DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan, Rencana Pola Ruang, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Kelembagaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 3

a.Tujuan penataan WP;
b.Rencana struktur ruang;
c.Rencana pola ruang;
d.Ketentuan pemanfataan ruang;
e.Peraturan zonasi; dan
r.Kelembagaan.

Pasal 2

1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, meliputi:

a.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
b.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
c.Pu sat Pelayanan Lingkungan (PPL). 2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK TES yang terdapat di SWP I.B pada Blok 1.8. l; 3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.SPPK TES yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
b.SPPK Mubai yang terdapat di SWP 1.8 pada Blok 1.8.1.
c.SPPK Tik Jeniak yang terdapat di SWP 1.8 pada Blok 1.8.1.
d.SPPK Karang Dapo Bawah yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan
e.SPPK Mangkurajo yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C. l.

BAB II

RUANGLINGKUP • • Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

1) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:

a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
b.rencana jaringan transportasi;
c.rencana jaringan energi;
d.rencana jaringan telekomunikasi;
e.rencana jaringan sumber daya air;
f.rencanajaringan air minum;
g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (83);
h.rencana jaringan persampahan;
1. 1.rencana jaringan drainase; dan
j.rencanajaringan prasarana lainnya. 2) Rencana Struktur Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail infonnasi skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bagian Kesatu Umum BABIV RENCANASTRUKTURRUANO Tujuan penataan ruang Wilayah Perencanaan Lebong Selatan adalah sebagai simpul kegiatan perekonomian melalui pengembangan wisata alam, pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber energi terbarukan.

Pasal 4

1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi, rencanajaringan transportasi darat.

a.jalan kolektor primer;
b.jalan lokal primer;
c.jalan lingkungan primer;
d.jalan lingkungan sekunder;
e.jalan khusus; dan
f.jembatan. 2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui Jalan Air Dingin-Muara Aman melalui:
a.SWP I.A pada Blok I.A.l dan I.A.2; dan
b.SWP I.B pada Blok I.B.1 3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
a.SWP I.A pada Blok 1.A.2;
b.SWP LB pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
c.SWP I.C pada Blok 1.C.1 4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
a.SWP I.A pada Blok I.A.1 dan l.A.2;
b.SWP LB pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
c.SWP I.C pada Blok I.C. l dan l.C.2. 5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui:
a.SWP LB Blok I.B.1 dan 1.B.2; dan
b.SWP I.C Blok 1.C. l. 6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui:
a.SWP I.B Blok I.B. l dan I.B.2; dan
b.SWP I.C Blok I.C.1. 7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
a.SWP I.A pada Blok I.A.l dan I.A.2;
b.SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
c.SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2. 8) Jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN • • Dipindai dengan CamScanner 13AGIAN {) tlU~UM \~

Pasal 7

4) Pusat Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a.SWP I.A pada Blok I.A. l dan I.A.2;
b.SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
c.SWP I.C pada Blok I.C.l dan I.C.2. 5) Rencana Pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan ketelitian skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. • • Dipindai dengan CamScanner OAGIAN HUt{UM ( 1} Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
a.jaringan tetap; dan
b.jaringan bergerak seluler.

(2)Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang rnelalui:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
2. b.SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2;
3. c.SWP LC pada Blok I.C. l
(3)Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara Base Transceiver Station (BTS}, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2

Pasal 9

(1)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.saluran udara tegangan tinggi (SUTT};
2. b.saluran udara tegangan menengah (SUTM};
3. c.saluran udara tegangan rendah (SUTR};
4. d.gardu listrik;
5. e.pembangkit listrik tenaga air (PLTA); dan
6. f.pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
(2)Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf melalui:
1. a.SWP I.A pada Blok l.A.1 dan l.A.2;
2. b.SWP I.B pada Blok l.B.1
(3)Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A.1 dan 1.A.2;
2. b.SWP 1.B pada Blok 1.B. l
(4)Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A.2;
2. b.SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2;
3. c.SWP I.C pada Blok I.C. l.
(5)Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu induk, terdapat di:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
2. b.SWP I.B pada Blok I.B. l.
(6)Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e terdapat di SWP I.A pada Blok l.A.l dan l.A.2.
(7)Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP I.B Blok l.B.1 dan I.B.2.
(8)Rencana pengembangan jaringan energi digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan energi dengan ketelitian skala 1 :5.000 sebagairnana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(2)Unit distrlbusi sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.jaringan distribuai pembagi; dan
2. b.jaringan transmisi air minum.
(3)Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
1. a.SWP I.A pada Blok 1.A.1 dan I.A.2;
2. b.SWP 1.8 pada Blok J.B. I.
(4).Juringan tranemisi air minum scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat c.li SWP I.A Blok 1.A.2

Pasal 11

11.ulntem [nringun Irlgnui;

h.ulutcm pengcndnlhm hanjir; don
c.bnngunun uurnbcrdnya air. (?.) Sintcm jnrlngnn irigoui ucbngaimana dirnakaud pada ayat (]) huruf a lcrcllri rlnri: n, -Jurlngnn irig1.wi primer terdapat di; I) ::!WP I.A puda Blok I.A. I dan l.A.2; dan 2) SWP 1.13 pada Blok 1.B. I
h..Jnringnn irif!OHi sekundcr terdapat di; I) SWP I.A pada Blok I.A. I dan l.A.2; dan 2) SWP 1.13 pada Blok J.B. I dan I.B.2.

(3)Sistern pengcndaliun hanjir eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pcngcndalian banjir tcrdapat di:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A. I dan l.A.2;
2. b.SWP I.B pada Blok J.B. I dan I.B.2; dan
3. c.SWP i.C pada Blok J.C. I dan l.C.2.
(4)Bungunan sumber daya air scbagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prasarana Irigasi yang terdapat di:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A.1 dan l.A.2; dan
2. b.SWP 1.8 pada Blok 1.8.1 dan I.B.2;
(5)Rcncunu pcngcmbangan jaringan sumbcr daya air digarnbarkan dalam pcta rcncana pengernbangan jaringan sumber daya air dengan ketelitian skala 1 :5.000 sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran VII yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. • Pwml 10 Bnglnn Keenum l<cm;11n11 .Jurlngnn Sumher Daya Air ('1) 1~, 111:111111 p1:11P,1;ml1111w;1n J11rlnp;10 telckomunlknnl dlgambarknn dalam p1111 n nc111111 ponw;,,1h11np;111 .J11rin~rn telekcmunikaui dcngan ketelitian 111<11111 I :!3.000 11chnp11lm1111f) tercnnturn dnlam Lampiran VI yang m, rupnknn h11P,l1Jn tld11l< terplnuhknn dori Peruturan Bupati lni. Dipindai dengan CamScanner I) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf i berupa:
1. a.jaringan drainase primer;
2. b.jaringan drainase sekunder; dan
3. c.jaringan drainase tersier. 2) Jaringan drainase primer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a melalui:

Pasal 14

(1)Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R),terdapat di:
1. a.SWP I.A pada Blok I.A.2
2. b.SWP I.B pada Blok I.B.l
(2)Rencana pengembangan jaringan persampahan digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan persampahan dengan ketelitian skala 1 :5.000 sebagairnana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. •

Pasal 13

(1)Rencana Pengelolaan Air Lirnbah dan Pengelolaan Lirnbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagairnana dirnaksud pada Pasal 5 ayat
(1)huruf g, terdiri dari:
1. a.IPALskala kawasan tertentu/permukirnan; dan
2. b.Sistem pengelolaan lirnbah berbahaya dan beracun (B3)
(2)IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
(3)Sistem pengelolaan lirnbah berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dirnaksud pada Pasal 1 huruf b, terdapat di:
1. a.SWP I.A Blok I.A.2; dan
2. b.SWP I.B Blok I.B.1.
(4)Rencana pengolahan air lirnbah dan pengelolaan lirnbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta rencana pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. •

Pasal 12

(5)Rencana pengembangan jaringan air minum digarnbarkan dalarn peta rencana pengembangan jaringan air minum dengan ketelitian skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalarn Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dipindai dengan CamScanner [I] BAGiAN H\J' ·uM ,__.._.__..---
(1)Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufj meliputi:
1. a.jalur evakuasi bencana; dan
2. b.tempat evakuasi.
(2)Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
1. a.SWP I.A Blok I.A. l dan I.A.2;
2. b.SWP 1.B Blok I.B. l dan I.B.2; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C. l.
(3)Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.tempat evakuasi sementara; dan
2. b.tempat evakuasi akhir.
(4)Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
1. a.SWP I.A Blok 1.A. l;
2. b.SWP l.B Blok I.B. l; dan
3. c.SWP I.C Blok I.C. l.
(5)Tempat evakuasi evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP I.B Blok I.B. l.
(6)Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya dengan ketelitian skala 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. •

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…