DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam tata cara pemungutan retribusi daerah. Bab II Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah: Mengatur mekanisme pemungutan retribusi daerah, termasuk pengisian SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. Bab III Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah: Menjelaskan tata cara pembayaran retribusi, tempat pembayaran, serta batas waktu penyetoran ke kas daerah. Bab IV Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah: Mengatur tata cara penagihan retribusi yang tidak atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD. Bab V Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan: Menetapkan kewajiban pembukuan hasil pemungutan dan pelaporan secara berkala. Bab VI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah: Mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, syarat, jangka waktu, dan mekanisme penerbitan SKRDLB. Bab VII Tata Cara Penundaan dan Angsuran Pembayaran Retribusi Daerah: Menetapkan ketentuan mengenai penundaan dan angsuran pembayaran retribusi beserta syarat pengajuan permohonan. Bab VIII Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Daerah: Mengatur pemberian fasilitas pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi berdasarkan alasan tertentu. Bab IX Tata Cara Penghapusan Retribusi Daerah yang Kedaluwarsa: Menetapkan tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa, termasuk prosedur administrasi dan penetapan keputusan. Bab X Tata Cara Insentif Pemungutan Retribusi Daerah: Mengatur insentif bagi aparatur atau pihak yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sesuai ketentuan. Bab XI Ketentuan Penutup: Menetapkan berlakunya peraturan ini sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
19.Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH. CARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Sadan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Sadan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
4.Kepala Sadan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPRD adalah Kepala Sadan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 1 1 . Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan. 1 7. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
18.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Pajak adalah:

a.memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Pajak;
b.memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak; dan
c.meningkatkan Akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak.

BAB III

PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

(1)Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.
(2)Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau sejenisnya.
(3)Piutang Pajak WP Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai Piutang yang tercantum dalam :
1. a.SPPT PBB-P2;
2. b.STPD;
3. c.SKPD;
4. d.SKPDKB;
5. e.SKPDKBT;
6. f.Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan atas tunggakan Pajak Daerah; dan
7. g.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
(4)Selain Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Piutang Pajak menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 4

(1)Nilai Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) dapat dihapuskan berdasarkan penelitian oleh BPRD.
(2)Piutang Pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disebabkan hal sebagai berikut:
1. a.WP dan/ atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli warisan tidak dapat ditemukan;
2. b.WP dan/ atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi/ atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
3. c.WP dan/atau Penanggung Pajak mengalami keadaan kahar.
4. d.hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
5. e.WP dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
6. f.WP dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya;
7. g.WP dan/ atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau instansi yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas;
8. h.Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas; atau
9. i.Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

(1)Dalam hal WP dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris yang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.surat keterangan meninggal dari pejabat berwenang setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika WP /penanggung Pajak meninggal di Rumah Sakit.
2. b.surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa WP/penanggungan pajak tidak mempunyai ahli waris; atau
3. c.putusan pengadilan yang menyatakan bahwa wp/penanggungan pajak tidak meninggalkan harta warisan.
(2)Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita dan dalam hal tidak memiliki harta kekayaan lagi dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
(3)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/ atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(4)Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sajak:
1. a.saat terutang pajak;
2. b.penerbitan STPD;
3. c.penerbitan SKPDKB;
4. d.penerbitan SKPDKBT;
5. e.penerbitan Surat Keputusan Pembetulan;
6. f.penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
7. g.Putusan Banding; atau
8. h.Putusan Peninjauan Kembali.
(5)WP dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
(6)WP dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dinyatakan dengan hasil penelitian setempat dan dilengkapi dengan laporan hasil penelitian setempat.
(7)WP dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berubah kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau instansi yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas.
(8)Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf h, adalah perubahan status kepemilikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas.

Pasal 6

(1)Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tertangguh apabila:
1. a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
2. b.ada pengakuan utang pajak dari WP, baik langsung maupun tidaklangsung;atau
3. c.melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
(2)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Paksa tersebut.
(3)Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 7

(1)Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPRD yang hasilnya dilaporkan dalam hasil penelitian.
(2)Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan WP atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB IV

PENATAUSAHAANPENGHAPUSAN Pasal 1 1

Pasal 8

(1)Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari BPRD.
(2)Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak, Bupati berwenang untuk menetapkan Surat Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
(3)Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
(4)Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat WP;
2. b.jumlah piutang pajak;
3. c.tahun pajak; dan
4. d.alasan penghapusan.
(5)Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
1. a.Bupati untuk jumlah sampai dengan RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
2. b.Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 9

(1)Kepala BPRD mengusulkan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut:
1. a.melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk Piutang Pajak yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. b.menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.Kepala BPRD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti oleh Tim BPRD kepada Bupati; dan
4. d.Bupati rnenerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan usulan sebagairnana dirnaksud pada huruf c.

Pasal 10

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 ayat (2), Kepala BPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rnenghapuskan penagihan Piutang Pajak dari daftar tagihan dan buku adrninistrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Penghapusan Piutang Pajak wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan rnelakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
(2)Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak rneliputi:
1. a.rnernbentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak;
2. b.rnenginventarisasi objek dan subjek Pajak berdasarkan basis data pajak;
3. c.rnelakukan identifikasi, validasi dan verifikasi terhadap data Piutang Pajak; dan
4. d.rnenyiapkan berita acara hasil identifikasi, validasi dan verifikasi.

Pasal 12

(1)Keputusan Bupati sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan rnernpertirnbangkan:
1. a.pelaksanaan penagihan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 1 ayat ( 1) sarnpai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) hurufd; dan
2. b.hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
(2)Penagihan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dokurnen pelaksanaan Penagihan.
(3)Koordinasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokurnen hasil koordinasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…