DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi yang menjadi acuan untuk istilah-istilah terkait BLUD, Piutang, dan Penghapusan . BAB II: PENGELOLAAN PIUTANG BLUD: Bab ini mengatur tentang prosedur penetapan piutang dan tata cara penagihan piutang BLUD secara maksimal . BAB III: PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD: Bab ini mengatur ketentuan umum, prosedur penyerahan ke PUPN/KPKNL, serta syarat dan tahapan untuk Penghapusan Secara Bersyarat dan Mutlak . BAB IV: PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD: Bab ini menetapkan jenjang kewenangan Pimpinan BLUD atau Bupati dalam menetapkan Penghapusan Piutang berdasarkan batas nominal tertentu . BAB V: AKUNTANSI DAN PELAPORAN: Bab ini mengatur tentang pencatatan (akuntansi) dan pelaporan atas Penghapusan Piutang yang telah ditetapkan . BAB VI: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Sadan Layanan Umum Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambhan Lembaran Negara indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang UndangNomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 nomor 4 1 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 1 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Pejabat Pengelola BLVD yang selanjutanya disebut Pimpinan BLVD adalah pimpinan BLVD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLVD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLVD yang bersangkutan.
6.Piutang BLVD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLVD dan/ atau hak BLVD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7.Penanggung Hutang kepada BLVD yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLVD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung Hutang.
8.Penyerah piutang adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang.
9.Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
10.Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah. 1 1. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
12.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.
14.Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

(1)BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
(2)Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.pas1en umum;
2. b.pasien peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. c.pasien peserta Asuransi non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
4. d.pasien dengan Surat Pernyataan Miskin.
(3)Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG BLUD Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Pasal 3

(1)Dalam hal penetapan piutang, Pemimpin BLUD membentuk Tim Penetapan Piutang paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur dari tata usaha;
2. b.unsur dari bidang keuangan; dan
3. c.unsur dari bidang pelayanan.
(2)Tim Penetapan Piutang scbagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas untuk:
1. a.menyiapkan formulir Surat Pernyataan Hutang;
2. b.melaksanakan dokumentasi pasien (foto pasien);
3. c.melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan dan dokumen pendukung penetapan piutang; dan
4. d.membuat daftar piutang.
(3)Tim Penetapan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 4

(1)Usulan penetapan piutang diajukan oleh Tim Penetapan Piutang kepada Pimpinan BLUD dengan dilampiri:
1. a.Billing/rincian biaya perawatan pasien;
2. b.Kuitansi pembayaran (jika ada);
3. c.Dokumen pendukung seperti: 1) Foto pasien/keluarga pasien. 2) Fotokopi KTP Penanggung Hutang dan/atau Pasien. 3) Surat Pernyataan Hutang yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan batas waktu maksimal pembayaran 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Piutang oleh Pimpinan BLUD yang setelahnya akan diterbitkan surat tagihan.
(2)Penandatangan Surat Pernyataan Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari/jam kerja yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota tim Penetapan Piutang dan Keluarga Pasien/Penanggung Hutang, kecuali pasien meninggal atau rujukan dapat dilakukan diluar hari/jam kerja.
(3)Berdasarkan hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemimpin BLUD menetapkan Daftar Piutang.

Pasal 5

(1)BLUD melakukan penagihan piutang secara maksimal pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
(2)Penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penagih Piutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya Surat Pernyataan Hutang dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Tim Penagih Piutang melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan dengan tembusan Kepala Desa dan Camat setempat apabila penanggung hutang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang; dan
2. b.penagihan piutang akan dilimpahkan kepada PUPN/KPKNL apabila belum ada penyelesaian pembayaran dari penanggung hutang setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dengan jangka waktu masing-masing penagihan selama 14 (empat belas) hari.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

(1)Piutang BLUD dapat diberikan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak dari pembukuan BLUD, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
(2)Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
(3)Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan penghapusan secara mutlak dari PUPN / KPKNL.

Pasal 7

(1)Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
(2)Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapus hak tagih BLUD.

Pasal 8

Penghapusan Piutang BLUD yang timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)
(2)Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN / KPKNL. Penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara dengan dilampiri:
1. a.bukti rincian tagihan;
2. b.surat pemyataan penanggung jawab hutang/ surat bukti berhutang;
3. c.surat penagihan kepada Penanggung Hutang;
4. d.fotokopi surat pemberitahuan dari penyerah piutang Penanggung Hutang bahwa pengurusan Piutang diserahkan PUPN / KPKNL; kepada kepada
5. e.fotokopi kartu identitas diri Penanggung Hutang dan/atau penjamin hutang; dan
6. f.Asli Dokumen Barang Jaminan (jika ada). Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dilampirkan fotokopi daftar nominatif penanggung utang, kartu piutang atau daftar rincian jumlah piutang untuk penanggung hutang yang tidak teridentifikasi serta surat pemyataan dari Penyerah Piutang bahwa tidak terdapat dokumen disertai dengan alasannya.

Pasal 10

(1)Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh PUPN/KPKNL sampai lunas, selesai atau optimal.
(2)PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa piutang, tetapi:
1. a.Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
2. b.barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 11

(1)Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Penyerah Piutang melakukan Penghapusan Secara Bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan.
(2)Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
1. a.Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
2. b.Surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

Pasal 12

Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

(3)
1. a.lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1);
2. b.telah mendapat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang BLUD dari PUPN/KPKNL; dan
3. c.Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari penyerah piutang (lurah atau desa) yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…