DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan dan Besaran; 3. Pendampingan; 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Pemerintah Desa; Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3.Undang … SALINAN BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
8.Peraturan … BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
7.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat …
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1);
10.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 44); BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10.Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur Masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disebut Bankeususdes adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan Desa.

BAB II

PENGGUNAAN DAN BESARAN

Pasal 2

(1)Bankeususdes diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah untuk program percepatan pembangunan di lingkungan RT.
(2)Penetapan besaran Bankeususdes pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

… BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 3

Bankeususdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan pemberian Bankeususdes kepada Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 5

(1)Pendampingan Bankeususdes dilakukan dalam rangka penguatan dan pengendalian program percepatan pembangunan di lingkungan RT.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang terdiri atas:
1. a.pendampingan di tingkat kabupaten;
2. b.pendampingan di tingkat Kecamatan; dan
3. c.pendampingan di tingkat Desa.

Pasal 6

(1)Pendampingan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.
(2)Pendampingan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
2. b.Kecamatan.
(3)Pendampingan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf c dilaksanakan oleh KPMD.
(4)Proses pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum Dalam ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bankeususdes.
(2)Kecamatan melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bankeususdes.
(3)Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Bankeususdes kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Pembiayaan dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada masing-masing pelaksana pendampingan sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022