DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini memuat definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, Dinas, Pejabat Pengelola BLUD, UPTD, Puskesmas, BLUD, Pola Tata Kelola, dan lain-lain . BAB II: KELEMBAGAAN Bab ini mengatur tentang Identitas, Visi, Misi, Nilai-Nilai Dasar, Kedudukan, Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Puskesmas sebagai UPTD di bawah Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja . BAB II: PEJABAT PENGELOLA Bab ini mengatur komposisi, pengangkatan, persyaratan kualifikasi, tugas dan tanggung jawab, kewajiban dan hak, serta larangan dan sanksi pemberhentian bagi Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas . BAB II: PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD Bab ini mengatur susunan Pembina Teknis (Kepala Dinas), Pembina Keuangan (PPKD), Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas, serta pembentukan Tim Teknis untuk membantu Pembina .

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Menimbang Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 766); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

(1)Puskesmas sebagai UPTD dibawah Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada tiap wilayah kerja di Daerah.
(2)UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.

Pasal 3

(1)Visi Puskesmas adalah Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka.
(2)Misi Puskesmas adalah:
1. a.meningkatkan Mutu Pelayanan Prima;
2. b.meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
3. c.meningkatkan kerjasama lintas sektoral, lintas program dan peran serta masyarakat dalam menurunkan angka kematian Ibu, angka kematian Bayi dan Balita, meminimalisir Gizi Buruk dan meningkatkan harapan hidup; dan
4. d.meningkatkan pengetahuan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.
(3)Nilai-nilai dasar Puskesmas, memuat:
1. a.Ketulusan;
2. b.Kepedulian;
3. c.Keakraban;
4. d.Keterbukaan;
5. e.Kejujuran;
6. f.Kerja keras;
7. g.Keprofesionalan;
8. h.Kebersamaan; dan
9. i.Kesetaraan.

Pasal 4

Puskesmas merupakan UPTD Dinas yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Puskesmas bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
b.Pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
c.Pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
d.pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan
e.penyelenggara pengelolaan administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.

Pasal 8

Puskesmas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.menyelenggarakan upaya kesehatan wajib, meliputi: 1 . upaya promosi kesehatan;
1. 2.upaya kesehatan lingkungan;
2. 3.upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
3. 4.upaya perbaikan gizi masyarakat;
4. 5.upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
5. 6.upaya pengobatan dasar.
b.menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, meliputi: 1 . upaya kesehatan sekolah;
1. 2.upaya kesehatan olahraga;
2. 3.upaya kesehatan gigi dan mulut;
3. 4.upaya kesehatan usia lanjut;
4. 5.upaya perawatan kesehatan masyarakat;
5. 6.upaya kesehatan kerja;
6. 7.upaya pembina pengobatan tradisional;
7. 8.upaya kesehatan jiwa;
8. 9.upaya kesehatan mata; dan
9. 10.upaya laboratorium kesehatan.

Pasal 9

Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:

a.Pemimpin BLUD;
b.Pejabat Keuangan; dan
c.Pejabat Teknis.

Pasal 10

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, Kepala UPTD Puskesmas.
(2)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
(3)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas.
(4)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD.
(5)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mengkoordinasikan kegiatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pasal 12

(1)Kualifikasi Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Menjabat sebagai Kepala Puskesmas;
3. c.Profesional;
4. d.mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
5. e.mampu mengelola Anggaran BLUD; dan
6. f.mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh puskesmas.
(2)Kualifikasi Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas:
1. a.Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
2. b.Pejabat Pengelola Keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan pengelolaan aset Puskesmas; dan
3. c.Pejabat Pengelola Keuangan BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak.
(3)Kualifikasi Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas:
1. a.Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
2. b.Pejabat Teknis BLUD Puskesmas memiliki pengetahuan program wajib dan pengembangan di Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program di Puskesmas; dan
3. c.Pejabat Pengelola Teknis yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak

Pasal 13

( 1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c.menyusun Renstra;
d.menyiapkan RBA;
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis melalui Kepala Dinas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang Undangan;
g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawab kan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
h.menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
i.mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD;
j.mewakili BLUD UPTD Puskesmas di dalam dan diluar pengadilan;dan
k.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan j . melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…