DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan perdagangan emisi dan offset emisi GRK sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak atas perdagangan karbon, laporan, evaluasi dan pembinaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon sektor Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); l\fENTFRI I I 'GKUNGAN JJLOUP l)AN KF.lllJTANAN REPUBl,IK INOONES!A
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6635);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 249);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon.
2.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4.Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).
5.Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
6.Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
7.Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
8.Batas Atas Emisi GRK adalah tingkat Emisi GRK paling tinggi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
9.Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi GRK yang ditentukan.
10.Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
11.Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan produksi, atau Kawasan Hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
12.Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
13.Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Offset Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
14.Baseline Business as Usual Emisi GRK yang selanjutnya disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
15.Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.
16.Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada sub sektor atau sub sub sektor.
17.PTBAE bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penaatan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha.
18.Validasi adalah proses sistematis dan terdokumentasi oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan untuk memastikan bahwa rancangan pelaksanaan kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
19.Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran dan penjaminan kualitas data aksi dan sumber daya yang disampaikan oleh penanggung jawab aksi ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
20.Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
21.Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bukti pengurangan emisi oleh Pelaku Usaha dan/atau pelaku kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registrasi.
22.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini menjadi dasar Perdagangan Karbon sektor Kehutanan untuk mengendalikan Emisi GRK dari sektor Kehutanan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dalam rangka pencapaian target NDC sektor Kehutanan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Kehutanan dapat dilakukan melalui Perdagangan Karbon.
(2)Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengurangan Emisi GRK; dan
2. b.penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan.
(3)Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
2. b.pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove;
3. c.pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral;
4. d.pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove;
5. e.pembangunan hutan tanaman;
6. f.pengelolaan hutan lestari;
7. g.rehabilitasi dengan rotasi;
8. h.rehabilitasi nonrotasi;
9. i.restorasi gambut;
10. j.perbaikan tata air gambut;
11. k.rehabilitasi mangrove;
12. l.aforestasi pada kawasan bekas tambang;
13. m.pembangunan persemaian permanen;
14. n.rehabilitasi tanaman di bawah 5 (lima) tahun;
15. o.konservasi keanekaragaman hayati;
16. p.perhutanan sosial;
17. q.pendampingan pada hutan adat;
18. r.introduksi replikasi ekosistem;
19. s.pembangunan ruang terbuka hijau;
20. t.ekoriparian;
21. u.pengawasan dan penegakan hukum untuk mendukung perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan; dan/atau
22. v.kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan karakteristik tapak pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 4

(1)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada:
1. a.sub sektor Kehutanan; dan
2. b.sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove.
(2)Sub sektor Kehutanan dan sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub sub sektor:
1. a.kawasan hutan negara yang tidak dibebani perizinan, persetujuan atau hak pengelolaan;
2. b.areal kerja unit perizinan/persetujuan;
3. c.areal kerja hak pengelolaan;
4. d.kawasan hutan adat;
5. e.areal hutan hak; dan
6. f.hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.

BAB II

PELAKSANAAN PERDAGANGAN EMISI DAN OFFSET EMISI GRK SEKTOR KEHUTANAN

Pasal 5

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme:

a.Perdagangan Emisi; dan
b.Offset Emisi GRK.

Pasal 6

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap:

a.Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi dan blok pemanfaatan Kawasan Hutan lindung yang telah dibebani PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan;
b.Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi, dan blok pemanfaatan Kawasan Hutan lindung yang belum dibebani PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan;
c.blok Kawasan Hutan lindung lainnya;
d.kawasan gambut dan mangrove yang berada di dalam Kawasan Hutan;
e.kawasan gambut dan mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan;
f.Kawasan Hutan konservasi;
g.hutan adat;
h.hutan hak; dan
i.hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.

Pasal 7

(1)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan oleh pemegang PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan.
(2)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan setelah mendapatkan PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan.
(3)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan tehadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK dengan memperhitungkan stok karbon; dan
2. b.dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
(4)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan setelah mendapatkan PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan.
(5)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari gubernur, bupati/wali kota, atau menteri/kepala lembaga sesuai kewenangannya.
(6)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK dengan memperhitungkan stok karbon;
2. b.harus mendapat persetujuan dari:
  1. 1.bupati/wali kota, untuk taman hutan raya yang berada di dalam kabupaten/kota;
  2. 2.gubernur, untuk taman hutan raya yang berada di lintas kabupaten; atau
  3. 3.Menteri, untuk kawasan konservasi selain taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua); dan
3. c.dilakukan oleh Pelaku Usaha;
(7)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK.
(8)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan oleh masyarakat pemilik hutan hak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK.
(9)Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan
2. b.dilaksanakan setelah mendapat penetapan lokasi dan/atau persetujuan dari gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksana Perdagangan Karbon juga harus memenuhi ketentuan:

a.pemegang PBPH, hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak milik harus memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari, sertifikat legalitas hasil hutan, atau deklarasi hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutaan Sosial paling rendah memperoleh klasifikasi silver dalam penyelenggaraan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
c.masyarakat hukum adat, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan masyarakat pemilik hutan hak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK harus mendapat pendampingan atau mitra yang memiliki pengalaman atau keahlian terkait pengukuran karbon, perencanaan dan pelaksanaan proyek atau mengakses pasar karbon.

Pasal 9

Kegiatan pengurangan emisi, penyerapan karbon, dan/atau penyimpanan karbon dalam Perdagangan Karbon sektor Kehutanan di Kawasan Hutan produksi dan blok pemanfaatan di Kawasan Hutan lindung, dan kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perdagangan Emisi sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

a.penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan;
b.penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer);
c.penetapan PTBAE pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove;
d.penentuan PTBAE-PU;
e.penetapan kuota pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove;
f.pengukuran emisi aktual;
g.penyampaian laporan PTBAE-PU;
h.Verifikasi laporan PTBAE-PU;
i.laporan hasil Verifikasi; dan
j.pelaksanaan:
1. 1.Perdagangan Emisi dalam negeri dan/atau sesama pemilik PTBAE-PU; atau
2. 2.penyimpanan, terhadap sisa Batas Atas Emisi GRK dan/atau kuota Emisi GRK yg tidak digunakan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PERDAGANGAN EMISI DAN OFFSET EMISI GRK SEKTOR KEHUTANAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PERDAGANGAN EMISI DAN OFFSET EMISI GRK SEKTOR KEHUTANAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2025