Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Serita Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 2019 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tanggalpad aberlakumulai Pasal 7 Peraturan Bupati ini diundangkan. Agar setiap orang pengundangan 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir 000.1.8.6 Pertamanan/ Landscape Penghijauan Perbaikan Gedung Perbaikan Peralatan Kantor Perbaikan Rumah Dinas I Wisma Kebersihan Gedung dan Taman Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer 000.1.9.1 Perbaikan / Perneliharaan 000.1.9.2 Pemasangan Ketertiban dan Keamanan 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas 000.1.7.2 000.1.7.3 surat-surat KODE KLASIFIKASI ARSIP LAMPIRAN PERATURANBUPATILAMONGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP 000.1.10 000.1.9 000.1.8 000.1.6 000.1.7 000.1.5 000.1.4 000.1.3 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 000.1.1 Telekomunikasi 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
000.l.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai Perjalanan Dinas Luar Negeri 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.3.2 Perjalanan Dinas OPRD 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kan tor lainnya) Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Ra pat Penyediaan Konsumsi Pengurusan Kendaraan Dinas 000.1.7.1 Pengurusan kendaraan dinas Perneliharaan dan perbaikan Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor 000.1.8.1 000.1.8.2 000.1.8.3 000.1.8.4 000.1.8.5 UMUM 000.1 000 000.3 PENGADAAN 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/ jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kon trak) 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pernilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) 000.3.5 Pengolahan Sistem lnformasi Pengadaan an tara lain : Data base pengguna sistem inforrnasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi 000.2.5 Distribusi 000.2.3.1 Barang habis pakai 000.2.3.2 Barang milik daerah Pcnghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Serita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan Pengelolaan Database Barang Milik Daerah 000.2.4 000.2.3 000.2 PERLENGKAPAN 000.2.1 lnventarisasi dan Penyimpanan 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor 000.2.2.1 Data hasiJ pemeliharaan kantor 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kan tor 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya 000.4.11 000.4.12 000.4.13 000.4.9 000.4.10 000.4.8.4 000.4.8 000.4.7 000.4.4 000.4.5 000.4.6 000.4.3.8 000.4.8.3 Terbitan Internal Pendistribusian bahan pustaka surplus lnventarisasi koleksi (Buku Induk) Pengolahan Bahan Pustaka Pangkalan Data Katalog Koleksi Layanan Perpustakaan 000.4.6.1 Keanggotaan 000.4.6.2 Peminjaman 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca Kerja sama Perpustakaan 000.4.7.1 MoU 000.4.7.2 Perjanjian kerja sama 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerja sama internasional Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Pcrpustakaan 000.4.8.1 Pengembangan situs web 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia Pengembangan program aplikasiperpustakaan Pengembangan pangkaJan data kepustakaan digital Pangkalan Data Layanan Perpustakaan Konservasi 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto] Transformasi Digital Kurasi Digilal 000.4.3.6 000.4.3.7 000.4 PERPUSTAKAAN 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan I<arya Rekam 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog 000.4.3 Koleksi Pustaka 000.4.3.1 Pembelian 000.4.3.2 Hibah 000.4.3.3 Hadiah 000.4.3.4 Tokar Menukar 000.4.3.5 lmplernentasi Undang-Undang KCKR 000.5.3 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI Pengelolaan Arsi p Dinamis Kearsipan, Penetapan Kearsipan Kearsipan lain: Berkas Pemilihan Konsultasi Profesi 000.5.2.10 000.5.2.9 000.5.2.8 000.5.2.7 000.5.2.5 000.5.2.6 000.5.2.2 000.5.2.3 000.5.2.4 000.5.2 Pem bi naan Kearsipan 000.5.2.1 Pengembangan ------------------ -- Arsiparis.c antara- lain Forrnasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis Bimbingan Konsultasi Arsiparis Penilaian Arsiparis Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan Data Base Arsiparis Bimbingan Kearsipan Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan Lembaga/Unit Telad an, an tara Penyelenggaraan Lembaga/Unit Berkas Lembaga/Unit Teladan 000.5 KEARSIPAN 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan 000.4.14.1 Perpustakaan Umum 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi 000.5.3.4 000.5.3.3 000.5.3.2 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar /Buku Ekspedisi) Pemberkasan Arsip Aktif (antara Jain: daftar berkas dan daftar isi berkas) Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik) Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip) 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autcntisitas arsip dinamis) Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital) Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar lsi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Serita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Penyusutan Arsip 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan) 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Perlimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dirnusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan. 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Serita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan) 000.5.3.1 000.5.6 000.5.5 000.5.4 000.6 PERSANDIAN 000.6. l Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.5.9.9 000.5.9.7 000.5.9.8 000.5.9.6 000.5.9.5 000.5.9.4 000.5.9.2 000.5.9.3 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan aJih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip lnaktif Pengelolaan Arsip Statis 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan Penghargaan dan Imbalan Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kcgiatan, Bcrita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kcgiatan, Hasil Wawancara (Kaser/ CD/ media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip) Daftar Pencarian Arsip Statis [antara lain: pcngumuman, akuisisi daftar pcncarian arsip statis) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide) Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media) Preservasi Kuratif Autentikasi Arsip Stalis (anlara lain: pcmbuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis) Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah surnber) Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kcarsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip) Pengelolaan SIKN dan JIKN Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/ atau dibubarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Pengawasan Kearsipan 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Ekstemal 000.5.15.3 Sanksi 000.5.15 000.5.14 000.5.11 000.5.12 000.5.13 000.5.10 000.5.9 000.5.8 000.5.7 000.7 PERENCANAANPEMBANGUNAN 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan I Musren bang 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi 000.7.1.2 Musrenbang Nasional 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan 000.7.1.6 Musrenbang Desa 000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah 000.7.2.1 Rcncana Pembangunan Jangka Panjang 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
000.7 .2.4 Rencana Pembangunan Tahunan 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 000.7.2.6 Program kerja tahunan ooo. 7 .2. 7 P~.f.l~~.PML l.{Q.11.tr~k.Kinerja 000.7.2.8 Laporan Berkala 000.7.2.9 Laporan Insidential 000.7.2.10 Evaluasi Program
000.7 .3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7 .5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 000.7.6 Aksi Stratcgis Daerah 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah 000.6.5.7 Pengguna Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik Pclaporan 000.6.5.6 000.6.5 000.6.4 000.6.3 Pengamanan persandian 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi 000.6.3.1 Pcrencanaan Pengkajian 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian 000.6.3.3 Pelaksanaan 000.6.3.4 Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Persandian 000.6.4.1 Sumbcr Daya Manusia (SOM) 000.6.4.2 Jaring Komunikasi Layanan Sertifikasi Elektronik 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kcrja sama 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis 000.6.2 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pcngkajian, pengem bangan yang dilakukan oleh pemerin Lah daerah 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi 000.9.3 Sosialisasi dan dcsiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 000.9.6.1 Data 000.9.6.2 Statistik
000.9 .6.3 Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 000.8.1.1 Pembentukan 000.8.1.2 Pcngubahan 000.8.1.3 Pembubaran 000.8.2 Uraian Jabatan 000.8.2.1 Analisa Jabatan 000.8.2.2 Analisa Bcban Kerja 000.8.3 Ketatalaksanaan 000.8.3.1 Proses Bisnis 000.8.3.2 Standar Pelayanan 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur 000.8.3.4 Pelayanan Publik 000.8.4 Standar Kompetcnsi jabatan struktural dan fungsional 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi 000.8.6.1 Budaya Kerja 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 000.7.7 000.7.6.3 000.7.6.4 Rapat pem bahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah Penerapan perencaan aksi strategi daerah Perencanaan Pendanaan Pembangunan 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
000.7.7.2 Pendanaan Daerah 000.7.7.3 Kerja sama Pembangunan Nasional
000.7. 7.4 Surat Berharga Syariah Negara 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru 000.7.6.5 000.7.6.2 100.2.4 100.2.5 100.2.3 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerja sama 100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Togas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Fasilitasi, Kcordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Daerah Fasilitasi Kecamatan Fasilitasi Pelayanan Umum 100.2.2 100.2 PEMERlNTAHANUMUM 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah Pemerintahan 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daero.h (Pemerintah Daerah dan DPRD) 100.1.4.5 Assosiasi Daerah Otonomi khusus dan daerah istimewa Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.6.1 Kinerja Pcnyelcnggaraan Pemcrintahan Daerah 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) 100.1.4.2 100.1.4.3 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Seminar, lokakarya, ternukarya, workshop 100.1.7 100.1.5 100.1.6 100.1.4 100.1.3 100.1.2 000.9.8 000.9.9 000.9.10 000.9.7 100 PEMERINTAHAN
100.1 OTONOMI DAERAH 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi) Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pernekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Ilubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Program Legislasi 100.3.1.1 Bahan/Maleri Program Legislasi Dae rah 100.3.1.2 Program Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akadernik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemcrintah 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur 100.3.3.2 Keputusan / Ketctapan Bupali 100.3.3.3 Keputusan / Ketctapan Walikota 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Ka bu paten 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota 1 nst.ruksi / Surat Edaran 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkal Eselon II Surat Perintah 100.3.5.1 Surat Perintah Gubemur 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati 100.3.5.3 Surat Perintah Walikola 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II Standar / Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama 100.3.7.1 Dalam Negeri 100.3.7.2 Luar Negeri Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Pcraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi) Sosialisasi/ Penyuluhan / Pembinaan Hukum Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) Kasus/ Sengketa Hukum 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran 100.3.11.2 Perdata Kasus/ sengketa perdata 100.3.11 100.3.9 100.3.10 100.3.8 100.3.7 100.3.6 100.3.5 100.3.4 100.3.3 100.3.2 100.3 HUKUM 100.3.1 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Balas An tar Negara 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Balas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah 200.1.5 200.1.4 200.1.3.3 Keamanan Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan An tar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerinlahan 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agarna, dan Kemasyarakatan 200.1.4.1 Ketahanan Seni 200.1.4.2 Ketahanan Budaya 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan 200.1.4.6 Fasilitasi 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerja sama Kegiatan Dengan Or mas/ LN L 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas 200.1.4.11 Fasilitasi Orrnas Politik Dalam Negeri 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan 200.1.3.2 200 POLITlK 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerinlah Daerah 200.1.2 Bina Jdeologi dan Wawasan Kebangsaan 200.1.2.1 Ketahanan ldeologi Negara 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan 200.1.2.3 Bela Negara 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan 200.1.3 Kewaspadaan Nasional 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen Perijinan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 100.3.13.1 Hak Cipta 100.3.13.2 Hak Paten 100.3.13.3 Hak Desain lnduslri 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang 100.3.13.5 Hak Merk Permohonan HAKI yang ditolak100.3.14 100.3.12 100.3.13 Tata Usaha Negara Perburuhan Arbitrase Sengketa Adat 100.3.11.3 100.3.11.4 100.3.11.5 100.3.11.6 Penetapan Peserta Pemilu 200.2.4. l Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pcmilihan dan jumlah kursi Anggota DPR 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 270.04.05 Peta Daerah Pemilihan Pencalonan Pemilu 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran 200.2.5.3 Daftar bakal calon 200.2.3.4 200.2.3.3 200.2.3.2 200.2.2.5 200.2.2.2 200.2.2.3 200.2.2.4 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Semcntara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik Dokumen pendaftaran peserta Pernilu dari Calon Perseorangan Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual 200.1.6.3 200.1.6.4 200.1.6.2 200.1.5.5 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi 200.1.5.6 Pemerintah Daerah 200.1.5. 7 Database Parpol 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik 200.1.5. 9 Pemilihan Umum Ketahanan Ekonomi 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian Ketahanan Perdagangan lnvestasi, Fiskal dan Moneter Perilaku Perekonomian Masyarakat Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 200.1.5.3 200.1.5.4 200.2.5 200.2.4 200.2.3 200.2.2 200.2 PEMILU 200.2.1 200.1.6 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan 300.2.2.2 Kurikulurn dan silabus, evaluasi dan monitoring 300.2.2 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja Peningkatan Kapasitas SOM Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 300.1.3 300.1.4 300.1.5 300.1.6 300.1.2 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.1. l Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Oaerah 200.2.8.2 200.2.8.3 200.2.8.4 200.2.6.3 200.2.6.2 200.2.5.5 200.2.5.6 Dokumen persyaratan masing-rnasing bakal calon Dokumen verifikasi administrasi Daftar Calon Semen tara dan Calon Te tap Kampanye Pemilu 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye Nama juru kampanye/pelaksana kampanye Peringatan tertulis/ penghentian kegiatan kampanye Dana Kampanye 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye 200.2.7.2 La.poran dana kampanye peserta Pemilu 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye Pcmungutan dan Penghitungan Suara 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara Master surat suara Surat suara yang terpakai Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan) 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pernerintah Daerah Penetapan Hasil Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu 200.2.5.4 200.2.11 200.2.9 200.2.10 200.2.8 200.2.7 200.2.6 400.1.2.5 400.1.2.6 dan400.1.2.4 400.1.2.3 400.1.2.2 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan 300.2.2.6 Registrasi BEACON Pencegahan dan Kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 300.2.5.1 Rencana Pcndidikan dan Pelatihan 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.3 Pernasyarakatan dan Scrtifikasi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Perlolongan Operasi Pcncarian dan Perlolongan Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi Operasi Komunikasi 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi [Berita SAR) 300.2.8.2 Opcrasi Pcralatan Deteksi Dini (Serita SAR) 300.2.8.3 Registrasi BEACON lnventarisasi dan Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Penyajian dan Layanan lnformasi Pelapooran dan Evaluasi 300.2.12.1 Laporan Harian 300.2.12.2 Laporan Bulanan 300.2.12.3 Laporoan Tahunan 300.2.12.4 Evaluasi 400.1.2 300.2.9 300.2.10 300.2.11 300.2.12 300.2.8 300.2.6 300.2.7 300.2.3 300.2.4 300.2.5 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Dacrah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pembangunan Sumber Daya 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi Mineral, energi lingkungan hidup Fasilitasi Teknologi dan inovasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya 400.1.5.5 400.1.5.6 400.1.4.13 400.1.4.12 400.1.4.11 400.1.4.10 us aha400.1.4.9 inventarisasi ekonomi 400.1.4.7 400.1.4.8 400.1.4.6 400.1.4.4 400.1.4.5 400.1.4.3 400.1.4.2 ekonomi dan dunia usaha Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha Fasilitasi Usaha mikro, kecil dun menengah Fasilitasi Kernitraan usaha Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pernbinaan ekonomi dan dunia usaha Pemantauan dan evaluasi Iden tifikasi dan pengembangan usaha perdesaan tertinggal Fasilitasi pengembangan ekonomi perdesaan tertinggal Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal ldentifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa terlinggal Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal Monitoring dan evaluasi Masyarakat terlinggal 400.1.4.14 Faeilitasi Kerja Sama antar Desa Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat 400.1.5.4 Kerja sama antar lembaga sosial dan budaya Ketenagakerjaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi Pengembangan Oaerah Khusus 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi Peningkatan lnfrastruktur 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur 400.1.3.2 Fasilitasi lnformasi dan Telekomunikasi dalarn peningkatan infrastruktur 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalarn peningkatan infrastruktur 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha 400.1.4.1 Fasilitasi lnvenstasi pembinaan 400.1.6 400.1.5 400.1.4 400.1.3 - ~- -- ~- --~- 400.2.4.5 400.2.3.7 400.2.3.6 400.2.3.5 400.2.3.2 400.2.3.3 400.2.3.4 terhadap 400.1.6.7 400.1.6.6 400.1.6.5 400.1.6.4 400.1.6.3 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana Fasilitasi pengembangan Dae rah Perdesaan Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil clan terluar Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus Pcmantauan dan evaluasi 400.1.6.1 400.2.5 400.2.4 400.2.3 400.2.2 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLlNDUNGAN ANAK 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Dae rah Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum 400.2.2.1 Data gender 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan Perempuan Data perlindungan percmpuan Advokasi dan fasilitasi Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender Analisis dan penyajian informasi gender Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum) 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 400.2.4.2 Data perlindungan anak 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak Tumbuh Kembang Anak [Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak) 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/ APE) Penghargaan Kabupaten Layak Anak Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak 400.3.8 400.3.7 400.3.6 400.3.4 400.3.5 400.2.7 400.2.8 400.2.6 400.3 PENDIDIKAN 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonforrnal, Informal 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif) 400.3.2.2 Pelatihan Sosial 400.3.2.3 Peringatan Hari anak 400.3.2.4 Block Grant 400.3.3 Pendidikan Masyarakat 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial 400.3.3.3 Pembinaan Program 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan 400.3.3.5 Pameran 400.3.3.6 Rakor 400.3.3.7 Sosialisasi 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama 400.3.5.1 Kurikulurn, bahan ajar 400.3.5.2 Block Grant 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi, 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS) 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin Pendidikan khusus/Layanan Khusus 400.3.6.1 Kurikulurn, Bahan ajar, alat bantu pem belajaran 400.3.6.2 Block Grant 400.3.6.3 Lomba, festival 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek 400.3.6.5 Pendataan 400.3.6.6 Kelembagaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.7.1 Pendataan dan Pemetaan 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru 400.3. 7 .3 Sertifikasi Guru 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru 400.3.7 .6 Sosialisasi, bimtek 400.3.7.7 Block Grant Sekolah Menengah Atas 400.3.8.1 Kurikulum 400.3.8.2 Bahan Ajar 400.3.8.3 Pelatihan 400.3.8.4 Block grant 400.4 KEOLAHRAGAAN 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi 400.4.3.1 Olahraga Massal 400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi 400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival 400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS) 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin 400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus 400.3.9.1 Bahan ajar 400.3.9.2 Petunjuk Teknis 400.3.9.3 Block grant 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jam bore, festival 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran 400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran 400.3.9.8 Pendataan 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit .kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru 400.3.10.3 Setifikasi Guru 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sckolah 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik 400.3.10.7 Block grant 400.3.10.8 Birnbingan teknis/ sosialisasi 400.3.11 Penilaian Pendidikan 400.3.11 Penilaian Akademik 400.3.12 Penilaian Non Akademik 400.3.13 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan 400.3.13.2 Sarana Pendidikan 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi 400.5 KEPEMUDAAN 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerin tah Dae rah 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) 400.5.2.2 Pengkajian (Rekornendasi ...,.,,,, ..... ., . K.epemudaan melalui forum kepemudaan) 400.5.2.3 Pengembangan 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/ seni kepemudaan) 400.5.5.1 Pengkajian 400.4.11.3 400.4.3.2 Olahraga Tradisional 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi 400.4.4.3 Olahraga Prestasi 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 400.4.5.1 Olahraga Tradisional 400.4.5.2 Layanan Khusus 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga 400.4.7 .1 Pcmbibitan Olahraga 400.4.7.2 Kompetisi 400.4.7.3 IPTEKOlahraga 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga 400.4.9.1 lndustri Olahraga 400.4.9.2 Promosi Olahraga 400.4.10 Olahraga Prestasi 400.4.10.1 Daerah 400.4.10.2 Nasional 400.4.10.3 Intemasional 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan 400.4.11.2 Akreditasi dan Serlifikasi Keolahragaan lnfrastruktur Olahraga 400.6.5 400.6.4 400.6 KEBUDAYAAN 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah 400.6.2 Peleslarian Cagar Budaya dan Permuseuman 400.6.2.1 Registrasi Nasional 400.6.2.2 Pelindungan 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi Sejarah dan Nilai Budaya 400.6.4.1 Sejarah 400.6.4.2 Pemetaan nilai 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah Intemalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya 400.6.5.2 Kekayaan budaya 400.5.5.2 Pengembangan 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi) 400.5.6 Kepemirnpinan dan Kepeloporan Pemuda 400.5.6.1 Kepemirnpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5. 7 Kewirausahaan 400.5. 7.1 Kelembagaan 400.5.7.2 Pengaderan 400.5.7.3 Perintisan 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelernbagaan dan Sumberdaya 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 400.5.9.1 Standardisasi 400.5.9.2 lnfrastruktur Pemuda 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 400.5.10.1 Kemitraan 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda 400.7.4.4 400.7.4.3 400.7.4 400.7.3.10 400.7.3.8 400.7.3.9 400.7.3.6 400.7.3.7 400.7.3.5 400.7.3.3 400.7.3.4 400.7.3 400.7.2.12 400.7.2.6 400.7.2.7 400.7.2.8 400.7.2.9 400.7.2.10 400.7.2.11 400.7.2.5 puskesmas Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit ICD 10, Destistry dan Stomatology lnfeksi menular lewat lransfusi darah Penyakit mulut di tingkat primer Pembiayaan darah Penggunaan darah rasional Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pclayanan darah Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan 400.7.2.13 Akrcditasi puskcsmas 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi Upaya Kcsehatan Rujukan 400.7.3. l Pelayanan kesehatan rujukan 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK) Pelayanan rumah saki t privat Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan Pelayanan pasien jaminan kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa Sadan pengawas rumah sakit Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA) Akreditasi rurnah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya Keperawatan dan keteknisian medik 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus 400.7 KESEHATAN
400.7 .1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
400.7. 2 .1 Pelayanan kedokteran keluarga 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di Warisan bud a ya nasionaJ dan dunia Diplomasi budaya 400.6.5.3 400.6.5.4 400.7.7.2 Imunisasi 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan 400.7.7.4 Kesehatan matra
400.7 .8 Pengendalian penyakit menular langsung
400.7 .8.1 Pengendalian tuberkolosis
400.7 .8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
400.7 .8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pence ma an 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
400.7. 9 Pengendalian penyakit bersumber bina tang 400.7.9.1 Pengendalian malaria 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan 400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
400.7 .10. 1 Pengendalian penyakit jan tung dan pembuluh darah 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik 400.7.10.3 Penyakit kanker 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7 .11 Penyehatan lingkungan 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat bias a Surveilans dan respon kejadian luar Surveilans, Matra 400.7.7.1 400.7.7 400.7.6.5 400.7.6.6 400.7.6.3 400.7.6.4 400.7.6.2 400.7.6 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan Penunjang medik dan sarana kesehatan 400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi 400.7 .5.2 Patologi dan toksilogi 400.7 .5.3 Radiologi
400.7 .5.4 Perizinan dan sertifikasi 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7 .5. 7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan Kesehatan Jiwa
400.7 .6.1 Kesehatan jrwa di non fasilitas pelayanan kesehatan Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan Etikolegal dan asesmen Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya Elikolegal dan asesmen Kesehatan jiwa kelompok beresiko Imunisasi, Karantina dan Kesehatan 400.7.5 400.7.20 Kefarmasian 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian 400.7.20.2 Farmasi klinis 400.7 .20.3 Farmasi Komunitas 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional 400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
400.7 .21.1 Obat tradisional remaja 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
400.7 .16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
400.7 .16.1 Kesehatan tradisional keterarnpilan 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan kom plemen ter 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan 400.7.17 Kesehatan kcrja dan Olah raga
400.7 .1 7 .1 Pelayanan kesehatan kerja 400.7.17.2 Kapasitas kerja 400.7.17.3 Lingkungan kerja
400.7 .17.4 Kemitraan kesehatan kerja 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan 400.7.17.6 Kesehatan olahraga 400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan 400.7.18.1 Harga obat publik 400.7.18.2 Pengadaan obat 400.7 .18.3 Perbekalan kesehatan
400.7 .19 Produksi dan distribusi alat kesehatan 400.7.19.1 Alat kesehatan 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat 400.7.19.3 Prociuk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga 400.7.15.4 Kewaspadaan penanganan balita beresiko Kualitas hidup anak usia sekolah dan 400.7.15.3 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan 400.7 .11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7 .12 Pengem bangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400.7 .13 Gizi 400.7.13.1 Gizi makro 400.7.13.2 Gizirnikro
400.7 .13.3 Gizi klinik dan diatetik 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi
400.7 .14 Kesehatan ibu 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil 400.7.14.2 Kesehatan ibu bcrsalin dan nifas 400.7.14.3 Keschatan maternal dengan pencegahan komplikasi 400.7.14.4 Keluarga berencana 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi 400.7.15 Kesehatan anak 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah -- ~- ----- 400.7.21.4 Kosmetik dan makanan Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus Kemandirian obat dan bahan baku obat 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan 400.7.22.1 Surat keterangan 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan 400.7.23 Pcnanggulangan Krisis Kesehalan
400.7 .23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
400.7 .23.4 Pcnanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan 400.7.24.1 Tersedianya data NHAsetiap tahun 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN 400.7.25 Intelegensia Keseho.tan
400.7 .25. 1 Pemeliharaan dan pcningkatan kemampuan inteligensia kesehatan 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inLeligensia kesehatan 400.7.26 Kesehatan Haji 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian Iaktor risiko kesehatan haji 400.7.27 Promosi Kesehatan 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan 400.7.27.4 Hari Kesehatan 400.7.28 Data dan lnformasi
400.7 .28.1 Statistik kesehatan 400.7 .28.2 Analisis dan diseminasi informasi 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosrnetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
400.7 .29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk kornplirnen 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia 400.7.21.2 400.7.21.3 Hidup 400.9.4 400.9.4.1 400.9.3.2 400.9.3.3 400.9.3 400.9.2.5 400.9.2.4 400.9.2 400.9 SOSIAL 400.9.1 400.8.3.5 400.8.3.3 400.8.3.4 400.8.3 400.8.2.3 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kesejahteraan Sosial Anak 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita 400.9.2.2 Kcsejahteraan sosial anak terlantar 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum Kesejah teraan sosial anak dengan kecatatan Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus Rehabilitasi Sosial 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tu buh dan bekas penderi ta penyakit kronis, nctra dan rungu wicara, mental Kelembagaan dan advokasi social Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Gelandangan, pengemis dan pemulung Bcragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan 400.8.2.4 Kasus Keagamaan 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME 400.8.3.1 Kelcmbagaan dan kepercayaan 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Beragama Komunitas Kepercayaan Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial 400.8 A GAMA DAN KEPERCAY AAN 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Urnat 400.7.30 Pengawasan Kearn an an Pangan dan Bah an Berbahaya 400.7.30.1 Pcnilaian keamanan pangan 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan 400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bah an berbahaya 400.7.31 Rekam Mcdis 400.9.12.4 400.9.12.5 400.9.12.3 perempuan Tenaga kesejahtcraan sosial masyarakat dan organisasi sosial Kemitraan dunia usaha Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas Pemberdayaan komunitas adat terpencil 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia 400.9.11.3 400.9.10.3 400.9.10.4 400.9.11 400.9.11.1 400.9.11.2 nonsama 400.9.9.4 400.9.9.3 400.9.9.2 400.9.6.3 400.9.4.4 400.9.4.3 400.9.4.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, rein tegrasi Pelayanan sosial orang dengan HlV / AIDS dan kelompok minoritas Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pelayanan sosial lanjut usia 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerja sama lembaga Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekcrja Migran Perlindungan SosiaJ Korban Bencana Sosial 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial Pemulihan sosial meliputi pcnguatan sosial, reintegrasi sosial Kerja sama melipuli kerja sama pemerintah, kerja pemerintah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial Pemulihan sosial dan penguatan sosial Kerja sama Jaminan Sosial Seleksi dan verifikasi Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
400.9. 11.4 Kerja sama Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial 400.9.12.1 Ketahanan keluarga 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan 400.9.13 400.9.12 400.9.10 400.9.9 400.9.8 400.9.7 400.9.5 400.9.6 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Ocsa dan Kelurahan 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa 400.10.2.4 Fasilitasi Pcngclolaan Keuangan dan Aset Desa 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 400.10.3.1 Lernbaga Masyarakat 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan 400.10.3.5 Pelalihan Masyarakat 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 400.10.4.1 Budaya Nusantara 400.10.4.2 Pernberdayaan Perempuan 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan 400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil 400.9.13.5 Kerja sama kelembagaan 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 400.9.14.1 ldentifikasi dan analisis 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas 400.9.14.5 Bantuan Langsung 400.9.14.6 Kerja sama Kelembagaan 400.9.15 Kcpahlawanan, Keperinlisan dan Kesetiakawanan Sosial 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperinlisan 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan 400.12 KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 400.12.2 Pendaftaran Penduduk 400.12.2.1 Identitas Penduduk 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah N KRI 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 400.12.3 Pencatatan Sipil 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 400.12.4.1 Sistem Inforrnasi Administrasi Kependudukan 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan Perencanaan Pemakaman Pemakaman Pelayanan Pemakaman Perencanaan Perlamanan Taman Kota Tata Hias dan Ornamen Kota
400.l l .5 400.11.6 400.11.7 400.11.8 Jalur Hijau 400.11.4.1 400.11.4.2 400.11.4.3 400.11.4 400.11.3 Perencanaan Jalur Hijau Jalur Hijau Jalan Jalur Hijau Penycmpurna dan Tepian Air Peran Serta Masyarakat Pengawasan dan Pcnindakan Pengelolaan Data Evaluasi dan Pelaporan 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 400.11.1 Kcbijakan di bidang Perlamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.11.2 Pertamanan 400.11.2.1 400.11.2.2 400.11.2.3 Pemakaman 400.11.3.1 400.11.3.2 400.11.3.3 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerja sama Teknologi Perdesaan 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 400.13.8.2 JalurMateri 400.13.7.2 JalurSis tern pengendalian Pengumpulan dan pengolahan data Evaluasi dan pelaporan pengaduan kebijakan pengendalian 400.13.9 400.13.8 400.13.7 400.13.6 400.13.5 400.13.4 400.13.3 400.13 KELUARGA BERENCANA 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan penduduk 400.13.2.1 400.13.2.2 Fasilitas penduduk 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan Profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.2 Evaluasi data prom dan proyeksi penduduk Penetapan parameter pengendalian penduduk 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter Pengembangan Sistem 400.13.7.1 Pengembangan Pendidikan Formal Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonforrnal dan Informal Pengembangan Materi 400.13.8.1 Pengembangan Pendidikan Formal Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Monitoring dan Evaluasi 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Inforrnasi AdrninistrasiKependudukan 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk 400.12.5.2 Kualitas Penduduk 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi 400.12.6 Penyerasian Kependudukan 400.12.6.1 Indikator Kependudukan 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 400.13.10 Analisis Sosial 400.13.11 Analisis Ekonomi 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pernerintah 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pernerintah 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.17 Bina kcluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta 400.13.19 Kualitas pelayanan kcluarga berencana swasta 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga bcrencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria 400.13.22.1 Peningkatan akscs keluarga berencana pria 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/ AIDS 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak - ~- ---~-- ------ Pu sat Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Keluarga Sejahtera Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga 400.13.35.1 Pengembangan adrninistrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38 Pelembagaan 400.13.38.1 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Kcluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga Ren tan Bina dan Ren tan Pengembangan Kernitraan Ketahanan Keluarga Lansia 400.13.31.2 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak 400.13.27 .1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak 400.13.27 .2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Ren tan 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan -- ~-- ------------ mekanisme 400.13.44 dengan lembaga pemerinlah kabupaten provinsi Hubungan dan kota 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerinlah kabupaten dan kola 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lernbaga nonpemerintah 400.13.45.2 Penguatan hubungan dcngan lernbaga non pemerin tah 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan 400.13.47 Jnstitusi Masyarakat Pedesaan 400.13.4 7 .1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan 400.13.48.1 Pengcmbangan operasional lini lapangan 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan 400.13.49 Pengembangan sistern pencatatan dan pelaporan 400.13.49.1 Perumusan pola sistern pencatatan dan pelaporan 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13. 51 Analisis dan evaluasi 400 .13. 51.1 Analisis dan evaluasi pengendal ian penduduk 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejah tera 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, inforrnasi, edukasi 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400.13.41 Advokasi dan pencitraan 400.13.42 Komunikasi, lnformasi dan Edukasi 400.13.42.1 Promosi 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi 400.13.42.3 Produk media komunikasi 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan Muspida 400.14.5.3 400.14.5.4 Hubungan dengan perusahaan Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) I Praktek Kerja Lapang (PKL) 400.14.5.5 Forum Kehumasan 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa Dengar pendapat/ hearing DPRD Bahan/materi pidato/sidang Provinsi / Kota/ Kabupaten Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jumal Publikasi melalui media cetak maupun elektronik Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan Penghargaan / tanda kenang-kenangan Ucapan Terirnakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf negeri Daftar nama/alamat kantor /pcjabat Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media Pengurnpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 400.14.4.1 Kliping koran 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/ poster / plakat 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan Hubungan antar lembaga dan Pcmerintahan Daerah 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM Penyclcnggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) Buku tamu Keprotokolan Agenda kcgiatan pimpinan daerah Kunjungan dinas dalam dan luar 400.14.1.2 400.14.1.3 400.14.1.4 400.14.11 400.14.12 400.14.8 400.14.9 400.14.10 400.14.6 400.14.7 400.14.5 400.14.4 400.14.2 400.14.3 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT 400.14.1 Keprotokolan 400.14.1. l 400.13.54 Dokumentasi 400.13.54.1 400.13.54.2 400.13.52.2 Pengelolaan bank data Infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan penyebarluasan informasi Dokumentasi dan perpustakaan Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi 400.13.53 500.2 PERDAGANGAN 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerin tah Dae rah 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha 500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan 500.2.2.4 Informasi Pcrusahaan 500.2.2.5 Pelaku Pasar 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah 500.2.2.8 Pengembangan Produk LokaJ 500.2.2.9 Pencitraan Prociuk Dalam Negcri 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi 500.2.2.12 Kerja sama Pengembangan Sistem Logistik 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik 500.2.2.14 lnformasi Pasar 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri 500.2.2.16 Barang Strategis 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar 500.2.3.2 Kerja sama Standarisasi 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar 500.2.3.4 Tata usaha 500.2.3.5 Kerja sama, informasi, dan publikasi 500.1.6 500.1.7 500.1.8 500.1.5 500.1.4 500.1.3 500.1.2 500 PEREKONOMIAN 500.1 KETAHANAN PANGAN 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan 500.1.2.2 Akses Pangan 500.1.2.3 Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan 500.1.3.1 Distribusi Pangan 500.1.3.2 Harga Pangan 500.1.3.3 Cadangan Pangan Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan 500.1.4.1 Konsumsi Pangan 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar Penguatan KeJembagaan Ketahanan Pangan 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan 500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan Swasembada Pangan (Kearifan LokaJ) Bimbingan Teknis EvaJuasi Program Pendanaan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjarn Urusan Permodalan Asuransi dan Jasa Keuangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Peternakan Industri Kerajinan dan Pertambangan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 500.3.4.3 500.3.4.4 500.3.4.5 500.3.3.2 500.3.3.3 500.3.3.4 500.3.3.5 Pembiayaan 500.3.4.1 500.3.4.2 500.3.4 Produksi 500.3.3.1 500.3.3 500.3 KOPERASI DANUSAHAKECIL MENENGAH 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM 500.3.2.1 Organisasi dan Sadan Hukum Koperasi 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas dankirnia industri Produk pertanian, kehutanan Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen Bimbingan konsurnen dan pelaku usaha Fasilitas kelembagaan Produk pertambangan dan aneka 500.2.5 500.2.6 500.2.4 500.2.3.11 500.2.3.12 500.2.3.13 500.2.3.14 500.2.3.15 500.2.3.16 500.2.3.17 500.2.3.10 500.2.3.8 500.2.3.9 500.2.3.7 500.2.3.6 Jasa Kerja sama Sarana dan Kerja sama Kelembagaan dan dan penilaian UITP dan Standar Ukuran Pengawasan Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran 500.2.3.18 Balai Pengujian UITP Perdagangan Berjangka Komoditi 500.2.4.1 Pengkajian pasar 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit 500.2.4.4 Pengkajian pasar 500.2.4.5 Pengembangan Pasar 500.2.4.6 Sistem informasi 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang Sim bingan Teknis Evaluasi __ 500.4 KEHUTANAN 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan olch Pemerintah Daerah 500.4.2 Penyuluhan 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan 500.4.2.2 Materi Penyuluhan 500.4.2.3 Program Penyuluhan 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat 500.4.2.8 Deserninasi 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan 500.4.3 Planologi Kehutanan 500.4.3. l Perencanaan Makro Kawasan Hutan 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hulan 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Kornunikasi Data Kehutanan 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hu tan 500.3.11 500.3.9 500.3.10 500.3.8 Lembaga Diklat Peran Serta Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM 500.3.6.5 Advokasi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha 500.3.7.3 Pernberdayaan Pengembangan Bisnis (LPB) 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK 500.3. 7 .5 Pengembangan Saran a Bisnis Pengkajian Sumber Daya UKMK 500.3.8.1 Penelitian Koperasi 500.3.8.2 Penelitian UKM 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga Pedagang Kaki Lima (PKL) 500.3.10.1 Pera tu ran Pcrundang-Undangan 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana Monitoring dan Evaluasi 500.3.7 500.3.6.3 500.3.6.4 500.3.6 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) Pcmasaran dan J aringan U saha 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri 500.3.5.2 Ekspor dan lmpor 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM Pengembangan Sumber Daya Manusia 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM 500.3.5 Tahun 500.4.4.31 500.4.4.32 500.4.4.30 500.4.4.16 500.4.4.17 500.4.4.18 500.4.4.19 500.4.4.20 500.4.4.21 500.4.4.22 500.4.4.23 500.4.4.24 500.4.4.25 500.4.4.26 500.4.4.27 500.4.4.28 500.4.4.29 500.4.4.15 500.4.4.14 500.4.4.13 500.4.3.7 500.4.3.8 500.4.3.9 500.4.3.10 500.4.3.11 500.4.3.12 500.4.3.6 500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hu tan lnventarisasi Sumber Daya Hutan Pemantauan Sumber Daya Hutan Pemetaan Sumber Daya Hutan Jaringan Data Spasial Penggunaan Kawasan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan 500.4.3.13 lnformasi Penggunaan Kawasan Hutan 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hu tan 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan 500.4.3.16 lnformasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Bina Usaha Kehutanan 500.4.4. l Data areal HPH /HTI/IUPHHK 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.3 Kerja sama 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan 500.4.4.5 Perpanjangan 500.4.4.6 Modal dan Peralatan 500.4.4.7 Inveslasi Industri 500.4.4.8 Peralatan 500.4.4.9 Tenaga Kerja 500.4.4.10 Pemegang Saham
500.4. 4 .11 N era ca Perusahaan 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hulan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Pengusahaan Hutan (RKL) Target Produksi RKT clan Beban Kerja Produksi Kayu Produksi non kayu Industri Kayu HPH/HTI/JUPHHK Industri Kayu Non HPH/HTJ/TUPHHK lndustri Non Kayu Hutan Tanaman Industri Pulp Hutan Tanaman Industri Pertukangan Pelanggaran clan Sanksi Pemblokiran Denda Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK Pola Pemanfaatan Hutan Produksi Penataan Pemanfaatan Hu tan Produksi Informasi Sumber Daya Hutan Produksi Pengembangan Investasi Usaha Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam 500.4.4 500.4.6.8 500.4.5.8 500.4.5.9 dan500.4.4.47 500.4.4.46 500.4.4.44 500.4.4.45 500.4.4.42 500.4.4.43 500.4.4.39 500.4.4.38 TanamanHu tan500.4.4.37 Tan am anHu tan500.4.4.36 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam Pengem bangan Industri Pengem bangan Rakyat Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hulan Tanaman/ Rencana Kcrja Usaha Produksi Pcnilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hu tan Peredaran Hasil Hutan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hu tan Penertiban Peredaran Hasil Ilutan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hu tan Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan Penilaian Kinerja lndustri Pernasaran Hasil Hutan 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ /Silvikultur Standardisasi don Lingkungan 500.4.5.1 Standardisasi 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hulan 500.4.5.3 Pengembangan 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hu tan 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati 500.4.6.5 Kawasan Konservasi 500.4.6.6 Pengamanan Hutan 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan 500.4.4.34 500.4.4.35 Rencana Kerja Pemanfaatan Hulan A1am/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Produksi Hutan Alam 500.4.4.33 500.4.6 500.4.5 _ Data dan Statistik Perikanan Tangkap Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkaplkan Pendaftaran Kapa! Perikanan Pengawakan Ka pal dan Ketenagakerjaan Perikanan Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan Alokasi Usaha Penangkapan lkan Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Pelayanan Dokumen Penangkapan lkan Peman tauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan lkan 500.5.2.11 500.5.2.7 500.5.2.8 500.5.2.9 500.5.2.10 500.5.2.6 500.5.2.4 500.5.2.5 500.5.2.3 500.5.2.1 500.5.2.2 500.5 KELAUTANDANPERIKANAN 500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerinlah Daerah 500.5.2 Perikanan Tangkap dan 500.4.8.2 500.4.8.3 500.4.8.4 500.4.8.5 500.4.8 500.4.7 500.4.6.11 500.4.6.12 500.4.6.13 500.4.6.10 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Bina Cinta Alam Kader Konservasi Sumber Daya Alam Data organisasi pencinta alam dan kader konscrvasi SDA Bina Pengclolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial 500.4. 7 .1 Pengelolaan Benih 500.4.7.2 Kebun Benih 500.4.7.3 Tegakan Benih
500.4. 7. 4 Pengadaan Benih 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih 500.4.7.7 Pembibitan 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 500.4.7.12 Tanaman Rcboisasi 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 500.4.7.14 Perhutanan Sosial
500.4. 7. 15 Pengendal ian Perladangan Penelitian clan Pengembangan Kehutanan 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian Pengcm bangan Kehu Lan an Monitoring dan Evaluasi Penelitian Diseminasi Gelar Teknologi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 500.5.4.17 500.5.4.18 500.5.4.19 500.5.4.15 500.5.4.16 500.5.4.14 500.5.4.13 500.5.4.12 500.5.4.10 500.5.4.11 500.5.4.7 500.5.4.8 500.5.4.9 500.5.4.6 500.5.4.4 500.5.4.5 500.5.3.4 500.5.3.5 500.5.3.6 500.5.3.7 500.5.3.8 500.5.3.9 500.5.3.10 500.5.3.11 500.5.3.12 500.5.3.3 Tawar Pengelolaan lnduk Perbenihan ikan air ta war Perbenihan Skala Kecil Informasi dan Distribusi Pembenihan Budidaya Air Tawar Budidaya Ikan Hias Sertifikasi Budidaya Perikanan Data dan Statistik Perikanan Budidaya Hama dan Penyakit lkan Perlindungan Lingkungan Budidaya Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan 500.5.4 .1 Standarisasi Pengolahan Hasil 500.5.4.2 Pengcmbangan Produk 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Industri Pengolahan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi Promosi dan Jaringan Ikan Hias Pengembangan Industri Sarana clan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri Sarana dan Prasarana Pcmasaran Dalam Negeri Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri Pengembangan Ekspor Pengembangan lmpor Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri Kelembgaan Usaha Penangkapan lnvestasi dan Permodalan Usaha Kenelayanan Pembinaan Pengelolaan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapanikan Perikanan Budidaya 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air 500.5.2.12 500.5.2.13 500.5.2.14 500.5.2.15 500.5.2.16 500.5.4 500.5.3 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Pengawasan Usaha Budidaya Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi Pengawasan Pencemaran Perairan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati Logistik dan Operasional Wilayah Baral Logistik dan Operasional Wilayah Timur Perawatan Kapal Pengawas danPengolahan 500.5.6.11 500.5.6.10 500.5.6.9 500.5.6.8 500.5.6.6 500.5.6.7 500.5.6.4 500.5.6.5 500.5.6.3 500.5.6.2 500.5.5.15 500.5.5.12 500.5.5.13 500.5.5.14 500.5.5.11 500.5.5.6 500.5.5.7 500.5.5.8 500.5.5.9 500.5.5.10 500.5.5.4 500.5.5.5 500.5.5.3 500.5.5.2 500.5.4.20 500.5.4.21 500.5.4.22 Konservasi Wawasan Konservasi Jenis lkan Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan Mitigasi Bencana Lingkungan Pendayagunaan Sumber Daya Kelau tan Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut Rehabilitasi dan Reklamasi ldentifikasi Pulau-Pulau Terkecil Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil 500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil 500.5.5.17 Akses Pennodalan 500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat 500.5.5.20 Pengembangan Usaha Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat Pelayanan U saha Kemi traan Usaha Ketenagakerjaan Pemasaran 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan 500.5.4.24 Informasi dan Promosi Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II Informasi dan Evaluasi Spasial Jejaring, Data, dan lnformasi Konservasi 500.5.6 500.5.5 _ ----- --~- Perluasan Kawasan Tanarnan Pangan500.6.4.4 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perlindungan hortikultura 500.6.2.1 Perlindungan Tanarnan Buah 500.6.2.2 Perlindungan Tanarnan Sayuran dan Tanarnan Obat 500.6.2.3 Perlindungan Tanarnan Florikultura 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis Perbenihan Hortikultura 500.6.3.1 Penilaian Varietas 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura Perluasan dan Pengelolaan Lahan 500.6.4.1 Basis Data Lahan 500.6.4.2 Pengendalian Lahan 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Pemeriksaan Ikan Penahanan Pcngasingan Pengamatan Pengakuan Penolakan Pemusnaho.n Persyaratan lalu Lintas Pemasukan Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran Permohonan Sertifikat Pemasukan Formulir Pemasukan Sertifikat Evaluasi dan Monitoring Sertifikat Surat Perintah Rekomendasi 13eRu.~Sutai\:l Area Pelanggaran Lalu Lintas lkan Pengawasan Peraturan Perkarantinaan Pengawasan Pelaksanaan Operasional Instalasi Karantina Sementara Lokasi Karan tin a 500.5.7.1 500.5.7.2 500.5.7.3 500.5.7.4 500.5.7.5 500.5.7.6 500.5.7.7 500.5.7.8 500.5.7.9 500.5.7.10 500.5.7.11 500.5.7.12 500.5.7.13 500.5.7.14 500.5.7.15 sco.s.r.is 500.5.7.17 500.5.7.18 500.5.7.19 500.5.7.20 500.5.7.21 500.5.6.19 500.5.6.17 500.5.6.18 500.5.6.15 500.5.6.16 500.5.6.12 500.5.6.13 500.5.6.14 Pengawakan Kapal Pengawas Sistem Pemantauan Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pemantauan Sumber Daya Perikanan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Penyidikan Penanganan Barang Bukti dan Awak Kap al Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Karan LinaI kan 500.6.4 500.6.3 500.6.2 PERTANIAN 500.6.1 500.5.7 500.6 500.6.9.2 500.6.9.3 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Pengelolaan Air Irigasi 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 500.6.5.3 lklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 500.6.5.4 Kelembagaan Pembiayaan Pertanian 500.6.6.1 Pembiayaan Program 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis Pupuk Pestisida 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 500.6. 7 .2 Pupuk Anorganik 500.6.7.3 Pestisida 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Perbenihan Tanaman Pangan 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 500.6.9 500.6.8 500.6.7 500.6.6 500.6.5 Produksi Benih Serealia Produksi Benih Aneka Kacang dan Urn bi 500.6.9.4 Kelembagaan Benih 500.6.10 Budidaya Serealia 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 500.6.10.3 Jagung 500.6.10.4 Serealia Lain 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 500.6.11.1 Kedelai 500.6.11.2 Ubi Kayu 500.6.11.3 Aneka Kacang 500.6.11.4 Aneka Umbi 500.6.12 Tanaman Pangan 500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tum buhan 500.6.12.2 Dampak Perubahan lklim 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu 500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan 500.6.13.1 Padi 500.6.13.2 Jagung dan Serealia a1in 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang Diseminasi Publikasi Hasil Penclitian/ Pengkajian 500.6.21. 1 Pamcran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Dernlot, Seminar Lokakarya, Ternu Karya, Workshop 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Presiding, dan Pubikasi lainnya Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pcngernbangan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Data Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pcngembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 500.6.26.1 Hak Cipta 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana 500.6.26.3 Hak Paten Biasa 500.6.26.4 Hak Merek 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan 500.6.26. 7 Permohonan HKJ yang ditolak Pelayanan Perijinan Pertanian 500.6.27 .1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) dan TOR/ Surat 500.6.13.4 Aneka Umbi Pengolahan Hasil Pertanian 500.6.14.1 Tanaman Pangan 500.6.14.2 Holtikurtura 500.6.14.3 Perkebunan
500.6. 14. 4 Peternakan Mutu dan Standariasi 500.6.15.1 Standardisasi 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan 500.6.15.4 Kerja sama dan Harmonisasi Pengembangan Usaha dan Investasi 500.6.16.1 Kcrnitraan dan Kcwirausahaan 500.6.16.2 lnvestasi 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri 500.6.16.4 Promosi Luar Negcri Pemasaran Domestik 500.6.17.1 Informasi Pasar 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar 500.6.17.4 Jaringan Pernasaran Adminislrasi Penelitian, Pengkajian, Pengernbangan, antara lain: Rencana Kerja, Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan menyurat Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi 500.6.27 500.6.23 500.6.24 500.6.25 500.6.26 500.6.22 500.6.20 500.6.21 500.6.19 500.6.18 500.6.17 500.6.16 500.6.15 500.6.14 Tanaman Semusim 500.8.2.1 ldentifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim 500.8.2 500.8 PERKEBUNAN 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih Lanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan) 500.6.27.3 Sarana Ill (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan Leknis sumbcr daya genelik ternak) Pelayanan Hukum 500.6.28. l Sertifikasi 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum Karantina Pertanian 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan 500.6.29.2 Karantina Hewan Bimbingan Teknis Evaluasi 500.7.3 500.7.4 500.6.30 500.6.31 500.6.29 500.6.28 500.7 PETERNAKAN
500.7.1 Kcbijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7. 2 .2 Pakan Ternak 500.7.2.3 Budidaya Temak 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Amara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higicn Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahtcraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Prociuk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan / Pengeluaran Bimbingn Teknis Evaluasi 500.9 PERlNDUSTRlAN 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerin tah Daerah 500.9.2 lklim Usaha dan Kerja Sarna 500.9.2. l lndustri Manufaktur 500.9.2.2 Industri Agro 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah 500.9.3 Promosi lndustri 500.9.3.1 Industri Manufaktur 500.9.3.2 Promosi lndustri Agro 500.8.7 500.8.8 500.8.6.4 500.8.6.2 500.8.6.3 Scmusirn, 500.8.6 danlklim500.8.5.4 500.8.5.3 500.8.5.2 500.8.5 500.8.4.2 500.8.4.3 500.8.4.4 500.8.4 500.8.3.4 500.8.3.3 500.8.3.2 BudidayaBudidaya Teknologi Tanaman Semusim 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim Tanaman Rem pah dan Penyegar 500.8.3.1 ldentifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Pen yegar Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar Tanaman Tahunan 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan Perbenihan Tanarnan Tahunan Budidaya Tanaman Tahunan Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan Perlindungan Perkebunan 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Turnbuhan Tanaman Sernusim, Perlindungan Perkebunan ldentifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar lden tifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Turnbuhan Tanarnan Tahunan Dam pak Peru bah an Pencegahan Kebakaran Pascapanen dan Pembinaan Usaha 500.8.6.1 Pascapanen Tana man Rempah dan Penyegar Pascapanen Tanarnan Tahunan Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjulan Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik Birnbingan Teknis Perkebunan Evaluasi Perkebunan 500.8.3 500.8.2.3 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.3.4 lndustri Kecil dan Menengah Standarisasi dan Teknologi 500.9.4.1 lndustri Manufaktur 500.9.4.2 Industri Agro 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.4.4 Induslri Kecil dan Menengah Hak dan Kekayaan Intelektual 500.9.5.1 Industri Manufaktur 500.9.5.2 Industri Agro 500.9.5.3 lndustri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah lndustri Hijau 500.9.6.1 Industri Manufaktur 500.9.6.2 Industri Agro 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.6.4 lndustri Kecil dan Menengah Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/ Kota Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti lndustri (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan lndustri Fasilitasi Pengembangan Kawasan Induslri Kerja Sama Ketahanan lndustri lnternasional Standarisasi 500.9.12.1 Standar 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan 500.9.12.3 Infrastruktur Standar Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 500.9.13.1 Kebijakan lndustri 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan 1 lidup
500.9.14. l Industri Hijau 500.9.14.2 Lingkungan Hidup 500.9.14.3 Energi Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 500.9.15.1 Pengkajian dan Pcnerapan Kebijakan Teknologi lndustri 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi lndustri 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Monitoring dan Evaluasi Kornpetensi lndustri 500.9.16 500.9.15 500.9.14 500.9.13 500.9.10 500.9.11 500.9.12 500.9.9 500.9.8 500.9.7 500.9.6 500.9.5 500.9.4 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.2.3 Pertambangan 500.10.2.4 Panas Bumi 500.10.2.5 Geosains 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM) 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan 500.10.3 Penelitian Kegeologian 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian 500.10.3.6 Sumber Daya Gcologi 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 500.10.3.9 Survei Geologi 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.4.4 Survei Geologi 500.10.4.5 Konservasi 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi 500.10.5.1 Pela potensi dan sebaran 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara 500.10.5.4 Survei Geologi 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.1 Rencana lnduk Jaringan Gas Bumi 500 .10. 6. 2 Ren can a dan Realisasi lnvestasi 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah 500.10.6.4 Pen eta pan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam N egeri (TKON) 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri 1 l I 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan lmpor Barang (RKIB) dan Rencana lmpor Barang (RIB) 500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi {Konvensional dan Non Konvensional) 500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pernanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, lzin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pcngakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan) 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penctapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pernerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil lnventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi) 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD) 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas 500.10.7.7 Partisipasi Interest 500.10.7.8 Turnpang Tindih Lahan 500.10.8 Pcmbinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bah an Bakar Lain, An tara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/ rekomendasi / penandasahan), Pengawasan 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 500.10.9 Teknik dan Lingkungan 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI} 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Serita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR) 500.10.9.4 Register dan Serlifikat Kualifikasi Juru Las 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian fnstalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas burni, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi 500 .10. 9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara Iain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.10 Usaha penunjang 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan lnfrastruktur Minyak dan Gas Bumi Perala tan 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak 500.10.12.6 lzin Tangki Bahan Bakar Cair 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS} dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR} dan kualifikasi Juru Las 500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP) 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB} 500.10.12.10 Penerbitan lzin Pcmanfaatan Langsung (IPL) 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP} 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi 500.10.12.15 lnventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan lnvestasi Panas Bumi 500.10.12.3 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT} Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Sertifikasi Kelayakan Penggunaan 500.10.12.2 Penyusunan Neraca Encrgi Road Map di Bidang EBT 500.10.11.6 500.10.11.7 500.10.12 Panas Bumi 500.10.12.1 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10 .10 .3 Pelaksanaan Pem ban gun an Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EST 500.10.13.8 500.10.13.5 500.10.13.6 500.10.13.7 500.10.13.4 500.10.13.2 500.10.13.3 Bioenergi 500.10.13.1 500.10.13 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN) Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN) Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN) Evaluasi/ Revisi HIP BBN Database Pengusahaan Bioenergi Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.14 Aneka Energi 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja A sing 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
500.10. 14. 5 Persetujuan Rencana Tm por Barang (RIB) 500.10.15 Konservasi Energi 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi 500.10.15.2 Monitoring Implemcntasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di alas 6.000 TOE 500.10.15.4 Pengawasan scrtifikasi label dan Landa hemat energi pada lampu swabalast 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan / teknologi efisiensi 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi 500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA) 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan lnfrastruktur EBTKE 500.10.16.1 Usu! Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan lnfrastruktur Bidang EBTKE 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga Iistrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, La po ran penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik 500.10.17 .2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD). Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
500.l 0.17 .3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan 500 .10. 18 8 ina U saha Ketenagalistrikan 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik {IO, IUPL-S, dan IUPL), Birnbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik 500.10.18.3 Hubungan komersial lenaga lislrik 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Amara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkal rnutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN {Persero) 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen lzin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik un tuk Kepentingan Telernatika (IPJ Telematika], Dokumen Penandasahan Rencana lmpor Barang (RIB) 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hid up sektor ketenagalistrikan, 500.10.20 Sertifikasi 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Prociuk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi 500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan 500.10.22 Standarisasi Kompctensi 500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagaJistrikan 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SN! wajib bidang ketenagalistrikan 500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis) 500.10.24.4 Laporan berkala pcmegang penunjukan LIT 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan 500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara 500.10.25.3 Pengembangan lnvestasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara 500.10.25.4 Data dan Informasi Mineral dan Batubara 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler 500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor ermsi Clean Development Mechansim (COM) 500.10.25. 9 Pengcmbangan dan Pemanfaalan Mineral dan Batubara 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral 500.10.26.1 Ketenagakerjaan 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tam bang 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang) 500.10.26. 7 Perizinan usaha pcrtambangan mineral 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK) 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK) 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) 500.10.26.11 Persetujuan pcrubahan saham dircksi, kornisaris, pada perusahaan mineral 500.10.26.12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK) 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (I UP) Mineral 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara 500.10.27. l Ketenagakerjaan 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tam bang 500.10.27.3 Penyelesaian pcrselisihan usaha pertambangan batubara 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara 500.10.27.5 Laporan/ data kegiatan eksplorasi batubara 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan garnbut), Antara lain: Laporan Produksi dan PenjuaJan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara 500.10.27 .8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Anlara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlisl) 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVlTNAS) 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu bara (PKP2B) 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah dacrah lerkait usaha pcrtambangan batubara 500.10.27.14 Pedoman/pelunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara 500.10.28 Pcnerimaan Negara 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: La poran Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan ~- --~--- Keselarnatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rekomendasi bahan kimia Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang La po ran berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencernaran (LPL- 5) pelaksanaan reklamasi Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertarnbangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan 500.10.29.11 500.10.29.10 500.10.29.8 500.10.29.9 500.10.29.7 500.10.29.6 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan per lam bangan 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Amara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi 500.10.29.17 Pengawasan Teknis 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara 500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi 500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagun aan/ replikasi/ prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi mineral kelautan 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelau tan 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi 500.10.34.3 Laboratorium 500.10.34.4 Study 500.10.34.5 Teknologi Proses 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk 500.10.34.7 Teknologi Gas 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara Pernbinaan Penelitian dan Pengembangan Penyajian Informasi dan Pengembangan Kegeologian Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan Energi Kelautan dan Kewilayahan Penclitian Energi dan kewilayahan pantai Penelitian sumber daya energi dan Proyek Percontohan Promosi dan Layanan Jasa Teknologi 500.10.33.3 500.10.33.2 500.10.32.4 500.10.33 Penelitian 500.10.33.1 500.10.32.3 500.10.32 Afiliasi 500.10.32.1 500.10.32.2 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan pcnerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HalG) 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan pencrapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengernbangan, pencrapan IPTEK 500.10.30.13 Sertifikasi personil pcneliti bidang Sumber Daya Mineral 500.10.31 Sarana Litbang 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi -------- ~- - 500.11 PERHUBUNGAN 500.11.1 Kcbijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utarna 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kola/ provinsi 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer 500.11.2.7 Penetapan kelasjalan primer 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 500.10.36.1 Encrgi baru terbarukan 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi - -- ------ --- 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional 500.11. 7 Perlengkapan Jalan
500.11. 7 .1 Pedoman teknis perlengkapan jalan 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
500.11. 7. 4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional 500.11.8 Angkutan Penumpang 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ckonomi 500.1 l.8.2 lzin trayck angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara 500.11.8.3 lzin trayek antar kota an tar provinsi 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/ provinsi 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum 500.11.8.7 Angkutan perintis 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum 500.11. 9 Angkutan Ba rang 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 500.11.9.2 Tarif angkutan barang 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan 500.11.10 Monitoring Operasional 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 500.11.10.2 Pengawasan, penerliban dan pem berian sanksi administralif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.11.11.1 Pedoman Teknis 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Latu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 500.11.11.3 Bimtek PPNS - ---------- 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pernberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan pen ye berangan 500.11.13 Pengembangan Jaringan Jar.ingan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) 500.11.13.2 Pengembangan Sistem lnformasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan pen ye berangan 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angku tan Sungai, Danau, dan Pcnyeberangan 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penycberangan 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan pen ye berangan 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.16.1 Perencanaan dan pernbangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penycberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau - ~- -- --- -- 500.11.25.2 500.11.25 Pengaduan 500.11.25.1 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan pen ye berangan 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penye berangan 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.21 Tarif dan Keperintisan 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah adrninistrasi provinsi 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah 500.11.24 Angkutan Perkotaan 500.11.24. l Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi Mod a Transportasi Pcrkotaan Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan pen um pang dan/ atau barang Pengaduan mod a transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan pcrkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan 500.11.26.4 Pelaksanaan anaJisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan 500 .11. 27. 1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan 500.11.27 .2 Kualifikasi unit pengkajian 500.11.27 .3 Pengembangan sis tern informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penye berangan 500.11.28 Pengembangan Keselamatan 500.11.28.1 Program kesclamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan 500.11.29 Promosi dan Kernitraan Keselamatan 500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan ...... - . ~ •. - . . . l~wJio~~,.. danjljlgkutan.l~, suogfil, danau dan penyeberangan 500.11.29.2 Kemitraan keselarnatan antar lernbaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau 500.11.31 Audit Keselamatan 500.11.31. l Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan 500.11.32 lnspeksi Keselamatan e- Tata Kelola e-Business Teknologi dan Infrastruktur Business e- Business 500.12.7.1 500.12.7.2 500.12.7 500.12 KOMUNIKASJ DANINFORMATIKA 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.12.2 Telekomunikasi 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi 500.12.3 Penyiaran 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Dae rah 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerinlah Daerah 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur 500.12.5 Pengendalian Informatika 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Tclekomunikasi 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban 500.12.6 e- Government 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government 500.12.6.2 Teknologi dan [nfrastruktur c- Government 500.12.6.3 lnleroperabilitas dan lnterkoncktivitas e-Government 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik Surat Togas Juru Parkir Izin tempat khusus parkir swasta Surat Togas TKP Pemerintah Pedoman keselamatan Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan 500.11.33 Parkir 500.11.33.1 500.11.33.2 500.11.33.3 500.11.32.3 500.11.32.1 500.11.32.2 500.12.7.3 lnteroperabilitas dan lnterkonektivitas e-Business 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness 500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika 500.12.9.1 lndustri lnfrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika 500.12.9.2 Tndustri Perangkat Informatika Pengguna 500.12.9.3 lndustri Perangkat Lunak 500.12.9.4 lndustri Konten Multimedia 500.12.10 Keamanan Informasi 500.12.10.1 Tata Kelola Kearnanan Inforrnasi 500.12.10.2 Teknologi Keamanan lnformasi 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darural Keamanan Informasi 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan 500.12.10.5 Budaya Keamanan lnformasi 500.12.11 Komunikasi Publik 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi 500.12.12. l lnformasi Politik, Hukurn, dan Kcarnanan 500.12.12.2 lnformasi Perekonomian 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat 500.12.13 Pengelolaan Media Publik 500.12.13.1 MediaCetak 500.12.13.2 Media Online 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual 500.12.14 Kemitraan Komunikasi 500.12.14.1 Kemitraan Pernerintah dan Lembaga Negara 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi 500.12.15 Infrastruktur Informatika 500.12.15.1 Jaringan 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika 500.12.15.3 Keamanan Informatika 500.12.16 Sistem dan Data 500.12.16.1 Portal dan Konten 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi 500 .12. 17 Pu sat Kerja sama 500.12.17 .1 Kerja Sama daerah 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral 500.12.18 Pusat Jnformasi dan Hubungan Masyarakat 500.12.18.1 Pelayanan Informasi 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat 500.12.18.3 Bimbingan Teknis - ~- --~- Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi 500.14.2.1 Perencanaan 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan], Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvcnsi, Insentif, dan Event Pcmasaran Pariwisata 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri 500.13.3.4 Pencilraan lndonesia Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan lndustri Musik 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan I PTEK 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur 500.13.5.3 Kerja sama dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 500.13.6.3 Pengembangan SOM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 500.13.2.2 500.13.2.3 500.13.2.4 500.14.2 500.14 STATISTIK 500.14.1 500.13.6 500.13.5 500.13.4 500.13.3 500.13 PARJWISATA DAN EKONOMI KREATIF 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 500.12.19 Evaluasi _ - --~- 500.15 KETENAGAKERJAAN 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.15.2 Pcrencanaan Tenaga Kerja 500.14.3 Survei 500.14.3.1 Perencanaan 500.14.3.2 Persiapan 500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Amara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas 500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data [entri, scanner), Tabulasi Data, Pcmeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei 500.14.4 Konsolidasil Data Statistik 500 .14 .4.1 Kornpilasi Data 500.14.4.2 Analisis data 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik 500.14.2.3 500.14.2.4 Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba Pe laksanaan Lapangan Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ penginrnan, pengelom pokkan /Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/ Coding), Perekaman data (entri,scanner). Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Sensus Diseminasi hasil sensus 500.14.2.5 500.14.2.6 _ - ~- --~- 500.15.2.2 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja 500.15.4. l Akreditasi dan Sistem [nformasi Kelem bagaan 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerja sama Antar Lembaga 500.15.5 Bina lnstruktur dan Tenaga Pelatihan 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pernerintah 500.15.5.2 Instruktur Lernbaga Pclatihan Swasta 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan 500.15.6 Bina Pemagangan 500.15.6.1 Pernagangan Dalarn Negcri 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kcrja sama Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15. 7 .2 Pengembangan Sis tern dan Peningkatan Produktivitas 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja 500.15.8.3 Bursa Kerja 500.15.8.4 Analisis Jabatan 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 500.15.9.1 Antar Kerja 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal - ~- --~- ---- -- Konstruksi dan Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan Pengawasan Norma Bangunan, Listrik Penanggulangan Kebakaran Pengawasan Norma Kesehatan Kerja500.15.18.3 500.15.18.2 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kcrja 500.15.18.1 Pengawasan Norma Kerja Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja Norma Kerja Perempuan dan Anak Pengawasan Norma Kerja Perempuan Pengawasan Norma Kerja Anak Kerja sama Lintas Sektoral Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja sama Bersama Perjanjian Kerja Kesejahteraan Pekerja Analisis Diskriminasi Syarat Kerja dan Pernasyarakatan Hubungan AnalisisdanKesejahteraan,Kerja, Pengawasan 500.15.17.1 500.15.17.2 500.15.17.3 500.15.17.4 500.15.17 500.15.16.3 500.15.16 500.15.15 500.15.14 500.15.13 500.15.12 Persyaratan Diskrirninasi 500.15.12.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.3 Pemberdayaan Kclembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubunganlndusuial Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 500.15.16.1 500.15.16.2 500.15.12.2 500.15.12.3 500.15.12.4 Kelembagaan Industrial 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.14.1 Pengupahan 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial 500.15.15.1 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja sama Antar Lembaga 500.15.11 Standardisasi Profesi 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi 500.16 PENANAMANMODAL 500.16.1 Kebijakan di bidang Pcnanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal 500.16.2.1 Perencanaan lndustri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur 500.16.3 Pengembangan lklirn Penanarnan Modal 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah 500.16.3.3 Pcmberdayaan Usaha 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan 500.15.20 Bina Penegakan Hukum 500.15.20.1 Perneriksaan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.15.20.4 Kerja sama Penegakan Hukum 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
500.15. 21. 4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SOM dan Kompetensi K3 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SOM dan Kompetensi K3 500.15.22.3 Kerja sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SOM dan Kompetensi K3 500.15.22.4 Kerja sarna Tingkat Regional Bidang Pengembangan SOM dan Kompetensi K3 500.15.22.5 Kerja sama Tingkat lnternasional Bidang Pengembangan SOM dan Kompetensi K3 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pcngembangan SOM dan Kompetensi K3 500.18 TRANSMIGRASl 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan 500.17 PERTANAHAN 500.17 .1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.17.2 Pengadaan dan Penalaan Administrasi Pertanahan 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah 500 .1 7. 2. 2 Pem binaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 500.17.2.3 Data dan lnformasi Pertanahan 500 .1 7. 2 .4 Advokasi dan Pengendalian 500.1 7 .3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik 500.17.3.3 Penguatan Alas Tanah 500.1 7.4 Sengketa Tanah 500.17.4. l Pengkajian dan Penanganan Sengketa 500 .1 7.4. 2 Advokasi dan Pengendalian 500.16.4 Promosi Penanaman Modal 500.16.4.1 Pengembangan Promosi 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri 500.16.4.4 Promosi Sektoral 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral 500.16.5.2 Kerja Sama Regional 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha lnternasional 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 500.16.6.1 Pemantauan Penanarnan Modal 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Pcrijinan
500.16. 7 .4 Pelayanan Non Perijinan 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas PelayananUsaha500.16.3.6 Kem.itraanUsahaPemberdayaan Usaha Pemberdayaan Usaha 500.16.3.5 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Perturnbuhan 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 500.18.3.1 Penyiapan Lahan 500.18.3.2 Penyiapan Sarana 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 500.18.4. l Penyiapan Calon Transmigrasi
500.18. 4. 2 Penyiapan Perpindahan 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi 500.18.5 Partisipasi Masyarakat 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi 500.18.5.2 Kerja sama Kelembagaan 500.18.5.3 Kerja sama Antar Daerah 500.18.5.4 Pelayanan Investasi 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan ~QQ= H~:6,4 Perencanaan, Pengembangan Masyarakat 500.18.6.5 Pcrencanaan Pengcmbangan Pusat Pertumbuhan 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan 500.18. 7 .2 Fasilitas Sosial Buda ya 500.18.7 .3 Pengembangan Kelembagaan 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 500.18.8 Pengembangan Usaha 500.18.8.1 Kewirausahaan 500.18.8.2 Produksi 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana 500.18.9.2 Pengembangan Sarana 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 500.18.10 Penyerasian Lingkungan 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 600.1.8 600.1.7 600.1.6 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600.1 PEKERJAAN UMUM 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai 600.1.2.2 Kelembagaan 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 600.1.3.1 Pcrencanaan Pengclolaan Sumber Daya Air 600.1.3.2 Manajemen Mutu 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air 600.1.3.4 Keterpaduan Pernrograrnan 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung 600.1.4.4 Pcngelolaan Air Tanah dan Air Baku 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pcngendalian Lumpur Sidoarjo Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional) 600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo 600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengembangan Jaringan Jalan 600.1. 7 .1 Keterpaduan Perencanaan 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan Pembangunan Jalan 600.1.8.1 Standar dan Pedoman 600.1.8.2 Manajcmen Konstruksi 600.1.8.3 Pengelolaan Gedornetrik, Perkerasan, dan Drain age 600.1.11.3 Pembinaan Tcknik Jalan Bebas Hambatan 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol 600.1.12.2 Pengadaan lnvestasi Jalan Toi
600.1.12. 3 Tekn i k Pe ngaturan J alan Toi 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol 600.1.13 Keterpaduan lnfrastruktur Permukiman 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kernitraan 600.1.13.2 Kelerpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman 600.1.14.1 Perencanaan Teknis 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus 600.1.14.5 Kelembagaan 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan 600.1.15.1 Perencanaan Teknis 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gcdung 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 600.1.15.5 Kelembagaan 600.1.16 Pcngembangan Sistem Penyediaan Air Minum 600.1.16.1 Perencanaan Teknis 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus 600.1.16.5 Kelembagaan 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sislem Penyediaan Air Minum 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng 600.1.9 Preservasi Jalan 600.1.9.1 Standar dan Pedoman 600.1.9.2 Perencanaan Teknis 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan 600.1.10 Pengelolaan Jembatan 600.1.10.1 Standar dan Pedoman 600.1.10.2 Perencanaan Teknis 600.1.10.3 Teknik Jembatan 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar danPengalihan, 600.2.7.5 600.2.7.6 600.2.7.3 600.2.7.4 600.2.7 600.2.6 600.2.5 600.2.4.4 600.2.4.5 600.2.4 600.2.3.2 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan Pendayagunaan Sumber Pernbiayaan Perurnahan 600.2.4.1 Sumber Pernbiayaan Primer 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pem biayaan Lainnya Sistcm Pembiayaan Perumahan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Perencanaan Penyediaan Perumahan 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan 600.2.5.2 Analisa Teknik 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 600.2.5.4 Kernitraan dan Kelembagaan Penyediaan Rumah Susun 600.2.6.1 Perencanaan Teknik 600.2.6.2 Penyediaan 600.2.6.3 Penghunian, Pemanfaatan 600.2.6.4 Pengelolaan Penyediaan Rumah Khusus
600.2. 7 .1 Perencanaan Teknik 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya Perencanaan Teknik Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pcmukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan 600.2.2.3 Kcmitraan 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Perrnukiman
600.1.1 7 .1 Perencanaan Tekrus 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah 600.1.17 .3 Pengelolaan Persampahan 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1. 1 7. 5 Kelem bagaan 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja 600.1.18 Pemanlauan dan Evaluasi 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi I nfrastruktur 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur 600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan 600.2.10.4 Manajemen Mutu 600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 600.2.11.1 Kelembagaan 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam N egeri 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi 600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi 600.2.12.2 Penerapan Kornpetensi 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas 600.2.13 Peningkatan Kerja sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 600.2.13.1 Peningkatan Kerja sama 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi 600.2.14. l Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja sama Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.2 Pengembangan Materi 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralalan Konstruksi 600.2.16 Rencana Pengembangan lnfrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.16.1 Antar Sektor 600.2.16.2 Anlar Wilayah 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis 600.2.17 .1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan lnvestasi 600.2.9 600.2. 7. 7 Pelaksanaan Bantuan Simullan Penyediaan Rumah Umum dan Komersial 600.2.8.1 Perencanaan Teknik 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum 600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berirnbang 600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Pe rum ah an lnvcstasi lnfrastruktur 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Infrastruktur 600.2.8 600.4 LINGKUNGANHlDUP 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 600.4.2.1 lnventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup 600.4.4 Ekonomi Lingkungan 600.4.5 Dampak Lingkungan Peta Dasar Survey Pemetaan Ruang Darat Survey Pemetaan Ruang Air Survey Pemetaan Ruang Udara Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rencana Tata Ruang Strategis Ka bu paten Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL) Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten Rencana Teknis Prasarana Kota Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota Pemetaan 600.3.4.1 600.3.4.2 600.3.4.3 600.3.4.4 600.3.4 600.3.3.2 600.3.3.3 600.3.3 600.3.2.6 600.3.2.7 600.3.2.5 600.3.2.4 600.3.2.2 600.3.2.3 Perencanaan 600.3.2.1 600.3.2 Pemanf aatan dan Pengendalian 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang Ijin Pemanfaatan Ruang Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA) 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan lnfrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan 600.4.8.1 Pengembangan 600.4.8.2 Pemanfaatan 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 600.4.8.4 Keamanan Hayali 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem 600.4.9.2 Rawa 600.4.10 Miligasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer 600.4.10.1 Perangkat mitigasi 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaea 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Aki bat Kebakaran Hutan dan Lahan 600.4.11 Adaptasi Perubahan lklim 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan lklim, Pemanlauan dan Evaluasi Adaplasi Perusahaan l klim 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan lklim 600 .4. 12 Pengelolaan Bah an Berbahaya dan Beracun 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas 600.4.14 Pengelolaan Limbah 83 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah 83 600.4.14.1 Pemantauan 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi 600.4.15 Pengelolaan Sampah 600.4.15.1 Pembatasan sampah 700 PENGAWASAN 700.1 PENGAWASAN INTERNAL 700.1.1 Rencana Pengawasan 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan 600.4.17 Penyelesaian Sengkcta Lingkungan 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan 600.4.18.1 Penyidikan 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS 600.4.19 Komunikasi Lingkungan 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat 600.4.21. l Masyarakat Perkotaan 600.4.21.2 Masyarakat Pedcsaan 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan 600.4.23.1 Pengelolaan Data 600.4.23.2 Pengelolaan lnformasi 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak 600.4.23.4 Pcngembangan Sistem dan Layanan Jaringan 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal 600.4.25 Standarisasi dan teknologi 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA). Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigasi {LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Laporan Perkembangan Barang Milik Negara Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Good Corporate Governance (GCG) 800.1.2 700.1.2.9 700.1.2.7 700.1.2.8 700.1.2.6 700.1.2.5 700.1.2.4 700.1.2.3 700.1.2.2 700.1.2.1 700.1.2 800 KEPEGA WAIAN 800.1 SUMBER DAYA MANUSlA 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahun penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan Formasi dan Pengadaan Pegawai 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Forrnasi, Penetapan Formasi, Penetapan Forrnasi Khusus 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah Pelaksanaan Penga wasan 800.1.5.3 800.1.5.2 800.1.4.5 800.1.4.2 800.1.4.3 800.1.4.4 800.1.3.5 800.1.3.6 800.1.3.4 800.1.3.2 800.1.3.3 Kepala Sementara, Persctujuan / Pertim bangan BKN Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai Peninjauan Masa Kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengembangan Karir 800.1.4.1 Usulan Togas Belajar/ Ijin Belajar/ DikJat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta Penyesuaian ijazah Penyusunan Sistem Karier Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit Kinerja Aparatur Sipil Negara 800.1.5. l Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja Pengelolaan Database dan Analisis Sistem lnformasi Kinerja Evaluasi dan Pe man tauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai 800.1.6.2 Disiplin 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara 800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutrnen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima 800.1.2.5 Pengangkatan ASN 800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan) 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN Mutasi Pegawai 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipckerja.kan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan 800.1.2.2 800.1.6 800.1.5 800.1.4 800.1.3 Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya Bantuan Hukum Status dan Kedudukan Pegawai 800.1.8.1 Status Kepegawaian 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian 800.1.8.3 Keberatan Pegawai 800.1.8.4 Persclisihan/Sengketa Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 800.1.9.2 Pengembangan Sistem lnformasi Kepegawaian 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik Pengawasan dan pengendalian 800.1.10.1 Forrnasi, Pengadaan dan Pasca DikJat 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pcmberhentian Dalam .Jabatan 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengcndalian 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer Administrasi Pegawai 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Sural Togas 800.1.11.2 Cuti Sakit 800.1.11.3 ceu Bersalin 800.1.11.4 Cuti Tahunan 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting 800.1.11.6 Cuti Besar 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/ Karsu 800.1.11. 9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 800.1.11.11 Kctcrangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 800.1.11. 13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ lunjangan Kesejahteraan Pegawai 800.1.12. l Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS 800.1.12.3 Tabungan Perumahan 800.1.12.4 Bantuan Sosial 800.1.12.5 Pakaian Dinas 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas 800.1.12 800.1.11 800.1.10 800.1.9 800.1.7 800.1.8 Pembinaan dan 800.2.4.5 800.2.4.6 800.2.4.4 800.2.4.3 800.2.4.2 800.2.4 800.2.3.6 800.2.3.2 800.2.3.3 800.2.3.4 800.2.3.5 Widyaiswara Serlifikasi Widyaiswara Monitoring dan evaluasi Widyaiswara Penilaian Widyaiswara Konsultasi, advokasi dan asistenai Widyaiswara Sis tern Informasi Widyaiswara Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diktat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklal Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran Sislem informasi diklat Monitoring Penyelenggara Diklat pen gem bangan Widyaiswara 800.2.3.1 Seleksi 800.2.3 Notulen sosialisasi/ Rapat Koordinasi Kebijakan Diklal Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat Konsultasi, advokasi, asistensi diktat800.2.2.9 800.2.2.8 800.2.2.7 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan 800.2.2.1 Sistcm Informasi program dan pem binaan diklat 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diktat 800.2.2.4 Modul-rnodul diklat 800.2.2.5 Panduan fasilitator 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diktat 800.1.13 Administrasi Perseorangan 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan 800.1.13.4 Sekretaris Daerah 800.1.13.5 ASN berjasa/ terlibat dalam peristiwa bcrskala nasional 800.1.14 Penilaian Kompetensi 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompelensi Pemberian Tali Kasih Pem berian Piagarn Penghargaan dan Tanda Jasa Olahraga dan Rekreasi Rekam Medis 800.1.12.9 800.1.12.10 800.1.12.7 800.1.12.8 900.1.4.4 900.1.4.3 900.1.4.2 900.1.3.7 900.1.3.8 900.1.3.9 900.1.3.2 900.1.3.3 900.1.3.4 900.1.3.5 900.1.3.6 900.1.2.4 900.1.2.3 900.1.2.2 900.1.1.4 900.1.1.3 900.1.1.2 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat800.2.4.7 Alumni 900.1.4 900.1.3 900.1.2 800.2.5 900 KEUANGAN 900.1 KEUANGAN DAERAH 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pcrubahan (APBD-P) 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pcrubahan (RAPBD-P) Penyusunan Anggaran 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan {Musrenbang) Kola Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ROPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Lelah disahkan oleh Pejabal Pengelola Keuangan Daerah {PPKD) Pelaksanaan Anggaran 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS Pendapatan Belanja Pcmbiayaan Daerah Dokumen Penatausahaan Keuangan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Daftar Gaji Kartu Gaji Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) 900.1.3.10 Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.4.l Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) Dokumen Memorandum of Understanding {MoU}, dan dokumen sejenisnya Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender 900.1.7.3 900.1.7.4 900.1.7.2 900.1.6.4 900.1.6.2 900.1.6.3 900.1.4.10 900.1.4.11 900.1.4.12 900.1.4.13 900.1.4.14 900.1.4.9 900.1.4.8 900.1.4.7 900.1.4.6 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. Replenishment (Perrnintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Staff Appraisal Report Report / Laporan Laporan Hutang Daerah Completion Report/ Annual Report Ke ten tuan / Peraluran yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKO) 900.1.6.1 Manual Irnplementasi Sistern Akuntansi Keuangan Daerah (SAKO) Dokumen Kebijakan Akuntansi Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulan an /Triwulanan / Semesteran Penyaluran Anggaran Togas Pembantuan 900.1. 7 .1 Surat Penelapan Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan Berkas Permintaan Pernbayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-OU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report clan Seri ta Acara Penyelesaian Pekerjaan Buku Rekening Bank Keputusan Pembukuan Rekening 900.1.4.5 900.1.7 900.1.6 900.1.5 _ 900.1. 7 .5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Oaf tar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran 900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak tcrmasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pernilu Dari APBD rneliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pernilu, Peraturan/ Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pernilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pernilu, Rcncana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Ookumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADAdan Anggaran Biaya Ban tuan Pemilu 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bcndahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/ Pemilu 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional 900.1.11.4 Dokurnen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1. 12 Anggaran Daerah 900.1.12.1 Anggaran Daerah 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pcmberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah 900.1.13.2 Sadan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah 900.1.13.3 Sadan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan bad an layanan um um daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjarnan dan hi bah kepada pemerintah daerah dan/ a tau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan moni taring, evaluasi dana alokasi khusus 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara Jain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi un tuk penyusunan laporan dana perimbangan 900.1.15 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah M. Ro'is YUHRONUR EFENDI ttd. BUPATI LAMONGAN, Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akun tansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Pcnyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Pem binaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Data lnformasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan la poran pertangungjawaban pelaksanaan keuangan dacrah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 900.1.15.5 900.1.15.4 900.1.15.3 900.1.15.2 900.1.15.1