DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Menetapkan pengertian istilah yang digunakan dalam tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Bab II Objek Retribusi dan Wajib Retribusi: Menentukan objek dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Landak. Bab III Tata Cara Pemungutan Retribusi: Mengatur mekanisme pemungutan retribusi, penggunaan dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bab IV Tata Cara Pembayaran Retribusi: Menjelaskan tata cara pembayaran retribusi ke kas daerah, termasuk tempat dan jangka waktunya. Bab V Tata Cara Penagihan Retribusi: Mengatur prosedur penagihan retribusi daerah melalui STRD bagi wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar. Bab VI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Menetapkan mekanisme permohonan, pemeriksaan, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah. Bab VII Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Memberikan ketentuan tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dalam keadaan tertentu. Bab VIII Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluwarsa: Mengatur prosedur penghapusan retribusi yang telah kedaluwarsa. Bab IX Ketentuan Penutup: Menetapkan mulai berlakunya peraturan ini sejak diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1704);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107).
12.Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778). MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
5.Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPRD adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 1 1 . Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak.
19.Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa denda dan/atau bunga, yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.
20.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 2 1 . Surat Pemberitahuan untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.
22.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan, barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25.Bukti penerimaan elektronik adalah informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan elektronik melalui situs web BPRD.

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan tata cara penyelesaian keberatan Pajak.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 3

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap:
1. a.SPPT;
2. b.SKPD;
3. c.SKPDKB;
4. d.SKPDKBT;
5. e.SKPDLB;
6. f.SKPDN; atau
7. g.pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
(2)Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
(3)Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
(4)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan.
(5)Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratutran Bupati ini.

Pasal 4

(1)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b.mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

Pasal 4

(1)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b.mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. c.1 (satu) keberatan hanya diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk (satu) pemotong pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
4. d.Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
5. e.diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
  1. 1.surat ketetapan pajak dikirimkan; atau
  2. 2.pemotongan atau pemumgutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
6. f.Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru hara;
4. d.wabah penyakit;
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(3)Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama.
(4)Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pembetulan dikirim.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
(6)Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(7)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
(8)Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah diterbitkan STPD.
(9)Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan Kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e terlampaui. ( 10) Tanggal penyampaian sebagaimana dimaksud Keberatan diterima. Surat Keberatan yang telah diperbaiki pada ayat (9) merupakan tanggal Surat ( 1 1 ) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
(12)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.tidak menunda kewajiban membayar pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga; dan
2. b.tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 5

(1)Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
(2)Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan, berupa:
1. a.pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
2. b.pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
3. c.pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
4. d.pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
5. e.keringanan atas pembebasan pajak.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.fotokopi SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
2. b.fotokopi KTP Wajib Pajak;
3. c.surat kuasa bermaterai cukup, jika pengajuan dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa;
4. d.fotokopi bukti pembayaran Pajak Daerah berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
5. e.dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan.
(4)Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup;
(5)Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) .

Pasal 6

Dalam hal setelah Wajib Pajak mengajukan keberatan terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan persyaratan jumlah pajak yang masih harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertambah, proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut tetap diajukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1)Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak.
(3)Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terkait dengan masa pajak, Bagian Tahun Pajak, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 9

(1)Sebelum mengajukan permohonan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak kepada Kepala BPRD atau Pejabat yang berwenang.
(2)Kepala BPRD atau Pejabat yang berwenang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemberian keterangan oleh Kepala BPRD atau Pejabat yang berwenang atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf e.

Pasal 10

(1)Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Bupati melalui Kepala BPRD sesuai lokasi objek pajak terdaftar.
(2)Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.penyampaian secara langsung;
2. b.Penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.Penyampaian secara elektronik.
(3)Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan dan yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
(4)Penyampaian Surat Keberatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Pos-el; atau
2. b.Website.
(5)Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman Surat Keberatan.
(6)Atas penyampaian Surat Keberatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk pada kantor BPRD.
(7)Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
(8)Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
(9)Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
(10)Format Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
(2)Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
3. c.surat permohonan harus disampaikan ke kantor BPRD Kabupaten Landak.
(3)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) , Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
(2)Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1) yang terkait dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir basil pemeriksaan atau pembahasan akhir basil verifikasi, menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. BABV PENYELESAIAN KEBERATAN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…