DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penerima Manfaat; Penghunian; Evaluasi dan Laporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan rumah khusus di Daerah diperuntukkan bagi masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru yogyakarta, terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, masyarakat korban bencana, dan/atau masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana;
c.bahwa untuk memberikan pedoman serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan rumah khusus agar berhasil guna dan berdaya guna serta tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan rumah khusus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Rumah Khusus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); SALINAN 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Rumah Khusus adalah rumah layak huni yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dengan status penguasaannya pinjam pakai serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
2.Penghuni Rumah Khusus adalah orang yang menempati Rumah Khusus berdasarkan perjanjian.
3.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Daerah dan masyarakat penerima manfaat Rumah Khusus dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam: 3
1. a.pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Khusus; dan
2. b.pemanfaatan Rumah Khusus beserta prasarana sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan dan fungsi Rumah Khusus.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.menjamin terwujudnya Rumah Khusus yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan Rumah Khusus.

BAB II

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 3

(1)Penerima manfaat Rumah Khusus merupakan perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus.
(2)Penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru yogyakarta;
2. b.masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah pusat;
3. c.masyarakat korban bencana; dan/atau
4. d.masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana berdasarkan kajian teknis Perangkat Daerah di bidang kebencanaan.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat pembangunan bandar udara baru Yogyakarta.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat sebagaimana yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Masyarakat korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat terkena dampak langsung dari bencana berupa bencana alam, bencana non alam dan/atau Bencana Sosial.
(6)Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya karena berdasarkan kajian teknis lokasi hunian dianggap tidak layak digunakan sebagai tempat tinggal. 4
(7)Dalam hal tidak terdapat penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan penerima manfaat Rumah Khusus dalam upaya optmalisasi pemanfaatan Rumah Khusus sebagai bagian dari Barang Milik Daerah.
(8)Penentuan penerima manfaat Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kajian yang meliputi penilaian, pencermatan, verifikasi, dan klarifikasi calon penerima manfaat, pertimbangan kemanfaatan Rumah Khusus, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemanfaatan Rumah Khusus yang sudah tercatat dalam Barang Milik Daerah berupa Pinjam Pakai.

BAB III

PERUNTUKAN

Pasal 5

(1)Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kulon Progo.
(2)Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rumah Khusus harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
2. b.fotokopi kartu keluarga;
3. c.fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah atau pernah menikah;
4. d.surat pernyataan memiliki penghasilan/ pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja;
5. e.surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lainnya yang muncul saat menghuni Rumah Khusus; 5
6. f.surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan menghuni Rumah Khusus; dan
7. g.pas foto berwarna calon penghuni ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar.
(3)Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rumah Khusus harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
2. b.fotokopi kartu keluarga;
3. c.fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah atau pernah menikah;
4. d.surat pernyataan memiliki penghasilan/ pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja;
5. e.surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lainnya yang muncul saat menghuni Rumah Khusus;
6. f.surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan menghuni Rumah Khusus;
7. g.pas foto berwarna calon penghuni ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
8. h.rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan/atau kebencanaan.
(4)Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rumah Khusus harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
2. b.fotokopi kartu keluarga;
3. c.fotokopi akta nikah/akta cerai/surat keterangan kematian bagi yang sudah atau pernah menikah;
4. d.surat pernyataan memiliki penghasilan/ pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja; 6
5. e.surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan membayar biaya pemakaian air, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biaya lainnya yang muncul saat menghuni Rumah Khusus;
6. f.surat keterangan catatan kepolisian dengan tujuan menghuni Rumah Khusus;
7. g.pas foto berwarna calon penghuni ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
8. h.rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebencanaan.
(5)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melalui UPTD melakukan penilaian calon penghuni berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.penelitian kelayakan; dan
3. c.peninjauan.
(3)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.kelengkapan berkas calon penghuni; dan
2. b.kesesuaian identitas calon penghuni.
(4)Penelitian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dilakukan dengan meneliti kemampuan calon penghuni dalam melakukan pembiayaan Rumah Khusus.
(5)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan meninjau kondisi nyata calon penghuni.
(6)Dalam hal jumlah pendaftar melebihi jumlah Rumah Khusus, UPTD mengutamakan calon penghuni yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD menetapkan rekomendasi calon penghuni berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman menetapkan Penghuni Rumah Khusus. 7
(3)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melalui UPTD menyampaikan penetapan Penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah tempat kedudukan Rumah Khusus.

Pasal 8

(1)Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang ditetapkan sebagai Penghuni Rumah Khusus melakukan perjanjian pinjam pakai dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Jangka waktu pinjam pakai Rumah paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Dalam hal Penghuni belum memiliki tempat tinggal pribadi, jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
(4)Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku pinjam pakai berakhir.

Pasal 9

(1)Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 minimal memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.dasar perjanjian;
3. c.identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
4. d.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
5. e.jangka waktu pinjam pakai;
6. f.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
7. g.hak dan kewajiban para pihak; dan
8. h.persyaratan lain yang dianggap perlu.
(2)Format perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1)Evaluasi pemanfaatan Rumah Khusus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman setiap tahun. 8
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap satu tahun sekali.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…