DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab I memuat definisi dan istilah-istilah yang relevan, seperti Daerah, Bupati, Sanksi Administratif, Pajak Daerah, dan berbagai jenis Surat Ketetapan Pajak. BAB II: JENIS PAJAK DAERAH Bab II mendaftarkan sembilan jenis Pajak Daerah yang diatur, meliputi PBB-P2, BPHTB, berbagai jenis PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. BAB III: PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAERAH DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF Bab III mengatur tata cara pengajuan, kriteria, dan mekanisme pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak Daerah dan/atau Sanksi Administratif, termasuk ketentuan Kemudahan Perpajakan Daerah dan Penetapan Kewenangan. BAB IV: KETENTUAN PENUTUP Bab IV mengatur pencabutan peraturan sebelumnya dan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, yaitu pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak Daerah dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tahun Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAERAH DAN/ATAU SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Landak.
5.Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Landak.
6.Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa denda, bunga, dan/ atau kenaikan, yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memal<sa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Masa Pajak adalah jangka wal<tu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai ha!< dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 1 1 . Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
12.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
16.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
17.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
19.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
20.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 2 1 . Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
22.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.
23.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
24.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
25.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
26.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
31.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
32.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.BPHTB; C. PBJT atas:
1. 1.Makanan dan/ atau Minuman;
2. 2.Tenaga Listrik;
3. 3.Jasa Perhotelan;
4. 4.Jasa Parkir; dan
5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
i.Opsen BBNKB.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAERAH DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

(1)Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan dilampiri persyaratan administrasi.
(2)Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok daerah dan/atau sanksi Adminsitraif Pajak Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(3)Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal:
1. a.wajib pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;
2. b.bunga yang dikenakan atas surat Keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
3. c.kekhilafan wajib pajak yang terjadi, merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu satu tahun pajak.
(4)Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.Wajib Pajak mengidap penyakit yang mengganggu jalannya usaha Wajib Pajak dan/atau membutuhkan biaya perawatan yang tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/ atau dari instansi yang berkaitan dengan kesehatan;
2. b.Wajib Pajak menderita hilang ingatan dan/atau gangguan jiwa dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan/ atau dari instansi yang berkaitan dengan Kesehatan;
3. c.Veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan dan veteran penerima tanda jasa Bintang gerilya beserta janda/ dudanya;
4. d.Wajib Pajak perorangan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kemampuan bayar terbatas yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tersebut berada;
5. e.Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kemampuan bayar terbatas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dan/atau instansi yang berwenang; dan/ atau
6. f.Wajib Pajak mengalami kejadian lainnya seperti pencurian, perampokan, kecelakaan, kebakaran dan kejadian yang sejenis yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bayar.
7. g.Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya.
(5)Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.lahan pertanian yang sangat terbatas;
2. b.tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
3. c.nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
4. d.objek pajak yang mengalami/terkena kejadian bencana alam, wabah penyakit dan bencana sosial;
5. e.objek Pajak Badan untuk kepentingan keagamaan;
6. f.objek Pajak Badan untuk kepentingan Pendidikan; dan/ atau
7. g.objek Pajak Badan untuk kepentingan sosial.
(6)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani wajib pajak paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan Alamat Wajib Pajak;
  2. 2.jenis pajak;
  3. 3.jumlah sanksi administratif yang dimohon;
  4. 4.besar pengurangan yang dimohon; dan
  5. 5.alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
2. b.fotokopi identitas Wajib Pajak yang masih berlaku dan kuasanya jika dikuasakan;
3. c.surat kuasa jika dikuasakan yang dilengkapi dengan fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
4. d.fotokopi STPD, SKPD, SPPT PBB-P2, SKPDKB, dan SKPDKBT yang akan diajukan permohonan.
(7)Berkas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
(8)Khusus untuk penghapusan sanksi administratif PBB-P2, permohonan dapat diajukan terhitung mulai 30 (tiga puluh) hari kalender sejakjatuh tempo yang tercantum dalam SPPT.
(9)Pengurangan sanksi administratif atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak pada tahun pajak yang sama.

Pasal 4

(1)Berdasarkan permohonan wajib pajak, melalui Kepala Badan dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak dalam hal:
1. a.terjadi suatu bencana atau keadaan kahar;
2. b.pemberian pengurangan atau keringanan kepada Masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
3. c.untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
4. d.usaha pengentasan kemiskinan;
5. e.usaha peningkatan perekonomian Masyarakat; dan
6. f.objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program Pemerintah Daerah.
(2)Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pasal 5

(1)Permohonan pengurangan atau keringanan pajak dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dampak bencana berat adalah apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beropersai untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) bulan berturut-turut;
2. b.dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
3. c.dampak bencana ringan adalah apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.
(2)Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok Pajak Daerah.

Pasal 6

( 1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan dan keringanan pajak daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2)Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Badan melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
(2)Kepala Badan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim.
(3)Kepala Badan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(4)Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menerima Sebagian.
(6)Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan dan keringanan pajak daerah diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara lengkap dan benar.
(7)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu Keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di anggap di terima.

Pasal 8

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat mengajukan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 9

(1)Khusus untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan daerah diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari wajib pajak.
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Peringatan hari jadi Daerah;
2. b.Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
3. c.Pencapaian target pendapatan; dan/atau
4. d.Mendukung kebijakan pemerintah dan/ atau pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah.

Pasal 10

(1)Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
2. b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
1. a.menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
2. b.menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
3. c.menolak permohonan Wajib Pajak.
(8)Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untukjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9)Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(10)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(1)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan sanksi adminsitratif sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan sanksi adminsitratif lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

(1)Pengurangan ketetapan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak.
(2)Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok Pajak.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…