Dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
a.berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan ...
BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Desa/Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi;
dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.
BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan