DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan; Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan; Pemberian Penghargaan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah IstimewaYogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA KALURAHAN DAN KELURAHAN UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan' dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4.Kalurahan dan Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
5.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
7.Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3
8.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kalurahan dan Kelurahan.
9.Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
10.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
11.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
12.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sebagian urusan Administrasi Kependudukan di Kalurahan dan Kelurahan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.meningkatkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan;
2. b.mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan;
3. c.mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat; dan
4. d.melaksanakan pelayanan prima.

Pasal 3

Pelayanan Administrasi Kependudukan diberikan kepada Penduduk Kulon Progo baik yang tinggal di dalam atau di luar kalurahan/kelurahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KEPADA KALURAHAN DAN KELURAHAN

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan sebagian wewenang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan kepada Kalurahan dan Kelurahan. 4

Pasal 5

Penugasan penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Kalurahan dan Kelurahan meliputi:

a.pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
b.pelayanan Pencatatan Sipil.

BAB III

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 6

(1)Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.penerbitan Kartu Keluarga;
2. b.pendaftaran pindah Penduduk;
3. c.pendaftaran pindah datang Penduduk;
4. d.Pendaftaran Penduduk nonpermanen; dan
5. e.pendaftaran identitas kependudukan digital.
(2)Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pencatatan dan penerbitan Akta Kematian bagi Penduduk yang datanya ada di dalam database kependudukan; dan
2. b.pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran.
(3)Penerapan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 7

(1)Hasil pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Dokumen Kependudukan.
(2)Petugas Registrasi mencetak Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diserahkan kepada pemohon.
(3)Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan kertas HVS warna putih 80gr ukuran A4.

Pasal 8

Kalurahan dan Kelurahan mengelola arsip layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5

Pasal 9

(1)Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil baik secara manual maupun daring dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
(2)Kalurahan dan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana berupa perangkat keras untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(3)Dinas memfasilitasi pengadaan sarana pendukung berupa alat tulis kantor dan/atau bimbingan teknis bagi operator pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Lurah menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan beserta Standar Operasional Prosedur berdasarkan pedoman dari Dinas.

Pasal 11

Kalurahan dan Kelurahan menjamin pelindungan data pribadi dan keamanan data serta Dokumen Kependudukan

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…