DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Berisi definisi istilah penting terkait UP, GU, TU, dan LS dalam pengelolaan APBD. Bab II Mekanisme Pembayaran: Mengatur sistem pembayaran APBD melalui UP, GU, TU, dan LS serta ketentuan batas jumlah UP dan pengisian kembali. Bab III Ketentuan Penutup: Menetapkan bahwa peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-UndangNomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten Landak Nomor 86);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
15.Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunanaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 44);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 2024 Nomor 6);
17.Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 25). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANT! UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional SKPD sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
8.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji denganjumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK).

BAB II

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak meliputi:

a.Uang Persediaan (UP);
b.Ganti Uang Persediaan (GU);
c.Tambahan Uang Persediaan (TU); dan
d.Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

(1)Pererintah Kabupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun nggaran 2025 setinggi tingginya dengan ketentuan ;
1. a.maksimal 1 / 1 2 (satu per duabelas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-masing SKL selamn Kecamatan; dan
2. b.pengajuan maksimal 1 (satu) triwulan untuk masing-masing kecamatan.
(2)Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Larpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap paling sedikit 80% (delapan puhuh persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 5

Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk masing-masing SKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal ?2 [aw-· s2 g Pj. PUPATI LANDAK, TTD GUTMEN NAINGOOLAN Diundangkan di Ngabang pada tanggal 2 anus 205 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BEPR AERAH KABUJPATEN LANDAK TAHUN 20¥ NOMOR I + • m tengan aslinya .!:.('. JJ<E?,� Gl-AN l:lUKUM, t« , • . , e . ..d ' ! YOPITA, SH NIP.19831228 200904 2 003 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025 UANG PERSEDIAAN (UP] PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025 NO SKPD GIRO KKPD JUMLAH I. Sekretariat Daerah 156.000.000 104,000.000 260.000.000

2.Sekretariat DPRD 360.000.000 240.000.000 600.000.000 3. Badan Kepegawaian dan 72.000.000 48.000.000 120.000.000 Pengembangan SDM • Dinas Lingkungan Hidup 72.000.000 48.000.000 120.000.000 5. Dinas Pemberdayaan 78.000.000 52.000.000 130.000.000 Masyarakat dan Pemdes 6. Badan Penanggulangan 39.000.000 26.000.000 65.000.000 Bencana Daerah 7. Badan Pengelolaan 120.000.000 80.000.000 200.000.000 Keuangan dan Aset Daerah 8. Badan Perencanaan 75.000.000 50.000.000 125.000.000 Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan I 9. Pencatatan Sipil 36.000.000 24.000.000 60.000.000
10.Dinas Kesehatan 252 000.000 168.000.000 420.000.000 1 l. Rumah Sakit Umum Daerah 30.000.000 20.000.000 50.000.000. ,. , '
12.Rumah Sakit Pratamna 42.000.000 28.000.000 50.000.000 Dinas Koperasi, UKM,
13.Perindustrian dam 57.000.000 38.000.000 95.000.000 Perdagangan 14. Dinas Pekerjaan Umum dan 186.000.000 124.000.000 310,000.000 Penataan Ruang 15. Dinas Pemuda, Olah Raga 27.000.000 18.000.000 45,000.000 dan Pariwisata 16. Badan Pajak dan Retribusi 72.000.000 48.000.000 120.000.000 Daerah 17. Dinas Pendidikan dan 138.000.000 92.000.000 230.000.000 Kebudayaan
18., Dinas Perhubungan 48.000.000 32.000.000 80.000.000
19.Dinas Perkebunan 30.000.000 20.000.000 50.000.000 Dinas Pertanian, Perikanan 72.000.000 48.000.000 120.000.00020. • • > • • • dan Ketahanan Pangan
21.Inspektorat 186.000.000 124.000.000 310.000.000
22.Kecamatan Sebangki 36.000.000 24.000.000 55.000.000
23.Kecamatan Air Besar 33.000.000 22.000.000 60.000.000 l24. Dinas Komunikasi dan 45.000.000 30.000.000 75.000.000 Informatika I 25. Dinas Kearsipan dan 33.000,000 22.000.000 55.000.000 Perpustakaan
26.Satuan Polisi Pamong Praia +8.000.000 32.000.000 80.000.000 Dinas Penanaman Modal,
27.Pelayanan Terpadu Satu 54.000.000 36.000.000 90.000.000 Pintu dan TK Dinas Sosial, Pemberdayaan
28.Perempuan, Perlindungan 39.000.000 26.000.000 65.000.000 Anak dan KB
29.Kecamatan Ngabang 36.000.000 24.000.000 60.000.000
30.Kecamatan Sengah Temila 39.000.000 26.000.000 65.000.000
31.Kecamatan Menyuke 39.000.000 26.000.000 65.000.000
32.Kecamatan Banvuke Hulu 36.000.000 24.000.000 60.000.000
33.Kecamatan Sompak 33.000.000 22.000.000 55.000.000
34.Kecamatan Mandor 27.000.000 18.000.000 45.000.000
35.Kecamatan Jelimpo 33.000.000 22.000.000 55.000.000
36.Kecamatan Mempawah Hulu 39.000.000 26.000.000 65.000.000
37.Kecamatan Menialin 33.000.000 22.000.000 55.000.000
38.Kecamatan Meranti 30.000.000 20.000.000 50.000.000
39.Kecamatan Kuala Behe 39.000.000 26.000.000 65.000.000 40. Badan Kesatuan Bangsa dan 36 000.000 24,000.000 60.000.000 Politik Pj. BUPATI LANDAK, TTD GUT'MEN NAINGGOLAN dengan aslinya BAGIAN HUKUM, re r;I! • 2- r ' . . @? Y. PITA. SH ' +." a NIP. 19831228 200904 2 003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…