Pemerintah Kabupaten Landak
Pemerintah Kabupaten Landak mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini berfungsi sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan pembangunan merata, pengelolaan sumber daya daerah, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Landak mencakup penetapan kebijakan daerah, penyediaan layanan publik seperti administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
Pemerintah Kabupaten Landak memegang mandat krusial untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, menyediakan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat vital sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan terlaksananya pembangunan yang merata, pengelolaan sumber daya daerah, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi demi kemajuan daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Landak mencakup aspek regulasi melalui penetapan kebijakan daerah, pelayanan publik yang meliputi administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Lembaga ini juga mengelola berbagai program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan informasi yang tersedia melalui portal resminya.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Landak berfokus pada peningkatan transparansi anggaran, pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk aplikasi mobile dan situs desa. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas pelayanan publik, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Landak berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, seperti dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kanal pelaporan dan pembangunan sumber daya manusia. Keselarasan dengan agenda nasional juga tercermin dari tema peringatan hari jadi kabupaten yang mengadaptasi semangat "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju".
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Landak untuk berbagai keperluan, mulai dari mengakses informasi kebijakan dan program pemerintah, mengajukan dokumen administrasi, hingga melakukan pembayaran pajak. Layanan ini juga mencakup pendaftaran program sosial, pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, serta interaksi online melalui portal website resmi.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Landak merupakan pilar esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayahnya. Dengan fokus pada transparansi, digitalisasi layanan, dan partisipasi masyarakat, lembaga ini terus berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah, selaras dengan agenda nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak No. 2 Tahun 2014
Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019
Dalam Perda ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, dan ditambah angka 36, angka 37, angka 38 dan angka 39; Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F dan Pasal 29G.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan 1 angka antara Pasal 1 angka 7 dan 8, Perubahan Pasal 8 ayat (2) huruf g, Pasal 28, Penambahan 1 Bab, diantara Bab IX dan X, Perubahan Pasal 48 ayat (1), Penambahan 2 Bab, diantara Bab XIV dan Bab XV, Diantara Pasal 54 dan 55 disisipi 3 Pasal, Diantara Pasal 54F dan 55 disisipi 12 Pasal, Pasal 64 dan 65 dihapus, Pasal 69 diubah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 37 Tahun 2025
BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini . BAB II: PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD: Bab ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SiLPA BLUD termasuk penggunaannya untuk kebutuhan likuiditas dan pembiayaan program/kegiatan mendesak di tahun anggaran berikutnya . BAB III: PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN: Bab ini menjelaskan prosedur pelaporan dan persetujuan Bupati atas rencana penggunaan SiLPA BLUD . BAB IV: PEMANTAUAN DAN EVALUASI: Bab ini mengatur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan SiLPA BLUD untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaannya . BAB V: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2020
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Pasal 4, dan Penambahan 2 ayat yaitu ayat (7) dan (8).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 44,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi; Tata Kerja; Kekayaan dan Pembiayaan; Teknis Penyiaran; Peran Serta Masyarakat; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup