DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria; Verifikasi dan Validasi; Besaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai; Mekanisme Penyaluran Bantuan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan tambahan penghasilan kepada buruh pabrik rokok, menggerakkan sektor ekonomi mikro, serta menekan inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur tata cara pemberian bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai tembakau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
2.Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Buruh Pabrik Rokok adalah buruh non manajerial yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada pabrik rokok.
5.Rekening Tabungan adalah rekening yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atas nama penerima BLT DBHCHT.
6.Penerima BLT DBHCHT yang selanjutnya disebut Penerima adalah Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sebagai penerima BLT DBHCHT.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembentu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBHCHT untuk kegiatan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

KRITERIA

Pasal 3

Kriteria Penerima meliputi:

a.Buruh Pabrik Rokok bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah; dan
b.terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 4

(1)Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan data Buruh Pabrik Rokok.
(2)Data Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari federasi serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memproses data Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui tahapan:
1. a.verifikasi; dan
2. b.validasi.
(2)Verikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 6

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
1. a.verifikator menerima data Buruh Pabrik Rokok dari federasi serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. b.verifikator melakukan verifikasi data Buruh Pabrik Rokok dengan cara membandingkan data yang diterima dengan data yang dimiliki Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk dilakukan validasi.

Pasal 7

(1)Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
1. a.validator menerima data Buruh Pabrik Rokok hasil verifikasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. b.validator melakukan validasi terhadap data Buruh Pabrik Rokok hasil verifikasi dengan melakukan konfirmasi data kependudukan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
3. c.validator melakukan validasi terhadap data Buruh Pabrik Rokok hasil verifikasi dengan melakukan konfirmasi kepada pabrik rokok untuk memastikan kesesuaian data.
(2)Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pimpinan pabrik rokok.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan hasil validasi dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Bupati sebagai dasar penetapan Penerima.
(2)Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 9

(1)Pagu BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp720.300.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
(2)BLT DBHCHT diberikan 1 (satu) kali kepada Penerima.
(3)Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per Penerima.
(4)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan paling lambat 30 November 2025.
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pencairan dana BLT DBHCHT melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2)Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan BLT DBHCHT kepada Penerima melalui Rekening virtual account pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN Pasal 10

Pasal 11

(1)Penyaluran dana BLT DBHCHT dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial ke Rekening virtual account Penerima dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dasar surat perintah dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial tanpa pengenaan biaya.
(2)Penyaluran dana BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pabrik Rokok sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
(3)Apabila Penerima meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan maka bantuan tersebut diberikan kepada ahli warisnya dengan bukti:
1. a.akta kematian/surat kematian dan keterangan dari Kelurahan/Kalurahan; dan
2. b.Rekening Tabungan atas nama ahli waris sebagai media pengalihan dana bantuan.
(4)Jika Penerima meninggal dunia tanpa ahli waris, maka BLT DBHCHT tidak disalurkan dan dikembalikan ke Kas Daerah, berdasarkan surat perintah dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(5)Dalam hal Penerima tidak melakukan pencairan dari waktu yang ditentukan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan, maka dana BLT DBHCHT kembali ke Kas Daerah berdasarkan surat perintah dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(6)Pengembalian dana BLT DBHCHT ke Kas Daerah dilakukan dengan penerbitan surat perintah pemindahbukuan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial kepada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…