DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi terkait Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, BLUD Puskesmas, Pendapatan, Belanja, dan RBA. BAB II: SUMBER PENDAPATAN BLUD: Bab ini mengatur bahwa sumber pendapatan BLUD Puskesmas berasal dari pendapatan layanan, hibah, pendapatan APBD, hasil kerja sama, dan/atau hasil usaha lainnya. BAB III: PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN: Bab ini mengatur bahwa dana pendapatan BLUD dimanfaatkan untuk belanja operasional dan belanja modal. BAB IV: BELANJA OPERASIONAL: Bab ini merinci penggunaan belanja operasional untuk jasa layanan, administrasi kantor, dan belanja barang habis pakai. BAB V: BELANJA MODAL: Bab ini merinci penggunaan belanja modal untuk alat kesehatan, alat rumah tangga, peralatan komputer, dan meubelair. BAB VI: TARIF PELAYANAN BLUD: Bab ini mengatur bahwa tarif pelayanan BLUD Puskesmas didasarkan pada Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pasien umum dan tarif BPJS untuk pasien JKN. BAB VII: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan pengelolaan pemanfaatan dana yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakarr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 nomor 4 1 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856;
8.Undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada dinas.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Landak yang menerapkan Pola Penatausahaan Keuangan BLUD.
9.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLVD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLVD. 1 1 . Dana Kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama khususnya Pelayanan Rawat Jalan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Faskes tersebut dikalikan dengan besaran Kapitasi per jiwa.
12.Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada BLVD PUSKESMAS setelah Pengajuan Klaim atas Pelayanan Rawat !nap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan clan Pelayanan Rujukan.
13.Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diterima dari masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi Menetapkan medis, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan Beserta jaringannya.
14.Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfataan dana Pendapatan bagi UPTD BLUD Puskesmas di Daerah.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana Pendapatan pada UPTD BLUD Puskesmas di Daerah.
1. a.jasa layanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi;
2. b.jasa layanan Kesehatan yang bersumber dari Non Kapitasi;
3. c.jasa layanan Umum yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan;
4. d.Hasil kerjasama dengan pihak lain;
5. e.Hibah;
6. f.APBD; dan
7. g.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB III

PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS Pasal 3 Pendapatan BLUD bersumber dari:

Pasal 4

(1)Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
(2)Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat pada jenis Lain-lain PAD yang sah pada obyek Pendapatan BLUD.
(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemanfaatannya digunakan untuk Belanja BLUD
(2)Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa; dan
3. c.Belanja Modal.
(3)Uraian Belanja dan rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA BLUD PUSKESMAS Pasal 5

Pasal 6

(1)Pemanfaatan realisasi penerimaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.untuk dukungan biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Pemanfaatan realisasi penerimaan Dana Non Kapitasi dan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh puluh persen) dan
2. b.dukungan biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh persen).
(3)Pemanfaatan realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.klaim prolanis yang dibayarkan BPJS melalui rekening BLUD Puskesmas dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan nama penerima yang tertera dalam bukti bayar.
2. b.realisasi penerimaan jasa giro pada rekening BLUD Puskesmas 100% (seratus persen) digunakan untuk dukungan biaya operasional UPTD Puskesmas.

Pasal 7

( 1 ) Pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas.

(2)Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.jenis ketenagaan dan/ataujabatan; dan
2. b.kehadiran.
(4)Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. b.tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
3. c.tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
4. d.tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
5. e.tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
6. f.tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
(5)Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
1. a.tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala BLUD Puskesmas;
2. b.tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
3. c.tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggungjawab Penatausahaan Keuangan.
(6)Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
(7)Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
1. a.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
2. b.1 1 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
3. c.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
4. d.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
5. e.lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
(8)Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
(9)Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
(10)Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: I Pernentase Kehadiran {: - --- ��::------i + I Masa j X Ketenagaan j l Kerja � + Total Jumlah Seluruh Poin a ' Jumlah X ' Dana Jasa , Pelayanan Keterangan: Persentase kehadiran adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja Dalam 1 bulan.

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jasa rujukan bersumber dari Non Kapitasi dan layanan umum dibagi kepada petugas pelayanan Kesehatan yang menangani rujukan setelah dikurangi jasa sopir dan bahan bakar minyak kendaraan;
b.Jasa rawat inap bersumber dari Non Kapitasi dan layanan umum dibagi kepada petugas pelayanan Kesehatan yang menangani pasien rawat inap; dan
c.Jasa layanan umum Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan bidan desa dibagi kepada petugas yang melaksanakan.

Pasal 9

(1)Pemanfaatan realisasi penerimaan untuk dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) digunakan 20% (dua puluh persen) untuk dukungan operasional pembiayaan BLUD Puskesmas, dan 80% (delapan puluh persen) digunakan untuk dukungan operasional pembiayaan UPTD Puskesmas.
(2)Dukungan operasional pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
1. a.Honorarium Pengelola BLUD Puskesmas;
2. b.Honor Pejabat Pengadaan diluar pegawai BLUD Puskesmas;
3. c.Jasa Non PNS (Kontrak) BLUD Puskesmas;
4. d.Jasa Tenaga Harian Lepas BLUD Puskesmas;
5. e.Sarana dan prasarana penunjang administrasi umum BLUD Puskesmas;
6. f.Operasional administrasi umum BLUD Puskesmas; dan
7. g.Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Puskesmas.
(3)Dukungan operasional pembiayaan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan minimal 90% (Sembilan puluh persen) untuk belanja barang dan jasa, dan maksimal 10% (sepuluh persen) untuk belanja modal.
(4)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk:
1. a.Belanja obat-obatan, bahan medis habis pakai (BOMP), dan bahan kimia untuk laboratorium;
2. b.Belanja Perjalaan Dinars Bias@;
3. c.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
4. d.Belanja jasa piket; e Belanja Pemeliharaan Alat Kantor;
5. f.Belanja dasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
6. g.Belanja Perneliharaan kendaraan.
(5)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk:
1. a.Belanja alat Kesehatan Puskesmas;
2. b.Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
3. c.Belanja Modal Personal Computer dan peralatan komputer; dan
4. d.Belanja meubelair.
(1)BLUD Puskesmas menggunakan tarii pelayanan berdasarkan,
1. a.Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien urun menggunakan Peraturan Dacrah yang Mengatr Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. b.Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien JKN menggunakan tarif yang literbitkan nleh Badan Penyclenggara .laminan Sosial (BPS).
(2)Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien umum sebagairana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a, akan berubah jika ada pergantian Peraturan Daerah terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan, atau jika akan ada Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang tarif pelayanan keschatan pada BLUD. KETENTUAN PENUTUP Pasal I 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Landak, Ditetapkan di Ngabang pala tanggal 2° al 2025 TTD KAROLIN MARGRET NATASA Di undangkan dingabang pada tanggal 2s Ag»a 10+S Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 205 NOMOR 4 Salinan scsuai dengan aslinya PEKE8LABAGIAN HUKUM, . ' e ' s ' , ' f: ( , Yr1nm NIP. 198312, '200904 2 003 & i .-.-

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…