DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Maksud dan tujuan. alokasi, mekanisme pengalokasian, Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Pengelolaan, penggunaan dan penatausahaan, pembinaan , pengendalian dan pengawasan, Evaluasi dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Menimbang BUPATILAMONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPENGALOKASIANDANPENETAPANALOKASIDANADESA TAHUNANGGARAN2025 TENTANG PERATURANBUPATILAMONGAN NOMOR3 TAHUN2025 BUPATILAMONGAN PROVINS!JAWATIMUR [ SAL/NAN

8.Peraturan ...
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6914); 2 Pemberdayaan ... Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas

Pasal 1

CARATATATENTANGBUPATIPERATURAN MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabu paten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);
12.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
11.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
10.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4); 3 Menetapkan yang ... Pemerintahan Desa.
10.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Kepala Desa adalah pimpman penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
14.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDadalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa adalah Kepala Desa dibantu sebagai unsur penyelenggaraPerangkat Desa Lamongan.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanju tnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa Kabu patenPemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 ( enam) tahun.
24.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26.Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
27.Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
28.Indikator Utama adalah nilai variabel aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari jumlah variabel Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Perangkat Desa sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah). dan Belanja Desa yang APBDes adalah rencana
29.Bobot... yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 1 7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18.Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19.Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
21.Anggaran Pendapatan selanjutnya disingkat 5 BAB III. .. tertib dalam

(2)Peraturan Bupati mi bertujuan untuk administrasi dan tertib pelaksanaan pengalokasian dan penggunaan ADD. ( 1) Peraturan Bupati 1n1 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025.

BAB I

KETENTUANUMUM PENGALOKASIANDAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUNANGGARAN2025.

Pasal 2

BABII MAKSUDDANTUJUAN

29.Bobot Nilai Indikator Dasar adalah hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Lamongan.
30.Tingkat Kesulitan Geografis adalah sebagai faktor pengali dalam penetapan bobot jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.
31.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUDadalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
33.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
34.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 6

c.Kasi,... Pengalokasian ADD berdasarkan lndikator Utama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan jumlah formasi Aparatur Pemerintah Desa berasal dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat, sebagai berikut:
a.Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
b.Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Pasal 5

a.lndikator Utama; dan
b.indikator dasar.

Pasal 4

(1)ADD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp164.518.827.400,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dengan rincian lokasi dan alokasi sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3)Pengalokasian ADD sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBDsetelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV

MEKANISMEPENGALOKASIAN

Pasal 3

BABIII ALOKASI 7

b.luas ...

(1)Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf a sampai dengan huruf c dihitung dengan bobot:
1. a.jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

Pasal 9

(1)Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara:
1. a.70% (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.30% (dua puluh persen) dibagi berdasarkan secara proporsional berdasarkan Bobot Nilai Indikator Dasar.
(2)Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dengan memperhatikan variabel:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah;
3. c.jumlah penduduk miskin; dan
4. d.tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Alokasi pembagian ADD berdasarkan Indikator Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Sisa dari Indikator Utama.

Pasal 7

BNAPD= (Vl x 3.000.000,00 + V2 x 2.250.000,00 + V3 x 2.040.000,00) x 12 bulan Keterangan : BNAPD = bobot nilai Aparatur Pemerintah Desa V 1 = variable Kepala Desa V2 = variable Sekretaris Desa V3 = variable Perangkat Desa

Pasal 6

c.Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) per bulan. 8
c.daftar ...

(1)Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD,dengan dilampiri :
1. a.daftar rekapitulasi Siltap;
2. b.daftar rekapitulasi manfaat iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Pasal 11

(1)Mekanisme Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUDke RKD.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Operasional Desa.
(3)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 10

b.luas wilayah sebesar 35°/o(tiga puluh lima persen); dan
c.jumlah penduduk miskin sebesar 30% (tiga puluh persen).

(2)Penghitungan pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut: = {(35% x persentase jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa) + (35% x persentase luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa) + (30°/o x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial)} dikalikan Tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d. 9
(2)Mekanisme ...
(1)Mekanisme Penyaluran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dilaksanakan 4 (empat) triwulan:
1. a.triwulan I Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025;
2. b.triwulan II Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan April sampai dengan bulan Juni 2025;
3. c.triwulan III Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli sampai dengan bulan September 2025;
4. d.triwulan IV Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun (JP) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025;

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…