DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1) Bab ini mendefinisikan istilah-istilah terkait Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, dan konsep kunci seperti Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), Pendidikan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). BAB II: PENYELENGGARAAN Bab ini mengatur tentang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup Penyelenggaraan PAUD HI. BAB III: ORGANISASI PELAKSANA Bab ini mengatur mengenai Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai organisasi pelaksana. BAB IV: KEGIATAN PENGEMBANGAN Bab ini merinci bentuk kegiatan Pengembangan PAUD HI, yang meliputi layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, Pengasuhan, dan Perlindungan. BAB V: PERAN SERTA MASYARAKAT Bab ini mengatur bahwa peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemberian saran, penyebarluasan informasi, pemantauan, dukungan sumber daya, dan/atau penyediaan tempat bagi pelaksanaan PAUD HI. BAB VI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bab ini mengatur bahwa Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI. BAB VII: PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bab ini mengatur bahwa Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Bupati. BAB VIII: PEMBIAYAAN Bab ini menetapkan bahwa biaya yang diperlukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IX: KETENTUAN PENUTUP Bab ini memuat ketentuan tentang mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi Masyarakat Kabupaten Landak;
b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan,dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2.Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Togas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051); 1 1 . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
13.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172). tentang Negara MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9.Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
10.Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas penilik PAUD, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD. 1 1 . Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan.
12.Anak Usia Dini adalah anak sejakjanin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, giz1, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
14.Taman Kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
17.Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
18.Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Landak sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah:

a.terpenuhinya kebutuhan dasar anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, Kesehatan, gizi dan perawatan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan dan perlindungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur dan mencegah terjadinya stunting;
b.ter!indunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan ekploitasi di manapun anak berada;
c.terselenggaranya peleyanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
d.terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip:

a.pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
b.pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c.pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap mengacu 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
d.pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e.partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
f.berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
g.tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

( 1 ) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi.

(2)Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
2. b.sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
3. c.peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
4. d.peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
5. e.penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
6. f.intemalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
7. g.peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
8. h.kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi. Dan
9. i.pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.
(3)Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan :
1. a.standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
2. b.penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan/desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 6

( 1 ) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan adalah:

a.masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
b.pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
c.kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
d.penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
e.Pemerintah Daerah;
f.perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
g.media massa; dan
h.lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.TK dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan
2. b.KB, TPA, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
(3)Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, antara lain:
1. a.penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
3. c.penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
4. d.penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAW AB

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
(3)Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD pra pendidikan dasar minimal 1 {satu) tahun bagi anak usia dini.
(4)Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Dinas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan.
(3)Layanan kesehatan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Pemeriksaan kesehatan;
2. b.Pembinaan gizi;
3. c.lmunisasi;
4. d.Pemberian vitamin kepada anak; dan
5. e.Penyuluhan kesehatan.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan anak dan keluarga berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melalui perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua;
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran;
(6)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan pembinaan masyarakat.
(7)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan melaksanakan pelayanan perencanaan strategis dan integratif, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan pendidikan;
(8)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan melaksanakan pelayanan penganggaran, penatausahaan keuangan,monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan
(9)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan lnformasi melaksanakan desiminasi informasi pubiik, sosialisasi, pengelolaan media informasi daerah, pendukung sistem informasi dan data serta kemitraan dengan media dan komunitas.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Satuan pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a.menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
b.menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke dalam program rutin tahunan, semesteran, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
c.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
d.menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
e.bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
f.memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
g.bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
h.melaporkan program PAUD HI di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan. Pasal 1 1 Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…