DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2026

Nomor: 52
Tahun: 2026
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.629.107.650.973,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 12); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.629.107.650.973,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp424.085.256.892,00 (empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.780.343.700,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.180.002.681,00 (dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). 3
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.986.393,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.554.924.118,00 (enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.780.343.700,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak reklame;
2. b.Pajak air tanah;
3. c.Pajak mineral bukan logam dan batuan;
4. d.Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
5. e.Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
6. f.Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
7. g.Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
8. h.Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.769.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.395.600,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(4)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
(5)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.888.690.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(6)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.600.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).
(7)Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.458.098.300,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
(8)Opsen pajak kendaran bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.277.383.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(9)Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.104.007.000,00 (dua belas miliar seratus empat juta tujuh ribu rupiah). 4

Pasal 6

(1)Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.180.002.681,00 (dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi jasa umum;
2. b.Retribusi jasa usaha; dan
3. c.Retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.062.437.852,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.383.164.829,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp734.400.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.986.393,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang keseluruhannya merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

(1)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.554.924.118,00 (enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah). yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
3. c.Jasa Giro;
4. d.Pendapatan Bunga;
5. e.Pendapatan BLUD.
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.750.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp578.400.668,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.678.478.201,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah).
(5)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). 5
(6)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.513.295.249,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.113.427.990.504,00 (satu triliun seratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.336.053.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.091.937.504,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 10

(4)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.336.053.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Desa;
2. b.Insentif Fiskal;
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK)
(1)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.633.102.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah).
(2)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.564.280.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp645.780.492.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(5)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp196.358.179.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.091.937.504,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Bagi Hasil; dan 6
2. b.Bantuan Keuangan.
(2)Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.445.014.104,00 (enam puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta empat belas ribu seratus empat rupiah).
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp114.646.923.400,00 (seratus empat belas miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…