DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat berbagai definisi istilah penting yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, APBD, BLUD, PPK-BLUD, Pendapatan, Belanja, Biaya, Basis Akrual, Rekening Kas, RBA, DPA, RKA-SKPD, Rencana Strategis, Besaran Persentase Ambang Batas, dan SAK. BAB II Maksud dan Tujuan (Pasal 2): Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BLUD Puskesmas dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja, serta bertujuan untuk memandu BLUD Puskesmas dalam penerapan pengelolaan keuangannya. BAB III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas (Pasal 3 - Pasal 11): Bab ini mengatur tentang Pejabat Pengelola BLUD (Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis) beserta tugas, kewajiban, dan fungsinya, serta mengatur mengenai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPKBLUD) dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD. BAB IV Pendapatan dan Biaya (Pasal 12 - Pasal 18): Bab ini menjelaskan sumber-sumber Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan sah) dan mengatur Biaya BLUD (operasional dan non operasional) serta ketentuan mengenai fleksibilitas pengeluaran biaya dengan ambang batas RBA. BAB V Perencanaan dan Penganggaran (Pasal 19 - Pasal 21): Bab ini menguraikan kewajiban BLUD Puskesmas dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran kinerja, rencana pencapaian 5 tahunan, dan proyeksi keuangan 5 tahunan, serta menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) berdasarkan Renstra dan RKPD SKPD dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan berbasis akrual.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; l . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 2 . Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1 9 9 9 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3904), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 nomor 4 1 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); _ 5
14.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, BUD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Landak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLUD.
10.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD. 1 1 . Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12.Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
13.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Rencana Strategis adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJMD.
17.Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
18.Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD Puskesmas dalam Pengelolaan dan pengendalian keuangan yang bersumber dari penerimaan BLUD Puskesmas sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kerja.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam penerapan Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

(1)Pejabat pengelola BLUD terdiri dari:
1. a.pemimpin, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
2. b.pejabat Keuangan, yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.pejabat Teknis, yang dijabat oleh Jabatan Fungsional Umum dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
2. b.menyusun renstra BLUD;
3. c.menyiapkan RBA;
4. d.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
5. e.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
6. f.menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
(2)Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 5

(1)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas dan kewajjban:
1. a.mengoordinasikan penyusunan RBA;
2. b.menyiapkan DPA-BLUD;
3. c.melakukan Pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. d.menyelenggarakan Pengelolaan kas;
5. e.melakukan Pengelolaan utang piutang;
6. f.menyusun kebijakan Pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
7. g.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
8. h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
(2)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 6

(1)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; clan
3. c.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
(2)Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas clan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang pelayanan.
(3)Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya manusia clan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 7

BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem clan prosedur pengelolaan keuangan.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD, Pemimpin BLUD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPKBLUD).
(2)Dalam melaksanakan fungsinya, PPK BLUD dibantu oleh pembantu PPK yang terdiri dari:
1. a.peneliti kelengkapan SPP;
2. b.penyiap SPM;
3. c.verifikasi penerimaan;
4. d.verifikasi pengeluaran;
5. e.petugas akuntansi; clan
6. f.penyusun laporan keuangan.
(3)Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan BLUD Puskesmas dan bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
(2)Mekanisme, syarat-syarat clan larangan bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemimpin BLUD Puskesmas dan secara fungsional kepada BUD.

Pasal 10

(1)Bendahara penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan clan mempertanggungjawabkan penerimaan BLUD.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan BLUD mempunyai wewenang:
1. a.menerima seluruh penerimaan BLUD;
2. b.menyimpan seluruh penerimaan BLUD;
3. c.menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas BLUD; dan
4. d.mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…