DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Andalalin; 3. Pengawasan Andalalin; 4. Pembiayaan; 5. Sanksi Administratif; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, perlu adanya pedoman penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai SALINAN BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2 Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3
6.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perbuhungan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
5.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4
8.Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
9.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun
10.Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
11.Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengembang atau Pembangun dalam penyelenggaraan Andalalin.
(2)Peraturan Bupati bertujuan untuk mengendalikan permasalahan lalu lintas yang timbul karena adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

BAB II

ANDALALIN

Pasal 3

(1)Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
1. a.pusat kegiatan;
2. b.permukiman; dan BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 5
3. c.infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri dan pergudangan;
4. d.kegiatan pariwisata;
5. e.fasilitas pendidikan;
6. f.fasilitas pelayanan umum; dan/atau
7. g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan/atau
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara; BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.tempat penyimpanan kendaraan (pool);
7. g.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
8. h.infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 6

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 7 Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.luas lantai bangunan; atau
2. b.luas lahan;
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur; atau
2. b.luas lantai bangunan.
(4)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah dispenser;
2. b.jumlah kamar;
3. c.jumlah tempat duduk; atau
4. d.luas lantai bangunan.

Pasal 7

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan: BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 8
1. a.jumlah kamar; atau
2. b.luas lantai bangunan.

Pasal 8

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
1. a.hierarki;
2. b.tipe; atau
3. c.kelas.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
(3)kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
(4)Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Andalalin.
(5)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Andalalin.

Pasal 9

(1)Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Ayat
(2)dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 9
(2)Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal, wajib dilakukan Andalalin.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…