98,07 4 8,24 684,77 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 10.10 21 302,00 21 2,73 21 2,67 97,80 21 1,83 304,77 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 80 5.518 12 119.402,00 13 1.288,81 13 1.242,43 96,40 14 1.374,97 121.029,06 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 152.00 12 378,00 12 44,56 12 43,94 98,61 12 35,85 430,34 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 56 16.00 14 3,35 14 2,39 14 2,27 94,98 14 2,52 6,33 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (3 paket) 48 119,80 6 1.414,00 3 10,97 3 10,27 93,62 5 9,55 1.425,85 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 62,00 12 3.015,00 12 30,06 12 25,86 86,03 12 30,00 3.046,23 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 83,86 9 2.263,00 12 24,90 12 24,86 99,84 12 24,93 2.293,32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 48 31,99 12 8.431,00 12 89,80 12 89,80 100 12 89,80 8.550,02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 300,57 10 78,10 10 78,83 10 78,25 99,26 9 71,94 169,21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi 20 206.00 9 1.183,00 8 13,33 8 13,31 99,85 8 11,77 1.199,43 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung yang dipelihara 32 0 0,00 0 0 0 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 182,76 107,3 3.638,00 100 39,61 56,59 36,61 92,43 100 40,18 3.683,79 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 36 53,54 7 1.055,00 8 10,03 8 10,03 100 8 11,59 1.068,84 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 52 77,22 5 1.569,00 5 20,56 5 17,87 86,92 7 20,71 1.591,24 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 1.015,00 12 9,02 12 8,71 96,56 12 7,88 1.023,71 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 94,06 100 21,30 100 21,46 50 20,01 93,24 100 20,57 234,67 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44 94,06 9 213,00 8 21,46 8 20,01 93,24 8 20,57 234,67 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 238,46 9211 5.616,00 94,74 95,14 92,11 94,74 99,58 97,37 57,81 1.245,42 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional 520 44,66 75 1.099,00 130 24,29 130 24,14 99,38 75 16,71 1.129,40 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 120 193,80 7 45,17 30 70,85 30 70,60 99,65 30 41,10 116,01 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 111,00 100 2.659,00 100 25,46 40 20,36 79,97 100 23,07 2.686,12 2.413,94 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 44 113,01 6 2.659,00 6 25,46 6 20,36 79,97 7 23,07 2.686,12 Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan 100 238,74 100 3.429,00 100 40,00 100 39,78 99,45 91,92 40,00 74,07 31,03 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan - - Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun 0 0,00 1 34,29 2 40,00 2 39,78 99,45 0 - 74,07 Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dukungan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 8 238,74 0 0,00 - 0 - 3 40,00 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan 100 420,00 100 99,80 100 100 100 96,72 96,72 100 60,00 1.094,72 260,65 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 0,00 1 998,00 0 100 1 96,72 96,72 1 1.094,72 1.094,72 Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 12 400,00 0 0,00 0 - Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada prinsipnya dari sejumlah 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon hampir 100% telah memenuhi target kinerja hasil, meskipun pencapaian kinerja keuangan belum sesuai dengan rencana. Penjabaran anggaran dan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut : Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 NO PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN FISIK (%) KEUANGAN % 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.1.1 Gelar Budaya Jogja Rp 100.000.000,00 100 96.722.340,00 96,72% 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.1 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2.1.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 40.000.000,00 100 27.774.427,00 69,44% 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.702.900,00 100 5,590,366,00 98,03% 3.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.730.800,00 100 2,668,272,00 97,71% 3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.288.813.247,00 100 957.902.508,00 74,32 3.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.555.300,00 100 43,939,840,00 98,62% NO PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN FISIK (%) KEUANGAN % 3.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.388.300,00 100 2,268,240,00 94,97% 3.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.969.700,00 100 10,270,829,00 93.63% 3.3.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.060.000,00 100 25,858,452.,00 86.02% 3.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.897.639,00 100 24,857,275,00 99.84% 3.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 89.801.988,00 100 89,801,988,00 100% 3.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.833.700,00 100 78,249,200,00 99.26% 3.5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.327.100,00 100 13,311,100.,00 99.88% 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.026.600,00 100 10,026,600,00 100% 4.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.563.100,00 100 17,871,420,00 86.91% 4.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 9.016.500,00 100 8,710,260,00 96.6% 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa NO PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN FISIK (%) KEUANGAN % 5.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.464.800,00 100 20,007,300,00 93.21% 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 24.293.100,00 100 24,143,100,00 99.38% 6.1.2 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 70.851.300,00 100 70,601,300,00 99.65% 7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.1.1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 25.462.800,00 100 20,364,817,00 79.98% Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, yaitu :

a.Diperlukan kebijakan dan kejelian dari pimpinan selaku pengguna anggaran dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
b.Koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pengguna anggaran (kepala OPD) agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk kinerja pelayanan, Kapanewon Pengasih selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap OPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu kalurahan baru kemudian kapanewon dan kabupaten. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal. Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan yaitu sebagai berikut: TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 6 7 8 8 9 10 11 12 Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84,75 85,00 85,00 86,053 84,75 85,00 85,00 Persentase Peningkatan Penyelengaraan pemerintahan Kapanewon 98,25 99,12 100 100 98,25 99,12 100 100 16 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kapanewon Pengasih adalah sebagai berikut:
1. 1.Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo sehingga sulit untuk dihubungi.
2. 2.Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Pengasih
3. 3.Kurangnya pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh satlinmas
4. 4.Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan
5. 5.Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat
6. 6.Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan
7. 7.Belum optimalnya pengembangan desa rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi.
8. 8.Masih perlunya tindakan antisipasi terhadap kerentanan wilayah adanya potensi bencana alam tanah longsor.
9. 9.Potensi penyalahgunaan wewenang di desa 17
10. 10.Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat
11. 11.Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, sehingga perlu ditampung dan diperhatikan.
12. 12.Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berhimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya
13. 13.Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan rendahnya tingkat kesejahteraan ini tentu saja mempengaruhi/berkaitan dengan hal lainnya misalnya dengan rendahnya gizi yang dikonsumsi, tingkat pendidikan, ketrampilan, dll
14. 14.Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga. Di Pedukuhan dan di tingkat kalurahan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan masih kurang. Kalaupun ada sifatnya masih insidentil, misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun
15. 15.Makin maraknya judi online dan penyakit masyarakat lainnya. Yang peredarannya cepat sekali mempengaruhi masyarakat terutama para generasi muda. Karena kelompok umur inilah yang paling rentan untuk dipengaruhi dan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa harus bekerja keras. 2.3.2. Faktor Penghambat
16. 1.Keterbatasan jumlah pegawai yang ada di tingkat kapanewon secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja kapanewon
17. 2.Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kapanewon menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal.
18. 3.Masih kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya adalah: 18
a.Laptop dan PC mayoritas sudah tua ;
b.AC hanya ada di ruang Pelayanan dan Ruang Panewu;
c.Scanner sudah rusak;
d.Kursi kerja terbuat dari kayu tanpa lengan dan tanpa busa;
e.Kipas angin hanya ada di ruang Panewu Anom
1. 4.Sudah banyak bagian bangunan kantor yang rusak seperti
a.Gedung Serbaguna yang kurang layak dipakai karena bangunan sudah tua, panas dan cat tembok sudah mengelupas.
b.Belum ada bangunan parkir untuk tamu
1. 5.Sarana dan prasarana pengamanan kantor belum memadai. Contohnya adalah sebagian jendela yang ada di Kantor Kapanewon Pengasih belum diteralis 2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis, baik internal maupun eksternal. 2.3.3.1 Tantangan Kapanewon merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang. Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam usaha mengembangkan pelayanan Kapanewon dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :
2. 1.Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain
3. 2.Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan Daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 19
4. 3.Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif
5. 4.Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kapanewon Pengasih harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
6. 5.Kapanewon Pengasih merupakan kawasan yang rentan bencana alam sehingga dituntut untuk mengatisipasi dini terhadap keselamatan warga 2.3.3.2 Peluang Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :
7. 1.Dukungan stackeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
8. 2.Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
9. 3.Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
10. 4.Kapanewon merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. 5.Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 2.3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
12. 1.Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi
13. 2.Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
14. 3.Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
15. 4.Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon dan kalurahan;
16. 5.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
17. 6.Kurang ketersediaan sarana dan prasarana kantor 20 Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pengasih maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:
18. 1.Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan
19. 2.Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai.
20. 3.Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Pengasih agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. 4.Implementasi dan evaluasi Siskeudes dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
22. 5.Rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi (Pedukuhan Kamal, Desa Karangsari, Perkemahan Lemah Abang di Margosari, Wisata Alam Susur Sungai Serang di Sendangsari.
23. 6.Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan desa.
24. 7.Kerentanan wilayah terhadap bencana tanah longsor dan antisipasi bencana. 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja Pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah yang memuat :
a.Rancangan kerangka ekonomi daerah
b.Program prioritas Pembangunan daerah
c.Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS. RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Pengasih. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut 21 Tabel 2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Pengasih No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan 100 % 110.000.000,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 % 100.000.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Dokumen 110.000.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Kap. Pengasih Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 laporan 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Kap. Pengasih Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 laporan 100.000.000,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan 100 % 62.244.100,00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimimweaan dengan regulasi 100 % 22.096.000,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan 1 Dokumen 62.244.100,00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 22.096.000,00 22 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusan Kelembagaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun 3 Dokumen 62.244.100,00 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 22.096.000,00 Unsur Kewilayahan Unsur Kewilayahan 1.827.843.740,00 Kecamatan Kecamatan 1.827.843.740,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 100 % 2.058.492.899,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi 1.677.393.740,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 5.294.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 8.655.875 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 dokumen 3.188.300,00 23 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daerah Daerah Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Pengasih Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.812.375,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Pengasih Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.105.700,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.416.097.451,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Pengasih Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 orang/ bulan 1.594.803.761,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Pengasih Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 orang/ bulan 1.388.714.651,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen 48.180.500,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 24.950.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Pengasih Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 laporan 4.274.750,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Pengasih Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 laporan 2.432.800,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 56.684.750,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 40.158.500,00 24 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Pengasih Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 paket 17.804.750,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Pengasih Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 7.083.500,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Pengasih Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 38.880.00,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Pengasih Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 33.075.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 33.413.875,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 9.029.200,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Pengasih Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 33.413.875,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Pengasih Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 9.029.200,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Dokumen 136.921.688,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 132.957.789,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Pengasih Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 31.538.108,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Pengasih Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 24.927.781,00 25 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Pengasih Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 105.383.580,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Pengasih Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan 108.030.008,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 171.745.325 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 73.856.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Pengasih Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 98.112.625 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Pengasih Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 unit 62.098.500,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Kap. Pengasih Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 5 unit 52.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Kap. Pengasih Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Pengasih Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 8 unit 21.632.700 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Pengasih Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 8 unit 11.758.300,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 63.320.774 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan non perizinan 100 % 63.376.100,00 26 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13 Dokumen 50.508.274 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 57.158.600,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Pengasih Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9 laporan 24.633.274 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Pengasih Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatmDaerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 laporan 41.524.100,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13 dokumen 25.875.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 dokumen 15.634.500,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 Dokumen 15.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 6.217.500,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 dokumen 15.000.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Pengasih Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 dokumen 6.217.500,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 100 % 26.640.750 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Persentase dokumen pembangunan Tingkat 100 % 16.956.200,00 27 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kelurahan Desa Dan Kelurahan Kelurahan kapanewon yang disampaikan tepat waktu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen 26.640.750 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 16.956.200,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Pengasih Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 laporan 26.640.750 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Pengasih Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 laporan 16.956.200,00 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum 97,37% 79.559.000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum 100 % 53.816.600,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 30 laporan 79.559.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 53.816.600,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Pengasih Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 130 orang 22.300.500 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Pengasih Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 35 orang 16.453.000,00 28 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program, kegiatan, Sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kap. Pengasih Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 30 laporan 57.258.500 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Pengasih Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 laporan 37.363.600,00 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa 100 % 40.554.239 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100 % 16.301.100,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6 Dokumen 40.554.239 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 16.301.100,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Pengasih Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 40.554.239 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Pengasih Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 laporan 16.301.100,00 29 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Pengasih diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah :
1. 1.Usulan dari Pemerintah Kalurahan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kalurahan untuk kegiatan tahun 2026, dimana musrenbang Kalurahan dimaksud dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2024. Hasil Musrenbang Kalurahan dimaksud kemudian di rangkum menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kapanewon
2. 2.Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan dan dirangkum dalam dokumen usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
3. 3.Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain.
4. 4.Semua usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat Kapanewon yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Pembangunan Kapanewon Tahun 2025 dan merupakan bahan Musrenbang Kabupaten Musrenbang tingkat Kapanewon ini menampung aspirasi yang diusulkan masyarakat, seperti para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, usulan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
5. 2026.Usulan-usulan tersebut kemudian ditampung, dievaluasi dan diakomodir sehingga tersusun suatu program usulan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kapanewon, seperti yang telah dilimpahkan oleh Bupati. Usulan program tersebut diarahkan pada:
6. 1.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan kebutuhan dasar.
7. 2.Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi )
8. 3.Penguatan reformasi Birokrasi
9. 4.Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri.
10. 5.Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
11. 6.Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
12. 7.Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
13. 8.Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah. 30 Usulan program tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas secara tersendiri dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan NIHIL 31 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.
14. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
15. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
16. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
17. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
18. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri
19. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
20. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan 32
21. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Delapan Asta Cita ini dimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menegngah 2025-2029. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029. Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu "Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)." Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi Pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 : Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, berbudaya yang Berkelanjutan. Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo :
22. 1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
23. 2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi
24. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. 33
25. 4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan Demokratis. Dari Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan rumusan misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan, maka tujuan Kapanewon Pengasih Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Pengasih tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 sebagai berikut; Tabel 3. 2 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas Nilai AKIP Perangkat Predikat A (>80-90) 34 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 kinerja perangkat daerah Daerah Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 87,291 3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pengasih Tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan Tahun 2026 No Program Indikator Satuan Target 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan % 100 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimimweaan dengan regulasi % 100 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja % 100 35 No Program Indikator Satuan Target Daerah Kabupaten/Kota Sangat Tinggi 4 Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik Persentase pelayanan non perizinan % 100 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase dokumen pembangunan Tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu % 100 6 Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum % 100 7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu % 100 36
26. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
27. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, - Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
28. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
29. 4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, 37 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
30. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
31. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
32. 7.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 Kapanewon Pengasih tersaji dala tabel berikut ini: 1 RENCANA KERJA TAHUN 2026 KAPANEWON KOKAP PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON KOKAP Ngaseman, Hargorejo, Kokap Email : kokap@kulonprogokab.go.id iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2. 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2024......................................... 4 Tabel 2. 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo ................................................. 6 Tabel 2. 3. Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kokap Tahun 2024 .....................................14 Tabel 2. 4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Kokap ..................................................................................Error! Bookmark not defined. Tabel 2. 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo .............16 Tabel 2. 6. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo ........21 Tabel 2. 7. Usulan Program dan kegaiatan dari para pemangku kepentingan tahuun 2024 ........34 Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...........................................................................36 Tabel 3. 2. Program dan Kegiatan Tahun 2026...................................................................................37 Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Kokap Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 ................................................................................................. 1 iv KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahun 2026 Pemerintah Daerah.Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kokap beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Kokap Tahun Anggaran 2026. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Kokap, 29 Juli 2025 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Hasil evaluasi kinerja Kapanewon Kokap pada tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang akan di selesaikan Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2024 persentase penurunan kemiskinan hanya 0,02 persen poin dari 15,64 % menjadi 15,62 % Jauh lebih rendah di bandingkan tahun 203 pada 0,75 persen poin.Kapanewon juga masih menjadi kecamatan dengan persentasi kemiskinan tinggi di Kulon Progo.Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian khusus. Walaupun indikator indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih di bawah rata - rata Kulon Progo sehingga prioritas pembangunan SDM juga harus selalu di tingatkan. Permasalahan dan kondisi yang di hadapi pada tahun 2024 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2026 yang merupakan tahapan pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2025 - 2029.Sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan ,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Kokap tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Tahun 2026 Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun 2 oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu,partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Kapanewon Kokap Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Kapanewon Kokap 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Tahun 2026 yaitu :
33. 1.Pasal 18 ayat ( 6) undang - undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
34. 2.Undang - undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencnaan Pembangunan Nasional ( lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104 ,tambahan lembaran Negara RI nomor 4421);
35. 3.Peratuuran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPDdan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMDdan RKPD.
36. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2022 ytentang penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.
37. 5.Peraturan Bupati Kulon Progo No.42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan ,Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan.
38. 6.Peraturan Bupati Kulon Progo No.13 Tahun 2022 Tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahuun 2023 - 2026
39. 7.Peraturan Bupati Kulon Progo No. 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangakt
40. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
42. 10.Keputusan Bupati Kulon Progo 274/C/2022 tentang Peraturan kedua atau Keputusan Bapati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan 3 sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2026 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2026 adalah :
43. 1.Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
44. 2.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengahdengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
45. 3.Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaiantarget kinerja program dan kegiatan pembangunan;
46. 4.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2024 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Derah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Kokap 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon kokap 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kapanewon Kokap ; 2.4. Reveiu terhadap Ranwal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP 4 1.976.957.806,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.419.362.505,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 557.595.301,- . Realisasi sebesar Rp. 1.866.697.443,- atau dengan tingkat capaian sebesar 94,42 % , dengan rincian untuk realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.311.989.335,- atau 92,43 % dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 554.708.108,- atau 99,48 %. Penjelasan sisa lebih pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2024 sebagai berikut : Tabel 2. 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2024 Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Keterangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 7.000.000,00 6.964.377,00 35.623,00 Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor Selisih harga Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.983.170,00 16.830,00 pasar Alat Tulis Kantor Sisa Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.382.612.505,00 1.275.914.335,00 106.698.170,00 Belanja karena adanya pegawai purna tugas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 37.744.000,00 36.985.600,00 Sisa Anggaran 758.400,00 karena adanya pegawai purna ASN tugas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 4.300.000,00 4.283.616,00 Selisih harga 16.384,00 pasar Alat Tulis Kantor dan kertas Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD cover Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 11.026.400,00 10.750.885,00 Selisih harga 275.515,00 pasar Alat Tulis Kantor Kantor dan kertas cover Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 21.600.000,00 21.574.800,00 25.200,00 Selisih harga pasar mbizmarket Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 26.723.077,00 25.909.473,00 813.604,00 Selisih harga pada Belanja tagihan air Daya Air dan Listrik dan listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 89.802.024,00 89.802.024,00 0,00 - Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Sisa pembayaran Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 72.444.800,00 72.199.202,00 245.598,00 pajak, bea dan perizinan, dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pembelian pelumas Pemeliharaan/Rehabilit 11.292.000,00 11.178.338,00 113.662,00 Sisa anggaran 5 Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Keterangan asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi pada belanja alat tulis kantor dan perabot kantor Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.923.900,00 15.738.982,00 184.918,00 Sisa pengembalian honorarium narasumber Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 23.120.000,00 22.887.586,00 232.414,00 Sisa pengembalian honorarium di Tingkat Kecamatan narasumber Undangan Sumber : Laporan Keuangan 2024 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Kokap Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Kokap didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.362.700,00 7.107.061,00 255.639,00 Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor dan kertas cover Peningkatan Efektifitas Selisih harga pasar makan Kegiatan Pemberdayaan 25.302.300,00 25.178.884,00 123.416,00 minum rapat pada mbizmarket dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sisa pengembalian honorarium narasumber Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 23.834.600,00 23.816.656,00 17.944,00 Selisih harga pasar makan minum aktivitas Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional lapangan pada mbizmarket Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan 57.680.000,00Peraturan Perundang- 57.568.14200 111.858,00 Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor, kertas cover dan bahan komputer Koordinasi Sisa pembayaran pajak, bea dan Pendampingan Desa di Wilayahnya 15.189.500,00 15.021.630,00 167.870,00 perizinan, dan pembelian pelumas 6 Tabel 2. 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 2 2 8 5 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 22 08 5 07 0006 Gelar Budaya Yogya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 even 0 0 1 Even 1 Even 100 1 even 1 even 100% Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Sekretariat 7 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Daerah 4 01 04 Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Pesesntase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 300 % 300% 4 01 04 5'06 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 300% Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 300% 4 01 04 5'06 6 0001 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 2 Laporan 5 Laporan 250% 7 Unsur Kewilayahan 7 01 Kecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN /KOTA Persentase Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 01 2 01 Perencanaan,P Jumlah Evaluasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 8 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan enganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja prangkat Daerah 7 01 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perancanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 4 Dokumen 10 500% 2 23 02 3 02 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 5 Laporan 21 Laporan 21 Laporan 1 21 Laporan 47 224 % 2 22 01 2 02 Administrasi keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 1 3 Laporan 9 75% 2 23 02 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 0rang 20 0rang 20 0rang 20 0rang 1 20 0rang 36 75% 2 23 02 2 02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 12 Dokumen 36 75% # 02 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwula nan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 65 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 1 14 Laporan 42 65% Administrasi Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 16 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 4 Laporan 12 75% 9 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang di sediakan 2 22 01 2 06 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 12 Laporan 36 75% 2 22 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 2 22 01 2 07 0010 Pengadaan sarana dan prasaranaGedu ng Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 1 35 unit 35 3.500 % 2 22 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 2 22 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik yang di sediakan 48 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 12 Laporan 36 75% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 48 Laporan 12 laporan 12 laporan 12 Laporan 1 12 laporan 36 75% 2 22 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 10 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Urusan Pemerintah Daerah 2 22 01 2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau laporan yang di pelihara dandi bayarkan pajak dan perijinannya 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 1 10 unit 28 311 % 7 01 01 2 09 0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara /direhabilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 01 2 09 0010 Pemeliharaan /Rehabiltasi Sarana dan Prsaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prsaranana Geduung Kantor atau Bangunan Lainnya 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit 1 23 unit 69 75% 7 01 02 Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 02 2 01 Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 02 2 01 0001 Koordinasi Jumlah Laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 1 6 laporan 18 300 % 11 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 01 02 2 01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 1 12 laporan 36 300 % 7 01 02 2 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 02 2 04 0002 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 1 12 laporan 36 75% 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 03 2 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 12 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 01 03 2 01 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 1 7 laporan 21 300% 7 01 05 Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 05 2 01 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 05 2 01 0001 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 1 40 orang 40 306 % 7 01 05 2 01 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 16 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 1 4 laporan 12 75% 7 01 06 Program Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan Pengawasan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 13 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Pengawasan Pemerintahan Pemerintahan Desa 7 01 06 2 01 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 300% 7 01 06 2 01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 1 5 laporan 15 68 % 14 Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Kokap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 3. Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kokap Tahun 2024 Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100 Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Presentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon % 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Presentase Peningkatan Pemberdaayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan % 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 94,74 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 Program Penyelenngaraan Keistimewaan Yogyakartaa Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan % 100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kabudayaan % 100 15 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Kokap sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :
a.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d.Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan. Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Kokap merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Kokap dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Kokap dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1. 1.Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. 3.Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Kokap disajikan pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2. 5.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah TargetNPSK(SPM) Target IKK Target IndikatorLainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi (%) Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Rata -rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84,75 85,00 89,3 84,50 84,75 3 Presentase Penyelenggaraa n Pemerintahan Kapanewon 98,25 99,12 100 98,25 99,12 100 16 17 2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 10.3.1. Tingkat Pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan Kapanewon Kokap sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Kokap masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :
4. 1.Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
5. 2.Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor platform dasar pelaksanaan tugas.
6. 3.Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan.
7. 4.Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen. 10.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :
8. 1.Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
9. 2.Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon yang mana pada tahun ini ada 2 (orang) karyawan yang purna tugas;
10. 3.Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
11. 4.Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi denganpengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan;
12. 5.Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban. 18 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Kokap secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya sebagai berikut:
13. 1.Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
14. 2.Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi dari sektor pendidikan dan kesehatan. 10.3.3. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah :
a.Tantangan Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Kokap dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah : a) Kalurahan sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; b) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas; c) Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat misikin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel; d) Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.
b.Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Kokap, yaitu : 19 a) Kepanewon Kokap berwenang melaksanakan proses, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan organisasinya; b) Kapanewon Kokap memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan; c) Potensi Kapanewon Kokap cukup besar bila dikembangkan seperti potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan, dan peternakan; d) Kapanewon Kokap memiliki banyak tempat wisata dansentra bisnis kuliner yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat; 10.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut : 1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi; 2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; 3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar; 4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon; 5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan; 6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:
1. 1.Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan;
2. 2.Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. 3.Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Kokap agar berhasil guna dan berdaya guna. 20 2.4. Reviu Terhadap Ranwal Rancangan RENJA Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Kokap. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu terhadap Rancangan Awal Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut. 21 Tabel 2. 6. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Kokap N o Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta urusan Kebudayaan Kapane won kokap Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100.000.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kapane won kokap Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100.000.000 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 100.000.00 0 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kapane won kokap Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 100.000.0 00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.00 0 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kapane won kokap Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi 100% 100.000.0 00 Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.00 0 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah program Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.0 00 Pembinaan Kap. Jumlah Laporan Gelar 1 100.000.00 Pembinaan Kap. Jumlah Laporan Gelar 1 100.000.0 22 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kelembagaan Adat dan Tradisi Koka p Budaya Yogyakarta Laporan 0 Kelembagaan Adat dan Tradisi Koka p Budaya Yogyakarta Laporan 00 II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah 18,437,000.00 Sekretariat Daerah 18,437,000.0 0 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi 100% 18,437,000.00 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi 100% 18,437,000.0 0 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun 100 18,437,000.00 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 2 Dokumen 18,437,000.00 23 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelurah an Kap. Koka p Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokume n 18,437,000.00 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelurah an Kap. Koka p Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 2 Dokume n 18,437,000.00 III Unsur Kewilayahan Unsur Kewilayahan Kecamatan Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 2.019.176. 809 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 2.173.725 .798 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat 3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 24 24 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perangkat Daerah Waktu Dokum en 8.537.400,00 Perangkat Daerah Disampaikan Tepat Waktu Dokum en 8.537.400,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Koka p Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokume n 4,976,000.00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Koka p Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokume n 4,976,000.00 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Koka p Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Dokume n 3,561,400.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Koka p Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Dokume n 3,561,400.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu 14 Lapora n 1.290.350.057, 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu 14 Lapora n 1.290.350.05 7,00 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Koka p Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 orang/b ulan 1,259,159,157. 00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Koka p Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 orang/b ulan 1,259,159,15 7.00 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Koka p Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokume n 27,532,900.00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Koka p Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokume n 27,532,900.0 0 25 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Kap. Koka p Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 14 Laporan 3,658,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Kap. Koka p Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 14 Laporan 3,658,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 15.909.800,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 15.909.800,0 0 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Koka p Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4,709,800.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Koka p Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4,709,800.00 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Koka p Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11,200,000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Koka p Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11,200,000.0 0 26 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Lapora n 123.938.306,0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 24 Lapora n 123.938.306, 00 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Koka p Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 27,923,543.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Koka p Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 27,923,543.0 0 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Koka p Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 96,014,763.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Koka p Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 96,014,763.0 0 27 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Lapora n 71.542.800,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.542.800,0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Koka p Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 56,526,700.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Koka p Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 56,526,700.0 0 28 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i i 2 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Koka p Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 15,016,100.00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Koka p Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 15,016,100.0 0 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 26.574.296,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 26.574.296,0 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 21.173.096,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 21.173.096,0 0 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 29 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Koka p Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 10,942,400,00 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Koka p Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 10,942,400,0 0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Koka p Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 10,230,696.00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Koka p Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 10,230,696.0 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokume n 5,401,200.00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokum en 5,401,200.00 1 Pelaksanaan Urusan Kap. Jumlah Dokumen Non 12 5,401,200.00 Pelaksanaan Urusan Kap. Jumlah Dokumen Non 12 5,401,200.00 30 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Koka p Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Koka p Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen 0 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 12,862,300.00 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 12,862,300.0 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,862,300.00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,862,300.0 0 1 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Koka p Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,862,300.00 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Koka p Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12,862,300.0 0 31 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 48.007.541,00 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 48.007.541,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Laporan 48.007.541,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Laporan 48.007.541,0 0 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Kokap Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3 Laporan 20,325,641.00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Kokap Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3 Laporan 20,325,641.00 32 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Koka p Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 27,681,900.00 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Koka p 1 Laporan 27,681,900.0 0 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 8,145,500.00 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 8,145,500.00 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8,145,500.00 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8,145,500.00 1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Koka p Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8,145,500.00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Koka p Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8,145,500.00 33 N o RKPD Hasil analisa kebutuhan Catat an Penti ng Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuha n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.293.873 .109 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.537.013 .098 34 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Kokap diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program Tahun 2026 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada. Tabel 2. 7. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 No. Program / Kegiatan Lokasi (Desa dan Kapanewon) Sasaran Program / Kegiatan Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 -- -- -- -- -- 35 Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2026 Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Tahun 2026. Pemerintah Tahun 2026 (RKP Tahun 2026) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 meliputi:
a.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
c.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
d.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan IndustriKreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi MelaluiPeran Aktif Koperasi
e.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
f.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
g.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
h.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
i.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Asta Cita sebagai landasan untuk “ Bersama menuju indonesia emas 2045 “:
1. 1.Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. 2.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional
3. 3.Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan 36
4. 4.Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender
5. 5.Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi
6. 6.Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi
7. 7.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
8. 8.Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan tas ruumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang di kaitkan sasaran target kinerja Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo . Tujuan dan Sasaran perangkat daerah kapanewon kokap mendukung visi kepala Daerah yaitu berkelanjutan dan misi ke tiga kepala daerah mewujuudkan Tata Kelola Pemrintah yang Good Govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan Demokratis. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1. Tabel 3. 1.Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 85,00 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- 37 tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Indikator program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kokap Tahun 2026 adalah seperti Tabel 3.2 berikut: Tabel 3. 2. Program dan Kegiatan Tahun 2026 No Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kap. Kokap Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 II Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 18.437.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 2 Dokumen 18.437.000 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kap. Kokap Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 2 Dokumen 18.437.000 III Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 2.173.725.798 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 23 Dokumen 8.537.400 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Kokap Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 4.976.000 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Kokap Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 21 Dokumen 3.561.400 38 No Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN 26 Dokumen 1.290.350.057 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Kokap Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 orang/bula n 1.259.159.157 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Kokap Jumlah Dokumen HasilPenyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 27.532.900 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Kokap Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 3.658.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 16 Dokumen 15.909.800 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Kokap Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.709.800 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Kokap Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11.200.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang di sediakan 24 Laporan 123.938.306 1 Penydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Kokap Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 27.923.543 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Kokap Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan 96.014.763 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11 unit 71.542.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Kokap Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 56.526.700 1 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kokap Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi 1 Unit 15.016.100 IV Program Penyelenggaraan Persentase Peningkatan Pelayanan 100% 26.574.296 39 No Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13 laporan/doku men 21.173.096 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Kokap Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 10.942.400 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Kokap Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 10.230.696 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.401.200 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Kokap Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.401.200 V Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 12.862.300 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas giatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 12.862.300 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Kokap Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 laporan 12.862.300 VI Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 48.007.541 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesua Ketugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 laporan 48.007.541 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Kokap Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3 laporan 20.325.641 Penanganan Konflik Sosial sesuai Kap. Kokap Jumlah Laporan Konflik yang 1 Laporan 27.681.900 40 No Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 8.145.500 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8.145.500 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Kokap Jumlah LaporanHasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8.145.500 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.537.013.098 41
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
g.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan : 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan: 42
a.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
a.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
b.Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
a.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional; 43
b.Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. F. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja. G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan: Penerapan Kelembagaan dan Ketatalaksanaann Keistimewaan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Kokap dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut. SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 1 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON KOKAP KAB. KULON PROGO TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON KOKAP 1.763.299.612,00 1.802.427.900,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00
1. 1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000,00 - 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan - 100 Persen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 100.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 100.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 18.437.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 18.437.000,00 20.000.000,00
4. 1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 18.437.000,00 - 20.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah dokumen hasil penerapan kaistiwemaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi - 3 dokumen 18.437.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 20.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 18.437.000,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 20.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.644.862.612,00 1.682.427.900,00 7.01 KECAMATAN 1.644.862.612,00 1.682.427.900,00
7. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.519.291.312,00 - 1.532.047.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi ] - - - - - 1.519.291.312,00 - - - - - - 1.532.047.100,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 7.917.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
8. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 8.917.300,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.355.900,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
9. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 4.355.900,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.561.400,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
10. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 4.561.400,00 KAPANEWON KOKAP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.288.496.457,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
11. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 1.290.496.457,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.259.159.157,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
12. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 1.258.159.157,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - 26.194.100,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
13. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 28.194.100,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.143.200,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
14. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 4.143.200,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 dokumen 24.904.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 29.709.800,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.709.800,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 5.709.800,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.195.000,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
15. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 24.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 123.617.555,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
16. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 127.923.543,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 27.923.543,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
17. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 29.923.543,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 95.694.012,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
18. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 98.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 74.355.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
19. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 75.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 56.524.600,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
20. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 58.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.736.400,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
21. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 9.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 10.094.200,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
22. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 8.000.000,00 KAPANEWON KOKAP
23. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.556.100,00 - 65.154.900,00 [ Persentase Pelayanan Non Perizinan ] - - - - - 56.556.100,00 - - - - - - 65.154.900,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - 100 Persen 51.154.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
24. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 55.154.900,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 40.924.400,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
25. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 42.924.400,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 10.230.500,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
26. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 12.230.500,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di laksanakan - 12 dokumen 5.401.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
27. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 10.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 5.401.200,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
28. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 10.000.000,00 KAPANEWON KOKAP
29. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.862.300,00 - 15.862.300,00 [ Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu ] - - - - - 12.862.300,00 - - - - - - 15.862.300,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya - 5 dokumen 12.862.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
30. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 15.862.300,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - 12.862.300,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
31. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 15.862.300,00 KAPANEWON KOKAP
32. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 48.007.400,00 - 59.363.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM ] - - - - - 48.007.400,00 - - - - - - 59.363.600,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 48.007.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
33. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap - 59.363.600,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 orang Orang 20.325.600,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
34. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 29.681.800,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 27.681.800,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
35. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik masyarakat kapanewon kokap 29.681.800,00 KAPANEWON KOKAP
36. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.145.500,00 - 10.000.000,00 [ Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu ] - - - - - 8.145.500,00 - - - - - - 10.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-17 13:53:57 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 8.145.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
37. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 10.000.000,00 KAPANEWON KOKAP 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 8.145.500,00 Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
38. 3.Peningka tan kualitas SDM Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 10.000.000,00 KAPANEWON KOKAP J U M L A H 1.763.299.612,00 1.802.427.900,00 Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Kokap. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Kokap ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Kokap serta stakeholder yang bersangkutan. Kokap,29 Juli 2025 8 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON GIRIMULYO TAHUN 2026 Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 2 KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 4 BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................... 5 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................. 5 1.2. Landasan Hukum .............................................................................................................. 6 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................... 8 1.4. Sistematika penulisan ....................................................................................................... 8 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ....................................................................................................... 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..................................................................21 2.3 Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........................................23 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................24 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..................................................32 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................................................... 33 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................................. 33 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ........................................................................... 33 3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................................... 34 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ....................................................................... 38 BAB V PENUTUP..................................................................................................................... 59 Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 3 DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 ................. 10 Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ...................................................... 11 Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo ................................................................................................................................................. .22 Tabel 2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo ........ 25 Tabel 2. 5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ........ 32 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .................................................................... 34 Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2026 .......................................................................... 35 t KATA PfiT{GANT1&R Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan perkenan-Nya, sehingga penyu$unan Rencana Kerja {Renja} Kapanewan Girimulyo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Renja Kapanewon Sirimulyo Tahun 202S memuat prosram, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikat*r kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Saerah, yang dieusun berpedoman kepada RKPS Tahun 2026. Renja Kapanewon Girirnulyo memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup. Renja yang telah disusun akan menjadi alat kontrol seffiua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai $arafia untuk meminirnalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai selama kurun waktu t tahun dan sehagai pedornan penyusunan penganggaran tahunanlRKA dan DPA melalui proses penetapan APBD Kabupaten. Akhir kata, kami mengucapkan t*rirna kasih kepada seluruh pihak yang turut memhantu kelancaran pelaksanaan penyu$unan Renja Kapanewcn Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Semcga dokumen Renja yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Girlmulyo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Gi ?02s r"Jtp.'!s?CIs1?4 lsg?s3 1 004 "d :: i ', i: Ulr*t'l rn' z t, ;i.rvr,,;1;1.,-,'rl iiiil.!: ,l'l', .,,/l.i ir,ii,';r.ri;'ijii'rir i:j: ii,';t,,l,r ii;i::,rl .'i;'r l',. Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 5 Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan

(4)evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Salah satu dokumen perencanaan sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang tersebut yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD. Rancangan Akhir Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan/RKA dan DPA melalui proses penetapan APBD Kabupaten. Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut. Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 6 Gambar 1. 1. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saling terkait dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Sementara RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun mengacu dari RPJMD, dan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber sah lainnya, yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita yang ingin diwujudkan. Untuk itu pemerintah harus bisa merespon atau menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang memuaskan terlebih yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Rancangan Akhir Renja disusun berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan dan diselaraskan dengan plafon anggaran yang tersedia, dengan harapan usulan tersebut dapat diakomodir dengan anggaran sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 yaitu : Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 7

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD dan RKPD;
7.Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 31)
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 8 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategis dan program yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dalam upaya percepatan pencapaian program pembangunan daerah. Selain itu, merupakan acuan bagi proses penganggaran tahunan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo adalah sebagai berikut:
1.Menjabarkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kapanewon Girimulyo tahun 2026;
2.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3.Merumuskan indikator kinerja dan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah. 1.4. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: Tidak ada
b.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
1. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. 3.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. 4.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. 5.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. 6.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. 7.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8. 8.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9. 9.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10. 10.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11. 11.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
12. 12.Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
13. 13.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 10
c.Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: Tidak ada Pengukuran kinerja Kapanewon Girimulyo didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah : Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo Tahun 2024 Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) 1 2 3 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 100 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 89,161 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Girimulyo sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 11 Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Girimulyo Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jml Satu an Jml Satua n Jml Satu an Jml Satua n Jml Satu an Jml Satuan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 2 2 8 5 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 12 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2 22 08 5 07 000 6 Gelar Budaya Yogya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 eve n 0 0 1 Eve n 1 Even 100 1 even 1 even 100 % Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Sekretariat Daerah 4 01 04 Program PenyelenggaraanKeistimew aan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pesesntase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 300 % 300% 4 01 04 5'0 6 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 300% Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 300% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 13 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 01 04 5'0 6 6 0001 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 2 Lap oran 4 Dok ume n 4 Doku men 1 2 Lapo ran 6 Lapora n 300% 7 Unsur Kewilayahan 7 01 Kecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Persentase Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 01 2 01 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi kinerja prangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perancanaan Perangkat Daerah 2 Dok ume n 2 Doku men 4 Dok ume n 4 Doku men 1 4 Doku men 10 500% 2 23 02 3 02 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Lap oran 21 Lapor an 21 Lap oran 21 Lapor an 1 21 Lapo ran 63 300% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 14 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2 22 01 2 02 Administrasi keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Lap oran 3 Lapor an 3 Lap oran 3 Lapor an 1 3 Lapo ran 9 75% 2 23 02 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 0ran g 20 0rang 20 0ran g 20 0rang 1 20 0ran g 60 300% 2 23 02 2 02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dok ume n 12 Doku men 12 Dok ume n 12 Doku men 1 12 Doku men 36 75% 23 02 2 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 65 Lap oran 14 Lapor an 14 Lap oran 14 Lapor an 1 14 Lapo ran 42 65% Administrasi Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan 20 Lap oran 5 Lapor an 5 pak et 5 paket 1 5 paket 15 75% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 15 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2 22 01 2 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Lap oran 12 Lapor an 12 Lap oran 12 Lapor an 1 12 Lapo ran 36 75% 2 22 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 2 22 01 2 07 0010 Pengadaan sarana dan prasaranaGedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 1 unit 1 100% 2 22 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 2 22 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik yang di sediakan 48 Lap oran 12 Lapor an 12 Lap oran 12 Lapor an 1 12 Lapo ran 36 75% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 16 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 48 Lap oran 12 lapor an 12 lapo ran 12 Lapor an 1 12 lapor an 36 75% 2 22 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 2 22 01 2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau laporan yang di pelihara dandi bayarkan pajak dan perijinannya 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 1 12 unit 36 300% 7 01 01 2 09 0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara /direhabilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 17 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7 01 01 2 09 0010 Pemeliharaan /Rehabiltasi Sarana dan Prsaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prsaranana Geduung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 1 12 unit 36 300% 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 02 2 01 0001 Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 lapo ran 6 lapor an 6 lapo ran 6 lapora n 1 6 lapor an 18 300% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 18 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7 01 02 2 01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 lapo ran 12 lapor an 12 lapo ran 12 lapora n 1 12 lapor an 36 300% 7 01 02 2 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 02 2 04 0002 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 48 lapo ran 12 lapor an 12 lapo ran 12 lapora n 1 12 lapor an 36 75% 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 03 2 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 19 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7 01 03 2 01 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 6 lapo ran 6 lapor an 6 lapo ran 6 lapora n 1 6 lapor an 18 300% 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 05 2 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 05 2 01 0001 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37 oran g 37 orang 37 oran g 37 orang 1 37 oran g 111 300% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 20 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingk at Reali sasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7 01 05 2 01 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 16 lapo ran 4 lapor an 4 lapo ran 4 lapora n 1 4 lapor an 12 75% 7 01 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 06 2 01 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 % 300 % 300% 7 01 06 2 01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Lap oran 5 lapor an 5 lapo ran 5 lapora n 1 5 lapor an 15 68% Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 21 2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :
1. a.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. b.Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. c.Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. d.Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. e.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
6. f.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
7. g.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan. Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Girimulyo merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Girimulyo dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Girimulyo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
  1. 1.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
  2. 2.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
  3. 3.Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
  4. 4.Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Girimulyo disajikan pada tabel 2.3 berikut : RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 22 Tabel 2. 3PencapaianKinerjaPelayananSKPDKapanewonGirimulyoKabupatenKulonProgo NO Indikator SPM/stan dar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027
(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (12) 1 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84.50 84.75 85.00 89.161 89,171 89,181 3 Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98.25 99.12 100 98.25 99.12 100 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 23 2.3. Isu-isuPenting/StrategisPenyelenggaraanTugasdanFungsi 2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan TugasdanFungsiOPDadalah :

1.Sarana dan Prasarana Pelayanan Kapanewon yang belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan.
2.Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan belum berjalan dengan optimal;
3.Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
4.Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat;
5.Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
6.Wilayah Girimulyo yang berupa dataran tinggi dan pegunungan sering terjadi longsor;
7.Peningkatan angka penderita stunting;
8.Wilayah Girimulyo yang merupakan wilayah yang rawan akan kekeringan di musim kemarau menjadikan girimulyo kekurangan air bersih.
9.Berada di wilayah perbatasan provinsi dan harus berkoordinasi antar wilayah jika terjadi permasalahan.
10.Adanya pembatasan kegiatan karena refokusing anggaran. 2.3.2. TantangandanPeluangdalamrangkameningkatkanPelayananOPDadalah :

a.Tantangan Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah.
b.Peluang 1) Potensi Kapanewon Girimulyo cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan. 2) Adanya komitmen Bupati untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan sarana prasarana wilayah dan 3) Sebagai penyangga kawasan wisata; 4) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 24 2.3.3. Formulasi Isu-isupentingdanRekomendasi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girimulyo, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut : 1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi; 2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; 3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar; 4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon; 5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan; 6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girimulyo maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:
1. 1.Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur;
2. 2.Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. 3.Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Girimulyo agar berhasil guna dan berdaya guna. 2.4ReviuTerhadap RKPD RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Girimulyo. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.4 berikut : RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 25 Tabel 2. 4 ReviuTerhadapRKPDTahun2026KabupatenKulonProgo NamaOPD: KapanewonGirimulyo No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kapanewon Girimulyo Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100.000.000,00 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kapanewon Girimulyo Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 100.000.000,00 1 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 100.000.000,00 II Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kapanewon Girimulyo Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi 100 21.461.000,00 Program Penyelenggaraa n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kapanewon Girimulyo Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi 100 21.461.000,00 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Girimulyo Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun 2 21.461.000,00 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kapanewon Girimulyo Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun 2 21.461.000,00 II I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kapanewon Girimulyo Persentase Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100 1.410.098.657,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Kapanewon Girimulyo Persentase Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100 1.410.098.657,00 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 26 No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo 25 13.681.000,00 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo 25 13.681.000,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 7,694,700.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kapan ewon Girimulyo Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 7.694.700,00 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 5,986,300.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 5.986.300,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo 320 1.396.417.657,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo 320 1.396.417.657,00 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Kapanewon Girimulyo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 308 1.359.159.157,00 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Kapanewon Girimulyo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 308 1.359.159.157,00 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Girimulyo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 30.700.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kapanewon Girimulyo Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 30.700.000,00 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 14 6.558.500,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 14 6.558.500,00 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 27 No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo 17 32.742.700,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo 17 32.742.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Girimulyo Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 14.142.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapanewon Girimulyo Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 14.142.700,00 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 18.600.000,00 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 18.600.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Girimulyo 24.890.120,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kapanewon Girimulyo 24.890.120,00 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 24.890.120,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 24.890.120,00 2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Girimulyo 0,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kapanewon Girimulyo 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Girimulyo 120.136.060,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Girimulyo 120.136.060,00 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 28 No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 95.694.012,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 95.694.012,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 24.442.048,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 24.442.048,00 Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Girimulyo Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.212.000,00 Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapanewon Girimulyo Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.212.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 10 68.964.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 10 68.964.800,00 Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 99.148.000,00 Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 99.148.000,00 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 29 No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 10 12.099.2000,00 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Kapanewon Girimulyo Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 10 12.099.200,00 I V PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Girimulyo Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 37,978,095,00 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Kapanewon Girimulyo Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 77.013.500,00 Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Girimulyo 10 68.445.200,00 Koordinasi penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Girimulyo 10 68.445.200,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Girimulyo Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait 10 53.604.700,00 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kapanewon Girimulyo Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 53.604.700,00 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Girimulyo Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 14.840.500,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kapanewon Girimulyo Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 14.840.500,00 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 30 No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Girimulyo 5 8.568.300,00 Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Kapanewon Girimulyo 5 8.568.300,00 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Girimulyo Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan 12 8.568.300,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha Kapanewon Girimulyo Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan 12 8.568.300,00 V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN Kapanewon Girimulyo Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang tepat waktu 100 28.951.100,00 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN Kapanewon Girimulyo Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang tepat waktu 100 28.951.100,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Girimulyo 28.951.100,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kapanewon Girimulyo 28.951.100,00 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Girimulyo Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 28.951.100,00 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kapanewon Girimulyo Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 28.951.100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kapanewon Girimulyo Persentase Penanganan gangguan trantibum 9737 90.905.800,00 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kapanewon Girimulyo Persentase Penanganan gangguan trantibum 9474 90.905.800,00 RancanganAkhirRenjaKapanewonGirimulyoTahun2026 31 No RKPD 2026 Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Penting Capaia n dana ( Rp. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah Kapanewon Girimulyo 90.905.800,00 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasa n Kepala Daerah Kapanewon Girimulyo 90.905.800,00 1 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Girimulyo Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37 30.502.200,00 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kapanewon Girimulyo Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37 30.502.200,00 2 Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 60.403.600,00 Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 60.403.600,00 V I PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kapanewon Girimulyo Persentase Dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100 27.950.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Kapanewon Girimulyo Persentase Dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100 27.950.000,00 Kapanewon Girimulyo 27.950.000,00 Kapanewon Girimulyo 27.950.000,00 Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 5 27.950.000,00 Kapanewon Girimulyo Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya 5 27.950.000,00 Jumlah Rp2.114.361.000,00 Jumlah Rp2.114.361.000,00 = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 32 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Girimulyo diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2026 dikirim kepada Bapperida Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada. Tabel 2. 5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No. Program / Kegiatan Lokasi (Desa dan Kapanewon) Sasaran Program / Kegiatan Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 -- -- -- -- -- = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 33 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju,Menuju Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu sebagai berikut :
4. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
5. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
6. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
7. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
8. 5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
9. 6.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
10. 7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
11. 8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 34 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo mendukung visi Kepala Daerah yaitu “ Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan .Misi ketiga Kepala Daerah,Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance,Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2026 Target 1 Meningkatnya kualitas penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predik at A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 8,181 3.3. Program dan Kegiatan Program dan Indikator program Tahun 2026 yang akan dilaksanakan Kaanewon Girimulyo adalah sebagai berikut : = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 35 Tabel 3. 2 Program dan Indikator Program Tahun 2026 N O U R U S A N , P R O G R A M , K E G I A T A N , S U B K E G I A T A N I N D I K A T O R K I N E R J A T A R G E T K I N E R J A P R O G R A M D A N K E R A N G K A P E N D A N A A N T A H U N 2 0 2 6 U N I T K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B K E T E R A N G A N T A R G E T R P I P r o g r a m P e n y e l e n g g a r a a n K e i s t i m e w a a n Y o g y a k a r t a U r u s a n K e b u d a y a a n R e a l i s a s i p e l a k s a n a a n p r o g r a m k e g i a t a n u r u s a n k e b u d a y a a n 1 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o G e l a r B u d a y a J o g j a J u m l a h L a p o r a n G e l a r B u d a y a Y o g y a k a r t a 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o I I P r o g r a m P e n y e l e n g g a r a a n K e i s t i m e w a a n Y o g y a k a r t a U r u s a n K e l e m b a g a a n d a n K e t a t a l a k s a n a a n P e r s e n t a s e k e s e s u a i a n d o k u m e n p e r e n c a n a a n d a n p e n g e n d a l i a n u r u s a n k e s i a t i m e w a a n d e n g a n r e g u l a s i 1 0 0 2 1 . 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e n y u s u n a n R e n c a n a P r o g r a m d a n K e g i a t a n K e i s t i m e w a a n J u m l a h P r o g r a m d a n K e g i a t a n K e i s t i m e w a a n y a n g d i s u s u n 2 2 1 . 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o I I I P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A P e r s e n t a s e S u b k e g i a t a n p a d a p e r a n g k a t d a e r a h b e r k i n e r j a s a n g a t t i n g g i 1 0 0 1 . 4 1 0 . 0 9 8 . 6 5 7 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e r e n c a n a a n P e n g a n g g a r a n d a n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h 1 3 . 6 8 1 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e n y u s u n a n D o k u m e n P e r e n c a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h J u m l a h D o k u m e n P e r e n c a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h 2 7 . 6 9 5 . 7 0 0 . 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 2 E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h J u m l a h L a p o r a n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h 2 1 5 . 9 8 6 . 3 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o A d m i n i s t r a s i K e u a n g a n P e r a n g k a t D a e r a h 1 . 3 9 6 . 4 1 7 . 6 5 7 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e n y e d i a a n G a j i d a n t u n j a n g a n A S N J u m l a h o r a n g y a n g m e n e r i m a g a j i d a n t u n j a n g a n A S N 3 0 8 1 . 3 5 9 . 1 5 9 . 1 5 7 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 2 P e n y e d i a a n A d m i n i s t r a s i P e l a k s a n a a n T u g a s A S N J u m l a h D o k u m e n H a s i l P e n y e d i a a n A d m i n i s t r a s i P e l a k s a n a a n T u g a s A S N 1 2 3 0 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 3 K o o r d i n a s i d a n P e n y u s u n a n L a p o r a n k e u a n g a n B u l a n a n / T r i w u l a n / S e m e s t e r a n S K P D J u m l a h L a p o r a n K e u a n g a n B u l a n a n / T r i w u l a n a n / S e m e s t e r a n S K P D d a n L a p o r a n K o o r d i n a s i P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B u l a n a n / T r i w u l a n a n / S e m e s t e r a n S K P D 1 4 6 . 5 5 8 . 5 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o A d m i n i s t r a s i U m u m P e r a n g k a t D a e r a h 3 2 . 7 4 2 . 7 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e n y e d i a a n P e r a l a t a n d a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r J u m l a h p a k e t p e r a l a t a n d a n p e r l e n g k a p a n k a n t o r y a n g d i s e d i a k a n 5 1 4 . 1 4 2 . 7 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 36 N O U R U S A N , P R O G R A M , K E G I A T A N , S U B K E G I A T A N I N D I K A T O R K I N E R J A T A R G E T K I N E R J A P R O G R A M D A N K E R A N G K A P E N D A N A A N T A H U N 2 0 2 6 U N I T K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B K E T E R A N G A N T A R G E T R P 2 P e n y e l e n g g a r a a n r a p a t K o o r d i n a s i d a n K o n s u l t a s i S K P D J u m l a h l a p o r a n p e n y e l e n g g a r a a n r a p a t k o o r d i n a s i d a n k o n s u l t a s i S K P D 1 2 1 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e n g a d a a n B a r a n g M i l i k D a e r a h P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h D a e r a h 2 4 . 8 9 0 . 1 2 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e n g a d a a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n L a i n n y a J u m l a h U n i t S a r a n a d a n P r a s a r a n a G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n L a i n n y a y a n g d i s e d i a k a n 2 4 . 8 9 0 . 1 2 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 2 P e n g a d a a n G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n L a i n n y a J u m l a h U n i t G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n L a i n n y a y a n g D i s e d i a k a n K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e n y e d i a a n J a s a P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h 1 2 0 . 1 3 6 . 0 6 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e n y e d i a a n J a s a P e l a y a n a n U m u m K a n t o r J u m l a h l a p o r a n p e n y e d i a a n j a s a p e l a y a n a n u m u m k a n t o r y a n g d i s e d i a k a n 1 2 9 5 . 6 9 4 . 0 1 2 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 2 P e n y e d i a a n J a s a K o m u n i k a s i S u m b e r d a y a A i r d a n L i s t r i k J u m l a h l a p o r a n p e n y e d i a a n j a s a k o m u n i k a s i s u m b e r d a y a a i r d a n l i s t r i k y a n g d i s e d i a k a n 1 2 2 4 . 4 4 2 . 0 4 8 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e m e l i h a r a a n B a r a n g m i i k D a e r a h P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h T e r s e d i a n y a J a s a P e m e l i h a r a a n B i a y a P e m e l i h a r a a n P a j a k d a n P e r i z i n a n K e n d a r a a n D i n a s O p e r a s i o n a l a t a u L a p a n g a n 1 8 0 . 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e n y e d i a a n J a s a P e m e l i h a r a a n b i a y a p e m e l i h a r a a n P a j a k d a n P e r i z i n a n K e n d a r a a n D i n a s O p e r a s i o n a l a t a u l a i n n y a J u m l a h k e n d a r a a n d i n a s o p e r a s i o n a l a t a u l a p a n g a n y a n g d i p e l i h a r a d a n d i b a y a r k a n p a j a k d a n p e r i z i n a n n y a 1 0 6 8 . 9 6 4 . 8 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 2 P e m e l i h a r a a n a t a u R e h a b i l it a s i G e d u n g K a n t o r d a n B a n g u n a n L a i n n y a J u m l a h U n i t G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n L a i n n y a y a n g D i s e d i a k a n 1 9 9 . 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 3 P e m e l i h a r a a n / R e h a b i li t a s i s a r a n a d a n p r a s a r a n a G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n l a i n n y a J u m l a h s a r a n a d a n p r a s a r a n a G e d u n g K a n t o r a t a u B a n g u n a n l a i n n y a y a n g d i p e l i h a r a / d i r e h a b i li t a s i 1 0 1 2 . 0 9 9 . 2 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o I V P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A N P E L A Y A N A N P U B L I K P e r s e n t a s e P e l a y a n a n N o n P e r i z i n a n 1 0 0 7 7 . 0 1 3 . 5 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o K o o r d i n a s i p e n y e l e n g g a r a a n K e g i a t a n P e m e r i n t a h a n d i T i n g k a t K e c a m a t a n 6 8 . 4 4 5 . 2 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 K o o r d i n a s i / S i n e r g i P e r e n c a n a a n d a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n P e m e r i n t a h a n d e n g a n P e r a n g k a t D a e r a h d a n I n s t a n s i V e r t i k a l T e r k a i t J u m l a h L a p o r a n K o o r d i n a s i / S i n e r g i P e r e n c a n a a n d a n P e l a k s a n a a n K e g i a t a n d a n I n s t a n s i V e r t i k a l T e r k a i t 1 0 5 3 . 6 0 4 . 7 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 37 N O U R U S A N , P R O G R A M , K E G I A T A N , S U B K E G I A T A N I N D I K A T O R K I N E R J A T A R G E T K I N E R J A P R O G R A M D A N K E R A N G K A P E N D A N A A N T A H U N 2 0 2 6 U N I T K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H P E N A N G G U N G J A W A B K E T E R A N G A N T A R G E T R P 2 P e n i n g k a t a n E f e k t i f i t a s K e g i a t a n P e m e r i n t a h a n d i T i n g k a t K e c a m a t a n J u m l a h d o k u m e n p e n i n g k a t a n E f e k t i f i t a s K e g i a t a n P e m e r i n t a h a n d i T i n g k a t K e c a m a t a n 5 1 4 . 8 4 0 . 5 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e l a k s a n a a n U m u m P e m e r i n t a h a n y a n g d i l i m p a h k a n k e p a d a C a m a t 8 . 5 6 8 . 3 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 P e l a k s a n a a n U r u s a n P e m e r i n t a h a n y a n g t e r k a i t P e l a y a n a n P e r i z i n a n N o n U s a h a J u m l a h d o k u m e n n o n p e r i z i n a n u s a h a y a n g d i l a k s a n a k a n 1 2 8 . 5 6 8 . 3 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o V P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A D A N K A L U R A H A N P e r s e n t a s e R e k o m e n d a s i P r o d u k H u k u m D e s a y a n g t e p a t w a k t u 1 0 0 2 8 . 9 5 1 . 1 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o K o o r d i n a s i K e g i a t a n P e m b e r d a y a a n D e s a 2 8 . 9 5 1 . 1 0 0 , 0 0 1 P e n i n g k a t a n E f e k t i f i t a s k e g i a t a n P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d i W i l a y a h K e c a m a t a n J u m l a h D o k u m e n P e n i n g k a t a n E f e k t i f i t a s K e g i a t a n P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t d i W i l a y a h K e c a m a t a n 6 2 8 . 9 5 1 . 1 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o V I P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N U R U S A N P E M E R I N T A H A N U M U M P e r s e n t a s e P e n a n g a n a n g a n g g u a n t r a n t i b u m 9 7 3 7 9 0 . 9 0 5 . 8 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o P e n y e l e n g g a r a a n U r u s a n P e m e r i n t a h a n U m u m s e s u a i p e n u g a s a n K e p a l a D a e r a h 9 0 . 9 0 5 . 8 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 F a s i l it a s i K o o r d i n a s i d a n P e m b i n a a n ( B i m t e k S o s i a l i s a s i K o n s u l t a s i ) W a w a s a n K e b a n g s a a n d a n K e t a h a n a n N a s i o n a l J u m l a h o r a n g y a n g m e n g i k u t i F a s i l it a s i K o o r d i n a s i d a n P e m b i n a a n ( B i m t e k S o s i a l i s a s i K o n s u l t a s i ) W a w a s a n K e b a n g s a a n d a n K e t a h a n a n N a s i o n a l 3 7 3 0 . 5 0 2 . 2 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 2 P e n a n g a n K o n f li k S o s i a l s e s u a i k e t e n t u a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g u n d a n g a n J u m l a h l a p o r a n K o n f l i k y a n g d i t a n g a n i s e s u a i K e t e n t u a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n 4 6 0 . 4 0 3 . 6 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o V I I P R O G R A M P E M B I N A A N P E N G A W A S A N P E M E R I N T A H A N D E S A P e r s e n t a s e D o k u m e n p e m b a n g u n a n t i n g k a t k a p a n e w o n y a n g d i s a m p a i k a n t e p a t w a k t u 1 0 0 2 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o F a s i l i t a s i R e k o m e n d a s i P e m b i n a a n d a n P e n g a w a s a n P e m e r i n t a h a n D e s a 2 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o 1 K o o r d i n a s i P e n d a m p i n g a n D e s a d i w i l a y a h n y a J u m l a h l a p o r a n h a s i l K o o r d i n a s i P e n d a m p i n g a n D e s a d i w i l a y a h n y a 5 2 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 K a p a n e w o n G i r i m u l y o J u m l a h R p 2 . 1 1 4 . 3 6 1 . 0 0 0 , 0 0 = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 38
12. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
13. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
14. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15. 4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
16. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
17. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
18. 7.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Girmulyo maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut : = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 39 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 1, 2,22,08 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan kebudayaan - 100 % 100.000.000,00 - 0,00 = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 2.22.08.5.07. 0006 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a DANA KEISTIMEW AAN DIY Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHA N 21.461.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 21.461.000,00 0,00 1, 4,01,04 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSA NAAN Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalia nurusan keistimewaa n dengan regulasi - 100 % 21.461.000,00 - 0,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 21.461.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 4.01.04.5.01. 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Ke lurahan yang Didampingi 3 Dokumen 21.461.000,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTA H DAERAH PROVINSI Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.992.899.937,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.992.899.937,00 0,00 1, 7,01,01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 1.768.079.537,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 13.681.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.694.700,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 5.986.300,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 1.396.417.657,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bul an 1.359.159.157,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 30.700.000,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 6.558.500,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaaa n Sub Kegiatan - 2 Dokumen 32.742.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 14.142.700,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 18.600.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 24.890.120,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 24.890.120,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 120.136.060,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 24.442.048,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 95.694.012,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaaa n Sub Kegiatan - 3 Dokumen 180.212.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 68.964.800,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 99.148.000,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 12.099.200,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 2, 7,01,02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan non perizinan - 100 % 77.013.500,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 68.445.200,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 Laporan 53.604.700,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.02.2.01. 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 14.840.500,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 8.568.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.02.2.04. 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 8.568.300,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 3, 7,01,03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembanguna n tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu - 100 % 28.951.100,00 - 0,00 = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaaa n Sub Kegiatan - 1 Dokumen 28.951.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 28.951.100,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 4, 7,01,05 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Persentase Penanganan gangguan trantibum - 100 % 90.905.800,00 - 0,00 = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaaa n Sub Kegiatan - 2 Dokumen 90.905.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
19. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.05.2.01. 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37 Orang 30.502.200,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
20. 3.Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.05.2.01. 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 4 Laporan 60.403.600,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
21. 6.Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkata n kapasitas sumber daya manusia - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 5, 7,01,06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu - 100 % 27.950.000,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksaanaa n Sub Kegiatan - 1 Dokumen 27.950.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO 7.01.06.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya = Rancangan Akhir Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024 PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS KEL OMP OK SAS ARA N TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON GIRIMULYO 2.114.360.937,00 0,00 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya 5 Laporan 27.950.000,00 Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON GIRIMULYO J U M L A H 2.114.360.937,00 0,00 Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Girimulyo Kahrpalen Kulon Progo Tahun 2026 tktak tertepas dari peran aktif dan tranggurgiawab sokruh pegawai Kapanewon Girimulyo ierta sfakaftolder yang bersangkutan. ;:":;:t) r ruIP.,i {fili J,;l*',*.iali,tl',li 'ji+rf,,i'.id'r'iti,'l;!; glf L.tit.rtr-,trrii;f nti,'.o,iisl,ifl ,,'i ii{i RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON NANGGULAN TAHUN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan akhir dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ingin mewujudkan Misi Kabupaten Kulon Progo mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Goverment aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis, memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang mantap, profesionalisme aparatur dan sarana/prasarana pelayanan yang memadai.. Demikian ringkasan Rencana Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kapanewon Nanggulan, selanjutnya untuk menjadikan periksa. Nanggulan, 29 Juli 2025 PANEWU Ir. ST HARYOTO MMA NIP. 196709101996031004 DAFTAR ISI Sampul .................................................................................................................….... Pengantar .............................................................................................................….... Daftar Isi ...............................................................................................................….... 1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................…..... 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................…..... 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................…...... 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .......................................................................... 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ........................................... 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD OPD .................................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................................... 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi............................................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah............................................ 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 BAB V PENUTUP.......................................................................................................... Rencana Kerja OPD berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2026. Rancangan Akhir Renja Perangka Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi pada Tahun 2026. Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
22. 1.Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
23. 2.Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
24. 3.Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
25. 4.Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2026 adalah:
26. 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
27. 2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
28. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
29. 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
30. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. 6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu;
34. 9.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Kapanewon dan Kalurahan;
35. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
36. 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
37. 12.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
38. 13.Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi pemerintah Kapanewon dan masyarakat dalam melaksanakan suatu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Akhir RPJMD Tahun 2025 -2029, Rancanagn Rentra Nanggulan 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah:
39. 1.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
40. 2.Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Nanggulan;
41. 3.Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kapanewon;
42. 4.Bahan evaluasi perencanaan tugas - tugas Panewu berikutnya. 1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 BAB V PENUTUP Adapun Program yang dilaksanakan di Tingkat Kapanewon ada 7 (tujuh adalah:
43. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
44. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
45. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
46. 4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
47. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
48. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
49. 7.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2024 sebagai berikut: Tabel 2.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun 2024 Tahun 2024 1 2 3 4 5 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100% 100% Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84.50 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 98.25 98.25 Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Nanggulan Tahun 2024 No Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi 1 2 3 4 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase peningkatan pelayanan kecamatan 100% 100% 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 100% 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 94,74% 94,74% 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan 100% 100% 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Program Penylenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 100% 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan 100% 100% Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada prinsipnya dari sejumlah 20 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon 100 % telah memenuhi target kinerja hasil, meskipun pencapaian kinerja keuangan belum sesuai dengan rencana. Pada tahun anggaran 2024 OPD Kapanewon Nanggulan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.121.370.393,00 Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.042.263.909,00 dengan capaian sebesar 96,3%. Hal ini diakibatkan adanya hal-hal sebagai berikut : Tabel 2.3 Capaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PAGU ANGGARAN FISIK (%) REALISASI KEUANGAN KEUANGAN % I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1,819,060,793 100 1,738,630,407 95,58% 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,200,000 100 9,120,908 99,14% 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,200,000 100 5,144,506 98.93% 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,000,000 100 3,976,402 99.41% 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,581,710,699 100 1,502,356,410 94.98% 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,536,571,799 100 1,457,230,403 94.84% 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41,906,900 100 41,906,900 100% 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3,232,000 100 3,219,107 99.60% 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36,577,490 100 36,403,402 99,52% 3.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,437,490 100 14,341,018 99.33% 3.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22,140,000 100 22,062,384 99.65% 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,056,200 100 4,999,995 98,89% 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5,056,200 100 4,999,995 98.89% 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106,312,004 100 106,299,392 99.99% 5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16,509,980 100 16,497,368 99.92% 5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 89,802,024 100 89,802,024 100% NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PAGU ANGGARAN FISIK (%) REALISASI KEUANGAN KEUANGAN % Kantor 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,204,400 100 79,450,300 99.06% 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64,385,900 100 63,657,800 98.87% 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15,818,500 100 15,792,500 99.84% II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52,002,700 100 51,413,172 98.87% 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 41,502,700 100 41,415,242 99.79% 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16,502,700 100 16,459,861 99.74% 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25,000,000 100 24,955,381 99.82% 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10,500,000 100 9,997,730 95.22% 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10,500,000 100 9,997,730 95.22% III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24,171,500 100 24,100,381 99.71% 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24,171,500 100 24,100,381 99.71% 1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24,171,500 100 24,100,381 99.71% NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PAGU ANGGARAN FISIK (%) REALISASI KEUANGAN KEUANGAN % IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71,657,700 100 71,169,500 99.32% 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 71,657,700 100 71,169,500 99.32% 1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15,776,100 100 15,345,173 100% 1.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 55,881,600 100 55,824,327 99.90% V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19,533,900 100 19,463,871 99.64% 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 19,533,900 100 19,463,871 99.64% 1.1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 19,533,900 100 19,463,871 99.64% VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 40,000,000 100 39,913,798 99.78% 1 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 40,000,000 100 39,913,798 99.78% 1.1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 40,000,000 100 39,913,798 99.78% VII. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 98,000,000 100 97,935,648 97.94% 1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 98,000,000 100 97,935,648 97.94% 1.1 Gelar Budaya Jogja 98,000,000 100 97,935,648 97.94% NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PAGU ANGGARAN FISIK (%) REALISASI KEUANGAN KEUANGAN % Jumlah 2,124,426,593 2,042,626,777 96.15% Dari Program / kegiatan / sub kegiatan yang dlaksanakan semua memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang telah direncanakan tetapi tidak 100% disebabkan harga satuan harga tidak sesuai harga pasar dan menggunakan system Mbismarket. Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah (PD) s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan ) Kabupaten Kulon Progo Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Angg aran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar 100 % 702.840.834 99.995.120 100 % 100.000.000 100 % 97.935.648 1 laporan 30.000.00 0 100 % 1.127.893.972 24% 2 2 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 100 % 464.100.000 1 event 99.995.120 100 % 100.000.000 100 % 97.935.648 99,9% 1 laporan 30.000.00 0 100 % 1.127.893.972 0,22 2 2 2 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100 % 464.100.000 1 event 99.995.120 100 % 100.000.000 100 % 97.935.648 99,9% 1 laporan 30.000.00 0 100 % 1.127.893.972 0,22 2 2 2 8 5 7 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 1 Lapora n 464.100.000 1 event 99.995.120 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 97.935.648 99,9% 1 laporan 30.000.00 0 1 Laporan 1.127.893.972 0,22 2 2 2 8 5 7 6 Gelar Budaya Yogya Gelar Budaya Yogya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Lapora n 464.100.000 1 event 99.995.120 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 97.935.648 99,9% 1 laporan 30.000.00 0 1 Laporan 1.127.893.972 0,15 4 1 Urusan Sekretariat Daerah Urusan Sekretariat Daerah 100 % 238.740.834 100% 40.000.000 39.913.798 100 % 94.931.626 4 1 4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100 % 238.740.834 1 dokume n 34.863.228 2 Laporan 40.000.000 2 Laporan 39.913.798 99,6% 4 dokume n 20.164.60 0 100 % 94.931.626 0,15 4 1 4 5 6 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi 8 Doku men 238.740.834 1 dokume n 34.863.228 2 Laporan 40.000.000 2 Laporan 39.913.798 99,6% 4 dokume n 20.164.6 00 2 Laporan 94.931.626 0,15 4 1 4 5 6 1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 8 Doku men 238.740.834 1 dokume n 34.863.228 2 Laporan 40.000.000 2 Laporan 39.913.798 99,6% 4 dokume n 20.164.6 00 2 Laporan 94.931.626 0,26 7 1 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 6.541.844.26 4 9.987.400 100 % 1.819.060.793 100 % 1.738.630.407 99,8% 100 % 2..005.304. 271 100 % 3.753.922.078 0,25 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Angg aran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4 7 1 1 2 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 84 bulan 24.752.000 9.987.400 12 bulan 9.200.000 12 bulan 9.120.905 99,8% 10.386.499 84 bulan 29.494.804 0,31 7 1 1 2 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Doku men 10.560.000 2 dokume n 5.994.960 3 Doku men 5.200.000 3 Doku men 5.144.505 99,9% 4 dokum en 6.506.499 13 Dokum en 17.645.964 0,20 7 1 1 2 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 Doku men 14.192.000 21 laporan 3,992,440 21 Doku men 4.000.000 21 Doku men 3.975.402 99,8% 21 Lapora n 3.790.000 21 Dokum en 11.757.842 0,26 7 1 1 2 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu 144 % 5.327.876.95 9 1.407.038.694 38 Lapor an 1.536.571.799 38 Lapor an 1.457.230.403 93,8% 10 0 % 1.787.896.7 32 38 Laporan 4.652.165.829 0,28 7 1 1 2 2 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Doku men 138.600.000 12 dokume n 35.274.900 12 bulan 41.906.900 12 bulan 41.906.900 99.3% 12 dokumen 30.656.600 12 bulan 108.838.400 0,28 7 1 1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1120 Orang /bulan 5.174.252.95 9 21 orang 1.367.770.094 280 Orang / bulan 1.536.571.799 280 Orang / bulan 1.457.230.403 93,7% 22 orang 1.764.025.4 32 280 Orang/ bulan 4.589.025.929 0,26 7 1 1 2 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 56 Lapor an 15.024.000 14 laporan 3.993.700 12 kali 3.232.000 3.219.107 99,8% 14 lapor an 3.014.400 12 kali 10.227.207 0,25 7 1 1 2 6 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Jumlah dokumen administrasi umum 6 Doku men 129.451.968 33.859.224 6 Doku men 36.577.490 6 Doku men 36.403.402 99,8% 22.354.800 6 Dokum en 92.617.426 0,26 7 1 1 2 6 9 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Lapora n 96.120.000 12 laporan 20.728.575 12 bulan 22.130.000 6 Doku men 22.062.364 99,7% 12 laporan 13.390.000 12 bulan 56.180.939 0,25 7 1 1 2 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 33.331.968 12 paket 13.131.000 6 Paket 14.437.490 6 Paket 14.341.018 100% 5 paket 6.964.800 6 Paket 34.436.818 0,28 7 1 1 2 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset Jumlah Penambahan Aset 18 Unit 189.196.960 24.092.575 7 Unit 5.056.200 7 Unit 4.999.995 98,5% 2.471.900 30 Unit 31.564.470 0,29 7 1 1 2 7 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Penambahan Aset Jumlah Penambahan Aset 18 Unit 189.196.960 4 unit 24.092.575 7 Unit 5.056.200 7 Unit 4.999.995 98,5% 1 unit 2.471.900 7 Unit 31.564.470 0,29 7 1 1 2 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 96 Lapora n 527.062.347 106.190.800 24 Laporan 106.312004 24 Laporan 106.299.392 99,4% 109.798.39 0 24 Laporan 322.288.582 0,26 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Angg aran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4 7 1 1 2 0 8 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Lapora n 435.384.051 12 laporan 22.483.937 12 Laporan 16.509.980 12 Laporan 16.497.368 97.3% 12 laporan 19.996.366 12 Laporan 58.977.671 0,06 7 1 1 2 0 8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangD isediakan 48 Lapor an 91.678.296 12 laporan 83.706.863 12 Laporan 89.802.024 12 Laporan 89.802.024 100% 12 bulan 89.802.024 12 Laporan 263.310.911 1,22 7 1 1 2 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 72 Bulan 422.000.000 103.657.400 12 Bulan 80.204.400 12 Bulan 79.450.300 98,7% 62.595.950 72 Bulan 245.703.650 0,20 7 1 1 2 9 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 44 Unit 273.811.000 9 unit 46.484.100 11 Unit 64.385.900 11 Unit 63.657.800 98,9% 47.027.550 11 Unit 157.169.450 0,25 7 1 1 2 9 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reh a bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 14.878.900 12 unit 45.174.000 6 Unit 15.818.500 6 Unit 15.792.500 98,2% 2 unit 3.499.900 6 Unit 64.466.400 0,28 7 1 1 2 9 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reh a bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 54.814.130 20 unit 11.999.300 100% 11 unit 12.068.500 25 Unit 24.067.800 0,24 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 400 % 168.406.884 51.661.344 20 % 52.002.700 20 % 51.413.172 99,3% 12 dokume n 35.243.800 100 % 138.321.316 0,29 7 1 2 2 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 72 Laporan 135.286.856 41.176.054 18 Laporan 41.502.700 18 Laporan 41.415.242 99,2% 12 dokume n 28.676.900 18 Laporan 111.268.196 0,30 7 1 2 2 1 2 Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24 Doku men 82.890.892 8 dokume n 23.460.704 6 Laporan 25.000.000 6 Laporan 24.955.381 99,8% 8 Dokum en 17.440.000 6 Laporan 65.856.085 0,28 7 1 2 2 1 1 Koordinasi/Sin ergi Perencanaan danpelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 48 Laporan 52.395.964 4 laporan 17.715.350 12 Laporan 16.502.700 12 Laporan 16.459.861 98,4% 4 laporan 11.236.900 12 Laporan 45.412.211 0,32 7 1 2 2 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 100 % 33.120.028 10.485.290 100 % 10.500.000 100 % 9.997.730 99,8% 12 Dokum en 6.564.900 100 % 27.047.920 0,24 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023 Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi % Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Angg aran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran Jml Satuan Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4 7 1 2 2 4 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 48 Dokume n 33.120.028 13 dokume n 10.485.290 12 Doku men 10.500.000 12 Doku men 9.997.730 99,8% 12 Dokum en 12 Dokum en 0,24 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 % 94.566.408 23.950.608 100 % 24.171.500 24.100.381 99,7% 8 laporan 17.845.000 100 % 65.895.989 0,45 7 1 3 2 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 94.566.408 11 laporan 23.950.608 6 Laporan 24.171.500 24.100.381 99,7% 8 laporan 17.845.000 6 Laporan 65.895.989 0,45 7 1 3 2 1 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24 Laporan 94.566.408 11 laporan 23.950.608 6 Laporan 24.171.500 24.100.381 99,7% 8 laporan 17.845.000 6 Laporan 65.895.989 0,45 7 1 5 ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 310.950.000 51.239.610 94,7 4 % 71.657.700 71.169.500 98,5% 100 % 41.320.800 94,74 % 163.729.910 0,24 7 1 5 2 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 20 Laporan 230.516.654 51.239.610 5 Laporan 71.657.700 71.169.500 98,5% 100 % 41.320.800 5 Laporan 163.729.910 0,32 7 1 5 2 1 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 724 Orang 100.976.355 50 orang 9.347.370 181 Orang 15.776.100 15.345,173 98,3% 91 orang 7.926.500 181 Orang 32.619.043 0,23 7 1 5 2 1 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 16 Laporan 129.540.299 6 laporan 41.892.240 4 Laporan 55.881.600 55.824.327 98,5% 6 laporan 33.403.200 4 Laporan 131.119.767 0,39 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 79.797.768 20.950.964 100 % 19.533.900 19.463.871 99,7% 5 laporan 14.039.800 100 % 54.454.635 0,31 7 1 6 2 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 24 Laporan 79.797.768 20.950.964 6 Lapor an 19.533.900 19.463.871 99,7% 5 laporan 14.039.800 6 Laporan 54.454.635 0,31 7 1 6 2 1 17 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 24 Laporan 79.797.768 6 laporan 20.950.964 6 Lapor an 19.533.900 19.463.871 99,7% 5 laporan 14.039.800 6 Laporan 54.454.635 0,31 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan di Kapanewon Nanggulan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1.Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
2.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3.Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran
4.Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Untuk kinerja pelayanan, Kapanewon Nanggulan selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap OPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu kalurahan baru kemudian kapanewon dan kabupaten. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal. Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan yaitu sebagai berikut: No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahTarget NPSKSPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi (%) Tahun Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 84,75 87,811 84.50 84.75 85.00 Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 99,12 94,12 98.25 99.12 100 TABEL 2.2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.3.1 Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kapanewon Nanggulan adalah sebagai berikut:
1.Dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu belum ada ketegasan bagaimana sistem atau petunjuk teknis yang jelas dalam pelaksanaannya di tingkat kapanewon. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu meliputi:

a.Perizinan, nonperizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dam penyelenggaraan;
b.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
c.Tugas pembantuan; dan
d.Kewenangan lain yang dilimpahkan.
1. 2.Masih belum tersusunnya perpaduan dan integritas perencanaan pembangunan dari masyarakat di tingkat Pedukuhan, Kalurahan dan Kapanewon. Sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pembangunan itu sendiri. Walaupun UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sudah diberlakukan, namun Musrenbang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. 3.Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan.
3. 4.Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya system pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
4. 5.Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
5. 6.Penanganan arsip pemerintah baik kalurahan maupun kapanewon belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan, dan kesadaran aparatur pemerintah yang kurang terhadap arti pentingnya kearsipan.
6. 7.Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
7. 8.Belum tersosialisasikannya fungsi-fungsi kearsipan, perpustakaan, dan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) Hukum kepada seluruh pegawai Kapanewon dan pemerintah Kalurahan. Sehingga diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan agar seluruh aparat dapat memahami dan memanfaatkan sistem tersebut dengan baik.
8. 9.Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat.
9. 10.Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berhimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya.
10. 11.Masih kurangnya perhatian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Padahal mereka adalah anggota masyarakat juga yang kurang beruntung dengan terlahir sebagai orang yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai memperhatikan mereka ini.
11. 12.Adanya perbedaan tentang kesetaraan gender yang ditandai dengan masih adanya sikap dan pandangan bahwa derajat/kedudukan laki-laki berada di atas perempuan. Wanita masih dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan tidak perlu diberdayakan. Sehingga wanita tidak mempunyai hak-hak seperti halnya yang dimiliki oleh pria yang berarti masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.
12. 14.Makin maraknya peredaran NAPZA (Narkotika dan Antibiotik dan Zat Adiktif, Mihol), pergaulan bebas dan penyakit masyarakat lainnya. Yang peredarannya cepat sekali mempengaruhi para generasi muda. Karena kelompok umur inilah yang paling rentan untuk dipengaruhi dan mencoba hal-hal yang baru yang ingin diketahuinya.
13. 15.Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Nanggulan. 2.3.2 Faktor Penghambat
a.Keterbatasan jumlah pegawai yang ada di tingkat kapanewon secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja kapanewon.
b.Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kapanewon menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal.
c.Kualitas aparatur pemerintah Kapanewon yang masih perlu ditingkatkan. Baik dari segi pendidikannya, maupun diklat/kursus/ bimteknya. Hal ini disebabkan antara lainkarena kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat sangat kecil kemungkinannya.
d.Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya adalah: ❖ Laptop masih kurang 2 unit; ❖ Kendaraan dinas (roda dua) kurang 2 unit; ❖ Kursi rapat kurang 40 unit.
e.Sudah banyak bagian bangunan kantor yang rusak seperti: ❖ Pendopo Kapanewon yang kurang layak mohon untuk direnovasi. ❖ Pembangunan parkir kurang 2 unit ❖ Dinding kayu/joglo yang belum direnovasi.
f.Sarana dan prasarana pengamanan kantor belum memadai. Contohnya adalah: ❖ sebagian jendela yang ada di Kantor Panewu Nanggulan belum diteralis ; 2.3.3 Tantangan dan Peluang 2.3.3.1 Tantangan Pembangunan Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kapanewon Nanggulan pada Tahun 2026 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:
1. 1.Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
2. 2.Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A yang ditargetkan menuntut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan
3. 3.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik), menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan
4. 4.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, menuntut kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah yang berAKHLAK
5. 5.Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator Kinerja Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah menuntut pencapaian realisasi kinerja program yang maksimal
6. 6.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan target di Tahun 2024 mencapai 99,26 % 2.3.3.1. Peluang Peluang yang dimiliki Kapanewon Nanggulan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Tahun 2026 adalah bahwa Kapanewon Nanggulan memiliki ASN yang berkomitmen, berdedikasi tinggi, yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, sehingga mampu untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditargetkan 2.3.4. Formulasi Isu Isu penting Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Nanggulan adalah :
7. 1.Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
8. 2.Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahrerakan masyaraakat.
9. 3.Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
10. 4.Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar
11. 5.Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon
12. 6.Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan
13. 7.Adanya peluangan pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja pembangunan Daerah merupakan (RKPD) dokumen perencanaan pemerintah Daerah periode 1 Tahun dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah yang memuat:
14. 1.Rancangan kerangka ekonomi daerah
15. 2.Program prioritas pembangunan daerah
16. 3.Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutkan akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS. Untuk lebih jelasnya mengenai Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada table dibawah ini. TABEL.2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO KAPNEWON NANGGULAN No Rancangan Awal RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026) Catatan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Kap. Nanggulan Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 100% 100.000.000 Gelar Budaya Jogja Kap. Nanggulan Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 100% 100.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Kap. Nanggulan Prosentase Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 40.000.000 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Kap. Nanggulan Prosentase Peningkatan penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 22.562.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100% 11.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 4.430.700 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 4.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 3.796.200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah No Rancangan Awal RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026) Catatan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 1,787,219,039 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 1.754.025.432 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Nanggulan persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 46.000.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 27.983.700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 3.030.900 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 16.720.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 9.211.900 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100% 24.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100% 27.140.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 20.289.200 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 60.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap Nanggulan Prosentase peningkatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100% 89.802.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap Nanggulan Prosentase peningkatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100% 95.694.012 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah No Rancangan Awal RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026) Catatan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 28.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 16.786.016 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Nanggulan Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase 100% 96.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase 100% 89.802.024 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 90.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 60.000.000 Belanja BBM Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 5.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 3.500.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 16.500.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100% 12.068.500 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 21.477.000 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 16.302.700 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 28.332.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 24.000.000 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 11.307.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 10.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA No Rancangan Awal RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026) Catatan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Nanggulan Persentase Peningkatan Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan 100% 24.562.000 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Nanggulan Prosentasie Peningkatan Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan 100% 20.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KALURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap Nanggulan Meningkatnay efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 100% 28.030. 000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap Nanggulan Meningkatnay efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 100% 25.000. 000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap Nanggulan Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100% 11.236.000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap Nanggulan Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100% 11.236.000 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap Nanggulan Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum 100% 65.000.000 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap Nanggulan Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum 100% 65.000.000 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Nanggulan diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:
17. 1.Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan dan dirangkum dalam dokumen usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
18. 2.Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain. Usulan program tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas secara tersendiri dikirim kepada Bapperida Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Kapanewon Nanggulan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 0 0 0 0 0 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu” Bersama Indonesia Maju, memuji Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang tertuang dalam Delapan Asta Cita.
19. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
20. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
21. 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan menlanjutkan pengembangan infrastruktur.
22. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
23. 5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
24. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
25. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
26. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Delapan Asta Cita ini diimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangkah menengah 2025-2029 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Kapanewon Naggulan Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan mendukung Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Good Govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan Demokratis. Berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2026 adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pemanfaatan kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Pembangunan kawasan diarahkan meningkatkan manfaat potensi yang ada dari aspek ekonomi dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai - nilai budaya keistimewaan Yogyakarta. Tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 sebagai berikut; Tabel 3.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86.90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3.23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 85.430 3.3. Program dan kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan Tindakan Tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program dan Indikator Kapanewon Nanggulan yang dilaksanakan tahun 2026 sebagai berikut: Tabel 3.3 Program ,Kegiatan dan sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 No Program Kegiatan Sub kegiatan 1 Program penyelenggaraan keiustimewaaan yogyakarta urusan kebudayaan Adat, seni,tradisi,dan lembaga budaya Gelar Budaya Jogya 2 Program penyelenggaraan keistimewaaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN No Program Kegiatan Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Pada tahun 2026 Kapanewon Nanggulan mendapat dukungan anggaran Dana Keistimewaan untuk 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Kapanewon. Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2026 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.289.642.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 1 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 - 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
27. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
28. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 22.562.000,00 0,00 1 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 22.562.000,00 - 0,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimew aan Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 22.562.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
29. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 4.01.04.5.01.0007 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 22.562.000,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
30. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on 0,00 KAPANEWON NANGGULAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD Penerapan dan Pendampingan Keistimew aan di Kapanew on/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan KAPANEWON NANGGULAN Gelar Budaya Jogja PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.167.080.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.167.080.000,00 0,00 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 2.041.907.260,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 8.226.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
31. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on Nanggulan - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.430.700,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
32. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on Nanggulan 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3.796.200,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
33. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on Nanggulan 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 3 Dokumen 1.794.439.432,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
34. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.764.025.432,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/DesaDANA ALOKASI UMUM (DAU)Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
35. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publikKapanew on 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 27.383.700,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
36. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.030.300,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
37. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 36.311.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
38. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.211.900,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
39. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 27.100.000,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
40. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 20.289.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
41. 5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanew on - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.01.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 20.289.200,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
42. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 112.480.028,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
43. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 16.786.016,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
44. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 95.694.012,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
45. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan- 3 Dokumen 70.159.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
46. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publikKapanewon - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 48.656.700,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
47. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.01.2.09.0009 0 1 0 10.269.900,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
48. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.01.01.2.09.0010 0 0 0 11.233.200,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
49. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan - 100 % 59.923.840,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 52.636.940,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
50. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 39.039.440,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
51. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 13.597.500,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
52. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 7.286.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
53. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 7.286.900,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
54. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu - 100 % 13.353.900,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 13.353.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
55. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 13.353.900,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
56. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 4 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantibum - 100 % 41.164.500,00 - 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 2 Dokumen 41.164.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
57. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik- - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.05.2.01.0002 - - 9.251.300,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/DesaPAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
58. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.05.2.01.0005 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 Laporan 31.913.200,00 Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/DesaPAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
59. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu - 100 % 10.730.500,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan - 1 Dokumen 10.730.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
60. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon Nanggulan - 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 7.01.06.2.01.0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 10.730.500,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan
61. 5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kapanewon Nanggulan 0,00 KAPANEWON NANGGULAN 2.289.642.000,00 0,00J U M L A H Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Meskipun dengan keterbatasan anggaran diharapkan bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten untuk dapat memperhatikan program kerja dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kedepan dapat dikeluarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran yang layak melalui pagu anggaran, sehingga akan mampu mendongkrak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menuju kesempurnaan dan keberhasilan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Nanggulan, 29 Juli 2025 PANEWU NANGGULAN Ir. ST. HARYOTO, MMA. NIP. 19670910 199603 1004 RENCANA KERJA TAHUN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON SAMIGALUH Jl. Pangaji - Plono Km. 4,5 Jetis, Gerbosari, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta iii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………………………………………………………………… ii Daftar isi …………………………………………………………………………… iii Daftar Tabel …………………………………………………………………………… iv Daftar Gambar …………………………………………………………………………… v BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….. 1 1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………… 2 1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………….. 3 1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………. 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ………………………………… 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu Dan capaian Renstra PD …………………………………………… 5 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………… 15 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD ………….. 17 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD Kulon Progo Tahun 2026…………. 19 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ………….. 26 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …………………… 28 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional yang termuat pada Asta Cita Tahun 2026 ……………………………………………………….. 28 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah …………………… 28 3.3 Program dan kegiatan ……………………………………………….. 31 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN PD …………………….. 34 BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………… 45 iv Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.1 Pengukuran sasaran renja tahun lalu ……………………………….. 5 Tabel 2.1.2 Pengukuran kinerja program tahun lalu..……………………………….. 6 Tabel 2.1.3 Realisasi fisik dan keuangan ……………………………………….. 7 Tabel 2.1.4 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah ……………………….. 11 Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan ……………………………………. 16 Tabel 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD Kulon Progo Tahun 2026 ……….. 20 Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan masyarakat …………………………. 27 Tabel 3.2.1 Indikator Tujuan PD Tahun 2026 ………………………………….. 29 Tabel 3.2.2 Indikator Sasaran PD 2026 …………………………………………. 30 Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama PD 2026 ……………………………………. 31 Tabel 3.3 Indikator Kinerja Program ……………………………………………. 31 Tabel 4.1 Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ………….. 35 v Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 DAFTAR GAMBAR Ganbar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya …………….. 1 1
62. 1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Senada dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, maka Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Samigaluh merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Samigaluh Tahun 2026. Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya 2 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan Akhir, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 dengan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo dan Renstra Perangkat Daerah. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
a.UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi, pelaksanaan, Rencana pembangunan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
i.Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j.Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
k.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
l.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026; 3 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026
m.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah;
n.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
o.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
p.Keputusan Bupati Kulon Progo 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kapanewon Samigaluh untuk tahun 2026. Tujuan disusunnya Rencana Kerja tahun 2026 adalah untuk:
1. 1.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan;
2. 2.Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
3. 3.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
4. 4.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan mas 2.6. yarakat. 4 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 3.3. Program dan kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 5 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian Urusan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Samigaluh Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Samigaluh didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah: Tabel 2.1.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun Lalu No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1 Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah % 100 100 100 2 Meningkatnya Pelayanan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 84,50 85,33 100,98 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon % 98,25 98,25 100 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan target, capaian kinerja sasaran perangkat daerah tahun ini sudah berhasil terlaksana diatas target yang telah ditentukan. Capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kapanewon yang ditargetkan 84,50%, berdasarkan nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo mendapat nilai 85,33% atau terealisasi sebesar 100,98% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dari target 98,25% mencapai 98,25%, atau terealisasi sebesar 100%. Sedangkan Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah tahun lalu pada tabel berikut ini: 6 Tabel 2.1.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Samigaluh Tahun lalu No Program Indikator Kinerja Program Target (%) Realisasi (%) 1 Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100% 100% 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon 100% 100% 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 100% 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 94,74% 94,74% 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 100% 7 Program Penyelenggaraab Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100% Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025 7 Adapun realisasi fisik dan keuangan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1.3 Tabel realisasi fisik dan keuangan NO. URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN LALU REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN LALU K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 1.670,70 100 36.576,06 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Renja 2025 dan tersusunnya Perubahan Renja 2024 2 5,99 2 704,99 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 2,96 21 396,96 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 13 1.378,30 13 2.648,61 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 38,73 12 4.001,73 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 3,99 14 7,94 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan 1 13,63 1 1.382,63 8 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 26,67 12 2.782,67 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa peninjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya iar dan listrik yang disediakan 12 15,61 12 33,91 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 59,87 12 115,67 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunn lainnya yang di sediakan 10.352,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 8 91,52 8 7.310,52 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi 5 15,80 5 4.696,80 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 12 17,63 12 2.141,63 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 50,19 41,79 50,19 4.835,79 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 11,87 6 2.007,87 9 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 24,39 7 2.000,39 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 5,53 12 827,53 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 50 30,04 50 3.267,04 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 30,04 5 3.267,04 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 92,11 93,30 92,11 2.355,45 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 29,23 45 2.253,23 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan 5 64,07 5 102,22 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40 23,09 40 3.068,09 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 23,09 7 3.068,09 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100,00 39,91 100,00 74,91 10 Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 3 39,91 3 74,91 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan 100,00 98,00 100,00 1.085,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 98,00 1 1.085,00 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja fisik perangkat daerah tahun ini dapat terlaksana sesuai target yang telah ditentukan. Capaian kinerja keuangan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak memenuhi target karena adanya selisih anggaran dengan harga pasar. Dari selisih realisasi anggaran tersebut di kembalikan ke kas daerah. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Samigaluh sampai tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: 11 Tabel 2.1.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2 22 08 07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2 22 08 07 08 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 4 1 1 1 100 1 3 75 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 4 01 04 5 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 4 01 04 5 06 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 8 2 3 3 100 3 8 100 7 Unsur Kewilayahan 7 01 Administrasi Pemerintahan (Kapanewon) 7 01 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 2 2 2 100 2 6 54,55 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 21 21 21 100 21 63 75 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 7 01 01 2.02 01 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN 48 12- 13 13 100 32 38 79,17 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 48 12 12 12 100 12 36 75 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan 56 14 14 14 100 14 42 75 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD 48 12 12 12 100 12 36 75 7 01 01 2.08 03 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan 4 1 1 1 100 1 3 75 7 01 01 2.08 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 12 12 12 100 12 36 75 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 12 12 12 100 12 36 75 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 8 8 8 100 8 24 75 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 2 5 5 100 1 8 72,73 13 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 48 12 12 12 100 12 36 75 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan 129 52 12 12 100 12 76 68,9 7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/ Sinergi Perancanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 40 10 6 6 100 6 22 58 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon 28 7 7 7 100 7 21 75 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan 48 12 12 12 100 12 36 75 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 7 01 03 2.01 Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kePanewuan 40 10 5 5 100 5 20 50 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi 240 60 45 45 100 45 150 62,5 14 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional koordinasi dan pembinaan(Bimtek,sosial isasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 20 5 5 5 100 5 15 75 7 01 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna 25 5 7 7 100 5 17 68 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025 15 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu melaksanakan tugas dan urusan seperti yang tertuang dalam Struktur Organisasi Kapanewon Samigaluh dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan tersebut di jelaskan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selain meyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintah meliputi :
a.Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d.Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e.Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.Koordinasi pemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum;
g.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kapanewon;
h.Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kalurahan dan/atau Kelurahan;
i.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kapanewon;
j.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan dibidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan;
k.Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
l.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kapanewon;
m.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah di tetapkan oleh Kapanewon Samigaluh dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penilaianini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun untuk pencapaian kinerja Kapanewon sampai dengan saat ini dan juga proyeksi capaian untuk Tahun 2026 dapat di lihat pada tabel berikut : 16 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NPSK (SPM) IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi (%) Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,25 84,5 84,75 85 85,33 84,75 85 Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon 97,37 98,25 99,12 100 97,37 99,12 100 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025 17 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Samigaluh yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan sejak Tahun awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menunjukkan keberhasilan. Permasalahan yang ada di wilayah Kapanewon Samigaluh saat ini antara lain: 1). Sebaran tingkat pendapatan masyarakat didominasi pada daerah yang infrastruktur jalannya mudah, seperti halnya sekitaran jalan nasional Dekso-Plono. 2). Kreatifitas dan keterampilan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 3). Kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup semakin menurun. 4). Mitigasi bencana alam maupun bencana social belum optimal. 5). Kesadaran akan kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan masih perlu ditingkatkan. Sedangkan hambatan dalam pencapaian kinerja maupun serapan anggaran yang dialami dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. 1.Kapanewon Samigaluh mengalami kekurangan pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta tidak meratanya kemampuan serta pengetahuan pegawai dari segi jumlah personil maupun kompetensinya;
2. 2.Plafonisasi pagu anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon menyebabkan harus memilih dan memilah program dan kegiatan yang penting dan urgent, sehingga yang terjadi aldalah program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo merupakan kegiatan yang sifatnya rutin;
3. 3.Wilayah Kapanewon Samigaluh sebagian besar merupakan perbukitan yang rawan terhadap bencana tanah longsor. Adanya beberapa kendala dan hambatan tersebut menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka pelaksanaan prioritas bagi program dan kegiatan yang penting dan urgent adalah suatu yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat di wujudkan. Program dan kegiatan serta berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh Kapanewon Samigaluh telah berdampak secara signifikan terhadap masyarakat. Program dan kegiatan tersebut turut mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung pencapaian Standar Pelayanan Mminimal (SPM) di beberapa bidang, serta pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) diantaranya penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, perluasan akses pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 18 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Tantangan untuk peningkatan pelayanan Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:
4. 1.Peningkatan informasi dan daya kritis dari masyarakat sehingga mereka menginginkan pelayanan yang prima dari Kapanewon Samigaluh;
5. 2.Ketersediaan dan keakuratan data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:
6. 1.Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif apabila melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada di Kapanewon Samigaluh;
7. 2.Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi.
8. 3.Meningkatnya kedisiplinan dan juga kinerja dari pegawai yang ada di Kapanewon Samigaluh. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi pokok Kapanewon. Isu-isu strategis berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 yang dihadapi oleh Kapanewon Samigaluh antara lain:
9. 1.Berbagai sektor terutama dalam sektor ekonomi sangat membutuhkan sarana dan prasarana serta pelayanan infrastruktur yang memadai, sehingga akan mempermudah pelaku usaha. Contoh dalam hal ini adalah kebutuhan akan penataan pasar tradisional yang lebih luas, teratur, dan nyaman;
10. 2.Perlunya mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kapanewon Samigaluh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. 3.Masih perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur maupun menggerakkan perekonomian masyarakat;
12. 4.Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
13. 5.Diperlukan antisipasi dini terhadap bencana alam di wilayah yang berpotensi bencana;
14. 6.Perlunya peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 19 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh. Secara keseluruhan hasil telaahan Rancangan Awal RKPD 2026 dapat dilihat pada tabel berikut: 20 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KULON PROGO TAHUN 2026 Rancangan Awal RKPD 2026 Hasil Analisis Kebutuhan No Program / kegiatan / sub kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Program Satuan Pagu Indikatif (Rp) Program / kegiatan / sub kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Program Satuan Kebutuhan dana (Rp) Catatan penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN I PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 % 100.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 % 100.000.000 1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 100.000.000 Gelar Budaya Jogja Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Gelar Budaya Jogja Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Sub kegiatan ini sangat penting untuk tetap menjaga kelestarian nilai- nilai budaya dan nilai karakter khas Yogyakarta UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH II PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 % 18.009.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 % 18.009.000 2 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 18.009.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 18.009.000 21 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kap. Samigal uh Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kem antren dan Kalurahan/Kelur ahan yang Didampingi 3 Dokumen 18.009.000 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kap. Samigaluh Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantr en dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 18.009.000 Sub kegiatan ini sangat penting untuk tetap menjaga kelestarian nilai tata kelola kelembagaan khas Yogyakarta UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KECAMATAN III PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan 100 % 64.318.400 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan 100 % 3.683.300 3 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 60.635.100 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 12.338.200 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 42.338.200 Sub kegiatan ini penting untuk mensinergikan kegiatan pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Samigal uh Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 18.296.900 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap. Samigaluh Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 18.296.900 Sub kegiatan ini penting untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan. 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 3.683.300 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 3.683.300 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Samigal uh Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 3.683.300 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Samigaluh Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 3.683.300 Sub kegiatan ini mendukung pelaksanaan layanan yang diberikan pemerintah ke masyarakat IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu 100 % 22.095.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu 100 % 22.095.000 22 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 22.095.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 22.095.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 22.095.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 22.095.000 Sub kegiatan ini penting untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan di wilayah Kapanewon V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantribum 100 % 56.630.400 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantribum 100 % 56.630.400 6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 56.630.400 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 56.630.400 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Samigal uh Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 orang 25.066.800 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Samigaluh Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 orang 25.066.800 Sub kegiatan ini penting untuk menjaga dan menumbuh kembangjan nilai-nilai dan jiwa nasionalisme, cinta tanah air. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 31.563.600 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 31.563.600 Sub kegiatan ini penting untuk mendukung penenganan dan pencegahan konflik yang kemungkinan terjadi di wilayah VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100 % 19.114.900 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100 % 7 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 19.114.900 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 1 Dokumen 19.114.900 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 19.114.900 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 19.114.900 Sub kegiatan ini penting untuk pendampingan kalurahan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya. 23 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 VII PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100 % 1.799.550.871 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi 100 % 1.799.550.871 8 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 9.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 9.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Samigal uh Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Samigaluh Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000 Sub kegiatan ini penting bagi sebuah OPD karena operasional OPD dimulai dari penyusunan perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Laporan 3.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Laporan 3.000.000 Sub kegiatan ini penting untuk mengukur, mengevaluasi keberhasilan OPD dalam menjalankan program dan kegiatan 9 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.502.187.415 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 1.502.187.415 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Samigal uh Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 orang 1.469.874.715 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Samigaluh Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 orang 1.469.874.715 Sub kegiatan ini penting untuk tetap menjaga terbayarnya gaji ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Samigal uh Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.600.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Samigaluh Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.600.000 Sub kegiatan ini penting untuk mendukung kegiatan administrasi mulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.712.700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 3.712.700 Sub kegiatan ini penting karena sebagai wadah untuk menyajikan pelaporan baik itu pelaporan keuangan, perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan lainnya 10 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 28.631.800 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 28.631.800 24 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Samigal uh Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 11.061.800 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 11.061.800 Sub kegiatan ini penting karena jika sub kegiatan ini tidak ada maka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak bisa dialokasikan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 8.570.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 17.570.000 Sub kegiatan ini penting karena jika sub kegiatan ini tidak ada maka rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak bisa dilaksanakan 11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 144.810.636 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 2 Dokumen 144.810.636 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.770.800 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.770.800 Jika sub kegiatan ini tidak maka pembayaran listrik, air, internet dan telepon akan mengalami kendala. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Samigal uh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.039.836 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Samigaluh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.039.836 Jika sub kegiatan ini tidak maka pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan akan mengalami kendala. 12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 114.921.020 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan 3 Dokumen 114.921.020 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Samigal uh Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 unit 94.662.920 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap. Samigaluh Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 unit 94.662.920 Dengan anggaran yang tersedia saat ini dirasa sangat kurang, sebab bertambah tahun masa manfaat kendaraan berkurang sehingga beban perawatan menjadi besar Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Samigal uh Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 unit 6.256.100 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap. Samigaluh Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 unit 6.256.100 Dengan anggaran yang saat ini tersedia sangat tidak layak untuk memelihara gedung maka dari itu besar harapanya untuk sub kegiatan ini ditambah anggarannya 25 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Samigal uh Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 12 unit 14.002.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Samigaluh Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 12 unit 14.002.000 Dengan anggaran yang saat ini tersedia sangat tidak layak untuk memelihara sarana dan prasarana maka dari itu besar harapanya untuk sub kegiatan ini ditambah anggarannya 2.079.718.571 2.079.718.571 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026 26 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkap pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan. Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten hingga tingkat Provinsi. Musrenbang Kapanewon adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kapanewon. Musrenbang tingkat Kapanewon ini dihadiri oleh Stakeholders yang ada di Kapanewon. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Kapanewon adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kapanewon serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat. Tujuan diadakannya musrenbang tingkat Kapanewon yaitu untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Kalurahan/Kelurahan, usulan OPD tingkat Kapanewon, ormas tingkat Kapanewon yang akan menjadi proritas pembangunan di wilayah Kapanewon yang dituangkan dalam RKP, membahas dan menyepakati program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas; dan menyepakati tim delegasi Kapanewon yang akan mewakili dalam forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara bottom up sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari pedukuhan dan kalurahan telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat 27 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 kapanewon. Seluruh stakeholder yang berhubungan dengan usulan dari tingkat kalurahan dan instansi tingkat kapanewon diundang untuk menentukan prioritas usulan program dan kegiatan. Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di tingkat kapanewon telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Tabel 2. 5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 No. Program / Kegiatan Lokasi (Desa dan Kapanewon) Sasaran Program / Kegiatan Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 -- -- -- -- -- Sumber: Kapanewon Samigaluh, 2026 28 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026
a.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai dengan tujuan dan sasaran Daerah Kulon Progo, maka Kapanewon Samigaluh memiliki tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan yang akan dicapai bersama. Tujuan merupakan sesuatu hal/keadaan yang akan deicapai dari kegiatan yang perlu dilakukan oleh panewu selaku pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan media yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. 29 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh yang dikaitkan dengan target kinerja pada rumusan renstra Tahun 2025-2029. Sasaran Kapanewon Samigaluh yaitu:
1. 1.Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
2. 2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Target kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk melakukan evaluasi dan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan target kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Target kinerja Kapanewon Samigaluh ini merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja kapanewon pada akhir periode karena dapat segera dilakukan perbandingan antara target dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh mendukung visi Kepala Daerah yaitu TerwujudnyaKulon Progo yang makmur, mandiri, religious, berbudaya yang berkelanjutandan misi ketiga Kepala Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2.1 Indikator Tujuan Perangkat Daerah Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Renja Tahun 2026 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Nilai A (85,3) 30 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026 Tabel 3.2.2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah No Sasaran Indikator sasaran Satuan Target Renja Tahun 2026 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) 2 Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,0 - 3,0 3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 87,291 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026 Kapanewon Samigaluh telah menentukan target kinerja sasaran tujuan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga merupakan Indikator Kinerja Kapanewon. Makna dari tujuan dan sasaran tersebut adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh memegang prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun material, dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Indikator Kinerja Utama tertuang pada tabel berikut. 31 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun 2026 1 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsiv dan akuntabel Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,90 Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon 100 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026 3.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renja Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh telah menentukan target kinerja sasaran tujuan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga merupakan Indikator Kinerja Kapanewon. Makna dari tujuan dan sasaran tersebut adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh memegang prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun material, dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Indikator Kinerja program tertuang pada tabel berikut: Tabel 3.3 Indikator Kinerja Program Tahun 2026 No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target RKPD 2026 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pelayanan non perijinan % 100,00 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu % 100,00 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan gangguan trantibum % 100,00 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu % 100,00 5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. % 100,00 32 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. % 100,00 7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi % 100,00 Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 33 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
c.Program Pemberdayaan Masyarakat Deesa dan Kelurahan 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a) Koordinasi Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
d.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah a) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional b) Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
e.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
f.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan a) Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan kalurahan/Kelurahan
g.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya a) Gelar Budaya Jogja 34 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Tahun 2026 dapat dijelaskan bahwa terdapat 7 Program yang terdiri atas 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Kapanewon Samigaluh. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 35 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KAPANEWON SAMIGALUH TAHUN 2026 Nama OPD : Kapanewon Samigaluh Jumlah Pagu : Rp. 2.079.718.571,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON SAMIGALUH 2.079.718.571,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 100.000.000,00 - 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kelompok Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 2.22.08.5.07. 0006 Gelar Budaya Jogja 36 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kelompok Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 18.009.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 18.009.000,00 0,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN 18.009.000,00 - 0,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 18.009.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 4.01.04.5.01. 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan 37 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi 3 Dokumen 18.009.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.961.709.571,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.961.709.571,00 0,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 1.799.550.871,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 9.000. 000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000. 000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Laporan 3.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 1.502.187.415,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bul an 1.469.874.715,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 28.600.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 39 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 3.712.700,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 28.631.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.061.800,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 17.570.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 144.810.636,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 40 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.770.800,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 125.039.836,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 114.921.020,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 94.662.920,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 Unit 6.256.100,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 12 Unit 14.002.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Perangkat Daerah Kapanewon 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.318.400,00 - 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 60.635.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 Laporan 42.338.200,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.02.2.01. 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 42 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 18.296.900,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 3.683.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.02.2.04. 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 3.683.300,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.095.000,00 - 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 22.095.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kegiatan Pemberdayaan Desa - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 22.095.000,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 56.630.400,00 - 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 56.630.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.05.2.01. 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 Orang 25.066.800,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.05.2.01. 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 31.563.600,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.114.900,00 - 0,00 44 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 19.114.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Pemerintahan Desa - 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH 7.01.06.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya 5 Laporan 19.114.900,00 Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA AN BERMOT OR (PBBKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Pemerintahan Desa 0,00 KAPANEWON SAMIGALUH J U M L A H 2.079.718.571,00 0,00 Sumber: Sipd-ri.kemendagri.go.id, 2026 45 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh 2026 Dari hasil penyajian pada bab-bab sebelumnya mulai dari pendahuluan, gambaran umum, sampai pada penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi, analisis potensi, hambatan dan permasalahan, serta kondisi yang diharapkan di masa mendatang bahwa pada dasarnya Rencana Kerja merupakan sebuah instrumen perencanaan yang didasarkan pada data yang valid dan akurat yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pembangunan. Dengan telah selesainya perumusan Rencana Kerja ini, berarti pemerintah Kapanewon Samigaluh telah memiliki pedoman yang mengatur arah perkembangan organisasi untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang dengan mengutamakan dukungan dan partisipasi seluruh pihak termasuk masyakarat dalam rangka mewujudkan good governance. Untuk mencapai keberhasilan tersebut pemerintah Kapanewon Samigaluh tidak dapat bekerja sendiri, namun harus menjalin kerjasama dengan pemerintah kalurahan dan instansi pemerintah tingkat kapanewon lainnya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten. Rencana Kerja ini harus dikembangkan menjadi sarana yang efektif oleh pemerintah Kapanewon Samigaluh untuk menentukan jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya renja ini akan digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan tolok ukur Rencana Kerja tersebut, maka seluruh aktivitas dari instansi harus dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pengukuran tersebut tidak semata-mata difokuskan kepada input (masukan) dari kegiatan instansi tersebut, namun lebih ditekankan kepada output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) dari kegiatan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyakarat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, ii iii DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................................................... i Kata Pengantar ............................................................................................. ii Daftar Isi ....................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang .................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 3 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................... 4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................. 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..................... 11 2.3. 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD………………… Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat............. 14 24 iv BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 25 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................….. 25 3.2. 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……………. Program dan Kegiatan.................................................... 26 27 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH………… 33 BAB V PENUTUP ………………….................................................. 41 1 Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, yang memuat pagu indikatif, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Disamping itu, dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus mempertimbangkan prediksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo pada rumusan program dan kegiatan tahun 2026, dan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Kalibawang. 2 1.2 Landasan Hukum
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
5. 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
7. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. 8.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rancana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
9. 9.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
10. 10.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
11. 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026; 3
12. 12.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. 13.Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu; 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) Tahun 2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. 1.3.2. Tujuan
14. 1.Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara vertikal ke atas dengan RKPD Kabupaten, Provinsi, Kementerian dan Lembaga, serta ke bawah dengan RKP kalurahan.
15. 2.Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara horisontal dengan Pemerintah Daerah/ organisasi lain.
16. 3.Untuk mewujudkan keterpaduan antar program dan kegiatan.
17. 4.Untuk mewujudkan pedoman dan dasar hukum, pelaksanaan program dan kegiatan.
18. 5.Untuk mewujudkan tolok ukur keberhasilan, pelaksanaan program dan kegiatan.
19. 6.Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditinjau dari segi perencanaan.
20. 7.Untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan,sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
21. 8.Untuk mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah
22. 9.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 4 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 2. 2.3.Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.4.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Penelahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 5 Dalam rangka pencapaian sasaran Daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Kalibawang pada Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Kalibawang didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci sebagaimana dalam Tabel II.1 berikut ini: Tabel II.1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2024 (n-2) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah 100 100 Meningkatnya Pelayanan Kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,50 89,882 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 98,25 6 Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Kalibawang pada tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel II.2 berikut ini: Tabel II.2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kalibawang Tahun 2024 (n-2) Program Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Cakupan Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja 100 100 Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Cakupan Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah 100 100 Peningkatan Pelayanan Kapanewon Cakupan Peningkatan Pelayanan Kapanewon 84,50 89,882 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,25 98,25 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 (Tahun Berjalan) dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut : 7 Tabel II.3 EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON KALIBAWANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN) Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Kalibawang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun terakhir 2026 Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7 Unsur Kewilayahan 7.01 Kecamatan 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 25% 25% 25% 100 25% 75,53 75,53 7.01.01.2.01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu 94 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 100 23 Dokumen 71 Dokumen 75,53 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 4 dokumen 8 dokumen 80 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84 dok 21 dokumen 21 dokumen 21 dokumen 100 21 dokumen 63 dokumen 75 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu 56 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100 14 Laporan 42 Laporan 67,02 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 1316 orang/bulan 280/orang bulan 280/orang bulan 280/orang bulan 100 322/orang bulan 882/orang bulan 67,02 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelasksanaan tugas ASN 48 dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 36 bulan 75 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 56 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100 14 Laporan 42 Laporan 75 8 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum 8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 6 Dokumen 75 7.01.01.2.06.0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 75 7.01.01.2.06.0009 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 75 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penambahan Aset 9 Unit 1 unit 3 unit 3 unit 100 2 unit 6 unit 66,67 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Penambahan Aset 9 unit 1 unit 3 unit 3 unit 100 2 unit 6 unit 66,67 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 96 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 100 24 Laporan 72 Laporan 75 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 36 laporan 75 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 36 laporan 75 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100 3 Laporan 3 Laporan 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100 8 unit 24 unit 75 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 3 unit 75 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 144 unit 36 unit 36 unit 36 unit 100 36 unit 108 unit 75 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 18,75% 18,75% 18,75% 100 20,83% 74,34% 74,34 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 114 Laporan 27 Laporan 27 Laporan 27 Laporan 100 30 Laporan 84 Laporan 73,68 7.01.02.2.01.0001 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 80 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 100 20 dokumen 60 dokumen 75 7.01.02.2.01.0002 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 114 Laporan 27 Laporan 27 Laporan 27 Laporan 100 30 Laporan 84 Laporan 73,68 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 48 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 9 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Disedakan 48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 48 dokumen 100 48 dokumen 48 dokumen 50 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Perentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100% 23,40% 25,53% 25,53% 100 25,53% 74,47% 74,47 7.01.0. 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan 47 laporan 11 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 35 laporan 74,47 7.01.0. 2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 47 laporan 11 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 35 laporan 74,47 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 25% 25% 25% 100 25% 75% 75 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 92 laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 100 23 Laporan 69 Laporan 75 7.01.05.2 .01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 440 orang 110 orang 110 orang 110 orang 100 110 orang 330 orang 75 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 92 laporan 23 laporan 23 laporan 23 laporan 100 23 laporan 69 laporan 75 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 25% 25% 25% 100 25% 75% 75 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 36 laporan 75 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Lapiran Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 48 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 36 laporan 75 4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 25% 25% 25% 100 25% 75% 75 4.01.04.5.01 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan 8 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 6 dokumen 75 4.01.04.5.01.0007 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 8 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 6 dokumen 75 2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75 2.22.98.5.07 Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya 4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75 2.22.98.5.07 Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75 a) Program yang dilaksanakan mendasar pada Perubahan Renstra 2023-2026 Kapanewon Kalibawang menjadi 7 Program terbagi dalam 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan. b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhinya kinerja hasil/keluaran dari berbagai program dan kegiatan tersebut atas, antara lain : adanya komitmen bersama seluruh pimpinan dan staf (aparatur) Kapanewon Kalibawang untuk mencapai target kinerja secara optimal, mantapnya koordinasi, pengendalian, sinkronisasi dan simplifikasi dengan berbagai unit kerja/ Perangkat Daerah lain, forkompimkap, pemerintah kalurahan, lembaga-lembaga kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun warga masyarakat pada umumnya. c) Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra. Tahun 2024 merupakan tahun pertama perubahan rencana strategis Kapanewon Kalibawang diimplementasikan dan berdasarkan penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa rencana kerja tahun 2024 dapat direalisasikan dengan optimal. Namun harus diakui bahwa kegiatan yang terdanai dalam APBD Kabupaten Kulon Progo masih terbatas yang belum sebanding dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon yang cenderung semakin bertambah. d) Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Dengan mengetahui faktor penyebab dan implikasinya terhadap capaian tersebut, maka tindakan yang harus diambil guna penyempurnaan perencanaan dan penganggaran ke depan adalah :
23. 1.Dinamika tugas pokok dan fungsi kapanewon, kebijakan pemerintah daerah, maupun perubahan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan serta dijadikan landasan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan merujuk pada Perubahan Renstra 2023-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.
24. 2.Dalam penyusunan kerangka pendanaan harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi kerja Perangkat Daerah atau dengan kata lain anggaran harus berbasis kinerja. Disisi lain harus diperkuat sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan anggaran Perangkat Daerah dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. 10
25. 3.Aspek sumberdaya manusia aparatur harus diperkuat dengan melaksanakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kompetensi, peningkatan disiplin serta diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan / atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon, Kapanewon juga mempunyai fungsi :
a.Penyusunan rencana kerja kapanewon;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c.Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
d.Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e.Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon;
h.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/ atau kelurahan.
i.Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
j.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kapanewon;
k.Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l.Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m.Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas kapanewon; dan
n.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11 Mendasar pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, Panewu mendapat pendelegasian sebagian kewenangan berbagai aspek kewenangan meliputi:
a.1. Perizinan
1. 2.Non Perizinan
2. 3.Koordinasi
3. 4.Pembinaan
4. 5.Pengawasan
5. 6.Fasilitasi
6. 7.Penetapan
7. 8.Penyelenggaraan
b.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ Kelurahan
c.Tugas Pembantuan
d.Kewenangan lain yang dilimpahkan Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Kalibawang merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Kalibawang dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi kapanewon dan kalurahan. Penyajian tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan disajikan pada Tabel II.4 berikut. 12 Tabel II.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO NO INDIKATOR SPM/ STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS TAHUN 2024 (thn n-2) TAHUN2 025 (thn n-1) TAHUN 2026 (thn n) TAHUN 2027 (thn n+1) TAHUN 2024 (thn n-2) TAHUN 2025 (thn n-1) TAHUN 2026 (thn n) TAHUN 2027 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 84,50 84,75 89,902 89,882 90,21 89,902 3 Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon 98,07 99,12 100,00 98,25 99,12 100,00 13 2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2026. Review terhadap RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel II.5 berikut : 14 Tabel II.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN I Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 100% 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan 1 Event 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000 15 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Gelar Budaya Jogja Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH II Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 40.000.000 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 100% 17.039.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 40.000.000 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1 Dokumen 17.039.000 Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan / Kelurahan Kap. Kalibawang Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 40.000.000 Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan Kap. Kalibawang Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 17.039.000 16 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KECAMATAN III Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2.022.560.925 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1.814.085.069 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.000.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Kalibawang Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2 Dokumen 7.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap. Kalibawang Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2 Dokumen 6.500.000 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen 4.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4.500.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.541.503.035 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.526.436.195 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Kalibawang Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 322Orang / bulan 1.497.077.335 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap. Kalibawang Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 21 Orang / bulan 1.492.436.195 17 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ASN ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Kalibawang Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 40.425.700 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap. Kalibawang Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 29.800.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD 14 Laporan 4.200.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.526.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 36.750.800 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Kalibawang Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 Paket 18.626.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap. Kalibawang Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 7.050.800 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Kalibawang Terlaksana nya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 21.900.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap. Kalibawang Terlaksana nya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 29.700.000 Pengadaan Barang Milik Daerah 168.433.397 - 2718 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kalibawang Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 10 Unit 168.433.397 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kalibawang Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151.584.426 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 147.567.874 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.959.704 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.629.156 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan 120.624.722 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 121.938.718 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.513.467 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 92.330.200 1 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kap. Kalibawang Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 8 unit 80.384.367 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kap. Kalibawang Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 8 unit 72.680.000 313119 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kalibawang Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 1 unit 11.787.400 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kalibawang Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 1 unit 5.945.300 3 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kalibawang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 21 unit 17.341.700 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap. Kalibawang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 15 unit 13.704.900 IV Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 40.741.909 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan 100% 57.586.500 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 31.059.100 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 51.580.100 2720 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 27 Laporan 11.679.100 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 37.653.300 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Kalibawang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20 Dokumen 19.380.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Kalibawang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Dokumen 13.926.800 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.682.809 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 Dokumen 6.006.400 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Kalibawang Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan 12 Dokumen 9.682.809 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kap. Kalibawang Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan 12 Dokumen 6.006.400 V Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 24.900.300 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan 100% 20.609.500 2721 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen 24.900.300 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen 20.609.500 1 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 24.900.300 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 20.609.500 VI Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 91.252.800 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 64.653.550 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah 2 Dokumen 91.252.800 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah 2 Dokumen 64.653.550 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Kalibawang Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70 orang 33.491.300 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap. Kalibawang Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 35 orang 33.781.700 2722 No Rancangan Awal RKPD Hasil analisa kebutuhan Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan dana ( Rp. ) Catatan Penting
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan 6 Laporan 30.871.850 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan 6 Laporan 30.871.850 VII Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 57.761.500 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 15.765.000 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.465.000 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Dokumen 15.765.000 1 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 25.465.000 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap. Kalibawang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 Laporan 15.765.000 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.344.920.934 Jumlah Pagu Dana Kegiatan 2.089.738.619 313123 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan (masyarakat) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Mulai tahap musyarawah pembangunan pedukuhan, dilanjutkan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) tingkat Desa, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses pelaksanaannya mengedepankan pada perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur / lembaga dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Selanjutnya telah dihasilkan kesepakatan usulan program/kegiatan hasil musrenbang desa untuk dibawa musrenbang tingkat Kapanewon dan wakil delegasi peserta Musrenbang Tingkat Kapanewon. Secara substantif usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seluruhnya masih dalam ruang lingkup atau ranah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kalibawang. Sehingga usulan tersebut layak untuk dilanjutkan pada tahap Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kulon Progo. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat hasil Musrenbang Kapanewon Kalibawang sebagaimana Tabel II.6 berikut : Tabel II.6 Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program / Kegiatan Lokasi Sasaran Program/Kegiatan Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 - - - - - 3424 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuji Indonesia Emas 2045” Visi tersebut mengandung arti pembnagunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bansa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasai manusia (HAM)
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dao penyelundupan
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Delapan Asta Cita ini dimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. 3425 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029. Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu "Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)." Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi Pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 : Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, berbudaya yang Berkelanjutan. Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo :
1.Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.
2.Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.
4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan rumusan misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan, maka tujuan Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029 3425 3426 adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”. Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Kalibawang tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 sebagaimana Tabel III.1 berikut: Tabel III. 1 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kalibawang No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Satuan Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86,90 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Nilai A (85,3) Indeks Maturitas SPIP Nilai 3,23 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Level 2,0-3,0 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 89,902 3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 sebagai berikut: 3627 Tabel III.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 No Urusan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Keterang an 1 2 3 4 5 6 7 I PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan 100 % 100.000.000,00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Dokumen 100.000.000,00 Gelar Budaya Jogja Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 100.000.000,00 II PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 % 17.039.000,00 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 1 Dokumen 17.039.000,00 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Kap.Kali bawang Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 3 Dokumen 17.039.000,00 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi 100 % 1.814.085.069,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu 2 Dokumen 11.000.000,00 3628 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kap.Kali bawang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.500.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4.500.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu 3 Dokumen 1.526.436.195,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kap.Kali bawang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 1.492.436.195,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kap.Kali bawang Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 29.800.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 14 Laporan 4.200.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Dokumen 36.750.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kap.Kali bawang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.050.800,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 29.700.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan yang Disediakan 1 Dokumen - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap.Kali bawang Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - 3629 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 2 Dokumen 147.567.874,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 121.938.718,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 25.629.156,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 92.230.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kap.Kali bawang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 72.680.000,00 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kap.Kali bawang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.394.800,00 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kap.Kali bawang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 13.704.900,00 IV PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan Non Perizinan 100 % 57.586.500,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 51.580.100,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 37.653.300,00 3630 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kap.Kali bawang Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 13.926.800,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 6.006.400,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Dokumen 6.006.400,00 V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu 100 % 20.609.500,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Dokumen 20.609.500,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 20.609.500,00 VI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan Trantibum 100 % 64.653.550,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2 Dokumen 64.653.550,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kap.Kali bawang Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 35 Orang 33.781.700,00 3631 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 Laporan 30.871.850,00 VI I PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu 100 % 15.765.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1Dokumen 15.765.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kap.Kali bawang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 Laporan 15.765.000,00 2.089.738.619,00 32 1. Program dan kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah program sebanyak 7 jenis 2) Jumlah kegiatan sebanyak 13 jenis 3) Jumlah sub kegiatan sebanyak 22 jenis 4) Total kebutuhan dana/pagu indikatif sejumlah Rp. 2.089.738.619,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.492.436.195,00 -Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 597.302.424,00 Rincian Program dan Kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel IV berikut ini : 33 Tabel IV. Program dan Kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (Renja OPD) Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KAPANEWON KALIBAWANG 2.089.738.619,00 2.360.459.490,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00
1.2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 100.000.000,00 100 % 100.000.000,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 100.000.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Laporan 100.000.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 17.039.000,00 40.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 17.039.000,00 40.000.000,00
1.4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Sub Kegiatan Keistemawaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 17.039.000,00 100 % 40.000.000,00 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 17.039.000,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 40.000.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi 3 Dokumen 17.039.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 3 Dokumen 40.000.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.972.699.619,00 2.220.459.490,00 7.01 KECAMATAN 1.972.699.619,00 2.220.459.490,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi - 100 % 1.814.085.069,00 100 % 2.017.108.081,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 11.000.000,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 2 Dokumen 11.500.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 2 Dokumen 7.000.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4.500.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa -
5.Penguatan PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) -
5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 12 Laporan 4.500.000,00 . KAPANEWON KALIBAWANG 35 NO KOD E URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 1.526.436.195,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 3 Dokumen 1.526.436.195,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 1.492.436.195,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 21 Orang/bulan 1.492.436.195,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 29.800.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 29.800.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 4.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 14 Laporan 4.200.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 36.750.800,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang -2 Dokumen 48.326.600,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.050.800,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Paket 18.626.600,00 KAPANEWON KALIBAWANG 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 29.700.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Laporan 29.700.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 0,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 168.433.397,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 10 Unit 168.433.397,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 147.567.874,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 2 Dokumen 152.898.422,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.629.156,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Laporan 30.959.704,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 121.938.718,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Laporan 121.938.718,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 3 Dokumen 92.330.200,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 3 Dokumen 109.513.467,00 KAPANEWON KALIBAWANG 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 72.680.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 8 Unit 80.384.367,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.945.300,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Unit 11.787.400,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 13.704.900,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 15 Unit 17.341.700,00 KAPANEWON KALIBAWANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan non perizinan - 100 % 57.586.500,00 100 % 61.262.909,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 51.580.100,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 2 Dokumen 51.580.100,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 37.653.300,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 5 Laporan 37.653.300,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 13.926.800,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 6 Dokumen 13.926.800,00 KAPANEWON KALIBAWANG 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 6.006.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 9.682.809,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 6.006.400,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 12 Dokumen 9.682.809,00 KAPANEWON KALIBAWANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu - 100 % 20.609.500,00 100 % 24.900.300,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 20.609.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 24.900.300,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 20.609.500,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
2.Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 8 Laporan 24.900.300,00 KAPANEWON KALIBAWANG
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan gangguan trantibum - 100 % 64.653.550,00 100 % 91.543.200,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 2 Dokumen 64.653.550,00 - 5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 2 Dokumen 91.543.200,00 KAPANEWON KALIBAWANG 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 35 Orang 33.781.700,00 - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 35 Orang 33.781.700,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 Laporan 30.871.850,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 6 Laporan 57.761.500,00 KAPANEWON KALIBAWANG
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu - 100 % 15.765.000,00 100 % 25.645.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan - 1 Dokumen 15.765.000,00 - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 1 Dokumen 25.645.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 Laporan 15.765.000,00 Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - 5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik Lingkup Kapanewon Kalibawang 7 Laporan 25.645.000,00 KAPANEWON KALIBAWANG 40 i RENCANA KERJA TAHUN 2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Sugiman, Watulunyu , Margosari, Pengasih Telp. (0274) 773837 v DAFTAR ISI Halaman Halaman Sampul ........................................................................................................ i SK Bupati Kulon Progo ............................................................................................. ii Daftar Isi .................................................................................................................... v Daftar Tabel ............................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................... 2 1.3 Maksud Dan Tujuan ........................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD ........................................ 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan Capaian Kinerja... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................... 14 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan fungsi SKPD ............. 16 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………. 18 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 34 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................ 48 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ....................... 48 3.2 Tujuan Dan Sasaran .......................................................................... 48 3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………. 50 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................................................................................................. 51 BAB V PENUTUP ................................................................................................ 61 vi DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Kinerja Tahun 2024 ......... 7 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................................... 15 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ............................ 19 Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Renstra 2025-2026 ...................................................................... 49 Tabel 4.1 Program dan Kegiatan .............................................................................. 52 1 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 didasarkan pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026, serta Peraturan Bupati Kulon Progo tentang RKPD Tahun 2026. sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 2 Belanja Daerah. Selanjutnya rencana kerja ini akan menjadi pedoman penyusunan Pra RKA Badan dan selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 melalui APBD 2026 Kabupaten Kulon Progo. Keterkaitan dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Alur Perencanaan dan Penganggaran 1.2 LANDASAN HUKUM
1.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1951 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 ) diganti dengan UU Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305 )
2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 3
3.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standard Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
8.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ; 4
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 );
13.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 103);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15.Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi terhadap berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. B. Tujuan
1.Sebagai kerangka acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan mengembangkan langkah langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.
2.Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada setiap tahun yang dibiayai dengan APBD
3.Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memahami dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4.Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
5.Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan 5 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan capaian renja sebagai berikut : No. Program Indikato 7 Tabel 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 Kode Urusan /Bidang/Program/Kegiatan Indkator kinerja program/kegiatan Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024 Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025 Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Th 2024 Realisasi Renja PD Th 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Unsur pemerintahan umum 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 01 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase peningk penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota 100 8 01 01 2.01 Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD Jml dokumen perencanaan PD 94 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jml dokumen perencanaan PD 10 2 2 2 100 4 8 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jml laporan Evaluasi kinerja PD 84 21 21 21 100 21 63 8 01 01 2.02 Administrasi keuangan PD Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan PD 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jml org yg menerima gaji dan tunjangan ASN 80 20 20 20 100 20 60 8 01 01 2.02 0002 Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN Jml dok hasil penyediaan adm pelaks tugas ASN 48 48 48 48 100 48 144 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Jml lap keu bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan lap koordinasi penysnan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 56 14 14 14 100 12 40 8 01 01 2.06 Administrasi Umum PD Terselenggaranya koordinasi perangkat daerah 64 13,46 8 Kode Urusan /Bidang/Program/Kegiatan Indkator kinerja program/kegiatan Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024 Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025 Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Th 2024 Realisasi Renja PD Th 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 01 01 2.06 0002 Penyediaaan peralatan dan perlengk ktr Jml paket peralatan dan perlengk katr yg disediakan 16 4 4 4 100 4 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jm laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 48 12 12 12 100 12 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9 8 01 01 2.07 0006 Pengadaad Peralatan dan Mesin Lainnya Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 0 0 3 0 3 8 01 01 2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Terselenggaranya kelancaran penunjang urusan umum PD 96 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jml laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan 48 12 12 12 100 12 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jml laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan 48 12 12 12 100 12 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 173 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional Jml kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabtan yg dipelihara dan dibyrkan pjk nya 36 9 9 9 100 7 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gd ktr atau bangunan lainnya Jml sarana dan prasarana gd ktr dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi 136 34 34 34 100 7 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi 1 0 9 Kode Urusan /Bidang/Program/Kegiatan Indkator kinerja program/kegiatan Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024 Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025 Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Th 2024 Realisasi Renja PD Th 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 01 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 80 8 01 02 2.01 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Terlaksananya pemantapan wawasan kebangsaan Masyarakat 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan Jml org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideolodi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bgsa, pembauran kebangsaaan, Bhinneka TunggalIka dan sejarah kebangsaan 2000 500 500 500 100 500 8 01 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Terlaksananya peningkatan pendidikan politik masyarakat daerah 2000 250 250 250 100 10 Kode Urusan /Bidang/Program/Kegiatan Indkator kinerja program/kegiatan Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024 Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025 Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Th 2024 Realisasi Renja PD Th 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jml org yg mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2000 250 250 250 100 120 8 01 04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase peningkatan pengawasan organisasi kemasyarakatan 71,33 142,51 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya peningkt pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 71,33 54,26 57,55 62,07 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jml dokumen hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 71,33 54,26 57,55 62,07 8 01 05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 29.55 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 11 Kode Urusan /Bidang/Program/Kegiatan Indkator kinerja program/kegiatan Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024 Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025 Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Th 2024 Realisasi Renja PD Th 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah Jml org yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 29,55 12.50 18,18 18,18 100 23,86 8 01 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase peningkatan kewadanaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social 100 100 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pengananan Konflik Sosial Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik social 2008 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1440 120 120 120 100 100 12 Kode Urusan /Bidang/Program/Kegiatan Indkator kinerja program/kegiatan Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024 Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025 Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Th 2024 Realisasi Renja PD Th 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang ewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 120 120 120 100 100 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jml dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 48 12 12 12 100 6 13 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2024 dari target 80% dapat tercapai 80 %. Keberhasilan program ini didukung oleh capaian atas kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang ditempuh melalui kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dalam rangka meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemula, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan dan pendidikan politik bagi parpol. Target kinerja program ini sebesar 80%, dapat dicapai 80 % dengan indikator persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan indikator program persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dapat tercapai 57,55 % dari target 57,55%. Hal ini berarti bahwa target program ini dapat tercapai 100 %, dilakukan dengan melaksanakan monitoring ormas dari ormas yang tercatat. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan indikator persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya, dengan target kinerja sebesar 18,18 %, dapat dicapai 18,18 %.. Hal ini berarti bahwa program ini dapar tercapai sebesar 100 %. Dukungan terhadap program ini adalah dilakukannya penetapan Kalurahan Bersinar pada tahun 2024 sebanyak 6 kalurahan dari kalurahan yang ada sebanyak 88 kalurahan. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indicator kinerja persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan target kinerja 100 %, dapat tercapai 100 %. Keberhasilan pencapaian target program ini didukung atas terlaksananya penyelesaian konflik social dari konflik social yang ada. 14 Tahun 2024 sebanyak 3 ( tiga ) konflik social dapat terselesaikan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, diantaranya seperti:

a.Ada proses pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi antara taget dengan realisasi terjadi hal yang tidak sama.
b.Adanya beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya, terutama kegiatan perencanaan dan kegiatan pengendalian, saling berhubungan satu sama lain sehingga capaian fisik dan keuangan kegiatan tersebut terserap menyesuaikan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah 2.2. Analisis kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum mempunyai sasaran strategis peningkatan penyelesaian konflik sosial dengan indicator persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial, yakni dengan kegiatan pendukungnya monitoring ormas dari ormas tercatat dan penyelesaian konflik social dari konflik yang ada. Tahun 2024 terdapat 3 konflik sosial dapat terselesaikan dari 3 konflik social yang ada. Terdapat 109 ormas dimonitoring dari sebanyak 145 ormas tercatat. 15 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan AnalisisTahun 2024 (n-2) Tahun 2025 (n-1) Tahun 2026 Tahun 2027 n+1 Tahun 2024 (n-2) Tahun 2025 (n-1) Tahun 2026 Tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Persentase Peningkatan penyelesaian konflik sosial -- -- 78,78 81,03 85,67 78,78 81,03 85,67 2. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah -- -- 100 100 100 100 100 100
1. 3.Jumlah konflik yang terselesaikan -- -- 20 15 10 1 15 10 16 2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan budaya, beragam suku, agama, ras serta golongan. Hal tersebut akan menjadi nilai tambah untuk negara Indonesia karena kaya akan keragaman. Namun, tidak menutup kemungkinan juga apabila keragaman tersebut menjadi masalah bagi Indonesia. Keragaman tersebut memungkinkan munculnya sifat etnosentrisme, dimana masyarakat Indonesia akan merasa bahwa golongannya lebih hebat daripada golongan yang lain, sehingga terjadilah intoleransi. Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerah yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah, Namun juga secara horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila ini terjadi dampaknya akan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Di samping persoalan di atas, kondisi kemiskinan kemungkinan juga akan menjadi faktor diterminan bagi munculnya tindak kriminal dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
2. 1.Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam;
3. 2.Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme; 17
4. 3.Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi- aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
5. 4.Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme, radikalisme serta kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
6. 5.Masih banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
7. 6.Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
8. 7.Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan;
9. 8.Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
10. 9.Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
11. 10.Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis
12. 11.Munculnya potensi konflik akibat suhu politik meningkat di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik pada menjelang, saat dan paska pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Tantangan : 1.Melemahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak remaja. 2.Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun yang pro terhadap kebijakan pemerintah Daerah. 3.Potensi penyebaran faham-faham radikalisme yang menjadi akar timbulnya terorisme. Peluang Pengembangan :
13. 1.Ketersediaan media informasi
14. 2.Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik
15. 3.Keberagaman dan kebhinekaan 18 2.4. Riview Terhadap Rancangan RKPD Perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat yang sangat dinamis mengakibatkan perlu adanya perubahan hal tersebut berimbas pada penyesuaian program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo, sehingga rencana kerja perlu dilakukan riview, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: 19 Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Rancangan Awal RKPD 2026 Data diAmbil dari ranwal RKPD atau dari renstra Hasil Analisis Kebutuhan Diambil dari perbup 23 tahun 2025 tentang RKPD 2026 Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta 100 1.845.776Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Kulon Progo Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 7.076,500 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kulon Progo Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 2 Dokumen 16.875Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kulon Progo Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu 10 Dokumen 17.000 3 Penyusunan Dokumen Kulon Progo Jumlah dokumen 8.638Penyusunan Dokumen Kulon Progo Jumlah dokumen 20 Perencanaan Perangkat Kulon Progo Daerah perencanaan perangkat daerah Perencanaan Perangkat Kulon Progo Daerah perencanaan perangkat daerah 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kulon Progo Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 21 Laporan 8.236Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kulon Progo Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 84 Laporan 11.250 5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kulon Progo 3 Dokumen 1.520.409Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kulon Progo 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kulon Progo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 21 Orang/bulan 1.481.384Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kulon Progo Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 80 orang/bulan 605.137.840 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kulon Progo Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 Dokumen 29.600Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kulon Progo Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 48 Dokumen 162.000 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kulon Progo Jumlah laporan keuangan bulanan/triwul anan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi 14 Laporan 9.424Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kulon Progo Jumlah laporan keuangan bulanan/triwula nan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan 56 Laporan 7.250 21 penyusunan laporan keuangan bulanan/triwul anan/ semesteran SKPD keuangan bulanan/triwula nan/ semesteran SKPD 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kulon Progo Jumlah Dokumen Administrasi Umum 2 Dokumen 40.087Administrasi Umum Perangkat Daerah Kulon Progo Jumlah Dokumen Administrasi Umum 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ( 4 ) Paket 12.845Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kulon Progo Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ( 4 ) Paket 16 Paket 1.349.000 11 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 27.242Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kulon Progo Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 59.800 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kulon Progo Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 2 Dokumen 98.789Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kulon Progo Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 2 Dokumen 98.789 22 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12.845Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12.845 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka 12 Laporan 27.242Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka 12 Laporan 27.242 15 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kulon Progo Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 44.762Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kulon Progo Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 44.762 16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kulon Progo Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 44.762Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kulon Progo Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 44.762 17 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang 2 Dokumen 98.789Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang 2 Dokumen 98.789 23 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.994Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.994 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 69.794Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kulon Progo Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 69.794 20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Dokumen 124.852Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Dokumen 124.852 21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 Unit 96.923Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kulon Progo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 Unit 96.923 24 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 25 Unit , 27.929Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kulon Progo Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 25 Unit , 27.929 23 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kulon Progo Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan 90 % 973.042Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kulon Progo Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan 90 % 973.042 24 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 Dokumen 973.042Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2 Dokumen 973.042 25 25 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kulon Progo umlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 154.026Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kulon Progo umlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 154.026 26 Pembentukan Paskibraka Kulon Progo Jumlah Paskibraka 48 Orang 819.016 Pembentukan Paskibraka Kulon Progo Jumlah Paskibraka 48 Orang 819.016 27 Program peningkatan Peran partai politik Dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika Kulon Progo Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos 60 % 1.244.795Program peningkatan Peran partai politik Dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika Kulon Progo Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos 60 % 1.244.795 26 Serta budaya politik Serta budaya politik 28 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2 Dokumen 1.244.795Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2 Dokumen 1.244.795 29 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di 300 Orang 1.083.817Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di 300 Orang 1.083.817 27 Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 30 Pelaksanaan tugas Paskibraka Kulon Progo Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 1 Kegiatan 1.083.817Pelaksanaan tugas Paskibraka Kulon Progo Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 300 Orang 1.083.817 31 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kulon Progo Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyaratan 1 Kegiatan 160.978Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kulon Progo Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyaratan 1 Kegiatan 160.978 28 Kemasyarakata n Kemasyarakata n 32 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat an 84.56 % 124.991Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n 84.56 % 124.991 33 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 1 Dokumen 124.991Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 1 Dokumen 124.991 29 Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah 34 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 124.991Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kulon Progo Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 124.991 35 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kulon Progo Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti 34.78 % 134.101Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Kulon Progo Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti 34.78 % 134.101 36 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis 1 Dokumen 134.101Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 1 Dokumen 134.101 30 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 37 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 134.101Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 134.101 38 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Kulon Progo Persentase laporan penanganan konflik sosial 100 % 333.328Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Kulon Progo Persentase laporan penanganan konflik sosial 100 % 333.328 31 Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 39 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3 Dokumen 333.328Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kulon Progo Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3 Dokumen 333.328 40 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 20 Orang 128.850Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 20 Orang 128.850 32 Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 41 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 20 Orang 99.075Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kulon Progo Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 20 Orang 99.075.400,00 99.075 33 Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah 42 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kot a Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Ko ta 6 Dokumen 105.403Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kot a Kulon Progo Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 105.403 34 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 1 1055 399 23- 01- 2025 Nasib Wardoy o S.Pd Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu (PRIORITAS 20) Karang wuni, Wates, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu (PRIORITAS 20)Nasib Wardoyo, S,Pd. OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 50 Oran g - - - 17 74 1055 416 23- 01- 2025 Nasib Wardoy o S.Pd Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu Garong an, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu Garongan, Panjatan OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 50 Oran g - - - 17 84 1055 528 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Bojong, Panjatan (PRIORITAS 16) Bojong, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 16. Titik wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 35 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 17 85 1055 536 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Tayuban, Panjatan (PRIORITAS 17) Tayuba n, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 17. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 17 86 1055 541 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Depok, Panjatan (PRIORITAS 18) Depok, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 18. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 17 87 1055 545 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Pleret, Panjatan (PRIORITAS 19) Pleret, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 19. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 17 88 1055 567 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Krembangan, Panjatan (PRIORITAS 20) Kremba ngan, Panjata n , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 20. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 36 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 17 89 1055 568 23- 01- 2025 BUDI HUTOM O PUTRO, SS Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapane won Samigal uh, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapanewon Samigaluh OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 2 Pake t - - - 17 90 1055 570 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Kanoman, Panjatan Kanoma n, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 17 91 1055 572 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Bugel, Panjatan Bugel, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 17 92 1055 577 23- 01- 2025 TITIK WIJAYA NTI, SE Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Garongan, Panjatan Garong an, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 37 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 17 93 1055 578 23- 01- 2025 BUDI HUTOM O PUTRO, SS Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Karang Taruna WIRAB AKTI, Sidohar jo, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Karang Taruna WIRABAKTI, Sidoharjo OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 10 0 Oran g - - - 17 94 1055 589 23- 01- 2025 BUDI HUTOM O PUTRO, SS Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Kapane won Kalibaw ang, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Kapanewon Kalibawang OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 50 Oran g - - - 17 95 1055 592 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Hargomulyo Kokap 70 orang (PRIORITAS 18) Hargom ulyo, Kokap, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 18. Sutrisno. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 17 96 1055 598 23- 01- 2025 BUDI HUTOM O PUTRO, SS Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapane won Kalibaw ang, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapanewon Kalibawang OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 2 Pake t - - - 38 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 17 97 1055 607 23- 01- 2025 BUDI HUTOM O PUTRO, SS Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Kapane won Girimul yo, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Kapanewon Girimulyo Untuk Dilakukan Verifikasi Lebih Lanjut - - 50 Oran g - - - 17 98 1055 609 23- 01- 2025 BUDI HUTOM O PUTRO, SS Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapane won Girimul yo, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada nKes bang pol Bada nKes bang pol Verifik asi Peran gkat Daera h - Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapanewon Girimulyo OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 2 Pake t - - - 17 99 1055 624 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Hargomulyo Kokap 70 orang (PRIORITAS 16) Hargom ulyo, Kokap, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 16. Sutrisno. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 18 00 1055 631 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Kedungsari Pengasih 70 orang (PRIORITAS 17) Kedung sari Pengasi h , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 17. Sutrisno. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 18 01 1055 642 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Donom ulyo, Nanggu lan, Kab. Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang - Dibata lkan - - - - - 1 Pake t - - - 39 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN Panca sila Bela Negara untuk Kalurahan Donomulyo, Nanggulan 70 orang Kulon Progo sa dan Politi k 18 02 1055 654 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang Sukore no, Sentolo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k - Dibata lkan - - - - - 1 Pake t - - - 18 03 1055 661 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang Sukore no, Sentolo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k - Dibata lkan - - - - - 1 Pake t - - - 18 04 1055 676 23- 01- 2025 Sutrisno Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Donomulyo Nanggulan 70 orang Donom ulyo, Nanggu lan., Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k - Dibata lkan - - - - - 1 Pake t - - - 18 21 1056 005 23- 01- 2025 Kartono Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Donom ulyo, Nanggu lan, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Bada n Kesat uan Bang sa dan Verifik asi Peran gkat Daera h - Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan - - 1 Pake t - - - 40 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN Donomulyo, Nanggulan 70 orang Politi k Politi k waktu pelaksanaannya 18 23 1056 011 23- 01- 2025 Kartono Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang Sukore no, Sentolo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 18 24 1056 021 23- 01- 2025 Kartono Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang Sukore no, Sentolo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 18 26 1056 032 23- 01- 2025 Kartono Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Donomulyo Nanggulan 70 orang Donom ulyo, Nanggu lan ., Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 41 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 18 89 1056 550 23- 01- 2025 QOIS REIZA FAHMI Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 5 titik di wilayah Kalurahan Bumirejo dan Kalurahan Wahyuharjo (PRIORITAS 13) Bumirej o dan Wahyu harjo, Lendah, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - PRIORITAS 13. Qois Reiza Fahmi. Sosialisasi Ideologi Pancasila OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 5 titik - - - 19 83 1057 088 23- 01- 2025 Dewi Nugrah eni, ST Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Adanya sosialisasi pendidikan karakter untuk para remaja Semak, Banjara sri, Kalibaw ang, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Adanya sosialisasi pendidikan karakter untuk para remaja Semak, Banjarasri, Kalibawang OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 20 68 1059 456 24- 01- 2025 Suryant o Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur Kalurah an Tirtorah ayu, Kecama tan Galur, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 20 91 1059 684 24- 01- 2025 Jeni Widiyat moko Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi di Tangkisan 1, Hargomulyo, Tangkis an 1, Hargom ulyo, Kokap, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi di Tangkisan 1, Hargomulyo, , Kokap OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 42 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 20 92 1059 692 24- 01- 2025 Jeni Widiyat moko Sosial isasi Narko ba Sosialisasi terkait Narkoba untuk masyarakat Karangasem, Sidomulyo Karanga sem, Sidomul yo, Pengasi h, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi terkait Narkoba untuk masyarakat Karangasem, Sidomulyo Pengasih OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 21 05 1060 273 24- 01- 2025 Agung Raharjo Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo (Prioritas 24) Kalurah an Bangun cipto, Kecama tan Sentolo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo (Prioritas 24), Agung Raharjo,ST OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 21 06 1060 282 24- 01- 2025 Agung Raharjo Sosial isasi Narko ba Sosialisasi Narkoba (Kesbangpol) Kalurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan (Prioritas 25) Kalurah an Donom ulyo, Kecama tan Nanggu lan , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Narkoba (Kesbangpol) Kalurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan (Prioritas 25), Agung Raharjo,ST OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 31 12 1077 622 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Jatimul yo, Girimul yo, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Bada n Kesat uan Bang sa dan Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan - - 1 Pake t - - - 43 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN Jatimulyo, Girimulyo Politi k Politi k Jatimulyo, Girimulyo waktu pelaksanaannya 31 13 1077 624 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Giripurwo, Girimulyo Giripur wo, Girimul yo, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Giripurwo, Girimulyo OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 31 14 1077 627 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjararum, Kalibawang (PRIORITAS 18) Banjara rum, Kalibaw ang, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjararum, Kalibawang (PRIORITAS 18) Suharto OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 31 15 1077 635 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang Banjarh arjo, Kalibaw ang, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 44 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 31 16 1077 638 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Ngargosari, Samigaluh (PRIORITAS 19) Ngargo sari, Samigal uh, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Ngargosari, Samigaluh (PRIORITAS 19) Suharto OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 31 17 1077 640 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarsari, Kalibawang Banjars ari, Kalibaw ang, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarsari, Kalibawang OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 31 18 1077 647 30- 01- 2025 SUHART O Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Gerbosari, Samigaluh (PRIORITAS 20) Gerbos ari, Samigal uh, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Gerbosari, Samigaluh (PRIORITAS 20) Suharto OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 Pake t - - - 31 96 1079 889 30- 01- 2025 Wisnu Prastya Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Sabrang , Giripur wo, Girimul yo, , Kab. Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Bada n Kesat uan Bang sa dan Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Sabrang, OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan - - 1 pake t - - - 45 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN Kulon Progo Politi k Politi k Giripurwo, Girimulyo, waktu pelaksanaannya 31 97 1079 893 30- 01- 2025 Wisnu Prastya Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Wadas, Giripur wo, Girimul yo, , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Wadas, Giripurwo, Girimulyo, OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 31 98 1079 901 30- 01- 2025 Wisnu Prastya Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Kepund ung, Giripur wo, Girimul yo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Kepundung, Giripurwo, Girimulyo OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 32 00 1079 906 30- 01- 2025 Wisnu Prastya Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Banjara n, giripur wo, Girimul yo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Banjaran, giripurwo, Girimulyo OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 46 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 32 01 1079 913 30- 01- 2025 Wisnu Prastya Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Grigak, Girimul yo, Giripur wo , Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Grigak, Girimulyo, Giripurwo OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 35 47 1087 105 31- 01- 2025 ARIS SYARIF UDDIN Sosial isasi Ideol ogi Panca sila Wawasan Kebangsaan Bendun gan, Wates, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Ideologi Pancasila Wawasan Kebangsaan Bendungan, Wates OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 35 48 1087 108 31- 01- 2025 ARIS SYARIF UDDIN Sosial isasi Ideol ogi Panca sila san kebangsaan Triharjo , Wates, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi Ideologi Pancasila / wawasan kebangsaan Triharjo, Wates OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 35 49 1087 112 31- 01- 2025 ARIS SYARIF UDDIN Sosial isasi Ideol ogi Panca sila wawasan kebangsaan kulwaru , Wates, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi wawasan kebangsaan kulwaru, Wates Untuk Dilakukan Verifikasi Lebih Lanjut - - 1 pake t - - - 47 NO ID USU LAN TANG GAL USUL PENGU SUL USUL AN MASALAH ALAMA T LOKASI USUL AN KE OPD TUJU AN AWA L OPD TUJU AN AKHI R STAT US CATA TAN REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA REK OME NDA SI SKPD REKO MEND ASI TAPD VO LU M E SAT UAN ANGG ARAN JENIS BELA NJA SUB KEGIAT AN 35 50 1087 128 31- 01- 2025 ARIS SYARIF UDDIN Sosial isasi Ideol ogi Panca sila wawasan kebangsaan Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi wawasan kebangsaan Sogan, Wates OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 35 51 1087 133 31- 01- 2025 ARIS SYARIF UDDIN Sosial isasi Ideol ogi Panca sila wawasan kebangsaan Bojong, Panjata n, Kab. Kulon Progo Kabup aten / Kota Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Bada n Kesat uan Bang sa dan Politi k Verifik asi Peran gkat Daera h - Sosialisasi wawasan kebangsaan Bojong, Panjatan OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya - - 1 pake t - - - 48 3.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan :
1. a.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
2. b.Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif Sasaran
3. a.Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
4. b.Meningkatnya penyelesaian konflik sosial Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target tersajipada tabel 3.1 sebagai berikut : 49 Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Renstra 2025 – 2029 No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Satuan Target Tahun 2026 1 Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat -- Indeks Harmoni Indonesia ( IHAI ) Nilai 7,42 2. -- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Nilai A (85,3) Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai 3,231 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif Persentase penyelesaian konflik sosial % 100 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP perngkat Daerah Predikat A (>80-90) Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah Nilai SPIP perangkat daerah Level 2,0-3,0 50 3.3 Program dan Kegiatan No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2026 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan % 90,00 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam pemilos % 65,00 3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan % 84,56 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditidaklanjuti % 34,78 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial Persentase laporan penangan konflik sosial % 100 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi % 100 51 Serta sesuai dengan visi Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan “, juga yang sudah diselaraskan dengan misi Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo , khususnya misi ketiga, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif, serta Mewujudkan Masyrakat Yang Aman, dan Demokratis”. Dari beberapa hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini. 52 Tabel 4.1 Program dan Kegiatan 53 54 55 56 57 58 59 60 Wates, 29 Juli 2025 BUPATI KULON PROGO, R. AGUNG SETYAWAN Cap/ttd