DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14, Ketentuan Lampiran; Menyisipkan Pasal 4A diantara Pasal 4 dan Pasal 5; dan Menghapus Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah perlu menyamakan nilai variabel jabatan antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil serta indikator dalam pemberian tambahan penghasilan;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah perlu disesuaikan dan diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 63); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 63), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 3
5.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai setiap pegawai.
6.Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil kerja Perangkat Daerah yang diukur dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan sesuai ukuran yang sudah ditetapkan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja diperhitungkan berdasarkan variabel:
1. a.kelas jabatan;
2. b.jenjang Perangkat Daerah;
3. c.struktur jabatan dalam Perangkat Daerah; dan
4. d.afirmasi jabatan tertentu.
(2)Variabel kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan nilai jabatan rata-rata setiap kelas jabatan dengan pengelompokan berdasarkan jenis jabatan
(3)Variabel jenjang Perangkat Daerah, struktur jabatan dalam Perangkat Daerah, dan afirmasi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diperhitungkan berdasarkan wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup, tingkat resiko dan kompleksitas pekerjaan.
(4)Variabel jenjang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Inspektorat Daerah; dan
3. c.Perangkat Daerah lainnya secara berjenjang. 4
(5)Dalam hal terjadi perubahan organisasi Perangkat Daerah atau kepegawaian, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap faktor jenjang Perangkat Daerah, struktur jabatan dalam Perangkat Daerah, dan afirmasi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d.
(6)TPP yang diamanatkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang- undangan dianggarkan di Perangkat Daerah masing- masing.
(7)Besaran TPP setiap PPPK diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai satuan dari nilai variabel.
(8)Nilai satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperhitungkan berdasarkan pagu anggaran setiap tahun dan jumlah keseluruhan nilai variabel.
(9)Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan langkah dan rumusan sebagai berikut:
1. a.menghitung nilai satuan dari nilai variabel setiap bulan; dan
2. b.menghitung besaran TPP setiap jabatan.
(10)Faktor pembagi Pagu Anggaran dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13 (tiga belas) bulan digunakan untuk pengalokasian sebagai berikut:
1. a.12 (dua belas) bulan untuk anggaran TPP bulan januari sampai dengan bulan desember; dan/atau
2. b.1 (satu) bulan untuk anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas dari komponen TPP.
(11)Nilai variabel Beban Kerja berdasarkan kelas jabatan, jenjang perangkat daerah, struktur jabatan dalam perangkat daerah, dan afirmasi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Bupati mengenai nilai variabel perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
(12)Variabel pembentukan TPP mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil.
(13)Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: 5 Pasal 4 A Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas meliputi:
1. a.indikator kinerja individu; dan
2. b.indikator kinerja Perangkat Daerah.
(2)Perhitungan pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.indikator kinerja individu, dengan pembobotan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil.

5.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perhitungan pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari unsur:
1. a.kehadiran;
2. b.mengikuti apel dan/atau upacara;
3. c.kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan aparatur negara;
4. d.tindak lanjut tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi;
5. e.gratifikasi; dan
6. f.penguasaan barang milik daerah.
(2)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil. 6

11.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan melalui bank yang ditunjuk.
(2)Mekanisme pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan sebelumnya.
(4)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
(5)Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.berdasarkan hasil penilaian dari produktivitas kerja dan disiplin kerja sampai dengan tanggal 17 bulan Desember tahun berjalan;
2. b.perekaman aktivitas kerja dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan aktivitas dan paling lambat tanggal 17 bulan Desember tahun berjalan; dan/atau
3. c.nilai aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari batas minimal nilai aktivitas.
(6)Hasil perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembulatan.
(7)Selisih antara pagu anggaran TPP dengan realisasi yang timbul akibat adanya faktor pengurang dapat diakumulasikan untuk pemberian TPP pada bulan berikutnya.
(8)Dalam hal tidak terdapat pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas dari komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf b, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf b diperhitungkan untuk penambahan alokasi anggaran dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a.
(9)Dalam hal terdapat pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas berbeda dan berakibat terhadap penganggaran dari komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf b, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 7
(10)Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 Februari 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 20 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 4…… 8 RUMUSAN PERHITUNGAN

a.menghitung Nilai Satuan dari nilai variabel setiap bulan: NS : {(PA : 13) : (Jumlah total BK1 + Jumlah total BK2 + Jumlah total BK3 + Jumlah total BK4)} Keterangan : NS : Nilai Satuan dari nilai variabel setiap bulan PA : Pagu Anggaran 1 (satu) tahun anggaran BK1 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel kelas jabatan BK2 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel jenjang Perangkat Daerah BK3 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel struktur jabatan dalam Perangkat Daerah BK4 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel afirmasi jabatan tertentu
b.menghitung besaran TPP setiap jabatan TPP Jab : NS x (BK1 + BK2 + BK3 + BK4) Keterangan : TPP Jab : TPP setiap jabatan per bulan NS : Nilai Satuan dari nilai variabel setiap bulan BK1 : Nilai Beban Kerja variabel kelas jabatan setiap jabatan tertentu BK2 : Nilai Beban Kerja variabel jenjang Perangkat Daerah setiap jabatan tertentu BK3 : Nilai Beban Kerja variabel struktur jabatan dalam Perangkat Daerah setiap jabatan tertentu BK4 : Nilai Beban Kerja variabel afirmasi jabatan tertentu setiap jabatan tertentu LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Wates, 20 Februari 2025 BUPATI KULON PROGO Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022