DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Indonesia, Kabupaten Landak

Ringkasan

Bab I — Ketentuan Umum: Menetapkan definisi istilah-istilah pokok yang digunakan dalam peraturan ini, termasuk pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), subjek dan objek pajak, SPTPD, SSPD, SKPD, STPD, pembukuan, pemeriksaan, dan istilah teknis lain yang menjadi acuan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Bab II — Objek Pajak, Pendaftaran dan Pendataan: Menentukan objek Pajak MBLB (daftar jenis mineral bukan logam dan batuan serta pengecualian), ketentuan pendaftaran subjek pajak beserta dokumen persyaratan, mekanisme penerbitan NPWPD dan Surat Pengukuhan, serta tata cara pendataan objek pajak dengan formulir yang tercantum pada lampiran. Bab III — Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penelitian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT: Mengatur kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD, tata cara penelitian/verifikasi SPTPD oleh Kepala Badan, kondisi penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT, serta ketentuan penerbitan STPD bila terdapat kekurangan pembayaran. Bab IV — Pembukuan: Mensyaratkan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak sesuai ambang peredaran usaha, ketentuan isi dan penyimpanan buku/catatan/dokumen selama jangka waktu tertentu, serta prinsip itikad baik dan kebenaran pembukuan. Bab V — Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak: Menetapkan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagai nilai jual hasil pengambilan (volume × harga patokan), mekanisme penetapan harga patokan, dan tarif Pajak MBLB sebesar 10% serta rumus perhitungan pajak terutang. Bab VI — Wilayah Pemungutan: Menentukan bahwa wilayah pemungutan Pajak MBLB adalah wilayah daerah tempat terjadinya pengambilan MBLB (mulut tambang). Bab VII — Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak: Menetapkan masa pajak sebagai satu bulan kalender dan menyatakan saat terutangnya pajak pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Bab VIII — Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Mengatur ketentuan pemungutan (dilarang diborongkan), sistem pelaporan dan sistem wajib pungut, prosedur pembayaran melalui SSPD/SSPD elektronik, batas waktu penyetoran, sanksi bunga atas keterlambatan, serta ketentuan teknis bila sistem elektronik belum tersedia. Bab IX — Pelaporan: Mengatur kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak, isi minimal SPTPD, tata cara penyampaian beserta lampiran SSPD, dan sanksi administratif atas kelalaian pelaporan. Bab X — Insentif Fiskal Pajak Daerah: Memberi kewenangan kepada Bupati untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administratif dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu serta mekanisme pelaporan kepada DPRD. Bab XI — Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Administratif: Mengatur syarat dan prosedur permohonan, wewenang pemberi keputusan (Kepala Badan untuk jumlah sampai batas tertentu; Bupati untuk jumlah lebih besar), kriteria keadaan yang dapat mempengaruhi keputusan, serta ketentuan mengenai fasilitas angsuran dan bunga yang dikenakan. Bab XII — Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Menyediakan mekanisme permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, jangka waktu keputusan oleh Kepala Badan, konsekuensi jika tidak diputuskan dalam jangka waktu, kompensasi terhadap utang pajak lain, dan ketentuan bunga atas keterlambatan pengembalian. Bab XIII — Pemeriksaan: Menetapkan kewenangan Kepala Badan melakukan pemeriksaan untuk tujuan kepatuhan atau tujuan lain, dasar-dasar pemeriksaan (mis. pengembalian, indikasi kurang bayar, analisis risiko), hak dan kewajiban pemeriksa serta wajib pajak, dan prosedur teknis pemeriksaan termasuk akses dokumen dan pengamanan bukti. Bab XIV — Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak: Mengatur batas waktu penerbitan SKPD (sampai jangka waktu tertentu sejak terutangnya pajak), alasan penerbitan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN, besaran dan jenis sanksi administratif yang dikenakan (termasuk tarif bunga dan kenaikan), serta ketentuan penerbitan STPD. Bab XV — Penagihan Pajak: Mengatur tahapan dan mekanisme penagihan pajak (Surat Teguran, Surat Paksa, penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan, penyanderaan, lelang) serta wewenang pejabat penagihan dan jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan. Bab XVI — Kedaluwarsa Penagihan Pajak: Menetapkan jangka waktu kedaluwarsa hak penagihan pajak (lima tahun sejak saat terutangnya) dan kondisi penangguhan atau penghitungan ulang masa kedaluwarsa apabila diterbitkan surat teguran/paksa/STPD atau terdapat pengakuan utang pajak. Bab XVII — Insentif Pemungut: Mengatur pemberian insentif kepada instansi/pejabat yang melaksanakan pemungutan berdasarkan kinerja yang tercantum dalam APBD dan keputusan Bupati. Bab XVIII — Sistem Informasi: Memberikan dasar bagi pembentukan dan pengembangan sistem informasi Pajak MBLB secara elektronik serta dorongan pemungutan pajak secara elektronik untuk efisiensi dan efektivitas. Bab XIX — Kerahasiaan Data Wajib Pajak: Mengatur larangan pengungkapan data wajib pajak oleh pejabat dan tenaga ahli, pengecualian untuk kepentingan peradilan atau pemeriksaan resmi, dan ketentuan pemberian izin tertulis oleh Bupati untuk pengungkapan dalam keadaan tertentu. Bab XX — Ketentuan Penutup: Menetapkan mulai berlakunya peraturan ini sejak diundangkan dan memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah sebagai pemberitahuan kepada publik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

(1)Setiap subjek pajak harus mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan.
(2)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
1. a.fotokopi identitas diri;
2. b.surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
3. c.surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan dengan disetai fotokopi identitas penerima kuasa.
(3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penilaian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
(4)Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
1. a.Kartu NPWPD; dan
2. b.Surat Pengukuhan Wajib Pajak
(5)Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
(6)Format pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

(1)Pendataan objek Pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB atau melakukan kegiatan pengolahan MBLB yang belum dipungut Pajak MBLB selaku Subjek Pajak.
(2)Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
(3)Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Sadan untuk menjadi Wajib Pajak.
(4)Format Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENELITIAN SPTPD,SKPDKB,SKPDKBT

Pasal 5

(1)Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Badan.
(2)Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau diunduh secara elektronik.
(3)SPTPD memuat pelaporan nilai jual basil pengambilan MBLB.
(4)Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhimya masa pajak.
(5)Apabila batas waktu peyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
(6)Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPDKB.
(7)SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8)Format SPTPD dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kepala Badan melakukan penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
(2)Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
2. b.kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
3. c.kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
(3)Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Badan menerbitkan STPD.
(4)STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(5)Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak benar dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 7

( 1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, masih dapat diterbitkan:

a.SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain temyatajumlah pajak MBLB kurang dibayar; atau
b.SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

(2)Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran lV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBUKUAN

Pasal 8

(1)Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/ atau non elektronik, dengan ketentuan :
1. a.bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
2. b.bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratusjuta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2)Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(3)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
(5)Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen basil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. B AB V DASAR PENGENAAN, TARIP, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

(1)Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
(3)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
(4)Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 1 1 Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)dengan tarifpajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan rumus sebagai berikut: Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 10% (sepuluh persen) Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan = Volume/tonase x harga standar mineral bukan logam dan batuan

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. BABVII MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 13

Masa Pajak yang menjadi dasar Wajib Pajak MBLB untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak MBLB yang terutang ditetapkan untuk 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 14

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…