DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai bentuk penghargaan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman pada· kriteria penilaian yang terukur guna meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; Menimbang BUPATILAMONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENLAMONGAN TENTANG PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR T TAHUN2025 BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR Tambahan ...

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Mengingat
12.Peraturan ... Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
11.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Pegawai...
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
6.Pegawai. ..

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
5.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. PENGHASILANPEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAMBAHANTENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4); seseorang ...
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ a tau menduduki jabatan pemerintahan.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
11.Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN.
12.Presensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran dalam ... menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri yangkedudukanadalahJabatan21. Kelas seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan atau suatu daftar kehadiran yang didapatkan dari suatu sistem aplikasi secara otomatis.
13.Presensi Online atau Presensi Digital adalah sebuah metode pencatatan kehadiran karyawan yang dilakukan secara online melalui aplikasi.
14.Presensi Sidik Jari atau Deteksi Wajah adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari dan deteksi wajah serta prosedur yang digunakan untuk mengetahui Pegawai masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari atau wajah.
15.Perangkat Presensi Online adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan Presensi online yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur identifikasi sidik jari dan deteksi wajah.
16.E-Performance adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai. 1 7. Keterangan Yang Sah adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh Pegawai dan mendapat persetujuan dari Kepala PD.
18.Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
19.Indikator Kinerja lndividu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap ASN.
20.Dialog Kinerja adalah komunikasi antara atasan (pembimbing/ coach) dan bawahan (peserta dialog/ coachee) untuk mendiskusikan kinerja bawahan. perjalanan ... dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
22.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
23.Penjabat atau disingkat Pj. adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.
24.Pelaksana Tugas atau disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitifyang berhalangan tetap.
25.Pelaksana Harian atau disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
26.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPNadalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rmcian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
27.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan ASN.
28.Gratifikasi adalah pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket dipertanggungjawabkan ...

BAB I

KETENTUANUMUM KABUPATENPEMERINTAHDI LINGKUNGAN LAMONGAN.

Pasal 4

(1)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
(2)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimaksudkan bahwa TPP dapat
1. a.kepastian hukum;
2. b.akuntabel;
3. c.proporsionali tas;
4. d.efektif dan efisien;
5. e.keadilan dan kesetaraan;
6. f.kesejahteraan; dan
7. g.optimalisasi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN dilaksanakan dengan pnnsip se bagai beriku t:

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati mi dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian dan penetapan TPP kepada ASN.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan disiplin Pegawai;
3. c.meningkatkan kinerja Pegawai;
4. d.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai;
5. e.meningkatkan integritas Pegawai; dan
6. f.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. J. pengurangan ...
7. a.kriteria pemberian TPP;
8. b.TPP ASNBagi CPNS;
9. c.TPP ASNBagi PPPK;
10. d.TPP ASNbagi ASNmutasi promosi;
11. e.penghitungan besaran TPP;
12. f.pembayaran TPP;
13. g.TPP ASNTambahan;
14. h.perencanaan kinerja;
  1. 1.dialog kinerja;

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimaksudkan bahwa TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
(4)Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(5)Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
(6)Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjarnm kesejahteraan pegawai ASN.
(7)Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
1. b.Jabatan ...

Pasal 6

( 1) Dalam melaksanakan tugas, pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

(2)Penetapan Besaran Basic TPP ASNpada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja;
3. c.TPP berdasarkan tempat bertugas;
4. d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
5. e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/ atau
6. f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(4)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASNyang terdiri atas :
1. a.PNS;
2. b.CPNS;dan
3. c.PPPK.
(5)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pegawai ASNyang menduduki :
1. a.Jabatan Manajerial:
  1. 1.jabatan pimpinan tinggi pratama;
  2. 2.jabatan administrator; dan
  3. 3.jabatan pengawas.
2. j.pengurangan TPP;
3. k.Penundaan TPP;
  1. 1.tim pelaksanaan TPP; dan
4. m.pembiayaan.
(5)Dalam...

BAB II

KRITERIAPEMBERIANTPP

Pasal 7

(1)TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
(2)TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
(3)TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
(4)TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPPjabatan fungsional. BABIII TPP ASNBAGICPNS
1. b.Jabatan Non Manajerial :
  1. 1.jabatan fungsional;
  2. 2.jabatan pelaksana;
  3. 3.CPNS.
(6)TPP tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD.
2. b.pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.pegawai ASNyang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.pegawai ASN yang mendapat penugasan di Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Daerah; dan
5. e.pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. maka ...

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut:
1. a.apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), TPP dibebankan pada PD baru berdasarkan jabatan baru;
2. b.apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh), BABV TPP ASN BAGI ASN MUTASI PROMOS! Menjalankan Tugas.
(3)TPP ASN bagi PPPK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Surat Pernyataanterhitung sejak tanggal

Pasal 8

( 1) TPP ASN bagi PPPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.

(2)TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 3 (tiga) tahun
(5)Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/ atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN bagi CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. minimal. ..

BAB IV

TPP ASN BAGI PPPK

Pasal 10

(1)Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja:
  1. 1.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal
2. c.pemberlakukan kebijakan mutasi dan promosi sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup anggaran di PD baru, namun apabila anggaran di PD baru belum tersedia, maka pembayarannya untuk sementara dilakukan pada PD lama.
(2)Dalam hal terdapat mutasi ASN masuk dari luar daerah, maka diatur sebagai berikut:
1. a.besaran TPP ASN bagi PNS mutasi masuk dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada keputusan mutasi;
2. b.pembayaran TPP ASN bagi PNS mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal keputusan mutasi atau setelah anggaran tersedia.
  1. 2.rincian ... minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan) ; dan
  2. 2.besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari be saran basic TPP.
3. b.TPP berdasarkan Prestasi Kerja:
  1. 1.TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpman diatasnya; dan
  2. 2.besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
4. c.TPP berdasarkan tempat bertugas:
5. a.TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
6. b.tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis terendah di Daerah;
7. c.indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis Desa terendah di Daerah;
8. d.alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Daerah apabila lndeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
9. d.TPP berdasarkan kondisi kerja:
  1. 1.diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
  2. 2.TPP... pekerjaanmemenuhiyang bisa dimaksud. keselamatan kerja; d) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya dan/atau f] pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
  3. 3.Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
10. e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi:
  1. 1.kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tu gas pada kri teria sebagai berikut: a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaaninikhusus;dan/atau b) kualifikasi pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada denganberisiko
  2. 2.rmcian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pad a kri teria sebagai berikut: a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b) pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/ bahan radiokatif; c) pekerjaan yang
11. a.penilaian ...

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM KABUPATENPEMERINTAHDI LINGKUNGAN LAMONGAN.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

KRITERIAPEMBERIANTPP

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

TPP ASN BAGI PPPK

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM KABUPATENPEMERINTAHDI LINGKUNGAN LAMONGAN.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

KRITERIAPEMBERIANTPP

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

TPP ASN BAGI PPPK

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019