DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Insentif diberikan kepada instansi pelaksana, Bupati, Wakil Bupati, hingga pejabat pemungut di tingkat desa/kecamatan jika mencapai target kinerja tertentu. Besaran insentif ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATILAMONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPEMBERIANDAN PEMANFAATANINSENTIFPEMUNGUTANPAJAK DAERAHDAN RETRIBUSIDAERAHTAHUNANGGARAN2025 PERATURANBUPATILAMONGAN NOMOR 13 TAHUN2025 TENTANG BUPATILAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR ( SALINAN MEMUTUSKAN...

7.Peraturan Daerah Kabupaten Larnongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Larnongan Tahun 2023 Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
9.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); pemberian ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Larnongan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Larnongan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
6.Pejabat Pemungut adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGTATACARA PEMBERIANDAN PEMANFAATANINSENTIFPEMUNGUTANPAJAK DAERAHDAN RETRIBUSIDAERAHTAHUNANGGARAN2025. MEMUTUSKAN:

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing- masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
3. c.Pejabat Pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pendapatan Daerah.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tambahan penghasilan berdasarkan kriteria objektif lainnya.

BAB II

INSENTIFPEMUNGUTANPAJAKDANRETRIBUSI

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah. pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan apabila dalam triwulan bersangkutan telah mecapai target kinerja tertentu dapat diberikan insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhimya masa satu triwulan.
(2)Dalam hal target kinerja pada triwulan empat realisasi pendapatannya kurang dari 100°/o (seratus persen) target kinerjanya telah memenuhi persyaratan untuk dimintakan insentif sesuai target kinerja triwulanan yang telah ditentukan, maka insentif dapat diberikan termasuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai Instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 8

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai beriku t :
1. a.Pajak Daerah :
  1. 1.Pejabat dan Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak paling banyak sebesar 80°/o (delapan puluh persen);
  2. 2.Bupati sebesar 13°/o (tiga belas persen); dan
  3. 3.Wakil Bupati sebesar 7°/o (tujuh persen).
2. b.Retribusi :
  1. 1.Pejabat dan Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Retribusi paling banyak sebesar 72,5% (tujuh puluh dua koma lima persen);
  2. 2.Bupati sebesar 15°/o (lima belas persen); dan
  3. 3.Wakil Bupati sebesar 12,5°/o (dua belas koma lima persen).
(2)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif bedasarkan ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 7

(1)Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5°/o (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

( 1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2)Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan paling banyak sebesar target yang telah ditetapkan.
(3)Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati dan pegawai ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
(3)Pengganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai non ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, dan obyek belanja jasa.

BAB III

PENGANGGARAN,PELAKSANAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pem bayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Daerah ...

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…