DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari Raya dan gaji ketiga belas;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tahu 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN : Menetapkan : TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak atau Pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah daerah, termasuk instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 3
6.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
1. a.PNS dan calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Pejabat Negara;
4. d.pimpinan dan anggota DPRD; dan
5. e.Pegawai Non ASN
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dan calon PNS yang:

a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau 4
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
(2)Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan rumusan lamanya bulan bekerja sebagai PPPK dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan.
(4)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD.
(5)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi guru baik dengan status PNS, calon PNS maupun PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tetapi tidak menerima tambahan penghasilan pegawai, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 6

(1)Besaran komponen tunjangan Hari Raya berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) besarannya sesuai dengan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.
(2)Besaran komponen tunjangan Hari Raya berupa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e didasarkan pada pembayaran tambahan penghasilan bulan Februari tahun 2025.
(3)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran penghasilan untuk bulan Februari tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(2)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS meliputi:
1. a.gaji pokok 80% (delapan puluh persen);
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. 6

Pasal 8

(1)Besaran komponen gaji ketiga belas berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) besarannya sesuai dengan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025.
(2)Besaran komponen gaji ketiga belas berupa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e didasarkan pada pembayaran tambahan penghasilan bulan Mei tahun 2025.
(3)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk bulan Mei tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

(1)Pegawai non ASN meliputi:
1. a.Pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah Daerah non badan layanan umum daerah; dan
2. b.Pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah Daerah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan Hari Raya yang anggarannya telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas sesuai kemampuan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

(1)Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja Pegawai Non ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7
(2)Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…