DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024, Penyisipan Pasal 4A yang mengatur bahwa nilai pajak terutang yang kurang dari Rp30.000,00 ditetapkan menjadi Rp30.000,00 sebagai ketetapan minimal dan Perubahan Lampiran I mengenai Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi untuk Perdesaan dan Perkotaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ... Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memberikan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b.bahwa sehubungan dengan kenaikan target penerimaan PBBP2 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan dari APBD 2024, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG NILA! JUAL DAN BESARAN PERSENTASE OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUPATI LAMONGAN PROVINS! JA WA TIMUR SALINAN
1. 4.Undang- ...

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat MEMUTUSKAN...

8.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
9.Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 8);
10.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/ 2019 ten tang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1458);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pasal II ...
2.Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4A

(1)Objek pajak yang telah dilakukan perhitungan besaran pokok PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang nilai Pajak terutangnya kurang dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka nilai Pajak terutang ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal.
(2)Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1.Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG NILA! JUAL DAN BESARAN PERSENTASE OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. MEMUTUSKAN: Menetapkan LAMPIRAN ... BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 10 Diundangkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. MOH. NALIKAN Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2025 BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI DaerahBeritadalampenempatannya Lamongan. dengan Ka bu paten mi memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Bupati Agar setiap pengundangan Pasal II Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KLAS PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m2) (Rp/m2) 1 2 3 001 > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 68.545.000,00 002 > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00 003 > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 64. 005. 000, 00 004 > 60. 700.000,00 s/d 62.890.000,00 61.795.000,00 005 > 58.550.000,00 s/d 60. 700.000,00 59.625.000,QO 006 > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00 007 > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00 008 > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00 009 > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00 010 > 48.400. 000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00 011 > 46.490. 000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00 012 > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00 013 > 42. 790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00 014 > 41.000.000,00 s/d 42. 790.000,00 41.895.000,00 015 > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 40.125.000,00 016 > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 38.395.000,00 017 > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 36. 705.000,00 018 > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00 019 > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00 020 > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00 021 > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00 022 > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00 023 > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 27.405.000,00 024 > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 25.995.000,00 025 > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24.625.000,00 026 > 22.640.000,00 s/d 23. 950.000,00 23.295.000,00 027 > 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 22.005.000,00 028 > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00 029 > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 19.545.000,00 030 > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00 031 > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 17.245.000,00 032 > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00 033 > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00 034 > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00 035 > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00 036 > 11. 740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00 KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG NILAI JUAL DAN BESARAN PERSENTASEOBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 1 2 3 037 > 10.870.000 00 s/d 11.740.000 00 11.305.000,00 038 > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00 039 > 9.250.000 00 s/d 10.040.000,00 9.645.000,00 040 > 8.500.000,00 s/d 9.250.000 00 8.875.000,00 041 > 7.790.000,00 s/d 8.500.000 00 8.145.000,00 042 > 7.120.000,00 s/d 7.790.000 00 7.455.000,00 043 > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00 044 > 5.900.000,00 s/d 6.490.000 00 6.195.000,00 045 > 5.350.000,00 s/d 5.900.000 00 5.625.000,00 046 > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.095.000,00 047 > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00 048 > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 4.155.000,00 049 > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00 050 > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 3.375.000,00 051 > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00 052 > 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00 2.925.000,00 053 > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2.779.000,00 054 > 2.573.000,00 s/d 2. 708. 000,00 2.640.000,00 055 > 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 2.508.000,00 056 > 2.261.000,00 s/d 2.444.000 00 2.352.000,00 057 > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00 058 > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00 059 > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00 060 > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00 061 > 1.490.000 00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00 062 > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00 063 > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00 064 > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.150.000,00 065 > 977.000,00 s/d 1.086.000 00 1.035.000,00 066 > 855.000,00 s/d 977.000,00 920.000,00 067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 805.000,00 068 > 655.000,00 s/d 748.000,00 705.000,00 069 > 573.000,00 s/d 655.000,00 616.000,00 070 > 501.000,00 s/d 573.000,00 540.000,00 071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 466.000,00 072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 396.000,00 073 > 308.000,00 s/d 362.000,00 337.000,00 074 > 262.000,00 s/d 308.000,00 286.000,00 075 > 223.000,00 s/d 262.000,00 245.000,00 076 > 178.000,00 s/d 223.000,00 202.000,00 077 > 142.000,00 s/d 178.000.00 163.000,00 078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 130.000,00 079 > 91.000,00 s/d 114.000,00 105.000,00 080 > 73.000,00 s/d 91.000,00 85.000,00 081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 65.000,00 082 > 41.000,00 s/d 55.000,00 50.000,00 083 > 31.000,00 s/d 41.000,00 38.000,00 HU P/\Tl L/\MONG/\N, t t cl. YUHRONUR P:fGNDI ----, 1 2 3,____ - - - 084 > 23.000,00 s/ ct 31.000,00 30.000,00 I - - 085 > 19.000,00 s/d 23.000,00 22.000,00 080 s - s/d 19.000,00 18.000,00 I .., - .) -

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…