DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rumah Negara; Penggunaan Rumah Negara; Pinjam Pakai Rumah Negara; Penghunian Rumah Negara; Kewajiban dan Larangan; Berakhirnya Penghunian; Pembebanan Sarana dan Prasarana; Penghapusan Rumah Negara; Penatausahaan Rumah Negara; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan rumah negara memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran tugas dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah daerah sehingga perlu dikelola untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam pemanfaatannya;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pengelolaan Barang Milik Daerah belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Rumah Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau aparatur sipil negara pemerintah daerah yang bersangkutan.
3.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Aparatur Sipil Negara dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
5.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
6.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
9.Penghuni adalah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulon Progo yang masih aktif dan oleh karena tugas dan jabatannya menempati Rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperoleh izin penghunian Rumah Negara.
10.Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
11.Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar pemberian izin kepada aparatur sipil negara atau pejabat daerah yang memenuhi syarat untuk menempati dan menggunakan rumah negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 3
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas/Badan.
18.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku pengelola Barang Milik Daerah.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BMD berupa Rumah Negara.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara yang tertib, terarah dan akuntabel.

BAB II

RUMAH NEGARA

Pasal 3

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berupa Rumah Negara.
(2)Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah atau kepala UPTD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang mempunyai tanggung jawab untuk:
1. a.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Rumah Negara yang berada dalam lingkup wewenang Perangkat Daerah atau UPTD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. b.mengawasi pengguna Rumah Negara oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah atau UPTD terkait;
3. c.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara yang tidak dimanfaatkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya. 4

Pasal 4

(1)Rumah Negara sebagai aset Barang Milik Daerah berasal dari pengadaan Daerah yang diperoleh dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar/tukar bangun dan hibah.
(2)Rumah Negara sebagai aset Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan pejabat dan ASN untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah Negara melalui Pengelola Barang.
(2)Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu:
1. a.Rumah Negara Golongan I; dan
2. b.Rumah Negara Golongan II;
(3)Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

(1)Standar luas Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
1. a.rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 500 m²;
  2. 2.luas tanah 3.000 m²;
  3. 3.luas pendopo 250 m².
2. b.rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 350 m²;
  2. 2.luas tanah 1.500 m²;
  3. 3.luas pendopo 175 m².
3. c.rumah jabatan untuk ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 300 m²;
  2. 2.luas tanah 750 m²;
4. d.rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 300 m²;
  2. 2.luas tanah 750 m².
5. e.rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 300 m²;
  2. 2.luas tanah 750 m².
(2)Standar luas Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 150 m²;
  2. 2.luas tanah 350 m².
2. b.rumah instansi/rumah dinas pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
  1. 1.luas bangunan 70 m²;
  2. 2.luas tanah 200 m².
3. c.rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV, dengan ukuran maksimal :
  1. 1.luas bangunan 54 m²;
  2. 2.luas tanah 150 m². 5
4. d.rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
  1. 1.luas bangunan 36 m²;
  2. 2.luas tanah 100 m².
(3)Dalam hal ukuran luas bangunan dan luas lahan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia dan ketersediaan APBD.

Pasal 7

(1)Bupati dapat mengalihkan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
(2)Pengalihan sebagaiamana dimaksud pada yang (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
(3)Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.umur Rumah Negara minimal 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;
2. b.status hak atas tanahnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
3. c.rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. d.secara teknis memadai sebagai rumah jabatan yang diperuntukan bagi pejabat yang bersangkutan; dan/atau
5. e.persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status golongan Rumah Negara.
(4)Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.
(5)Pengalihan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal Rumah Negara Golongan II tidak dimanfaatkan atau digunakan selama minimal 5 tahun, dapat dilakukan alih fungsi menjadi bangunan kantor pemerintahan atau non pemerintahan.
(2)Alih fungsi BMD berupa Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN RUMAH NEGARA

Pasal 9

(1)Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Ketua DPRD;
4. d.Wakil Ketua DPRD; dan
5. e.Sekretaris Daerah.
(2)Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan oleh Pejabat yang bersangkutan.
(3)Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
1. a.Anggota DPRD;
2. b.Pejabat Eselon II atau Kepala Perangkat Daerah setingkat Eselon II Daerah;
3. c.Panewu; 6
4. d.Kepala UPT;
5. e.Dokter Spesialis; dan/atau
6. f.ASN.
(4)Peruntukan Rumah Negara Golongan II bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas persetujuan Pengelola Barang.
(5)Dalam hal pengguna Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) pensiun atau meninggal dunia maka keluarga yang menghuni wajib mengembalikan Rumah Negara pada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara untuk Pejabat sebagai dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pasal 9 ayat (3) huruf a, maka diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…