DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Masa Perjanjian; 3. Kewajiban dan Larangan; 4. Hukuman Disiplin; 5. Pemanggilan PPPK; 6. Pemeriksaan; 7. Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 8. Penetapan Keputusan; 9. Upaya Administratif; 10. Pembatasan Hak Kepegawaian; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai SALINAN BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
8.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
10.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
11.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatus Sipil Negara.
12.Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
13.Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
14.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
15.Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
16.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
17.Majelis Kode Etik adalah Team yang memiliki tanggung jawab atas Rekomendasi yang di sampaikan kepada PPK dalam hal penjatuhan sanksi.

BAB II

MASA PERJANJIAN

Pasal 2

(1)Masa perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
(2)Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
(3)Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

PPPK wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
i.melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
j.menjaga netralitas;

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPPK wajib:

a.mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
b.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
c.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
d.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
e.menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik- baiknya;
f.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
g.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
h.Ditempatkan sesuai dengan Formasi Jabatan yang diambil.

Pasal 5

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat pembina Kepegawaiaan;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubugan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan suatu Tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
n.menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
o.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
p.mutasi dari unit kerjanya.

Pasal 6

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK dilarang:

a.beristri lebih dari satu tanpa izin dari Istri yang Sah; atau
b.menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 7

(1)PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 8

(1)PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
(2)Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3)Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
(4)PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
2. b.PPPK yang digugat cerai.
(5)Proses terbitnya Izin Perceraian dan Perkawinan dari Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Kepegawaian.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 9

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 10

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Hukuman Disiplin:

a.Disiplin ringan;
b.Disiplin sedang; dan
c.Disiplin berat. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…