DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Persetuuan Lokasi; 3. Kerja Sama; 4. Kewajiban dan Larangan; 5. Pembagian Manfaat; 6. Sanksi Adinistratif; 7. Pelaporan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 7 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut dan Kawasan Mangrove yang Berada di luar Kawasan Hutan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Persetujuan Lokasi adalah otorisasi Bupati yang diberikan kepada Entitas dalam melakukan kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan Kawasan Mangrove yang berada di luar kawasan hutan.
5.Entitas adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
7.Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
8.Sektor adalah sektor Nationally Determined Contribution (NDC) yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi Gas Rumah Kaca, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
9.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang besangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10.Kawasan Gambut adalah ekosistem lahan basah yang tergenang air dan menyebabkan bahan tanaman tidak terurai sepenuhnya.
11.Kawasan Mangrove adalah kawasan yang didominasi oleh pohon mangrove dan tumbuh di daerah pesisir pantai.
12.Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu
13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian Persetujuan Lokasi melalui mekanisme perdagangan emisi atau offset Emisi GRK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan Emisi GRK; dan
b.mendorong pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI

Pasal 4

(1)Bupati memberikan Persetujuan Lokasi kepada Entitas.
(2)Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perorangan;
2. b.koperasi;
3. c.badan usaha milik negara;
4. d.badan usaha milik Daerah; dan
5. e.badan usaha milik swasta.

Pasal 5

(1)Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bersifat perizinan.
(2)Dalam hal Entitas pemegang Persetujuan Lokasi akan melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang Perdagangan Karbon yang memerlukan pemenuhan persyaratan/dokumen pendukung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan Persetujuan Lokasi secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui DPMPTSP, dilampirkan data umum dan data teknis, sebagai berikut:
1. a.data umum, terdiri atas:
  1. 1.nomor pokok wajib pajak Entitas;
  2. 2.salinan akta pendirian Entitas;
  3. 3.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. 4.profil singkat Entitas yang mencakup pengalaman di bidang lingkungan dan kehutanan; dan
  5. 5.struktur organisasi dan nama pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. b.data teknis, terdiri atas:
  1. 1.peta rencana lokasi kegiatan lengkap dengan koordinat geografis dan batas area kegiatan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam format pdf dan shapefile;
  2. 2.peta citra satelit resolusi tinggi dan/atau foto udara dengan liputan maksimal 2 (dua) tahun terakhir di areal rencana lokasi kegiatan;
  3. 3.deskripsi teknis kegiatan yang mencakup metode yang akan digunakan untuk mitigasi Emisi GRK;
  4. 4.data baseline Emisi GRK sebelum kegiatan dimulai;
  5. 5.rencana monitoring Emisi GRK yang mencakup periode evaluasi, indikator yang diukur, dan metode pengukuran;
  6. 6.deskripsi manfaat ekonomi dan lingkungan yang diharapkan dari kegiatan mitigasi karbon; dan
  7. 7.proyeksi penurunan emisi yang diharapkan, termasuk target tahunan yang akan dicapai.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.proposal yang memuat rencana kegiatan; dan
2. b.surat keterangan yang memuat:
  1. 1.untuk Kawasan Gambut berupa: a) informasi rencana pemanfaatan ruang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanahan dan penataan ruang; dan b) informasi areal gambut yang masuk dalam dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
  2. 2.unutk Kawasan Mangrove berupa: a) informasi tata ruang Kawasan Mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanahan dan penataan ruang; b) informasi tata ruang laut untuk Kawasan Mangrove dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan; dan c) informasi Kawasan Mangrove didarat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a angka 2) dan angka 5) bagi Entitas perorangan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan permohonan Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
(3)Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
(4)Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara rapat yang memuat rekomendasi berupa:
1. a.dipertimbangkan untuk disetujui; atau
2. b.dipertimbangkan untuk tidak disetujui.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan menyetujui atau menolak permohonan.
(6)Dalam hal permohonan disetujui, Bupati menandatangani Persetujuan Lokasi.
(7)Dalam hal permohonan ditolak, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada pemohon.
(8)Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Entitas;
2. b.peta dan luas lokasi yang diberikan;
3. c.kewajiban;
4. d.larangan;
5. e.jangka waktu Persetujuan Lokasi; dan
6. f.ruang lingkup pekerjaan.
(9)Jangka waktu Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e mulai berlaku terhitung sejak terbitnya Persetujuan Lokasi.
(10)Berakhirnya jangka waktu Persetujuan Lokasi sesuai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama antara Entitas dengan pemerintah Daerah atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), format berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format persetujuan atau penolakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberian Persetujuan Lokasi, Entitas melakukan kontrak/ perjanjian kerja sama dengan pemerintah Daerah.
(2)Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Entitas dan Bupati.
(3)Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala DPMPTSP.
(4)Dalam hal Entitas tidak mengajukan kontrak/perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Lokasi dinyatakan tidak berlaku.
(5)Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.rencana kerja, termasuk rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan;
3. c.pendanaan;
4. d.hak atas karbon dan pelaksana Perdagangan Karbon;
5. e.mekanisme Perdagangan Karbon;
6. f.baseline penurunan emisi atau kuota;
7. g.pembagian manfaat;
8. h.kewajiban dan larangan;
9. i.evaluasi dan monitoring;
10. j.jangka waktu kerja sama;
11. k.sanksi administratif; dan
12. l.penyelesaian perselisihan.
(6)Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan kembali apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur perijinan berusaha berbasis resiko.
(7)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d seluruhnya berasal dan/atau diusahakan oleh Entitas.
(8)Hak atas karbon dan pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan dan dimiliki oleh Entitas, termasuk namun tidak terbatas pada hak melakukan registrasi aksi mitigasi pada Sistem Registri Nasional (SRN) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k paling lama:
1. a.10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; atau
2. b.20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
(10)Dalam hal dilakukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kontrak/ perjanjian kerja sama berakhir.
(11)Dalam hal Entitas memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana kontrak/ perjanjian kerja sama maka perpanjangan kerja sama secara otomatis diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (9).
(12)Kontrak/ perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan/ adendum dengan kesepakatan para pihak.
(13)Format kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

(1)Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Lokasi wajib:
1. a.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembuatan Kontrak/perjanjian kerja sama; dan
2. b.melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa / kelurahan melalui surat pemberitahuan; dan
3. c.menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.
(2)Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Lokasi dilarang:
1. a.memindahtangankan Persetujuan Lokasi, seperti menyewakan, memperjualbelikan, melakukan kerja sama yang mengakibatkan perpindahan atas hak persetujuan; dan
2. b.melakukan kegiatan lain di luar Perdagangan Karbon.

BAB V

PEMBAGIAN MANFAAT

Pasal 10

(1)Pembagian manfaat dialokasikan untuk Entitas, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Besaran pembagian manfaat dimuat dalam kontrak/perjanjian kerja sama dari setiap hasil Perdagangan Karbon sesuai kesepakatan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan.
(3)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk segala biaya yang timbul akibat adanya kontrak/ perjanjian kerjasama.
(4)Manfaat ekonomi dari kegiatan Perdagangan Karbon harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah, termasuk upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023