Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
7.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat …
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1);
10.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 44);
BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10.Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur Masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disebut Bankeususdes adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan Desa.
BAB II PENGGUNAAN DAN BESARAN