Pemerintah Kabupaten Lamongan
Pemerintah Kabupaten Lamongan mengemban tugas utama menyelenggarakan pemerintahan umum, otonomi daerah, serta tugas pembantuan di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal yang bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan menjaga stabilitas. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui pembentukan produk hukum daerah, penyediaan layanan publik seperti administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor vital seperti pertanian, industri, dan infrastruktur.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan
Pemerintah Kabupaten Lamongan mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan tugas pembantuan di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, serta menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Mandat ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai kebijakan serta program pembangunan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan mencakup aspek regulatory melalui pembentukan produk hukum daerah dan penetapan kebijakan strategis. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai layanan publik esensial seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Aspek program meliputi pelaksanaan inisiatif pembangunan di sektor pertanian, industri, infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup.
Berbagai program strategis diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, termasuk penyusunan rencana pembangunan daerah yang komprehensif, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan reformasi birokrasi. Digitalisasi layanan publik, seperti aplikasi Adminduk Online dan SINOPA Pajak Daerah, menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Program peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten Lamongan berperan penting dalam isu-isu nasional melalui kontribusinya pada pembangunan ekonomi regional dan nasional, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Upaya ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting, sejalan dengan agenda nasional. Pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi bagian dari kontribusi daerah ini terhadap keberlanjutan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk berbagai keperluan vital, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan pembayaran pajak daerah. Layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD juga menjadi titik kontak utama bagi masyarakat. Selain itu, warga dapat menyampaikan pengaduan atau mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yang disediakan.
Sebagai pilar pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Lamongan memainkan peran krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang komprehensif, serta berbagai inisiatif strategis, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus pada digitalisasi layanan dan transparansi menjadi kunci untuk pelayanan yang lebih efektif dan akuntabel.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda Kab Lamongan No 13 Tahun 2010 tentnag Retribusi Pelayanan Kesehatan. Ketentuan yang diubah adalah 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 19 dan angka 23 diubah, serta angka 7, angka 17, angka 21 dan angka 25 dihapus, setelah angka 33 ditambah 2 yakni angka 34 dan 35 2. Ketentuan Pasal 2 diubah 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3 ) diubah, serta ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ayat (2) dihapus 6. Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. Soegiri dan Pasal 25 dihapus 7. Ketentuan bagian kedua Pasal 26 diubah 8. Ketentuan Lampiran I dan II diubah, lampiran III dan IV dihapus
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2019
Mengatur Pendirian BUM Desa dan pengaturan yang terkait dengan : a. pengoptimalan aset Desa; b. pengelolaan potensi ekonomi Desa; c. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga; d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang menyediakan segala jenis kebutuhan warga; e. membuka lapangan kerja; f. meningkatkan kesejahteraan g. perbaikan pelayanan umum, h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2014
Penyelenggaraan Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dan/ atau usahanya. Penyelenggaraan Izin Lingkungan bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023
Materi pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lamongan yang terdiri dari: Pendapatan daerah sebesar Rp3.466.788.000.000,00, belanja daerah sebesar Rp3.486.105.715.000,00, Pembiayaan daerah yang terdiri dari: Penerimaan daerah sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pengeluaran daerah sebesar Rp80.682.285.000,00.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 9 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019
Mengatur tentang jenis minuman beralkohol serta pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk membatasi produksi, pengadaan dan/atau diperdagangkan di Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021
Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b . partisipatif; c. politis; dan d. atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom up).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2016
peraturan ini mengenai penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. peraturan ini meliputi : perubahan ketentuan pasal 18 ; pasal 19 ; perubahan pasal 20 dan penambahan pasal 20a ;