DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; b. pendataaan; c. penetapan Retribusi; d. pemungutan dan Penagihan Retribusi; e. pembetulan dan Pembatalan Retribusi; f. pemeriksaan Retribusi; g. kedaluwarsa Penagihan Retribusi; h. penghapusan Piutang Retribusi; 1. keberatan Retribusi; Bagian Kedua Ruang Lingkup J. insentif Fiskal Retribusi; k. keringanan, pengurangan, pembebasan, penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya; l. perforasi; m. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga; n. koordinasi pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Data; o. pemanfataan penerimaan Retribusi; p. tata cara pengenaan sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Menimbang BUPATI LAMONGAN, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANBUPATILAMONGAN NOMOR50 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARAPEMUNGUTANRETRIBUSI DAERAH BUPATILAMONGAN PROVINS!JAWATIMUR SALINAN J Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Pasal 1

KabupatenRakyat DaerahPerwakilan Lamongan. MEMUTUSKAN: TENTANG TATA CARAPERATURAN BUPATIMenetapkan Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10); kewenangan Daerah.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
11.Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan menjadiyangpemerintahanurusan untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
16.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi. 1 7. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rind dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang surat yangDaerah adalah karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi selanjutnya disingkat STRD
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
18.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
19.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan se bagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
20.Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
21.Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
22.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban. ( 1) Jenis Retribusi terdiri atas:

a.retribusi jasa umum;

Pasal 3

p.tata cara pengenaan sanksi administrasi. penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya;
1. 1.perforasi;
m.pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga; pembebasan, Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.jenis Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
b.pendataaan;
c.penetapan Retribusi;
d.pemungutan dan Penagihan Retribusi;
e.pembetulan dan Pembatalan Retribusi;
f.pemeriksaan Retribusi;
g.kedaluwarsa Penagihan Retribusi;
h.penghapusan Piutang Retribusi;
1. 1.keberatan Retribusi; J. insentif Fiskal Retribusi;
k.keringanan, pengurangan,

Pasal 2

o.pemanfataan penerimaan Retribusi; dan
b.retribusi jasa usaha; dan
c.retribusi perizinan tertentu.

(2)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan; dan
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(3)Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, basil bumi, dan basil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
2. b.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
4. d.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
5. e.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi orgarusasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.persetujuan Bangunan Gedung (PBG);dan
2. b.penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
(1)Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan dipungut oleh:
  1. 1.Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  2. 2.Dinas Kesehatan;
2. b.retribusi pelayanan kebersihan:
  1. 1.pelayanan persampahan, dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup; dan
  2. 2.penyediaan dan/ atau penyedotan kakus, dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
3. c.retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut oleh Dinas Perhubungan.
(2)Perangkat Daerah pemungut Retribusi J asa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, dipungut oleh Dinas Perikanan;
2. b.retribusi Penyediaan Parkir Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan:
  1. 1.area halaman Stadion Surajaya dan Sport Center Lamongan, dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
  2. 2.area halaman Puskesmas, dipungut oleh Dinas Kesehatan; dan
  3. 3.area tempat Wisata, dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. c.retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, dipungut oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Pasal 4

d.retribusi Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga:
1. 1.tempat Rekreasi/Wisata, dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. 2.wahana Bianglala Alun-Alun Lamongan, dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup; dan
3. 3.tempat Olahraga, dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
e.retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Yang Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan:
1. 1.pemakaian Tanah untuk Pemasangan Papan Reklame, dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah
2. 2.pemakaian Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah, Rumah ATM, dan lainnya dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. 3.pemakaian Tanah dan/ atau Bangunan untuk Warung/Toko/Usaha/Kios pada lokasi umum, dipungut oleh Perangkat Daerah Pengguna Barang;
4. 4.pemakaian Tanah dan/atau Bangunan untuk Warung/Toko/Usaha/Kios pada tempat Wisata, dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
5. 5.pemakaian Tanah dan/ atau Bangunan untuk sewa balai seni dan budaya, dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. 6.pemakaian Tanah untuk tiang listrik, pipa gas, dan pipa air, dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. 7.pemakaian Tanah Solo Valley, dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
8. 8.pemakaian Stadion Surajaya dan Sport Center Lamongan, dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. 9.pemakaian Wales dan Alat Berat Lainnya, dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
10. 10.rusunawa, dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
11. 11.infrastruktur Pasif Telekornunikasi, dipungut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
12. 12.pemanfaatan A set pada layanan kesehatan, dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan.

(3)Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; dan
2. b.retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja.
(4)Dalam hal Pelayanan sesuai Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan oleh BLUD, maka pemungut Retribusi adalah BLUD.

Pasal 6

(1)Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Pasal 5

Bagian Kesatu Pendataan BAB III TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSI RetribusipemungutDaerah( 1) Perangkat

BAB III

TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSI RetribusipemungutDaerah( 1) Perangkat

Pasal 7

(1)Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3)SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
1. a.logo Pemerintah Daerah;
2. b.nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
3. c.tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
4. d.nomor dan seri;
5. e.nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
6. f.nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4)Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga.
(2)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
(3)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(2)Pen eta pan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi a tau sebelum layan an Retribusi diberikan.

Pasal 8

( 1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi. ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pemungutanhukumdasarmenjadi Retribusi.

(4)Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada olehdilakukanRetribusi( 1) Pemungutan

Pasal 10

(1)Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
(2)Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
(3)Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
(4)SKRD dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
(5)Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi a tau Kepala BLUD.
(4)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(6)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan Surat Teguran kedua. ( 1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
(2)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
(3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama Wajib Retribusi;
2. b.jenis Retribusi; dan
3. c.tanggal jatuh tempo.
(4)Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos;
3. c.melalui surat elektronik;
4. d.melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
(5)Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…