Pemerintah Kabupaten Lebong
Pemerintah Kabupaten Lebong adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Lebong. Kehadirannya signifikan dalam mengimplementasikan otonomi daerah, memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi "Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berwawasan Lingkungan". Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Lebong mencakup penetapan kebijakan daerah, pelayanan publik seperti perizinan dan kependudukan, serta program pembangunan di sektor kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perkebunan. Berbagai program strategis seperti penurunan stunting dan pengembangan desa wisata menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebong
Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lebong. Kehadirannya sangat signifikan sebagai representasi negara dalam menjalankan otonomi daerah, memastikan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang efektif, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "Mewujudkan Kabupaten Lebong Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berwawasan Lingkungan".
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong mencakup aspek regulasi melalui penetapan kebijakan daerah, pelayanan publik seperti layanan perizinan PTSP dan layanan kependudukan, serta program-program pembangunan di berbagai sektor. Sektor-sektor yang menjadi fokus antara lain fasilitas kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perkebunan.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Lebong meliputi pengembangan desa wisata, penurunan stunting, peningkatan kesadaran hukum melalui lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), serta program "Ang Semulen Majukan Pariwisata Lebong". Pemerintah daerah juga aktif dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji.
Pemerintah Kabupaten Lebong berkontribusi dalam isu nasional, khususnya dalam upaya penurunan stunting, yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Partisipasi dalam penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung target nasional. Selain itu, program-program seperti pengembangan pariwisata dan pendidikan juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi nasional.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk berbagai layanan, antara lain perizinan melalui PTSP, layanan kependudukan, serta akses informasi publik mengenai fasilitas kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan data strategis daerah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam program daerah seperti lomba Kadarkum atau kegiatan pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Lebong adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, dengan mandat yang luas mencakup pelayanan publik, pembangunan, dan regulasi. Melalui berbagai program strategis, seperti penurunan stunting dan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah ini berupaya mewujudkan visi daerah yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi pada isu-isu nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2019
Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebong Nomor 39 Tahun 2025
Rencana Penanggulangan Benacna Kabupaten Lebong Tahun 2025-2029 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: SISTEMATIKA BAB IV: PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB V: KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2024
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017
Asas, Ruang lingkup, jenis-jenis tuak, minuman racikan dan aica aibon sejenisnya yang dilarang. Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan menjual Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan mengisap Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Daerah Lebong. pengecualian, pengawasan dan pegendalian, pembinaan, ketentuan penyelidikan, ketentuan pidana.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2026
Retribusi Layanan Kesehatan Umum Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebong
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 16 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut : -Ketentuan Pasal 26, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan -Ketentuan Pasal 27- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi -Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2026
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2017
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi,Golongan retribusi, cara mengukur Tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi. Struktur dan besarnya tarif, tata cara perhitungan tarif,peninjauan tarif, wilayah pemungutan, Masa Retribusi, Saat retribusi. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.pengurangan dan keringanan, insentif.