DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Perforasi, Pengajuan Perforasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi daerah, setiap pemungutan retribusi yang dilakukan melalui karcis perlu dilakukan perforasi;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perforasi terhadap karcis sebagai alat bukti pemungutan retribusi daerah, perlu mengatur tata cara perforasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perforasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERFORASI. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
2.Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disebut SPP adalah Surat Permohonan dari Perangkat Daerah yang menggunakan karcis untuk mendapatkan pengesahan/ legalitas.
3.Karcis adalah surat kecil atau secarik kertas khusus sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
4.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Perforasi.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan Retribusi; dan
2. b.meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PERFORASI

Pasal 3

(1)Objek Perforasi meliputi Karcis:
1. a.Retribusi pelayanan pasar;
2. b.Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
3. c.Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; dan
4. d.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2)Subjek Perforasi meliputi:
1. a.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Karcis Retribusi pelayanan pasar dan Karcis Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan yang berada di lingkungan pasar;
2. b.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk Karcis Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga serta Karcis Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan yang berada di objek wisata; dan
3. c.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk Karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Karcis Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan.

BAB III

PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 4

Perforasi dilaksanakan oleh SKPKD berdasarkan SPP yang diajukan PD.

Pasal 5

(1)PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan SPP sebanyak 3 (tiga) rangkap.
(2)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke SKPKD dengan disertai Karcis yang akan diperforasi.
(3)Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)SKPKD menerima SPP dan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diperforasi.
(2)Petugas Perforasi pada SKPKD meneliti kesesuaian jumlah Karcis yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
(3)Dalam hal jumlah Karcis sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP, petugas Perforasi pada SKPKD menandatangani SPP yang disampaikan PD rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut:
1. a.lembar 1 (satu) untuk PD; dan
2. b.lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk SKPKD.

Pasal 7

(1)Karcis yang sudah diperforasi diserahkan kepada PD oleh petugas Perforasi pada SKPKD.
(2)PD yang memohon Perforasi meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam SPP.
(3)Dalam hal Karcis yang diterima telah sesuai dengan SPP, PD menandatangani berita acara serah terima objek Perforasi.
(4)Berita acara serah terima objek Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan distribusi:
1. a.lembar 1 (satu) untuk PD pemohon; dan
2. b.lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk SKPKD
(5)Format berita acara serah terima objek Perforasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Petugas Perforasi mencatat jumlah Karcis yang diperforasi dalam buku rekapitulasi Perforasi.
(2)PD membuat laporan hasil Perforasi setiap bulan dan disampaikan ke SKPKD.
(3)PD melakukan rekonsiliasi data Karcis dengan SKPKD setiap semester.
(4)Petugas Perforasi membuat laporan hasil Perforasi setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala SKPKD.
(5)Format buku rekapitulasi Perforasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI KULON PROGO Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 46 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PERFORASI A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERFORASI PD : Tanggal : Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut: No Nama Benda Berharga/Warna No Seri/Kode Nominal Per Lembar (Rp) Banyaknya Benda Berharga Jumlah Nilai Uang (Rp) Awal Akhir Jumlah Buku Isi Buku (Lembar) Jumlah Lembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 Jumlah Diterima Petugas Perforasi Tanggal ... …………………………….. NIP. (PD Pemohon) .................................. NIP. Disetujui untuk diperforasi Kepala SKPKD ................................ NIP. KOP PD SURAT PERMINTAAN PERFORASI Kepada Yth. Kepala SKPKD B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA OBJEK PERFORASI KOP SKPKD BERITA ACARA SERAH TERIMA OBJEK PERFORASI Nomor ... Tahun ... Pada hari ini .......... tanggal......... bulan ............... tahun............., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Objek Perforasi berdasarkan SPP Nomor ........ tanggal .......... dan telah selesai diperforasi pada tanggal ... Adapun Objek Perforasi yang diserahterimakan sebagai berikut : No Nama Benda Berharga/Warna No Seri/Kode Nominal Per Lembar (Rp) Banyaknya Benda Berharga Jumlah Nilai Uang (Rp) Awal Akhir Jumlah Buku Isi Buku (Lembar) Jumlah Lembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 Jumlah Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sepenuhnya. Yang Menerima PIHAK KESATU ................................ NIP. Yang Menyerahkan PIHAK KEDUA ............................ NIP. Mengetahui Kepala SKPKD ................................ NIP. C. FORMAT BUKU REKAPITULASI PERFORASI No Jenis yang Diperforasi Kode Nilai per Lembar Jumlah Lembar per Blok Sampai dengan Bulan lalu Bulan ini Sampai dengan Bulan ini Jumlah Blok Jumlah Lembar Jumlah Nilai Jumlah Blok Jumlah Lembar Jumlah Nilai Jumlah Blok Jumlah Lembar Jumlah Nilai PD ..... PD ..... PD ..... PD ..... Mengetahui Kepala SKPKD .................................. NIP. Kulon Progo, ... Petugas Perforasi .............................. NIP. Wates, 29 Desember 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…