DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Mengatur definisi istilah terkait penanggulangan TBC. Bab II Maksud dan Tujuan: Menetapkan maksud sebagai pedoman dan tujuan perlindungan masyarakat, penurunan kesakitan, serta dampak sosial-ekonomi TBC. Bab III Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Menegaskan tanggung jawab daerah dalam perencanaan, pendanaan, penemuan kasus, pengobatan, serta perlindungan pasien TBC. Bab IV Strategi: Menetapkan strategi penanggulangan TBC meliputi komitmen, akses layanan, intensifikasi kesehatan, penelitian, peran masyarakat, dan penguatan manajemen. Bab V Percepatan Penanggulangan TBC: Membentuk tim percepatan untuk koordinasi, sinergi, dan evaluasi penanggulangan TBC. Bab VI Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan: Mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan penanggulangan TBC setiap enam bulan atau sewaktu-waktu. Bab VII Pendanaan: Menetapkan sumber pendanaan dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bab VIII Ketentuan Penutup: Mengatur ketentuan berlakunya peraturan sejak diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 1 3 ) ;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0l.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tataklasana Tuberkulosis); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan : I . Supati adalah Bupati Landak.

2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang kesehatan.
4.Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif, atau rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.
5.Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat dengan FKTP adalah fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik, untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan Kesehetan lainnya.
6.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat dengan FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subsepesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman mychobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrom.
9.TBC HIV adalah penyakit TBC yang menjadi penyakit penyerta dari penyakit HIV.
10.Orang dengan HIV selanjutnya disebut dengan ODHIV adalah orang yang menderita penyakit HIV. 1 1. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi Kesehatan Masyarakat, menurunkan angka kesakitan kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
12.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan dibidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Pasien TBC adalah orang yang terdiagnosis TBC.
15.Penyitas TBC adalah orang yang telah sembuh penyakit TBC atau telah menyelesaikan pengobatan TBC.
16.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, komunitas, Lembaga, atau organisasii profesi. 1 7. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut KOPI TBC adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya Penanggulangan TBC di Daerah.
18.Kader TBC yang selanjutnya disebut kader kesehatan yang bertugas membantu menemukan penderita dalam Penanggulangan TBC.
19.District Public Private Mix selanjutnya disebut DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah.
20.Sistem Informasi TBC yang disingkat dengan SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program TBC yang berlaku, berbasis website dari Kementerian Kesehatan. 2 1. Obat Anti Tuberkulosis sebagaimana di singkat OAT adalah Obat Anti Tuberkulosis dalam pengobatan TBC.
22.Terapi Pencegahan Tuberkulosis sebagaimana di singkat TPT adalah Terapi Pengobatan Pencegahah pada kontak Erat pasien TBC.
23.Vaksinasi adalah upaya pemberian kekebalan untuk melawan penyakit.
24.Vaksin Baccilus Calmette Guerin yang selanjutnya disebut Vaksin BCG adalah vaksin yang diberikan kepada bayi untuk mengurangi risiko keparahan TBC. BABU MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penanggulangan TBC Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a.melindungi masyarakat dari penularan TBC.
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada masyarakat.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC.
(2)Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada target Eliminasi TBC nasional.
(3)Target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penurunan angka:
1. a.kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
2. b.kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 bertanggung jawab untuk:
1. a.mencantumkan indikator TBC dalam rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas Kesehatan di Daerah;
2. b.mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan Penanggulangan TBC diwilayahnya;
3. c.menyediakan pendanaan kegiatan penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
4. d.menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait pelayanan minimal TBC;
5. e.melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
6. f.memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlapor dalam aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
7. g.memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
8. h.melaksanakan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
9. i.menyusun dan menetapkan kebijakan dari Gurbenur dan Bupati untuk mendukung pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.
(2)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara:
1. a.memberikan jaminan Kesehatan dan perlindungan sosial;
2. b.menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan dan dalam kehidupan masyarakat;
3. c.menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
4. d.menjamin hak pasien TBC dan penyitas TBC untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; dan
5. e.mengikutsertakan pasien TBC dan penyitas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan ekonomi dan sosial.

BAB IV

STRATEGI

Pasal 6

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui strategi:
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC;
3. c.intesifikasi upaya Kesehatan;
4. d.peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dibidang Penanggulangan TBC;
5. e.peningkatan peran serta masyarakat; dan
6. f.penguatan manajemen program.
(2)Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimakssud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui;

a.penyusunan target Eliminasi TBC Daerah mengacu pada target Eliminasi Nasional;
b.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;
c.penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui kelurahan siaga TBC; dan/ atau
d.penyediaan pendanaan yang memadai untuk Penanggulangan TBC.

Pasal 8

Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a.penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayananan Kesehatan;
b.optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
c.pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC dari FKTP ke FKRTL;
d.pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
e.pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang; dan
f.penyediaan Sanatorium.

Pasal 9

Penyediaan layanan bermutu dalan penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.deteksi dini;
b.diagnosis;
c.tatalaksana yang kemprehensif dan terintegrasi.

Pasal 10

(1)Optimalisasi jejaring layanan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui DPPM.
(2)Unsur DPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
1. a.Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
2. b.Fasilitas layanan kesehatan swasta; dan
3. c.KOPI TBC. Pasal 1 1 Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC dari FKTP ke FKRTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c melalui rujukan:
4. a.diagnoisis; dan
5. b.pengobatan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…