Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, mengemban mandat krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas, serta mentransformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal yang melimpah. Dengan wilayah luas dan populasi signifikan, Pemkab Kutim berperan vital dalam mengelola sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, serta sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasional Pemkab Kutim mencakup regulasi kebijakan daerah yang mendukung visi "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing", pelayanan publik yang meliputi pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan infrastruktur dasar, digital, dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan dan memeratakan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, menandai upaya desentralisasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Pemkab Kutim sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas, serta mentransformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan luas wilayah yang besar dan sumber daya alam melimpah, Pemkab Kutim memiliki peran krusial dalam mengelola potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, Pemkab bertanggung jawab menetapkan kebijakan daerah yang mendukung visi "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing", termasuk regulasi pemanfaatan ruang yang berimbang. Dari sisi pelayanan, Pemkab berkomitmen pada peningkatan layanan publik, serta perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan 13 Proyek Strategis untuk tahun 2026, yang meliputi transformasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir berbasis potensi lokal dan peningkatan infrastruktur dasar serta digital. Intervensi program strategis juga mencakup pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Kabupaten Kutai Timur memiliki peran strategis dalam isu nasional, terutama dalam konteks ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai penghasil batu bara terbesar dan memiliki cadangan minyak bumi, Kutim berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi nasional. Posisi geografisnya yang strategis juga menjadikannya gerbang internasional yang mendukung perdagangan, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk berbagai layanan dan keperluan, seperti mengurus perizinan usaha, pelayanan administrasi kependudukan, dan mengakses fasilitas kesehatan serta pendidikan. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait kebijakan publik, serta membayar pajak dan retribusi daerah. Interaksi ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah lembaga vital dalam mengelola potensi besar wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat, dengan mandat yang jelas untuk tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas. Melalui program-program strategisnya, Pemkab Kutim berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Kontribusi Kutai Timur terhadap isu nasional menegaskan posisinya sebagai pilar penting di Kalimantan Timur, dan dengan semangat kolaborasi, Kutai Timur optimis melangkah menuju masa depan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; kelembagaan; hak kewajiban dan peran serta masyarakat; ketentuan lain; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur yaitu Perumda dalam usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan. Didalamnnya juga mengatur tentang Nama dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Modal; Kebijakan Perusahaan Umum Daerah; Organ dan Pegawai Perumda; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penetapan Tarif; Penggunaan Laba; Pembubaran; Dana Pensiun; Asosiasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun 2015 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp2.912.685.205.861,00 ; belanja daerah sebesar Rp3.194.685.205.861,00 ; dan pembiayaan netto sebesar Rp287.000.000.000,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 07 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun 2016 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp3.576.454.565.161,00 ; belanja daerah sebesar Rp3.960.454.565.161,00 ; sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp384.000.000.000,00 dan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp384.000.000.000,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2019
Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.TJSL diselenggarakan berdasarkan asas: a.kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harusdijalankan dengan cara yang baik atau tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara csr harus dapat dipertanggungjawabkan kepada forum; c.kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bennasyarakat dalam arti yang seluas-Iuasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas; d.partisipatif dan aspiratif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan; e. keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang peJaksanaan TJSLP; f. berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan beIjalannya TJSLP guna menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang; g. berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan TJSLP yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. h. kemandirian adalah pelaksanaan TJSLP yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; i. kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ilrut serta da1am mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tentang pengelolaan zakat; azas dan tujuan; organisasi dan pembentukan baznas; lembaga amil zakat; obyek ZIS; lingkup kewenangan BAZNASKab; tata kerja; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Kewajiban; 4. Perizinan dan Pengelolaan; 5. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; 6. Sumber Daya Kearsipan; 7. Pengelolaan Arsip; 8. Penyelamatan, Perlindungan, dan Pelestarian Arsip; 9. Simpul Jaringan; 10. Pendanaan; 11. Larangan; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2025
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan dan Besaran; 3. Pendampingan; 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup