DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi yang menjadi acuan untuk istilah-istilah terkait BLUD dan Kerjasama . BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN: Bab ini menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD dan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta akuntabilitas . BAB III: PRINSIP KERJASAMA: Bab ini mengatur bahwa Kerjasama BLUD harus didasarkan pada prinsip ketertiban, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. BAB IV: SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA: Bab ini mendefinisikan Subjek Kerjasama sebagai pihak lain dan Objek Kerjasama sebagai seluruh urusan BLUD yang menjadi kewenangannya . BAB V: BENTUK KERJASAMA: Bab ini merinci bentuk-bentuk Kerjasama seperti pelayanan bersama, antar daerah, pembangunan sistem informasi, hingga Kerjasama usaha lainnya . BAB VI: TATA CARA KERJASAMA: Bab ini menjelaskan tahapan tata cara Kerjasama, yang meliputi persiapan, pemilihan mitra, penyiapan perjanjian, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan . BAB VII: HASIL KERJASAMA: Bab ini mengatur bahwa hasil Kerjasama dapat berupa pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai RBA . BAB VIII: PERUBAHAN KERJASAMA: Bab ini mengatur bahwa perubahan atas perjanjian Kerjasama dilakukan melalui naskah perubahan atau addendum . BAB VIII: BERAKHIRNYA KERJASAMA: Bab ini menjelaskan kondisi-kondisi berakhirnya perjanjian Kerjasama, seperti kesepakatan para pihak, tujuan tercapai, atau pelanggaran ketentuan perjanjian . BAB IX: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama Badan Layanan Umum Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambhan Lembaran Negara indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik lndinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang - UndangNomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 nomor 4 1 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6.Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Puskesmas.
7.Kerjasama BLUD adalah kesepakatan antara Pimpinan BLUD dengan pihak lain

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan bersama, itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD.
(1)Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip ketertiban, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan bersama, itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

(1)Subjek adalah pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:
1. a.Pemerintah Daerah Lain;
2. b.institusi pendidikan kesehatan / non Kesehatan yang terakreditasi;
3. c.rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta;
4. d.pusat kesehatan masyarakat;
(2)Objek Kerjasama adalah seluruh urusan BLUD yang telah menjadi kewenangannya. BABV BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain adalah:

a.Kerjasama pelayanan Bersama;
b.Kerjasama antar daerah;
c.Kerjasama pelayanan antar daerah;
d.Kerjasama pembangunan sistem informasi manajemen;
e.Kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
f.Kerjasama pemungutan retribusi pelayanan tertentu;
g.Kerjasama pemungutan pajak/Retribusi parkir;
h.Kerjasama perencanaan penyediaan pelayanan;
1. 1.Kerjasama pemanfaatan peralatan;
j.Kerjasama operasi;
k.Kerjasama sewa menyewa; dan I. Kerjasama usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

(1)Pimpinan BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu sesuai kewenangan BLUD.
(2)Dalam rangka melakukan Kerjasama dengan pihak lain, Pimpinan BLUD harus mengusulkan kepada Bupati untuk disetujui.

Pasal 7

Tata cara Kerjasama meliputi:

a.persiapan;
b.pemilihan mitra Kerjasama;
c.penyiapan perjanjian Kerjasama;
d.pelaksanaan;
e.penatausahaan; dan
f.pelaporan.

(1)Hasil Kerjasama dapat berupa pendapatan BLUD.
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai operasional BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VIII

BERAKHIRNYA KER.JASAMA

Pasal 10

Perjanjian kerjasama akan berakhir apabila:

a.terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perjaujian; b tujuan perjanjian telah tercapai,
c.terdapat perbahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
d.salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai perjantan;
e.terbitnya perjanjiau baru yang menggantikan perjanjian lama; f perubahan aturan perundang-undangan;
g.objck perjanjian hilang; dan
h.berakhirnya masa perjanjian. KETENTUAN PENUTUP Pasal I H Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal ls!kl #e25 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Di undangkan dingabang pada tanggal 2o sh 10~ Pi. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 205 NOMOR 35

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…