DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Menetapkan definisi istilah seperti daerah, pemerintah daerah, wajib pajak, BPHTB, PBB-P2, PPAT, notaris, lelang, dan risalah lelang. Bab II Maksud dan Tujuan: Menetapkan maksud peraturan sebagai pedoman pelaporan dan tujuan mewujudkan pelaporan yang tertib dan akuntabel. Bab III Tata Cara Pelaporan: Mengatur kewajiban PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelang untuk meminta bukti pembayaran BPHTB sebelum akta atau risalah lelang ditandatangani, melaporkan akta/risalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, tata cara penyampaian laporan manual/elektronik, sanksi administratif bagi yang melanggar, serta format laporan yang wajib digunakan. Bab IV Ketentuan Penutup: Menetapkan berlakunya peraturan ini sejak diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Sadan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 1 1 . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
15.Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai ha katas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
16.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
17.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk um um dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
18.Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPAT atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaporan pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaporan pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh PPAT atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara yang tertib dan akuntabel.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 3

(1)Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati up. Kepala BPRD.
(2)Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
2. b.melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan SSPD BPHTB
(3)Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem manual dan/atau penyampaian secara elektronik.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tabel yang memuat :
1. a.laporan yang didalamnya berisi judul Laporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dan Bulan Laporan;
2. b.nomor yang di dalamnya berisi nomor urut yang dimulai dengan angka terkecil;
3. c.tanggal, bulan, tahun yang di dalamnya berisi tanggal, bulan dan tahun registrasi berkas permohonan BPHTB;
4. d.nama Wajib Pajak yang di dalamnya berisi nama orang pribadi/Badan sesuai dengan kartu tanda penduduk/ akta pendirian Badan;
5. e.alamat Wajib Pajak yang di dalamnya berisi alamat orang pribadi/Badan sesuai dengan kartu tanda penduduk/akta pendirian Badan;
6. f.alamat objek pajak yang di dalamnya berisi Alamat letak/Lokasi objek Pajak;
7. g.nomor objek PBB-P2 yang di dalamnya berisi Nomor Objek PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2;
8. h.Nomor Pokok Wajib Pajak di dalamnya berisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak BPHTB;
9. i.nomor hak yang di dalamnya berisi nomor sertifikat tanah yang dimohonkan transaksi BPHTB;
10. j.luas tanah yang didalamnya berisi luasan tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah;
11. k.NJOP tanah yang di dalamnya berisi NJOP tanah/m 2 sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2; I. luas bangunan yang di dalamnya berisi luasan bangunan perolehan atau sebagaimana luasan bangunan yang tercantum dalam SPPT PBB-P2;
12. m.NJOP bangunan yang di dalamnya berisi NJOP bangunan/m 2 sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2;
13. n.NJOP PBB-P2 yang di dalamnya berisi NJOP sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2 untuk perhitungan ketetapan PBB-P2;
14. o.Nilai Perolehan Objek Pajak yang di dalamnya berisi nilai transaksi/nilai pasar tanah dan bangunan yang dimohonkan BPHTB;
15. p.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak di dalamnya berisi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan secara regional paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. q.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak di dalamnya berisi nilai perolehan objek pajak yang terkena pajak;
17. r.BPHTB yang terutang di dalamnya berisi nilai BPHTB yang harus dibayar;
18. s.jenis perolehan BPHTB yang di dalamnya berisi jenis transaksi BPHTB yang terdiri atas:
  1. 1.pemindahan hak karenajual beli;
  2. 2.tukar menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.wans;
  6. 6.pemasukan dalam Perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam Lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha; 1 1 . peleburan usaha;
  11. 12.pemekaran usaha;
  12. 13.hadiah;
  13. 14.pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan haka tau di luar pelepasan hak;
  14. 15.keterangan yang di dalamnya berisi dibayar atau belum dibayar;
  15. 16.nama, tempat, dan tanggal, bulan, serta tahun dibuatnya laporan; dan
  16. 17.nama PPAT atau Notaris dan Pejabat Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara, tanda tangan dan stemple jabatan.
(5)Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan atau
2. b.denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(6)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
2. b.melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(7)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(8)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal perolehan Hak atas Tarrah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 6

Apabila dalam I (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT atau Notaris tetap membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan keterangan NIHIL.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal A ark 2-025 BUPAT! LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal I ts«th 025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 20¥ NOMOR to %a. Saliiajysesuai dengan aslinya .f , , �c � ..,t.;_ BAGlAN HUKUM -lf - - �qf(t,·e r th 3% «, ?? k rh . s. ' , - 5 ± ± '.''f[Pf98312282009042003 . . - , ¢ % : : ; . ...; a • z � • r £ I an a 5� a I - z a I r z p _ 15 5 3 3 = # ? 3 ¢ 5 j i g " 5 3 t5 5 E ' -'I . a : � : : £ j g z z 2 3 ,0 =g° : - c " 2 ; 2 a : ...; ± D : � i E g • - . gr 3 # 5 2 ; E � z 22 8 E I 5 5 Lr+ 3c � 5 £ "' g u 2..... 3 i • ] 2: 3 i :, s : � OJ -J £ • -i ' 3 3 5 8 •w • p i :a, � z- � d •0 U t:J ji' 5 % 2 PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA PPAT Diluar Tabel NamaPPAT Alamat NPWP Wilayah Kerja Bulan Tahun Dalam Tabel Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Penganti. Contoh : Adi, SH Alamat PPAT yang bersangkutan NPWP PPAT yang bersangkutan Wilayah Kerja PPAT yang bersangkutan Conto: Kabupaten Landak Bulan Bersangkutan Tahun Bersangkutan Nomor Ururt Pengisian Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh : tanggal pembuatan akta 4 Januari 2024 ditulis 4 1-2024 Bentuk perbuatan hukum. Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb. Nama, Alamat, dan NPWP pihak yang memgalihkan/memberikan. Contoh : Putri Ayu, beralamat di JI. Raya Ngabang KM 3, No. 5 dengan NPWP 15.881.769.29-705.000 ditulis Putri Ayu (baris I), JI. Raya Ngabang KM. 3 No. 5 (baris selanjutnya), 15.881.769.29-705.000 (baris selanjutnya). Nama, Alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5). Jenis dan Nomor Hak.

a.Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat. - Hak Milik = M - Hak Guna Usaha = U Hak Pakai = P Contoh : Hak Milik No. 373/Ngabang terletak di Desa Amboyo Inti. Ditulis: - M.373/Ngabang (apabila dialihkan seluruhnya) - M.373/Ngabang sebagian (apabila dialihkan sebagian)
b.Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan. Contoh Verosponding Indonesia Kohir Nomor 47 / 465 masa pajak tahun 1970-1975 Ditulis V.I No. 47 /465 tahun 1970-1975 : jual beli tanah seluas 200 m 2 dengan bangunan Iantai dasar seluas 50 m 2 dan lantai satu seluas 25 m 2 : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75Ditulis Contoh : Petuk pajak C. No. 395 Blok C. 3 persil 30 Ditulis : C. No. 395 Blok C. 3 ps. 30 Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/ desa yang bersangkutan/kecamatan. Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/ diperoleh/ dibebani. Contoh Kolom 10 dan 1 1 Kolom 8 dan 9 Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14 Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta. Contoh : Hargajual beli tanah yang terjadi adalah Rpl00.000.000 Ditulis : 100.000.000 Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan tetap dilaporkan. Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT. Contoh : No. SPPT 61.08.010.001.017-0034.0/24-01 Ditulis : 010.001.017-0034.0/2024 (dapat disambung ke bawah sehubungan degan terbatasnya lebar kolom) Diis NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan. Contoh 1 pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB0 adalah Rp250.000.000 Ditulis : 250.000.000 Contoh 2 : pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bagunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100 m? dan bangunan 25 m adalah sebagian tanah atau seluas 50 m dan keseluruhan banguna seluas 25 m? Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp200.000.000 (untuk 100 m) dan bangunan adalah Rp50.000.000 (untuk 25m), maka : - NJOP tanah seluas 50m 2 : Rpl00.000.000 Kolom 15 dan 16 Kolom 17 dan 18 Kolom 19 - NJOP bangunan seluas 25m 2 : Rp50.000.000 - Total NJOP: Rp 150.000.000 Ditulis: 150.000.000 Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dn besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang memngalihkan). Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB. Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
a.Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan. Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan - Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b.Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tangal penyampaian. Contoh : - Di.301/4097 / 1 1 atau - Tanggal 10 -7 -2024
c.Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat. Contoh hibah wasiat dari ayah ke anak Ditulis : ayah - anak - z o J z 0 � t" 5 .I t t l % 5 z 0 'g g $ 5 5 g ? � % =r > 2 t r 3 t 5 t" z 0 ( 0 "' 3 5 7 1:1 0 to z£ 5 z � E 7 t U > t E > t U t D> J 5 .2 0 t z U ¢ g 0 ..., t'l t 5 5J 0 " 7;o • g z h z @ z t-< t 5 U z.., 3 .r o t U O t +J 0 70 z orU 'u ± z g de E ? =@ - gJ .a@ i 7 ± t r g .., 5 . r: #% ] J 0 a t U • 1:1 t s] ; 0 3 ;o � 3 z £ " 9. $ 0 - 4 Go p 8 IQ • 'll ..., 0 • 5 PANDUAN PENGISIAN LAPORAN RISALAH LELANG Diluar Tabel Judul Bular Tahun · Laporan Realisasi Penyelenggaraan Balai Lelang yang bersangkutan • Bulan Bersangkutan Tahun Bersangkutan Dalam Tabel Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Nomor Ururt Pengisian tabel Tanggal Risalah Lelang Nomor Risalah Lelang Pejabat Lelang tempat kedudukan pejabat lelang Jumlah hasil lelang Tanggal penyetoran hasil lelang Jumlah Bea Lelang Tanggal penyetoran Bea Lelang. Kolom 9 Kolormn 10 Jumlah PPh atas pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Tanggal penyetoran PPh atas pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Kolom 1 1 Jurnlah BPHTB Kolom 12 Tanggal penyetoran BPHTB Kolom13 Lelang laku, tidak ada penawaran, batal atau ditahan. Contoh : Pengisian kolom 5,6,7,8,9,10,1tdan 12 dilampiri foto copy kuitansi Hasi Lelang kepada pemilik barang, SSPD BPHTB dan SSP PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan BUPATI LANDAK. TTD KAROLIN MARGRET NATASA {'8H Kg5 ;"", tai dengan aslinya (. (i�1 '. AGlAN HUKUM ?} • e" , o r - ; -mg SIL, !'81Pis 8 3 1 2 2 2066o 2 0o3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…