DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab I memuat definisi dan istilah-istilah yang relevan dalam Peraturan Bupati ini, termasuk Daerah, Bupati, Kendaraan, Parkir, Retribusi, Wajib Retribusi, dan lain-lain. BAB II: OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PARKIR Bab II mengatur tentang objek Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pengecualiannya, serta subjek Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. BAB III: PENGELOLAAN, PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Bab III menjelaskan tanggung jawab pengelolaan, pendaftaran, dan pendataan tempat parkir di tepi jalan umum, Parkir Insidentil, dan Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan, termasuk kemungkinan kerja sama dan penetapan tarif. BAB IV: PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN Bab IV mengatur tentang berbagai cara pemungutan retribusi untuk parkir di tepi jalan umum, Parkir Insidentil, dan Tempat Khusus Parkir, termasuk sistem bagi hasil dan penggunaan karcis parkir. BAB V: TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Bab V menetapkan tata cara pembayaran Retribusi Parkir, prinsip penetapan tarif Tempat Khusus Parkir, dan kewajiban penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah. BAB VI: PEMERIKSAAN Bab VI mengatur wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib retribusi, serta kewajiban dan hak wajib retribusi yang diperiksa. BAB VII: KETENTUAN PENUTUP Bab VII menyatakan pencabutan Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2019 dan penetapan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
b.bahwa Pemerintah Kabupaten Landak telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana didalamnya mengatur tentang Retribusi Parkir;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. 3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107); Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah organisasi atau Lembaga yang membantu Kepala Dearah dan DPRD dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Pelaksana adalah organisasi atau Lembaga yeng bertanggung jawab untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dankendaraan tidak bermotor.
9.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupamesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 1 1 . Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13.Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
14.Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
15.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16.Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut atas Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
17.Tern pat Khusus Parkir adalah tern pat parkir diluar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/ atau di kelola oleh Pemerintah daerah.
18.Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa khusus parkir yang khusus disediakan dan/ atau diberikan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. disebut retribusi layanan tempat oleh Pemerintah
19.Parkir Insidentil adalah tempat parkir kendaraan di lokasi tertentu yang bersifat sementara dengan waktu tertentu selama adanya suatu kegiatan atau acara berlangsung, baik di tepi jalan umum, gelanggang olah raga, pelataran atau bangunan umum.
20.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan. 2 1. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu.
23.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan/menikmati peayanan barang, jasa dan/atau perizianan. yang
24.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
25.Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor padaPengelola Parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
26.Pengelola Parkir adalah PD Pelaksana dan PD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran, dan/ atau orang atau badan yang ditugaskan untuk mengelola tempat parkir berdasarkan perjanjian Kerjasama.
27.Taman Parkir adalah suatu areal/bangunan parkir yang dilengkapi sarana parkir yang pengelolanya diselenggarakan pemerintah.
28.Gedung Parkir adalah adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan, dengan demikian pemakaian lahan terutama di kawasan pusat kota dapat dilakukan secara efisien.
29.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya di singkat BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sebagian besar maupun seluruhnya.
30.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Taman Parkir dan Gedung Parkir.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan ternpat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
(4)Setiap halaman rumah toko, perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta yang berada di tepi jalan umum dengan ketentuan 15 m (lima belas meter) dari bahu jalan dapat dijadikan titik parkir yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
(5)Subjek Retribusi Parkir di tepijalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
(6)Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yeng menggunakan Ternpat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN, PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

(1)Pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
(2)Pengelolaan parkir ditepi jalan umum dapat juga dilakukan oleh orang, badan usaha atau organisasi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan.
(3)Pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum, sebagaimana tersebut ayat (2), dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
(4)Pendaftaran dan Pendataan titik parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak yang kemudian di cantumkan didalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Pengelolaan tempat Parkir Insidentil sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
(2)Pengelolaan Parkir Insidentil dapat juga dilakukan oleh orang, badan usaha atau organisasi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan.
(3)Pengelolaan tempat parkir Insidentil, sebagaimana tersebut ayat (2), dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
(4)Besarnya tarif pemungutan retribusi yang dilakukan oleh orang, badan atau organisasi, mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Tempat Khusus Parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas Pehubungan.
(2)Besarnya tarif pemungutan retribusi mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(3)Setoran retribusi mengacu pada sistem pungutan retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungandan selanjutnya disetor kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
(4)Pendaftaran dan Pendataan tempat khusus parkir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Landak yang kemudian di cantumkan dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengoperasian Tempat Khusus Parkir.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 6

(1)Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dapat dilakukan dengan cara yaitu:
1. a.menggunakan karcis parkir;
2. b.sistem target; dan
3. c.sistem Perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas pemungut retribusi parkir yang ditunjuk terhadap kendaraan setiap kali parkir ditempat parkir yang telah ditetapkan.
(3)Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dimaksudkan adalah besarnya retribusi yang di setorkan ke kas daerah berdasarkan target yang ditetapkan pada petugas pemungut, terhadap satu lokasi tempat parkir yang telah ditetapkan untuk dikelola.
(4)Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan adalah pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh orang, badan atau organisasi dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemungutan Retribusi Parkir Insidentil dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:
1. a.menggunakan karcis parkir; dan
2. b.Sistem Perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan yang ditunjuk terhadap kendaraan setiap kali parkir ditempat parkir yang telah ditetapkan.
(3)Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dimaksudkan adalah pemungutan retribusi parkir Insidentil yang dilakukan oleh orang, badan atau organisasi dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerjasama. Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis parkir isidentil.

Pasal 8

(1)Pemungutan retribusi tempat khusus parkir dilakukan dengan cara menggunakan Karcis Parkir.
(2)Pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjaga portal parkir yang ditunjuk terhadap kendaraan setiap kali parkir di tern pat parkir yang telah ditetapkan.
(3)Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan adalah besarnya retribusi yang di setorkan ke kas daerah berdasarkan karcis yang terpakai.
(4)Pemberian imbal jasa kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah. BABV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

(1)Pembayaran retribusi parkir dilakukan ditempat parkir setelah wajib retribusi menikmati pelayanan parkir.
(2)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3)Parkir di tepijalan umum di bayarkanjuru parkir ke Dinas Perhubungan dengan ketentuan:
1. a.Untuk area parkir yang operasionalnya sampai dengan hari minggu, setoran retribusi parkirnya terhitung selama 25 hari per bulan.
2. b.Untuk area parkir yang operasionalnya sampai dengan hari jumat, setoran retribusi parkirnya terhitung selama 22 hari per bulan.
(4)Retribusi parkir dengan perjanjian kerjasama parkir berlangganan, setoran retribusinya terhitung selama 26 hari/bulan dan dibayarkan oleh pengelola sebelum tanggal 27 setiap bulannya.
(5)Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/ atau bendahara Penerimaan PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak uang retribusi tersebut diterima.
(6)Bendahara Penerimaan PD selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan atau padajam kerja.
(7)Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Bupati atau Pejabat yang di tunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), kewajiban wajib retribusi yang diperiksa meliputi :
1. a.memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang meliputi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terhutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit :
1. a.meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
2. b.meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
3. c.menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati in) maka Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…