DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan; Penggolongan Pelanggan Rumah Tangga; Pendapatan dan Tarif Air Minum; Besaran Tarif Air Minum; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya biaya operasional pada pengelolaan air minum diperlukan penyesuaian terhadap tarif air minum guna mengoptimalkan pelayanan kualitas air minum dan jaringan air minum yang baik kepada masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
3.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
4.Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
5.Pelanggan Rumah Tangga adalah Pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal
6.Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
7.Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis Pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
8.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
9.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 3
10.Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.
11.Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
12.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Binangun dan Pelanggan Khusus
16.Beban Tetap adalah beban yang dikenakan kepada Pelanggan sebagai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan tarif air.
17.Rumah Sangat Sederhana yang selanjutnya disingkat RSS adalah rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan sangat sederhana tanpa finishing dan dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
18.Rumah Sederhana adalah umumnya rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan bahan kelas sederhana dan biasanya diadakan finishing, dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
19.Rumah Kelas Menengah adalah rumah dimana desain arsitektur telah memperhatikan keindahan dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk 1 mobil, ada halaman/taman), dengan perhitungan struktur yang memadai, bahan bangunan yang digunakan yaitu bahan bangunan dengan kelas yang baik, dan dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang memadai.
20.Rumah Kelas Mewah adalah rumah dimana desain arsitektur disamping memperhatikan keindahan/estetika (paduan jenis bahan, warna dan sebagainya) dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk minimal 2 mobil, ada halaman/taman dan sebagainya) juga memperhatikan unsur eksklusifitas, struktur bangunan diperhitungkan secara cermat, bahan bangunan yang digunakan merupakan bahan bangunan pilihan terbaik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang sangat ketat baik dari sisi arsitektur maupun strukturnya.
21.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 4

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Binangun.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemungutan Tarif pada Perumda Air Minum Tirta Binangun berjalan tertib, transparan dan akuntabel.

BAB II

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

(1)Blok konsumsi Pelanggan air minum Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri atas:
1. a.Blok I;
2. b.Blok II; dan
3. c.Blok III.
(2)Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
(3)Blok II dan Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Binangun diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
1. a.Kelompok I;
2. b.Kelompok II;
3. c.Kelompok III; dan
4. d.Kelompok khusus.
(2)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung Jenis Pelanggan yang membayar tarif rendah, terdiri dari:
1. a.sosial umum, meliputi:
  1. 1.hidran umum;
  2. 2.kamar mandi umum water closed (WC) umum non komersial; dan
  3. 3.Pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial;
2. b.sosial khusus, meliputi:
  1. 1.terminal air;
  2. 2.tempat ibadah;
  3. 3.tempat pendidikan, sekolah negeri/swasta pada tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas; dan
  4. 4.kawasan suaka margasatwa;
3. c.rumah tangga A1, yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi tempat tinggal RSS.
(3)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar. 5
(4)Jenis Pelanggan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan klasifikasi hasil skor golongan rumah tangga meliputi:
1. a.rumah tangga A2;
2. b.rumah tangga A3;
3. c.rumah tangga A4;
4. d.rumah tangga B1; dan/atau
5. e.rumah tangga B2;
(4)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung Jenis Pelanggan yang membayar tarif penuh terdiri dari:
1. a.instansi 1(satu), meliputi:
  1. 1.instansi Pemerintah pada tingkat Kapanewon dan kantor Kalurahan/Kelurahan;
  2. 2.Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Kapanewon;
  3. 3.sarana prasana kesehatan tingkat Kapanewon; dan
  4. 4.koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon;
2. b.instansi 2 (dua) terdiri dari Instansi Pemerintah/vertikal dan/atau Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat kabupaten/provinsi;
3. c.niaga 1(satu), meliputi persil atau bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga kecil, seperti :
  1. 1.kedai/warung nasi/salon;
  2. 2.tempat penyelenggara kursus non sosial; dan
  3. 3.usaha mikro kecil dan menengah/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah.
  4. 4.toko/apotek/grosir/toko berjejaring;
  5. 5.usaha percetakan;
  6. 6.penjahit/modiste;
  7. 7.kantor notaris/pengacara/konsultan/ biro jasa/kantor milik swasta lainnya;
  8. 8.warung makan sederhana;
  9. 9.rumah praktek dokter ;
  10. 10.usaha air minum isi ulang;
  11. 11.rumah bengkel mobil dan sepeda motor;
  12. 12.rumah sakit swasta tipe d/klinik swasta tipe d/laboratorium; dan
  13. 13.niaga kecil lainnya.
4. d.niaga 2 (dua), meliputi persil atau bangunan non tempat tinggal yang di dalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga besar seperti:
  1. 1.kantor gudang importir dan eksportir serta usaha perdagangan;
  2. 2.mall/plasa/supermarket/pusat perbelanjaan;
  3. 3.rumah sakit swasta tipe A,B, dan C;
  4. 4.praktek dokter spesialis;
  5. 5.kantor dan distributor pedagang besar farmasi;
  6. 6.kolam renang rekreasi/swasta;
  7. 7.radio siaran non pemerintah;
  8. 8.gedung/ruang pertemuan dan ruang pameran /taman budaya;
  9. 9.stasiun pengisian bahan bakar Umum;
  10. 10.tempat hiburan malam/diskotik/karaoke/bioskop; 6
  11. 11.showroom mobil/sepeda motor;
  12. 12.persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan percetakan;
  13. 13.restoran/kafe/rumah makan;
  14. 14.kantor perbankan/asuransi/biro asuransi atau perjalanan;
  15. 15.hotel melati/losmen/penginapan/rumah kos/wisma/villa/asrama milik swasta;
  16. 16.kantor bumn/bumd;
  17. 17.perguruan tinggi (negeri/swasta);
  18. 18.gudang/tempat penyimpanan barang atau kendaraan;
  19. 19.air yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi bangunan; dan
  20. 20.niaga besar lainnya.
5. e.industri 1(satu), terdiri dari:
  1. 1.usaha kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga;
  2. 2.perusahaan perakitan/karoseri;
  3. 3.usaha konveksi/garmen kecil; dan
  4. 4.industri kecil lainnya.
6. f.industri 2 (dua), terdiri dari:
  1. 1.pabrik;
  2. 2.usaha perkayuan;
  3. 3.usaha pertanian/peternakan besar;
  4. 4.air untuk industri pembangunan; dan
  5. 5.industri besar lainnya.
(5)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung Jenis Pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian atau berdasarkan tarif yang ditentukan oleh Bupati.
(6)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
1. a.non komersial; dan
2. b.komersial.
(7)Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar.
(8)Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.
(9)Kelompok khusus komersial yang melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh ditambah dengan faktor keuntungan 15% (lima belas persen).

BAB III

PENGGOLONGAN PELANGGAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

(1)Pelanggan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diklasifikasikan berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal yang meliputi:
1. a.luas tanah;
2. b.luas bangunan;
3. c.kondisi fisik bangunan; 7
4. d.prasarana jalan; dan
5. e.penggunaan daya listrik.
(2)Kondisi bangunan tempat tinggal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan survei lapangan dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Penggolongan Pelanggan rumah tangga didasarkan pada jumlah penilaian indikator.
(2)Penggolongan Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pelanggan perumahan.
(3)Penggolongan Pelanggan rumah tangga dan Pelanggan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengklasifikasian golongan Pelanggan dilakukan untuk memutakhirkan data Pelanggan.

BAB IV

PENDAPATAN DAN TARIF AIR MINUM

Pasal 8

(1)Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri dari:
1. a.pendapatan air; dan
2. b.pendapatan non air.
(2)Komponen pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.tarif air;
2. b.Beban Tetap;
3. c.pemeliharaan meter air; dan
4. d.pendapatan air lainnya selain perpipaan.
(3)Komponen pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pendapatan:
1. a.sambungan baru;
2. b.pemeriksaan air laboraturium;
3. c.penyambungan kembali;
4. d.denda;
5. e.penggantian meter rusak;
6. f.penggantian pipa persil; dan
7. g.non air lainnya.
(4)Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(5)Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(6)Penetapan pendapatan air dan pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas. 8

Pasal 9

(1)Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada prinsip:
1. a.keterjangkauan dan keadilan;
2. b.mutu pelayanan;
3. c.pemulihan biaya;
4. d.efisiensi pemakaian air;
5. e.transparansi dan akuntabilitas; dan
6. f.perlindungan air baku.
(2)Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
(3)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
(4)Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB V

BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 10

(1)Komponen Tarif terdiri dari:
1. a.pemulihan biaya secara penuh; dan
2. b.harga pemakaian air minum menurut blok pemakaian.
(2)Pemulihan biaya secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
1. a.menutup kebutuhan operasional; dan
2. b.pengembangan pelayanan air minum.
(3)Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari hasil perhitungan Tarif Rata-Rata minimal sama dengan Biaya Dasar.
(4)Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari hasil perhitungan Tarif Rata-Rata dan harus menutup biaya penuh.
(5)Tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberlakukan untuk Pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
(6)Besaran Tarif Air Minum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…