DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan profesionalitas dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya sebagai salah satu penanda identitas dan wibawa Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

(1)ASN Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
(3)ASN Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara Panewu;
h.pakaian seragam batik KORPRI; dan
i.Pakaian Tradisional gagrak Ngayogyakarta.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda;
c.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
d.Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah motif Binangun Kertaraharja; dan
e.Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek dipakai oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
(3)Pemakaian Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dengan ketentuan baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pemakaian Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda lengan panjang atau kemeja biru muda lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda digunakan pada hari Selasa.
(3)Pemakaian pakaian Dinas Harian kemeja biru muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipakai untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(4)Pemakaian pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah motif Binangun Kertaraharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
(2)Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Motif Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah motif Binangun Kertaraharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada:

a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;
c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan
d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa:
1. a.jas berwarna gelap;
2. b.kemeja lengan panjang putih;
3. c.celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
4. d.dasi; dan
5. e.sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa:
1. a.jas berwarna gelap;
2. b.kemeja putih;
3. c.jilbab bagi ASN beragama Islam;
4. d.rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
5. e.sepatu hitam.
(4)Pemakaian Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 141 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 141 Tahun 2021