DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek, Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah; Pencatatan Volume dan Penggunaan Air Tanah; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengenaan Pajak Air Tanah didasarkan atas Nilai Perolehan Air Tanah dengan mempertimbangkan faktor jenis, lokasi, tujuan dan/atau pemanfaatan air, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
c.bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 118); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
2.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
4.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
5.Sumber Air Alternatif adalah sumber air yang berasal selain dari air tanah misalnya sungai, laut atau perusahaan air minum.
6.Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
9.Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan.
12.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
13.Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
16.Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
18.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pengenaan PAT.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengendalikan dan mengembalikan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II

OBJEK, TARIF, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

(1)Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
1. a.keperluan dasar rumah tangga;
2. b.keperluan pendidikan dasar dan menengah;
3. c.keperluan pengairan pertanian rakyat;
4. d.keperluan perikanan rakyat;
5. e.keperluan peternakan rakyat;
6. f.keperluan peribadatan;
7. g.keperluan panti asuhan;
8. h.keperluan panti jompo;
9. i.keperluan panti rehabilitasi sosial;
10. j.keperluan pemadam kebakaran; dan
11. k.keperluan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang tidak bersifat komersial.

Pasal 4

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

(1)NPA merupakan dasar Pengenaan PAT.
(2)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
(3)Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Besaran HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan sebesar Rp1.200,00/m3 (seribu dua ratus rupiah per meter kubik).
(2)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
(3)BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan dibagi rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(4)BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dibagi rata- rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(5)Penghitungan HAB, BPH, dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
4. d.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air Tanah; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(3)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor:
1. a.jenis Sumber Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air Tanah yang meliputi:
  1. 1.daerah di luar jangkauan Sumber Air Alternatif; dan
  2. 2.daerah di dalam jangkauan Sumber Air Alternatif.
3. c.kualitas Air Tanah yang meliputi:
  1. 1.kualitas baik untuk bahan baku air minum; dan
  2. 2.kualitas tidak baik untuk bahan baku air minum, yaitu air yang mempunyai kadar salinitas yang tinggi sehingga bersifat payau atau asin atau tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum.
(4)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 8

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
2. b.kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
3. c.kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
4. d.kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
5. e.kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
  1. 1.produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan;
  2. 2.produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum
(3)Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 10

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

OBJEK, TARIF, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

OBJEK, TARIF, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023