DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. BAB II: PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bab ini merinci jumlah Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB III: KETENTUAN PENUTUP Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dariPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenLandak Tahun Anggaran 2024; Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-undangan Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No4mor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor5601) 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7) -----------------------------------------------------i 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6279) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909) 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan RancanganPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780); 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07 /2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 6 Nomor 5, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Ladak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenLandak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 98); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabu paten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomo 3); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Landak Nomor 74); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Daerah Kabupaten Landak nomor 97); 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 4). 38. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun2022 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak(Serita daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 nomor 4 1 ) ; 39. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65); 40. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 2); 41. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6); 42. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pergeseran Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 8). 43. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 2 1 ) . MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

l .408.063.281.570, 79

65.769.535.911,61 1 . 3 1 8 . 0 1 1 . 4 4 2 . 7 1 4 , 1 8 24.282.302.945,00 Rp.Rp.Rp.Rp. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: a. Pendapatan : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan b. Belanja: 1 . Belanja Operasi : a. belanja pegawai b. belanja barang dan jasa c. belanja hibah d. belanja bantuan sosial Jumlah Belanja Operasi Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 517.317.337.216,00420.327.486.906,37 54.458.589.602,00 100.000.000,00 992.203.413.724,37 2. Belanja Modal : a. belanja tanah Rp. 60.320.000,00 b. belanja peralatan dan mesin Rp. 18.596.910.781,00 C. belanja gedung dan bangunan Rp. 1.594.587.490,00 d. belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp. 75.133.693.036,00 e. belanja aset tetap lainnya Rp. 20.601.600,00 Jumlah Belanja Modal Rp. 175.580.982.024,00 3. Belanja Tak Terduga a. belanja tak terduga Rp. 2.641.625.231,00 4. Belanja Transfer a. belanja transfer Jumlah Belanja Rp. 238.392.455.325,00 Rp. 1.408.818.476.304,37 Surplus/Defisit c. Pembiayaan : 1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.

Pasal 2

(755.194.733,58) 42.704.576.781,81 2.000.000.000,00 40.704.576.781,8139.949.382.048,23 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

dirinci lebih !anjut kedalam penjabaran laporan rea!isasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud da!am Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang muengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabangpada tanggal 22 u! 20$ BUPATI LANDAK,TTDKAROLIN MARGRET NATASA Dindangkan di Ngabang pada tanggal 22 Ju 20 25 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,TTDHERI ADIWIJAYABERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2s NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya .,PU. KEP,./\ BA_GlAN f-JUKUM.. t . + 4 . as ' ' y Or T T } s.. F198331228 2009042 003 Tj1i i-- -. 0 rrrsmnl [erota} rAT\FAN LAA+AM AM!ATEN LANDA¥ lama - 24 Tan 201$ Tanagt € K e Ml «4ts« rt4 RLA le4 .0r RE+IPL ! kdf I 1 3 ' i i # ' • Ea4«T4rt +.4suit,sir 1+.44.$11.7 7. 4Mi.$7.40%4 4 4f v»wt pot4 A At$141,» it.7 94,14 ,..,; »wary.4,A 4Lil uutfa a qt IT -oy_/.o 1 -" rt 494 aall. df 1 0 t i 0 n --an. r 11· 8st0it ' al ' h ' .« ILILL'4Li mmnn llfl'll7 i f 12+4 • .. Lr 8Aye qi. _ wr AMIIn- I04 , AILIa46A4LALL 4.44+wen4414 4414114eh Mu.A2tr.a 44stAt64 ..., alhut 44LR 4 rE 4 48 &Arr +.a404.4 94,+ La1at1un 4.4 .el.As.sol . · 4 tu ftp- rn4++ 71,r 6 1 # no_' wAc + ,uh • it faT%a veep %ti (1/1 4den p.4wry w,»l .to Alw 1+ 4_r at La Lil%b LL a AL tAA4 4.a we 1649!1, • 4 1r t ! 4Il»'t twh.fl.dw 4la Alba ULLA±«Fiat i i . w tu rea r r pi.an m.« 'up w Len, too hw la No huh,+ i -ill u.Lr1I.NI 1 t. r!afro ,61f v6+41 414 f#A408 1.444 P(1+ 4.N6,4. Lio.Ai4AMuww L4'L44R24-4I it,w ·orot.fnpeat 4 e DuT%e 1 r! t r Jo m ,$ Jut/n [+14 %in#l LIn tfTL ».mpert + w t , 1, [,er, MLAIIAMATA, YA<ERIAULTLAT-LAI.NY yr%m,, twnsst.tt,et, 17t.AN uy.4t,er t it t. le kid .e i 4,4If 74at f • t. 8.1 #0. wt t!! lrspore o" 4'MI1'I S411 La na 7¥1 1 2 86 . 4l 4 sere %aw . fr ult0,00 Lu0 al IMA ·4on at nr MIL Alf 044«TA Tor AT.4re A+ 14e ssis 44ctA.al I LA.$ 4LA.AI ALWLAt NAATA1HA.1 1.4941et. tetat t.44111441714, «Ar ts+.s4 44+ t 41+41 i44404Li444 44;44l tint mitt o#int At au.e!attut .4 .s2.marts l tsp to v.nu 1cio untoo0 1111111 an r + tr f lewd rid.roe fores 4-one taboo6c1 ate Aa'htA4It tun n7 1 2a0 14MtA444+0+tr4 14444446+ 41+ #i au.at. 4.twt4eal I44 2a4 GT4 1L rr111 As att74l, l4al «ad.rL.4 .4 L.AM418 • MUuID.toAI y4rt.w-4-441.0 .4k 414.474..4« ..,, s4 w.4.,4. 44 81N4 (w£.Ast ennvu.le. we447.T 4, «wzsntr 'J] tip+two WM . 1 r u n nm 4, . r o e tr hp tnr a h 4»2LI«tLL tiLf2» 1T wn 45«,0.rr tr ft dual.A4' 4«4'g Loll Nu nu4rt 1pt i ea er rt ii6oi [do0a +A0l owtratt LAI ELM errs 1,4f14,4, wt4.4-4AT u.M +4+4 r:ALT Lt LAM4 8AL rn9was, « rt »-4,er .2 a4o 4414 ± slewh. f 1in « floe +.rt +w et vie lgrMe"to le l pt x f +f 4u. a er,o m th hr+clam a pg Lat in4 @ 1f t .to ,e wh a le Arr lo l adVJ.Di Lr1thor 4 It t,n 7u 4 tin wt aet Te1 toy lf,4,0 %Lt, 0q Latu u.Du no JuelillAuLall/9 ,eivi/n I4]'uo 4 ""' I!AMI A puLeA we.Lt It, 4A41to, t4.w+4.i .t s,Ant r.4. A4 4A4 rip4i, f1#%4 LA4744 N ±on AItITt. +4. 464k.4A.47 rt uh 1ii T'=a 40144 148. uA"_ n » an IAh.A EL Nenu» TE»e6.A 4I4±44a44 Le-Al 6a22AL 1¥ Ai4.t»t ST L4 .LATM4 3A.Ar»,a 2Adrt4A4 t0ill ue7414A LA tag l. + 1 Lett r e doleuoa g»a.1 ls.a rootf 'wt' 40tu L446 LAA.A' lo o 4 ta ll4t e l . fa/ K l an Me Keale.a4. e l 0, ++wit #. -ti4w l e hr hoe f ]rd a ,,,, le g » . nyry#n, 401on rt Dale a.a'llr Jr'MIMM1.I 444.4AN LC.ts wt. am2tet.trow »t, 2.wr41, 4vAt I,46t4 LA4%41au42MI La»Ke 7.o,fl .st Lt»re47. or.saran um.et.d Mts4LL$# Lu A7 o Ww , WA14¥ 4644s 2a4 ell «sh 4 tent ±4 ALAI 4' ' u it4444 444 44 woke#1#M .4644 4L.J it, 6.VIL.TY .f tN+4w4. 444444 tau.er# 4a4421 4 lie 4.4l9+," 4 4i4.l ft.it fret orrt 4! mt _t i t ± t .4 l id «44l +o24 At.MLAt nK.4IM44N 1M I A A4¥ «4'we7eta t,4.em 44. Pod nee+w' 4.' Pr,l4Mt t444 Lt.tr0if ..4 0444 .sn «em. r.ff ere,4 Liub&wa e Lio ItAt «1 n�_: t ,f 4t.444 4/¥044.4 444 44 4444 44 4.all.arr 4. Lt la au %.,I 414ttit r + rre +«ni n,Ad 4l us14 01.¥ +.3, e.a11741 + ts4 LAI MM4AA v6.¥ t. .44.0..' 4l .4.5m7+Ar L -z-7; • L . ;' � '!l<;'>u.ir·d ..nga1> esfanyEl Pe. EPA; GI HUKUM } . or' s.n. NIP. 198331 228 2009042 0103 BUPATI LANDAK. TTD KAROLIN MARGRET NATASA 5 ODE EKEN»G PEMERINTAH KAR. LA4DAM PEN)ABARAN LAPO#AN EAL(SAS] AMGGARAN TluN NGA#A! 2024 UJRAMAN Lamp a n t 1 Iferlda, PERA'TUAN DAE8AH KA6ATEN LANDAK arrow· 2 A T ak 2025 Tang4" -II---- - ----- - ------- JUL.AH Rp r BERTAMBAH 4 I I (8£KUANG) pAAR l LA+AtN ANG6ARAN l'H i"'Ull!JM , l(•t-.n,ir,m 5eTCLAH REAL#SA5t tR PEU8AH AN 1t '0.06.0 ; .0 - - - - - - - - - - . . - = =- . . . - - - - - - · . - - - s _ �-- ewrnr ThPt ta rt 16.74.000.00 75u.0. 0.0 7+ --- o al - - __ , 7+ on - rto,0I a - -- =-=- - - --= - ;; - - o,au] tr uo,0o, fr fua t 7.u.au ., -------- a[ sooaasn r° - -= - - I i6.004,0o 1,o' - - -,- is so.io[ - ---- - --- l 0,0 f146.01,boy 0,0 ' -- -- __.___ et S a lug cant Agraw below Sw (rgunar ueturu Topnt tall Per[tat+ Mod. lj4 e h won Fe fl trserf el Pretalon tree B4rs L __ emt Jen mt.or M arnru n Ten re\alma Keat.arr dun ---- -- 1 JUMU� S!:1..4lt.M. 'uwsoersr --- - -- I ODE REKENING I"I 8.0 801. 1.00.0,00,J6.a [.2t 000% $.44.2 ut I 4 5..«.or% 6 a l .t 6u..00.0.0.e 2on te.7u 0006 "...,. - - - r... oou e . 1 0 0 05 I 8.n 8. 0.0.00.A6 Gano ' o o mu.o no m anon vu2.D Anoe 5+.01 i 050uo i , ., a oo 1 £M,u u1. no 1t,0a» 3.4 0104 ] A r 4//4.0,00,p M.0o09 be.z,tr ore ,.,.ITI�U4 I ls. 4.0.nt.u oo +.oar Di.'0+ 000n t a _ ---- ··--- '· BUPATI LANDAK.TTDKARMLIN MARGRET NA'TASA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…