DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, Dinas, Puskesmas, BLUD Puskesmas, Renstra BLUD, RBA, DPA, Program, Kegiatan, Keluaran (output), dan Keluaran (outcome) . BAB II: KEDUDUKAN RENSTRA BLUD: Bab ini menjelaskan bahwa Renstra BLUD Puskesmas berfungsi sebagai arah, pedoman, dan penjabaran program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati, serta menyebutkan 16 Puskesmas di Kabupaten Landak yang berlaku Renstra ini . BAB III: SISTEMATIKA RENSTRA BLUD: Bab ini mengatur sistematika atau kerangka isi dokumen Rencana Strategis BLUD Puskesmas, yang terdiri dari BAB I (Pendahuluan) sampai dengan BAB VII (Penutup) . BAB IV: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Landak Tahun 2025-2030; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 1 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
16.Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 766); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATl TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 - 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
6.Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya menggunakan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perancanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategis pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
9.Rencana Bisnis dan Anggran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disususn dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, biaya dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 1 1 . Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggran sebagian atau seluruhnya dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
13.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
14.Keluaran (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 2

(1)Renstra BLUD Puskesmas dimaksud sebagai arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.
(2)Penyusunan Renstra BLUD Puskesmas bertujuan untuk :
1. a.menjabarkan visi, misi BLUD Puskesmas ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.sebagai acuan/pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perenanaan lebih terarah;
3. c.sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik; dan
4. d.agar terjamin sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Rencana Strategis BLUD Puskesmas dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
(3)Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2025-2030 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

Pasal 3

Renstra BLUD berlaku untuk 16 (enam belas) Puskesmas se Kabupaten LANDAK dengan rincian sebagai berikut : Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1.Puskesmas Rawat Inap Sebangki;
2.Puskesmas Rawat Inap Mandor;
3.Puskesmas Non Rawat Inap Ngabang;
4.Puskesmas Rawat Inap Semata;
5.Puskesmas Rawat Inap Jelimpo;
6.Puskesmas Rawat Inap Pahauman;
7.Puskesmas Rawat Inap Senakin;
8.Puskesmas Rawat Inap Sidas;
9.Puskesmas Rawat Inap Menjalin;
10.Puskesmas Rawat Inap Karangan; 1 1. Puskesmas Rawat Inap Sompak;
12.Puskesmas Rawat Inap Darit;
13.Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga;
14.Puskesmas Rawat Inap Meranti; •
15.Puskesmas Rawat lnap Kuala Behe; dan
16.Puskesmas Rawat lnap Serimbu;

Pasal 4

Sistematika Renstra BLUD Puskesmas sebagai berikut :

BAB VII

: PENDAHULUAN : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS : TUJUAN DAN SASARAN : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN : PENUTUP

Pasal 5

' I' Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 2s A,JkeJ 25 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 2o A~Saw pox Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2e NOMOR 5 6 Salinan sesuai dengan aslinya ' PIE. KEPALA BAGIAN HUKUM, % p r ' 'YOPITA, SH NIP. 19831228 200904 2 003- . .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…