DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini memuat definisi-definisi terkait pengadaan barang/jasa, BLUD, Pimpinan BLUD, dan Praktek Bisnis yang Sehat . BAB II: PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA Bab ini mengatur tentang susunan, kualifikasi, tugas, dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam pengadaan barang dan/atau jasa . BAB III: PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Bab ini mengatur mengenai kewenangan BLUD UPTD Puskesmas untuk melakukan pengadaan secara elektronik menggunakan layanan pengadaan di Daerah atau membangun sistem sendiri, serta kewajiban mengumumkan rencana pengadaan . BAB IV: PEMBAYARAN Bab ini mengatur bahwa pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara non-tunai, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD . BAB V: KETENTUAN PENUTUP Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. BABI Ketentuan Umum

Pasal 1

unsur penyelenggara pelaksanaan Urusan Pemerintah Kabupaten Daerah adalah Kabupaten Landak. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Pemerintahan Daerah yang memimpin Pemerintahan yang menjadi kewenangan Landak. Bupati adalah Bupati Landak. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada dinas. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 6. 3. 4. 5.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

(1)Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas di Daerah bersumber dari:
1. a.jasa layanan BLUD;
2. b.hibah tidak terikat;
3. c.hasil Kerjasama dengan pihak lain; dan
4. d.sumber lain pendapatan BLUD yang sah.
(2)Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

(1)Jenis pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas di Daerah:
1. a.barang;
2. b.pekerjaan konstruksi;
3. c.jasa konsultansi; dan
4. d.jasa lainnya.
(2)Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/ atau penyedia.

Pasal 4

(1)Metode pengadaan barang dan/ataujasa melalui penyediayaitu:
1. a.penunjukan langsung;
2. b.pengadaan langsung;
3. c.e-purchasing;
4. d.tender/seleksi; dan
5. e.tender cepat.
(2)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
(3)Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan :
1. a.pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2. b.jasa konsultansi yang bemilai anggaran paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4)E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa yang tercantum dalam katalog nasional/ sektoral/lokal.
(5)Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan:
1. a.pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bemilai anggaran diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah); dan
2. b.jasa konsultansi yang bemilai anggaran diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(6)Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal:
1. a.peserta telah terkualifikasi dalam Sistem lnformasi Kinerja Penyedia;
2. b.peserta hanya memasukan penawaran harga;
3. c.evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
4. d.penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pasal 5

(1)Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.transparansi;
3. e.akuntabel;
4. d.fleksibelitas; dan
5. e.praktik bisnis yang sehat.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang dan/ atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
(3)Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan/ atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
(4)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BLUD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
(6)Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB III

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK ..

Pasal 6

(1)Dalar hal BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan layanan pengadaan secara elektronik di Daerah atau membangun sister pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik.
(2)BLUD UPTD Puskesmas mengumumkan rencana pengadaan barang dan/atau jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
(3)BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 7

(I) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara non-tunai.

(2)Pembayaran non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturanpimpinan BLUD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal a 4» »S BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal e Ag 2·~ Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN +0¢ NOMOR 55 Salinan sesuai dengan aslinya r. I/ f>.lt, }(El"f,.D\Cl,". HUKUM, I h . Ra j . I r 8 YO) T ,, S H NIP. 19831228/200904 2 003 • ._ .:..t.. n =•=-

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…